Buku Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia

SERIAL EVALUASI PILKADA SERENTAK
DI INDONESIA

Bawaslu Provinsi Bengkulu

Penerbit

TIM PENYSUN

Pengarahan Ketua Tim Asisten Peneliti
Abhan Maskurunddin Hafidz Apriyanto Kurniawan
Mochammad Afifuddin Ilham Yamin Silviana Jafri
Ratna Dewi Pettalolo Rayln Dikar
Fritz Endward Siregar Ketua Tim Provinsi Ifzan Farchlevi
Rahmat Bagja Parsadaan Harahap Nasichun Aviv
Patimah Siregar Isan Azzamit
Pembina Syah Rizal H
Gunawan Suswantoro Wakil Ketua Gusti Ayu Indah L
Eko Agus Wibisono Rury Uswatun H
Penanggung Jawab Djoni Irfandi Ade Candra
Ferdinand Eskol Tiar Sirait Bre Ikrajendra M. Qodrilmadudin
Masmulyadi Anjar Arifin
Tya Lita A
Taufiequrrahman
Rafael Maleakhi
Dinnar Safa A
Dina Dwi R
Alifudin Fahmi

Desain dan Tata Letak
Insan Azzamit
Afif Pratama

SERIAL EVALUASI PILKADA SERENTAK
DI INDONESIA

Bawaslu Provinsi Bengkulu
@ Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Pengutipan, Pengalihbahasaan dan Penggandaan (copy) Isi Buku ini,
DIperkenankan Dengan Menyebutkan Sumbernya

DiterbitkanOleh:

i

TIM PENULIS

SERIAL EVALUASI PILKADA SERENTAK
DI INDONESIA

Bawaslu Provinsi Bengkulu

Editor
Endang Sulastri

Ardilafiza
Elfahmi Lubis

Penulis
Rayendra Pirasad, Mico Yudhistira, Shanti Yudharini, Yefrizal,

Iwan Setiawan, Suryadi, Azez Digusti, Noor M. Tomi, Erina
Okriani, Oyon Zupra, Titin Sumarni, Tri Suyanto, Tugiran,
Taufik Akbar Pane, Jefriyanto, Sabdi Destian, Melky Agustian,
Padlul Azmi, Amrozi, Deny Setiabudi, Asmara Wijaya, Edyson,

Supirman, Rusman Sudarsono, Firmansyah, Zainal.

Awang Konaevi Eka Purnama Sari
Emilia Rahmadani Heni Vera Oktaria Dewi
Iponda Margaretha M. Amirul Rizqi
Ahseni Yesnita Medy Zalega
Deni Hariansyah Mercy Pristian L
Kiki Apriansyah Dwi Putri Puji Lestari
Nurhelisyah D.A Andra Wijahya
Rovi Hamsyah Aprizum Putra ZM
Hendra Gunawan Valery Arya Dhuta
Frengki Sufrianto Januris Setiawan
Maryanty Tyfany Selvi Yulianda Putri
Ganti Budiarto Anton Gunawan

ii

KATA PENGANTAR

Para pembaca yang budiman, buku yang berada di
tangan anda ini merupakan ikhtiar dari Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menghadirkan catatan,
pengalaman, data hasil pengawasan, penindakan pelanggaran
serta proses penyelesaian sengketa dalam perjalanan
Pemilihan Kepala Daerah Serentak sejak tahun 2015-2020.
Rangkaian naskah ini merupakan serial Evaluasi
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang
ditulis oleh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, termasuk proses
pengawasan dalam masa pandemi Covid-19. Sebagai sebuah
seri penerbitan, terdapat sebanyak 34 buku yang mewakili
pengalaman setiap wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di
dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di
Indonesia. Penerbitan buku ini melengkapi upaya evaluasi
penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional tahun
2019 dalam 7 buku serial sebelumnya.

Sebagai sebuah upaya menghadirkan rekam jejak
pengawasan sekaligus catatan perjalanan Pilkada Serentak
sejak tahun 2015 maka Bawaslu RI merasa perlu melibatkan
segenap jajaran pengawas pemilu dari Provinsi sampai
Kabupaten/Kota untuk terlibat dalam penulisan ini. Karena
lokus peristiwa Pilkada Serentak ada di daerah, maka Bawaslu
RI menilai yang lebih berhak untuk menuliskannya adalah
jajaran pengawas pemilu di masing-masing daerah. Bawaslu
RI berkepentingan pula terhadap upaya peningkatan kapasitas
jajaran di daerah untuk mempunyai kemampuan analisis dan
penulisan ilmiah sebagai salah satu cara penyampaian kinerja
Bawaslu kepada publik. Atas upaya yang luar biasa ini, Saya
dan pimpinan Bawaslu menyampaikan ucapan terimakasih
kepada Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi
Pelanggaran di Sekretariat Bawaslu RI yang telah mendesain
dan melaksanakan program riset dan evaluasi
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-

iii

2020 ini bersama-sama para pakar kepemiluan antara lain
Aditya Perdana (Puskapol Universitas Indonesia); Endang
Sulastri (Universitas Muhammadiyah Jakarta); Abdul Gaffar
Karim (Universitas Gadjah Mada); Ahsanul Minan (Universitas
Nahdlatul Ulama Indonesia); dan August Mellaz (Sindikasi
Pemilu dan Demokrasi).

Ucapan terimakasih dan kebanggaan luar biasa juga
kami sampaikan kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota dan para konsultan daerah yang telah
melakukan asistensi dalam program kajian dan evaluasi
Pilkada Serentak 2015-2020 ini. Meski pada tahun 2020
terdapat penyelenggaraan Pilkada Serentak di 270 daerah
pemilihan, serta dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19,
kita bersama masih bisa menghasilkan karya besar ini, sebuah
kerja-kerja keabadian yang akan bermanfaat bagi
perkembangan keilmuan tentang pemilu dan demokrasi di
Indonesia. Sekaligus menjadi bahan rekomendasi Bawaslu
untuk perbaikan system kepemiluan di masa mendatang.

Selamat membaca.

Ketua Bawaslu RI

Abhan

iv

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb,

Shalom, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa atas berkah dan ridho-Nya, sehingga Buku Riset
Evaluasi Pilkada Serentak di Provinsi Bengkulu dapat selesai
dengan tepat waktu.

Kami mengucapkan selamat dan terimakasih kepada Bawaslu
RI selaku Pembina pusat, PIC Nasional, tim penulis dari
Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, Konsultan,
penyusun serta seluruh pihak yang telah membantu sehingga
Buku Riset Evaluasi Pilkada ini dapat diterbitkan. Buku ini
merupakan hasil riset Bawaslu terhadap pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari tahun 2015-2020 di
sepuluh Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dengan
mengangkat beragam tema unik, isu-isu menarik yang pernah
terjadi dan tentunya sarat akan makna demokrasi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum bertugas mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Sebagai sebuah Badan yang berkaitan
erat dengan kehidupan masyarakat dalam hal memilih
pemimpin negeri, tentunya kehadiran buku riset ini penting
sebagai bentuk eksplorasi Bawaslu terhadap tugas, wewenang
maupun kewajibannya dalam mengawasi pemilu. Selain itu,
buku riset ini juga merupakan wujud potret atau dokumentasi
Pilkada kurun waktu tahun 2015-2020 di Provinsi Bengkulu.

Pembaca yang budiman, melalui buku ini kami suguhkan
tulisan-tulisan mengenai bagaimana strategi Bawaslu dalam
meningkatkan keadilan terhadap tahapan verifikasi
administrasi peserta pemilihan, strategi pengawasan
netralitas ASN, Problematika rekrutmen penyelenggara

v

Adhoc pengawas Desa/Kelurahan hingga strategi pengawas
pemilu dalam mencegah politisasi identitas dan strategi
pencegahan politik uang.
Bawaslu Provinsi Bengkulu mempunyai komitmen untuk
mengawal pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan
berintegritas. Hal ini tidak akan dapat tercapai tanpa ada
partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Sesuai
dengan slogan Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”. Oleh karena itu
kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-
sama mengawal demokrasi di Indonesia sehingga pelaksanaan
pemilu yang berintegritas, akuntabel, dan berkualitas dapat
tercapai dengan baik.
Akhir kata kami berharap semoga Buku Riset ini dapat
memberikan manfaat untuk seluruh pembaca. Kritik dan saran
sangat kami harapkan sebagai acuan perbaikan dalam
penyusunan Buku Riset selanjutnya.
Salam Awas !
WassalammualaikumWr.Wb

Bengkulu, Desember 2020

Parsadaan Harahap, SP.,M.Si

vi

DAFTAR ISI

Tim Penyusun I
Tim Penulis II
Kata Pengantar Ketua Bawaslu RI III
Kata Pengantar Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu V

Bab I Pendahuluan: ………………………. 1
(Endang Sulastri , Ardi Lafiza, Elfahmi Lubis)

Bab II Menjaga Hak Pilih Pada Masa Pandemi Covid- 3
19 Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
Bengkulu Tahun 2020
(Rayendra Pirasad, Mico Yudhistira, Shanti
Yudharini, Awang Konaevi, Eka Purnama Sari,
Emilia Rahmadani, Heni Vera Oktaria Dewi,
Iponda Margaretha, M. Amirul Rizqi)

Bab III Strategi Pengawas Pemilu Dalam Mencegah 24
Politisasi Identitas Pada Penyelenggara
Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Seluma
(Yefrizal, Iwan Setiawan, Suryadi, Ahseni
Yesnita, Medy Zalega, Deni Hariansyah)

Bab IV Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Akun 33
Media Sosial Facebook Pada Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun
2020 (Azez Digusti, Noor M. Tomi, Erina Okriani,
Mercy Pristian L, Kiki Apriansyah, Dwi Putri Puji
Lestari, Nurhelisyah D.A, Andra Wijahya, Rovi
Hamsyah, Aprizum Putra ZM )

Bab V Problematika Rekrutmen Penyelenggara Ad 45
Hoc Pengawas Tingkat Desa/Kelurahan Pada
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di
Kabupaten Kaur
(Oyon Zupra, Hendra Gunawan, Valery Arya
Dhuta, Frengki Sufrianto, Januris Setiawan,
Maryanty Tyfany, Selvi Yulianda Putri)

vii

Bab VI Strategi Pengawasan Pelanggaran Netralitas 50
Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala
Daerah Di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
2020
(Titin Sumarni, Tri Suyanto, Tugiran, Taufik
Akbar Pane, Ganti Budiarto, Anton Gunawan)

Bab VII Strategi Pencegahan Politik Uang Dengan 65
Gabok Melandai Pada Pemilihan Umum Di
Kabupaten Lebong
(Jefriyanto, Sabdi Destian, Melky Agustian)

Bab VIII Strategi Pengawasan Terhadap Politisasi 74
Identitas Dalam Pilkada Kabupaten Mukomuko
(Studi Pilkada Kabupaten Mukomuko 2015-
2020)
(Padlul Azmi, Amrozi, Deny Setiabudi)

Bab IX Peran Aktif Panwaslu Dalam Meningkatkan 80
Keadilan Terhadap Tahapan Verifikasi
Administrasi Calon Perseorangan Pilkada
Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 Di
Kabupaten Bengkulu Tengah
(Asmara Wijaya, Edyson, Supirman)

Bab X Dinamika Rekruitmen Panwas Desa/Kelurahan 93
Dalam Memperoleh Kualitas SDM Dalam
Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015 Dan
2020 Di Kabupaten Kepahiang
(Rusman Sudarsono, Firmansyah, Zainal)

viii

BAB I
PENDAHULUAN

Buku ini merupakan salah satu bagian sejumlah buku
evaluasi pilkada serentak se-indonesia yang di gagas Bawaslu.
Dalam hal ini Bawaslu memberikan kesempatan bagi para
pengawas untuk menuliskam pengalaman dalam mengawasi
pilkada serentak mulai tahun 2015 hingga 2020, kumpulan
tulisan jajaran pengawas pemilu di Provinsi Bengkulu, berhasil
diselesaikan dan menjadi bagian dari akuntabilitas kerja-kerja
pengawas yang telah dilakukan.

Secara umum kegiatan riset evaluasi Pemilu/Pilkada
2015-2020 yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Republik Indonesia ini, bertujuan untuk melakukan
eksplorasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban
Pengawas Pemilu sepanjang pelaksanaan Pemilu/Pilkada
serentak melalui rangkaian kegiatan yang terdiri atas
penelitian, penulisan laporan, dan diseminasi hasil-hasil
penelitian pemilihan serentak. Selain itu tujuan riset ini adalah
melakukan analisis kritis dan reflektif dalam bentuk publikasi
akademik atas berbagai tahapan krusial penyelenggaraan
Pilkada serentak 2015-2020 baik terkait dengan dinamika,
capaian dan kelemahan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada
serentak. Terakhir, tujuan penulian riset evaluasi Pemilu
/Pilkada 2015-2020 ini adalah tersusunnya rekomendasi
kebijakan dalam bentuk kertas kebijakan (policy paper) yang
bersifat teknis dan strategis dalam menyempurnakan proses
penyelenggaraan Pilkada serentak.

KKumpulannaskah yang juga digawangi oleh sejumlah
akademi, yang berbicara mengenai sejumlah personal
Pengawasan dalan Pilkada serentak yang dianggap
menghangat di Provinsi Bengkul. Mulai dari persoalan
rekrutmen penyelenggara ad hoc, fenomena musiman politik
uang dengan metode pendekatan hukum dan kearifan lokal,
ASN mesin politik strategi Petahana, sejauh mana peran
media sosial dalam penyebaran berita dan informasi
kepemiluan pada pemilihan kepala Daerah Tahun 2020, dan
menjaga Hak Pilih pada masa Pandemi, selain itu, buku ini
menjelaskan berbagai upaya yang telah di lakikan oleh

1

Bawaslu dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang
untuk mewujudkan Pilkada yang luber dan jurdil di Indonesia.

2

BAB II

MENJAGA HAK PILIH PADA MASA PANDEMI COVID-19
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU TAHUN 2020

2.1. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Hingga
Penetapan DPS Bawaslu Kota Bengkulu Pada
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020
Daftar pemilih diperlukan untuk menjamin
integritas penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah,
hal ini untuk memastikan bahwa hanya warga negara
yang memenuhi syarat yang dapat memberikan suara
serta mencegah pemilih hak suaranya lebih dari satu
kali. Beberapa ilmuan menyebutkan bahwa pendaftaran
dan pendataan pemilih menyediakan manfaat yang
sangat besar antara lain untuk mewujudkan
transparansi, memberi ruang kepada calon pemilih
untuk mengajukan gugatan hukum, dan mempermudah
perencanaan bagi penyelenggara Pemilu. Permasalahan
dalam daftar pemilih akan menimbulkan beberapa
persoalan antara lain menurunnya partisipasi pemilih,
hilangnya hak pilih warga serta munculnya distrust
terhadap hasil pemilu. Pemilih yang tidak memenuhi
syarat masuk kedalam daftar pemilih dan pemilih yang
memenuhi syarat tidak masuk ke dalam daftar pemilih
menjadi permasalahan klasik dalam setiap pelaksanaan
pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum.
Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan
untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar
Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan
mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan
verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya
digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang
dilaksanakan oleh KPU Kota Bengkulu dengan dibantu
oleh PPK dan PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Tahun 2020. Hal ini berdasarkan ketentuan
Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan
3

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19
tahun 2019.

Sedangkan daftar pemilih sementara yang
selanjutnya disingkat DPS adalah adalah daftar Pemilih
hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan
umum atau pemilihan terakhir dengan
mempertimbangkan DP4. Nantinya DPS juga akan
melalui proses perbaikan oleh KPU dan jajaran
dibawahnya yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai
DPT oleh KPU Kabupaten/Kota.

Sebagai batasan pengawasan yang nantinya akan
menjadi bahan analisis penelitian, maka pengawasan
yang menjadi objek penelitian adalah pengawasan
pemuktahiran daftar pemilih yang dilakukan Bawaslu
Kota Bengkulu pada saat pelaksanaan pencocokan dan
penelitian sampai dengan penetapan DPS pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu
Tahun 2020.

Pengawasan disini juga berfokus pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020
yang merupakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
serentak lanjutan tahun 2020 dimulai sejak tanggal 15
Juni 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
258/Pl.02-Kpt/01/Kpu/Vi/2020 Tentang Penetapan
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil
Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam kondisi
bencana nonalam Corono Virus Disease (COVID-19).
Daftar rekomendasi Bawaslu Kota Bengkulu di masa
pemutakhiran daftar pemilih

Berdasarkan data yang diperoleh berikut
beberapa rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kota
Bengkulu mulai masa Coklit hingga rekapitulasi daftar
pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS,
paparan dalam bentuk singkat hanya menyampaikan

4

beberapa data terkait surat rekomendasi berupa

tanggal dan nomor surat.

1) Surat Nomor 121/K.BE-10/PM.01.02/VII/2020

tanggal 22 Juli 2020 Perihal Rekomendasi, telah

ditindak lanjuti KPU Kota Bengkulu dengan Surat

Nomor 300/HK.06.5-SD/1771/KPU-Kot/VII/2020

tanggal 23 Juli 2020.

2) Surat nomor 043/K.BE-10/PM.01.02/VII/2020

tanggal 28 Juli 2020 Perihal Rekomendasi, telah

ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bengkulu dengan

surat Nomor 314/HK.06.5-SD/1771/KPU-

Kot/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.

3) Surat nomor 044/K.BE-10/PM.01.02/VIII/2020

tanggal 4 Agustus 2020 Perihal Rekomendasi, telah

ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bengkulu dengan

surat Nomor 318/HK.06.5-SD/1771/KPU-

Kot/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.

4) Surat nomor 046/K.BE-10/PM.01.02/VIII/2020

tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Rekomendasi,

telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bengkulu

dengan surat Nomor 340/HK.06.5-SD/1771/KPU-

Kot/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020.

5) Surat nomor 049/K.BE-10/PM.01.02/VIII/2020

tanggal 14 Agustus 2020 Perihal Rekomendasi,

telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bengkulu

dengan surat Nomor 343/HK.06.5-SD/1771/KPU-

Kot/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.

6) Surat nomor 062/K.BE-10/PM.01.02/VIII/2020

tanggal 9 September 2020 Perihal Rekomendasi,

langsung ditindaklanjuti saat pleno rekapitulasi

daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan

DPS tingkat Kota Bengkulu.

7) Bawaslu Kota Bengkulu juga mengeluarkan surat

Nomor : 069/K.BE-10/PM.01.02/IX/2020 perihal

instruksi Pengawasan Pengumuman dan

Pencermatan DPS bertanggal 15 September 2020

yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan

Se-Kota Bengkulu. Pada isinya menjelaskan

sehubungan telah ditetapkan Daftar Pemilih

5

Sementara (DPS) tingkat Kota Bengkulu pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun

2020, diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan

untuk:

i. Melakukan pengawasan serta memastikan

DPS diumumkan dan ditempelan sesuai

dengan Pasal 17 PKPU 19 Tahun 2019 dengan

memaksimalkan peran Panwaslu Kelurahan di

wilayah masing-masing.

ii. Posko pengaduan daftar pemilihan dimasing-

masing kecamatan agar diaktifkan dan

disosialisasikan melalui media social.

iii. Melakukan pencermatan DPS tingkat Kota

Bengkulu yang sudah ditetapkan. Jika masih

ditemukan pemilih yang tidak memenuhi

syarat (TMS) terdaftar di dalam DPS dan

terdapat warga masyarakat yang memenuhi

syarat (MS) namun belum terdaftar, agar

Panwaslu Kecamatan memberikan

rekomendasi saran perbaikan kepada PPK.

Tembusan surat agar disampaikan ke Bawaslu

Kota Bengkulu.

iv. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form

A serta A.DP-4 untuk Panwaslu Kelurahan dan

alat kerja A1.DP-6 untuk Panwaslu Kecamatan

disampaikan ke Bawaslu Kota Bengkulu

melalui email [email protected]

paling lambat tanggal 29 September 2020

pukul 12.00 WIB.

8) Bawaslu Kota Bengkulu juga telah mengeluarkan

surat Nomor 080/K.BE-10/PM.01.02/IX/2020 Prihal

himbauan yang ditujukan kepada Partai Politik Se-

Kota Bengkulu bertanggal 18 September 2020,

yang isinya sehubungan dengan telah ditetapkan

nya DPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Bengkulu Tahun 2020 oleh KPU Kota

Bengkulu, untuk memberikan jaminan

perlindungan hak konstitusional kepada

masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih

6

agar terdaftar dalam DPT dan dapat menggunkan

hak pilihnya dalam proses pemungutan suara di

Kota Bengkulu, maka disampaikan hal-hal sebagai

berikut :

I. Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020

bahwa pengumuman dan tanggapan

masyarakat terhadap DPS pada tanggal 19s.d

28 September 2020 dan perbaikan DPS oleh

PPS pada tanggal 29 September s.d 3 Oktober

2020.

II. Jika terdapat pemilih yang tidak memenuhi

syarat (TMS) terdaftar di dalam DPS dan ada

warga Kota Bengkulu yang memenuhi syarat

(MS) namun belum terdaftar di dalam DPS

agar dapat melapor ke Posko Pengaduan

Daftar Pemilih Pemilihan Bawaslu Kota

Bengkulu/ Panwaslu Kecamatan dengan cara

membawa KTP Elektronik sesuai domisilinya.

a. Daftar rekomendasi Panwaslu Kampung

Melayu

Berikut beberapa rekomendasi

yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan

Kampung Melayu saat Coklit hingga pada

saat pleno tingkat kecamatan.

1) Surat Nomor 020\K.BE-

10.02\PM.00.02\VII\2020 tanggal 22

Juli 2020 Perihal Himbauan, telah

ditindak lanjuti oleh PPK Kampung

Melayu dengan surat Nomor 11\PPK-

KM\VII\2020 tanggal 23 Juli 2020.

2) Surat Nomor 001\K.BE-

10.02\PM.00.02\VII\2020 tanggal 27

Juli 2020 Perihal Himbauan, telah

ditindak lanjuti oleh PPK Kampung

Melayu dengan surat Nomor 12\PPK-

KM\VII\2020 tanggal 30 Juli 2020.

3) Surat Nomor 002\K.BE-

10.02\PM.00.02\VIII\2020 tanggal 2

Agustus 2020 Perihal Himbauan,

7

telah ditindak lanjuti oleh PPK

Kampung Melayu dengan surat

Nomor 13\PPK-KM\VIII\2020 tanggal

3 Agustus 2020.

4) Surat Nomor 003\K.BE-

10.02\PM.00.02\VII\2020 tanggal 7

Agustus 2020 Perihal Himbauan,

telah ditindak lanjuti oleh PPK

Kampung Melayu dengan surat

Nomor 14\PPK-KM\VIII\2020 tanggal

12 Agustus 2020.

5) Surat Nomor 007\K.BE-

10.02\PM.00.02\IX\2020 tanggal 1

September 2020 Perihal Saran

Perbaikan, telah ditindak lanjuti oleh

PPK Kampung Melayu dengan surat

Nomor 19\PPK-KM\IX\2020 tanggal 4

September 2020.

b. Daftar rekomendasi Panwaslu

Berikut beberapa rekomendasi

yang dikeluarkan oleh Panwaslu

Kecamatan Ratu Agung selama tahapan

pemutakhiran daftar pemilih.

1) Surat Nomor 006/K.BE-

10.04/PM.01.02/VII/2020 Tanggal 22

Juli 2020, Perihal Himbauan, telah

ditindak lanjuti oleh PPK Ratu Agung

dengan surat Nomor 04/PPK-

RA/VII/2020 Tanggal 24 Juli 2020.

2) Surat Nomor 007/K.BE-

10.04/PM.01.02/VII/2020 Tanggal 30

Juli 2020, Perihal Himbauan, telah

ditindak lanjuti oleh PPK Ratu Agung

dengan surat Nomor 05/PPK-

RA/VII/2020 Tanggal 31 Juli 2020.

3) Surat Nomor 008/K.BE-

10.04/PM.01.02/VIII/2020 Tanggal 3

Agustus 2020, Perihal Himbauan,

telah ditindak lanjuti oleh PPK Ratu

8

Agung dengan surat Nomor 09/PPK-

RA/VIII/2020 Tanggal 4 Agustus

2020.

4) Surat Nomor 012/K.BE-

10.04/PM.01.02/VIII/2020 Tanggal 7

Agustus 2020, Perihal Himbauan,

telah ditindak lanjuti oleh PPK Ratu

Agung dengan surat Nomor 10/PPK-

RA/VII/I2020 Tanggal 10 Agustus

2020.

5) Surat Nomor 013/K.BE-

10.04/PM.01.02/VIII/2020 Tanggal 14

Agustus 2020, Perihal Himbauan,

telah ditindak lanjuti oleh PPK Ratu

Agung dengan surat Nomor 11/PPK-

RA/VIII/2020 Tanggal 15 Agustus

2020.

c. Daftar rekomendasi Panwaslu Kecamatan

Sungai Serut

Berikut dijabarkan beberapa

rekomendasi yang dikeluarkan oleh

Panwaslu Kecamatan Sungai Serut, mulai

masa Coklit hingga saat Pleno Tingkat

Kecamatan Sungai Serut.

1) Surat Nomor 005/K.BE-

10.08/PM.01.02/Vll/2020 Tanggal 22

Juli 2020, perihal rekomendasi, telah

ditindak lanjuti oleh PPK Sungai

Serut dengan surat Nomor

06/Srt/PPK-SS/VII/2020 Tanggal 22

Juli 2020.

2) Surat Nomor 006/K.BE-

10.08/PM.01.02/Vll/2020 Tanggal 28

Juli 2020, perihal rekomendasi, telah

ditindak lanjuti oleh PPK Sungai

Serut dengan surat Nomor

07/Srt/PPK-SS/VII/2020 Tanggal 28

Juli 2020.

9

3) Surat Nomor 007/K.BE-

10.08/PM.01.02/VllI/2020 Tanggal 3

Agustus 2020, perihal rekomendasi,

telah ditindak lanjuti oleh PPK Sungai

Serut dengan surat Nomor

08/Srt/PPK-SS/VIII/2020 Tanggal 3

Agustus 2020.

4) Surat Nomor 013/K.BE-

10.08/PM.01.02/IX/2020 Tanggal 2

September 2020, perihal saran

perbaikan, telah ditindak lanjuti oleh

PPK Sungai Serut dengan surat

Nomor 12/Srt/PPK-SS/IX/2020

Tanggal 2 September 2020.

d. Daftar rekomendasi Panwaslu Kecamatan

Ratu Samban

Berikut disampaikan beberapa

rekomendasi, himbauan, dan saran

perbaikan oleh Panwaslu Kecamatan Ratu

Samban kepada PPK Ratu Samban, mulai

dimasa Coklit hingga saat pleno tingkat

kecamatan terkait pemutakhiran daftar

pemilih.

1) Surat Nomor 011/K.BE-

10.05/PM.01.02/VII/2020 Tanggal 22

Juli 2020, perihal himbauan, telah

ditindak lanjuti oleh PPK Ratu

Samban dengan surat Nomor

11/PPK-RS/2020 Tanggal 25 Juli

2020.

2) Surat Nomor 012/K.BE-

10.05/PM.01.02/VII/2020 Tanggal 27

Juli 2020, perihal himbauan, telah

ditindak lanjuti oleh PPK Ratu

Samban dengan surat Nomor

07/PPK-RS/2020 Tanggal 27 Juli

2020.

3) Surat Nomor 013/K.BE-

10.05/PM.01.02/VIII/2020 Tanggal 3

10

Agustus 2020, perihal himbauan,

telah ditindak lanjuti oleh PPK Ratu

Samban dengan surat Nomor

12/PPK-RS/2020 Tanggal 7 Agustus

2020.

4) Surat Nomor 018/K.BE-

10.05/PM.01.02/VIII/2020 Tanggal 11

Agustus 2020, perihal himbauan,

telah ditindak lanjuti oleh PPK Ratu

Samban dengan surat Nomor

13/PPK-RS/2020 Tanggal 13 Agustus

2020.

5) Surat Nomor 021/K.BE-

10.05/PM.01.02/IX/2020 Tanggal 2

September 2020, perihal saran

perbaikan, telah ditindak lanjuti oleh

PPK Ratu Samban dengan surat

Nomor 21/PPK-RS/2020 Tanggal 4

September 2020.

e. Daftar rekomendasi Panwaslu Kecamatan

Teluk Segara

Berikut disampaikan beberapa

rekomendasi dan saran perbaikan oleh

Panwaslu Kecamatan Teluk Segara kepada

PPK Ratu Samban, mulai dimasa Coklit

hingga saat pleno tingkat kecamatan

terkait pemutakhiran daftar pemilih.

1) Surat Nomor 006/K.BE-

10.09/PM/.00.02/VII/2020 Tanggal 22

Juli 2020, perihal rekomendasi, telah

ditindak lanjuti oleh PPK Teluk Segara

dengan bukti surat Nomor 11/K.H/PPK-

TS/VII/2020 Tanggal 22 Juli 2020.

2) Surat Nomor 007/K.BE-

10.09/PM/.00.02/VII/2020 Tanggal 22

Juli 2020, perihal rekomendasi, telah

ditindak lanjuti oleh PPK Teluk Segara

dengan bukti surat Nomor 12/K.H/PPK-

TS/VII/2020 Tanggal 28 Juli 2020.

11

3) Surat Nomor 008/K.BE-

10.09/PM/.00.02/VIII/2020 Tanggal 3

Agustus 2020, perihal rekomendasi,

telah ditindak lanjuti oleh PPK Teluk

Segara dengan bukti surat Nomor

13/K.H/PPK-TS/VIII/2020 Tanggal 3

Agustus 2020.

4) Surat Nomor 012/K.BE-

10.09/PM/.00.02/IX/2020 Tanggal 2

September 2020, perihal saran

perbaikan, telah ditindak lanjuti oleh

PPK Teluk Segara dengan bukti surat

Nomor 22/K.H/PPK-TS/IX/2020 Tanggal

4 September 2020.

f. Daftar rekomendasi Panwaslu Kecamatan

Selebar

Berikut disampaikan beberapa

rekomendasi yang dikeluarkan oleh

Panwaslu Kecamatan Selebar kepada PPK

Selebar, mulai dimasa Coklit hingga saat

pleno tingkat kecamatan terkait

pemutakhiran daftar pemilih.

1) Surat Nomor 009/K.BE-

10.06/PM.01.02/VII/2020 Tanggal 22 Juli

2020, perihal rekomendasi, dan telah

ditindak lanjuti oleh PPK Selebar

dengan bukti surat Nomor 001/PPK-

SL/VII/2020.

2) Surat Nomor 010/K.BE-

10.06/PM.01.02/VII/2020 Tanggal 27 Juli

2020, perihal rekomendasi, dan telah

ditindak lanjuti oleh PPK Selebar

dengan bukti surat Nomor 009/PPK-

SL/VII/2020.

3) Surat Nomor 011/K.BE-

10.06/PM.01.02/VIII/2020 Tanggal 3

Agustus 2020, perihal rekomendasi, dan

telah ditindak lanjuti oleh PPK Selebar

12

dengan bukti surat Nomor 010/PPK-

SL/VIII/2020.

4) Surat Nomor 014/K.BE-

10.06/PM.01.02/VIII/2020 Tanggal 10

Agustus 2020, perihal rekomendasi, dan

telah ditindak lanjuti oleh PPK Selebar

dengan bukti surat Nomor 011/PPK-

SL/VIII/2020.

5) Surat Nomor 016/K.BE-

10.06/PM.01.02/VIII/2020 Tanggal 14

Agustus 2020, perihal rekomendasi,

namun belum ada balasan dari PPK

Selebar perihal rekomendasi tersebut.

g. Daftar rekomendasi Panwaslu Kecamatan

Gading Cempaka

Berikut disampaikan beberapa

rekomendasi yang dikeluarkan oleh

Panwaslu Kecamatan Gading Cempaka

kepada PPK Gading Cempaka, mulai

dimasa Coklit hingga saat pleno tingkat

kecamatan terkait pemutakhiran daftar

pemilih.

1) Surat Nomor 007/K.BE-

10.01/PM.01.02/VII/2020 Tanggal 20 juli

2020, prihal rekomendasi, dan telah

ditindak lanjuti oleh PPK Gading

Cempaka dengan bukti surat Nomor

08/PPK-GC/VII/2020 Tanggal 22 Juli

2020.

2) Surat Nomor 008/K.BE-

10.01/PM.01.02/VII/2020 Tanggal 27 juli

2020, prihal rekomendasi, dan telah

ditindak lanjuti oleh PPK Gading

Cempaka dengan bukti surat Nomor

009/PPK-GC/VII/2020 Tanggal 28 Juli

2020.

3) Surat Nomor 009/K.BE-

10.01/PM.01.02/VIII/2020 Tanggal 3

Agustus 2020, prihal rekomendasi, dan

13

telah ditindak lanjuti oleh PPK Gading

Cempaka dengan bukti surat Nomor

010/PPK-GC/VIII/2020 Tanggal 4

Agustus 2020.

4) Surat Nomor 012/K.BE-

10.01/PM.01.02/VIII/2020 Tanggal 10

Agustus 2020, prihal rekomendasi,

belum ada balasan dari PPK Gading

Cempaka perihal rekomendasi tersebut.

5) Surat Nomor 013/K.BE-

10.01/PM.01.02/VIII/2020 Tanggal 13

Agustus 2020, prihal rekomendasi,

belum ada balasan dari PPK Gading

Cempaka perihal rekomendasi tersebut.

6) Surat Nomor 016/K.BE-

10.01/PM.01.02/IX/2020 Tanggal 1

September 2020, prihal saran perbaikan,

dan telah ditindak lanjuti oleh PPK

Gading Cempaka dengan bukti surat

Nomor 015/PPK-GC/IX/2020 Tanggal 3

September 2020.

h. Daftar rekomendasi Panwaslu Kecamatan

Muarabangkahulu

Berikut disampaikan beberapa

rekomendasi yang dikeluarkan oleh

Panwaslu Kecamatan Muarabangkahulu

kepada PPK Muarabangkahulu, mulai

dimasa Coklit hingga saat pleno tingkat

kecamatan terkait pemutakhiran daftar

pemilih.

1) Surat Nomor 003\K.BE-

10.03\PM.01.02\VII\2020 Tanggal 22 Juli

2020, perihal rekomendasi, dan telah

ditindak lanjuti dengan bukti surat

Nomor 05/PPK/SK/VII/2020 Tanggal 27

Juli 2020.

2) Surat Nomor 004\K.BE-

10.03\PM.01.02\VII\2020 Tanggal 27 Juli

2020, perihal rekomendasi, dan telah

14

ditindak lanjuti dengan bukti surat

Nomor 06/PPK/SK/VII/2020 Tanggal 30

Juli 2020.

3) Surat Nomor 005/K.BE-

10.03\PM.01.02\VIII\2020 Tanggal 3

Agustus 2020, perihal rekomendasi, dan

telah ditindak lanjuti dengan bukti surat

Nomor 07/PPK/SK/VIII/2020 Tanggal 5

Agustus 2020.

4) Surat Nomor 009\K.BE-

10.03\PM.01.02\VIII\2020 Tanggal 7

Agustus 2020, perihal rekomendasi,

namun belum ada balasan dari PPK

Muara Bangkahulu perihal rekomendasi

tersebut.

5) Surat Nomor 014\K.BE-

10.03\PM.01.02\IX\2020 Tanggal 2

September 2020, perihal saran

perbaikan, dan telah ditindak lanjuti

dengan bukti surat Nomor

18/PPK/SK/IX/2020 Tanggal 6

September 2020.

i. Daftar rekomendasi Panwaslu Kecamatan

Singaran Pati

Berikut disampaikan beberapa

rekomendasi yang dikeluarkan oleh

Panwaslu Kecamatan Singaran Pati kepada

PPK Singaran Pati, mulai dimasa Coklit

hingga saat pleno tingkat kecamatan

terkait pemutakhiran daftar pemilih.

1) Surat Nomor 08/K.BE-

10.07/PM.01.02/VII.2020 Tanggal 22 Juli

2020, perihal himbauan, dan telah

ditindak lanjuti oleh PPK Singaran Pati

dengan bukti surat Nomor 16/PPK-

SP/VIII/2020.

2) Surat Nomor 09/K.BE-

10.07/PM.01.02/VII.2020 Tanggal 28 Juli

2020, perihal himbauan, dan telah

15

ditindak lanjuti oleh PPK Singaran Pati

dengan bukti surat Nomor 16/PPK-

SP/VIII/2020.

3) Surat Nomor 010/K.BE-

10.07/PM.01.02/VII.2020 Tanggal 30 Juli

2020, perihal himbauan, dan telah

ditindak lanjuti oleh PPK Singaran Pati

dengan bukti surat Nomor 16/PPK-

SP/VIII/2020.

4) Surat Nomor 011/K.BE-

10.07/PM.01.02/VIII.2020 Tanggal 3

Agustus 2020, perihal himbauan, dan

telah ditindak lanjuti oleh PPK Singaran

Pati dengan bukti surat Nomor 16/PPK-

SP/VIII/2020.

5) Surat Nomor 014/K.BE-

10.07/PM.01.02/VIII.2020 Tanggal 7

Agustus 2020, perihal himbauan, dan

telah ditindak lanjuti oleh PPK Singaran

Pati dengan bukti surat Nomor 17/PPK-

SP/VIII/2020.

6) Surat Nomor 018/K.BE-

10.07/PM.01.02/IX.2020, perihal saran

perbaikan pada saat Pleno Tingkat

Kecamatan, dan telah ditindak lanjuti

oleh PPK Singaran Pati pada saat Pleno

tingkat Kota Bengkulu.

2.2. Hasil Kajian Penelitian

Hasil kajian yang tim paparkan pada dasarnya

merupakan analisis dari data dan keterangan yang

diperoleh selama riset dilakukan, berfokus pada

bagaimana pengawasan pemuktahiran daftar pemilih

pada saat pelaksanaan pencocokan dan penelitian

sampai dengan penetapan DPS Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, agar hak pilih

warga negara terlindungi pada masa Pandemi Covid-19

dan upaya yang dilakukan Bawaslu dalam memastikan

hak pilih warga negara terlindungi dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

16

Dalam paparan hasil kajian penelitian ini, tim
membagi pembahasanya kedalam 2 (dua) hal yaitu :
a. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Bengkulu

dan jajaran agar hak pilih warga negara terlindungi
pada masa Pandemi Covid-19 pada saat pelaksanaan
pencocokan dan penelitian sampai dengan
penetapan DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

Bawaslu Kota Bengkulu dan jajaran hingga
tingkat Pengawas Kelurahan telah melakukan tugas
dan wewenangnya sebagaimana diamanahkan
Undang-Undang Pemilihan dalam upayahnya
melindungi hak pilih masyarakat di wilayah Kota
Bengkulu.

Adapun upaya yang dilakukan terlihat dengan
telah menyusun peta kerawanan Pemilihan yang
juga disesuikan dengan kondisi pandemic Covid-19
(Virus Corona), ini merupakan pondasi awal dalam
upaya Bawaslu Kota Bengkulu merencanakan
agenda pengawasan dan membaca potensi
pelanggaran yang dapat terjadi selama pelaksanaan
tahapan Pemilihan.

Menurut George R. Tery (2006 : 395)
mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi
apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi
prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan
tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Senada dengan teori ini bagaimana peta kerawanan
yang disusun nantinya akan diukur dengan Tindakan-
tindakan yang dilakukan dan sejauh mana hal
tersebut mempengaruhi capain. Sampai pada
Tindakan pengawasan dan evaluasi Tindakan itu
sendiri dilakukan.

Pada tahapan coklit, hasil penelitian
menunjukan tidak ditemukan adanya penolakan
warga saat petugas PPDP melakukan coklit. Ini
menunjukan bahwa upaya yang dilakukan KPU Kota
Bengkulu dalam pencocokan dan penelitian daftar

17

pemilih tidak ada kendala walaupun ditengah
Pandemik Covid-19. Hal ini juga atas intervensi
Bawaslu Kota Bengkulu yang menyampaikan lebih
awal terkait potensi kerawanan adanya penolakan
dari warga masyarakat pada saat Coklit dilakukan.

Potensi kerawanan yang disusun Bawaslu Kota
Bengkulu juga menjadi rujukan bagi Panwaslu
Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan dalam
upayanya melakukan Pengawasan Coklit,
rekapitulasi, hingga ditetapkanya DPS oleh KPU
Kota Bengkulu pada hari kamis, tanggal 10
September 2020. Monitoring oleh Bawaslu Provinsi
Bengkulu anak upaya yang sistematis oleh jajaran
Bawaslu Kabupaten/ Kota juga berjalan, dengan
adanya beberapa Surat Instruksi, dan instruksi
maupun supervise Bawaslu Kabupaten/ Kota ke
jajaran Panwaslu Kecamatan juga menjadi poin
penting dalam suksesnya pengawasan Coklit,
rekapitulasi hingga penetapan DPS.

Hal ini sejalan dengan teori pengawasan yang
dikemukan oleh James Af Stoner dan R. Edward
Freeman (1995 : 34) pengawasan merupakan salah
satu dari empat fungsi manajemen, sebagaimana
berikut ini, yaitu: fungsi perencanaan (Planning),
fungsi pengorganisasian (Organizing), fungsi
pelaksanaan (Actuating) dan fungsi pengawasan
(Controlling).

Maka melihat teori tersebut antara
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
hingga fungsi pengawasan (control) harus berjalan
seirama dan tersistematis. Pengawasan merupakan
bentuk upaya bersama agar apa yang dilakukan
sesuai dengan apa yang ingin dicapai dan sesuai
mekanisme yang sudah direncanakan, maka penting
hukum mengaturnya. Mengingat di Indonesia semua
yang dilakukan Lembaga negara harus berdasarkan
hukum.

Peta kerawanan juga menjadi gambaran
Tindakan yang dilakukan Bawaslu Kota Bengkulu

18

dan jajaran, terlihat dalam upaya Bawaslu kota
Bengkulu agar proses Coklit hingga penetapan DPS
tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19
dengan langka pertama yang dilakukan adalah
membuat himbauan kepada KPU Kota Bengkulu
agar setiap pelaksanaan tahapan Pilgub 2020 sesuai
dengan standar protokol kesehatan Covid-19. Hal ini
berdasarkan
(hasil wawancara dengan saudara M. Novyan Gerri,
S.Kom Staf Pengawasan dan Hubungan Antar
Lembaga Bawaslu Kota Bengkulu pada hari Rabu
tanggal 26 Agustus 2020).

Selaian dengan mengeluarkan surat himbauan
kepada KPU Kota Bengkulu, terlihat upaya
pencegahan yang berpotensi menjadi pelanggaran
Pemilihan juga dilakukan jajaran Bawaslu Kota
Bengkulu dan jajaran dengan melakukan
pengawasan melekat dan langsung atas setiap
kegiatan terutama pada tahapan Coklt dan
rekapitulasi daftar Pemilih hasil pencocokan dan
penelitian, mulai tingkat PPS, PPK, terakhir ditingkat
KPU Kota Bengkulu.

Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang
dimaksud dengan pengawasan adalah: “Proses
pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin agar supaya semua
pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai
dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”
Ciri terpenting dari konsep yang dikemukan oleh
Siagian ini adalah bahwa pengawasan hanya dapat
diterapkan bagi pekerjaan? pekerjaan yang sedang
berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk
pekerjaan? pekerjaan yang sudah selesai
dilaksanakan. Senada apa yang disampaikan Siagian
dalam teorinya tersebut, maka pengawasan
langsung merupakan bentuk implementasi
pengawasan yang sangat baik, mengingat pada
dasarnya pengawasan yang dilakukan pada saat
pekerjaan itu berjalan.

19

Pengawasan juga selain dilakukan secara aktif,
namun juga dapat secara pasif. Dalam upaya yang
dilakukan Bawaslu Kota Bengkulu agar suksenya
pendataan daftar pemilih bentuk pengawasan pasif
ini adalah dengan membentuk Posko Pengaduan
Daftar Pemilih di Sembilan kecamatan di wilayah
Kota Bengkulu, dan satu posko ditingkat Kota
Bengkulu. (Sumber data : hasil wawancara dengan M.
Novyan Gerri, S.Kom Staf PHL Bawaslu Kota
Bengkulu, Rabu, tanggal 26 Agustus 2020)

Namun menarik berdasarkan hasil penelitian
Tim riset Bawaslu Kota Bengkulu, walaupun sudah
ada posko pengaduan daftar pemilih keaktipan
masyarakat dalam memberikan informasi dan
laporan ke Posko Pengaduan masih minim.
Selanjutnya ditemukan juga beberapa rekomendasi
Panwaslu Kecamatan terkait daftar Pemilih lambat
ditindaklanjuti oleh PPK. Seperti rekomendasi
Panwaslu Muarabangkahulu pada masa Coklit,
sehingga rekoemnadi tersebut harus diselesaikan
pada saat Pleno KPU Kota Bengkulu. Hal ini
berdasarkan hasil data wawancara dengan saudara
Riko Syafutra, S.P Staf PHL Bawaslu kota Bengkulu
pada hari Jumat tanggal 18 September 2020.

Sedangkan pada saat rekapitulasi Daftar
Pemilih baik tingkat PPS maupun PPK, sejauh data
yang diperoleh Tim Riset Bawaslu Kota Bengkulu,
baik dari hasil wawancara maupun dokumnetasi data
yang ada di Bawaslu Kota Bengkulu. Hanya bicara
saran perbaikan penulisan rekapitulasi daftar pemilih
terkait penjumlahan hal ini sebagaimana
disampaikan oleh M. Novyan Gerri, S.Kom dan Riko
Syafutra, S.P Staf PHL Bawaslu Kota Bengkulu (Data
wawancara pada tanggal 26 dan 28 Agustus 2020).

Terkait dengan pandemic Covid-19 (Virus
Corona) selama tahapan Coklit hingga penetapan
DPS, data berdasarkan Web Resmi Covid-19 Provinsi
Bengkulu

20

(https://covid19.bengkuluprov.go.id/Databengkulu/fi
lepdf/85)
dapat dilihat dalam dijelaskan bahwa pada tanggal 4
Agustus 2020 Pukul 17.15 WIB tercatat dalam Kota
Bengkulu komfirmasi (179), meninggal (15), sembuh
(97), dan suspek (440), selanjutnya pada tanggal 1
September Komfirmasi (258), meninggal (20),
sembuh (138), suspek (1053), selanjutnya tanggal 1
Oktober tercatat dalam kota Bengkulu komfirmasi
(443), meninggal (27), sembuh (286), suspek (1725).

Berdasarkan data diatas, ada peningkatan
perkembangan kasus Covid-19 antara bulan Agusts
hingga awal bulan September, sedangkan pda bulan
September kebulan Oktober relatif tidak terlalu
meningkat. Namun apakah hal ini terkait proses
Pilkada yang sedang berjalan atau ada hal lain, tim
riset hanya berpegang pada data hasil pengawasan
Bawaslu Kota Bengkulu dan jajaran yang tidak ada
temuan pelanggaran terkait penerapan protokol
Kesehatan selama tahapan Pilkada berjalan.

Pro kontra Pilkada ditengah Covid-19 memang
terjadi ditengah masyarakat, itu terlihat dari
pernyataan organisasi islam terbesar di Indonesai
baik NU maupun Muhammadiyah yang
menyarankan Pilkada ditunda. Hal terlihat
berdasarkan data pada bulan September
sebagaimana yang diberitakan media nasioanal
detik.com tanggal 23 September 2020. Namun bila
melihat kondisi terkini pada bulan oktober ke
November 2020 disebutkan oleh Kepala BNPB
Nasional Doni Monardo pada 2 Oktober 2020
sebagaimana yang di beritakan dalam media online
prfnews.id.
“Ia menjelaskan, antara daerah yang
melaksanakan Pilkada dan daerah yang tidak
melaksanakan Pilkada, cenderung terjadi penurunan
risiko dampak Covid-19 pada daerah yang
melaksanakan Pilkada, dibandingkan dengan daerah
yang tidak melaksanakan Pilkada.”

21

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNPB
Nasional pada acara Rapat Analisa dan Evaluasi
(Anev) Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak
Tahun 2020 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor
Kementerian Dalam Negeri, Jumat 2 Oktober 2020
sebagaiman dituliskan dalam berita tersebut.
b. Tindak lanjut dari hasil pengawasan jajaran agar hak
pilih warga negara terlindungi pada masa Pandemi
Covid-19.

Berdasarkan hasil kajian tim riset ada dua hal
penting yang menjadi dasar sebuah keputusan
Bawaslu Kota Bengkulu dalam upayanya
menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana
yang diamanahkan Undang-Undang Pemilihan.

Sebagai bentuk tanggung jawab lembaga baik
dalam upaya pencegahan maupun penindakan yang
merupakan bagian penting dalam menjaga hak pilih
masyarakat, pertama hadir secara langsung dari hasil
pengawasan langsung Bawaslu Kota Bengkulu dan
jajaran (Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu
Kelurahan) baik pada saat pelaksanaan pencocokan
dan penelitian daftar pemilih. Selanjutnya yang
kedua hadir dari pengaduan masyarakat secara
langsung ke posko pengaduan terkait daftar pemilih
terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Bengkulu untuk wilayah Kota Bengkulu.

Memastikan kepatuhan terhadap protocol
Kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran
pandemic Covid-19 tetap diberlakukan, baik selama
pengawasan langsung maupun di posko pengaduan.
Keberlakuan ini juga berlaku bagi pihak yang diawasi
(KPU Kota Bengkulu dan jajaran) maupun
masyarakat yang terlibat dalam proses pendaftaran
hak pilih.

Dari data rekomendasi yang dikeluarkan
setidaknya ada dua yang dapat tim pahami, ada
rekomendasi dalam bentuk surat ada juga
rekomendasi langsung pada saat pengwasan
tahapan Pemilihan sedang berjalan. Seperti

22

rekomendasi yang disampaikan pihak Bawaslu pada
saat Pleno dan langsung ditindak lanjuti oleh pihak
KPU Kota Bengkulu maupun jajaran Ad Hoc ya.

Berkaitan dengan posko pengaduan terkait
daftar Pemilih, dari hasil wawancara dilapangan
seperti disampaikan Bapak Tri anggota Panwaslu
Kecamatan Selebar, Pak Malisi Panwaslu Kecamatan
Selebar dan Ibu Atin Panwaslu Kecamatan Muara
Bangkahulu (data hasil wawancara pada bulan
Agustus 2020) menunjukan posko lebih bersifat
pasif, sedangkan sosialisasi hanya dilakukan melalui
spanduk yang dipasang, media social, dan dalam
kesempatan tertentu melalui forum-forum informal
dimasyarakat.

Secara dasar hukum Posko juga hanya
berdasarkan instruksi, posko ini juga tidak memiliki
struktur yang pasti, dan juga tidak ada pembiayaan
sendiri.

Berdasarkan data yang tim riset temukan
laporan dari masyarakat juga sangat rendah, dan ini
juga terjadi tidak hanya dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020 namun
juga pada saat Pemilu maupun Pilkada sebelumnya.
Secara sumber daya manusia, posko ini juga tidak
menempatkan orang secara khusus hanya
melibatkan staf Panwaslu Kecamatan maupun Staf
di Bawaslu Kota Bengkulu yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara selama riset
dilakukan rendahnya laporan masyarakat yang
masuk ke Posko Pengaduan daftar Pemilih juga
dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat,
hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak
Tri anggota Panwaslu Kecamatan Selebar, Pak Malisi
Panwaslu Kecamatan Selebar dan Ibu Atin Panwaslu
Kecamatan Muara Bangkahulu. (Data hasil
wawancara ke 3 (tiga) Panwaslu Kecamatan yang ada
diwilayah Kota Bengkulu dari 9 (Sembilan) Kecamatan
yang ada pada bulan Agustus tahun 2020)

23

BAB III

STRATEGI PENGAWAS PEMILU DALAM MENCEGAH
POLITISASI IDENTITAS PADA PENYELENGGARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SELUMA

3.1. Temuan Khusus
Pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di

kabupaten seluma politisasi identitas tidak menjadi isu
yang mengkhawatirkan namun masih tetap terdengar
dikalangan individu masyarakat, meski demikian
panwaslu kabupaten seluma tetap harus
memperhatikan dan mencegah jangan sampai isu
politik identitas menjadi hambatan perjalanan
demokrasi.

Pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020
isu politik identitas kembali terdengar dikalangan
masyarakat yang dapat diketahui bahwa masih ada
himbauan untuk memilih kepala daerah yang berasal
dari masyarakat asli dan seagama pada kegiatan
pengajian dan takziah. Hal ini juga diikuti oleh
statement yang disampaikan oleh bupati seluma agar
pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 untuk
memilih bupati yang berasal dari penduduk asli seluma
bukan pendatang. Hal ini menjadi sorotan khusus bagi
bawaslu kabupaten seluma sebagai lembaga yang
berkewajiban melakukan pengawasan disetiap tahapan
pemilihan.

1. Politik Identitas di Kabupaten Seluma

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan
kepada tokoh masyarakat dalam hal ini tokoh dari
Nahdlatul Ulama dan muhammadiyah, secara umum
masyarakat kabupaten seluma tetap menjaga
keselarasan antar sesama, ini tercermin dari
masyarakat pribumi yang berasal dari suku serawai

24

dapat hidup rukun dengan suku yang lain (Jawa,
Medan, Rejang, Padang dan Semende).

Politik Identitas mulai dikenal masyarakat pada
saat pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Daerah
Istimewa (DKI) Jakarta pada tahun 2019. Artinya
dalam kurun 5 tahun isu ini sudah mulai berkembang
ketika pelaksanaan pesta demokrasi baik pada
pemilu legislatif, pilpres maupun pemilihan ditingkat
daerah yaitu Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur
Bupati dan wakil Bupati serta pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota.

Di Kabupaten Seluma Tahun 2015 tidak ada
laporan atau pun temuan yang mengarah ke politik
identitas. Ini berdasarkan wawancara langsung
kepada yefrizal S.E dan Iwan Setiawan, S.Pd.I
keduanya menjadi Kemosioner Panwaslu Kabupaten
Seluma pada tahun 2015. Begitu juga Ketika
wawancara dengan Ketua KPU kabupaten seluma,
bahwa yang dilakukan KPU menurut Sarjan Effendi
S.E, memberikan informasi berkenaan regulasi dan
tahapan kepada pasangan calon atau pun lewat LO
dengan cara datang langsung ke sekretariat KPU
Kabupaten Seluma Atau melalui Tlp/HP.

Setelah ditetapkan peraturan Komisi Pemilihan
Umum di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2019 oleh
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
tentang tahapan, program dan jadwal
penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil
gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali
kota dan wakil wali kota tahun 2020. Senter beredar
pemberitaan di Media cetak maupun media TV
Seluma atas isu politisasi identitas di Kabupaten
Seluma, diantaranya hasil liputan dari Rakyat
Bengkulu TV serta terbit di Media Cetak Radar
Seluma. Menanggapi hal ini tim riset bawaslu
kabupaten seluma melakukan wawancara langsung
terhadap seorang wartawan Rakyat Bengkulu

25

Televisi (RBTV) bernama Hari Adiyono yang
membenarkan berita tersebut dengan meperlihatkan
liputan video yang berdurasi kurang lebih 39 detik,
video yang diambil pada tanggal 11 agustus 2019
selepas pelaksanaan idul adha itu bupati seluma
memberikan statementnya agar pada pemilihan
kepala daerah tahun 2020 untuk memilih bupati
yang berasal dari pribumi atau orang seluma asli
bukan pendatang. Menyusul berita tersebut
keesokan harinya media cetak radar seluma juga
menerbitkan berita di halaman depan yang berjudul
“tak dukung pasangan politiknya bundra pilih bupati
pribumi”. Adanya berita tersebut menuntut
kesadaran bawaslu kabupaten seluma untuk
melakukan upaya pencegahan agar isu tersebut tidak
beredar luas dikalangan masyarakat maka bawaslu
kabupaten seluma melakukan beberapa upaya
seperti sosialisasi dan koordinasi bersama
stakeholder, pengawas partisipatif dan pemilih
pemula.

Sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh
bawaslu kabupaten seluma dalam mencegah
berkembangnya isu politisasi identitas, komisi
pemilihan umum kabupaten seluma juga
melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa
setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan
dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,
serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tanpa
dibatasi oleh suku, ras dan agama. Hal ini
diungkapkan oleh ketua KPU Kabupaten seluma
Sarjan Efendi, SE ketika diwawancarai oleh tim riset
Bawaslu kabupaten seluma, Informan menjelaskan
bahwa penyebaran isu politik identitas tidak menjadi
masalah yang mengkhawatirkan di kabupaten
seluma karena telah dilakukan pencegahan dengan
cara:

26

1. Semua pasangan calon diperlakukan secara sama
dan terbuka

2. Menjalin komunikasi yang intens antara KPU dan
pasangan calon

3. Melakukan sosialisasi tentang hak memilih dan
dipilih, menjelaskan kepada masyarakat bahwa
setiap warga berhak mencalonkan diri di wilayah
daerah mana saja tanpa dibatasi oleh suku, ras
dan agama.
Selain itu, agar tahapan Pilkada di kabupaten

seluma dapat berjalan lancar dan damai maka KPU
Kabupaten seluma membuat nota kesepahaman
yang disebut ‘’Deklarasi Damai” antara
penyelenggara, pasangan calon beserta pimpinan
daerah yang tergabung dalam forum koordinasi
pimpinaan daerah (forkopimda).

Pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun
2020 ada tiga pasangan calon yang diusung oleh
gabungan partai politik sedangkan pasangan calon
dari jalur independent/ perseorangan tidak ada. Tiga
pasangan calon tersebut yaitu:

1. Suparto berpasangan Noviawan Ail.
2. Edison Simbolon berpasangan dengan Khairi

Yulian
3. Erwin Oktavian berpasangan dengan Gustianto.

Sekarang ini sudah memasuki tahapan
kampanye dengan metode tatap muka. Kampanye
tersebut harus selalu mematuhi regulasi yang
dikeluarkan komisi pemilihan umum tentang
Kampanye dengan Portokol Kesehatan.

Pada tahapan ini masih ada kelalaian yang
dilakukan pasangan calon Ketika mengumpulkan
masa masih ada masyarakat yang tidak
mengindahkan aturan dalam kampanye dan protokol
Kesehatan, dalam hal ini Bawaslu kabupaten seluma
mengintruksikan kepada Pengawas Kecamatan Se-
Kabupaten Seluma untuk memberikan surat

27

himbauan kepada paslon Ketika mau melakukan
kampanye.

Tahapan kampanye tahun 2020 di kabupaten
seluma, issue tentang politik identitas pada dasarnya
ada namun tidak menyebarluas dan tidak
berdampak besar dengan adaya upaya pencegahan
yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten seluma,
walau masih ada sebagaian masyarakat yang masih
menghendaki yang memimpin kabupaten seluma
orang pribumi asli. Selain itu juga masih ada oknum
yang memakai issue kesukuan.

Tentu tindakan ini mengarah kepada
kepentingan golongan atau kelompok. Tentu yang
dirugikan bukan saja pihak yang kalah Ketika
kontestan pemilihan bupati dan wakil bupati, akan
tetapi masyarakat umum khususnya masyarakat
kabupaten seluma.

Faktor global dan lokal penguat merebaknya isu
politik identitas tersebut semakin didukung oleh
adanya perkembangan teknologi media yang
semakin canggih, mudah, dan murah. Sayangnya
perkembangan media massa, baik media
mainstream seperti televisi, radio, surat kabar, dan
majalah, ataupun media sosial alternatif seperti
facebook, whatsapp, twitter, blog, dan sebagainya
tidak didukung oleh kapasitas kecerdasan literasi di
tengah masyarakat. Akibatnya informasi yang tidak
benar atau biasa disebut hoax, informasi
menyesatkan, informasi yang mengujar kebencian,
kerap kali dikonsumsi tanpa filter oleh masyarakat
kita. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Seluma
menganggap hal tersebut perlu disaring dan
dikontrol bersama dinas kominfo guna bersama-
sama melakukan pengawasan atas penyebaran
konten-konten yang berbau isu politik identitas pada
rekam jejak digital maupun media sosial pasangan

28

calon maupun tim pemenangan calon kepala daerah
tahun 2020.

Bawaslu Kabupaten Seluma melibatkan peran
serta pengawas partisipatif yaitu dari Sekolah Kader
Pengawas Partisipatif (SKPP), stakeholder, tokoh
masyarakat, pemilih pemula, serta seluruh elemen
masyarakat dengan memberikan edukasi maupun
sosialisasi akan isu politisasi identintas yang dapat
memecah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).

2. Strategi dan Upaya Bawaslu Kabupaten Seluma
Dalam Mencegah Politik Identitas
 Pada tahun 2015 Strategi yang dipakai panwaslu
Kabupaten seluma dalam mencegah politik
identitas yaitu:
a. melakukan sosialisasi
b. memberikan himbauan kepada paslon dan
partai pendukung.
c. memberikan himbauan Netralitas dalam
Pemilihan kepada ASN, TNI Polri, Kepala Desa
dan Perangkat Desa, Badan Musyawarah
Desa, Komisaris BUMN/BUMD beserta
karyawan.
d. memberikan himbauan tentang larangan dan
sanksi bagi siapa saja yang dapat memecah
belah kerukunan antar individu, golongan
serta masyarakat umum NKRI dan lebih
khusus lagi masyarakat kabupaten seluma
pada tahun 2015 juga melaksanakan pesta
demokrasi yakni pemilihan/pilkada di
kabupaten seluma.

Dari semua yang telah direncanakan oleh
Panwaslu Kabupaten Seluma yang sekarang ini
sudah menjadi Bawaslu Kabupaten Seluma
melakukan upaya-upaya agar sasaran yang telah
dirancang bisa mencegah politik identitas yang

29

sempat terdengar di kalangan masyarakat
kabupaten seluma.

3. Upaya yang dilakukan dalam mencegah politisasi
identitas.

Pencegahan politik identitas menjadi sebuah
kewajiban yang harus dilakukan oleh badan
pengawas pemilihan umum kabupaten seluma
mengingat isu politik identitas mulai terdengar
dikalangan masyarakat. Isu politisasi identitas
merupakan isu yang sangat berbahaya dan dapat
menurunkan kwalitas moral bangsa serta prinsip
demokrasi. Oleh karena itu Bawaslu kabupaten
seluma melakukan pengawasan langsung,
pengembangan pengawasan partisipatif, hingga
menjalin kerjasama dengan stakeholder dan
sosialisasi pendidikan politik sebagai upaya
pencegahan penyebaran isu politik identitas pada
pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten
seluma. Beberapa upaya tersebut diuraikan
sebagaimana berikut:

a) Melakukan sosialisasi kepada Pemilih pemula, Ini
bertujuan agar siswa-siswi yang ditingkat
SMA/MA terutama yang sudah masuk kelas akhir
diberikan pemahaman bahwa harus bisa menjadi
pemilih yang cerdas tidak dapat dipengaruhi
dengan siapa pun dalam menentukan pilihan, dan
perlu diperhatikan juga bahwa ditangan siswa-
siswi la estapet demokrasi masa depan.

b) Melakukan kegiatan Rapat Koordinasi (rakor)
yang melibatkan stecholder. Kegiatan ini
merupakan salah satu bentuk untuk menyamakan
pemahaman dan persepsi dikalangan semuanya
berkenaan dengan pemilihan, artinya semuanya
harus ikut andil supaya hajatan pemilihan ini bisa

30

berjalan dengan baik tanpa dicidrai dengan hanya
isu sara. Terlebih isu politik identitas.
c) Melakukan wawancara langsung kepada
Penyelenggara baik itu dari Bawaslu maupun
Kepada KPU kabupaten Seluma, dan kepada
Tokoh Masyarakat dalam hal ini dua Ormas Yaitu
Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Hal Ini
dilakukan supaya dapat informasi berkenaan
dengan politik identitas khususnya di kabupaten
seluma.
d) Membuat himbauan kepada pasangan calon
ataupun tim pemenangan untuk tidak membuat
isu politik identitas serta melaporkan jika
mengetahui adanya isu politik identitas yang
beredar di masyarakat.

Dengan dilakukannya beberapa upaya
pencegahan tersebut diatas maka penyebaran isu
politisasi identitas di kabupaten seluma dapat
dihentikan. Hal ini dapat dilihat dari berita yang
beredar tidak ada lagi media yang mengangkat
politik identitas di kabupaten seluma khususnya
pada memasuki masa kampanye hingga riset ini
selesai dibuat.

3.2. Kesimpulan
Pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di

Kabupaten Seluma tidak begitu terdengar akan
terjadinya isu politik identitas. Namun . Setelah
ditetapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal
penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil
gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota
dan wakil wali kota tahun 2020 isu politik identitas mulai
terdengar diawali oleh statement yang disampaikan
oleh Bupati seluma agar pada pemilihan kepala daerah
tahun 2020 untuk memilih bupati yang berasal dari
pribumi atau orang seluma asli bukan pendatang. Isu
tersebut sempat dimuat pada media cetak radar

31

seluma. Menyikapi hal tersebut Bawaslu kabupaten
seluma melakukan berbagai upaya pencegahan agar isu
tersebut tidak beredar luas dikalangan masyarakat
maka bawaslu kabupaten seluma melakukan beberapa
upaya seperti sosialisasi dan koordinasi bersama
stakeholder, pengawas partisipatif dan pemilih pemula.

Bawaslu Kabupaten Seluma melibatkan peran
serta pengawas partisipatif yaitu dari Sekolah Kader
Pengawas Partisipatif (SKPP), stakeholder, tokoh
masyarakat, pemilih pemula, serta seluruh elemen
masyarakat dengan memberikan edukasi maupun
sosialisasi akan isu politisasi identintas yang dapat
memecah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh
Bawaslu kabupaten seluma maka perkembangan isu
politisasi identitas pada pemilihan gubernur dan wakil
gubernur serta bupati dan wakil bupati tahun 2020
dapat dicegah.

32

BAB IV
PERAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN AKUN MEDIA

SOSIAL FACEBOOK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

4.1. Hasil Penelitian
Yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian

pada kepemiluan bersifat deskriptif dengan
menggunakan pendekatan kualitatif guna menggali
pengalaman dan kejadian pada pemilihan kepala daerah
tahun 2020. Peran Bawaslu sangat penting dalam
pengawasan Media Sosial dalam menegakkan prinsip-
prinsip dasar penyelenggaraan pemilihan, selain itu juga
Bawaslu Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Adapun metode yang digunakan melalui pendalaman
informasi terhadap pihak penyelenggara maupun
stakeholder, yaitu dengan cara :
a. Interview (Wawancara)

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi
tentang peran Bawaslu, strategi pengawasan dan
temuan pelanggaran yang ditemui selama
pengawasan pada media sosial khususnya media
sosial Facebook. Dalam hal ini, penulis melakukan
wawancara terhadap narasumber dari Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu
Selatan.
Setelah ditetapkan peraturan Komisi Pemilihan
Umum di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2019 oleh
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
tentang tahapan, program dan jadwal
penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil
gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali
kota dan wakil wali kota tahun 2020. Banyak sekali
isu-isu politik yang beredar pada media sosial
facebook. Terutama isu tentang orang-orang yang
akan mencalonkan menjadi bupati dan wakil bupati
kabupaten Bengkulu Selatan.

33

Dalam wawancara langsung dengan Anggota
Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Erina Okriani,
S.Pd selaku Koordinator Divisi Pengawasan, Humas
dan Hubal mengatak sejak dimulainya tahapan,
Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan
sosialisasi-sosialisasi pelanggaran pada Pemilihan
melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Bengkulu
Selatan. Sosialisasi dilakukan sebagai bentuk
pencegahan dari pelanggaran yang mungkin terjadi.
Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Bengkulu
Selatan melakukan sosialisasi yang intens di Media
Sosial terutama Facebook dengan memuat konten
gambar yang berisikan himbauan-himbauan dan
larangan-larangan dalam Pemilihan Tahun 2020.
Tidak terkecuali himbauan tentang Netralitas
ASN/TNI/Polri, Netralitas Kepala Desa dan Perangkat
Desa.
Berdasarkan ketrangan dari Erina Okriani, strategi
pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:
1) Melakukan patroli di media sosial setiap hari

dengan menyisir postingan-postingan pada akun
media sosial pemerintah daerah, tokoh politik
maupun orang yang menyatakan sebagai
kandidat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bengkulu Selatan.
2) Melakukan sosialisasi tentang pelanggaran
netralitas ASN/TNI/Polri pada akun resmi media
sosial Facebook Bawaslu Kabupaten Bengkulu
Selatan.
3) Melakukan sosialisasi kampanye hitam (black
campaign), penyebaran berita HOAX, Ujaran
Kebencian.
4) Melakukan sosialisasi partisipatif kepada
masyarakat, perihal jika masyarakat menemukan
adanya pelanggaran agar dapat memberikan
laporan atau informasi kepada Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Selatan.

34

Dari hasil pengawasan, terdapat temuan hasil
pengawasan sebagai berikut:
1) Pada tanggal 06 September, dari hasil

pengawasan Media Sosial Panwaslu
Kecamatan Kedurang, didapati informasi awal
terhadap dugaan pelanggaran Netralitas oleh
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan
Kedurang melalui ASN. Berangkat dari
informasi awal tersebut Panwaslu Kecamatan
Kedurang melakukan pemanggilan terduga
dan saksi dari tanggal 09 September s.d 21
September 2020. Setelah dilakukan
pembahasan dan dijadikan temuan dugaan
pelanggaran pada tanggal 30 September 2020
dengan nomor : 001/TM/PB
/Cam.Kedurang/07.02/IX/2020, Dan setelah
dilakukan pembahasan terhadap hasil
klarifikasi, diputuskan untuk disampaikan
rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN).
2) Pada tanggal 10 Oktober 2020, Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan
patroli di Media Sosial Facebook dan
menemukan dugaan pelanggaran netralitas
ASN pada sebuah postingan salah satu
anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan
bersama istrinya yang merupakan ASN di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu
Selatan. Dari postingan foto tersebut terdapat
logo dari salah satu pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2020, berdasarkan informasi awal
tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu
melakukan investigasi langsung kepada
pemilik akun Facebook tersebut dan
melakukan wawancara untuk menggali
ketrangan perihal dugaan pelanggaran
netralitas ASN tersebut. Setelah dilakukan
wawancara dan dilakukan pembahasan oleh

35

Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten
Bengkulu Selatan didapati ketranga sebagai
berikut:
 Bawha foto tersebut merupakan foto

keluarga yang diambil sebelum proses
tahapan Pilkada berlangsung;
 Bahwa akun media sosial tersebut adalah
bukan milik ASN tersebut, namun
merupakan milik Suaminya yang juga
sebagai Anggota DPRD Kabupaten
Bengkulu Selatan;
 Dalam foto tersebut, yang bersangkutan
(ASN) tidak menggunakan pakaian dinas
ASN dan bukan dalam kegiatan kedinasan.
Bedasarkan hasil klarifikasi tersebut, Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Selatan memutuskan
bahwa dugaan pelanggaran Netralitas ASN
yang disangkakan tidak terbutkti dan tidak
dilanjutkan menjadi temuan dugaan
pelanggaran.
3) Pada tanggal 07 Agustus 2020, Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Selatan mendapati
informasi awal terhadap dugaan pelanggaran
netralitas ASN melalui postingan salah
seorang pengguna akun media sosial.
Berdasarkan informasi awal tersebut, Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan
investigasi dalam bentuk Pemanggilan
Klarifikasi terhadap orang-orang yang ada
pada foto yang di unggah pada media sosial
tersebut, termasuk pemilih akun media sosial
yang mengunggah foto kegiatan yang diduga
merupakan kegiatan partai politik dan orang
yang akan mencalonkan diri menjadi Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2020.

Setelah dilakukan klarifikasi dari tanggal
10 s.d 24 Agustus 2020, dengan memanggil 7
(tujuh) orang yang ada dalam foto yang

36

dijadikan informasi awal tersebut termasuk
pengunggah dan pihak media yang
memberitakan.

Dari hasil klarifikasi dan keterangan dari
orang-orang yang hadir pada saat klarifikasi,
didapati fakta bahwa:
 Pada kegiatan yang ada pada foto yang

disangkakan adalah kegiatan silaturahmi
keluarga besar.
 Pada saat kegiatan tersebut, bukan
merupakan kegiatan Partai Politik.
 Pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan,
sehari sebelum rekomendasi partai politik
untuk calon Bupati dan Wakil Bupati.
Setelah dilakukan pembahasan dengan
memperhatikan ketrangan dan bukti pada
klarifikasi yang dilakukan, Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Selatan memutuskan
bahwa informasi awal tersebut tidak
memenuhi Unsur Pelanggaran Netralitas
ASN, dan tidak dijadikan Temuan Dugaan
Pelanggaran.
4) Pada tanggal 02 November, Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan
investigasi kembali terhadap informasi awal
dugaan pelanggaran Netralitas ASN melalui
unggahan foto pada akun media sosial
Facebook yang dari salah seoran guru di salah
satu Sekolah Menengah Pertama di
Kabupaten Bengkulu Selatan.
Dalam unggahan foto tersebut, terdapat 9
(Sembilan) orang yang diduga adalah guru dari
salah satu SMP Negeri di Kabupaten Bengkulu
Selatan yang pada saat berfoto menunjukkan
symbol melalui jari yang diduga adalah symbol
Nomor Urut dari Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.

37

Dari investigasi langsung kepada 9 (Sembilan)
orang yang ada pada foto tersebut, didapati
fakta bahwa:
 Foto tersebut diambil dan diunggah pada

tanggal 24 Oktober 2020 dengan lokasi di
salah satu ruangan kelas SMP Negeri 4
Kabupaten Bengkulu Selatan.
 Foto tersebut diambil sebelum ke 9
(Sembilan) orang tersebut pergi
menghadiri undangan kepala sekolah
tersebut dikarenakan kepala sekolah SMP
N 4 melangsungkan resepsi pernikahan
anaknya.
 Pada 9 (Sembilan) orang yang ada dalam
foto tersebut terdapat 3 (tiga) orang ASN.
 Pada foto tersebut terdapat beberapa
orang menunjukkan simbol jadi berupa
simbol angka 2, angka 3 dengan berbagai
gaya.
 Didapati keterangan bahwa, mereka
menunjukkan simbol jari tersebut secara
spontan dan tidak ada yang mengarahkan
dan tidak ada hubungannya dengan calon
Bupati dan Wakil Bupati manapun.
Berdasarkan keterangan hasil investigasi
tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu
Selatan memutuskan hasil informasi
awal/investigasi tersebut tidak memenuhi
untuk pelanggaran Netralitas ASN dan
tidak dijadikan temuan dugaan
pelanggaran.
a. Observasi

Dalam hal ini penulis melakukan upaya
pengumpulan data penelitian dengan
cara mengamati, mendengarkan dan
memperhatikan atas dugaan
pelanggaran yang terjadi di media
sosial Facebook. Dari hasil
pengamatan, bahwasanya dugaan

38

pelanggaran netralitas ASN di Media
Sosial Facebook dalam Pilkada Tahun
2020 ini merupakan hal yang paling
sering ditemui. Hal tersebut dilihat dari
hasil pengawasan yang dilakukan oleh
Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.
b. Dokumentasi
Proses yang dilakukan oleh penulis
dengan menyediakan dokumen-
dokumen atau bukti yang akurat
berdasarkan pencatatan dari berbagai
sumber informasi atas adanya dugaan
pelanggaran pada media sosial. Dari
hasil penggalian informasi dan
dokumentasi didapati dokumentasi
klarifikasi, investigasi, laporan hasil
pengawasan.

4.2. Strategi Pengawasan
Pengawasan media sosial menjadi salah satu fokus

pengawasan yang sangat dimungkinkan adanya
pelanggaran-pelanggaran. Bukan hanya pelanggaran
Undang-Undang Pemilu saja, namun juga Undang-
Undang lainnya. Hal ini mengingat bermedia sosial
menjadi kebiasaan dan keseharian masyarakat
Bengkulu Selatan khususnya. Namun tidak tidak sedikit
yang tidak mengetahui tentang etika dan larangan-
larangan pada media sosial yang bisa membuat mereka
berurusan dengan pihak penegak hukum.

Ketidak tahuan masyarakat tentang larangan-
larangan pada media sosial khususnya dalam konteks
Pemilihan ini merupakan salah satu penyebab adanyan
pelanggaran.

Namun, dalam melakukan pengawasan pada
media sosial, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan
menemukan beberapa kesulitan dalam menggali
informasi yang akurat terhadap dugaan pelanggaran
Netralitas yang dilakukan oleh ASN/TNI/Polri, Kepala
Desa dan perangkat Desa. Sulitnya mengidentifikasi

39