Buku Serial Evaluasi Pilkada Serentak di Indonesia

pemilik akun media sosial tersebut, identias asli pemilik
akun, alamat, dan pekerjaan. Sehingga menyulitkan
pengawas untuk menentukan apakah seorang ini
melanggar Netralitas atau tidak.

Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Bengkulu
Selatan senantiasa melakukan patroli di media sosial
dengan menyampaikan himbauan-himbauan kepada
masyarakat Bengkulu Selatan untuk bermedia sosial
dengan bijak, tidak terlibat politik praktis bagi orang-
orang yang dilarang.

Gambar 4.1 : Materi sosialisasi Netralitas ASN Bawaslu
Bengkulu Selatan di Media Sosial

Sumber: Media Sosial Bawaslu Bengkulu Selatan

40

Dokumentasi Patroli Media Sosial Bawaslu Bengkulu
Selatan

4.3. Kesimpulan
Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dalam

pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bengkulu Selatan Tahun 2020 menggunakan
Pendekatan Strategi dalam Organisasi yang
dirumuskan dengan perumusan-perumusan fungsi
manajemen yang meliputi Perencanaan,

41

Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan. Hasi
penelitian menunjukkan Bawaslu Kabupaten Bengkulu
Selatan dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bengkulu Selatan telah menempatkan
dan/atau melakukan keempat strategi dengan baik.

Perencanaan sebagai strategi utama dalam
melakukan pengawasan untuk pencegahan.
Pengorganisasian, Bawaslu Kabupaten Bengkulu
Selatan membentuk tim patrol media sosial dan
investigasi yang beranggotakan beberapa divisi, yaitu
Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Perkara,
Divisi pengawasan, Divisi SDM untuk menjalankan
setiap tugas, wewenang dan kewajiban dalam
pelaksanaan pengawasan pemilihan bupati serta
mampu melibatkan masyarakat secara partisipatif.
Kalau hanya Bawaslu saja melakukan pengawasan
tanpa ada dukungan para pihak ikut terlibat baik
secara langsung ataupun tidak langsung maka fungsi
pengawasan tidak dapat maksimal dilaksanakan
disamping kapitas Sumber Daya Terbatas.

Pelaksanaan pengawasan akun media sosial yang
dilakukan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada
Tahun 2020 sudah sesuai dengan aturan yang di maksud
yaitu melakukan patroli rutin pada akun media sosial
dan melakukan investigasi dan klarifikasi terhadap
setiap informasi awal yang diperoleh. Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan
pengawasan berpedoman pada 12 asas
penyelenggaraan pemilu meliputi asas mandiri, jujur,
adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum,
keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,
akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Selatan pada pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2020 sudah cukup baik dalam
melakukan pengawasan, karena sudah melakukan
pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang
kemungkinan terjadi secara terstrukur, sistematis, dan
masif. Pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten
Bengkulu Selatan sudah sesuai dengan Undang-Undang

42

Nomor 6 Tahun 2020. Strategi Pengawasan Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Selatan dilaksanakan sesuai
dengan konsep pengawasan yang diambil dari Undang-
Undang dan Perbawaslu, yaitu dimana lebih
mengutamakan strategi pencegahan, strategi
penindakan. Secara keseluruhan Bawaslu masih belum
sepenuhnya berhasil dalam menciptakan Pemilu yang
demokratis, pasalnya masih terdapat temuan
pelanggaran meskipun mampu menindaklanjuti temuan
pelanggaran tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu
Selatan berperan aktif dalam melakukan pengawasan
pada media sosial dengan melakukan pemetaan potensi
kerawanan dan kemudian berdasarkan peta kerawanan
tersebut kemudian dilakukan sosialisasi-sosialisasi dan
himbauan-himbauan kepada masyarakat baik secara
langsung maupun melalui media sosial resmi Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri yaitu Facebook,
Instagram, Youtube, Twitter.

Dalam melakukan patrol pengawasan pada media
sosial, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyisir
group-group ataupun konten-konten postingan dari
orang-orang yang dianggap berpotensi melakukan
pelanggaran di media sosial Facebook. Selain itu juga
terdapat informasi-informasi awal yang diperoleh dari
patrol media sosial dan ditindaklanjuti langsung dengan
melakukan investigasi dan klarifikasi langsung kepada
pemilik konten ataupun orang lain yang berkaitan
dengan dugaan pelanggaran.

Namun, tentunya Bawaslu Kabupaten Bengkulu
Selatan juga mengalami kesulitan dalam melakukan
pengawasan pada media sosial. Kesulitan-kesulita
tersebut sebagai berikut:
1. Dalam mendapati informasi awal dugaan

pelanggaran, terutama pelanggaran netralitas ASN
pada media sosial, Bawaslu Kabupaten Bengkulu
Selatan kesulitan dalam mengidentifikasi apakah

43

pemilik akun adalah benar seorang ASN atau
bukan;
2. Kesulitan dalam mengidentifikasi identitas asli dari
Pemilik akun yang diduga melanggar untuk
dilakukan investigasi taupun klarifikasi.
3. Dalam menemukan dugaan pelanggaran pada
media sosial, terutama pada konten atau postingan
berupa video dan/atau foto, Bawaslu Kabupaten
Bengkulu Selatan kesulitan dalam menentukan
kapan kejadian itu berlangsung.
Untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut,
Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan
identifikasi dengan menggali informasi dengan
sesama pengguna media sosial yang dianggap
mempunyai hubungan dengan orang yang diduga
melanggar tersebut.

44

BAB V
PROBLEMATIKA REKRUTMEN PENYELENGGARA AD
HOC PENGAWAS TINGKAT DESA/KELURAHAN PADA

PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI
KABUPATEN KAUR

5.1. Problem Keterwakilan Perempuan
Dalam perekrutan pengawas Desa/ Kelurahan,

keterwakilan perempuan sangat diharapkan dengan
memeperhatikan 30% keterwakilan Perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
terhadap Panwaslu Kecamatan, ada 1 orang dari 5 orang
panwaslu yang menyebutkan problem Keterwakilan
perempuan.

Berikut hasil wawancara yang menerangkan bahwa
pada proses perekrutan Pengawas Desa/ Kelurahan
pengaruh terhadap problem Keterwakilan Perempuan :
1. Oki Saputra

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
penulis pada hari Jum’at 14 Agustus 2020 terhadap
Anggota Panwaslu Kecamatan Padang Guci Hulu
diperoleh informasi sebagai berikut. Oki Saputra
yang berusia 27 tahun yang pendidikan terakhir dia
adalah Sekolah Menengah Atas (SMA).

Oki Saputra menjelaskan di Kecamatan Padang
Guci Hulu terdapat 11 Desa. Adapun salah satu yang
menjadi permasalahan dalam perekrutan pengawas
Desa/ Kelurahan yakni masih minimnya peminat
pendaftar dari golongan perempuan, berdasarkan
data yang didapat pada saat perekrutan pendaftar
perempuan hanya ada 5 orang pendaftar yakni di
Desa Pagar Gunung, Pagar Alam, Bungin Tambun II 2
orang, dan Jati Mulyo dari total keseluruhan
pendaftar sebanyak 23 pendaftar. Sedangkan yang
terpilih menjadi pengawas Desa hanya 1 orang
perempuan yang terpilih di Desa Pagar Alam dari
yang diterima yakni 11 orang. Hal ini penyebab
minimnya antusias perempuan dalam mendaftarkan
diri menjadi pengawas Desa yakni kurang tertariknya

45

dikarenakan banyak yang lebih fokus untuk menjadi
ibu rumah tangga, masih banyak perempuan
merantau di Kota Besar, dan membantu orang tua di
Kebun.

Upaya Yang Dilakukan Bawaslu Kabupaten Kaur
Dalam Menghadapi Problematika Pada Proses
Rekrutmen Penyelenggara Ad Hoc Pengawas
Tingkat Desa/Kelurahan Pada Pemilihan Kepala
Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Kaur

Penulis menggunakan teknik wawancara untuk
mendapatkan data yang diperoleh langsung dari
informan dalam penelitiannya. Pemilihan informan
sesuai dengan kebutuhan yang cakap untuk digali
informasinya berkaitan dengan upaya yang
dilakukan Bawaslu kabupaten Kaur dalam
menghadapi problematika Kaur dalam proses
rekrutmen penyelenggara ad hoc pengawas tingkat
desa/kelurahan pada pemilihan kepala daerah tahun
2020 di kabupaten kaur.

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan
Bawaslu Kabupaten Kaur Dalam Menghadapi
Problematika Pada Proses Rekrutmen
Penyelenggara Ad Hoc Pengawas Tingkat
Desa/Kelurahan Pada Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2020 Di Kabupaten Kaur, penulis melakukan
wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur.

Berikut hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu
Kabupaten kaur pada hari Rabu 7 Oktober 2020 :

Toni Kuswoyo adalah Ketua Bawaslu
Kabupaten Kaur periode 2018-2023 yang
membidangi Divisi SDM, Data dan Informasi
(DATIN). Toni Kuswoyo menjelaskan upaya awal
yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kaur beserta
jajaran di bawahnya dalam menghadapi
Problematika Pada Proses Rekrutmen
Penyelenggara Ad Hoc Pengawas Tingkat
Desa/Kelurahan Pada Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2020 Di Kabupaten Kaur :
1. Menempelkan pengumuman di Desa Kami

46

melakukan penempelan pengumuman

pendaftran rekrutmen di Papan pengumuman

Desa dan di tempat-tempat strategis yang mudah

dilihat oleh warga Desa dan meminta bantuan

Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk

mensosialisasikan kepada warganya;

2. Melakukan sosialisasi di media social

Kami melakukan sosialisasi mengenai perekrutan

pengawas Desa/ Kelurahan di jejaring media

sosial resmi Bawaslu Kabupaten Kaur dan jajaran

Panwaslu Kecamatan seperti di Facebook,

youtube, Instagram dan twitter serta di Aplikasi

Whatssap.

Toni Kuswoyo menyampaikan upaya awal

tersebut dilakukan, dengan harapan supaya

masyarakat tau dan antusias untuk menjadi

pendaftar dalam perekrutan pengawas

Desa/Kelurahan, sehingga tidak ada pendaftar

yang kosong di Desa-Desa terutama di Desa yang

kondisi geografisnya cukup sulit.

Lebih lanjut Toni Kuswoyo menjelaskan

mengenai problematika regulasi yang dihadapi

terkait batasan umur minimal 25 Tahun

sedangkan peminat pendaftar masih dibawah

umur 25 tahun cukup banyak, upaya yang

dilakukan Bawaslu Kaur belum ada, hanya

sebatas menjelaskan kepada pendaftar-pendaftar

tersebut mengenai aturanya memang harus

minimal 25 tahun, selain itu Kita hanya berharap

semoga kedepannya dalam perekrutan pengawas

Desa/ Kelurahan batasan umur minimal untuk

menjadi pengawas Desa/Kelurahan dapat

diturunkan sehingga dapat mendorong/ memberi

kesempatan anak muda ataupun anak yang baru

menyelesaikan kuliahnya. Terkait problem

regulasi mengenai tidak bolehnya mendaftar

dengan memakai Surat keterangan telah

melakukan perekaman (SUKET), Kita hanya

menjalankan aturan yang ditetapkan oleh

47

Bawaslu RI, akan tetapi Kami telah
menginstruksikan kejajaran Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Kaur untuk menjelaskan Kepada
Pendaftar tersebut dan mengarahkannya untuk
menanyakan kepastian E-KTP selesai dibuat di
Dinas Dukcapil Kaur.

Mengenai problem kondisi geografis, Toni
Kuswoyo menyampaikan memang cukup
berpengaruh terhadap pendaftar pengawas
Desa/Kelurahan khususnya yang di Desa-Desa
sulit atau TPS sulit. Hal tersebut dibuktikan ada
beberapa Desa di Kecamatan Maje dan Nasal
terdapat kekosongan pendaftar. Upaya yang
dilakukan Bawaslu Kabupaten Kaur
menginstruksian ke Panwaslu Kecamatan untuk
gencar mensosialisasikan perekrutan pengawas
Desa/Kelurahan, menginstruksikan untuk
melakukan perpanjangan pendaftaran dan
seandainya tetap terjadi kekosongan setelah
perpanjangan pendaftaran dilakukan perekrutan
terhadap pendaftar Desa terdekat untuk mengisi
Desa yang masih kosong pendaftar.

Mengenai problem keterwakilan perempuan,
Toni Kuswoyo menjelaskan dalam perekrutan
pengawas Desa/Kelurahan dalam aturannya
untuk memperhatikan keterwakilan perempuan
sebanyak 30 %. Kita telah melakukan sosialisasi
ke masyarakat-masyrakat termasuk kepada
perempuan untuk dapat andil/ berperan dalam
mengawasi pemilihan. Kita selalu menekankan
kepada jajaran dibawah dalam perekrutan
pengawas Desa/ Kelurahan untuk memperhatikan
keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Dimedia
sosial kita juga upaya sosialisasikan dengan “
Perempuan-Perempuan Mengawasi”.
5.2. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik
kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil
pembahasan yakni sebagai berikut :

48

1. Adapun problematika yang dihadapi Bawaslu
Kabupaten Kaur dalam proses rekrutmen
penyelenggara ad hoc pengawas tingkat
Desa/Kelurahan pada Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2020 di Kabupaten Kaur :
a. Problem Regulasi
Banyaknya peminat yang tidak bisa
mendaftar dikarenakan batasan umur minmal 25
tahun dan terkendala tidak diterima surat
keterangan telah melakukan perekeman/ harus
Menunjukan E-KTP
b. Problem Letak geografis
Minimnya peminat pendaftar di Desa yang
tergolong kondisi geografis sulit
c. Problem Keterwakilan Perempuan
Masih ada kecamatan yang belum memenuhi
keterwakilan perempuan 30%, dikarenakan
minimnya peminat dari golongan perempuan.

2. Upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kaur
dalam menghadapi problematika pada proses
rekrutmen penyelenggara ad hoc pengawas tingkat
Desa/Kelurahan pada Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2020 di Kabupaten Kaur :
a. Bawaslu Kabupaten Kaur melakukan upaya awal
dengan melakukan sosialisasi di Desa-Desa dan
sosialisasi di media sosial;
b. Bawaslu Kabupaten Kaur menginstruksikan
Panwaslu Kecamatan untuk gencar
mensosialisasikan di Desa-Desa dan media sosial
mengenai perekrutan Pengawas Desa/kelurahan
c. Bawaslu Kabupaten Kaur menginstruksikan
Kepada Panwaslu Kecamatan terkait minimnya
pendaftar atau kekosongan pendaftar di Desa
untuk dilakukan perpanjangan pendaftar dan
apabila masih terdapat kekosongan untuk
dilakukan perekrutan pendaftar Desa terdekat.

49

BAB VI
STRATEGI PENGAWASAN PELANGGARAN NETRALITAS

APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

TAHUN 2020

6.1. Netralitas Aparatur Sipil Negara ( ASN ) dalam
pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten
Bengkulu Utara.

Berbicara mengenai netralitas tentunya kita
berbicara mengenai kedudukan seseorang yang tidak
memihak dan menunjukkan keadaan atau sikap
independen terhadap kondisi yang diperhadapkan
kepadanya. dalam pasal 3 undang – undang nomor 8
tahun 1974 jo Undang – undang 43 tahun 1999 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004
dinyatakan bahwa Pegawai Negeri termasuk PNS
sebagai unsur Aparatur Sipil Negara harus netral dari
pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak
diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dan dilarang menjadi anggota dan/atau
pengurus partai politik.

Dalam undang – undang nomor 5 tahun 2014
pasal 6 dan pasal 7 menjelaskan bahwa Aparatur Sipil
Negara ( ASN ) di bagi menjadi 2 (dua) yakni Pegawai
Negeri Sipil ( PNS) dan PPPK. PNS sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan pegawai
ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat
Pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk
pegawai secara nasional. Sementara PPPK
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b
merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai
pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat Pembina
kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi
pemerintah dan ketentuan Undang – Undang ini.

Bersikap netral dalam perhelatan pesta
demokrasi pemilihan kepala daerah tentu tidak

50

ditujukan semata pada pejabat yang berencana
mencalonkan kembali atau dengan istilah lain
incumbent atau petahana tapi satu hal yang perlu
dipahami bahwa seorang ASN harus mampu
menempatkan diri sebagai abdi Negara dan pelayan
masyarakat, bukan melayani kepentingan pribadi orang
per orang dan atau calon tertentu. Penyelenggaraan
tugas Pemerintahan dan pembangunan nasional sangat
tergantung pada kesempurnaan Aparatur Sipil Negara.
Dengan demikian, dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat
madani yang taat hukum berperadapan modern,
demokratis makmur adil dan bermoral tinggi diperlukan
ASN yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus
menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata
kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan
ketaatan kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar
1945.

Netralitas ASN sangat menunjang bagi
pelaksanaan pemerintah yang baik. ASN dalam
fungsinya berperan sebagai Aparatur Negara yang
bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara professional jujur dan adil. Karena itulah ASN
harus netral dari berbagai hasutan politik serta tidak
diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Pentingnya menjaga netralitas juga
semestinya dijadikan sebagai suatu paham yang harus
dijunjung tinggi agar misi yang bersangkutan sebagai
pelayan masyarakat tidak terkontaminasi dengan
kepentingan yang fragmatis. Ini tentu harus dipahami
dan betul – betul dijaga oleh semua ASN agar tidak
membuat sikap dan perilaku blunder.

Pada penulisan riset ini penulis melakukan
penelitian terkait netralitas ASN di Kabupaten Bengkulu
Utara pada Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun
2020. Pemilihan kepala Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara pada tahun 2020 diselenggarakan pada tanggal 9
bulan desember yang diikuti oleh satu (1 ) pasangan
calon ( calon tunggal ) yakni pasangan Ir. H.MIAN –

51

ARIE SEPTIA ADINATA, SE, M.AP yang merupakan
pasangan petahana Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu
Utara, pasangan calon ini diusung oleh 10 (sepuluh)
partai Politik yakni PDIP, GOLKAR, NASDEM, PAN,
GERINDRA, PKPI, HANURA, PKS, PPP dan PKB dengan
jumlah kursi suara sah sejumlah 28 kursi dari 30 kursi
DPRD Kabuapten Bengkulu Utara yang ada.

Dalam riset ini penulis menggunakan data
pelanggaran–pelanggaran Pilkada yang terjadi di
Kabupaten Bengkulu Utara pada penyelenggaraan
Pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2015 sebagai
bahan rujukan. Data diperoleh dari arsip Badan
Pengawas Pemilu Kabupaten Bengkulu Utara yang
dulunya masih berbentuk adhoc yakni Panitia Pengawas
Pemilu Kabupaten Bengkulu Utara yang disampaikan
melalui Bawaslu Provinsi Bengkulu, dimana data
penanganan pelanggaran yang didapat yakni sebagai
berikut:

Tabel.6.1 Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Gubenur, Bupati Dan Walikota Tahun 2015

Kab Jml penerimaan Penanganan di pengawas pemilu
Lapora Temua
Bengkul nn Pelanggaran Bukan pelanggaran
u Utara
25 11 Adm Pidana Kode Dihentik Seng
etik an/pelan keta
ggaran
lainnya

12 1 1 22 0

Sumber: Data Bawaslu Provinsi Bengkulu

Berdasarkan data penanganan pelanggaran yang
didapat penulis pada pemilukada tahun 2015 di
Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana yang disajikan
diatas, bahwa dari jumlah laporan sejumlah 25 laporan
tersebut terdapat dua laporan yang diduga terkait
dengan pelanggaran netralitas ASN lingkup Kabupaten
Bengkulu Utara. Pertama laporan dengan Nomor:
06/LP/PILGUB -PILBUB/IX/2015 Tanggal 5 September

52

2015 dengan pelapor saudara Sumarno, S.Pd dan
dengan terlapor 1.saudara Haryadi yang pada saat itu
menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Bengkulu Utara, terlapor 2 saudara Suyanto, M.Pd yang
merupakan Ketua PGRI Kabupaten Bengkulu Utara dan
terlapor 3 saudara Sutrisno, M.Pd yang menjabat
sebagai Kepala UPTD Dikbud Wilayah VI Kec. Puteri
Hijau, bahwa berdasarkan laporan saudara Sumarno,
S.Pd tersebut bahwa ketiga terlapor ini diduga
melakukan pelanggaran netralitas ASN yakni dengan
cara menggelar kegiatan Halal bi Halal,arisan ibu
Darmawanita Dinas Pendidikan Bengkulu Utara dan
pelantikan pengurus PGRI Kabupaten Bengkulu Utara,
yang dibaluti dengan mengkampanyekan salah satu
calon Bupati Bengkulu Utara yang mengikuti kontestasi
Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015. Yang
kedua yaitu laporan dengan Nomor : 08/LP/PILGUB-
PILBUB/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dengan
pelapor masyarakat atas nama Amirul Mukminin, yang
melaporkan salah seorang pegawai RSUD Arga Makmur
( P3K) atas nama Evi Kusnandar. Dengan delik aduan
bahwa saudara terlapor terlibat dalam kegiatan
mendukung salah satu pasangan calon Bupati yang
sedang berkontestasi.

Namun dari kedua laporan tersebut yang mana
kedua – duanya dihentikan prosesnya oleh Panwaslu
Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Bawaslu Bengkulu
Utara) dikarenakan telah melebihi masa pelaporan
sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang –
Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
atau Walikota dan Wakil Walikota. Merujuk dari data
penanganan pelanggaran pada Tahun 2015 tersebut
dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Aparatur Sipil
Neagara ( ASN ) baik Pegawai Negri Sipil (PNS ) maupun
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( P3K ) di
Kabupaten Bengkulu Utara terbilang cukup rendah.
Akan tetapi dengan adanya indikasi pelanggaran
netralitas yang dilakukan Aparatur Sipil Negara

53

dilingkup Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara
dalam penyelenggaran Pemilukada pada tahun 2015 ini,
penulis berpendapat bahwa dugaan atau indikasi
adanya pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN
bepotensi terjadi sehingga diperlukan strategi – strategi
pengawasan yang mencegah atau setidaknya mampu
meminimalisir pelanggaran netralitas ASN.

Mencermati Pemilihan kepala daerah serentak
tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara dimasa
pandemi covid-19 ini, dimana terdapat fenomena
pasangan calon tunggal yang mana kedua – duanya
merupakan Petahana, sehingga potensi mobilisasi ASN
bisa saja terjadi. Serta merujuk data penanganan
pelanggaran pada pilkada serentak Tahun 2015, dimana
terdapat dugaan pelanggaran Netralitas ASN dari
laporan masyarakat, meskipun laporan tersebut
akhirnya tidak dapat diproses dikarenakan melewati
batas waktu pelaporan namun hal ini menunjukkan
indikasi adanya potensi pelanggaran Netralitas ASN
tersebut.

6.2. Strategi Pengawasan Pelanggaran Netralitas ASN
Oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara
a. Strategi Pencegahan
Netralitas adalah suatu esensi dasar dari
keberadaan seorang ASN. Masalah netralitas ini
bukan hanya masalah pilkada, tapi masalah jati diri
seorang ASN, netralitas dalam konteks perekat dan
pemersatu bangsa memiliki falsafah, yakni melayani
masyarakat dengan kualitas tinggi tanpa
diskriminasi, memenuhi kebutuhan dan kepentingan
masyarakat. Netralitas ASN merupakan landasan
dalam mengelola Negara yang ber-Bhineka Tunggal
Ika dalam menunjukkan martabat dan
profesionalitas diri.
Upaya mewujudkan Netralitas ASN dalam
Pemilihan Kepala Daerah dapat didukung oleh
beberapa Komponen, seperti Pimpinan Birokrasi,
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu,
54

dan Masyarakat (Sutrisno, 2020). Guna menjamin
Netralitas ASN dan menimalisir pelanggaran ASN
dalam upaya pencegahan, perlu melakukan strategi
– strategi pengawasan .

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dalam
melakukan Pengawasan Netralitas ASN,
mengedepankan upaya-upaya Preventif sebagai
upaya pencegahan, terdapat beberapa metode
pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten
Bengkulu Utara sebagai strategi pengawasan
Netralitas ASN, yakni sebagai berikut:

 Himbauan
Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melayangkan
surat himbauan kepada Sekretaris Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara terkait netralitas ASN.
Surat himbauan tersebut juga ditembuskan
kepada seluruh kepala OPD se-Kabupaten
Bengkulu Utara. Selain itu juga Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Utara menginstruksikan
kepada seluruh Panwascam Kabupaten Bengkulu
Utara untuk dapat melakukan hal serupa yakni
memberikan himbauan terkait netralitas ASN
kepada Camat, Kepala Puskesmas dan kepala
UPTD lainnya yang berada di lingkup Kecamatan
masing – masing Panwascam.

Tabel 6.2 Data Pencegahan Bawaslu Kabupaten

Bengkulu Utara

No. Bentuk Pencegahan Jumlah

1 Himbauan 5

2 Sosialisasi 2

Sumber: Data Bawaslu Kab. Bengkulu Utara

 Sosialisasi

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

mengadakan dua kali kegiatan sosialisasi

netralitas ASN dalam rangka pemilihan kepala

daerah serntak Tahun 2020. Dalam kegiatan

sosialisasi tersebut Bawaslu Bengkulu Utara

mengundang beberapa Kepala Dinas/ Badan dan

55

Kantor lingkup Kabupaten Bengkulu Utara, serta
Camat dari 19 Kecamatan di Kabupaten Bengkulu
Utara. Pada kesempatan tersebut juga hadir
sebagai Narasumber Pjs. Bupati Kabupaten
Bengkulu Utara yang menjelaskan kode perilaku
ASN dan Netralitas ASN. Selain sosialisasi secara
konvensional Bawaslu Bengkulu Utara juga
melakukan sosialisasi di sosial media.

Sosialisasi via sosial media ini dilakukan
secara masif di beberapa akun sosial media
Bawaslu Bengkulu Utara, dari akun facebook,
Instragram dan Web. Selain itu juga pasca
ditandatanganinya MoU antara Bawaslu, KASN
dan BKN terkait Netralitas ASN, Bawaslu
Bengkulu Utara juga aktif mensosialisasikan
peraturan bersama tersebut dengan
menggandeng salah satu stasiun Radio lokal
untuk mempublikasikan terkait netralitas ASN ini
kepada masyarakat Bengkulu Utara pada Umum
nya dan para ASN lingkup Kabupaten Bengkulu
Utara pada khususnya. Tidak hanya sampai
disana, upaya Bawaslu dalam mensosialisasikan
Netralitas ASN ini, Bawaslu Kabupaten Bengkulu
Utara juga membuat Video Iklan Layanan
Masyarakat mengenai Netralitas ASN yang di
siarkan secara berkala disalah satu satu stasiun TV
Lokal yang berisikan seruan agar ASN dapat
menjaga netralitas nya pada kontestasi Pemilihan
kepala daerah serentak Tahun 2020 di Bengkulu
Utara, selain ditanyangkan di salah satu stasiun
TV lokal, video tersebut juga dapat dilihat pada
tautan berikut:

https://drive.google.com/file/d/1HIktdxhWVB1
rAu-mlrUlXCXQzETz9LuL/view?usp=drivesdk
 Pengawasan Partisipatif

Dalam pengawasan netralitas ASN pada
pemilihan serentak tahun 2020, Bawaslu
Bengkulu Utara menyadari bahwa keterbatsan
Sumber Daya Manusia pengawasan yang terbatas

56

berbanding terbalik dengan jumlah objek yang
diawasi dan luas wilayah Kabupaten Bengkulu
Utara yang begitu besar. Sehingga Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Utara mengharapkan
kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dalam
hal pencegahan dan pelaporan terhadap dugaan
pelanggaran netrlitas ASN pada pemilihan
serentak tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu
Utara. Agar masyarakat terpanggil untuk
berperan aktif dalam kegiatan pengawasan pada
pemilihan kepala daerah 2020, maka Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Utara menyelenggarakan
sosialisai – sosialisasi kepada komunitas –
komunitas yang ada di masyarkat ( terundang).
Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman dan penambahan
wawasan bagi masyarakat dalam hal pentingnya
mengawal pesta demokrasi demi terciptanya
pemilihan kepala daerah yang demokratis dan
bermartabat di Kabupaten Bengkulu Utara
khususnya. Dalam kegiatan sosialisai bersama
komunitas – komintas tersebut juga diadakan
penandatanganan fakta integritas sebagai
komitmen komunitas – komunitas tersebut dalam
pengawasan pilkada serentak tahun 2020. Selain
itu juga peserta yang terdiri dari berbagai
komunitas tersebut diberikan sticker sosialisasi
netralitas ASN dengan narasi seperti gambar
berikut:

Gambar 6.1 Sticker Netralitas ASN
Sumber:

Data Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

57

Sticker – sticker yang dibagikan tersebut
diharapkan kepada peserta dari komunitas –
komunitas yang hadir untuk dapat ditempelkan
pada mobil, motor dan kendaraan dinas lainnya
yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara. Tidak hanya itu saja
sticker – sticker tersebut juga ditempelkan
dibeberapa Dinas, Badan dan Kantor lingkup
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini
bertujuan agar pesan yang ingin disampaikan
yakni mengenai netralitas ASN ini dapat dapat
tersebar secara luas dikalangan ASN lingkup
Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara.

Dalam rangka penguatan informasi, pada
tanggal 20 November 2020, penulis mengadakan
wawasncara dengan anggota Bawaslu Kabupaten
Bengkulu Utara Divisi Pengawasan, Humas dan
Hubal ( PHAL ). Dalam kesempatan tersebut
memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan
perkembangan pengawasan netralitas Aparatur
Sipil Negara ( ASN) pada penyelenggaraan
Pemilihan Kepala daerah serentak Tahun 2020,
serta penulis juga ingin menggali sejauh mana
langkah – langkah yang dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Utara dalam mencegah atau
setidaknya meminimalisir pelanggaran netralitas
Aparatur Sipil Negara. Menanggapi apa yang
menjadi pertanyaan penulis, Tri Suyanto
menjawab, bahwa terdapat perbedaan perlakuan
antara pengawasan pada pemilihan kepala
daerah serentak Tahun 2015 dengan pengawasan
pemilihan serentak tahun 2020 terkait dengan
pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara ini.
Dimana, beliau melanjutkan, pada pemilihan
kepala daerah serentak tahun 2020 ini, focus
pengawasan yang dilakukan pengawas tidak
hanya tertuju pada aktivitas Aparatur Sipil Negara
di dunia nyata saja, akan tetapi pengawas juga
harus mengawasi kegiatan – kegiatan Aparatur

58

Sipil Negara di dunia maya atau disebut dengan
social media. Hal dikarenakan pada saat ini
perkembangan social media itu sangat luar biasa,
berbagaimacam konten atau aktivitas yang
terkait dengan keberpihakan bisa saja dilkukan
oleh para ASN ini yang berpotensi melanggar
ketentuan kode etik Aparatur Sipil Negara
tersebut. Peraturan bagi Aparatur Sipil Negara
pada setiap tahapan pada pemilihan kepala
daerah Tahun 2020 dinilai sangat ketat, jangan
mengkampanyekan, memberikan komentar,
share, atau me-like unggahan baik berupa teks,
foto atau video mengenai pasangan calon peserta
pemilihan kepala daerah baik pemilihan Gubernur
maupun Bupati itu tidak diperbolehkan.

Maka dari itu, tambah Tri Suyanto, Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Utara dalam melakukan
pengawasan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil
Negara pada pemilihan kepala Negara serentak
tahun 2020 terdapat dua hal yang menjadi fokus
pengawasan, yakni selain pengawasan aktivitas di
dunia nyata dan dunia maya ( social media )

b. Strategi Penindakan
Pada tanggal 23 November 2020 penulis

melakukan wawancara dengan anggota Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Utara bapak Tugiran, M.Pd
selaku Koordinator Divisi Hukum Penindakan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HPPS).
Dalam kesempatan ini penulis memberikan
beberapa pertanyaan terkait dengan temuan
maupun laporan atas dugaan pelanggaran
netralitas ASN pada pemilihan kepala daerah
serntak Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu
Utara. Menanggapi pertanyaan penulis beliau
menjawab bahwa dengan masa kampanye yang
tersisa 14 hari lagi, yakni akan berakhir pada
tanggal 6 Desember 2020 belum ditemuan hasil
pengawasan pengawas pemilu lingkup Kabupaten

59

Bengkulu Utara terkait dugaanan pelanggaran
netralitas ASN. Namun beliau menambahkan
bahwa terdapat satu laporan masyarakat atas
dugaan pelanggaran netralitas ASN yakni laporan
dengan Nomor Registrasi : 02/ Reg/ LP/ PB/
Kab.0307/X/2020 dengan pelapor atas nama
Novan Alqadri dan terlapor tiga orang pejabat
lingkup Pemerintahan Kabupaten Bengkulu
Utara, pertama saudara Kardo Manurung selaku
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu
Utara, yang kedua saudari Sri Dasa Utama yang
menjabat Sekretaris Inspektorat Kabupaten
Bengkulu Utara dan yang ketiga adalah saudara
Hermantoni yang menduduki jabatan salah satu
Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bengkulu Utara. Bahwa ketiga
terlapor tersebut, Tugiran Menambahkan diduga
melakukan kegiatan Like dan Komen terhadap
salah satu akun Facebook yang memaparkan visi,
misi dan program pasangan calon Ir. H.MIAN –
ARIE SEPTIA ADINATA, SE, M.AP.

Sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap
pelapor, terlapor dan saksi – saksi maka Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Utara menyimpulkan bahwa
adanya dugaan pelanggaran terhadap jiwa korp
Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan ketiga
terlapor tersebut. atas dasar tersebut Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Utara merekomendasikan
hasil dugaan pelanggaran tersebut ke Komisi
Aparatur Sipil Negara ( KASN ) di Jakarta pada
tanggal 10 Oktober 2020 dengan Nomor
surat:079/K.BE-03/PM/06.02/X/ 2020.

Tugiran melanjutkan, bahwa atas dasar surat
rekomendasi dari Bawaslu Bengkulu Utara
tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
telah telah menindaklanjutinya ini dibuktikan
dengan adanya surat dari Komisi Aparatur Sipil
Negara pada tanggal 23 November 2020 dengan
Nomor Surat R-3995/ KASN/ XI/ 2020 perihal

60

Rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN
atas nama Hermantoni, surat dengan Nomor: R-
3996/ KASN/ XI/ 2020 perihal Rekomendasi atas
pelanggaran Netralitas ASN atas nama Sri Dasa
Utama, dan surat dengan Nomor: R-3997/ KASN/
XI/ 2020 perihal Rekomendasi atas pelanggaran
Netralitas ASN atas nama Kardo Manurung.
Bahwa ketiga Aparatur Sipil Neagar lingkup
Kabupaten Bengkulu Utara tersebut dinyatakan
melanggar Netralitas ASN dengan sanksi kategori
sedang, rekomendasi tersebut disampaikan ke
Pejabat Pembina Kepegawaian ( PPK ) Kabupaten
Bengkulu Utara untuk selanjutnya dilakukan
eksekusi sebagaimana rekomendasi KASN
tersebut.

Lebih lanjut Koordinator Divisi Hukum
Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian
Sengketa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara
menjelaskan, bahwa secara umum netralitas ASN
lingkup Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara
pada Pemilihan serentak Tahun 2020 sudah cukup
baik, hal ini dapat jika dilihat dari rendahnya
laporan atas dugaan netralitas ASN yang masuk
ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.

Berdasarkan penjelasan Koordinator Divisi
Hukum Penindakan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten
Bengkulu Utara yang di wawancarai oleh penulis,
dapat disimpulkan bahwa pelanggaran netralitas
ASN lingkup Pemerintahan Kabupaten Bengkulu
Utara pada Pemilihan serentak Tahun 2020 cukup
rendah. Hal ini juga sejalan dengan jawaban
responden atas kuisioner yang penulis sebarkan
kepada masyarakat di 10 Kecamatan dari 19
Kecamatan yang adadi Kabupaten Bengkulu
Utara, dengan masing – masing Kecamatan 10
orang responden. Hal ini dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.

61

Tabel 6.3 Kuisioner

Jawaban Persen

No Pertanyaan Ya Tida tase

1. Apakah diwilayah saudara k (%)
√ 100

terdapat ASN yang menjadi

anggota dan/atau pengurus

Partai politik? √ 100
2. Apakah diwilayah saudara

terdapat ASN mengadakan

kegiatan yang mengarah

keberpihakan

(Pertemuan,Himbauan,seru

an dan Pemberian Barang) √ 100
3. Apakah diwilayah saudara

terdapat ASN yang

menghadiri deklarasi

pasangan calon kepala

daerah.? √ 100
4. Apakah diwilayah saudara

terdapat ASN menjadi Tim

sukses pasangan calon

kepala daerah? √ 100
5. Apakah diwilayah saudara

terdapat ASN yang terlibat

sebagai pelaksana

kampanye √ 100
6. Apakah diwilayah saudara

terdapat ASN yang hadir

dilokasi kampanye dengan

menggunakan atribut ASN? √ 100
7. Apakah diwilayah saudara

terdapat ASN yang

menggunakan fasilitas yang

terkait dengan jabatan

dalam kegiatan kampanye? √ 100
8. Apakah diwilayah saudara

terdapat ASN yang

membuat keputusan/

tindakan yang dapat

62

menguntungkan/ merugikan √ 100
salah satu pasangan calon? √ 100
9. Apakah sepengetahuan √ 100
saudara terdapat ASN yang
kampanye/ sosialisasi √ 100
dimedia sosial ( Posting, √ 100
komen, like dan Share)
terkait pasangan calon
kepala daerah
10. Apakah sepengetahuan
saudara terdapat ASN yang
menjadi pembicara/
narasumber dalam kegiatan
partai politik?
11. Apakah sepengetahuan
saudara terdapat ASN yang
melakukan foto bersama
calon/ pasangan calon
dengan mengikuti simbol
gerakan tangan/ gerakan
yang mengindikasikan
keberpihakan?
12. Apakah sepengetahuan
saudara terdapat ASN yang
menyerahkan KTP sebagai
syarat dukungan kepada
pasangan calon?
13. Apakah sepengetahuan
saudara terdapat ASN yang
mengerahkan ASN/
masyarakat lain untuk
mendukunng salah satu
calon/ pasangan calon?

Berdasarkan data diatas ( tabel.4) bahwa tidak
ditemukannya adanya indikasi kegiatan ASN yang
melakukan pelanggaran Netralitas/ kode etik korp
ASN pada pemilihan kepala daerah serentak Tahun
2020 di Kabupaten Bengkulu Utara.

63

6.3. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana

dikemukakan penulis diatas, dapat disimpulkan :
1. Netralitas Aparatur Sipil Negara pada

penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah serentak
Tahun 2020 di Kabupaten Bengkulu Utara masih
ditemukan, meskipun secara persentase tergolong
kecil.
2. Dibutuhkan keseriusan dan usaha yang lebih keras
lagi serta inovasi –inovasi dari pengawas pemilu
mengawasi Netralitas ASN di Kabupaten Bengkulu
Utara, mensesuaikan dengan perkembangan sosial
media belakangan ini.
3. Dibutuhkan ketegasan dari pemerintah dalam
melakukan penindakan atau pemberian sanksi yang
berat bagi Aparatur Sipil Negara yang terbukti
melakukan pelanggaran untuk memberikan efek
jera.

64

BAB VII
STRATEGI PENCEGAHAN POLITIK UANG DENGAN GABOK

MELANDAI PADA PEMILIHAN UMUM
DI KABUPATEN LEBONG

7.1. Strategi Pencegahan Politik Uang Dengan Gabok
Melandai Pada Pemilihan Umum
Politik uang merupakan semua tindakan yang
disengaja oleh seseorang atau kelompok tertentu
dengan memberi atau dengan menjanjikan uang atau
meteri lainnya kepada seseorang supaya menggunakan
hak pilihnya pada proses pemilihan kepala daerah atau
sebutan lainnya dengan cara tertentu atau tidak
menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon
tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi
kepada pihak-pihak tertentu.
Pada proses pemilihan kepala daerah maupun
pemilihan umum banyak terjadi perbuatan yang tidak
baik antara peserta dan pemilih dalam proses demokrasi
dikabupaten lebong, terutama politik uang (money
politic) yang ikut mewarnai acara pesta demokrasi yang
berlangsung di Indonesia khususnya di Kabupaten
Lebong, mehingga menimbulkan permasalahan lain di
dikemudian hari.

Kabupaten Lebong merupakan hasil pemekaran
Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2004
berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003
dan melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada)
Bupati dan Wakil Bupati Lebong pertama kali pada
Tahun 2004, kemudian pada Tahun 2009, dan ketiga
pada Tahun 2014, dan yang keempat akan dilaksanakan
Tahun 2020 tentu sudah menjadi acara rutilitas lima
tahun sekali yang pasti dilaksanakan secara langsung
Kabupaten Lebong dan serentak di beberapa daerah di
Indonesia.

Pilkada yang menjadi acara rutin lima tahun sekali
yang dilaksanakan secara langsung di Kabupaten

65

Lebong menimbulkan berbagai permasalah, salah
satunya praktik Politik Uang (money politic). Praktik
politik uang benar-benar sudah menjadi lumrah di
kalangan di masyarakat Kabupaten Lebong dalam kata
lain menjadi Penomena Musiman Politik Uang (Money
Politik) yang terjadi di Kabupaten Lebong. Berikut
informasi respon masyarakat Kabupaten Lebong
tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan
Wakil Bupati Lebong sebelumnya.

7.2. Beberapa hasil wawancara dan pengisian angket

yang telah dilakukan oleh penulis dengan responden

dalam riset ini sebagai berikut :

Tabel Tanggapan Responden Tentang Pemilihan
1. Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil
Bupati Lebong :

No. Tanggapan Jumlah Presentase%

Responden Responden

1. Mengetahui 50 100%

2. Tidak 0 0%

Mengetahui

Jumlah 50 100%

Dari tabel 7.1 di atas bahwa semua masyarakat

Kabupaten Lebong sudah sudah mengerti dan

mengetahui tentang proses pelaksanaan Pemilihan

Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati

Lebong, dari semua responden yang di temui peneliti

sudah pernah ikut berpartisipasi dalam memberikan

suara pada Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya.

Tanggapan Responden Tentang Praktik Poltik

Tabel Uang (Money Politik) pada Pemilihan Kepala

2. Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati

Lebong :

No. Tanggapan Jumlah Presentase%

Responden Responden

1. Mengetahui 45 90%

2. Tidak 5 10%

Mengetahui

Jumlah 50 100%

66

Dari tabel 7.2. di atas ada 90% masyarakat
Kabupaten Lebong sudah mengetahui dan ada 10%
tidak mengetahui adanya praktek politik uang pada
setiap proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Lebong, dari hasil
dilapangan bahwa masyarakat pada dasarnya
tergantung pada peserta Pemilihan itu sendiri,
masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya pada hari
pencoblosan tersebut di beri uang atau tidak diberi uang
oleh peserta.

Tanggapan Responden Tentang Faktor-

faktor yang menyebabkan Fenomena

Tabel 3. Musiman Politik Uang (money politik)

No. pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di

1. Kebupaten Lebong :
2.
3. Tanggapan Jumlah Pre
Jumlah
Responden Responden sen

tase

%

Ekonomi 10 20

%

Kebiasaan 36 72

%

Pendidikan 4 8%

50 100

%

Dari tabel 7.3 di atas bahwa faktor yang
menyebabkan tejadinya praktik fenomena musiman
politik uang (money politik) pada Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) di Kebupaten Lebong yang paling
dominan adalah faktor kebiasaan ada 72% setelah itu
faktor ekonomi ada 20% kemudian faktor pendidikan
ada 8% berdasarkan jawaban dari responden.

67

Tanggapan Responden Tentang Waktu

Tabel Transaksi Politik Uang (money politik) yang
4. dilakukan oleh Peserta dan atau Tim
Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala

Daerah (Pilkada) di Kebupaten Lebong :

No. Tanggapan Jumlah Presentase%
Responden
Responden

1. Masa 19 38%
Kampanye

2. Hari Tenang 22 44%

Hari

4. Pemungutan 9 18%

Suara

Hari Setelah

3. Pemungutan 0 0%

Suara

Jumlah 50 100%

Dari tabel 7.4 di atas waktu transaksi politik uang
yang dilakukan oleh Peserta dan atau Tim Pasangan
Calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di
Kebupaten Lebong, ada 38% dilakukan pasa masa
kampanye, 44% dilakukan pada hari tenang, dan 18%
dilakukan pada hari pemungutan sauara berdasarkan
jawaban dari responden yang ditemui.

Tanggapan Responden Tentang Adanya

Tabel Keterlibatan Penyelenggaran (KPU dan
5. Bawaslu) dalam Praktik Politik Uang (money
politik) pada Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) di Kebupaten Lebong :

No. Tanggapan Jumlah Presentase%
Responden
Responden

1. Ada 2 4%

2. Tidak Ada 48 96%

Jumlah 50 100%

Berdasarkan dari tabel 7.5. di atas ada 96%
responden menjawab tidak adanya Keterlibatan

68

Penyelenggaran (KPU dan Bawaslu) dalam Praktik
Politik Uang (money politik) pada Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) di Kebupaten Lebong dan 4%
menjawab masih ada keterlibatan penyelenggara dalam
kegiatan praktek politik uang pada proses Pilkada.

Tanggapan Responden Tentang Peran

Tabe Pengawas Pemilu dalam Pencegahan dalam
l 6. Fenomena Musiman Politik Uang (Money
Politik) Pada Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) di Kebupaten Lebong :

No. Tanggapan Jumlah Presentase
Responden Responde %
n

1. Mensosialisasikan 6 12%
(Formal)

2. Pendekatan dengan 24 48%
Masyarakat

Pokos Mengawasi

3. Tim Paslon dan 0 0%

Masyarakat

Meningkat

4. Pengawasan 20 40%

Partisipatif

Lainya

5. ................................ 0 0

..

Jumlah 50 100%

Berdasarkan dari tabel 7.6. di atas tentang Peran
Pengawas Pemilu dalam Pencegahan dalam Fenomena
Musiman Politik Uang (Money Politik) Pada Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) di Kebupaten Lebong, 48%
dengan pedektan dengan masyarakat, 40%
meningkatkan Pengawasan Partisipatif, dan 12%
mengadakan kegiatan sosialisasi secara formal.

69

Tanggapan Responden Tentang Efektifitas

mengatasi Praktek Politik Uang di Kabupaten

Tabel Lebong dengan sistem adat Masyarakat
7. Lebong, yaitu dengan cara Gabok Melandai
Cerito Dampak Politik Caci (dengan cara

bersilaturahmi dengan masyarakat

menyampaikan dampak politik uang) :

No. Tanggapan Jumlah Presentase%

Responden Responden

1. Sangat Efektif 9 18%

2. Efektif 32 64%

3. Kurang 8 16%

Efektif

4. Tidak Efektif 1 2%

Jumlah 50 100%

Berdasarkan dari tabel 7.7. di atas 64% Efektifitas
mengatasi Praktek Politik Uang di Kabupaten Lebong
dengan sistem adat Masyarakat Lebong “gabok
melandai” yaitu dengan cara bersilaturahmi dengan
masyarakat menyampaikan dampak politik uang, dan
16% kurang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan
bahwa dalam praktek politik uang yang dilakukan oleh
calon, kontestan politk dan/atau tim kampanye
pasangan calon tertentu dan pastinya memiliki tujuan
yang hendak dicapai yaitu berusaha mendapatkan
dukungan dari masyarakat dan berhasil memenangkan
Pemilihan tersebut, sehingga untuk mendapatkan
keuntungan tersebut maka calon, kontestan politk
dan/atau tim kampanye pasangan calon berusaha
melakukan berbagai strategi, salah satunya dengan
melakukanpolitik uang untuk mendaptkan tujuannya
tersebut. Sementara dalam hal ini masyarakat sebagai
penerima imbalan yang diberikan calon, kontestan
politk dan/atau tim kampanye pasangan calon tertentu
berusaha memanfaatkan momentuk Pilkada tersebut
untuk mendapatkan keuntungan, dimana mereka

70

mendapatkan sejumlah imbalan yang menjadi
keuntungan tersendiri bagi masyarakat, sehingga
masyarakat menganggap politik uang hal yang biasa
saja.

Keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat
inilah yang menyebabkan kemudian masyarakat
berusaha memanfaatkan momentum pemilihan
(Pilkada) tersebut untuk mendapat dan menambah
keuntungan, terlebih lagi sebagian besar masyarakat
yang menjadi sasaran politik uang tersebut adalah
masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, dan
memiliki pengetahuan yang rendah mengenai Pilkada
itu sendiri, sehingga sangat mudah dipengaruhi dan
dimobilisasi untuk memilih seorang calon atau
kontestan politik tertentu dalam pemilihan tersebut.
Sementara kerugian yang dilami oleh masyarakat
dalam praktek politik uang bukanlah merupakan
kerugian yang didapatkan secara langsung, melainkan
damapak kerugian yang sifatnya tidak langusng,
artinya bahwa kerugian atau dampak negative dari
pemilihan (Pilkada) tersebut tidak dirasakan langung
oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak mneyadari
bahwa justru dampak kerugian yang mungkin terjadi
jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan
yang mereka dapatkan selama ini dalam praktek
politik uang. Kerugian jangka panjang tersebut tidak
disadari oleh masyarakat selama ini karena
kerugiannya tidak dirasakan secara langsung, hal ini
juga disebabkan karena kurangnya kesadaran yang
dimiliki masyarakat akibat dari rendahnya kualitas
pendidikan dari masyarakat itu sendiri, dan pada
akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki
pengtahuan yang kurang, terutama pendidikan politik
dan menyebabkan akhirnya masayarakat memiliki
sikap pragmatis dan acuh terhadap pemerintah,
sehingga tidak memperdulikan dampak jangka
panjang yang diakibatkan oleh adanya politik Uang
tersebut.

71

Berdasarkan hasil penelitian dan masukkan dari
masyarakat yang didapatkan oleh tim penyusunan riset
ini mengenai langkah pencegahan tejadinya politik
uang tersebut ialah dengan malakukan pendakatan
dengan masyarat itu secara langsung, untuk
menjelaskan bahayanya politik uang tersebut. Menurut
masyarakat bahwa terjadinya Politik Uang tersebut
kurangnya pendidikan politik ditengah masyarakat itu
sendiri.

Menurut masyarakat untuk melakukan
pencegahan politik uang sangat dilakukan dengan
pendekatan kepada masyarakat dalam arti kata bisa
menggunkan cara keseharian/kebiasaan masyarakat di
Kabupaten Lebong, seperti “Gabok Melandai”,
(silaturahmi) dan mengobrol ringan bahaya jangka
panjang politik uang.

7.3. Kesimpulan
1. Praktek Politik uang banyak dilakukan oleh Tim
Pasangan Calon Peserta Pemilihan pada saat diakhir-
akhir masa kampanye dengan memberikan sejumlah
uang kapada masyarakat dengan mengarahkan
untuk memilih calon tertentu, dan masyarakat pada
dasarnya menerima saja, dalam arti kata tidak
meminta dan tidak juga menolak jika di tawarkan
uang untuk memilih salah satu Pasangan Calon. Hal
tersebut karena kurangnya pengetahuan masyarakat
tentang dampak jangka panjang bahaya Politik Uang
tersebut.
2. Pencegahan yang tepat dalam menangani Politik
Uang di masyarakat adalah mendidik masyarakat itu
sendiri. maka perlu pran Penyelenggaran baik itu
KPU maupun Bawaslu dalam mendidik masyarakat
tentang pentingnya pengetahuan tentang politik,
seperti malakukan sosialisasi, pendekatan dan
lainnya. Dalam hal pencegahan Praktek Politik Uang
pada masa Kampanye hal yang efektif dan tepat
dilakukan adalah melakukan pendekatan “Gabok
Melandai” dengan masyarakat itu sendiri. ada 2 hal
72

yang akan terjadi ketika diterapkan kegiatan “Gabok
Melandai” (pendekatan dengan masyarakat)
tersebut :
1. Memperkecil gerak para pelaku Politik Uang Itu

sendiri
2. Memberikan pendidikan dengan masyarakat

tentang pentinganya Politik dan bahayanya
Politik jangka panjang.

73

BAB VIII
Strategi Pengawasan Terhadap Politisasi Identitas
Dalam Pilkada Kabupaten Mukomuko (Studi Pilkada

Kabupaten Mukomuko 2015-2020)

8.1. Temuan Khusus
Pemilihan kepala daerah di Kabupaten

Mukomuko telah terlaksana sebanyak tiga kali yakni
pada tahun 2004, 2009 dan 2014 dan untuk tahun 2020
dalam prose tahapan berjalan. Dari pelaksanaan
pemilihan Kepala daerah tersebut secara umum
politisasi identitas tidak menjadi isu yang
mengkhawatirkan namun masih tetap terdengar
dikalangan individu masyarakat, meski demikian
Bawaslu Kabupaten Mukomuko tetap harus
memperhatikan dan mencegah jangan sampai isu
politik identitas menjadi hambatan perjalanan pesta
demokrasi.

Pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten
Mukomuko pada tahun 2010 isu politik identitas
kembali terdengar dikalangan masyarakat , hal dapat
diketahui dari adanya masyarakat yang mengunggah
status pada salah satu aplikasi di media sosial yang
mengandung unsur sara. Namun Bawaslu Kabupaten
Mukomuko sebagai lembaga yang berkewajiban
melakukan pengawasan disetiap tahapan
pemilihan, guna memastikan pemilukada berjalan
dengan aman dan lancar.

8.2. Bentuk dan Pola Politisasi Identitas Pada Pemilihan
Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko
Politik identitas sudah dikenal di Kabupaten
Mukomuko semenjak pelaksanaaan Pilkada pertama.
Politik identitas tersebut terus menjadi isu disetiap
pelaksanaan pilkada di Kabupaten Mukomuko. Adapun
bentuk dan pola berkaitan dengan politik identitas yang
dipergunakan yakni pola ekstrim pribumi dan non-
pribumi, serta Islam dan Kristen. Dikotomi oposisional

74

semacam ini sengaja dibangun oleh elit politik lokal
untuk menghantam musuh ataupun rival politiknya
yang notabene “kaum pendatang”.

8.3. Pemicu Terjadinya Politisasi Identitas Pemilihan
Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko
Adapun pemicu politik identitas di Kabupaten
Mukomuko didukung oleh kondisi adanya keberagaman
suku, rasa an agama yang ada di Kabupaten
Mukomuko. Sehingga isu ini merupakan hal yang terus
mendapat perhatian disetiap pelaksanaan Pilkada di
Kabupaten Mukomuko.

8.2. Strategi Pengawasan Terhadap Politisasi Identitas
dalam Pilkada Kabupaten Mukomuko
Adapun strategi yang dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Mukomuko, yakni dengan memastikan
Pilkada Kabupaten Mukomuko berjalan dengan baik,
yakni dengan mengimplementasi strategi pengawasan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan diantaranya yakni Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dengan
mempedomani ketentuan tersebut, maka berdasarkan
hasil wawancara dengan Bapak Irsyad selau Ketua KPU
Kabupaten Mukomuko periode tahun 2017-2023 terkait
tahapan pelaksanaan pilkada sesuai dengan peraturan
yang ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Bahwa proses rekrutment PPK, PPS dan KPPS yang
dilaksanakan oleh KPU Mukomuko berjalan dengan
baik serta tidak ada kendala yang dilakukan dalam
dua tahapan seleksi yakni seleksi tertulis dan
wawancara untuk menentukan PPK, PPS dan KPPS
terpilih. Walaupun dalam proses seleksi tersebut
tidak terdapat hambatan yang berarti, namun

75

khusus untuk rekrutment PPS dan KPPS terdapat
kendala berupa dengan tidak terpenuhi peserta
seleksi, akan tetapi setelah dilakukan perpanjangan
pendaftaran maka tahaapn tersebut bisa
dilaksanakan dengan baik;
2. Bahwa proses pemutakhiran data diawali dengan
pemutakhiran DP4 dan pemutakhiran data DPT
terakhir dari KPU RI, selanjutnya KPU Kabupaten
Mukomuko menyusun AKWK yang merupakan
data awal sebagai bahan coklit. Kemudian Petugas
PPDP melaksanakan tahapan coklit yang
selanjutnya nanti ditetapkan menjadi DPS dan
diumumkan ke Publik. Langkah selanjutnya KPU
menyusun DPS hasil perbaikan kemudian
ditetapkan sebagai DPT. Dalam penetapan DPT
apabila terdapat saran dan masukan dari
stakeholder, termasuk rekomendasi dari Bawaslu,
setelah melalui tahapan tersebut, pada akhirnya
DPT Kabupaten Mukomuko ditetapkan sebanyak
124.418.
3. Bahwa proses pencalonan sudah dilaksanakan
sesuai dengan tahapan yang ditentukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa proses penetapan calon sudah dilaksanakan
sesuai dengan tahapan yang ditentukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa pelaksanaan kampanye berjalan sesuai
dengan regulasi yang ada, walaupun masih
terdapat pelanggaran, nmaun sudah dilakukan
pencegahan oleh Bawaslu Kabupaten Mukomuko.
6. Ketersedian perlengkapan Pemilihan dan
pendistrisbusiannya telah dipenuhi dan
didistrusikan sesuai kebutuhan walaupun masih
terdapat kekurangan, namun masih bisa diatasi.
Selain itu, guna mengetahui proses pelaksanaan
pemungutan suara pada saat pelaksanaan pilkada
di Kabupaten Mukomuko dapat diketahui dari hasil
wawancara dengan Bapak Amrozi selaku
Komisoner KPU Kabupaten Mukomuko periode

76

2009-2013 yang menjelaskan bahwasanya :
1. Pelaksanaan pendaftaran pemilih berjalan

dengan baik;
2. Pelaksnaan pemungutan suara, proses

perhitungan suara, proses penyampaian surat
suara sampai ke PPK berjalan dengan baik;
3. Pelaksanaan rekapitulasi suara yang dilakukan
oleh KPU Kabupaten Mukomuko berjalan
dengan baik;
4. Sedangkan proses pemungutan suara ualng di
Kabupaten Mukomuko tidak terjadi;
5. Proses penetapan hasil pemilihan kepala
daerah berjalan baik dan damai semapai
dtetapaknya kepala daerah terpilih. Strategi
pengawasan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapakan tersebut bukan hanya dari segi
pelaksanaan pemilihan kepala daerah saja,
namun juga dari segi dukungan dari birokrasi
pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Kabag Pemerintahan
Setdakab Mukomuko yakni Bapak Andi
Hendra, S.STP, M.Si menjelaskan bahwa
“Pemerintah Daerah telah memfasilitasi
proses pilkada di Kabupaten Mukomuko
berupa bantuan personil yaitu di Sekretariat
Panwascam dan Bawaslu, Penyediaan
anggaran berupa dana hibah dari
Pemerintahan daerah dengan rincian dana
hibah pada tahun 2020 sebesar Rp.7 M untuk
Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan Rp.25 M
untuk KPU Mukomuko, serta dana untuk
pengamanan sebesar Rp.3 M. Selain itu
Pemerintah Kabupaten Mukomuko juga
memfasiltasi sarana dan parasarana seperti
kendaraan bermotor roda 2 untuk Panwascam
dan kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit untuk
Bawaslu Kabupaten Mukomuko”. Selanjutnya
Bapak Amrozi selaku Komisoner Bawaslu
Kabupaten Mukomuko periode 2017-2023

77

kembali menjelaskan bahwa “proses pilkda

telah berjalan dengan baik dan sesuai harapan

dan keinginan masyarakat, serta

mempedomani ketentuan yang berlaku”. Dari

penjelasan tersebut, maka dengan strategi

pengawasan yang berpedoman dari ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan diantaranya

yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang, apabila

dilaksanakan dengan baik, maka politik

identitas dalam pelaksanaan pilkada di

Kabupaten Mukomuko bisa dicegah sedini

mungkin.

8.3. Kesimpulan
Bahwa berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya,
maka disimpulkanhal-hal sebagai berikut :
1) Politik identitas sudah dikenal di Kabupaten
Mukomuko semenjak pelaksanaaan Pilkada
pertama. Politik identitas tersebut terus menjadi
isu disetiap pelaksanaan pilkada di Kabupaten
Mukomuko. Adapun bentuk dan pola berkaitan
dengan politik identitas yang dipergunakan yakni
pola ekstrim pribumi dan non-pribumi, serta Islam
dan Kristen. Dikotomi oposisional semacam ini
sengaja dibangun oleh elit politik lokal untuk
menghantam musuh ataupun rival politiknya yang
notabene “kaum pendatang”;
2) Bahwa pemicu politik identitas di Kabupaten
Mukomuko didukung oleh kondisi adanya
keberagaman suku, rasa an agama yang ada di
Kabupaten Mukomuko. Sehingga isu ini
merupakan hal yang terus mendapat perhatian

78

disetiap pelaksanaan Pilkada di Kabupaten
Mukomuko;
3) Bahwa Strategi pengawasan yang berpedoman
dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
diantaranya yakni Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang, apabila dilaksanakan dengan
baik, maka politik identitas dalam pelaksanaan
pilkada di Kabupaten Mukomuko bisa dicegah
sedini mungkin.

79

BAB IX
PERAN AKTIF PANWASLU DALAM MENINGKATKAN

KEADILAN TERHADAP TAHAPAN VERIFIKASI
ADMINISTRASI CALON PERSEORANGAN PILKADA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017 DI KABUPATEN

BENGKULU TENGAH

9.1. Temuan Khusus

a. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten
Bengkulu Tengah
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten
Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati tahun 2017 Menjadi tahapan penting
dalam melakukan pemilihan. Dengan data yang
ada, yang terlampir dari hasil Form A.3.3-KWK
punya KPU ini kita bisa melihat Data Pemilih
tetapyang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah.
Data Pemilih Tetap ini juga menjadi data untuk
dilakukannya percetakan surat suara dan
menghindari hal-hal kecurangan dalam pemilihan.

Table 9.1 Data Pemilih tetap yang ada di

Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017

N Nama Jumlah Jumlah Jumlah pemilih

O Kecamatan Desa/Kel TPS L P L+P

1 Taba 14 22 4.229 4.137 8.366
Penanjung

2 Pematang Tiga 13 15 2.584 2.489 5.073

3 Bang Haji 12 15 2.430 2.304 4.734

4 Pondok Kelapa 17 45 10.645 10.399 21.044

5 Pondok 12 20 3.397 3.208 6.605
Kubang

6 Talang Empat 15 23 5.266 5.176 10.442

7 Pagar Jati 14 15 2.540 2.492 5.032

8 Karang Tinggi 18 25 4.777 4.682 9.459

9 Merigi Sakti 15 16 2.337 2.251 4.588

10 Merigi 13 17 2.577 2.460 5.037
Kelindang

TOTAL 143 213 40.782 39.598 80.380

Sumber : Data Olahan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

2016

80

b. Tahapan Verifikasi
Sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten
Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan keputusan KPU
Kabupaten Bengkulu Tengah Nomr 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Ketiga terhadap Keputusan
KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun
2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017
penyerahan syarat dukungan pasangan calon
Perseorangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan mulai
tanggal 6 sampai dengan 10 Agustus 2016.
Dalam Pelaksanaan Penerimaan Penyerahan
dokumen syarat dukungan pasangan bakal calon
perseorangan pada tanggal 6 sampai dengan 10
Agustus 2016 maka diperoleh rekapitulasi data
dukungan pasangan calon perseoranagn
sebagaimana data KPU Kabupaten Bengkulu
Tengah yang kami dapat sebagai berikut ;

Tabel 9.2 Rekapitulasi syarat Penyerahan
Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Sumber : Data Olahan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
tahun 2016

Terhadap dokumen dukungan bakal pasangan
calon perseorangan, telah dilakukan penelitian

81

administrasi dan faktual dengan hasil sebagai
berikut ;
Tabel 9.3 Rekapitulasi Hasil Penelitian Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan

Sumber : Data Olahan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
tahun 2016

Pada tanggal 23 September 2016, Bakal Calon
Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan
pendaftaran adalah
Tabel 9.4 Rekapitulasi Pendaftaran Pasangan Calon

Sumber : Data Olahan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
tahun 2016

Namun pada sata hasil penelitian dokumen syarat
pencalonan, KPU Kabupaten Bengkulu Tenagh
terdapat 4 (Empat) orang Calon yang dinyatakan

82

tidak memenuhi syarat kesehatan rohani dengan

rincian sebagai berikut ;

No Nama Bakal Bakal Calon Wakil Keterangan

Calon Bupati Bupati

1 Arsyad TMS Kesehatan

Hamzah, S.E Rohani

2 Ismail Bakariah, TMS Kesehatan

S.Pd Rohani

3 Liana Naini TMS Kesehatan

Rohani

4 Irman Jaya, S.E TMS Kesehatan

Rohani

Sumber : Data Olahan KPU Kabupaten Bengkulu

Tengah tahun 2016

Terhadap Pemberitahuan hasil Penelitian syarat

pencalonan yang disampaikan oleh KPU

Kabupaten Bengkulu Tengah, keempat calon yang

dinyatakan tidak memenuhi syarat menyampaikan

laporan kepada Panwas Kabupaten Bengkulu

Tengah.

c. Perolehan Suara
Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017
di Kabupaten Bengkulu Tengah memilih

Sumber : Data Olahan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu
Tengah Tahun 2017

83

Sumber : Data Olahan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu
Tengah Tahun 2017

9.2. Hasil Analisis Pembahasan
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif

deskripsif. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti
merupakan temuan fakta dan data yang diperoleh
ketika melakukan penelitian dilapangan, serta dari
Laporan Akhir Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah
yang digunakan untuk mendukung data dan fakta.
Selanjutnya data dan fakta yang didapat kemudian
dideskripsikan dan dianalisis sehingga nantinya
peneliti dapat menarik kesimpulan serta solusi yang
kuat terkait permasalahan yang ada pada judul
penelitian ini.

84

a. Peran Aktif Panwaslu Dalam Meningkatkan
Keadilan Terhadap Tahapan Verifikasi
administratif Calon Perseorangan dalam Pilkada
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di
Kabupaten Bengkulu Tengah
Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilu yang
dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
untuk bertugas mengawasi penyelenggaraan
pemilu di wilayah kabupaten/kota. Panwaslu
dibentuk oleh Bawaslu sebagai Panitia untuk
mengawasi pemilu di daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota. Panwaslu Provinsi dalam
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 bersifat
tetap sedangkan Panwaslu Kabupaten/kota
dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
tahapan pertama penyelenggraan dimulai dan
berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah
seluruh tahapan penyelenggraan pemilu selesai.(
Abdullah Rozali, 2009:103).
Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala
daerah dalam Pasal 32 bahwa :
Dalam pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas
Kabupaten/Kota wajib:
a. Bersikap tidak diskriminatif dalm menjalankan
tugas dan wewengnya.Melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
Panwas pada tingkatan dibawahnya;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas Panwas pada
tingkatan dibawah.
c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang
berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan mengenai pemilihan.
d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan
kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan

85

pemilihan secara periodik dan atau berdasarkan
kebutuhan.
e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada
Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan
pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/kota yang mengakibatkan
terganggunya penyelenggaraan tahapan
pemilihan.
f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan.

Pada saat kami melakukan wawancara
kepada Bapak Martin Luther Kasubbag Hukum
di KPU Bengkulu Tengah mengenai peran
panwaslu Bengkulu Tengah, ia mengatakan :
“Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah pada
saat itu sudah menjalankan tugas sebagai
pengawas sesuai dengan tupoksi, namun dalam
hal SDM panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah
pada saat itu masih sangat kurang. Dari
bagaimana mereka mengambil keputusan
hingga regulasi yang ada di panwaslu pada saat
itu masih sangat kurang. Menurut saya,
Panwaslu Bengkulu Tengah saat itu tidak
memiliki payung hukum yang kuat”.
Sama halnya kami melakukan wawancara
kepada Polsek Talang Empat yaitu Bapak
Syahrul Thamrin. Hal yang sama kami tanyakan
terkait peran panwaslu bengkulu tengah,
menyatakan :
“panwaslu bengkulu tengah pada saat itu masih
sebagai lembaga Ad-Hoc. Panwaslu sudah kerja
sesuai dengan kinerja yang dilakukan sebagai
pengawas. Kami melihat Hal tersebut terbukti
banyak laporan yang diterima oleh panwaslu
Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat itu.
Pada saat saya menjadi anggota polsek Talang
Empat dan sebagai LO Panwaslu saat itu,
kejadian yang terjadi adanya salah satu
pasangan calon yang tidak terima keputusan

86

KPU terait tidak memenuhinya syarat sebagai
calon bupati. Maka beliau melaporkan ke
Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah.
Bakal calon yang melaporkan ke Panwaslu ini
adalah Arsyad Hamza, yang mana beliau tidak
puas dengan keputusan Panwaslu dan KPU
langsung melaporkan ke PTUN Medan.

Berdasarkan hasil dilapangan Kewenangan
Panwaslu ini sangat dilematis dituntut untuk
menjadi instrumen dalam menegakkan pemilu
yang jujur dan berkeadilan melalui tugas dan
kewenanganya, akan tetapi jangkauan yang
dimiliki panwaslu sangat terbatas sebagai
lembaga yang hanya mengantarkan perkara-
perkara kepada lembaga lain. Panwaslu sendiri
memiliki kewenangan dalam melaksanakan
tugas untuk memberikan rekomendasi atas
temuan dan laporan terhadap tindakan yang
mengandung unsur pidana pemilu kepada yang
berwenang. Karenanya menjadi suatu
keharusan Panwaslu Kabupaten Bengkulu
Tengah untuk melakukan koordinasi dengan
pihak terkait, terutama lembaga penegak
hukum (GAKKUMDU) yaitu terdiri dari unsur
Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga dalam
meneruskan temuan atau laporan pemilu bisa di
respon dengan cepat dan baik juga dibantu oleh
lembaga penegak hukum tersebut.

b. kendala panwaslu terhadap tahapan verifikasi
administratif calon perseorangan dalam
pemilihan kepala daerah Bupati dan wakil Bupati
Tahun 2017 di Kabupaten Bengkulu Tengah
Verifikasi merupakan penilaian terhadap
sumber-sumber yang dapat dilakukan meliputi dua
aspek yaitu ekstern dan intern. Teknis Pengawasan
Verifikasi calon Perseorangan dalam pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 di Kabupaten
Bengkulu Tengah, jajaran Panwaslu Kabupaten

87

Bengkulu Tengah tetap mengacu kepada Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Pengawasan Pencalonan Pemilihan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan
Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor :
0322/k.Bawaslu/PM.00.00/VIII/2016 Tentang Alat
Kerja Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati
dam Walikota Tahun 2017.

Dalam wawancara yang kami lakukan kepada
bapak Martin terkait persyaratan calon kepala
daerah jalur perseorangan (independen) dan yang
menjadi dasar KPU tidak menindak lanjuti
Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bengkulu
Tengah. ”Menurutnya, Surat Rekomendasi
Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut
pada saat itu KPU menimbang peraturan KPU
Nomor 5 Tahun 2016 tentang perubahan PKPU No.
9 Tahun 2015. Beliau juga menjelaskan syarat
perseorangan untuk mendaftar calon jalur
perseorangan ada 2 syarat yaitu Syarat objektif
berdasarkan UU no.10 tahun 2016 dan PKPU No.15
tahun 2017 Calon kepala daerah yang ingin
mendaftar sebagai calon jalur perseorangan harus
dapat memenuhi syarat dukungan dari jumlah
penduduk yang terdaftar dalam DPT (daftar
pemilih tetap) dan mempunyai hak pilih didaerah
bersangkutan dihitung dari suara terakhir dalam
pemilihan umum daerah. Dan Syarat Subjektif
berdasarkan UU no.10 tahun 2016 dan PKPU No.15
tahun 2017 Setiap wara negara Indonesia memiki
hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan
sebagai kepala daerah baik provinsi maupun
kabupaten/kota”.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dan
data laporan Panwaslu Kabupaten bengkulu
Tengah, sudah sesuai dengan tupoksi sebagai
pengawas. Hal ini dilihat dari lampiran-lampiran di

88

laporan akhir panwaslu kab. Bengkulu Tengah yang
sesuai dengan juknisnya. Maka untuk
mendapatkan data yang lebih lengkap kami
melakukan pegcekan data laporan akhir KPU Kab.
Bengkulu Tengah. Didapat dilapangan KPU
Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap dokumen
dukungan bakal pasangan calon perseorangan,
telah dilakukan penelitian administrasi dan factual
ada 4 pasang bakal calon Bupati dan Wakil Bupati
di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017.
Namun pada saat hasil penelitian dokumen syarat
pencalonan, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
terdapat 4 (Empat) orang Calon yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat kesehatan rohani yaitu,
Arsyad Hamzah sebagai bakal calon bupati dan
Ismail Bakariah, Liana Naini, Irman Jaya sebagai
bakal calon wakil Bupati.

Dari 4 pasang bakal calon Bupati dan wakil
Bupati ini hanya Bakal Calon Bupati Arsyad
Hamzah melaporkan ke panwaslu kabupaten
Bengkulu Tengah atas tidak memenuhi syarat
tersebut. Dari hasi laporan Arsyad Hamzah bakal
calon Bupati dan wakil Bupati ini panwaslu Kab.
Bengkulu Tengah mengeluarkan surat
Rekomendasi yang mana meminta KPU Kab.
Bengkulu Tengah membatalkan Berita acara
Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen
Persyaratan Pencalonan Atas nama Arsyad
Hamzah.

Atas rekomendasi itulah KPU tidak
ditindaklanjutkan oleh KPU Kab. Bengkulu Tengah
dengan mempertimbangkan PKPU No. 5 Tahun
2016 tentang perubahan PKPU No. 9 Tahun 2015
Tentang pencalonan pemilihan maka sesuai
dengan ppasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b
tersebut KPU Bengkulu Tengah melaksanakan
sesuai dengan proses dan telah menerbutkan
keputusan penetapan standar kemampuan sehat
jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan

89