BAWASLU BENGKULU :
PERAN DAN EKSISTENSI DALAM MENGAWAL
PROSES PEMILU DI BUMI RAFFLESIA
Sejarah dan Catatan Seputar Pengawasan Pemilu
Ardilafiza | Irwan Saputra | Rohimin | Titiek Kartika | Zacky Antoni
Parsadaan Harahap | Ediansyah Hasan | Sa‟adah Mardliyati
Lopian Hidayat
Bawaslu Bengkulu 2017
BAWASLU BENGKULU : PERAN DAN EKSISTENSI DALAM MENGAWAL PROSES PEMILU DI BUMI
RAFFLESIA
Sejarah dan Catatan Seputar Pengawasan Pemilu
Tim Editing :
Firnandes Maurisya
Devi Herdiati
Apriyanto Kurniawan
Tim Penyusun :
Septi Maryati
Sholehin
Andri Tresna Gumilar
Debisi Ilhodi
Afzan Fahlevi
Afif Pratama
Sampul dan Layout :
......
Percetakan :
.......
Diterbitkan :
Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu
Jl. Indragiri No. 1 Padang Harapan Kota Bengkulu
Telp/Fax 0736 21826
Email : [email protected]
www.bawaslu-bengkuluprov.go.id
Copyright 2017
Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas izinnya jualah kami dapat
menyelesaikan proses pembuatan buku yang memuat sejarah dan catatan seputar pengawasan
Pemilu di Provinsi Bengkulu. Buku ini berisikan profil dan hasil kerja pengawasan Bawaslu Provinsi
Bengkulu dalam proses pemilu sepanjang tahun 2014 dan tahun 2015. Sebagaimana kita ketahui
bersama, tahun 2014 merupakan tahun dimana kita bangsa Indonesia melaksanakan pemilu legislatif
untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD dan juga memilih Presiden dan Wakil Presiden,
sedangkan tahun 2015 adalah tahun pertama dilaksanakannya Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota serentak, dimana Provinsi Bengkulu juga melaksanakan Pemilihan Gubernur serta Pemilihan
Bupati di 8 Kabupaten.
Buku dengan judul BAWASLU BENGKULU : PERAN DAN EKSISTENSI DALAM MENGAWAL
PROSES PEMILU DI BUMI RAFFLESIA (Sejarah dan Catatan Seputar Pengawasan Pemilu) dibagi ke
dalam tiga bab. Bab pertama berisikan sejarah dan profil Bawaslu Bengkulu periode 2012-2017. Bab
kedua berisikan uraian-uraian hasil kerja Bawaslu Bengkulu dalam menjalankan tugas pengawasan
dan proses penanganan pelanggaran Pemilu, sedangkan bab tiga berisikan tulisan-tulisan dari
beberapa tokoh-tokoh diluar Bawaslu Provinsi Bengkulu yang melihat dari masing-masing sudut
pandang berdasarkan latar belakang mereka dan memberikan catatan seputar Bawaslu Bengkulu
berdasarkan perspektif mereka. Keterlibatan tokoh-tokoh ini adalah hasil diskusi di dalam Bawaslu
Bengkulu dan merupakan bagian dari Bawaslu untuk menerima masukan dan melihat respon
masyarakat terhadap kehadiran Bawaslu Bengkulu selama periode 2012-2017.
Buku yang kami sajikan ini, dalam proses pembuatan dan penulisannya telah melalui diskusi
yang sangat panjang sehingga menjadi sebuah karya tulis sebagaimana yang Bapak/Ibu pegang saat
ini. Pada kesempatan ini izinkanlah kami atas nama Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan
penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Ardilafiza, Ibu Titiek Kartika, Bapak Rohimin, Bapak
Irwan Saputra, Bapak Zacky Antoni, serta Anggota Bawaslu Bapak Ediansyah Hasan dan Ibu Sa‟adah
Mardliyati, Kepala Sekretariat Bapak Lopian Hidayat, atas dedikasi keilmuan yang telah memberikan
kontribusi untuk menyempurnakan buku ini. Tulisan Bapak/Ibu telah memberi warna tersendiri dalam
buku ini. Terima kasih juga kepada Tim Editor dan Tim Penyusun yang telah bekerja penuh waktu
sehingga buku ini dapat diterbitkan. Kami berharap buku ini dapat menjadi dokumentasi ilmiah
sebagai bahan riset kepemiluan di Indonesia dengan memberikan komparasi dari perspektif pengawas
dan perspektif masyarakat.
Terakhir, kami menyadari buku ini pastilah tidak lepas dari kekurangan disana-sini, masukan
dan saran tentulah sangat kami harapkan demi sempurnanya buku ini. Dengan kerendahan hati, kami
sangat mengharapkan masukan, saran, kritik dan tanggapan yang konstruktif demi terciptanya
khasanah keilmuan yang baik. Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia
Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.
DAFTAR ISI
BAB I 1
BAWASLU BENGKULU : Menjaga Demokrasi di Bumi Rafflesia
A. Sejarah Pengawas Pemilu dan Bawaslu Bengkulu ..............................................................
B. Kelembagaan Bawaslu Bengkulu ...................................................................................... 5
Peran Sekretariat Dalam Pengawasan Pemilihan ..................................................................... 10
(Lopian Hidayat, S.E., M.Si, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu)
BAB II
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU
A. Pengawasan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 serta Pemilihan Gubernur, Bupati
Tahun 2015 ................................................................................................................... 14
B. Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 serta Pemilihan
Gubernur, Bupati Tahun 2015 ....................................................................................... 33
BAB III
CATATAN-CATATAN SEPUTAR PENGAWAS PEMILU
- Eksistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dan Cacatan Kecil Pelaksanaan Pengawasan Pemilu
Tahun 2014 Di Provinsi Bengkulu (Tinjauan Hukum Tata Negara) .................................. 42
(Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum., Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu)
- Membangun Trust Melalui Sinergitas Penyelenggara ...................................................... 51
(Irwan Syahputra, S.Ag., M.Si, Ketua KPU Provinsi Bengkulu)
- Kilas Balik dan Kesan Eksotik Bawaslu Provinsi Bengkulu Dalam Memori .......................... 60
(Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag., Direktur Pasca Sarjana IAIN Bengkulu)
- Isu Perempuan pada Lanskap Politik Elektoral ............................................................... 70
(Dr. Titiek Kartika Hendrastiti, M.A, Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas ISIP Universitas
Bengkulu)
- Peran Bawaslu dalam Pileg, Pilpres dan Pilkada ............................................................. 84
(Zacky Antoni, S.H., M.H., Pimpinan Redaksi Harian Rakyat Bengkulu)
- Memperkuat Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu .................................................. 92
(Parsadaan Harahap, S.P., M.Si, Ediansyah Hasan, S.H., M.H., Sa‟adah Mardliyati, S.Ag., M.A.,
Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu)
TENTANG PENULIS
BAB I
BAWASLU BENGKULU :
Menjaga Demokrasi di Bumi Rafflesia
A. Sejarah Pengawas Pemilu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu
1. Pengawas Pemilu
Keberadaan Bawaslu Provinsi Bengkulu tidak bisa terlepas dari perkembangan sejarah
serta dinamika pengawasan Pemilu di Indonesia. Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di
Indonesia, kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu tahun 1982.
Pemerintah sebagai pihak penyelenggara pemilu membentuk pengawas pemilu dari tingkat
pusat sampai daerah yang diberi nama Panitia Pengawasan Pelaksana Pemilu (Panwaslak),
yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan dipimpin langsung oleh Jaksa Agung
serta birokrasi dari sipil dan militer yang bertindak sebagai pelaksana lapangannya.
Pembentukan Panwaslak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang
perbaikan kedua Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu Anggota DPR/MPR.
Keberadaan lembaga Panwaslak ini dilatarbelakangi adanya protes atas pelanggaran dan
manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu
sebelumnya serta muncul ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu berikutnya yang
mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa (baca: orde baru), maka pemerintah dan DPR
yang di dominasi oleh partai Golkar dan ABRI merespon dengan membentuk pengawas
Pemilu pada Pemilu tahun 1982. Padahal pada pemilu pertama tahun 1955 misalnya, tidak
dikenal adanya pengawasan Pemilu, pada pemilu tahun ini dibangun kepercayaan kepada
seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu, walaupun pertentangan
ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan
dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan
Pemilu, gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat
itu,1 dan sampai saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di
Indonesia yang paling ideal.
Pada masa reformasi, lembaga Panwaslak yang dibentuk pada tahun 1982 berubah nama
menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan
kelembagaan tersebut didasarkan pada terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut UU 12
Tahun 2003). Menurut UU 12 Tahun 2003, dalam pengawasan Pemilu dibentuk sebuah
lembaga yang bersifat adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas
Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Keberadaan Pengawas Pemilu ini terus ada sampai
dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaran Pemilu
(selanjutnya disebut UU 15 Tahun 2011).
Melalui UU 15 Tahun 2011, lembaga Pengawas Pemilu pada tingkat pusat dan provinsi
secara kelembagaan dibentuk menjadi lembaga tetap (permanen) dengan nama Badan
1 www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu diakses pada tanggal 10 Februari 2017
Pengawas Pemilu untuk tingkat pusat dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi untuk tingkat
Provinsi, sementara untuk tingkat kabupaten/kota masih bersifat adhoc dengan nama
lembaga nya Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota serta tetap mempertahankan
keberadaan Panitia Pengawas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. Selain itu dalam
UU 15 Tahun 2011 juga dibentuk pengawas baru pada tingkatan paling bawah yaitu
Pengawas TPS.
2. Bawaslu Provinsi Bengkulu
Provinsi Bengkulu terletak di bagian Barat Pulau Sumatera, secara geografis terletak pada
2°16” – 03°31” LS dan 101° 01‟ -103°41‟ BT dengan batas :
Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Barat
Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Lampung
Sebelah Barat dengan Samudera Hindia
Sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan
Wilayah bagian Barat Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Hindia
dan memiliki pantai yang panjangnya lebih kurang 576 km dan wilayah bagian Timur
kondisinya berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur. Luas wilayah Provinsi Bengkulu
mencapai lebih kurang 1.978.870 Ha atau 19.788,7 kilometer persegi. Wilayahnya
memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung
dan jaraknya lebih kurang 567 kilometer.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, dari keseluruhan luas
wilayah Bengkulu tersebut, Provinsi Bengkulu dibagi dalam 10 kabupaten/kota yang luasnya
tidak sama. Kabupaten yang paling luas yaitu kabupaten Bengkulu Utara yaitu sekitar
4,424.60 Km2 atau sekitar 22,21 % dari luas Provinsi Bengkulu. Sedangkan kabupaten yang
luasnya paling kecil yaitu kota Bengkulu yaitu hanya sekitar 144,52 atau 0,74 % dari luas
keseluruhan Provinsi Bengkulu. Bengkulu juga memiliki beberapa pulau kecil baik yang
berpenghuni seperti Pulau Enggano, serta pulau-pulau yang tidak berpenghuni seperti Pulau
Mega, Pulau Tikus dan pulau-pulau kecil lainnya.2
Secara administrasi pemerintahan, Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 9 kabupaten dan 1
kota, yang terdiri dari 127 kecamatan dan Jumlah desa/kelurahan 1.517 desa/kelurahan.
Berdasar data tersebut maka daerah yang paling banyak pembagian administrasi
pemerintahan yaitu kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 224 Desa.
Sedangkan pembagian administrasi paling sedikit yaitu kota Bengkulu hanya 9 Kecamatan dan
67 Kelurahan.
2 www.bengkuluprov.go.id/profil/geografi/ diakses pada tanggal 27 Februari 2017
Gambar 1 : Peta Provinsi Bengkulu dan Pembagian Wilayah Administrasi
Keterangan :
1. Kabupaten Mukomuko
2. Kabupaten Bengkulu Utara
3. Kabupaten Lebong
4. Kabupaten Rejang Lebong
5. Kabupaten Kepahiang
6. Kabupaten Bengkulu Tengah
7. Kota Bengkulu
8. Kabupaten Seluma
9. Kabupaten Bengkulu Selatan
10. Kabupaten Kaur
Tabel 1. Pembagian Administrasi Pemerintahan Provinsi Bengkulu
Kabupaten/Kota Ibukota Jumlah Jumlah
Kecamatan Desa/Kelurahan
Kota Bengkulu Bengkulu
9 67
Bengkulu Tengah Karang Tinggi 10 143
8 110
Kepahiang Kepahiang 15 156
13 111
Rejang Lebong Curup 15 152
17 224
Lebong Tubei 14 199
11 160
Mukomuko Mukomuko 15 195
127 1.517
Bengkulu Utara Argamakmur
Seluma Tais
Bengkulu Selatan Manna
Kaur Bintuhan
Jumlah
Sumber : Data BPS Provinsi Bengkulu, 2013
Bawaslu Bengkulu memulai eksistensinya setelah pelantikan pimpinan Bawaslu Provinsi
Bengkulu periode 2012-2017. Pelantikan yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu RI Prof. Dr.
Muhammad, S.IP., M.Si pada tanggal 21 September 2012, dan bersamaan dengan dilantiknya
69 anggota Bawaslu Provinsi untuk 24 Provinsi lainnya. Pembentukan Bawaslu Bengkulu
sejalan dengan amanat UU 15 Tahun 2011 dan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012
Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (selanjutnya disebut
Perbawaslu 10 Tahun 2012). Tiga orang komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu yang dilantik
adalah Parsadaan Harahap, Ediansyah Hasan dan Saadah Mardliyati.
Setelah pelantikan, ketiga pimpinan ini melakukan rapat pleno pertama dengan agenda
memilih Ketua Bawaslu dan membagi koordinator masing-masing divisi. Berdasarkan hasil
pleno, disepakati untuk posisi Ketua diamanahkan kepada Parsadaan Harapan sekaligus
menjadi koordinator divisi SDM dan Organisasi, sementara Ediansyah Hasan dipercayakan
untuk menjadi koordinator divisi penindakan dan penanganan pelanggaran, untuk koordinator
divisi pencegahan dan hubungan antara lembaga dipercayakan kepada Saadah Mardliyati.
Pasca pelantikan dan pleno pertama, Ketua dan Anggota Bawaslu Bengkulu ini langsung
bergerak cepat. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan audiensi dengan
stakeholder di Provinsi Bengkulu yang berkaitan dengan keberadaan lembaga Bawaslu.
Organisasi yang baru pertama kali permanen ini, belum memiliki sumber daya manusia nya
pasca dilantiknya para komisioner. Melalui lobi dan seleksi dalam menjaring tenaga handal,
Pemerintah Provinsi Bengkulu akhirnya mempercayakan sembilan pegawainya untuk
dipekerjakan di Bawaslu Bengkulu.
Adapun aparatur PNS Pemprov yang dipekerjakan adalah Siswanto yang menjabat sebagai
Koordinator Sekretariat, Septi Maryati yang menduduki jabatan sebagai Bendahara
Pengeluaran Pembantu, kemudian Apriyanto Kurniawan, Sholehin, Silvina Jafri, Sepriadi,
Armansyah, Donni Zulizar dan Vetran Diono, masing-masing sebagai staf. Selain terlibatnya
tenaga pendukung dari jajaran PNS Pemprov Bengkulu, Bawaslu juga merekrut jajaran tenaga
pendukung dari kalangan Non PNS, yakni Darmawan, Parada Andika, Ali Oktoda, Mico
Yudistira, Sugianti dan Sania Hayati. Tenaga pendukung utama ini juga dibantu staf pelaksana
yaitu Suryani, Jumardi Harsono, Tebri, Nuzul dan Tarmizi. Tak lama berselang, Bawaslu
Bengkulu pun membentuk jajaran asistensi yang bertugas membantu Komisioner yang terdiri
dari tiga orang tim asistensi yakni Wismalinda Rita, Emma Ellyani, dan Firnandes Maurisya.
Seiring perjalanannya sampai saat ini, telah terjadi pergantian tenaga pendukung baik dari
kalangan PNS dan Non PNS, termasuk juga Tim Asistensi.
Pemerintah Provinsi Bengkulu, selain mempercayakan aparaturnya membantu Bawaslu
Bengkulu, juga meminjamkan aset daerah berupa bangunan kantor dengan status pinjam
pakai dengan alamat di Jl. Indragiri No. 1 Padang Harapan Bengkulu. Bangunan ini sejak
tahun 2012 sampai saat ini masih dipercayakan penggunaannya ke Bawaslu Provinsi
Bengkulu. Keberadaan kantor Bawaslu di jalan Indragiri ini cukup strategis, posisinya sangat
dekat dengan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Masjid Raya Provinsi
Baitul Izzah, Pengadilan Tinggi serta Korem 041 Garuda Emas.
Saat pertama kali digunakan, kantor yang dipinjamkan Pemprov ini kondisinya masih
sangat minim fasilitas. Bawaslu Bengkulu hanya dipinjamkan bantuan dua unit komputer, satu
unit kendaraan roda empat untuk operasional dan beberapa kursi serta meja. Selain itu,
keberadaan ruangan untuk masing-masing pimpinan, ruangan untuk tenaga pendukung dan
ruangan rapat masih minim fasilitas dan belum memadai dalam menunjang tugas Bawaslu
untuk pertama kalinya.
Pada pertengahan tahun 2013 terjadi perubahan penamaan Koordinator Sekretariat
Bawaslu Provinsi menjadi Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. Pergantian nama ini juga
disertai dengan penggantian pejabat Kepala Sekretariat dari yang sebelumnya dipegang oleh
Siswanto digantikan kepada Lopian Hidayat, pergantian ini dikarenakan Siswanto diangkat
menjadi Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu. Lopian Hidayat dilantik oleh Sekretaris Jenderal
Bawaslu RI Gunawan Suswantoro di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2013 bersama 21 Kepala
Sekretariat Bawaslu Provinsi se-Indonesia.
Pasca pelantikan Kepala Sekretariat, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menjadi satuan
kerja yang dapat mempercepat dukungan teknis dan operasional kepada komisioner dalam
menjalankan Pengawasan Pemilu. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi juga menjabat sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mengelola anggaran Bawaslu Provinsi. Setelah
pelantikan Lopian Hidayat menjadi Kepala Sekretariat dan Bawaslu menjadi perangkat Satuan
Kerja (Satker) maka untuk menunjang kinerja lembaga, dilantik juga perangkat sekretariat
yakni Kasubbag di lingkungan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Mereka yang dipercaya menjadi
Kasubbag adalah Septi Maryati selaku Kasubbag Administrasi, Apriyanto Kurniawan selaku
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Sholehin selaku Kasubbag
Penindakan dan Pelanggaran.
Kegiatan utama Bawaslu Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mengawasi
seluruh proses dan tahapan Pemilu adalah membentuk struktur kelembagaan dibawahnya.
Maka pada tahun 2013, Bawaslu Bengkulu melaksanakan rekrutmen Panitia Pengawas
Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota di 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi
Bengkulu. Panwaslu yang dibentuk ini bertugas untuk melakukan pengawasan Pemilihan
Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2014.
B. Kelembagaan Bawaslu Provinsi Bengkulu
Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, Bawaslu adalah lembaga
mandiri yang sejajar dengan KPU dan sama-sama sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat
nasional, tetap dan mandiri seperti yang diatur pada Pasal 22 ayat 5 Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penguatannya sebagaimana ditegaskan dalam
UU 15 Tahun 2011, membentuk Bawaslu Provinsi sebagai lembaga tetap (permanen) dan mandiri
dan tidak berstatus adhoc.
Status kelembagaan Bawaslu yang permanen pada tingkat Provinsi maka secara otomatis
keberadaan Pantia Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu berubah menjadi Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Bengkulu. Perubahan status menjadi permanen ini juga diikuti dengan perubahan pada
peran organisasi dalam pengawasan Pemilu serta keberadaan sekretariat dan tenaga
pendukungnya.
Bawaslu Provinsi Bengkulu memiliki tiga divisi yang melaksanakan tugas sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL dan PPLN. Sebagaimana
tertuang dalam Perbawaslu tersebut, divisi yang ada di Bawaslu Bengkulu adalah divisi SDM dan
Organisasi, divisi Penindakan Pelanggaran dan divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga.
Tabel 2. Divisi dan Pembagian Kerja masing-masing divisi
Divisi SDM dan Organisasi a. Pembentukan Panwaslu Kabupaten/Kota
b. Pendidikan dan Pelatihan
Divisi Penindakan Pelanggaran c. Pembinaan
d. Penyiapan laporan kegiatan divisi
Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar e. Penyampaian laporan tahapan dan laporan akhir divisi
Lembaga
a. Penerimaan laporan dugaan pelanggaran
b. Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan
pelanggaran
c. Pengawasan atas tindak lanjut laporan atau temuan
d. Penyelesaian sengketa pemilu
e. Penyiapan laporan tahapan dan laporan akhir divisi
a. Pengawasan tahapan pemilu
b. Administrasi hasil pengawasan
b. Hubungan masyarakat
c. Kerjasama antar lembaga
d. Sosialisasi pengawasan pemilu
e. Penyiapan laporan tahapan dan laporan akhir divisi
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Bawaslu
Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Bawaslu RI memiliki
visi dan misi yang sama sebagai lembaga negara yang bersifat hierarki.
Visi : Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan
Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.
Misi :
a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
b. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
c. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang
terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi
kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan
dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
f. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak
dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.
Tujuan Bawaslu
Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka
mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan soliditas organisasi, struktur, kualitas sumber daya manusia dan
manajemen kelembagaan pengawas pemilu yang efektif dan efesien;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan penyelenggaran pemilu;
3. Mengefektikan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu;
4. Meningkatkan sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang
terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta dan penyelenggara pemilu
tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan pemilu;
6. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu;
7. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder pemilu dalam pengawasan pemilu;
8. Mengefektifkan penindakan pelanggaran pemilu;
9. Menyelesaikan sengketa pemilu secara adil dan efektif;
10. Meningkatkan kepercayaan peserta pemilu terhadap kinerja pengawas pemilu;
11. Meningkatkan kualitas kinerja penanganan pelanggaran pemilu secara profesional;
12. Menyederhanakan prosedur penanganan pelanggaran pemilu;
13. Meningkatkan mutu data dan informasi pengawasan pemilu, pencegahan dan
penindakan, serta penyelesaian sengketa;
14. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu partisipatif.
Sasaran Strategis Bawaslu
Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2015-2019
adalah “terwujudnya pengawasan pemilu berupa pencegahan dan penindakan pelanggaran,
serta penyelesaian sengketa yang berkualitas dan berintegritas”. Sasaran strategis Bawaslu
itu dicapai melalui sejumlah upaya, antara lain:
1. Mewujudkan soliditas organisasi, kualitas sumber daya manusia dan manajemen
kelembagaan pengawas pemilu yang efektif dan efesien;
2. Menciptakan sistem pengawasan yang mampu mendeteksi secara cepat dan melakukan
pencegahan dini atas potensi pelanggaran secara konkrit, terukur, dan sistematis;
3. Menyediakan sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang
terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan kualitas kinerja penanganan pelanggaran pemilu secara profesional,
dengan prinsip sederhana, murah, dan akuntabel;
5. Membangun sistem penyelesaian sengketa pemilu yang efektif dan efisien sehingga dapat
membuat putusan yang konsisten dan adil;
6. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelesaian sengketa pemilu;
7. Meningkatkan kualitas putusan sengketa pemilu;
8. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penanganan pelanggaran pemilu;
9. Mengefektifkan dan mengefisienkan penanganan pelanggaran pemilu;
10. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta, penyelenggara pemilu
tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan pemilu
11. Meningkatkan informasi dan laporan hasil pengawasan masyarakat;
12. Mengoptimalkan implementasi kerjasama kelembagaan Bawaslu dengan instansi lain dan
komunitas masyarakat untuk mewujudkan integritas penyelenggara pemilu;
13. Mewujudkan keterpaduan, transparansi dan aksesibilitas informasi perkembangan
penanganan pelanggaran pemilu melalui pengembangan sistem informasi pengaduan
pelanggaran yang mudah diakses oleh masyarakat;
14. Menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pusat pendidikan dan
pelatihan pengawasan pemilu.
2. Daya Dukung Sumber Daya Sekretariat Bawaslu Bengkulu
Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, ditegaskan perlunya dibentuk sekretariat di
Bawaslu Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Dalam menjalankan tugasnya,
sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas unit
organisasi, pemberian dukungan administratif, pelaksanaan perencanaan dan pengawasan
internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga serta
keuangan di lingkungan sekretariat Bawaslu Provinsi.
Tabel 3. Jumlah dan Komposisi SDM Bawaslu Bengkulu
No. JABATAN JUMLAH KETERANGAN
1. Pimpinan Bawaslu 3
2. Kepala Sekretariat 1 PNS
3. Kepala Sub Bagian 3 PNS
4. Tim Asistensi 3 Non PNS
5. Bendahara Pengeluaran 1 PNS
6. Staf Kasubbag Administrasi 16 4 PNS dan 12 Non PNS
7. Staf Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu 3 Non PNS
8. Staf Kasubbag Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga 4 1 PNS dan 3 Non PNS
34
JUMLAH
Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh
sumberdaya-sumberdaya handal dengan jumlah 34 personil, dengan rincian berdasarkan
jabatannya adalah 3 orang komisioner Bawaslu, 1 orang Kepala Sekretariat, 3 orang
Kasubbag dan 27 orang tenaga pendukung dengan komposisi tenaga pendukung PNS 6 orang
dan tenaga pendukung non PNS 21 orang.
3. Struktur Organisasi Bawaslu Bengkulu
DUKUNGAN SEKRETARIAT DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
(Lopian Hidayat, S.E., M.Si.)
Pendahuluan
Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu
Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Panwascam dijelaskan, bahwa Sekretariat Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat, sedangkan untuk masa jabatan
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selama 5 tahun sama dengan masa tugas Komisioner Bawaslu,
sedangkan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota dan Panwascam masa tugasnya adhoc
menyesuaikan dengan masa tugas Panwas Kabupaten/Kota dan Panwascam yang masih bersifat
adhoc.
Sekretariat Bawaslu Provinsi dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013 melaksanakan
tugas, fungsi dan wewenangnya dibawah serta bertanggung jawab kepada Bawaslu Provinsi. Kepala
Sekretariat Bawaslu Provinsi diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik
Indonesia. Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional
kepada Bawaslu, dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat Bawaslu dan kelompok jabatan
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi baik di
lingkungan antar satuan organisasi maupun dengan instansi lain yang terkait.
Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu membawahi tiga
subbagian yang terdiri atas:
1. Sub bagian Administrasi
Sub bagian ini mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran,
melakukan pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah
tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana
dan organisasi, protokol, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.
2. Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu
Bagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi teknis serta supervisi
pengawasan Pemilu, teknis sosialisasi dan pengawasan partisipatif.
3. Sub bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Antar Lembaga
Mempunyai tugas untuk Penanganan temuan dan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa
Pemilu, dan pemeriksaan berkas pengaduan pelanggaran kode etik.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dalam melaksanakan tugas Pengawasannya
memerlukan dukungan dari sekretariat. Sekretariat mempunyai peran yang penting dalam
pengelolaan sumber daya manusia dan anggaran, hal tersebut untuk menjalankan dan
memaksimalkan kerja-kerja Bawaslu sebagai bagian dari Penyelenggara Pemilu. Sesuai dengan
aturannya, tugas kepala sekretariat Bawaslu Provinsi dan jajarannya sebagai berikut :
1. Wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan
perundang-undangan dalam hal terjadi penyimpangan;
2. Bertanggung jawab, memimpin, mengkoordinasikan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, wajib mengawasi pegawai sekretariat di lingkungan masing-
masing dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal terjadi
penyimpangan;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, serta
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai sekretariat di lingkungan
masing-masing;
5. Kepala Sekretariat dan pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, mematuhi petunjuk atasan dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
pada waktunya.
Keberadaan sekretariat ini untuk mendukung tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam
bidang teknis dan administrasi yang harus dilaksanakan oleh sekretariat, dan ini sudah diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peran Sekretariat Bawaslu Provinsi
Dalam Pasal 80 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi;
b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi; dan
c. Pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan,
perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi.
Kedudukan sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu mempunyai peran vital dalam mendukung
kegiatan pengawasan se-Provinsi Bengkulu. Peranan tersebut menyangkut anggaran dan pelaporan
penggunaan dana dalam kegiatan pengawasan Pemilu. Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu yang
terdiri dari tenaga Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil selalu mendampingi secara jelas
dan bertanggungjawab dalam membantu proses pengawasan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan
Presiden tahun 2014, serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 dan Pemilihan
serentak Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017.
Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu juga memberikan masukan kepada Komisioner
Bawaslu dalam mendukung peran aktif pengawasan Pemilu disetiap tahapan pelaksanaan pemilihan,
demikian juga dengan sekretariat yang berada di Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang selalu
mendukung penuh dalam tugas administrasi pengawasan. Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan jumlah
personel sekretariat terdiri dari 31 orang terdiri dari satu orang Kepala Sekretariat yakni Lopian
Hidayat, SE, MS.i, dibantu oleh tiga orang Kasubbag masing-masing Septi Maryati, S.H., M.H.,
Apriyanto Kurniawan S.IP dan Sholehin, SH, MS.i. Seketariat juga dibantu tiga orang tim asistensi
yakni Devi Herdiati, SPd.I, Dadi Sukadi, S.E., dan Firnandes Maurisya, S.H., M.H. Selain itu ada
sepuluh orang tenaga pendukung, empat orang driver, dua orang satpam dan penjaga malam serta
dua orang petugas kebersihan yang menjadi bagian pendukung kerja sekretariat Bawaslu Provinsi
Bengkulu. Dengan jumlah sekretariat yang memadai dan mengerti akan tugasnya tentu saja
pengawasan secara aktif dalam setiap tahapan pemilihan akan berjalan sesuai harapan, karena
kesekretariatan juga merupakan bagian dari pengawasan untuk melaksanakan tugas dan fungsi
masing-masing dan secara bersama menjadi kerja tim untuk kesuksesan pemilu.
Bentuk Dukungan Sekretariat Bawaslu Provinsi
Kesuksesan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tidak
pernah lepas dari dukungan sekretariat, bentuk dukungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu
untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan teknis untuk kebutuhan pengawasan Pemilihan berupa:
a. Menyiapkan surat permohonan salinan data dari instansi/pihak terkait
b. Menggali/Menyiapkan data dan dokumen terkait dari sumber-sumber lain misalnya kliping
media
2. Mengelola data dan bahan hasil pengawasan Pemilu;
a. Mengumpulkan data untuk kebutuhan pengawasan tahapan pemilukada
b. Membuat klasifikasi data dan menyajikannya kepada anggota Bawaslu
c. Menertibkan pengarsipan data yang telah dianalisis
3. Membantu anggota Bawaslu dalam melakukan identifikasi stakeholder dan membangun
komunikasi serta kerjasama;
a. Menyiapkan data profil lembaga-lembaga terkait dengan pengawasan pemilu
b. Membantu anggota melakukan komunikasi intensif dengan lembaga terkait
c. Membantu anggota menyiapkan kerangka kerjasama (bila diperlukan)
Selain itu tugas sekretariat adalah bagaimana mengalokasikan anggaran yang mendukung
pelaksanaan tugas pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang akuntabel
sehingga sesuai target, hal tersebut dilakukan melalui langkah teknis dengan melakukan perencanaan
yang matang. Sekretariat tidak hanya mensupport anggaran saja tapi sekretariat juga harus belajar
tentang ilmu pengawasan Pemilu dalam mendukung tugas teknis dan operasional administrasi
pendukung lainnya, sehingga misi pengawasan dapat terlaksana dengan baik. Untuk mewujudkan hal
tersebut banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan demi meningkatkan sumber daya manusia dan
menjalin kerjasama dengan stakeholder lain seperti :
1. Mengadakan rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi, penyerasian, dan penyatuan tindakan
demi mengefektifkan pelaksanaan tugas dan wewenang. Kegiatan ini seperti rakor keuangan
untuk pengelolaan anggaran serta pertanggung jawaban keuangan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Di divisi Pencegahan misalnya melaksanakan rakor yang melibatkan
internal pengawas dan mitra Bawaslu, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,
pemahaman dan kompetensi peserta berkenaan dengan tata kerja dan pola hubungan organisasi
pengawas pemilu serta melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
2. Melaksanakan rapat kerja dan rapat teknis, baik itu untuk kesekretariatan maupun untuk
penguatan internal lainnya untuk tugas pengawasan;
3. Mendukung slogan Bawaslu “dari Bawaslu Kita selamatkan Pemilu Indonesia“ dengan
melaksanakan sosialisasi- sosialisasi diantaranya Bawaslu goes to school, goes to campus, goes
to media untuk meningkatkan Pengawasan Partisipatif dalam pemilihan;
4. Untuk divisi Penindakan Pelanggaran, selain melaksanakan kegiatan berupa rapat koordinasi,
rapat kerja teknis dan bimbingan teknis, sekretariat juga mendukung dengan memfasilitasi Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 14
Tahun 2016 yang mana sentra tersebut terdiri dari unsur Pengawas Pemilu, unsur Kepolisian, dan
unsur Kejaksaan. Di Bengkulu Kantor Sentra Gakkumdu ditempatkan di Jl. Rafflesia Kelurahan
Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
5. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL dan PPLN, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu juga
membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Bawaslu
Provinsi seperti pengelolaan website Bawaslu (www.bawaslu-bengkuluprov.go.id);
6. Untuk mendukung kualitas para pejabat struktural di lingkungan Bawaslu Provinsi, sekretariat
mendorong pejabat eselon III dan eselon IV untuk mengikuti Diklat Pimpinan (DiklatPim) yang
dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang
sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Pendidikan dan pelatihan ini merupakan salah satu
syarat yang harus dipenuhi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan.
Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu berupaya meningkatkan dan memaksimalkan Perannya
untuk mensuport dan mendukung dari tugas dan Fungsi Bawaslu untuk Mensukseskan Pengawasan
dan Pemilihan di Provinsi Bengkulu.
BAB II
PENGAWASAN DAN
PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU
A. Pengawasan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 serta Pemilihan
Gubernur, Bupati Tahun 2015
Kerja pengawasan lembaga Bawaslu menjadi tolak ukur sukses atau tidaknya
penyelenggaraan Pemilu. Mulai dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,
Panwascam dan PPL harus bisa memastikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pemilu,
sehingga Pemilu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan azas pemilu luber dan jurdil.
Bawaslu Bengkulu tidak hanya berfokus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan saja, namun juga mengawasi penyelenggara pemilu dan peserta pemilu.
Sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) UU 15 Tahun 2011 dijelaskan bahwa „‟Bawaslu bertugas
mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran
untuk terwujudnya pemilu yang demokratis„‟. Dilihat dari rumusan pasal tersebut, dapat
disimpukan ada dua strategi yang dijalankan oleh Bawaslu dalam mengawasi proses pemilu,
pertama melakukan pencegahan dan kedua penindakan pelanggaran. Strategi pencegahan
dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang sudah dipetakan
sebelumnya terhadap potensi atau indikasi awal terjadinya pelanggaran.
Strategi pencegahan tersebut dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama
kelembagaan, mendorong sinergi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu,
mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemilu, sosialisasi dan
pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan
untuk melakukan upaya pencegahan seperti pemetaan potensi pelanggaran, menentukan fokus
pengawasan, penyusunan rencana kerja pengawasan dan evaluasi.
Terhadap pelaksanaan Pemilu di Provinsi Bengkulu, mulai dari Pemilu Legislatif dan Pemilu
Presiden Tahun 2014 serta Pemilihan Gubernur, Bupati Tahun 2015, Bawaslu Bengkulu telah
melakukan beberapa kerja-kerja Pengawasan. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh
Bawaslu Bengkulu dalam rangka memaksimalkan kerja Pengawasan adalah sebagai berikut :
1. Menjalin Kerja sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil dan Perguruan Tinggi
Dalam melakukan kerja pengawasan, Bawaslu melibatkan organisasi kemasyarakatan dan
perguruan Tinggi untuk menjadi mitra seperti : Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, IAIN,
Universitas Bengkulu, Universitas Dehasen, Universitas Hazairin, dan Universitas
Muhammadiyah;
2. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu RI, KPU Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. Rapat Stakeholder Pengawasan Pemilu legislatif dengan instansi daerah, untuk
memaksimalkan persiapan pelaksanaan Pemilu legislatif;
4. Rapat Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dalam menghadapi pelanggaran;
5. Melakukan supervisi ke Panwaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan pengawasan berjalan
sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Membentuk gerakan sejuta relawan pengawas pemilu di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Gerakan sejuta relawan ini yang membantu tugas-tugas pengawasan, terdiri
dari mahasiswa, OMS, Pelajar dan Masyarakat Umum;
7. Sosialisasi kepada pemilih pemula, untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, berupa
kegiatan Bawaslu goes to school yang diadakan di SMAN 2 Kota Bengkulu, SMAN 1 Talang
Empat Bengkulu Tengah, SMAN 4 Kota Bengkulu, dan SMAN 5 Kota Bengkulu;
8. Melaksanakan diskusi tematik dengan beberapa perguruan tinggi dan media massa tentang
kepemiluan yang dikemas dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yakni FGD di Harian
Rakyat Bengkulu, Harian Bengkulu Ekspres, Harian Radar Bengkulu, FGD di Universitas
Dehasen, Universitas Hazairin, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Bengkulu,
Institut Agama Islam Negeri dan terakhir FDG di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia
Bengkulu;
9. Menjalin kerjasama untuk pengawasan Partisipatif dengan Universitas Bengkulu dan
Universitas Dehasen. Kerjasama ini menyepakati terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015, pihak kampus menyediakan SDM
mahasiswa yang akan melakukan pengawasan partisipatif, sedangkan Bawaslu Provinsi
Bengkulu memberikan materi kepada mahasiswa-mahasiswi yang akan melakukan
pengawasan partisipatif, dan memberikan tanda pengenal serta sertifikat. Untuk anggaran
dibebankan kepada instansi masing-masing.
1. PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN
PEMILIHAN GUBERNUR
a. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye dan Dana Kampanye,
Pengadaan dan Distribusi Logistik, Pemungutan dan Penghitungan Suara serta
Rekapitulasi serta Penetapan Hasil Perolehan Suara
Pengawasan terhadap Penyusunan Daftar Pemilih, Kampanye dan Dana Kampanye,
Pengadaan dan Distribusi Logistik, Pemungutan dan Penghitungan Suara serta
Rekapitulasi serta Penetapan Hasil Perolehan Suara dalam Pemilu Legislatif, Pemilu
Presiden dan Pemilihan Gubernur tidak ada yang jauh berbeda proses pengawasan serta
model pengawasannya. Bawaslu Bengkulu memastikan setiap tahapan yang dilaksanakan
KPU pada setiap kegiatan Pemilu agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Bawaslu Bengkulu memerintahkan jajaran dibawahnya secara penuh
melakukan pengawasan dalam setiap tahapan-tahapan diatas.
Penyusunan Daftar Pemilih
Penyusunan daftar pemilih dimulai dengan diserahkannya Daftar Penduduk Potensial
Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu ke KPU Provinsi Bengkulu. Data
DP4 tersebut kemudian diolah untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih
Sementara (DPS). Setelah DPS disusun, kemudian dilakukan verifikasi oleh pantarlih
untuk kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
DPSHP yang telah diverifikasi oleh pantarlih ditetapkan oleh KPU Provinsi Bengkulu sesuai
tingkatannya dalam pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta pemilu dan pengawas
pemilu sesuai tingkatannya. Untuk mengakomodasi pemilih yang tidak terdapat di dalam
DPT untuk Pemilu Legislatif 2014, KPU menetapkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan jika
masih ada pemilih yang belum masuk di dalam DPK maka akan diakomodir dalam DPKtb.
Dalam penyusunan daftar pemilih baik untuk Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan
Pemilihan Gubernur, Bawaslu Bengkulu melakukan pengawasan melekat pada setiap
pleno terbuka penetapan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu.
Dalam setiap pleno terbuka penetapan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi
Bengkulu, Bawaslu selalu memberikan masukan dan saran tentang perbaikan
penyusunan daftar pemilih. Pada saat menghadiri pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu telah
memegang rekap pengawasan pleno di tingkat kabupaten/kota dan memastikan tidak
terdapat perubahan data dari pleno kabupaten ke pleno provinsi.
Kampanye dan Dana Kampanye
Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik yang dapat dilakukan
melalui:
1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap muka
3. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum
4. Pemasangan alat peraga di tempat umum
5. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik
6. Rapat umum
7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Dalam tahapan ini, disamping melakukan pengawasan Bawaslu Bengkulu juga
melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kampanye yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan melalui media cetak. Bawaslu Bengkulu bersama-sama dengan
Panwaslu dan Satpol PP melakukan penertiban alat peraga kampanye yang diletakkan
atau dipasang bukan pada zonanya. Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan
terhadap setiap kampanye dimulai dengan mengingatkan KPU Provinsi Bengkulu untuk
menetapkan lokasi kampanye peserta pemilu. Bawaslu Bengkulu melakukan pengawasan
terhadap pertemuan terbatas dan pertemuan terbuka yang dilakukan oleh peserta
pemilu, melakukan pengawasan terhadap media masa dan elektronik mengenai blocking
segmen dan durasi yang melebihi waktu yang telah ditentukan, pengawasan terhadap
baliho dan spanduk yang menyalahi aturan.
Pengawasan sumbangan dana kampanye partai politik, mulai dari penyerahan
sumbangan dana kampanye, dilanjutkan dengan mengawasi Kantor Akuntan Publik,
diawasi oleh Bawaslu Bengkulu. Pengawasan terhadap sumbangan dana kampanye bakal
calon Anggota DPD, Bawaslu Provinsi Bengkulu mengawasi tahapan sumbangan dana
kampanye saja, sedangkan pengawasan terhadap Kantor Akuntan Publik yang mengudit
dana kampanye calon DPD dilakukan oleh Bawaslu RI. Proses ini juag dilakukan oleh
Bawaslu Bengkulu pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilihan Gubernur, namun
untuk Pemilu Presiden Bawaslu hanya mengawasi kegiatan kampanye saja sedangkan
pengawasan audit dana kampanye dilakukan oleh Bawaslu RI.
Pengadaan dan Distribusi Logistik
Terhadap logistik Pemilu Legislatif, Bawaslu Provinsi Bengkulu juga melakukan
pengawasan dan pengecekan di gudang logistik KPU Provinsi Bengkulu sebelum logistik
tersebut di distribusikan ke 4285 TPS yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di Provinsi
Bengkulu. Pengadaan logistik Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dilakukan oleh KPU RI
dan distribusinya diserahkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu
memastikan distribusinya berjalan dengan baik. Sementara pengadaan logistik Pemilihan
Gubernur dilakukan oleh KPU Provinsi.
Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi serta Penetapan
Hasil Perolehan Suara
Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan melekat terhadap setiap proses
pemungutan dan penghitungan suara. Setiap rekapitulasi suara diawasai secara
berjenjang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahapan ini pengawasan
dilakukan secara bertingkat sesuai dengan tahapan dan rekap hasil pengawasan yang di
serahkan secara berjenjang ditingkatan KPU. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak
ada suara yang berkurang ataupun tertukar sehingga tidak ada peserta pemilu yang
merasa dirugikan.
b. Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan untuk Anggota
DPRD Provinsi pada Pemilu Legislatif Tahun 2014
Pada Pemilu 2014, DPRD Provinsi Bengkulu memiliki 45 kursi yang diperebutkan oleh
calon anggota legislatif. Jumlah kursi tersebut dibagi kedalam delapan dapil yang setiap
dapil memiliki jumlah kursi yang berbeda-beda. Setiap dapil mewakil wilayah
Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, hanya beberapa Kabupatan yang bergabung
bersama menjadi satu dapil dikarenakan jumlah penduduk yang belum mencukupi untuk
dibuat menjadi dapil tersendiri. Terhadap penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan
ini, Bawaslu Bengkulu memastikan pembagian dapil sesuai dengan jumlah penduduk dan
jumlah kursi yang dibagi ke dalam dapil juga sesuai dengan komposisi jumlah penduduk
di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota. Adapun rincian dapil dan jumlah kursi untuk
DPRD Provinsi adalah sebagai berikut :
Tabel 4. Penetapan Dapil DPRD Provinsi Bengkulu pada Pemilu Legislatif 2014
No Daerah Kabupaten/Kota DPT Jumlah Jumlah
Pemilihan Kursi TPS
1 Dapil I Kota Bengkulu 247.230 8 Kursi 677
2 Dapil II Bengkulu Utara 199.511 9 Kursi 705
Bengkulu Tengah 76.202 269
3 Dapil III Mukomuko 119.095 4 Kursi 388
4 Dapil IV Rejang Lebong 195.729 8 Kursi 554
Lebong 77.096 226
5 Dapil V Kepahiang 107.888 4 Kursi 294
6 Dapil VI Bengkulu Selatan 113.243 7 Kursi 384
Kaur 87.268 326
7 Dapil VII Seluma 135.249 5 Kursi 462
Total 1.358.511 45 kursi 4285
Sumber data : Divisi Pengawasan
Pada rapat koordinasi dan konsultasi publik terkait rancangan usulan daerah
pemilihan, alokasi kursi dan pemetaan digital dapil di provinsi Bengkulu, terdapat usulan
untuk Dapil VI (Bengkulu Selatan dan Kaur) agar dipisah menjadi dapil tersendiri. Namun
usulan ini mendapatkan tanggapan yang beragam dari peserta rakor dan pada akhirnya
setelah mendapatkan pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak termasuk dari
Bawaslu Bengkulu, maka Dapil VI tetap seperti semula yang merupakan gabungan dari
Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur.
c. Pengawasan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
Fokus pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Bengkulu adalah memastikan
kesesuaian terhadap jumlah susunan kepengurusan parpol, keterwakilan kuota 30%
perempuan dalam susunan kepengurusan, domisili kantor tetap dan dokumen yang sah
terkait status kantor, jumlah dan susunan pengurus 100% di tingkat provinsi, 75%
jumlah pengurus di tingkat kabupaten/kota dan 50% jumlah pengurus di tingkat
kecamatan, keberadaan PNS, TNI/Polri di struktur kepengurusan partai, dan fungsionaris
partai politik peserta pemilu yang rangkap jabatan.
Pada tahapan penetapan partai politik peserta pemilu Bawaslu Bengkulu telah
melaksanakan pengawasan sebagai berikut:
a) Sosialisasi pengawasan verifikasi faktual partai politik melalui media cetak dan
elektronik serta pemasangan spanduk sosialisasi;
b) Melakukan bimbingan teknis pengawasan verifikasi faktual terhadap petugas verifikasi
di tingkat kabupaten/kota;
c) Apel siaga pengawasan, sebagai bentuk sosialisasi petugas pengawasan yang siap
melaksanakan pengawasan, sebagai bentuk strategi pencegahan terjadinya
pelanggaran pemilu;
d) Melakukan kampanye pentingnya pengawasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat
dalam tahap verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu di tingkat Provinsi
Bengkulu;
e) Melakukan publikasi terkait pengawasan yang akan dan sedang dilakukan oleh
pengawas pemilu;
f) Membuat posko pengaduan verifikasi partai politik peserta pemilu di tingkat Provinsi
Bengkulu;
g) Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu mengenai mekanisme
pengawasan melekat yang akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Mitra
Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu, dan akses data yang diperlukan oleh pengawas
seperti jadual verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu. Verifikasi faktual
tahap pertama dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari pada tanggal 31 Oktober-6
November 2012;
h) Melakukan koordinasi dan sosialisasi aturan pengawasan dengan seluruh calon partai
politik tingkat Provinsi;
i) Melakukan pengawasan melekat terhadap proses verifikasi faktual kepengurusan dan
domisili partai politik dengan menurunkan tim pengawasan. Dalam pengawasan
verifikasi faktual secara melekat ini Mitra Pengawas Pemilu dan Bawaslu Provinsi
Bengkulu saling bersinergi dan membentuk 2 (dua) tim mengikuti pembagian tim
yang telah dibuat oleh KPU Provinsi Bengkulu;
j) Melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan audit terkait kebenaran dokumen kelengkapan
persyaratan partai politik secara faktual di tingkat provinsi Bengkulu;
k) Memperoleh salinan berita acara hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta
pemilu dari KPU Provinsi Bengkulu Dalam hal ini KPU Provinsi Bengkulu memberikan
tembusan berita acara hasil pleno KPU Provinsi Bengkulu tentang verifikasi faktual
yang telah dilaksanakan dan selanjutnya dianalisa oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dan
Mitra Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu terhadap hasil pleno tersebut. Untuk
Provinsi Bengkulu partai politik yang memenuhi syarat pada tahap awal verifikasi ada
2 (dua) partai politik peserta pemilu yaitu Hanura dan PKS, sedangkan 12 parpol
masih mengikuti verifikasi perbaikan yang dilaksanakan pada tanggal 19-23 November
2012;
l) Membuat laporan pengawasan melekat secara harian dan periodik terkait pelaksanaan
verifikasi faktual parpol peserta pemilu di tingkat Provinsi;
m) Melakukan koordinasi dan supervisi kepada panwaslu Kabupaten/Kota serta Mitra
Pengawas Pemilu terkait pengawasan verifikasi faktual di tingkat kabupaten/kota;
n) Melakukan analisa, penilaian dan pengiriman data dokumen hasil pengawasan
verifikasi faktual yang dilakukan KPU kepada Bawaslu Provinsi;
o) Melakukan pengawasan terhadap perbaikan persyaratan partai politik yang dinyatakan
belum memenuhi syarat verifikasi faktual;
p) Memperoleh salinan berita acara hasil pleno tentang hasil verifikasi perbaikan oleh
Mitra Pengawas Pemilu dan melakukan kajian dalam perspektif pengawasan terhadap
hasil berita acara pleno sebagaimana dimaksud;
q) Mempublikasikan penilaian hasil pengawasan verifikasi faktual partai politik calon
peserta pemilu di tingkat Provinsi Bengkulu;
Hasil pengawasan terhadap verifikasi faktual terhadap penetapan partai politik calon
peserta pemilu yaitu: Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Tahap Pertama dilakukan
terhadap 15 (lima belas) Parpol, dari hasil pengawasan verifikasi faktual hanya 2 (dua)
partai politik yang telah memenuhi syarat yaitu PKS dan Partai Hanura, sedangkan 13
(tiga Belas) parpol harus mengikuti verifikasi perbaikan dengan catatan partai yang
belum memenuhi persyaratan:
a) Kepengurusan
Untuk kepengurusan ada beberapa partai politik yang harus melakukan perbaikan
adalah PKPI, PKBIB, PPRN, dan Partai Golkar
b) Kepengurusan partai politik yang masih belum memenuhi syarat sebesar 26, 7%.
c) Pemenuhan 30% kuota perempuan
Dalam verifikasi faktual partai politik yang belum memenuhi kuota 30% perempuan
yaitu Partai Gerindra, PKBIB, PKB, PPN, PPP, PPRN, PKPI, PDIP, PAN, PBB, Partai
Golkar dan PDP. Dari gambaran ini, 80% parpol masih belum dapat memenuhi kuota
30% perempuan karena pada saat diverifikasi kader dimaksud tidak hadir.
d) Status/dokumen kantor
Partai politik yang status atau dokumen kantornya belum memenuhi syarat sebanyak
40%, partai tersebut adalah Partai Gerindra, PKB, PKBIB, PPP, PPRN dan Partai
Nasdem. Dari keseluruhan partai politik yang telah diverifikasi secara faktual yang
telah memenuhi persyaratan sebanyak 13,3%.
e) Hasil Pengawasan Verifikasi perbaikan
Verifikasi perbaikan diikuti oleh 15 (lima belas) parpol, hasil pengawasan terhadap
perbaikan verifikasi faktual yang dilakukan oleh partai politik, banyak partai yang
telah melakukan perbaikan terhadap kekurangan pada saat verifikasi tahap pertama.
Masih terdapat partai politik yang masih belum memenuhi syarat/TMS, adapun partai
politik tersebut adalah: Partai Demokrat dari 34 (tiga puluh empat) pengurus parpol
hanya 22 (dua puluh dua) orang yang bisa diverifikasi faktual, Partai Golkar dari 14
(empat belas) pengurus parpol hanya 12 (dua belas) yang bisa diverifikasi faktual,
PKBIB tidak bisa memenuhi kuota 30% pengurus perempuan dan dokumen dari KPU
Provinsi Bengkulu tidak ada, PKB belum dapat menunjukkan dokumen kepemilikan
kantor. Dari hasil verifikasi perbaikan masih ada 25% partai politik yang belum
memenuhi syarat dalam mengikuti proses verifikasi faktual dimaksud.
f) Hasil Pleno KPU Provinsi Bengkulu
Dari hasil pleno perbaikan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu ada 15 (lima
belas) partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu tahun
2014.
d. Pengawasan Penetapan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD
Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan terhadap pencalonan anggota DPR,
DPD dan DPRD serta melakukan supervisi ke Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi
tahapan verifikasi terhadap bakal calon. Untuk calon DPR dan DPD ditetapkan oleh KPU
RI, sedangkan untuk calon DPRD Provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Terhadap penetapan ini, ada
beberapa calon DPRD Provinsi dan Calon DPRD Kabupaten/Kota yang mengajukan
sengketa ke Bawaslu Bengkulu karena tidak ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Atas
permohonan sengketa tersebut, Bawaslu Bengkulu ada yang mengabulkan permohonan
dan ada yang menolak permohonan tersebut. Sementara untuk calon DPR dan DPD yang
tidak ditetapkan oleh KPU RI, mekenismenya diselesaikan oleh Bawaslu RI dan untuk
Bengkulu salah satu bakal calon anggota DPD tidak ditetapkan oleh KPU RI atas nama
Syaiful Anwar Bachsin.
e. Pengawasan Penetapan Perolehan Kursi
Bawaslu Bengkulu melakukan pengawasan pada proses penetapan hasil Pemilu yang
dilakukan terhadap: Proses penetapan perolehan suara partai politik serta perolehan
suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Proses penetapan
BPP, Proses penetapan perolehan kursi dan Proses penetapan calon terpilih. Selain itu
Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penetapan
calon terpilih anggota DPRD Provinsi Bengkulu dengan cara memastikan:
a) Penetapan calon terpilih anggota DPRD Provinsi Bengkulu, didasarkan atas peraih
suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh tiap calon
anggota DPRD Provinsi sesuai perolehan kursi partai politik peserta Pemilu pada
daerah pemilihan yang bersangkutan
b) Proses penetapan dilakukan melalui mekanisme rapat pleno KPU.
Melalui hasil rekap data yang diperoleh dari kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi Bengkulu
membuat simulasi calon terpilih. Bahan rekap simulasi ini menjadi pegangan bagi Bawaslu
provinsi Bengkulu ketika menghadiri rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi. Bawaslu
Provinsi Bengkulu mengawasi penetapan perolehan kursi agar tidak ada satupun peserta
pemilu yang merasa dirugikan oleh pihak-pihak lainnya.
2. KOMPOSISI PEROLEHAN KURSI DPRD PROVINSI, DPR RI DAN DPD RI PADA
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014
a. DPRD Provinsi
DPRD Provinsi Bengkulu memiliki jumlah kursi sebanyak 45 (empat Puluh lima) kursi yang
diperebutkan di 7 Dapil. Pada Pemilu 2014, PDIP memperoleh kursi terbanyak, yaitu 7
(tujuh) kursi, kemudian disusul Gerindra memperoleh 5 kursi dan Golkar 5 kursi.
Sementara untuk partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit yakni 1 kursi adalah
Partai PKPI, sedangkan Partai Bulan Bintang tidak memperoleh kursi sama sekali di DPRD
Provinsi.
Tabel 5. Perolehan Kursi dan Perolehan Suara DPRD Provinsi Bengkulu
NO PARTAI POLITIK PEROLEHAN KURSI PEROLEHAN SUARA SAH
1 Gerindra 5 128.040
2 PDI Perjuangan 7 116.896
3 Golkar 5 99.271
4 Nasdem 4 97.458
5 Demokrat 6 95.159
6 PAN 5 89.867
7 PKB 4 83.382
8 Hanura 2 73.321
9 PKS 3 72.769
10 PPP 3 68.921
11 Partai Bulan Bintang 0 33.022
12 PKP Indonesia 1 31.418
b. DPR RI
Jumlah penduduk yang kurang dari dua juta jiwa menyebabkan jatah perolehan kursi
untuk DPR RI dari dapil Bengkulu hanya 4 (empat) kursi, dan hanya terdapat satu
daerah pemilihan. Partai yang menempatkan wakilnya di DPR RI pada pemilihan
legislatif Tahun 2014 adalah: PDIP yang diwakili oleh Elva Hartati, Partai GERINDRA
yang diwakili oleh Susi Marleny Bachsin, PAN yang diwakili oleh Dewi Coryati, dan
Partai NASDEM yang diwakili oleh Patrice Rio Capela kemudian di PAW oleh Anarulita
Muhtar. Saat ini semua perwakilan DPR RI dari Provinsi Bengkulu adalah perempuan.
Tabel 6. Perolehan Suara Partai Politik untuk DPR RI Dapil Bengkulu
NO NAMA CALON TERPILIH PARTAI POLITIK JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1 Hj. Dewi Coryati, M.Si Partai Amanat Nasional 42.490
2 Susi Marleny Bachsin, SE.,MM Partai GERINDRA 33.304
3 Hj. Elva Hartati, S.IP, MM Partai PDIP 30.298
4 Dr. Anarulita Muchtar Partai Nasdem 10.956
c. DPD RI
Jumlah calon senator yang berminat untuk mendaftar menjadi anggota DPD dari
Provinsi Bengkulu sebanyak 20 calon. Setiap Provinsi mendapatkan jatah sebanyak 4
(empat) orang untuk mewakili daerahnya sebagai anggota DPD. Adapun perwakilan
DPD dari Provinsi Bengkulu berdasarkan jumlah suara terbanyak adalah Ahmad
Kanedi, Eni Khairani, Riri Damayanti, dan Mohammad Saleh.
Tabel 7. Perolehan Suara Calon Perseorangan DPD RI Dapil Bengkulu
No Nama Jumlah Perolehan Suara
1 H. Ahmad Kanedi, SH., MH 150.074
2 Dra. Hj. Eni Khairani, M. Si 108.521
3 Riri Damayanti 87.541
4 H. Mohammad Saleh, SE 74.275
5 Dinmar, S.Kom 64.460
6 Dip.Ing. H. Bambang P. Soeroso 63.561
7 Iqbal Bastari, S.Pd 42.904
8 Ir. Ahmad Hamim Wicaksono, M.Sc 38.912
9 Muspani, SH 37.319
10 Yuan Rasugi Sang, S.Sos., MH 34.443
11 Dr. Ir. H. Ruslan Wijaya, SE.,M.A.P 30.960
12 Drs. H. Salamun Haris M,M.Si 29.479
13 Ir. Babulhairien A.B 26.120
14 Cupli Risman, S.Sos 23.938
15 Eri Yanto 19.364
16 Dr. Rahimullah, SH., M.Si 18.919
17 Muhammad Kosim 18.666
18 Djatmiko 16.968
19 Radianto Star, ST 5.676
20 Syaiful Anwar Bachsin 3.508
3. REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
Pasangan calon nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla menang di delapan
kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten
Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara,
Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Lebong. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1
Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menang di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Rejang
Lebong dan Kabupaten Kepahiang.
Tabel 8. Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden Di Provinsi Bengkulu
No. Nama Pasangan Calon Jumlah Suara Presentase Suara Presentase Pemilih Suara
Sah Sah Sah Dengan DPT
1 Prabowo Subianto 433.173 45% 31%
Hatta Rajasa
2 Joko Widodo 523.669 55% 38%
Jusuf Kalla
4. PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU TAHUN
2015
Bengkulu juga melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan 8
(delapan) Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2015. Kabupaten yang melaksanakan
pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 adalah: Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur,
Bengkulu Utara, Mukomuko, Kepahiang, Rejang Lebong dan Lebong. Pada pelaksanaan
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ini, Bawaslu Bengkulu memiliki kurang lebih 4.000
personil yang berjenjang dari Bawaslu Provinsi sampai ketingkatan Pengawas TPS yang
tersebar di 9 kabupaten/Kota.
Tabel 9. Kekuatan Aparat Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2015
Kabupaten Sekretariat Sekretariat Pengawas
TPS
NO /Kota/ Provinsi Komisioner Bawaslu/ Panwascam Panwascam PPL
Panwas
1 Kota 3 10 27 5 67 515
2 Seluma 3 10 42 5 202 264
3 Bengkulu Selatan 3 10 33 5 158 323
4 Kaur 3 10 42 5 186 115
5 Bengkulu Tengah 3 10 30 5 143 117
6 Bengkulu Utara 3 10 51 5 220 506
7 Mukomuko 3 10 45 5 148 229
8 Kepahiang 3 10 24 5 117 272
9 Rejang Lebong 3 10 45 5 156 504
10 Lebong 3 10 36 5 104 133
11 Provinsi 3 39 - - --
JUMLAH 33 69 375 50 1.501 2.978
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu diikuti oleh 2 (dua) pasangan
calon yang berasal dari partai politik. Pasangan nomor urut satu Dr. H. Ridwan Mukti, M.H
dan Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M, diusung oleh gabungan Partai Hanura, Partai Nasdem,
PKPI, PPP, Golkar dan PKB, dan Pasangan nomor urut dua Sultan B Najamudin dan Mujiono
diusung oleh koalisi dua partai politik yaitu partai Demokrat dan PDI-P. Berdasarkan Surat
Keputusan KPU Provinsi Bengkulu nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu
Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015, ditetapkan pemenang pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu adalah pasangan nomor urut satu atas nama Dr. H.
Ridwan Mukti, M.H dan Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M dengan jumlah perolehan suara sah
sebanyak 517.190 suara.
Tabel 10. Perolehan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu
No Nama Pasangan Calon Jumlah Suara Persentase Persentase Pemilih
Sah Suara Sah Suara Sah Dengan
DPT
1 Dr. H. Ridwan Mukti, MH dan 517.190 57% 36%
Dr. H. Rohidin Mersyah, MM
2 Sultan B.Najamudin 384.339 43% 24%
dan Mujiono
5. PELANTIKAN CALON TERPILIH
Bawaslu Bengkulu juga memastikan proses pelantikan calon-calon terpilih baik calon
terpilih DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan Pemenang Pemilihan Gubernur. Sementara
pelantikan DPR RI, DPD RI dan Presiden-Wakil Presiden terpilih adalah wewenang dari
Bawaslu RI. Untuk calon terpilih DPRD Provinsi, setelah ditetapkan dalam rapat pleno KPU
tentang penetapan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Bengkulu maka sesuai tahapan,
pelantikan calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan pengambilan sumpah janji anggota
DPRD terpilih dilaksanakan pada tanggal 1 September 2014 bertempat di ruang Paripurna
Gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Jumlah anggota DPRD yang dilantik sebanyak 45 (empat
puluh lima) orang. Pada tahapan ini tetap dilakukan pengawasan dengan bentuk pengawasan
memastikan nama-nama calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu terpilih yang tetapkan dalam
pleno sama dengan yang dilantik.
Dinamika dan Permasalahan Pengawasan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan
Pemilihan Gubernur 2015
a. Konsistensi Kabupaten/Kota dalam mengirim perencanaan Pegawasan menjadi kendala
ketika mengukur konsistensi perencanaan dengan realitas pengawasan yang dilakukan
oleh panwas Kabupaten/Kota.
b. Diluar Perencanaan yang telah ditentukan tetap ada pelaksanaan pengawasan yang
dilakukan oleh Bawaslu dan Panwas Kabupaten/Kota.
c. Alat kerja yang dibuat oleh Bawaslu Republik Indonesia menjadi panduan dan Alat ukur
dalam melakukan Pengawasan Setiap tahapan. Sistem rekapitulasi yang masih manual
menjadi kendala dalam melakukan rekapitulasi pengawasan yang berdasarkan alat
kerja.
d. Validitas data pemilih harus mengedepankan hasil faktual pemutakhiran data, karena di
2 (dua) kasus Kabupaten Lebong dan Kabupaten Mukomuko, sidalih yang di gunakan
KPU menjadi latar belakang tidak terentrinya secara benar hasil Faktual, pemutakhiran
data yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran di lapangan
B. Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 Serta
Pemilihan Gubernur, Bupati Tahun 2015
Dalam melaksanakan perannya sebagai Lembaga di tingkat provinsi yang mengawasi proses
pemilu/pemilihan baik itu mengawasi Penyelenggara Pemilu atau Peserta Pemilu, Bawaslu
Provinsi Bengkulu tidak bisa lepas dari aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk proses
pemilu/pemilihan. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilihan,
Undang-Undang Penyelenggara Pemilu serta aturan turunannya seperti Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), juga
aturan-aturan lainnya yang berhubungan dengan kepemiluan. Jadi, suka tidak suka, siap tidak
siap Bawaslu Provinsi harus memahami aturan-aturan tersebut agar dalam menjalankan tugas
dan fungsinya tetap dalam koridor kewenangan yang ada dan tidak melewati batas-batas
kewenangan yang telah diberikan.
Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu
dan Undang-Undang tentang Pemilu dan/atau Pemilihan yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan
kewenangan Bawaslu Provinsi, yaitu mengawasi pelaksanaan pemilu/pemilihan di wilayah
provinsi, menerima dan menindaklanjuti setiap laporan atau temuan dalam proses
penyelenggaraan pemilu/pemilihan serta meneruskan hasil dari penindakan laporan atau temuan
tersebut kepada Instansi yang berwenang. Bawaslu Provinsi Bengkulu, khususnya Divisi
Penindakan Pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan amanat tersebut telah melakukan
berbagai cara-cara dan upaya yang dituangkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu antara
lain adalah melakukan Rapat Koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan
jajarannya sebagai Penyelenggara Pemilu, Rapat Koordinasi bersama Kepolisian dan Kejaksaan di
Bengkulu sebagai Instansi yang secara bersama-sama menangani laporan atau temuan yang
berhubungan dengan dugaan tindak pidana pemilu/pemilihan, serta Rapat Koordinasi, Rapat
Kerja Teknis dan Bimbingan teknis kepada jajaran Pengawas Pemilu dibawahnya termasuk
Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan.
Rapat-Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dan dikoordinatori
oleh Divisi Penindakan Pelanggaran tersebut dilakukan dengan beberapa tujuan utama yaitu,
Pertama, dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi dengan sesama Penyelenggara Pemilu
diharapkan agar terciptanya pemahaman yang sama dalam memahami aturan-aturan main dalam
penyelenggaraan pemilu/pemilihan sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi benturan
persepsi dalam memahami aturan, yang bisa mengakibatkan salah dalam mengambil
keputusan/kebijakan penting dalam setiap proses tahapan pemilu/pemilihan. Kedua, tujuan dari
dilakukannya Rapat Koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan di Bengkulu adalah agar terjalin
kerjasama dan terciptanya sinergitas antara Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam
menghadapi dan menangani kasus-kasus yang berhubungan dugaan tindak pidana
pemilu/pemilihan, karena tindak pidana pemilu/pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan
khusus dan terjadi pada saat tahapan pemilu/pemilihan, sehingga dalam proses penanganannya
juga dilakukan secara khusus sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang
Pemilu/Pemilihan dan turunannya. Tujuan yang ketiga, yaitu dengan dilaksanakannya Rapat
Koordinasi, Rapat Kerja Teknis dan Bimbingan Teknis kepada jajaran Pengawas Pemilu di
tingkatan Kabupaten/Kota dan Kecamatan selain untuk selalu menjalin koordinasi juga untuk
memberikan petunjuk, arahan dan motivasi dalam melakukan kerja-kerja pengawasan di tingkat
Kabupaten/Kota khususnya untuk bidang penindakan pelanggaran yang tetap berlandaskan pada
aturan-aturan yang berkaitan dengan Pengawasan Pemilu/Pemilihan.
Selain dari beberapa kegiatan eksternal seperti yang disebutkan di atas, bidang penindakan
pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu juga melakukan beberapa kegiatan internal seperti
melakukan rapat-rapat bersama antara Pimpinan dan Kesekretariatan setiap ada aturan atau
perubahan baru dari aturan-aturan mengenai pengawasan pemilu/pemilihan, mempelajari dan
berkomunikasi secara kontinyu terkait aturan-aturan tersebut agar dalam pelaksanaannya tidak
terjadi miss komunikasi yang bisa menimbulkan akibat yang buruk bagi Kelembagaan Bawaslu
Provinsi Bengkulu.
Penanganan Pelanggaran Pemilu di Bawaslu Bengkulu
Proses penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Bengkulu berasal dari dua sumber, yaitu
temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu. Temuan dugaan pelanggaran merupakan hasil
pengawasan dari pengawas pemilu yang pada saat pelaksanaan pengawasan pemilu ditemukan
dugaan pelanggaran dan diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran untuk
ditindaklanjuti. Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan langsung dari Warga Negara
Indonesia yang mempunyai hak pilh, Peserta Pemilu dan/atau Pemantau Pemilu, yang
melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemilu berlangsung kepada
pengawas pemilu.
Hasil dari proses penanganan pelanggaran tersebut adalah pelanggaran administrasi pemilu,
pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran kode etik pemilu, pelanggaran lainnya atau sengketa
pemilu. Untuk penerusannya, pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU, pelanggaran pidana
pemilu diteruskan ke pihak kepolisian, pelanggaran kode etik diteruskan ke Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP), pelanggaran lainnya diteruskan kepada instansi yang berwenang
dan bukan pelanggaran tidak diteruskan serta sengketa pemilu diselesaikan di pengawas pemilu.
Selain itu, Pengawas Pemilu khususnya Bawaslu Provinsi Bengkulu juga berwenang
menangani Sengketa Pemilu/Pemilihan, yaitu sengketa yang muncul akibat dikeluarkannya
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan terjadi antara sesama peserta pemilu atau terjadi
antara penyelenggara pemilu (KPU) dengan peserta Pemilu. Sengketa Pemilu tersebut selain bisa
berasal dari temuan atau laporan dugaan pelanggaran juga bisa berasal dari permohonan
langsung pihak yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan KPU.
Data dan Gambaran Penanganan Pelanggaran Pemilu se-Provinsi Bengkulu
1. Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
Pemilu yang juga dikenal sebagai Pemilu legislatif pada rentang waktu ini bisa dikatakan
sebagai tugas pertama Bawaslu Provinsi Bengkulu setelah dilantik pada Tahun 2012, beserta
jajarannya dalam tugas-tugas dan kerja-kerja pengawasan. Pada Pemilu ini Bawaslu Provinsi
Bengkulu menandai awal tugasnya dengan ikut serta dalam melakukan verifikasi Partai Politik
yang akan menjadi Peserta Pemilu di Provinsi Bengkulu. Seiring dengan berjalannya waktu, di
Tahun 2013-2014 Bawaslu Provinsi Bengkulu dan jajarannya juga melakukan proses
Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu seperti yang ditunjukkan pada Tabel berikut:
Tabel 11. Data Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014
No Jenis Pelanggaran Jumlah
1 Pelanggaran Administrasi Pemilu 552
2 Pelanggaran Pidana Pemilu 25
3 Pelanggaran Kode Etik Pemilu 18
4 Sengketa Pemilu 12
5 Pelanggaran lainnya/ Bukan Pelanggaran 74
Total 669
Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan untuk Pelanggaran Administrasi yang terjadi di
Provinsi Bengkulu selama proses penyelenggaraan Pemilu sebanyak 552 kasus yang berasal
dari temuan pengawas pemilu atau laporan dari masyarakat. 30 kasus terjadi di Provinsi
Bengkulu, Kota Bengkulu 76 kasus, Kabupaten Kaur 21 kasus, Kabupaten Bengkulu Selatan
146 kasus, Kabupaten Seluma 23 kasus, Kabupaten Bengkulu Tengah 49 kasus, Kabupaten
Kepahiang 17 kasus, Kabupaten Rejang Lebong 56 kasus, Kabupaten Lebong 16 kasus,
Kabupaten Bengkulu Utara 66 kasus dan Kabupaten Mukomuko 52 kasus.
Untuk pelanggaran administrasi semuanya sudah diteruskan ke KPU, karena sebagai
penyelenggara KPU lah yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindak lanjut dari
pelanggaran administrasi tersebut, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu atau KPU dan
jajarannya sendiri. Secara umum untuk pelanggaran administrasi ini banyak didominasi oleh
pelanggaran terkait Alat Peraga Kampanye (APK) dari peserta pemilu.
Untuk pelanggaran pidana pemilu selama tahapan pemilu legislatif berjumlah 25 kasus
dengan 6 kasus sampai pada tingkat pengadilan, dimana 5 mendapat vonis hukuman dan 1
vonis bebas. Kemudian 19 kasus lainnya berhenti pada tingkat kepolisian, kejaksaan atau
berdasarkan hasil pembahasan di sentra Gakkumdu, dengan kendala-kendala seperti Terlapor
tidak bisa ditemukan untuk di kasus di Kabupaten Bengkulu Utara, Kaur, Seluma dan Kota
Bengkulu atau tidak terpenuhinya unsur pidana untuk hampir semua kasus di Provinsi
Bengkulu. Adapun kasus yang sampai di Pengadilan terdiri dari 3 kasus dari Kabupaten
Bengkulu Utara yang mendapat vonis pidana, yaitu 2 kasus keterlibatan Kepala Desa dan
Kepala Puskesmas dalam kampanye peserta pemilu serta 1 kasus tim kampanye salah satu
caleg yang terbukti melakukan pembagian uang. 2 kasus terjadi di Kabupaten Rejang
Lebong, 1 kasus terkait pembagian uang oleh tim kampanye mendapat mendapat vonis
pidana dan 1 kasus pembagian sembako pada saat ada kebakaran yang melibatkan caleg
divonis bebas. Kemudian 1 kasus pidana yang sampai pada tingkat pengadilan terjadi di
kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu terbukti ada satu pemilih yang mencoblos dua kali pada
TPS yang berbeda.
Pelanggaran kode etik pada pemilu legislatif ini berjumlah 18 kasus dan semuanya
diteruskan ke DKPP, dari 18 kasus tersebut 1 kasus yang melibatkan Ketua KPU Kabupaten
Rejang Lebong berakhir dengan pemecatan untuk Ketua KPU tersebut karena dalam
persidangan etik yang bersangkutan terbukti bersalah karena melanggar beberapa azas
penyelenggara pemilu. Untuk kasus lainnya yang melibatkan penyelenggara pemilu, seperti di
Seluma, Bengkulu Selatan, Kepahiang, dan termasuk di Provinsi Bengkulu berakhir dengan
putusan teguran sedang, teguran ringan, pemulihan nama baik atau tidak disidangkan sama
sekali karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang bisa melanjutkan kasus tersebut untuk
disidangkan.
Sengketa Pemilu pada periode waktu ini hanya terjadi di Bawaslu Provinsi Bengkulu,
dengan pembagian 7 kasus Sengketa pada saat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan 5
Kasus Sengketa antar caleg. Dari 7 Kasus sengketa DCT tersebut 1 kasus terjadi kesepakatan
pada saat musyawarah yaitu antata Pemohon Zulyan Orbayani dengan Termohon KPU Kota
Bengkulu, yaitu Pemohon sepakat menerima keputusan Termohon tidak menetapkan
Pemohon dalam DCT. 2 kasus permohonan diterima sebagian antara Pemohon Arafik dan Edi
Mufrodi dengan KPU Privinsi Bengkulu dan KPU Lebong dengan putusan untuk Pemohon
Arafik langsung dimasukkan dalam DCT, sedangkan Pemohon Edi Mufrodi dilakukan verifikasi
kembali dan untuk ditetapkan atau tidak Pemohon dalam DCT berdasarkan hasil verifikasi
tersebut. Kemudian 4 kasus berakhir dengan putusan menolak permohonan pemohon, untuk
Pemohon Lukman Asyik, Ali Berti,dan Sasriponi dengan Termohon ketiganya KPU Provinsi
Bengkulu dan Pemohon Okti Fitriani dengan Termohon KPU Kab. Seluma. 3 kasus dari 4
kasus yang permohonan ditolak tersebut melakukan banding ke PTTUN Medan, untuk
Pemohon Lukman Asyik, Ali Berti dan Okti Fitriani dengan hasil 1 permohonan diterima untuk
Okti Fitriani dan kemudian ditetapkan dalam DCT, dan 2 lainnya ditolak.
Pada sengketa antar caleg dalam satu partai politik berjumlah 5 kasus antara
Pemohon Suhartini dengan Termohon Yanuar Gustiawan di Kota Bengkulu, Pemohon Barli
Halim dengan Termohon Haswat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemohon Abdul Karim
dengan Termohon KPU Kab. Kaur di Kabupaten Kaur, Pemohon A. Salim dengan Termohon
Elmi Supianti di Kabupaten Seluma, dan Pemohon Suarni dengan Termohon Septi Peryadi di
Kabupaten Bengkulu Tengah. Kelima putusan adalah menerima permohonan untuk sebagian,
yaitu melakukan pencermatan kembali pada wilayah yang bermasalah pada sengketa
tersebut.
Untuk kategori pelanggaran lainnya adalah pelanggaran selain dari pelanggaran
administrasi, pidana, kode etik dan sengketa. Misalnya adalah pelanggaran yang melibatkan
oknum PNS tetapi tidak bisa dibuktikan untuk masuk dalam pelanggaran pemilunya maka
hasilnya direkomendasikan ke Pemerintah Daerah atau Instansi oknum PNS tersebut. Atau
yang lainnya adalah ada pelanggaran yang melibatkan media massa tetapi bukan
pelanggaran pemilu maka direkomendasikan kepada Dewan Pers yang merupakan atasan
dari media massa tersebut.
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
Selain pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik dan sengketa
pemilu, selama pelaksanaan Pemilu Legislatif terdapat 7 kasus PHPU (Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum) yang diajukan 7 Parpol berbeda. Tujuh permohonan PHPU yang diajukan 7
parpol itu semuanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Tujuh parpol yang mengajukan PHPU itu adalah;
Partai Demokrat atas nama pemohon Dian A Syakhroza. Pokok permohonan pemohon
adalah adanya sejumlah kecurangan yang dilakukan penyelenggara Pemilu mulai dari
KPPS hingga KPU dalam proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 yang perolehan
suaranya beda tipis dengan Partai Golkar.
Partai Gerindra untuk DPRD Bengkulu Utara Dapil Bengkulu Utara I. Pokok permohonan
pemohon adalah terjadi ketidaksesuaian antara form model C-1 dengan form Model D-1
setelah dilakukan penghitungan ulang di PPS di beberapa wilayah.
PKS untuk DPRD Provinsi Dapil Bengkulu III (Kabupaten Mukomuko). Pokok permohonan
adalah adanya kekacauan dalam proses penghitungan suara, dan adanya kesalahan
perekapan suara di TPS.
Partai Golkar atas nama pemohon Rully Chairul Azwar untuk kursi DPR RI. Pokok
permohonan pemohon adalah perbedaan hasil antara C-1 saksi dengan C-1 KPU.
Partai Hanura untuk caleg DPRD Provinsi Dapil Bengkulu II (Kabupaten Bengkulu Utara
dan Kabupaten Bengkulu Tengah). Pokok permohonan pemohon adalah dugaan
kecurangan, mobilisasi pemilih dan penggelembungan suara.
Partai NasDem untuk caleg DPRD Provinsi Dapil Bengkulu VII (Kabupaten Seluma). Pokok
permohonan pemohon adalah terjadinya pengurangan suara di Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Seluma.
Calon DPD RI atas nama Dinar Najamudin Dapil Bengkulu. Pokok permohonan pemohon
adalah adanya penggelembungan suara atau penambahan suara calon anggota DPD atas
nama Ahmad Kanedi, keterlibatan kepala desa untuk kampanye calon DPD Eni Khaerani.
2. Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Proses penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu Provinsi Bengkulu dan jajarannya pada
pemilu ini dapat ditunjukkan terlebih dahulu pada Tabel 12 berikut ini,
Tabel 12. Data Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
No Jenis Pelanggaran Jumlah
1 Pelanggaran Administrasi Pemilu 85
2 Pelanggaran Pidana Pemilu 2
3 Pelanggaran Kode Etik Pemilu -
4 Sengketa Pemilu -
5 Pelanggaran lainnya/ Bukan Pelanggaran -
Total 87
Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, di Provinsi Bengkulu jumlah pelanggaran
administrasi sebanyak 85 kasus yang dilakukan oleh Tim dari peserta pemilu dan jajaran
penyelenggara pemilu itu sendiri. Pelanggaran administrasi pada pemilu ini didominasi oleh
pelanggaran terkait masalah Data dan Daftar Pemilih di Kabupaten Mukomuko yang
dilakukan oleh jajaran KPU Mukomuko sebanyak 28 kasus baik permasalahan ketidaksesuain
jadwal pleno penetapan DPT, kesalahan dalam pengisian hasil rekap dan beberapa
permasalahan Alat Peraga Kampanye (APK).
Untuk 2 kasus pelanggaran pidana pada pemilu ini terjadi di Kabupaten Seluma yaitu
adanya dugaan Kampanye terselubung pada saat safari Ramadhan dan dugaan keterlibatan
Perangkat Desa dalam Tim Kampanye, akan tetapi berdasarkan hasil pembahasan di Sentra
Gakkumdu Kabupaten Seluma akhirnya kasus ini berhenti di Sentra Gakkumdu karena tidak
terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran pidana pada kasus tersebut.
3. Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015
Pada Pemilihan serentak Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu, terdiri dari 1 Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan 8 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan
Kabupaten yang melaksanakan pemilihan adalah: Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma,
Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara dan Mukomuko.
Tabel 13. Data Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015
No Jenis Pelanggaran Jumlah
1 Pelanggaran Administrasi Pemilu 145
2 Pelanggaran Pidana Pemilu 5
3 Pelanggaran Kode Etik Pemilu 7
4 Sengketa Pemilu 5
5 Pelanggaran lainnya/ Bukan Pelanggaran 182
Total 344
Sedangkan jika dilihat berdasarkan tempat terjadinya dapat ditunjukkan dalam tabel seperti
di bawah ini:
Tabel 14. Data Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015
Berdasarkan Wilayah Terjadinya Pelanggaran
Jumlah Penanganan di Pengawas Pemilu
Penerimaan
Wilayah Pelanggaran Bukan Pelanggaran
Provinsi Bengkulu Laporan Temuan Adm Pidana Etik
Dihentikan/ Sengketa
42 4 51 Pelanggaran
Lainnya
39 1
Mukomuko 3 65 22
Seluma 19 9 6 21 1 TOTAL
Kepahiang 30 8 8 28 2
Lebong 12 5 3 14
Bengkulu Selatan 3 10 4 3 1 5
Rejang Lebong 13 17 9 21
Kaur 9 85 29 1
Bengkulu Utara 25 11 12 1 1 22
Bengkulu Tengah 2 13 13 2
Kota Bengkulu 18 77 75 1 19
Jumlah 176 168 145 5 7 182 5 344
Berdasarkan Tabel-tabel di atas pada Pemilihan serentak ini, Pelanggaran administrasi
masih menjadi pelanggaran terbanyak dengan jumlah 145 kasus se-provinsi Bengkulu,
pelanggaran administrasi tersebut banyak terdiri dari pelanggaran terkait Alat Peraga
Kampanye (APK).
Untuk pelanggaran pidana pada pemilihan serentak ini, terdiri dari 5 kasus yang terjadi
di tingkat Provinsi 1 Kasus, Kabupaten Bengkulu Selatan 3 Kasus, dan Kabupaten Bengkulu
Utara 1 Kasus. Kasus pelanggaran pidana yang terjadi di Provinsi Bengkulu yaitu adanya
dugaan oknum Dosen salah satu Universitas di Bengkulu yang memberikan pernyataan yang
tidak berimbang di media massa bagi dua pasangan calon Gubernur Bengkulu, kasus ini
dibahas di Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu kemudian diteruskan ke pihak Kepolisian,
akan tetapi kasus berakhir setelah dilimpahkan pada Kepolisian. Di Kabupaten Bengkulu
Selatan pelanggaran pidananya terkait dengan Kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh
salah satu pasangan calon, dan telah diteruskan ke pihak Penyidik Kepolisian. Sedangkan 1
kasus pidana di Kabupaten bengkulu Utara adalah dugaan kampanye hitam yang dilakukan
kepada salah satu pasangan calon Gubernur Bengkulu, dan berdasarkan hasil pembahasan di
Sentra Gakkumdu kasus tersebut tidak cukup unsur untuk dilanjutkan.
Pelanggaran kode etik yang terjadi pada pemilihan ini melibatkan jajaran
penyelenggara dan pengawas pemilu, diantaranya dari sebanyak 7 kasus adalah:
1 kasus keterlibatan penyelenggra pemilu (PPK) di Kota Bengkulu dalam kegiatan HUT RI
70 yang mengundang hanya salah satu pasangan calon Gubernur dari dua pasangan calon
Gubernur di Bengkulu.
3 kasus adanya beberapa jajaran pengawas pemilu (Panwascam) yang ikut berpartisipasi
dalam pertemuan yang dimotori oleh salah satu pasangan calon Gubernur tanpa ada
agenda dan laporan yang jelas terkait kerja pengawasan, 2 kasus di Kabupaten Kaur dan
1 kasus di Kabupaten Bengkulu Selatan.
2 kasus yang intinya sama tetapi berasal dari satu laporan dan satu temuan, yaitu
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mukomuko terkait
penggunakan format lama untuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara,
sedangkan format terbaru sudah ada.
1 kasus terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara, yakni penyelenggara pemilu karena terlibat
dalam kepengurusan Partai Hanura, yaitu sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinanan Cabang
Hanura Kabupaten Bengkulu Utara Masa Bakti 2010-2015.
Sengketa Pemilihan yang terjadi di Provinsi Bengkulu, baik di Bawaslu Provinsi atau
Panwas Kabupaten/Kota terjadi 5 kasus dan semuanya pada tahapan pencalonan, 2 kasus
untuk pasangan calon jalur independen, 1 kasus antara Pemohon pasangan calon Gubernur
Bengkulu Ichwan Yunus-Rahmat Elfi dengan Termohon KPU Provinsi Bengkulu dengan
putusan menerima permohonan pemohon untuk sebagian, yaitu melakukan verifikasi ulang
terhadap dukungan pasangan calon Gubernur tersebut dan hasil dari verifikasi ulang tersebut
lah yang akan dipakai. Kemudian 1 kasus antara Pemohon pasangan calon Bupati Seluma
Rosnaini Abidin-Yuliswan dengan Termohon KPU Kab. Seluma dengan putusan menerima
permohonan pemohon, yaitu dukungan Pemohon bisa teruskan untuk dilakukan ke tahapan
verifikasi faktual.
Selanjutnya ada 3 kasus dari pasangan calon Bupati yang diusung oleh partai politik.
Antara lain, 2 Kasus untuk Pemohon dan termohon yang sama, yaitu Pemohon pasangan
calon Bupati Kepahiang Zurdi Nata-Iwan Sumantri dengan Termohon KPU Kab. Kepahiang
Putusan dari 2 kasus sengketa tersebut adalah menerima permohonan pemohon untuk
sebagian, yakni melakukan verifikasi ulang ke Parpai Politik yang bersangkutan untuk
seterusnya digunakan sebagai acuan untuk putusan sengketa yang pertama dan yang kedua
adalah menolak permohonan pemohon karena setelah dilakukan musyawarah sengketa yang
kedua, terbukti hasil verifikasi Partai Politik yang bersangkutan tidak memberikan dukungan
pada Pemohon. kemudian 1 kasus terjadi di Kabupaten Kaur antara Pemohon Z. Muslih-
Zulkifli Jafar dengan Termohon KPU Kab. Kaur dan putusannya adalah menolak permohonan
Pemohon, yang berakibat Pemohon tetap tidak ditetapkan sebagai pasangan calon yang
mengikuti pemilihan. Kemudian Pemohon melakukan banding ke PTTUN Medan dengan hasil
pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan.
Pelanggaran lainnya dan bukan pelanggaran pada pemilihan ini ada sebanyak 182 kasus.
Untuk kasus pelanggaran lainnya banyak merupakan kasus-kasus yang tidak bisa
dikategorikan pelanggaran pemilihan, baik administrasi, pidana atau etik. Akan tetapi dalam
kasus tersebut terdapat pelanggaran, maka penerusan dari kasus-kasus tersebut adalah ke
Dewan Pers, Komisi Perlindungan Anak dan Pemerintah Daerah atau Instansi yang
berwenang, karena dalam kasus-kasus tersebut melibatkan oknum PNS, anak-anak dalam
berkampanye dan media massa yang diduga memberikan pemberitaan tidak berimbang pada
saat tahapan kampanye.
Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi
Setelah penetapan rekapitulasi suara di KPU untuk Pemilihan serentak Tahun 2015, dari
Provinsi ada 5 kasus yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK)
diantaranya 1 kasus Pemilihan Gubernur Bengkulu yaitu Sultan B. Najamudin-Mujiono dan 4
Kasus Pemilihan Bupati yang terdiri dari Kabupaten Bengkulu Selatan Reskan Efendi
Awaludin-Rini Susanti, Pasangan Calon Bupati Mukomuko Sapuan-Dedy Kurniawan dan
Wismen A. Razak, Pasangan Calon Bupati Lebong Kopli Ansori-Erlan Joni dan Pasangan Calon
Bupati Rejang Lebong Fatrolazi-Nurul Khairiah. Adapun putusan MK dari 5 kasus tersebut
adalah permohonan pemohon tidak dapat diterima karena untuk pemilihan di Kabupaten
Bengkulu Selatan terkait tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah melewati batas
waktu sebagaimana diatur dalam peraturan MK, sedangkan 4 kasus pemilihan lainnya karena
terkait legal standing pemohon karena selisih perolehan suara dengan Pasangan Calon
terpilih lebih dari 2 % dan tidak ada bukti yang cukup untuk menguatkan gugatannya.
BAB III
CATATAN SEPUTAR PENGAWAS PEMILU
Eksistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dan Cacatan Kecil Pelaksanaan
Pengawasan Pemilu Tahun 2014 Di Provinsi Bengkulu
(Tinjauan Hukum Tata Negara)
Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
A. Pengantar
Upaya untuk menciptakan pemilihan umum yang lepas dari penyimpangan dan pelanggaran
adalah tidak mungkin, karena kita berhadapan peraturan yang lahir dari proses politik yang oleh
politikus untuk kepentingan politik dan di lapangan berhadapan dengan para politisi yang membentuk
undang-undang. Artinya politisi sebagai pihak yang memahami undang-undang tentu memahami
kelemahan dan kebaikan dari undang-undang tersebut. Oleh karena itu melakukan pengawasan
terhadap peserta pemilu yang dapat digolongkan sebagai cendikiawan dalam politik tentu berusaha
dengan segala daya upaya untuk melakukan perbuatan dengan menggunakan kelemahan yang ada
dalam peraturan tersebut. Namun demikian upaya untuk menjadikan pemilihan umum yang
berkualitas tidak boleh berhenti dan tetap harus dilaksanakan. Untuk itulah meminimalisir
pelanggaran dalam pemilu adalah kewajiban Bawaslu dengan jajaran sampai dengan Pengawas
lapangan di tingkat kelurahan yang juga harus mampu menyaingi kualitas peserta pemilu dengan
sumber daya yang mumpuni. Kualitas Bawaslu harus lebih tinggi dan kuat dari kualitas yang diawasi.
Aneh rasanya yang mengawasi ilmunya lebih rendah dari yang diawasi, jastifikasi akan selalu
dimenangkan oleh yang diawasi.
Suatu ketika tahun 2014, saya dan beberapa teman secara tidak sengaja membeli amplop pada
jam 8 malam di suatu desa yang akan melaksanakan Pemilu legislatif tahun 2014. Si penjual
bertanya pada kami untuk apa amplop tersebut?, dan dilanjutkannya tanpa malu, kalau untuk
dibagikan pada para pemilih sebagai money politik merekapun minta jatahnya. Respon tersebut
membuat kami duduk bersenda gurau dalam rangka menggali informasi yang lebih dalam. Ternyata
money politik sudah sangat merajalela di tengah masyarakat dalam pemilihan umum, adegium
mereka “tidak ada pemilu tanpa uang”. Mereka tidak akan datang ke TPS jika tidak ada yang
datang untuk memberi uang. Berbagai cara mereka lakukan untuk mendapatkan panen lima tahunan
tersebut. Dan semuanya tidak terjangkau oleh Panwaslu atau aparat penegakan hukum dalam
pemilihan umum tersebut. Itulah gambaran umum pelaksanaan pemilu, pelanggaran tidak saja
dilakukan atas ide peserta atau tim sukses, tetapi secara sistematis juga diinginkan oleh masyarakat
pemilih guna memanfaatkan pemilu sebagai sumber pendapatan lima tahunan.
Ucapan terimakasih pada Bawaslu Provinsi Bengkulu yang telah mempercayai saya untuk
menyumbangkan tulisan dalam buku ini. Akan tetapi cukup sulit bagi saya untuk menentukan pilihan
judul dalam tulisan ini sesuai dengan keinginan Bawaslu Provinsi tentang pelaksanaan pengawasan
pemilu, karena luasnya topik yang diberikan sehingga tidak mungkin untuk melakukan evaluasi
terhadap pemilu tahun 2014 yang meliputi Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden dan termasuk permintaan untuk pemilu kepala daerah serentak dalam tulisan yang hanya
dibatasi sampai dengan 10 halaman.
Sesuai dengan kapasitas keilmuan saya sebagai seorang Ahli Hukum Tata Negara, maka tulisan ini
mungkin tidak tepat dikatakan evaluasi terhadap pemilu 2014 secara empiris, melainkan beberapa
cacatan kecil terhadap sistem pemilihan umum yang kita harapkan setiap periodenya mengalami
peningkatan kualitas yaitu kepastian umum dan keadilan secara terintegrasi.
B. Keberadaan Penyelenggara Pemilihan Umum
Prinsip kedaulatan rakyat yang telah digariskan dalam pembentukan negara ini3 merupakan
pemberitahuan pada dunia bahwa Indonesia digolongkan pada negara demokrasi sebagaimana juga
klaim hampir seluruh negara modern di dunia. Untuk pembuktian sebagai negara demokrasi maka
klaim tersebut juga dipertegas dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai perwujudan prinsip
kedaulatan rakyat tersebut, pemilihan umum merupakan satau-satunya pilihan yang disepakati oleh
Pembentuk UUD dalam Perubahan yang ketiga tahun 2001. Hal demkian terlihat dalam Pasal 6 A (1
dan 2) UUD 1945 terkait dengan Pemilihan Presiden dan wakil presiden, kemudian Pasal 19 (1)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
Untuk melaksanakan pemilihan umum yang baik dimananatkan Pasal 22E (1)
'‟Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima
tahun sekali, harus dilaksanakan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai komisi yang
melaksanakan kegiatan pemilihan umum‟‟.
Pasal 22E (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri.
Rumusan pasal tersebut di atas bukanlah rumusan yang sederhana melainkan sangat rumit dan
multi tafsir. Walaupun sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Uji materi terhadap Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum namun masih tersisa
perdebatan klasik yang berkaitan:
1. siapakah penyelenggara pemilihan umum?
2. sejauh mana peran KPU secara konstitusional?
3. apakah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat dianggap sebagai penyelenggara pemilihan
umum yang diperintah UUD?
Pertama; terkait dengan kata “komisi pemilihan umum” dengan huruf kecil yang diawali dengan
kata “suatu” dalam rumusan pasal tersebut memberikan arahan penafsiran tentang penyelenggara
pemilihan umum. Secara konstitusional kata komisi pemilihan umum dengan huruf kecil memang
tidak menunjukan nama lembaga tetapi tetap harus berfungsi sebagai lembaga dengan kedudukan
3 Lihat Pembukaan UUD 1945 Ayat 4 „‟...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasarkan…‟‟
sebagai komisi4 yang melaksanakan pemilihan umum. Karena setelah kata “suatu” dalam bahasa
Indonesia harus diikuti kata nomina atau kata benda. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum yang
ada sekarang dapat saja dinamakan Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum atau dengan nama lain.
Dengan syarat lembaga tersebut kedudukannya sebagai komisi.
Kedua; Pemahaman sederhana menunjukan kata komisi hanyalah suatu lembaga yang diberi
tugas atau mandat untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan oleh pemerintah atau negara dan
kosekuensinya menyerahkan hasil pekerjaannya pada pemberi mandat,5 atau menandatangani hasil
perkerjaan atas nama pemberi pekerjaan atau yang paling sederhana tanggungjawab akhir ada pada
pemberi pekerjaan.6 Artinya ada kerangka berpikir bahwa tanggung jawab pelaksanaan pemilihan
umum termasuk ranahnya eksekutif atau kekuasaan pemerintah. Akan tetapi karena adanya kata
“bersifat nasional, tetap, dan mandiri” menggeser pengertian komisi pada pengertian badan
atau dewan.
Munculnya Komisi Pemilihan Umum dalam perjalanan disebabkan kegagalan Lembaga Pemilihan
Umum7 pada masa lalu, gagal menjadi pelaksana yang adil terhadap semua partai masa itu. Pemilu
saat itu dianggap proses serimonial tanpa bicara substansi demokrasi, dan pemilu hanyalah untuk
mengklaim dan memberitahu dunia bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi. Setelah reformasi
tahun 1998 terjadi pergeseran pada Komisi Pemilihan Umum yang keberadaannya lahir dari Undang-
Undang Pemilihan Umum saat itu8, kedudukannnya memang berfungsi sebagai pelaksana yang
bertanggung jawab pada Pemerintah. Akan tetapi rumusan tersebutlah yang menjadi acuan dari
Badan Pekerja MPR RI untk memasukkan rumusan dengan mempertahankan terminologi komisi
sebagai pelaksana pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Pergeseran tersebut merupakan pengaruh liberalisme dan kapitalisme yang tidak saja merasuki
sistem ekonomi dunia tetapi juga memasuki ranah ketatanegaraan. Liberal yang mempunyai ciri
adanya kebebasan dan persaingan antar individu juga merasuki persaingan antara beberapa
kepentingan dalam hubungan kelembagaan negara, tidak ada lagi lembaga yang dapat dipercaya
begitu saja, semua harus bergerak dari rasa praduga, sehingga setiap lembaga harus mememerlukan
pengawasan dari lembaga lain. Artinya separation of power secara murni yang diajarkan Montesqiue
selama ini telah melahirkan egoisme dari masing-masing lembaga seolah-olah dengan kekuasaan
yang terpisah dapat melakukan kekuasaan tanpa batas. Oleh karena itu abad ke 20 banyak
bermunculan lembaga negara yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak secara jelas memposisikan diri
4 Harus dibedakan dengan kata badan, dewan yang mempunyai kedudukan setara.
5 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Komisi diartikan sekelompok orang yg ditunjuk (diberi wewenang) oleh
pemerintah, rapat, dsb untuk menjalankan fungsi (tugas) tertentu. Komisi juga dapat diartikan dengan upah.
6 Konstruksi demikian dilkasanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan Umum anggota DPRD, DPD dan
DPRD dalam Pasal 15 Ayat (3) Dalam melaksanakan tugasnya, KPU menyampaikan laporan dalam tahap penyelenggaraan Pemilu kepada
Presiden dan DPR, dan Pasal 114 menegaskan bahwa KPU melaporkan hasil penetapan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 kepada Presiden.
7 LPU adalah lembaga Pemilihan Umum yang dipegang oleh Mentri Dalam Negeri (eksekutif)
8 Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan
oleh Komisi Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta Pemilihan Umum dan
Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden.
sebagai salah satu dari tiga lembaga trias politica.9 Kehadiran KPU jelas dipengaruhi cara berpikir
demikian sehingga KPU tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun
yudikatif dan tidak pula diperlakukan sebagai organisasi swasta ataupun lembaga non-pemerintah
atau NGO (non-governmental organization). Lembaga negara bantu ini sekilas memang menyerupai
NGO karena berada di luar struktur pemerintahan. Akan tetapi, keberadaannya yang bersifat publik,
sumber pendanaan yang berasal dari publik, serta bertujuan untuk kepentingan publik.10
Hebatnya lagi keberadaan KPU dimasukkan sebagai lembaga yang diatur langsung dalam
konstitusi Negara, sehingga terminology suatu lembaga yang berkedudukan sebagai komisi menjadi
tidak menentu, karena harus bersifat mandiri dan akhirnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 kemandirian tersebut dibuktikan dengan tidak perlu lagi komisi mempertanggungjawabkan hasil
pekerjaannya pada DPR RI/Presiden melainkan hanya secara adminstratif memberikan laporan secara
periodik kepada Presiden dan DPR RI.
C. Keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Provinsi Bengkulu)
Konstitusional dari UUD 1945, dengan adanya komisi pemilihan umum yang bersifat tetap dan
mandiri akan mampu melahirkan pemilihan umum yang luber dan jurdil. Karena dengan kemandirian
yang diberikan jaminan melalui proses rekrutmen yang baik akan melahirkan anggota komisi yang
imparsial dan berintegritas tinggi. Artinya komisi yang dilahirkan merupakan lembaga yang kuat
karena anggotanya punya integritas dan profesiaonal yang tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan
manapun juga. Oleh karena itu dalam UUD hasil amandemen tidak kita temukan kata pengawas
pemilihan umum. Tetapi walaupun tidak ditemukan adanya rumusan yang terkait dengan Bawaslu,
apakah kehadiran Bawaslu inskonstitutusional?. Tentu tidak selalu demikian, karena tidak ada juga
larangan pembentukan badan pengawas sebagaimana yang telah dilakukan. Kehadiran Bawaslu
sebetulnya adalah kebutuhan terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas sesuai dengan
amanat terlaksananya pemilu LUBER dan JURDIL.
Sebagai cacatan di berbagai Negara di dunia pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak
mengharuskan adanya lembaga yang dikenal sekarang dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu
untuk tingkat nasional dan tingkat daerah untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.
Bahkan dalam praktek pemilu di Negara-negara yang sudah berpengalaman melaksanakan pemilu
yang demokratis, keberadaan lembaga Pengawas Pemilu tidak banyak dibutuhkan11.
Kehadiran Bawaslu setelah reformasi pada dasarnya disebabkan ketakutan pemerintah dalam
rekrutmen anggota KPU yang berintegritas, sehingga kemandirian dan imparsialitas yang dimiliki
menjadi mata pedang yang dapat menikam diri sendiri. Hal tersebut terbukti penyimpangan yang
dilakukan oleh KPU pada semua tingkatan atas nama kemandirian, pada setiap tahapan pemilihan
9 Ardilafiza, Makalah disampaikan pada Pembekalan Calon Hakim Balitbang Diklat Kumdil MA. Megamendung, 29
November S.D. 1 Desember 2012
10 Ibid dan lihat juga Asshiddiqie, Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945,
http://www.infodiknas.com/hubungan-antar-lembaga-negara-pasca-perubahan-uud-1945-3/ Diakses tanggal 29 Oktoboer
2012.
11 Lihat Buletin BAWASLU Edisi Maret-April 2016
umum. Akhirnya berujung dengan kerusuhan yang tidak jarang pembakaran terhadap kantor KPU
diberbagai daerah. Oleh karena itu perancang undang-undang pemilu sejak Orde Baru sampai
sekarang menghendaki adanya lembaga Pengawas Pemilu, karena posisi maupun perannya dinilai
strategis dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu sesuai aturan perundang-undangan yang
berlaku terutama menegakkan asas pemilu yang luber dan jurdil.
Pada awalnya keberadaan Bawaslu adalah bagian formal dari penyelenggara pemilihan umum,
karena tidak mempunyai kewenangan yang jelas dan kedudukannya berada sebagai sub ordinat dari
KPU. Lambat laun secara pasti terjadi peningkatan eksistensi lembaga. Hal ini dapat ditemukan dalam
penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa : “Sebagaimana
diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggara Pemilu
memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan
mandiri. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan
dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk
menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing”. Artinya
ketiga lembaga, yaitu berkedudukan sebagai atau dinamakan komisi yang menyelenggarakan
pemilu, kemudian lembaga pengawas pemilu diberikan terminologi badan dan berikut pengawas etik
penyelenggara pemilu dengan terminologi Dewan tidak dipandang dari kedudukannya dari segi
terminologi atau tinggi rendahnya secara struktur bernegara melainkan dari fungsi masing-masing
dengan tujuan menyelenggarakan pemilihan umum secara terintegrasi.
Dari sudut kewenangan, terjadi peningkatan yang sangat luar biasa karena sebagai pengawas
pemilihan umum Bawaslu berwenang sebagaiman dijelaskan Pasal 73 UU Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
(1) Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu
sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
(2) Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan
penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.
Dalam menjalankan tugas dan wewenang mengawasi setiap tahapan pemilu, apa yang dilakukan
Pengawas Pemilu tidak hanya mengkritik, mengimbau dan memproses apabila terdapat hal yang
menyimpang dari undang-undang. Terkait dengan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran
pemilu, terdapat perbedaan yang fundamental, karena Pengawas Pemilu menjadi satu-satunya
lembaga yang berhak menerima laporan, dengan kata lain Pengawas Pemilu adalah merupakan satu-
satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan pelanggaran pemilu. Selain itu pula Pengawas
Pemilu juga satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap
laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar
mengandung pelanggaran. Bila terjadi pelanggaran administrasi maka Pengawas Pemilu
merekomendasikan kepada KPU/KPUD untuk dikenakan sanksi administratif kepada pelanggar,
sedangkan bila laporan tersebut mengandung unsur pelanggaran pidana maka Pengawas Pemilu
meneruskannya kepada penyidik kepolisian.
Dalam Pemilu 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 maupun Undang-
Undang Nomor 08 Tahun 2012 memberi kewenangan kepada Pengawas Pemilu untuk bertindak jika
rekomendasi Pengawas Pemilu tidak ditindaklanjuti oleh KPU/KPUD. Artinya Pengawas Pemilu dapat
memproses secara pidana bagi anggota KPU maupun KPUD yang tidak menindaklanjuti laporan atau
rekomendasi Pengawas Pemilu12.
Dari uraian diatas maka luasnya kewenangan Bawaslu meliputi lembaga pengawas dan sekaligus
lembaga penegak hukum pemilu. Oleh karena itu butuh sumberdaya yang kuat untuk dapat
melaksanakan tugas tersebut.
D. Tantangan Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengawasan
Pengawasan pemilihan umum bukanlah pekerjaan yang sederhana karena berhadapan dengan
aturan yang telah ditetapkan dan pelaku politik yang tidak mau begitu saja menerima hasil
pengawasan. Beberapa tantangan dalam melakukan pengawasan dapat dilihat dari berbagai segi:
1. Pembatasan Waktu
Konsep yang kurang matang dalam menentukan apakah penyelesaian sengketa pemilu
dikategorikan sebagai proses peradilan dalam lapangan hukum tata Negara atau dalam
lapangan hukum adminstrasi dan pidana. Karena kedua konsekuensi dari pilihan terebut
berbeda. Karena tidak adanya kepastian pilihan tersebut menjadi pangkal masalah dalam
penyelesaian sengketa pemilihan umum. Keinginan yang diharapkan undang-undang pemilu
dan penyelenggaraan pemilihan umum adanya proses penyelesaian sengketa/pelanggaran
pemilihan umum yang mendatangkan keadilan terlihat adanya upaya hukum yang berjenjang
mulai dari bawaslu, banding ke PTTUN dan sampai dengan Kasasi Mahkamah Agung.
Demikian juga dengan pelanggaran pidana dari Bawaslu ke Kepolisian, (Gakkumdu) dan
Pengadilan sampai dengan upaya hukum Kasasi. Akan tetapi keadilan tidak akan didapatkan
karena adalah tidak mungkin mendapatkan keadilan dengan adanya pembatasan waktu yang
sangat limitatif sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pada Pasal 249
ayat (4) menyebutkan bahwa laporan pelanggaran pemilu disampaikan kepada pengawas
pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilu.
Kemudian setelah laporan disampaikan kepada pengawas pemilu, maka pengawas pemilu
hanya mempunyai waktu selama 5 (lima) hari untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Selama waktu 5 (lima) hari itu pengawas pemilu berkoordinasi dengan unsur Kepolisian dan
Kejaksaan untuk menentukan syarat formil dan materiil dan juga pasal yang disangkakan
serta keterpenuhan unsur dan juga alat bukti serta barang bukti. Koordinasi antara
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengawas Pemilu dikenal dengan istilah Sentra Gakkumdu. Setelah
12 Lihat Pasal 294 Da 296 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
BAWASLU BENGKULU PERAN DAN EKSISTENSI DALAM MENGAWAL PROSES PEMILU DI BUMI RAFFLESIA
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search