Buku Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia

narkotika dengan nomor keputusan 24/Ktpts/KPU-
Kab/007-670941/2016. Atas rekomendasi Panwaslu
dan jawaban KPU Tersebut, Bakal Calon Bupati
Arsyad Hamzah melaporkan hal ini ke PTUN
Medan. Disini hanya Pihak KPU saja yang menjadi
terlapor. Disamping itu, Panwaslu Kab. Bengkulu
Tengah juga mengeluarkan surat persetujuan
perpanjangan masa perbaikan syarat dan
persyaratan bakal calon pengganti.

Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya tidaklah
terlepas dari hambatan-hambatan oleh Panwaslu
sendiri. Hambatan tersebut terdiri atas hambatan
intern atau dari dalam lembaga Panwaslu dan
hambatan ekstern atau dari luar lembaga
Panwaslu. Hambatan dari dalam yang dihadapi
oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah
sangatlah bergantung pada ketentuan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengatur
mengenai kedudukan Panwaslu Kabupaten
Bengkulu Tengah. Diawali dari Panwaslu yang
bersifat Ad Hoc yang diatur dalam pasal 69 Ayat 1
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dimana
Panwaslu Kabupaten/Kota dibentuk pada 1 (satu)
bulan sebelum tahapan Pemilu Legislatif dan
berakhir 2 (dua) bulan setelah berlangsungnya
tahapan Pemilukada. Di sisi lain, banyak terdapat
laporan-laporan yang tidak terselesaikan oleh pihak
Panwaslu sendiri. Dari segi sumber daya manusia
jumlah tenaga Kerja yang berada di Panwaslu
Tingkat Kabupaten/Kota kurang efektif. Hal ini
dapat dilihat ketentuan pasal 72 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum.

90

c. Upaya mengatasi kendala panwaslu terhadap
verifikasi administratif calon perseorangan dalam
pemilihan kepala daerah Bupati dan wakil Bupati
Tahun 2017 di Kabupaten Bengkulu Tengah
Sebagai salah satu penegak keadilan dalam
Pemilu, Panwaslu Kab. Bengkulu Tengah sudah
melakukan berbagai upaya mengatasi kendala
yang dilakukan pada saat pengawasan.
Salah satu staf Panwaslu Kab. Bengkulu
Tengah Marwil Sugianto menjelaskan pada saat
wawancara yang dilakukan oleh tim riset
menjelaskan upaya yang dilakukan oleh panwaslu
kab. Benteng dalam mengatasi kendala ini sudah
sangat baik. Seperti apabila ada pasangan calon
yang tidak mendapatkan keadilan, bisa melaporkan
hal tersebut ke Panwaslu Kab. Benteng. Namun
berbeda dengan permasalahan yang terjadi pada
saat bakal calon bupati Arsyad Hamzah yang tidak
menerima hasil yang dikeluarkan oleh KPU Kab.
Benteng ini kami sudah mengeluarkan hasil
laporannya jika karena mereka melaporkan ke
PTUN Medan, ini diluar tugas kami. Karena beliau
tidak melanjutkan laporannya ke Panwaslu pada
saat itu.”
Dalam proses pengkajian Temuan atau
Laporan dugaan pelanggaran, Bawaslu atau
pengawas Pemilihan dapat meminta kehadiran
Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai
pelaku pelanggaran, saksi, untuk diklarifikasi atau
ahli untuk didengar keterangannya di bawah
sumpah. Keterangan dan/atau klarifikasi tersebut
dibuat dalam berita acara klarifikasi, dalam hal
pihak yang diklarifikasi tidak bersedia untuk
mendatangani berita acara klarifikasi, pengawas
Pemilihan menyatakan ketidakbersediaan pihak
yang diklarifikasi ditandatangani oleh pihak yang
melakukan klarifikasi
Jika di lapangan ada indikasi atau tindakan dari
teman-teman penyelenggara itu mengakibatkan

91

terganggunya proses pemilihan maka jajaran
Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah akan
memberikan rekomendasi ke KPU kalau
pelanggaran itu dilakukan oleh jajaran dari KPU,
sebaliknya juga berlaku bagi jajaran Panwaslu jika
terbukti melukan tindakan yang mengarah ke hal
seperti itu tetapi apabila pelanggaran itu ada
kaitannya dengan aduan DKPP maka mereka
jajaran pengawas melaporkan langsung ke Bawaslu
Pusat supaya ditindaklanjuti karena prosedurnya
sudah diatur seperti itu.
9.3. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian penulis maka penulis
mengambil kesimpulan sebagai berikut;
1. Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah yang selama
ini merupakan lembaga ad hoc dalam bekerjanya
akan menghadapi persoalan yang komplek;
2. Peran Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah masih
kurang dalam mengambil keputusan. Sedangkan
berdasarkan undang-undang yang berlaku tugas dan
wewenang panwaslu memiliki hak pengawasan yang
luas meliputi pengendalian pada keseluruhan
pengendalian pilkada yang kewenanganya terbatas,
dengan berkordinasi bersama KPU Kabupaten,
hanya menerima laporan dan merekomendasikan
temuan pelanggaran. dalam perakteknya belum
berjalan dengan maksimal disebabkan oleh
lemahnya kinerja panwaslu dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsinya.
3. Adapun faktor penghambat panwaslu Kabupaten
Bengkulu Tengah dalam mengawasi
penyelenggaraan pilkada Bengkulu Tengah 2017
berdasarkan undang-undang Nomor 10 tahun 2016
tentang pemilihan gubernur bupati dan wali kota
diantaranya yaitu : (a) lemahnya aturan perundang-
undangan, (b) sumber daya manusia, (c) terbatasnya
anggaran, (d) keadaan Geografi dan penunjang kerja,
dan (e) kurangnya kesadaran peserta pilkada dan
pemilih.

92

BAB X
DINAMIKA REKRUITMEN PANWAS DESA/KELURAHAN

DALAM MEMPEROLEH KUALITAS SDM DALAM
PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2015 DAN 2020 DI

KABUPATEN KEPAHIANG

10.1. Dinamika Rekruitmen Panwas Desa/Kelurahan Dalam
Memperoleh Kualitas Sdm Dalam Penyelenggaraan
Pilkada Tahun 2015 Dan 2020 Di Kabupaten
Kepahiang

Proses rekrutmen calon anggota Panwaslu
Kecamatan merupakan salah satu jenis rekrutmen
politik. Adapun yang dimaksud dengan rekrutmen
politik adalah Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan
pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk
melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik
pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya,
dengan mengkhususkan kepada orang-orang yang
mempunyai bakat yang cukup menonjol, organisasi
politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai
seorang pemimpin.

Sementara itu merekrut seseorang atau
sekelompok orang dalam sistem politik dibutuhkan
sistem rekrutmen politik. Adapun 2 (dua) cara yang
digunakan dalam rekrutmen politik yakni rekrutmen
terbuka dan rekrutmen tertutup. Rekrutmen terbuka
dengan menyediakan dan memberikan kesempatan
bagi setiap warga negara untuk ikut dalam bersaing
dalam proses penyeleksian sedangka rekrutmen
tertutup hanya memberikan kesempatan kepada
individu-individu tertentu untuk menduduki jabatan
politik.

Tahap proses rekrutmen calon anggota Panwaslu
Kelurahan/Desa di Kabupaten Kepahiang pada
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dan 2020 dilalui
beberapa tahap seleksi yakni Pengumuman
pendaftaran, Penerimaan pendaftaran dan berkas,

93

Penelitian administrasi pendaftaran, Pengumuman hasil
penelitian administrasi, Menerima tanggapan dan
masukan masyarakat, Tes wawancara dan Penetapan
calon terpilih. Berdasarkan kebijakan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian,
Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
pada Pasal 43 Ayat (1) adalah sebagai berikut
a. Penjaringan calon;
b. Penerimaan berkas pendaftaran;
c. Penelitian administrasi pendaftaran;
d. Tes wawancara;
e. Penetapan calon terpilih.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam proses
rekrutmen calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di
Kabupaten Kepahiang melalui tahap pengumuman
pendaftaran yang diumumkan Pokja kepada
masyarakat bahwa adanya rekrutmen calon anggota
Panwaslu Kelurahan/Desa di Kabupaten Kepahiang
Tahun 2015 dan 2020. Dengan adanya pengumuman
pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa
maka partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan,
masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah tahun 2015 dan 2020 di tingkat Kelurahan/Desa
dengan mendaftarkan diri untuk mengikuti proses
rekrutmen. Masyarakat dibutuhkan partisipasinya
dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah. Partisipasi merupakan ikut sertanya seseorang
dalam kegiatan untuk mengambil bagian dalam
mencapai tujuan suatu organisasi.

Mekanisme pembentukan anggota Panwaslu
Kelurahan/Desa dalam Pilkada tahun 2020 tidak jauh

94

berbeda dengan pembentukan PPL pada Pilkada tahun

2015.

Berdasarkan arsip, Jumlah anggota Panwaslu

Kelurahan/Desa pada Pilkada tahun 2020 tidak berubah

dari jumlah anggota PPL pada Pilkada tahun 2015 hasil

Pembentukan yang dilakukan oleh Panwaslu

Kecamatan berdasarkan UU nomor 1 tahun 2015

sebagaimana telah diubah dengan UU nomot 10 tahun

2016, Peraturan Bawaslu Nomor 19 tahun 2017

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu

nomor 8 tahun 2019, dan Keputusan Ketua Bawaslu

Republik Indonesia nomor: 0215/K.BAWASLU/

KP.01.00/II/2020 yaitu berjumlah 117 (seratus tujuh

belas) orang , dengan rincian sebagai berikut :

a. Kecamatan Merigi : 8 orang

b. Kecamatan Ujan Mas : 17 orang

c. Kecamatan Kabawetan : 15 orang

d. Kecamatan Kepahiang : 23 orang

e. Kecamatan Seberang Musi : 13 orang

f. Kecamatan Tebat Karai : 14 orang

g. Kecamatan Bermani Ilir : 19 orang

h. Kecamatan Muara Kemumu : 8 orang

Pengumuman pendaftaran adalah salah satu cara

yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten

Kepahiang untuk menyebarkan informasi ke media

tentang rekrutmen calon anggota Panwaslu

Kelurahan/Desa. Melalui pengumuman pendaftaran

tentu hal yang sangat penting dalam menyebarluaskan

informasi kepada masyarakat secara jelas, muda

dipahami, dan terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat

yang memenuhi syarat serta jumlah pelamar yang tidak

terbatas. Dengan adanya jumlah pelamar yang tidak

terbatas Bawaslu Kabupaten Kepahiang melalui

Panwaslu Kecamatan memiliki kesempatan yang sangat

besar dalam memilih calon yang layak dan terbaik.

Penerimaan pendaftaran dan berkas calon anggota

Panwaslu Kelurahan/Desa adalahPelamar mendaftarkan

diri dan melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan

dengan ketentuan waktu yang sudah ditetapkan. Hal

95

tersebut sesuai dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 19
Tahun 2017 pasal 43 ayat 1 menyebutkan bahwa
tahapan kedua dalam proses seleksi anggota Panwaslu
Kelurahan/ Desa adalah Penerimaan Pendaftaran dan
Berkas.

Adapun yang dimaksud dengan peneltian
administrasi adalah memeriksa keabsahan dan legalitas
berkas persyaratan calon anggota Panwaslu
Kecamatan. Hal ini sesuai dengan Pedomaan
Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa
menyatakan bahwa dalam hal terdapat ketidak
lengkapan berkas persyaratan administrasi, tahapan tes
wawancara adalah bentuk proses rekrutmen calon
anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di Kabupaten
Kepahiang melalui penyaringan atau seleksi. Tes
wawancara dengan materi utama penyelenggaraan
pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan
masyarakat. Pada tahapan pelaksanaan wawancara
menyatakan bahwa Panwaslu Kecamatan melakukan
wawancara dengan materi wawancara meliputi :
a. Penguasaan materi dan strategi pengawasan

pemilu, tugas dan wewenang Panwaslu
Kelurahan/Desa, serta peraturan perundang-
undangan mengenai pemilu.
b. Integritas diri, komitmen dan motivasi.
c. Kemampuan kepemimpinan dan kerjasama tim.
d. Kualitas kepemimpinan dan kemampuan
berorganisasi.
e. Klarifikasi atas tanggapan dan masukan
masyarakat.
Selanjutnya tahap penetapan calon terpilih adalah
tahap 3 orang Komisioner Panwaslu Kecamatan
melakukan musyawarah rapat pleno untuk menetapkan
anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang terbaik dan
layak. Sebagai bentuk dari proses rekrutmen politik
maka rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan
atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau
sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah
peranan dalam sistem politik pada umumnya dan

96

pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhususkan
kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang
cukup menonjol, organisasi politik menyeleksi dan
menempatkannya sebagai seorang pemimpin. Dari hasil
penelitian jumlah peserta yang ditetapkan sebanyak 117
orang peserta terbaik dari 8 Kecamatan untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah tahun 2015 dan 2020 di setiap Kecamatan.

Dari hasil penetapan Panwaslu Kelurahan/Desa
yang ditetapkan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten
Kepahiang bahwa untuk kualitas Panwaslu Tingkat
Kelurahan/Desa masih susah didapatkan diliat dari
pendidikan pengawas Kelaurahan/desa didominasi oleh
SMA sederajat dan di beberapa Kelurahan/Desa masih
sulitnya untuk mendapatkan kualitas SDM yang sesuai
dengan ketentuan.

Panwaslu Kelurahan Desa

Bedasarkan Pendidikan Terakhir

S1 S2 SMA
35% 1% 58%

D3
6%

Gambar 10.1 Grafik

Pada rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa se-
Kabupaten Kepahiang bahwa Panwaslu Kelurahan/Desa
didominasi oleh profesi sebgai petani bukan dari dari
penggiat pemilu atau akademis hal ini dapat dliat dari
kualitas pendidikan Panwaslu Kelurahan/Desa yang
susah untuk menlanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi,
hal ini dapat di liat pada diagram berikut ini :

97

Belum berkerja Pedagang
3% 9%

IRT
18%

PNS Petani
3% 39%

Guru/Dosen
Pemerintah/Swasta

5%

Karyanwan
lepas/Honorer

23%

Gambar 10.2 Grafik
Menurut ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang
bahwa dalam rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa
untuk mendapatkan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) pengawasan di Kabupaten Kepahiang
mengalami kendala dari usia dan pendidikan dimana
yang hanya mendominasi adalah pendidikan di SMA
sederajat sementara untuk pendidikan S1 dan S2
banyak yang tidak berminat sedangkan dari segi
pekerjaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
pengawasan hanya didominasi oleh petani bukan dari
propesional atau pengiat Pemilu sedangkan untuk usia
khususnya di wilayah pedesaan yang letak geografisnya
sangat sulit di jangkau, di mana pemudanya
kebanyakan merantau atau menempuh pendidikan di
luar wilayah, sementara yang tinggal di desa tidak
tertarik untuk menjadi tenaga pengawas pemilu. Jika
sebelumnya minimal berusia 25 tahun, diharapkan bisa
diubah menjadi 20 tahun.

10.2. Faktor yang mempengaruhi kinerja Pengawas
Kelurahan/Desa
Setiap proses yang dilalui kendala yaitu berbagai
kendala yang dihadapi menurut berbagai penelitian dan
pengalaman banyak orang dalam hal rekrutmen
menunjukkan bahwa kendala yang biasa dihadapi itu
dapat mengambil tiga bentuk, yaitu kendala yang
bersumber dari organisasi yang bersangkutan sendiri,
kebiasaan pencari tenaga kerja sendiri dan faktor-faktor
eksternal yang bersumber dari lingkungan dimana
organisasi bergerak. Melihat dalam proses rekrutmen

98

calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di Kabupaten
Kepahiang berbagai Kendala yang dihadapi
dikategorikan dalam bentuk kondisi eksternal
(lingkungan). Adapun yang dimaksud kendala
rekrutmen dalam bentuk kondisi eksternal (lingkungan)
adalah tuntutan tugas yang kelak akan dikerjakan oleh
pekerja baru itu, yang menyangkut persyaratan khusus,
pengalaman kerja sebelumnya, tenaga, waktu dan biaya
yang besar, persepsi terhadap imbalan, dan juga tenaga
kerja yang tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.

Sumber daya manusia yang memadahi tentunya
sangat berpengaruh terhadap hasil pengawasan yang
obyektif. Oleh karena itu, panwascam melakukan
seleksi yang ketat terhadap calon-calon Pengawas
Kelurahan/Desa baik dari seleksi administrasi sampai
pada seleksi tahap akhir atau wawancara. Diharapkan,
panwascam dapat merekrut orang-orang yang memang
kompeten dalam melakukan pengawasan dan bersedia
untuk terus membenahi diri dan bersikap netral serta
obyektif.

Berdasarkan hasil observasi, tidak sedikit warga
yang bersedia untuk menjadi Pengawas Kelurahan/Desa
dikarenakan akan mendapat honor yang lumayan.
Sehingga mindset mereka adalah mereka bekerja dan
mendapatkan bayaran yang setimpal. Hal tersebut
keliru karena yang terpenting adalah bagaimana
mereka mampu mengawasi proses pemilu hingga
tercapai pemilu yang demokratis tanpa memikirkan
imbalan apapun. Terkait dengan infrastruktur yang ada,
panwascam sudah memiliki kantor di setiap kecamatan,
dan disana Pengawas Kelurahan/Desa dapat melakukan
konsultasi diluar jadwal bimbingan teknis.

10.3. Peran Pengawas Dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur serta Bupati dan wakil Bupati
Pengawas pemilu merupakan salah satu lembaga
penyelenggara pemilu yang menjalankan fungsi
pengawasan. Menurut Diana Halim Koecoro

99

menyebutkan pengawasan dalam prespektif hukum
adminitrasi negara adalah mencegah timbulnya segala
bentuk penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang
telah digariskan (preventif) dan menindak atau
memperbaiki penyimpangan yang terjadi (Refresif).

Pengawasan menjadi salah satu komponen penting
dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah
pemilihan umum (pemilu). Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) memiliki peran penting untuk menjaga agar
pemilu dilaksanakan sesuai asas pemilu yang langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks pemilu di Indonesia, terkait dengan
electoral process, hal penting adalah tentang
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Dalam
konteks ini, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan
adil, dan kelembagaan yang dibutuhkan pada konteks
dimaksud adalah terkait dengan: (1) Kemandirian dan
ketidakberpihakan; (2) Efisiensi; (3) Profesionalisme; (4)
Penangan yang cepat terhadap pertikaian yang ada; (5)
Stabil; dan (6) Transparansi (IDEA, 2000). Upaya
mewujudkan pemilu yang jujur, adil, juga untuk
menghindari terjadinya delegitimasi pemilu, masalah-
masalah penegakkan hukum pemilu yang harus
diselesaikan secara komfrehensif. Panwaslu memiliki
fungsi dan peran strategis dalam upaya menciptakan
penyelenggaraan pemilu yang demokratis, di mana
kewenangan ini sudah diatur dalam Undang-Undang.

Lembaga Pengawas Penyelenggara Pemilu adalah
Bawaslu. Bawaslu berkedudukan di tingkat Provinsi,
Kabupaten/ Kota. Setingkat dibawahnya adalah Panitia
Pengawas Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya,
Panitia Pengawas Kecamatan dibantu oleh Pengawas
Desa/Kelurahan. Pengawas Desa/Kelurahan tentunya
tidak dapat menjalankan tugas pengawasan di seluruh
Desa, oleh karena itu dibentuklah Pengawas TPS
(PTPS). Kedudukan Penyelenggara Pemilu terdapat
dalam Konstitusi, maka sifat nasional, tetap dan mandiri
juga melekat pada kelembagaan pengawas pemilu.

100

Oleh karena itu, kedudukan Bawaslu/ pengawas pemilu
adalah sejajar dengan KPU. Pada satu sisi meletakkan
Bawaslu sejajar dengan KPU yakni lembaga yang
bersifat permanen. Akan tetapi, posisi tersebut berbeda
dengan keberadaan Panwaslu Provinsi dan Panwaslu
Kabupaten/ Kota hingga tingkat bawah yang justru
bersifat ad hoc.

10.4. Kesimpulan
a. Mekanisme rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa
pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dan
2020 belum cukup untuk menghasilkan kualitas
yang sesuai karena dengan proses yang lakukan
hanyak pengetahuan melalui tes wawancara
sebaiknya untuk rekrutmen menggunakan tes
tertulis sama halnya dengan rekrutmen Panwaslu
Kecamatan.
b. Pada rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa bahwa
kelemahan terjadi karena kurangnya kepedulian
masyarakat terhadap kepemiluan khususnya yang
bependidikan SMA sederajat dan susah
mendapatkan usia yang sesuai dengan aturan
namun terdapat juga kelebihan yaitu Bawaslu
Kabupaten Kepahiang dapat memperdaya
masyarakat yang berpendidikan SMA sederajat.
c. Bahwa dalam rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa
untuk mendapatkan kualitas pengawas dalam
Pemilihan Kepala Daerah masih terdapat beberapa
kendala yaitu Pendidikan tidak memadai hanya
sebatas memenuhi syarat bukan yang memiliki
pendidikan lebih tinggi dan propesi pengawas
hanya di dominasi oleh petani bukan berasal dari
propesional di bidang pengawas pemilihan.

101

DAFTAR PUSTAKA

Aan Komariah, Djam’an Satori, 2011, Metode Penelitian
Kualitatif, Bandung : Alfabeta.

AF, James, Stomer dan R. Edward Freeman, Manajemen,
diterjemahkan oleh Wilhelmus W. Bakowatun dan
Benyamin Molan, Jakarta : Intermedia, 1994.

Arikunto S, 1998, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek. Cetakan ke-11, Jakarta : PT Rineka Cipta.

George R. Terry, 2006, Prinsip-Prinsip Manajemen, Jakarta :
Penerbit Bumi Aksara.

Hadari Nawawi, H. Murni Martini, Penelitian Terapan,
Yogyakarta : Gajah Mada University Press,cet . 2,
1966.

Minan Ahsanul, et.al, 2019, Serial Evaluasi Penyelenggaraan
Pemilu Serentak 2019 PERIHAL PELAKSANAAN
HAK POLITIK, Jakarta : Bawaslu.

Mukhtar, 2013, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif,
Jakarta Selatan : Referensi (GP Press Group.

Nasution, 1998, Metodologi Penelitian KUalitatif, Bandung :
Tarsito.

Siagian, Sondang. 1990,Administrasi Pembangunan, Jakarta:
Gunung Agung.

Abdilah S, Ubed. 2002. Politik Identitas Etnis: Pergulatan
Tanda Tanpa Identitas. Magelang: Yayasan
Indonesiatera.

Hasibuan, Malayu S.P. 2000. Organisasi dan Manajemen.
Rajawali Press Persada.

Mardalis.2004. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan
Proposal. Bumi Aksara: Jakarta

Salusu, J. 2001. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk
Organisasi Publik danOrganisasi Non Profit. Jakarta:
PT Gramedia Widiasarana.
102

Steiner dan Miner. 1997. Kebijakan dan Strategi Manajemen.
Jakarta: Erlangga.

Wasito, Herman. 1992. Pengantar Metodologi Penelitian Buku
Panduan Mahasiswa. Granmedia Pustaka Utama:
Jakarta

Winardi, J. 2003. Teori Organisasi dan Pengorganisasian.
Jakarta: Raja Grafindo

Widayanti, Titik. 2009. Politik Subalter: Pergulatan Identitas
Waria. Yogyakarta: UGM.

Andy Prima Sahalatua. Politik Identitas Dalam Pemilihan
Kepala Daerah Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur
DKI Jakarta Periode 2017-2022. Jakarta

Mardalis. 2004. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan
Proposal. Bumi Aksara: Jakarta.

Hasibuan, Malayu S.P. 2000. Organisasi dan Manajemen.
Rajawali Press.Persada.

Mardalis.2004. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan
Proposal. Bumi Aksara: Jakarta

Wasito, Herman. 1992. Pengantar Metodologi Penelitian Buku
Panduan Mahasiswa. Granmedia Pustaka Utama:
Jakarta.

Kaplan,Andreas M; Michael Haenlein (2010) User of The World
Unite. The Chalange And Opportunities Of Social
Media. Business Horizon 53 (1); 59-68.

Harahap, Abdul Asri. 2005. Manajemen & Resolusi Konflik
Pilkada. Jakarta : Cidesindo.

Sugiono. 2010. Memahami penelitian kualitatif. Bandung:
Alvabeta.

Kriyantono, Rachmat. 2009. Teknik Praktis Riset Komunikasi.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Agustin, Anggi. Partisipasi Pengawas Tempat Pemungutan
Suara (Ptps) Dalam Mewujudkan Pemilu Kepala
Daerah Yang Demokratis (Studi Pada Pengawas Tps

103

Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah Tahun 2018)

A, Sidik. (2016). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum
Dalam Penegakkan Hukum Pemilihan Umum (Studi
Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan
Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan
DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung) (Doctoral
dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

D,Haryati. (2012). Penguatan Peran Panwaslu dalam
Pemilukada (Studi Kasus: Pemilukada Kabupaten
Jembrana). Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs
Governance, 4(2), 135-146.

Kusdyah, Rachmawati Ike, 2008, Manajemen Sumber Daya
Manusia, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit :
Andi Offset, Jakarta

Marbun , S.F., Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara,
(Yogyakarta:UII Pres,2004) h. 267.

Moleong , Lexi J. Methodology of Qualitative Research
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010); Matthew B.
Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña,
Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.
3rd (Thousand Oaks, CA: Sage, 2014); Kathryn
Roulston, Analysing Interviews, The SAGE Handbook
of Qualitative Data Analysis, 2014, 297312.

N, Nuryanta (2008). Pengelolaan Sumber Daya Manusia
(Tinjauan Aspek Rekrutmen dan Seleksi). EL
TARBAWI, 1(1), 55-69.

Sulastri, E., & Handayani, N. Pola Rekrutmen Penyelenggara
Pemilu Tingkat PPS Dan KPPS Untuk Pemilu Yang
Berintegritas. Jurnal Ilmu Sosial FISIP UMJ, 28.

Surbakti , Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik, Jakarta:
Gramedia Widya Sarana

Purificación Gironés Guillem et al., Qualitative Research
Process Applied to Organ Donation, 2018; Sri
Endriyani and Yunike Yunike, Having Children with

104

Mental Retardation, International Journal of Public
Health Science 6, no. 4 (2017): 331336.
Dunnete, M.D & Hough, L.M.1998. handbook of industrial and
organization Psychology : Vol.2 (2nd ed). Mumbai :
Jaico Publishing House.
Herdiansyah,Harif.2012.Metode Penelitian Kualitatif Untuk
Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
Moleong, Lexy.2007. Metedologi Penelitian Kualitatif.
Bandung :PT Remaja Rosdakarya.
Sarwoto. 2008. Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Kadir, Abdul. (2011). Karakteristik Birokrasi Max Weber Pada
Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi
Sulawesi Tenggara (Disertasi). Kendari, FISIP,
Universitas Hasanuddin.
Firnas, M. Adian. (2016) Politik dan Birokrasi. Masalah
Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi Jurnal
Review Politik Vol 06 No. 01. hlm. 78-84.
Thoha, Mifthah. (2014) Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum
di Indonesia. Jakarta, Prenadamedia Group.
Sutrisno. (2019) Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam
Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal Hukum Ius Quia
Iustum Faculty Of Law, Universitas Islam Indoensia
Vol. 26. Hal. 3.

105