Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | ini bisa tercermin dalam aturan perdagangan global dan harga yang ditentukan oleh pasar dunia. 4. Ketidaksetaraan dalam Pembangunan Teori ini berpendapat bahwa ketergantungan ekonomi pada negara-negara maju dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pembangunan di negara-negara berkembang. Sumber daya dan keuntungan ekonomi cenderung terkonsentrasi di tangan negara-negara maju. 5. Kritis terhadap Modernisasi Teori ini bersifat kritis terhadap pandangan modernisasi yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial dapat dicapai melalui mengikuti model negara-negara maju. Sebaliknya, Teori Ketergantungan Internasional menekankan pentingnya memahami dan mengatasi ketidaksetaraan dalam hubungan ekonomi global. Contoh penerapan Teori Ketergantungan Internasional dapat ditemukan dalam analisis hubungan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang. Sebagai contoh, krisis ekonomi di beberapa negara berkembang dapat dijelaskan melalui teori ini yang menyoroti ketergantungan pada pasar dunia dan investasi asing. D. Teori Pembangunan Neo-Klasik Teori Pembangunan Neo-Klasik adalah suatu pendekatan dalam ilmu ekonomi yang menekankan pada peran pasar dan kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan ekonomi. Teori Perubahan Struktural tidak memiliki satu pencetus tunggal, melainkan melibatkan kontribusi berbagai pemikir ekonomi yang membahas transformasi struktural dalam
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si perekonomian. Namun, dapat dikenal beberapa tokoh yang memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang perubahan struktural yaitu Walt Rostow, Robert Solow,Paul Romer dan Teori ini menciptakan landasan pada prinsip-prinsip ekonomi neo-klasik yang melibatkan kebebasan pasar, investasi swasta, dan penekanan pada pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kemajuan (Minami, 1966). Berikut beberapa poin kunci dalam Teori Pembangunan Neo-Klasik: 1. Peran Pasar Teori ini mengadvokasi peran sentral pasar dalam mengatur alokasi sumber daya. Mekanisme pasar dianggap efisien dalam menentukan harga, alokasi sumber daya, dan distribusi kekayaan. 2. Investasi Swasta Teori ini menekankan pentingnya investasi swasta sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Investasi ini dianggap lebih efisien daripada campur tangan pemerintah yang berlebihan. 3. Kebijakan Fiskal dan Moneter Teori Pembangunan Neo-Klasik menyoroti pentingnya kebijakan fiskal yang konservatif dan kebijakan moneter yang stabil untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan. 4. Pertumbuhan Ekonomi sebagai Tujuan Utama Prinsip utama teori ini adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai tujuan utama pembangunan. Pertumbuhan diukur oleh peningkatan dalam output per kapita. 5. Peran Pemerintah yang Terbatas Teori ini cenderung mendukung peran pemerintah yang terbatas dalam ekonomi. Pemerintah dianggap
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | lebih efektif ketika berfokus pada aspek-aspek seperti keamanan hukum, regulasi yang ringan, dan pembentukan kebijakan yang mendukung investasi. 6. Akumulasi Modal dan Inovasi Teori ini memberikan perhatian pada akumulasi modal, baik fisik maupun manusia, serta inovasi teknologi sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Contoh praktis penerapan teori ini dapat ditemukan dalam kebijakan ekonomi beberapa negara yang mendorong kebebasan pasar, investasi swasta, dan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama. Negaranegara yang menganut paham ekonomi liberal cenderung mengadopsi prinsip-prinsip neo-klasik dalam merancang kebijakan ekonomi mereka. Meskipun Teori Pembangunan Neo-Klasik mendapatkan kritik terutama terkait ketidaksetaraan dan dampak lingkungan, pendekatan ini tetap menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di beberapa negara.
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si Kumpulan Teori Pembangunan, termasuk Teori Pertumbuhan Ekonomi, Teori Perubahan Struktural, Teori Ketergantungan Internasional, dan Teori Pembangunan Neo-Klasik, bersatu dalam kerangka konseptual Teori Pembangunan yang lebih luas. Setiap teori memberikan kontribusi khasnya terhadap pemahaman pembangunan ekonomi, melibatkan aspek-aspek seperti pertumbuhan jangka panjang, perubahan struktural, hubungan ekonomi global, dan prinsip-prinsip ekonomi neo-klasik. Dengan menggabungkan perspektif-perspektif ini, kita dapat memahami secara holistik kompleksitas dan dinamika dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. RANGKUMAN
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | 1. Sejauh mana Teori Pertumbuhan Ekonomi dapat menjelaskan dan meramalkan pertumbuhan jangka panjang suatu ekonomi? 2. Bagaimana Teori Perubahan Struktural dapat memberikan wawasan tentang transformasi sektor ekonomi dalam masyarakat seiring waktu, dan sejauh mana aplikasinya relevan dalam konteks global saat ini? 3. Apa dampak hubungan ekonomi yang ditekankan oleh Teori Ketergantungan Internasional terhadap negaranegara berkembang, terutama dalam kaitannya dengan pasar global dan investasi asing? 4. Sejauh mana Teori Pembangunan Neo-Klasik dapat diadaptasi dan diterapkan dalam kerangka kerja kebijakan ekonomi modern untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan? 5. Bagaimana integrasi Teori Pembangunan secara keseluruhan dapat memberikan pandangan holistik dan solusi yang efektif dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan ekonomi global saat ini? EVALUASI
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si BAB 6 WAJAH BARU PEMBANGUNAN ERA KONTEMPORER etelah membaca bab ini, pemahaman kita tentang Wajah Baru Pembangunan Era Kontemporer semakin terang, melibatkan pendekatan-pendekatan yang lebih holistik dan inklusif. Konsep pembangunan berbasis kebutuhan dasar membawa fokus pada pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat, sementara Pembangunan Berkelanjutan menekankan harmoni antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pemikiran Amartya Sen mengenai Pembangunan sebagai Kebebasan menegaskan bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang memberikan kebebasan dan kesempatan kepada individu. Pendekatan Human Development menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, mengukur kemajuan bukan hanya dari aspek ekonomi tetapi juga dari perkembangan manusia secara menyeluruh. Bab ini juga mengulas Keadilan Gender dalam Pembangunan, menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam upaya pembangunan. S
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | Selain itu, pembahasan tentang Kebahagiaan sebagai Indikator Pembangunan menggambarkan pergeseran paradigma yang lebih menitikberatkan pada kesejahteraan subjektif dan kualitas hidup. Perspektif Post-Colonial Theory dalam Pembangunan membuka mata terhadap dampak sejarah kolonial dalam bentuk ketidaksetaraan dan menekankan perluasan pemikiran dalam merancang kebijakan pembangunan yang inklusif. Hak Asasi Manusia diangkat sebagai dasar pembangunan, menekankan bahwa setiap upaya pembangunan harus memastikan dan menghormati hak-hak dasar individu. Dengan demikian, bab ini menyajikan gambaran yang komprehensif tentang evolusi konsep pembangunan menuju pendekatan yang lebih holistik, berpusat pada kesejahteraan manusia, keberlanjutan, keadilan gender, dan hak asasi manusia. A. Pembangunan berbasis kebutuhan dasar (basic need development approach) Pembangunan berbasis kebutuhan dasar (basic need development approach) adalah suatu pendekatan komprehensif yang menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai inti dari upaya pembangunan. Fokus utama pendekatan ini adalah memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terjamin terhadap elemen-elemen krusial dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pangan, air bersih, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Pendekatan ini melibatkan upaya untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan dengan menangani akar permasalahan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar diakui sebagai fondasi yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup dan membawa dampak positif pada perkembangan ekonomi
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si dan sosial suatu komunitas. Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara untuk menikmati kebutuhan dasarnya, pendekatan ini juga mempromosikan prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas. Pembangunan berbasis kebutuhan dasar menciptakan landasan yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan, karena memahami bahwa pertumbuhan ekonomi yang sehat harus diakomodasi oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, kebijakan yang dihasilkan dari pendekatan ini cenderung mencakup upaya peningkatan infrastruktur, sistem kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya yang diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia. Selain itu, pendekatan ini memandang masyarakat sebagai suatu kesatuan yang saling terkait, di mana pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu berkontribusi pada pembangunan komunitas secara keseluruhan. Dengan memperhatikan kerentanan dan kebutuhan unik setiap kelompok masyarakat, pendekatan ini juga mendorong integrasi dan pemberdayaan yang merata di semua lapisan masyarakat (Streeten, 1981). Dengan kata lain, pembangunan berbasis kebutuhan dasar mengusung gagasan bahwa manusia memiliki hak universal untuk hidup dengan martabat dan memiliki akses terjamin terhadap kebutuhan esensial. Pendekatan ini menciptakan landasan yang kokoh untuk pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan manusia, inklusivitas, dan keadilan, sehingga setiap individu dapat berkontribusi sepenuhnya pada pembangunan komunitasnya. Pandangan pembangunan berbasis kebutuhan dasar adalah pendekatan yang komprehensif, dengan pemenuhan
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | kebutuhan dasar manusia sebagai fokus utamanya. Ahli utama yang terlibat dalam pembentukan konsep ini antara lain Paul Streeten dan Mahbub ul Haq. Paul Streeten, seorang ekonom dan akademisi, memberikan kontribusi penting dengan mengadvokasi ide bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya diukur dari segi kuantitas, tetapi juga dari aspek kualitatif kehidupan manusia. Fokusnya adalah pada pemenuhan aspek-aspek dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap pangan sebagai tolok ukur kemajuan suatu masyarakat. Sementara itu, Mahbub ul Haq, seorang ekonom dan politikus asal Pakistan, memainkan peran kunci dengan merumuskan Human Development Index (HDI). HDI, yang dikembangkan oleh Haq, menjadi alat evaluasi yang mempertimbangkan dimensi-dimensi kritis kehidupan manusia, seperti harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup. Gagasan utamanya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh (Ul Haq, 1995). Keduanya, Streeten dan Haq, telah membentuk landasan pemikiran bahwa pembangunan yang berpusat pada kebutuhan dasar manusia bukan hanya sebuah konsep, melainkan suatu pandangan yang dapat menciptakan perubahan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara holistik. B. Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan Berkelanjutan merupakan konsep yang menekankan keselarasan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Ahli-ahli yang memainkan peran penting dalam merumuskan dan
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si mengembangkan konsep ini melibatkan sejumlah tokoh dan pemikir, di antaranya adalah Gro Harlem Brundtland dan Herman Daly. Gro Harlem Brundtland, seorang politikus Norwegia dan mantan Perdana Menteri, memimpin Komisi Lingkungan dan Pembangunan PBB yang merumuskan laporan "Our Common Future" pada tahun 1987. Dalam laporan ini, Brundtland memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Laporan ini memberikan dasar bagi pemahaman bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan (Sneddon et al., 2006). Herman Daly, seorang ekonom ekologi, juga memberikan kontribusi signifikan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan. Daly mengembangkan gagasan tentang ekonomi ekologis, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus terbatas oleh ketersediaan sumber daya alam. Pandangan Daly menyuarakan perlunya memandang ekonomi sebagai bagian integral dari ekosistem alam, di mana aktivitas manusia tidak boleh melebihi kapasitas pemulihan alam (Daly, 1990). Kedua ahli ini, Brundtland dan Daly, membawa pemahaman bahwa pembangunan berkelanjutan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tentang keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial. Konsep ini mendorong pertimbangan holistik terhadap dampak pembangunan terhadap bumi dan manusia. Dengan demikian, mereka telah memainkan peran kunci dalam
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | membentuk visi pembangunan yang memperhitungkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan Berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang menekankan harmoni antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini melibatkan upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini menciptakan kerangka kerja yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang. Dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi diukur bukan hanya dari aspek kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak melebihi kapasitas pemulihan alam. Selain itu, Pembangunan Berkelanjutan juga menekankan inklusivitas dan keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan. Pendekatan ini memperhatikan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat turut serta dalam proses pembangunan. Prinsip-prinsip partisipatif dan keadilan menjadi pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kepentingan aspek lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan tercermin dalam upaya untuk menjaga
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si keseimbangan ekosistem dan mengurangi jejak ekologis manusia. Ini melibatkan pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam, pengembangan energi terbarukan, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Dengan demikian, Pembangunan Berkelanjutan menciptakan paradigma baru dalam pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep ini memberikan landasan untuk pembangunan yang tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga memberikan warisan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. C. Pembangunan sebagai Kebebasan Amartya Sen Pandangan Pembangunan sebagai Kebebasan, yang dikemukakan oleh Amartya Sen, menawarkan pendekatan yang menitikberatkan pada pemajuan kebebasan individu sebagai tujuan utama pembangunan. Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf asal India, membawa konsep ini dengan meredefinisi makna pembangunan melampaui indikator ekonomi tradisional. Sen menekankan bahwa tujuan utama pembangunan seharusnya bukan hanya mencapai tingkat pendapatan yang tinggi, tetapi juga memastikan pemenuhan kebebasan dasar setiap individu untuk hidup dengan layak dan bermartabat. Baginya, kebebasan diartikan sebagai kemampuan untuk membuat pilihan dan hidup sesuai dengan preferensi masing-masing individu. Kontribusi utama Amartya Sen terletak pada perluasan pandangan pembangunan. Dia melihat kemajuan tidak hanya dari indikator ekonomi, tetapi juga dari dimensi-dimensi
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | kebebasan seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, partisipasi politik, dan lain sebagainya. Dengan memperluas cakupan ini, Sen menekankan bahwa kebebasan adalah sarana untuk mencapai kehidupan yang bermakna dan memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan potensi penuh mereka. Selain itu, dalam konsep Pembangunan sebagai Kebebasan, ketidaksetaraan dianggap sebagai kendala terhadap pembangunan yang sehat. Sen menekankan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan dalam akses terhadap kebebasan dasar, sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan secara merata. Pemberdayaan individu melalui pemberian kebebasan menjadi fokus utama, menciptakan landasan untuk masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Pendekatan ini juga memberikan perhatian khusus pada peran agensi individu, yaitu kemampuan seseorang untuk menjadi aktor yang berdaya dalam pembentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, upaya pembangunan seharusnya tidak hanya menciptakan kondisi eksternal yang baik, tetapi juga memberdayakan individu untuk aktif terlibat dalam pembangunan masyarakatnya. Dengan mengukur keberhasilan pembangunan berdasarkan tingkat kebebasan yang dinikmati oleh individu, konsep ini memberikan landasan yang lebih holistik dan manusiawi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Amartya Sen telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap wawasan kita tentang tujuan dan nilainilai dalam proses pembangunan.
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si D. Manusia di Pusat Pembangunan: Human Development Pemikiran Human Development atau Pembangunan Manusia menempatkan manusia sebagai pusat dari upaya pembangunan, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Konsep ini dipopulerkan oleh PBB melalui Indeks Pembangunan Manusia (HDI), yang mengukur pencapaian suatu negara dalam tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup yang sehat, tingkat pendidikan, dan standar hidup. Salah satu tokoh kunci dalam pengembangan konsep Pembangunan Manusia adalah Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf India, yang berkontribusi pada perluasan pandangan pembangunan melalui gagasan Pembangunan sebagai Kebebasan. HDI mencerminkan pemahaman bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur semata-mata melalui parameter ekonomi, melainkan juga melibatkan dimensi-dimensi sosial dan individual (Schumpeter & Swedberg, 2021). Human Development menilai pertumbuhan ekonomi bukan hanya dari segi kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Pemberdayaan manusia menjadi tujuan utama, di mana setiap individu memiliki kesempatan dan kapasitas untuk mengembangkan potensinya. Dukungan terhadap pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia menjadi bagian integral dari strategi pembangunan. Pembangunan Manusia menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Dimensi kualitatif dalam Pembangunan Manusia memberikan pandangan yang
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | lebih holistik dan manusiawi terhadap kemajuan suatu negara atau masyarakat. Melalui konsep ini, pembangunan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap kehidupan yang layak. Human Development menciptakan landasan untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan memberdayakan setiap individu untuk berkontribusi pada kemajuan bersama. Dengan fokus pada manusia sebagai subjek utama, pembangunan menjadi lebih bermakna dan memenuhi kebutuhan sebenarnya. E. Mengupas Keadilan Gender dalam Pembangunan Mengupas Keadilan Gender dalam Pembangunan membawa fokus pada isu kesetaraan gender dalam upaya pembangunan suatu masyarakat. Pendekatan ini mengakui bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif tidak dapat dicapai tanpa memperhatikan dan mengatasi ketidaksetaraan gender. Keadilan gender mencakup pemberian hak, peluang, dan akses yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Ahli-ahli utama yang terlibat dalam pemahaman dan advokasi untuk keadilan gender melibatkan sejumlah tokoh yang secara kritis membahas ketidaksetaraan gender dan dampaknya terhadap pembangunan. Salah satu sosok kunci dalam menyuarakan keadilan gender adalah Feminis Ekonomi Amartya Sen, yang telah memberikan kontribusi besar terhadap memahami peran perempuan dalam pembangunan. Sen menekankan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan dalam akses terhadap kebebasan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si partisipasi politik, sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan secara merata. Selain itu, tokoh seperti Nawal El Saadawi, seorang penulis dan aktivis Mesir, memberikan perspektif kritis terhadap norma-norma sosial dan struktur kelembagaan yang dapat menghambat peran aktif perempuan dalam pembangunan. Saadawi memperjuangkan pemberdayaan perempuan sebagai kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, melibatkan seluruh potensi masyarakat. Pemikiran Simone de Beauvoir, seorang filsuf dan penulis feminis Prancis, juga memberikan landasan teoretis penting untuk memahami dinamika keadilan gender. Karyakaryanya, terutama "The Second Sex," memberikan wawasan mendalam tentang konstruksi sosial gender dan peran perempuan dalam masyarakat (Mukhopadhyay & Singh, 2007). Dalam konteks pembangunan, isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik dievaluasi dari perspektif gender. Mengupas Keadilan Gender menyoroti pentingnya memberdayakan perempuan dan mengatasi norma-norma sosial serta struktur kelembagaan yang dapat menghambat peran aktif perempuan dalam pembangunan. Pemberdayaan perempuan dianggap sebagai kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, karena melibatkan seluruh potensi masyarakat. Pendekatan ini juga mengakui dampak ketidaksetaraan gender terhadap pembangunan ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Melalui mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi gender, masyarakat dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata. Oleh karena itu, keadilan gender bukan hanya masalah moral,
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | tetapi juga kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mengupas Keadilan Gender dalam Pembangunan menuntut adanya perubahan dalam budaya dan norma-norma yang mendukung ketidaksetaraan gender. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan, pembangunan dapat menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan aspirasi seluruh masyarakat. F. Kebahagiaan sebagai Indikator Pembangunan Kebahagiaan sebagai Indikator Pembangunan adalah pendekatan yang menggambarkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dapat diukur dari aspek materi atau ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi psikologis dan emosional masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya kesejahteraan subjektif dan kepuasan hidup sebagai bagian integral dari progres pembangunan suatu negara atau masyarakat. Pendekatan ini melibatkan pengukuran tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup penduduk sebagai indikator utama pembangunan. Dalam beberapa studi, survei kebahagiaan diadakan untuk menilai sejauh mana masyarakat merasakan kesejahteraan mereka, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kebahagiaan, dan dampak kebijakan pembangunan terhadap kualitas hidup mereka. Kebahagiaan sebagai Indikator Pembangunan memberikan perspektif baru dalam merancang kebijakan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan holistik masyarakat. Hal ini mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang mendukung kebahagiaan dan pemenuhan kebutuhan psikologis individu. Faktor-faktor
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si seperti hubungan sosial, pekerjaan yang bermakna, dan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dapat dianggap sebagai bagian penting dari strategi pembangunan (Schimmel, 2009). Kebahagiaan sebagai Indikator Pembangunan melibatkan peran tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi dalam mengubah paradigma pembangunan, menjauh dari penekanan semata-mata pada aspek ekonomi, menuju dimensi psikologis dan emosional masyarakat. Beberapa ahli utama yang terlibat dalam memperkenalkan kebahagiaan sebagai indikator pembangunan meliputi pemikiran dari berbagai disiplin ilmu. Richard Layard, seorang ekonom dan profesor di London School of Economics, merupakan salah satu tokoh kunci dalam mempromosikan gagasan bahwa kebahagiaan harus menjadi fokus dalam merancang kebijakan pembangunan. Dalam karyanya, "Happiness: Lessons from a New Science," Layard menyoroti pentingnya memprioritaskan kesejahteraan subjektif dan kebahagiaan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan (Layard, 2003). Daniel Kahneman, seorang psikolog dan pemenang Nobel Ekonomi, juga memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dimensi emosional dalam pengambilan keputusan. Karyanya bersama dengan Amos Tversky membuka pintu untuk memasukkan elemen kebahagiaan dalam analisis ekonomi, menekankan bahwa penilaian kebahagiaan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam merancang kebijakan (Kahneman & Krueger, 2006). Ed Diener, seorang psikolog sosial, dikenal sebagai salah satu peneliti utama dalam studi kebahagiaan manusia. Karyakaryanya, termasuk pengembangan konsep "Subjective Well-
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | Being," telah membantu mengukur dan memahami dimensi kebahagiaan sebagai indikator pembangunan (Diener, 2000). Meskipun konsep ini mungkin lebih subjektif daripada indikator ekonomi tradisional, Kebahagiaan sebagai Indikator Pembangunan mencerminkan pengakuan bahwa tujuan pembangunan seharusnya tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. G. Pembangunan menurut Post-Colonial Theory Pembangunan menurut Post-Colonial Theory menganalisis proses pembangunan dengan mempertimbangkan pengaruh dan warisan kolonial pada negara-negara yang pernah menjadi jajahan. Teori ini menyoroti kompleksitas hubungan antara negara-negara kolonial dan bekas koloninya, serta bagaimana warisan sejarah tersebut memengaruhi dinamika pembangunan kontemporer. Pendekatan ini menekankan bahwa banyak aspek dalam upaya pembangunan, seperti kebijakan ekonomi, sosial, dan politik, tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa mempertimbangkan dampak kolonialisme. Teori Post-Colonial menyoroti bahwa banyak negara yang mengalami kolonialisme menghadapi tantangan unik dalam mengembangkan identitas nasional, mengatasi ketidaksetaraan, dan mengejar pembangunan yang berkelanjutan (Ahmad, 1997) . Pembangunan menurut Post-Colonial Theory menawarkan perspektif kritis terhadap konsep-konsep yang mungkin telah diperkenalkan atau dipaksakan oleh pihak kolonial. Hal ini mencakup analisis terhadap struktur kekuasaan, model ekonomi, dan representasi budaya yang dapat mempengaruhi arah dan hasil upaya pembangunan.
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si Dengan memahami pembangunan melalui lensa PostColonial Theory, masyarakat dapat lebih peka terhadap dinamika yang mungkin diabaikan oleh pendekatan pembangunan konvensional. Ini menciptakan landasan untuk merancang kebijakan yang lebih kontekstual dan mengakui diversitas serta kompleksitas perjalanan pembangunan dalam konteks pasca-kolonial. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengembangan teori ini tidak hanya berasal dari bidang pembangunan ekonomi, tetapi juga dari ilmu sosial dan humaniora. Beberapa ahli utama yang terlibat dalam merumuskan pemikiran PostColonial Theory dalam konteks pembangunan antara lain: 1. Frantz Fanon: Seorang filsuf, psikiater, dan revolusioner dari Martinique, Fanon memberikan kontribusi penting dalam memahami dampak psikologis dan kultural kolonialisme terhadap proses pembangunan. Karyanya, seperti "The Wretched of the Earth," menyajikan analisis yang mendalam tentang bagaimana proses dekolonisasi dapat memengaruhi dinamika pembangunan (NagyZekmi, 2007). 2. Edward Said: Seorang intelektual, teoretikus sastra, dan kritikus budaya, Said memberikan kontribusi signifikan melalui karyanya "Orientalism," di mana ia mengeksplorasi konstruksi imajiner Barat terhadap Timur. Pandangan ini memiliki implikasi besar dalam memahami representasi budaya dalam konteks pembangunan pasca-kolonial (Hamadi, 2014). 3. Gayatri Chakravorty Spivak: Sebagai seorang teoretikus sastra dan feminis, Spivak menyoroti aspek-aspek kekuasaan, subalternitas, dan ketidaksetaraan gender dalam konteks pasca-kolonial. Karyanya, "Can the Subaltern Speak?," memberikan pemahaman mendalam
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | tentang bagaimana kelompok-kelompok yang terpinggirkan memiliki pengaruh dalam proses pembangunan. 4. Homi K. Bhabha: Sebagai seorang teoretikus sastra dan budaya, Bhabha mengembangkan konsep "third space" dalam budaya pasca-kolonial. Pandangannya membantu kita memahami bagaimana budaya dan identitas diubah dalam interaksi antara kolonialisme dan masyarakat yang dikolonisasi. 5. Ngũgĩ wa Thiong'o: Penulis Kenya yang juga dikenal sebagai James Ngugi, ia berfokus pada penggunaan bahasa sebagai alat kolonial dan pentingnya mengembalikan bahasa dan budaya lokal dalam proses pembangunan. Karyanya, seperti "Decolonising the Mind," menyoroti pentingnya kemandirian budaya dalam pembangunan. Melalui kontribusi-kontribusi mereka, ahli-ahli ini membentuk landasan teoritis untuk memahami kompleksitas dan tantangan dalam pembangunan pasca-kolonial. Dengan meresapi pandangan Post-Colonial Theory, masyarakat dapat lebih peka terhadap berbagai dinamika, konflik, dan potensi dalam upaya mereka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil setelah masa kolonialisme. H. Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Pembangunan Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Pembangunan menyoroti pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap aspek pembangunan. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang mencakup hak-hak dasar individu seperti hak
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Donnelly & Whelan, 2020). Dalam konteks ini, Hak Asasi Manusia menjadi panduan untuk merancang kebijakan pembangunan yang memastikan setiap individu memiliki akses yang adil dan setara terhadap sumber daya, layanan, dan peluang. Prinsip-prinsip ini juga mencakup keadilan, non-diskriminasi, dan kebebasan untuk berekspresi, yang semuanya dianggap sebagai elemen kunci untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, adil, dan demokratis. Pendekatan Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Pembangunan menekankan bahwa setiap langkah pembangunan harus menghormati dan melindungi hak-hak individu, serta mengatasi ketidaksetaraan yang mungkin timbul dalam proses tersebut. Ini menciptakan landasan moral dan etis untuk upaya pembangunan, menempatkan kesejahteraan manusia sebagai fokus utama. Melibatkan hak asasi manusia dalam pembangunan juga mengakui tanggung jawab pemerintah dan institusi terhadap warganya. Hak Asasi Manusia menjadi alat untuk mengukur efektivitas kebijakan pembangunan dan memastikan bahwa proses tersebut memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat, tanpa meninggalkan kelompokkelompok yang rentan atau terpinggirkan. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Pembangunan mendukung visi pembangunan yang tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Beberapa ahli utama yang terlibat dalam mengembangkan pemikiran ini melibatkan aspek hak asasi manusia dalam konteks pembangunan, antara lain:
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | 1. Amartya Sen: Meskipun lebih dikenal dengan kontribusinya terhadap Pembangunan sebagai Kebebasan, Amartya Sen juga berperan penting dalam membahas hubungan antara hak asasi manusia dan pembangunan. Pandangannya menekankan perlunya memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terjamin terhadap kebutuhan dasar sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia. 2. Martha Nussbaum: Filsuf dan pakar etika ini mengembangkan konsep "Capabilities Approach," yang melibatkan dimensi hak asasi manusia dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Nussbaum menyoroti kebutuhan manusia yang mendasar sebagai elemen penting dalam hak asasi manusia, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kebebasan politik. 3. Paul Farmer: Seorang dokter dan antropolog, Paul Farmer terlibat dalam penerapan hak asasi manusia dalam konteks pelayanan kesehatan dan pembangunan. Melalui pekerjaannya di Partners In Health, ia menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan berkualitas. 4. Shashi Tharoor: Sebagai diplomat, penulis, dan politikus, Shashi Tharoor membahas pentingnya hak asasi manusia dalam hubungannya dengan isu-isu global dan pembangunan. Pemikirannya mencakup konsep pluralisme dan keragaman sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. 5. Mary Robinson: Mantan Presiden Irlandia dan aktivis hak asasi manusia, Mary Robinson berfokus pada pentingnya hak asasi manusia dalam mengatasi ketidaksetaraan dan perubahan iklim. Melalui
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si pekerjaannya dalam The Elders dan The Mary Robinson Foundation – Climate Justice, ia mendorong integrasi hak asasi manusia dalam agenda pembangunan global. Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap tahap pembangunan tidak hanya mendukung kesejahteraan individu, tetapi juga menciptakan dasar moral yang kuat untuk proses pembangunan yang inklusif dan menghargai martabat setiap manusia.
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | Wajah Baru Pembangunan Era Kontemporer mencakup pendekatan-pendekatan inovatif yang menyoroti aspekaspek penting dalam upaya pembangunan. Pembangunan berbasis kebutuhan dasar menekankan pemenuhan kebutuhan dasar individu sebagai prioritas utama. Pembangunan Berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan Amartya Sen melihat pembangunan sebagai penciptaan kebebasan individu untuk mencapai potensinya. Human Development menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, menilai kemajuan bukan hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga kesehatan, pendidikan, dan keadilan. Keadilan Gender dalam Pembangunan menyoroti pentingnya mengatasi ketidaksetaraan gender untuk mencapai pembangunan yang inklusif. Kebahagiaan dianggap sebagai indikator pembangunan yang holistik, memperhitungkan kesejahteraan psikologis dan emosional masyarakat. Pembangunan menurut Post-Colonial Theory mempertimbangkan warisan kolonial dalam dinamika pembangunan kontemporer. Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Pembangunan menegaskan perlunya memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap aspek pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berdaya. Keseluruhan, Wajah Baru Pembangunan ini mengarah pada paradigma pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mempertimbangkan dimensi kemanusiaan serta konteks sejarah. RANGKUMAN
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si 1. Bagaimana pendekatan Pembangunan Berbasis Kebutuhan Dasar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik? 2. Apa kontribusi Teori Pembangunan Berkelanjutan terhadap usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan? 3. Bagaimana Amartya Sen mengintegrasikan konsep kebebasan individu dalam pemahaman tentang pembangunan? a. Melalui pengembangan Human Development Index (HDI). b. Dengan menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi semata. c. Dengan mengukur tingkat pendapatan per kapita. d. Dengan menekankan pemberdayaan individu melalui pemberian kebebasan. 4. Sejauh mana konsep Human Development dapat menjadi panduan yang efektif untuk menilai kemajuan pembangunan suatu negara atau masyarakat? a. Terbatas pada aspek ekonomi semata. b. Mengabaikan dimensi kesejahteraan sosial. c. Mencakup harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. EVALUASI
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | d. Hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi kuantitatif. 5. Bagaimana Keadilan Gender dalam Pembangunan dapat menjadi motor penggerak untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan? a. Dengan meningkatkan ketidaksetaraan gender. b. Dengan mengabaikan peran perempuan dalam pembangunan. c. Dengan memperkuat norma-norma yang mendukung ketidaksetaraan. d. Dengan memberdayakan perempuan dan mengatasi norma-norma yang menghambat peran aktif perempuan.
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si BAB 7 ADMINISTRASI DALAM PEMBANGUNAN ab ini membahas Administrasi dalam Pembangunan dengan merinci aspek-aspek kunci yang melibatkan proses pengelolaan dan pembangunan masyarakat. Pertama, Masyarakat Prismatik menurut Riggs diperkenalkan sebagai kerangka analisis yang mempertimbangkan pluralitas dan keragaman dalam masyarakat, mengakui kompleksitas struktur dan dinamika sosial sebagai tantangan utama dalam administrasi pembangunan. Selanjutnya, peran Negara Berkembang dan Bantuan Luar Negeri dieksplorasi untuk memahami dinamika hubungan antara negara-negara berkembang dan bantuan yang diberikan oleh negara-negara maju. Teori Negara Pembangunan (Model Birokrasi Kapitalis) membahas bagaimana struktur birokrasi dapat memengaruhi proses pembangunan ekonomi suatu negara. Pengelolaan Pembangunan dalam Fokus Administrasi membahas strategi dan kebijakan administratif yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan. Membangun Kapasitas Birokrasi menyoroti pentingnya meningkatkan B
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | kapasitas dan kompetensi birokrasi dalam mengelola program dan proyek pembangunan. A. Masyarakat Prismatik menurut Riggs Masyarakat Prismatik menurut Riggs adalah suatu konsep dalam administrasi publik yang memberikan pemahaman mendalam tentang keragaman dan kompleksitas yang ada dalam struktur masyarakat. Dalam pandangan Riggs, masyarakat tidak bisa dianggap sebagai entitas tunggal atau homogen, melainkan lebih mirip dengan prisma yang memiliki banyak sisi, sudut, dan dimensi. Konsep ini menekankan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok sosial, etnis, dan kepentingan yang bersifat unik dan saling terkait. Setiap kelompok ini memiliki peran, kebutuhan, dan pandangan dunia yang berbeda. Dengan menggambarkan masyarakat sebagai prismatik, Riggs ingin menunjukkan bahwa para pengambil kebijakan dan praktisi pembangunan harus memahami dan mengakomodasi keragaman ini. Dalam konteks administrasi pembangunan, pemahaman terhadap masyarakat prismatik menjadi sangat penting. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan keberagaman ini agar kebijakan dan program yang dirancang dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat (Ikeanyibe, 2017). Pentingnya konsep ini terletak pada kemampuannya untuk merespons dinamika sosial dan memastikan bahwa setiap kelompok dalam masyarakat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan. Administrasi pembangunan yang berhasil akan dapat menavigasi kompleksitas masyarakat prismatik dengan bijak, membangun inklusivitas, dan merancang solusi yang bersifat
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si holistik untuk memenuhi kebutuhan beragam kelompok. Oleh karena itu, Masyarakat Prismatik menurut Riggs memberikan landasan konseptual yang kuat untuk merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berdampak positif bagi semua lapisan masyarakat. Contoh empirik atau praktis dari konsep Masyarakat Prismatik dapat ditemukan dalam konteks pengembangan kebijakan pendidikan. Misalkan, dalam sebuah negara dengan keberagaman etnis dan budaya yang signifikan, pendekatan Masyarakat Prismatik akan mengharuskan pemerintah untuk merancang kebijakan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan beragam kelompok ini. Sebagai contoh, di India, yang memiliki keragaman etnis, bahasa, dan budaya yang kaya, pendekatan Masyarakat Prismatik akan mendorong pemerintah untuk merancang kurikulum yang mencerminkan warisan budaya yang beragam. Selain itu, kebijakan pembelajaran multibahasa dapat diimplementasikan untuk memastikan bahwa semua kelompok etnis merasa diakui dan terlibat dalam proses pendidikan. B. Peran Negara Berkembang dan Bantuan Luar Negeri Peran Negara Berkembang dan Bantuan Luar Negeri merupakan aspek penting dalam konteks administrasi pembangunan. Negara berkembang memegang peran kunci dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | Bantuan luar negeri, dalam hal ini, memainkan peran signifikan dalam mendukung negara berkembang. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan keuangan, teknis, atau sumber daya lainnya yang diberikan oleh negara-negara maju atau lembaga internasional. Tujuan dari bantuan luar negeri adalah untuk mempercepat proses pembangunan dengan memberikan dukungan yang dibutuhkan, terutama dalam hal pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor kunci lainnya. Namun, peran negara berkembang dan bantuan luar negeri juga melibatkan tantangan dan pertimbangan etis. Negara berkembang perlu menjaga kemandirian dan kedaulatannya dalam pengambilan keputusan pembangunan, sementara pemberi bantuan perlu memastikan bahwa bantuannya efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Dalam administrasi pembangunan, kolaborasi antara negara berkembang dan pemberi bantuan luar negeri menjadi kunci. Transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi yang baik antar pihak dapat meningkatkan efektivitas pembangunan. Selain itu, pemahaman mendalam terhadap dinamika politik, budaya, dan sosial di negara yang menerima bantuan menjadi faktor penting untuk merancang strategi pembangunan yang relevan dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembahasan peran negara berkembang dan bantuan luar negeri membuka ruang bagi pemikiran kritis dalam mencapai tujuan pembangunan yang berdampak positif dan merata bagi seluruh masyarakat. Contoh empirik peran negara berkembang dan bantuan luar negeri dapat dilihat dalam upaya pengembangan infrastruktur di Afrika. Misalnya, negara berkembang seperti
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si Kenya dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan internasional untuk membangun proyek infrastruktur, seperti jaringan jalan dan sumber energi terbarukan (Ayogu, 2006). Dalam hal ini, bantuan luar negeri tidak hanya menyediakan sumber daya finansial, tetapi juga membantu dalam mentransfer pengetahuan teknis dan pengalaman yang dapat memperkuat kapasitas negara berkembang. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana peran negara berkembang dan bantuan luar negeri dapat saling melengkapi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. C. Teori Negara Pembangunan (Model Birokrasi Kapitalis) Teori Negara Pembangunan, juga dikenal sebagai Model Birokrasi Kapitalis, merujuk pada konsep yang membahas peran negara dalam konteks pembangunan ekonomi. Teori ini menyoroti peran penting birokrasi dalam memfasilitasi dan mengelola proses pembangunan, khususnya di negaranegara yang sedang berkembang. Model ini, yang terutama dipopulerkan oleh para ahli seperti Max Weber dan Peter Evans, menekankan pentingnya struktur birokrasi yang efisien dan rasional dalam mengoordinasikan kebijakan ekonomi. Menurut Teori Negara Pembangunan, birokrasi di negara berkembang memiliki peran sebagai penentu kebijakan dan pelaksana pembangunan. Birokrasi dianggap sebagai mesin penggerak utama yang mengelola aspek-aspek ekonomi dan sosial guna mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam model ini, negara dianggap sebagai pemimpin yang aktif dan intervensionis dalam mengarahkan proses pembangunan.
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | Namun, teori ini juga mendapat kritik karena terlalu menekankan pada peran birokrasi dan sering mengabaikan aspek-aspek lain yang dapat memengaruhi pembangunan, seperti partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah. Pada kenyataannya, implementasi model ini dapat berkembang sesuai dengan karakteristik masing-masing negara, sehingga diperlukan penyesuaian agar sesuai dengan konteks lokal (Canak, 1984). Dalam konteks administrasi pembangunan, pemahaman terhadap Teori Negara Pembangunan memberikan landasan untuk merancang kebijakan dan strategi administratif yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesadaran akan peran birokrasi dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan dapat membantu merancang struktur administratif yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Contoh empirik Teori Negara Pembangunan dapat ditemukan dalam keberhasilan Singapura dalam mengelola pertumbuhan ekonomi. Dalam model birokrasi kapitalis, birokrasi dianggap sebagai pendorong utama pembangunan. Singapura telah berhasil membangun birokrasi yang efisien dan profesional, mendukung pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Langkah-langkah konkret, seperti pendidikan tinggi untuk birokrat, kebijakan anti-korupsi yang ketat, dan incentivisasi kinerja, adalah contoh implementasi Teori Negara Pembangunan. Keberhasilan Singapura menunjukkan bahwa model ini dapat diadaptasi dengan baik dalam konteks tertentu untuk mencapai hasil pembangunan yang sukses.
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si D. Mengelola Pembangunan dalam Fokus Administrasi Mengelola pembangunan dalam fokus administrasi membahas bagaimana administrasi publik dapat menjadi kunci utama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan. Administrasi dalam konteks pembangunan melibatkan penyusunan kebijakan, alokasi sumber daya, dan implementasi programprogram untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Fokus administrasi ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, monitoring, dan evaluasi kinerja program pembangunan. Administrasi yang efektif dan efisien menjadi krusial untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dimanfaatkan dengan baik dan bahwa program-program pembangunan memberikan dampak yang positif (Brinkerhoff, 1992). Dalam hal ini, prinsip-prinsip good governance atau tata kelola yang baik menjadi kunci dalam mengelola pembangunan. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan responsivitas pemerintah menjadi elemenelemen kunci yang mendukung administrasi pembangunan yang berhasil. Memahami pengelolaan pembangunan dalam konteks administrasi membantu pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk mengidentifikasi tantangan, merancang solusi yang tepat, dan memastikan bahwa program-program pembangunan dapat diimplementasikan dengan efektif. Administrasi yang baik juga berperan dalam meminimalkan risiko ketidakberhasilan program dan memastikan bahwa
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Contoh empirik dalam mengelola pembangunan melalui administrasi dapat ditemukan di Rwanda. Pemerintah Rwanda telah mengadopsi pendekatan administratif yang kuat untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Mereka telah menetapkan tujuan pembangunan jangka panjang dan menggunakan strategi administratif yang cermat. Misalnya, mereka menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengukur kemajuan programprogram pembangunan. Administrasi yang baik di Rwanda telah membantu mengelola sumber daya dengan efisien, memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. E. Membangun Kapasitas Birokrasi Membangun kapasitas birokrasi merupakan aspek kunci dalam konteks administrasi pembangunan. Konsep ini mencakup upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas personel birokrasi agar mampu mengelola dan mendukung pelaksanaan program pembangunan dengan lebih efektif. Langkah-langkah untuk membangun kapasitas birokrasi melibatkan pelatihan, pengembangan keterampilan, dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu pembangunan. Ini mencakup aspek-aspek seperti manajemen proyek, analisis kebijakan, tata kelola yang baik, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan kontekstual. Membangun kapasitas birokrasi juga melibatkan penguatan sistem manajemen kepegawaian dan perencanaan
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si sumber daya manusia. Pengelolaan talenta dan penempatan personel yang sesuai dengan keahlian mereka menjadi kunci untuk memaksimalkan kontribusi birokrasi dalam mendukung pembangunan. Upaya pembangunan kapasitas birokrasi tidak hanya menyangkut sisi teknis, tetapi juga melibatkan aspek kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama antarlembaga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan di dalam birokrasi yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan respon yang cepat terhadap perubahan. Dengan membangun kapasitas birokrasi, pemerintah dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola berbagai inisiatif pembangunan, menghadapi tantangan kompleks, dan mencapai hasil yang berkelanjutan. Kapasitas yang kuat di dalam birokrasi menjadi pondasi untuk penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas dan implementasi kebijakan pembangunan yang sukses. Contoh empirik pembangunan kapasitas birokrasi dapat ditemukan di Malaysia. Negara ini telah sukses dalam membangun kapasitas birokrasi melalui program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Pemerintah Malaysia memberikan perhatian khusus pada peningkatan keterampilan teknis dan kepemimpinan birokrat. Misalnya, pelatihan dalam manajemen proyek, analisis kebijakan, dan tata kelola yang baik telah diberikan kepada personel birokrasi. Keberhasilan Malaysia dalam membangun kapasitas birokrasi telah memainkan peran kunci dalam implementasi kebijakan pembangunan yang berhasil dan berkelanjutan.
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | Administrasi dalam pembangunan melibatkan serangkaian kegiatan dan proses yang bertujuan untuk mengelola dan melaksanakan programprogram pembangunan. Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peran negara berkembang dan bantuan luar negeri hingga teori negara pembangunan dan strategi pengelolaan pembangunan. Administrasi pembangunan juga menekankan pembangunan kapasitas birokrasi, yang melibatkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas personel pemerintahan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Dalam konteks ini, membangun kapasitas birokrasi bukan hanya tentang sisi teknis, tetapi juga melibatkan aspek kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama antarlembaga. Keseluruhan, administrasi dalam pembangunan berperan penting dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. RANGKUMAN
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si 1. Sejauh mana peran negara berkembang dan bantuan luar negeri dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap pembangunan suatu negara? 2. Bagaimana teori negara pembangunan, khususnya model birokrasi kapitalis, dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan pembangunan? 3. Apa saja langkah konkret yang dapat diambil untuk membangun kapasitas birokrasi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan? 4. Bagaimana pendekatan administrasi dalam pembangunan dapat mengakomodasi aspek-aspek seperti keberlanjutan, keadilan gender, dan hak asasi manusia? a. Melalui peningkatan kapasitas birokrasi untuk memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan gender, dan hak asasi manusia dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. b. Dengan mengadopsi mekanisme evaluasi kinerja yang mencakup indikator keberlanjutan, keadilan gender, dan hak asasi manusia untuk memastikan dampak positif pembangunan. c. Kolaborasi erat dengan organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi untuk memastikan parEVALUASI
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | tisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang menghormati hak asasi dan keadilan gender. d. Penerapan kebijakan inklusif yang memperhitungkan keberagaman gender, hak asasi manusia, dan aspek keberlanjutan dalam alokasi sumber daya dan distribusi manfaat pembangunan. 5. Dalam konteks pembangunan masyarakat, sejauh mana pendekatan seperti modal sosial dan peran aktif masyarakat dapat menjadi elemen kunci dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan yang berhasil? a. Dengan membangun jaringan modal sosial di antara masyarakat lokal untuk memperkuat solidaritas dan saling ketergantungan dalam pelaksanaan program pembangunan. b. Melibatkan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, memastikan bahwa program pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. c. Menggunakan partisipasi masyarakat sebagai sumber daya untuk pemantauan dan evaluasi program pembangunan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. d. Pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat khusus, seperti perempuan dan minoritas, untuk memastikan inklusivitas dan keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan.
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si BAB 8 PEMBANGUNAN MASYARAKAT (COMMUNITY DEVELOPMENT) embangunan masyarakat, yang merupakan fokus bahasan dalam bab ini, memberikan pemahaman mendalam tentang beberapa aspek kunci. Pertama, kita memahami konsep pembangunan masyarakat, yang melibatkan serangkaian strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, sejarah pembangunan masyarakat memberikan gambaran tentang perkembangan dan perubahan pendekatan yang telah digunakan dalam upaya meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pembahasan tentang pendekatan pembangunan masyarakat membawa kita ke dalam berbagai metode dan strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu konsep kunci dalam pembangunan masyarakat adalah modal sosial, yang menyoroti pentingnya jaringan sosial dan hubungan antarindividu dalam membentuk keberhasilan pembangunan. Dinamika pembangunan juga dipengaruhi oleh peran aktif masyarakat, yang menekankan keterlibatan langsung P
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | dan partisipasi aktif warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Dengan memahami peran ini, kita dapat merancang strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Secara keseluruhan, pemahaman mendalam tentang pembangunan masyarakat membekali kita dengan pengetahuan yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan program pembangunan yang lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. A. Membongkar Konsep Pembangunan Masyarakat Konsep pembangunan masyarakat menunjukkan perbedaan dan kesamaan dalam defenisi dari berbagai ahli (Christenson, 2019). Pendekatan pembangunan masyarakat melibatkan kontribusi dari berbagai ahli yang membentuk dan mengembangkan gagasan-gagasan inti dalam pendekatan ini. Beberapa ahli yang berperan penting dalam pembentukan pendekatan pembangunan masyarakat antara lain: 1. Robert Chambers Pendekatan Partisipatif: Chambers menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Menurutnya, partisipasi bukan hanya sebagai alat untuk implementasi kebijakan, tetapi sebagai suatu proses di mana masyarakat memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan. Pengetahuan Lokal (Local Knowledge): Chambers menyoroti peran pengetahuan lokal sebagai sumber daya utama dalam pembangunan. Ia berpendapat bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si harus dihargai dan diintegrasikan ke dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan (Cornwall & Scoones, 2022). 2. David Korten Pemberdayaan Struktural: Korten menyoroti perlunya perubahan struktural dalam masyarakat sebagai bagian integral dari pembangunan. Ia berargumen bahwa pembangunan sejati memerlukan transformasi struktural yang mencakup redistribusi kekuasaan, akses sumber daya, dan kontrol atas kebijakan (Du Toit, 2022). 3. Paulo Freire Pendidikan dan Kesadaran (Education and Awareness): Freire menekankan pada peran pendidikan dalam membangun kesadaran (consciousness) di kalangan masyarakat. Menurutnya, kesadaran yang diperoleh melalui pendidikan dapat menjadi dasar bagi partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Pendekatannya dikenal sebagai "pendidikan pembebasan" yang memandang pendidikan sebagai sarana untuk memahami realitas dan bertindak untuk perubahan (Fernández-Aballí Altamirano, 2020). Pandangan ahli-ahli seperti Robert Chambers, David Korten, dan Paulo Freire memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep pembangunan masyarakat. Chambers menitikberatkan pada partisipasi langsung masyarakat dan pentingnya nilai pengetahuan lokal sebagai kekayaan yang tak ternilai dalam pembangunan. Sebaliknya, Korten menyoroti perlunya perubahan struktural sebagai landasan untuk pembangunan yang berkelanjutan, mencakup redistribusi kekuasaan dan sumber daya. Di sisi lain, Freire menitikberatkan perannya dalam membangun
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | kesadaran melalui pendidikan, menganggapnya sebagai alat pembebasan. Meskipun ada perbedaan fokus di antara ahli-ahli ini, terdapat juga kesamaan konsep yang mencolok. Mereka semua sepakat bahwa partisipasi masyarakat adalah elemen kunci dalam pembangunan. Masyarakat bukan hanya menjadi obyek intervensi luar, melainkan subjek yang memiliki peran aktif dan pemberdayaan dalam proses pembangunan. Kesamaan pandangan ini menciptakan dasar bagi strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, ketiga ahli ini menunjukkan kesadaran akan nilai-nilai lokal dan budaya sebagai faktor yang sangat penting dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan yang berhasil. Pendekatan ini menekankan perlunya menghormati kekayaan budaya setempat serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, integrasi nilai lokal dalam strategi pembangunan bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi juga kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang sesuai dengan konteks dan aspirasi masyarakat setempat. Membongkar konsep pembangunan masyarakat adalah suatu proses yang melibatkan analisis dan penguraian mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar dan tujuan dari pendekatan ini. Konsep ini tidak hanya mencakup pengembangan fisik dan ekonomi suatu komunitas, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial dan budaya. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa pembangunan masyarakat bukanlah sekadar tentang pemberian bantuan atau intervensi luar, tetapi lebih pada pemberdayaan dan partisipasi aktif warga lokal. Hal ini menekankan pentingnya
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan serta melibatkan mereka dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Sejarah pembangunan masyarakat menjadi aspek kunci dalam pemahaman konsep ini. Melalui memahami evolusi dan perkembangan pembangunan masyarakat dari waktu ke waktu, kita dapat mengidentifikasi pembelajaran berharga dari berbagai praktik dan kebijakan yang diterapkan di berbagai tempat. Sejarah ini juga memungkinkan kita untuk memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi dinamika pembangunan masyarakat. Pendekatan pembangunan masyarakat melibatkan serangkaian strategi yang melibatkan partisipasi aktif warga dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan. Penggunaan metode-metode partisipatif dan inklusif menjadi landasan, sehingga masyarakat memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan. Pemberdayaan lokal menjadi prinsip kunci, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Modal sosial menjadi faktor penting dalam dinamika pembangunan masyarakat. Kesatuan, kebersamaan, dan jaringan sosial memainkan peran vital dalam mendukung keberhasilan inisiatif pembangunan. Peningkatan modal sosial akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang mendukung kolaborasi dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan mencakup berbagai aspek, mulai dari partisipasi dalam pengambilan keputusan hingga implementasi program-program yang mendukung kesejahteraan bersama. Melibatkan masyarakat
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | sebagai mitra aktif bukan hanya menciptakan proyek-proyek yang lebih berkelanjutan tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Dengan memahami konsep pembangunan masyarakat secara menyeluruh, kita dapat menggali potensi dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi program-program ini. Selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap konsep ini memungkinkan kita untuk merancang strategi yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. B. Sejarah Pembangunan Masyarakat Sejarah pembangunan masyarakat melibatkan perkembangan dan evolusi pendekatan serta kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, sejarah ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam upaya pembangunan, dari fokus pada pertumbuhan ekonomi semata menjadi pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada partisipasi masyarakat. Sejarah perkembangan konsep pembangunan masyarakat mencakup evolusi gagasan para ahli dari waktu ke waktu, yang memunculkan arus utama dalam pembangunan. Berikut adalah gambaran singkat tentang sejarah pembangunan masyarakat: 1. Pendekatan Awal dan Pembentukan Konsep Awal perkembangan konsep pembangunan masyarakat dapat ditelusuri pada tahun 1950-an dan 1960-an.
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si Pada periode ini, para ahli mulai merespons tantangan pembangunan di negara-negara berkembang setelah masa perang. Pemikiran awal ini mencerminkan pandangan bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan budaya. Ahli-ahli seperti Walt Rostow dengan teorinya tentang "Stages of Economic Growth" menjadi salah satu tokoh utama pada masa ini (Rostow, 1990). 2. Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat Pada tahun 1970-an, terjadi pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Robert Chambers, seorang praktisi pembangunan, memberikan kontribusi besar dengan menekankan pentingnya partisipasi langsung masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Chambers menggarisbawahi nilai pengetahuan lokal sebagai kunci untuk keberhasilan pembangunan. 3. Pendekatan Struktural dan Kritis Pada tahun 1980-an, muncul pendekatan yang lebih kritis terhadap pembangunan, menggambarkan ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat dan hubungan global. David Korten, melalui karyanya "Getting to the 21st Century," mengemukakan perlunya perubahan struktural, termasuk redistribusi kekuasaan dan sumber daya, sebagai prasyarat untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | 4. Pendidikan dan Kesadaran Gagasan Paulo Freire dalam pendidikan pembebasan, terutama melalui karyanya "Pedagogy of the Oppressed," juga memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan konsep pembangunan masyarakat. Freire menyoroti pentingnya pendidikan sebagai alat untuk membangun kesadaran dan memerangi ketidaksetaraan. 5. Pembangunan Berkelanjutan Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, konsep pembangunan masyarakat semakin terkait dengan gagasan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tujuan menciptakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Seiring berjalannya waktu, konsep pembangunan masyarakat mengalami evolusi yang mencerminkan perubahan paradigma dan tuntutan masyarakat global. Dari fokus awal pada pertumbuhan ekonomi, perkembangan ini menuju pendekatan yang lebih holistik, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan nilai-nilai lokal dan pemberdayaan masyarakat sebagai elemen kunci.. Dengan memahami sejarah pembangunan masyarakat, kita dapat merenung tentang pelajaran yang dapat diambil dari keberhasilan dan kegagalan di masa lalu. Pemahaman ini memberikan dasar untuk merancang strategi pembangunan masyarakat yang lebih efektif, responsif, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si C. Pendekatan Pembangunan Masyarakat Pendekatan pembangunan masyarakat melibatkan kontribusi dari berbagai ahli yang membentuk dan mengembangkan gagasan-gagasan inti dalam pendekatan ini. Beberapa ahli yang berperan penting dalam pembentukan pendekatan pembangunan masyarakat antara lain: 1. Robert Chambers Chambers merupakan seorang praktisi pembangunan yang berfokus pada aspek partisipatif dalam pembangunan masyarakat. Melalui karyanya, seperti "Whose Reality Counts? Putting the First Last," Chambers menekankan pentingnya mendengarkan suara masyarakat lokal dan memahami pengetahuan lokal sebagai elemen kunci dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan. 2. Paulo Freire Freire, seorang pendidik asal Brasil, memberikan kontribusi besar melalui konsep pendidikan pembebasan. Dalam karyanya yang terkenal, "Pedagogy of the Oppressed," Freire mengemukakan bahwa pendidikan harus menjadi alat untuk membangun kesadaran dan memerangi ketidaksetaraan. Pendekatannya menciptakan landasan bagi pemahaman bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan adalah elemen kunci dalam pembangunan masyarakat. 3. David Korten Korten, seorang pengamat pembangunan, membawa gagasan struktural dan perubahan sistem dalam pembangunan masyarakat. Melalui bukunya yang
Memahami Dinamika Pembangunan Multidimensi | berjudul "Getting to the 21st Century," Korten menekankan perlunya perubahan struktural, termasuk redistribusi kekuasaan dan sumber daya, sebagai dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan. 4. Ivan Illich Illich, seorang teolog dan kritikus sosial, memberikan pandangan kritis terhadap institusi-institusi besar dan pembangunan yang terpusat. Karyanya seperti "Deschooling Society" mengajukan pertanyaan tentang dampak negatif institusi-institusi besar terhadap masyarakat dan menyuarakan perlunya pemberdayaan lokal. 5. Amartya Sen Meskipun lebih dikenal dalam konteks pengembangan konsep pembangunan manusia, Amartya Sen juga memberikan kontribusi pada pemahaman pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sebagai elemen kunci dalam pembangunan. Pendekatannya terhadap kebebasan dan pemberdayaan individu juga terkait dengan aspek-aspek kunci dalam pendekatan pembangunan masyarakat. 6. Arturo Escobar Escobar, seorang antropolog, berkontribusi pada kritik terhadap pendekatan pembangunan modern. Dalam bukunya "Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World," Escobar menyoroti dampak negatif dan konsekuensi dari proyekproyek pembangunan yang terpusat.
Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, M.Si 7. James Scott Scott, seorang ilmuwan politik, melalui karyanya "Seeing Like a State," memberikan wawasan tentang bahaya homogenisasi dalam proyek-proyek pembangunan yang terpusat, dan pentingnya memahami dinamika lokal dalam pembangunan masyarakat. Ahli-ahli ini bersama-sama membentuk dasar pemikiran dalam pendekatan pembangunan masyarakat dengan menyoroti aspek-aspek partisipatif, pemberdayaan masyarakat, perubahan struktural, dan kritik terhadap pendekatan pembangunan konvensional. Pendekatan pembangunan masyarakat merupakan suatu kerangka konseptual yang mencakup metode dan strategi untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan di tingkat lokal. Pendekatan ini menempatkan masyarakat setempat sebagai subjek utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Pada dasarnya, pendekatan pembangunan masyarakat menekankan partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan inisiatif pembangunan. Pendekatan "bawah ke atas" menjadi kunci dalam pemahaman pembangunan masyarakat. Ini berarti pengembangan program dan proyek berasal dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, bukan ditentukan secara eksklusif oleh pihak eksternal. Partisipasi warga tidak hanya dianggap sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas, tetapi juga sebagai nilai yang mendasari proses pembangunan itu sendiri. Pendekatan ini mencakup berbagai strategi, termasuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas lokal, dan membangun jaringan sosial. Pemberdayaan masyarakat