BAWASLU BENGKULU PERAN DAN EKSISTENSI DALAM MENGAWAL PROSES PEMILU DI BUMI RAFFLESIA

baik secara sistematis maupun lontaran semata, permasalahan dan tantangan yang dimiliki oleh
Bawaslu dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya meliputi antara lain sebagai berikut:
1. Kelembagaan Bawaslu belum sepenuhnya mampu menggerakkan seluruh kerja pengawasan

Pemilu dan berkesinambungan. Salah satu penyebabnya adalah lembaga pengawasan di bawah
Bawaslu Provinsi masih bersifat sementara atau ad hoc. Dualisme sifat kelembagaan tersebut
berdampak pada kesulitan yang harus dihadapi baik yang berkenaan dengan organisasi maupun
dalam menjalankan program pengawasan Pemilu;
2. Persoalan sumber daya manusia yang meliputi integritas, kredibilitas, soliditas, disparitas
kemampuan, rekrutmen pengawas Pemilu yang cenderung terlambat dan bergantung pada
institusi lain (KPU), serta kesiapan dalam memberdayakan sumber daya manusia yang mampu
menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pengawas Pemilu;
3. Bawaslu tidak memiliki kekuatan untuk mendorong instansi yang berwenang baik KPU
(berkenaan dengan pelanggaran administratif) maupun Kepolisian (berkenaan dengan
pelanggaran pidana) atau juga lembaga lain terkait lainya untuk melakukan penegakan hukum
Pemilu. Peran Bawaslu hanya sebatas penghubung dugaan pelanggaran untuk diteruskan kepada
lembaga/instansi yang berwenang. Kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu serba
minimalis, sehingga sulit untuk menempatkannya dalam berperan menegakkan aturan hukum
pemilu. Kondisi serupa terjadi dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, sebab
kewenangan untuk memutus justru berada di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,
sedangkan terkait dengan pengawasan terhadap penyelenggara, pengawas pemilu memiliki tugas
mengawasi tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi.
4. Disparitas yang cukup besar antara jumlah laporan yang masuk dan laporan yang diteruskan dan
ditindaklanjuti. Ini berdampak pada persepsi dan perilaku semua pihak dalam mentaati asas dan
aturan hukum Pemilu dan menimbulkan citra negatif terhadap kinerja Bawaslu. Pandangan yang
berkembang di masyarakat lebih meletakkan kegagalan penegakan hukum Pemilu di Bawaslu
dibanding menjadi tanggung jawab instansi lain.
5. Bawaslu sebagai lembaga yang dibentuk oleh undang-undang belum sepenuhnya memiliki posisi
(pengakuan) politik yang proporsional dari instansi terkait lainnya. Pengakuan posisi kelembagaan
secara politik sangat penting bagi Bawaslu karena hal itu berpengaruh pada upaya dalam
membangun hubungan dan kerja sama dengan instansi yang terkait yang selanjutnya diyakini
berpengaruh pada peningkatan kualitas pengawasan Pemilu;
6. Pengembangan konsep partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu yang mana masih
belum jelas, karena belum adanya model partisipasi pengawasan Pemilu yang menjadi acuan;
7. Perlu adanya dukungan yang lebih besar dari Pemerintah yaitu dukungan kebijakan dan alokasi
anggaran yang memadai berbasis pada kebutuhan.
8. Bawaslu akan menghadapi tantangan yang sangat besar dalam melaksanakan tugas
pengawasan. Tantangan tersebut terkait dengan permasalahan yang beragam yang akan muncul
seperti politik uang, kompetisi antar partai-partai besar, persaingan sesama calon legislatif yang

berasal dari satu partai dan lain-lain. Hal tersebut akan berpotensi memunculkan banyaknya
penyimpangan yang harus diantisipasi oleh pengawas Pemilu dalam hal ini Bawaslu.
Permasalahan akan semakin rumit, mengingat keadaan geografis dan keterbatasan jumlah
personil Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan. Oleh karena itu Bawaslu Bengkulu
merancang strategi yang efektif agar pengawasan berlangsung secara maksimal diantaranya
menyusun peta masalah dan tahapan yang rawan terhadap permasalahan. Bawaslu Bengkulu
juga berinovasi dan membuat terobosan sehingga meminimalisir permasalahan dalam proses
penyelenggaraan Pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga yang bertugas sebagai
penyelenggara Pemilu Indonesia, yang berorientasi pada pengawas Pemilu dengan fokus kegiatan
penyelenggaraan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pelaksanaan Pemilu yang bersih,
Jujur, adil, berkualitas dan akuntabel sehingga dalam proses penyelengaraan diharapkan tidak di
temukan pelanggaran-pelangaran yang dapat menodai demokrasi. Dalam kontek kehadiran Bawaslu
sebagai lembaga atau pengambil keputusan untuk dan atas nama orang banyak dengan mengemban
tanggung jawab terhadap hasil Pemilu, dimana dalam pelaksanaannya Pemilu di Indonesia telah
terawasi dengan baik, supaya hasilnya pun hasil pelaksanaan demokrasi yang bersih dan akuntabel.

Keberadaan pengawas pada Pemilu sebagai bagian dari integritas dari penyelenggara
pemilihan memiliki nilai yang sangat penting dan stategis. Hal tersebut dikatakan demikian karena
Bawaslu satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan
menerima dugaan pelanggaran Pemilu. Tugas pengawasan secara legal adalah milik Bawaslu dengan
mandat Undang Undang untuk berperan sentral mengawal pemilu dan menjaga proses pelanggaran
dari segala arah. Bawaslu hadir menjadi linier dengan penguatan demokrasi di Indonesia, minimnya
kecurangan dalam pemilu adalah bentuk dari demokrasi. Bawaslu dibentuk untuk memastikan
pelaksanaan pemilihan berlangsung sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, hal
ini sesuai dengan visi Bawaslu yaitu tegakmya integritas penyelenggara, pemilihan dan hasil
pemilihan melalui pengawasan pemilihan yang berintegritas dan berkredebilitas untuk mewujudkan
pemilu yang demokratis

Eksistensi Bawaslu sebagai lembaga belumlah cukup, lembaga ini memiliki keterbatasan untuk
memantau semua proses Pemilu dan perlunya personel tambahan yang berasal dari masyarakat.
Dalam pelaksanaan Pemilu perlu dilaksanakan pengawasan untuk menjawab permasalahan
permasalahan yang terjadi dalam pelakanaan pemilihan tersebut seperti sering terjadinya
pelanggaran-pelaanggaran yang dengan sengaja dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak
berintegritas untuk melanggar hasil pemilu itu sendiri, diharapkan Bawaslu mampu memberikan
kepercayaan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa Pemilu yang sedang berlangsung
tahapan demi tahapan dapat pengawasan dari Pengawas Pemilu, maupun pengawas yang berasal
dari masyarakat, baik itu Perguruan Tinggi, Organisasi Kepemudaan, organisasi Masyarakat,media

massa dan organisasi lainnya secara menyeluruh dengan penuh kesadaran dan sukarela ikut menjadi
relawan Pengawas Pemilu.

Dalam melaksanakan pengawasan tidaklah mudah karena oknum pelanggar hasil pemilu akan
mencari celah untuk mewujudkan ambisinya untuk memenangkan Pemilu dan untuk menghadapi
permasalahan tersebut maka dibutuhkan keyakinan yang diimbangi dengan kerja keras dan
komitmen yang dibangun oleh seluruh elemen Bawaslu dan jajarannya sampai ketingkat bawah.
Hal tersebut menunjukan bahwa Bawaslu merupakan wadah dalam mendorong partisipasi publik
secara bersama-sama melakukan pengawasan Pemilu mulai dari tingkat desa/kelurahan,
Kabupaten/Kota dan Provinsi Bengkulu.

Pemilu bukan hanya sekedar ritual mencoblos dan mencelupkan jari ketinta tapi perlu makna
yang lebih dalam, yakni bagaimana masyarakat ikut terlibat mengawasi proses pemilu dan mengawal
suaranya sendiri. Hadirnya Bawaslu untuk mengurangi bentuk-bentuk pelanggaran seperti politik
uang, perlu adanya pengawasan pemilu. Tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu
dimulai sejak tahap persiapan sampai pada tahap pelaksanaan. Bawaslu memiliki tanggung jawab
untuk memastikan tegaknya aturan-aturan pemilu melalui kerja pengawasan selama pemilu
berlangsung dengan cara memberdayakan pengawas pemilu dibawahnya. Bawaslu juga melakukan
pengawasan secara aktif dengan strategi pencegahan dan penindakan. Bawaslu bekerja bersama
dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya yakni KPU dan DKPP. Bawaslu memiliki tiga fokus
pengawasan. Pertama, mengawasi kerja kpu, mengawasi peserta pemilu (Partai dan calon), dan
mengawasi pemilih. Bawaslu akan melakukan penindakan pelanggaran jika ditemukan pelanggaran
dengan memproses hasil temuan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penutup
Pada Fase terwujudnya demokrasi dalam konteks Pemilu merupakan sikap dan perilaku yang

menjadi cerminan komitmen warga dan politisi terhadap nilai-nilai demokrasi yang dicita-citakan dan
layak dihormati bersama. Suara masyarakat bukan hanya sekedar memenuhi syarat demokratis,
tetapi sebagai bentuk penegasan eksistensi dari dalam ranah publik, dan yang paling penting adalah
masyarakat harus tampil melakukan kontrol pengawasan terhadap praktek kecurangan yang
mengerogoti nilai demokrasi. Pemilu harus dikembalikan pada filosofi dasar dalam menguatkan
kedaulatan publik dan menjadi inspirasi sebagai sentral perhatian dan meminimilisasi peran elit
politik. Pemilu yang berkualitas bukan pada banyaknya menghamburkan banyak biaya, tetapi
penyadaran politik dan keharusan untuk memilih secara independen menjadi faktor utama pemilu
yang berkualitas, dengan demikian Pemilu dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia
sebagai sebuah pesta pemilihan pemimpin bagi rakyat secara demokrasi.

Bawaslu sebagai lembaga resmi untuk mengawasi berbagai tahapan Pemilu diharapkan dapat
mendorong pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu berjalan baik. Persoalan utama pengawasan Pemilu
adalah penegakan hukum. Bawaslu dan jajaran dibawahnya seringkali ditempatkan dalam posisi
dilematis. Di satu sisi, harapan masyarakat sangat besar terhadap peran Bawaslu dalam mengawal

tahapan Pemilu, namun di sisi lain, keterbatasan kewenangan yang dimiliki membuat lembaga
pengawas ini tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Selain itu, masyarakat juga harus memahami bahwa bawaslu ataupun Panwaslu bukanlah
penyidik seperti polisi atau jaksa, maka ketika terjadi pelanggaran atau tindak pidana pemilu,
lembaga ini hanya bisa melaporkan dan memberi rekomendasi semata. Secara logis dapat dikatakan
bahwa Bawaslu dan jajarannya dalam melakukan penegakan hukum sebenarnya tidak memiliki
kewenangan apa-apa, Bawaslu tidak lebih dari tukang pos yang tugasnya hanya meneruskan kasus
yang mengandung unsur pidana ke polisi dan pelanggaran administrasi ke KPU.

Daftar Pustaka
Abdul Mukhtie Fadjar, Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, Setara Press, Malang,

2013.
Arbi Sanit, Partai, Pemilu dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1997.
Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusi, Total Media, Yogyakarta, 2009.
Eep Saefullah Fatah, Pemilu dan Demokratisasi: Evaluasi Terhadap Pemilu-pemilu Orde Baru

dalam Evaluasi Pemilu Orde Baru, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
Gunawan Suswantoro, Pengawasan Pemilu Partisipatif, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015.
Hendarmin Randireksa, Visi Politik Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi yang

Berkedaulatan Rakyat, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2002.
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006.
Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2006.
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Program Studi

Hukum Tata Negara FH UI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta, 1992.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilu.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

LAMPIRAN FOTO

Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu
Dari kiri ke kanan: Sa‟adah Mardliyati, S.Ag., M.A; Parsadaan Harahap, S.P., M.Si dan

Ediansyah Hasan, S.H., M.H

Foto bersama Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat beserta seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu
Provinsi Bengkulu

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap memberikan penjelasan kepada Pendemo di
Panwas Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahapan Pencalonan Pilkada Tahun 2017

Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Sa‟adah Mardliyati dan Kapolda Bengkulu, Brigjend. M.
Ghofron bersama-sama melakukan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di

Perbatasan Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong pada Pilkada Tahun 2015

Musyawarah Penyelesaian Sengketa Paslon Pemilihan Gubenur Tahun 2015 di Bawaslu Provinsi
Bengkulu antara Pemohon Paslon Ichwan Yunus-Rahmat Elfi dengan Termohon KPU Provinsi
Bengkulu

Rapat Personil Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu Membahas Dugaan Black Campaign pada
Pemilihan Gubernur Bengkulu Tahun 2015

Rapat Kerja Dalam Rangka Expost dan Evaluasi Khusus Pulau Enggano Terhadap
Pengawasan pada Pilkada Serentak Tahun 2015

Foto Bersama Bawaslu dan KPU Provinsi Bengkulu serta Pasangan Calon Gubernur Bengkulu
setelah Rapat Pleno setelah Penetapan Pasangan Calon Gubernur Bengkulu Tahun 2015

BIODATA PENULIS

Dr. Ardilafiza,S.H.,M.Hum, dilahirkan di Bukittinggi pada 29 Januari
1960, merupakan Dosen Fakultas Hukum di Universitas Bengkulu. Beliau
menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas
Andalas Padang Tahun 1984 dan menyelesaikan program Magisternya di
Pasca Sarjana Universitas Padjajaran pada Tahun 1993 dan pada Tahun
2012 beliau meraih gelar Doktor (S3) di Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya Malang.
Pria yang bersahaja ini sangat aktif dalam menulis, dari tahun 2017
sampai dengan 2016telah menghasilkan karyakurang lebih ada 18 tulisan
ilmiahmengenai hukum dan perpolitikan diantaranya :
- „‟Hubungan Sistem Parlemen Bikameral Terhadap Hubungan Pusat Daerah (Suatu Pemikiran

Terhadap amandemen UUD 1945)‟‟, Makalah disampaikan dalam Pertemuan Ahli Hukum Tata
Negara Melanjutkan Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 Kerjasama Pusat Studi Konstitusi
Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di
Bukittinggi Tanggal 12-13 Mei 2007;
- „‟Akibat Hukum Putusan Pidana (Politik Uang) dalam Pemilihan Kepala Daerah‟‟ diterbitkan di
Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum UNIB kerjasama dengan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, ISSN 1829-7706 Volume I, Nomor 1, Agustus 2008;
- „‟Pemilu yang Demokratis?‟‟diterbitkan di Jurnal Konstitusi PKK Universitas Bengkulu Volume 2
Tahun 2009;
- „‟Kedudukan Konvensi Ketatanegaraan Pasca Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia‟‟ diterbitkan di Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum UNIB kerjasama
dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ISSN 1829-7706 Volume III, No. 1, Juni 2010;
- „‟Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik Melalui Mahkamah Partai Politik‟‟, Makalah yang
disampaikan dalam Call Papers tentang Pembaharuan Partai Politik di Indonesia dalam Rangka
Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke 3 di Bukittinggi tangal 5-8 September 2016;
dan masih banyak karya-karya lainnya. Beliau dapat dihubungi melalui e-mail [email protected]
dan [email protected]

Irwan Saputra S.Ag, M.Si, adalah Ketua KPU Provinsi Bengkulu Periode
2013-2018. Pria kelahiran Belinyu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
lahir pada tanggal 9 Juni 1974 dan merupakan alumni Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Mengawali kariernya sebagai
penyelenggara Pemilu pada Tahun 2000, Irwan Saputra dipercaya
menjadi penyelenggara pemilu di KPU Kabupaten Kepahiang selama dua
periode. Sejak menjadi penyelenggara pemilu, Irwan Saputra telah
berkomitmen untuk menjaga marwah demokrasi di Indonesia khususnya
di Provinsi Bengkulu, guna menjadi penyelenggara pemilu yang baik dan
menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas. Pada saat kuliah
terlibat di berbagai organisasi intra dan ekstra kampus dan menjadi leader dalam kegiatan mahasiswa
di angkatannya.
Prestasi yang pernah diraih oleh Irwan Saputra dalam bidang Penyelenggara Pemilu diantaranya:
mendapatkan KPU Award yang dilakukan oleh KPU RI dengan melibatkan seluruh KPU se-Indonesia,
pada tahun 2014 lalu juga mendapatkan dua kategori penilaian, pertama, terbaik Nasional sosialisasi
pemilu kreatif dan iklan layanan kreatif. Kedua, penyelenggaraan pemilu berintegritas dibawah
Kalimantan Barat yang saat itu menjadi terbaik Nasional.

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag lahir di desa Kemuja Bangka
(Bangka Belitung), 31 Mei 1964. Menyelesaikan Pendidikan
dasar di Madrasah Ibtidaiyah Khairiyah pada tahun 1975,
kemudian melanjutkan studike pondok Pesantren Nurul Islam
Sri Bandung Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan sampai ke
Jenjang Madrasah Aliyah. Pada tahun 1983 melanjutkan
kuliah ke IAIN Raden Fatah Palembang Fakultas Syari‟ah
Jurusan Peradilan Agama dan tamat pada tahun 1989. Pada
tahun 2002, melanjutkan Program Pasca Sarjana pada IAIN
Syarif Hidayatullah Jakarta dan selesai tahun 1994. Tahun
2000 menyelesaikan program Doktor (S3) pada IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.Pada Tahun 2001 menjabat Pembantu Ketua II STAIN Bengkulu. Menjabat
sebagai Ketua STAIN Bengkulu dengan dua periode masa jabatan yakni Periode 2002-2006 dan
Periode 2006-2010. Saat ini menjabat Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Bengkulu. Beliau pernah
mengikuti pelatihan dan workshop yang diselenggarakan di luar negeri seperti di Kuala Lumpur,
Malaysia, Serawak Malaysia, Singapura dan Jerman, serta pernah melakukan kunjungan akademik ke
India, Brunai, dan Yordania.Beberapa karya ilmiah penulis dan penelitian yang pernah dipublikasikan
antara lain : „‟Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran‟‟, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
Tahun 2007;„‟Islam dan Kemasyarakatan‟‟, Program Pascasarjana STAIN Bengkulu, Volume 1, Nomor
2, September2010; „‟Oriantalisme AI-Qur'an dan Respons Akademik di Perguruan Tinggi Agama
Islam‟‟,JurnalNUANSA Studi Islam dan Kemasyarakatan, Program Pasca Sarjana STAIN Bengkulu,
Volume 1, Nomor 1, Maret 2010; „‟Konstruksi Sumpah dalam Al-Qur'an‟‟, Jurnal NUANSA
Studi Islam dan Kemasyarakatan, Program Pasca Sarjana STAIN Bengkulu, Volume 4, Nomor 2,
Desember 2011; „‟Pengembangan Nalar Deduksi dan Induksi Dalam Penggunaan Al-Quran Sebagai
Sumber Fatwa Analisis Terhadap Fatwa MUI Tentang Kebangsaan‟‟, NUANSA, volume 6 Nomor 1,
2013; dan „‟Pemetaan Arah Baru Studi Tafsir Al-Quran di Indonesia Era Reformasi‟‟, MADANIA,
Volume XVIII, No.1, 2014 serta masih banyak karya lainnya.

Dr. Titiek Kartika Hendrastiti, M.A, adalah dosen pada
Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Bengkulu. Ia menyelesaikan studi S1 pada
Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Gadjah Mada; mengambil studi S2 pada
jurusan Politics of Alternative Development Strategies, di
Institute of Social Studies, Den Haag, Belanda. Memiliki
diploma non degree dalam bidang Women and Migration
pada International Women‟s University, Hannover, Jerman.
Menyelesaikan S3 pada Program Doktor Ilmu Sosial, Fisip,
Universitas Airlangga dengan judul disertasi “Identitas Gerakan Perempuan Lokal: Tinjauan
Feminisme Poskolonial”.Tahun 2012-2013 melakukan penelitian untuk program Koalisi Perempuan
Indonesia dan Mampu AusAids dengan tema Perlindungan Sosial dan Kemiskinan; Ketua Tim Peneliti
Incest yang dilakukan Balitbang Provinsi Bengkulu.
Terlibat menulis dan menjadi proofreader pada Program IKAT USAID dan Koalisi Perempuan
Indonesia dengan tema Kepemimpinan Perempuan. Menulis untuk institusi lain : Hivos Aceh, Stop
Aids Now (SAN) Belanda, Gender dan Perlemen yang diterbitkan Setjen DPR dan DPD RI dan UNDP.
Ikut menulis pada buku Akses Keadilan dan Migrasi Global yang dikarangoleh Prof. Sulistyowaty
Irianto terbitan PKWJ UI, Yayasan Obor Indonesia dan IDCR Canada. Ada juga artikelnya pada Jurnal
Analisis CSIS,dan LSD Universitas Indonesia. Buku terbarunya terbit bulan Agustus 2014 berjudul
“Perempuan Lokal VS Tambang Pasir Besi Global” yang di terbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia,
Jakarta. Menjadi penulis dan penyunting buku tentang politik lokal Pilkada 2015 yang diterbitkan oleh

Yayasan Pustaka Obor Indonesia bersama KPU Provinsi Bengkulu; serta menjadi anggota penulis
pedoman pelaksanaan SDGs tahun 2016 bersama Infid, Jakarta.Enam tahun terakhir aktif mengikuti
seminar dan workshop di University of Bern, Swiss; The Insternational Institute of Social Studies of
Erasmus University Rotterdam, The Haque, The Netherlands; Stockholm University, Swedia; Melborne
University in Malaysia; Chiangmai University, dan Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Malaysia
Terengganu, Banking University of Ho Chi Minh City, Vietnam.
Selain mengajar, penulis juga aktif pada organisasi massa perempuan, seperti Koalisi Perempuan
Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Representasi organisasi itu pada Asia Pacific Forum for
Women, Law and Development (APWLD), Jaringan Women, Law and Development International
(WLDI), Jaringan Asia Pasific untukPerempuan dan Politik (CAPWIP), anggota Regional Network on
Poverty Eradication (RENPER).

Zacky Antony, S.H., M.H.,merupakan Pria kelahiran Lubuk Linggau 5
Maret 1977, sejak mahasiswa sudah tertarik di dunia jurnalistik. Setelah
menyelesaikan pendidikan kuliahnya, Ia terjun langsung ke dunia jurnalistik
sebagai wartawan, kerja kerasnya di dunia jurnalistik mengantarkan Ia pada
puncak kariernya dan dipercaya menduduki jabatan selaku Pemimpin
Redaksi pada Harian Rakyat Bengkulu (Jawa Pos Grup). Saat ini beliau juga
dipercaya menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi
Bengkulu.
Alumni Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan sering dipanggil bung
Zacky, selain menulis mempunyai hobi membaca, bermain sepak bola serta
bulu tangkis, karena hobinya tersebut beliau pernah mewakili PWI Provinsi
Bengkulu pada cabang olaraga bulu tangkis pada Pekan Olahraga Wartawan (Porwanas) XII Tahun
2016 di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Suami dari Kusmaneti ini memiliki 4 orang anak, satu
orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Lulusan Magister Hukum Universitas Bengkulu ini selain
menjadi Pimpinan Redaksi salah satu media lokal terbesar di Bengkulu, juga sering menjadi
narasumber diberbagai kegiatan pelatihan jurnalistik.

Parsadaan Harahap, SP.,M.Si lahir di Medan, 17 Juli 1972 dan
memperoleh gelar Strata Dua nya di Universitas Bengkulu (UNIB)
dengan konsentrasi keilmuan Administrasi Negara. Mantan Ketua KPU
Provinsi Bengkulu ini telah berkiprah di KPU selama 2 periode,
merupakan aktivis mahasiswa gerakan ‟98. Pria kelahiran Medan yang
merupakan alumni Universitas Bengkulu ini aktif di gerakan Himpunan
Mahasiswa Islam selama menjadi mahasiswa. „Bang parsa‟ ia biasa
dipanggil, dikenal sebagai aktivis yang ramah dan dekat dengan
berbagai kalangan.
Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
periode 2012-2017 dan koordinator Divisi SDM dan Organisasi. Selama
menjadi nahkoda Bawaslu Provinsi Bengkulu, Ia sukses memimpin
Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengawasan pada
Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014, serta Pemilihan
Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 sehingga berjalan baik, aman dan lancar.
Banyak Pelatihan/kursus yang pernah diikuti untuk mengasah keterampilan beliau dalam memimpin,
diantaranya Bridge Modul Training, dll. Pengalaman organisasi beliau sangat banyak diantaranya
sebagai Ketua HMI Cabang Bengkulu, Ketua SMPT UNIB, Ketua KNPI Provinsi Bengkulu dan Wakil
Ketua DPP KNPI.

Sa’adah Mardliyati, S.Ag.,M.A. lahir di Bengkulu, 22 Mei 1973.
Perempuan yang akrab dipanggil „bunda‟ oleh mahasiswa/i nya ini
merupakan aktivis perempuan yang berlatar belakang akademisi.
Pengalaman organisasi beliau diantaranya sebagai Ketua Pimpinan
Wilayah Fatayat NU Provinsi Bengkulu, Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi
Bengkulu, Sekretaris II BKMT Provinsi Bengkulu, Koordinator JPPB
(Jaringan Peduli Perempuan Bengkulu) 2005-2007, Koordinator wilayah
JPPR Tahun 2014.
Dunia kepemiluan bukanlah sesuatu yang baru bagi perempuan yang
dikenal tegas dan ramah ini setelah menjadi koordinator JPPR Provinsi
Bengkulu. Beliau pernah menjadi Anggota KPU Provinsi Bengkulu dan
sekarang menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu membidangi divisi
pencegahan dan hubungan antar lembaga periode 2012-2017.
Kandidat Doktor dari Fakultas Filsafat Universitas Indonesia (UI) ini, sukses mengawal pelaksanaan
pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 dan
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. Bersama dengan komisioner lainnya menghantarkan
Bawaslu Provinsi Bengkulu memperoleh Bawaslu Award dari Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2015
dengan Kategori Supervisi, Monitoring Pengawasan Tahapan Pemilu Terbaik.

Ediansyah Hasan, S.H.,M.H.lahir di kota Pagar Alam, 14 November
1972. Beliau juga merupakan seorang Advokat dan pernah menjadi Ketua
Panwas Kota Pagar Alam. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran
Bawaslu Provinsi Bengkulu ini menyukai olahraga offroad dan pingpong.
Pengalaman selama menjadi Panwas Kota Pagar Alam sangat membantu
beliau dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Bawaslu Provinsi
Bengkulu. Ediansyah yang kesehariannya dikenal murah senyum ini
sukses mengawal pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Legislatif
Tahun 2014, pengawasan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 dan
pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015.
Alumni Pasca Sarjana Universitas Hazairin Bengkulu ini selalu mengisi
waktu luangnya dengan membaca buku. Ediansyah yang memiliki disiplin
ilmu hukum ini di kenal keras dan tak mengenal kompromi dalam menindak setiap dugaan
pelanggaran pemilu.

Lopian Hidayat, SE.,M.Si merupakan salah satu Birokrat yang telah
kenyang dalam pengalaman dunia birokrasi. Dilahirkan di Desa
Babatan Kecamatan Seginim Bengkulu Selatan pada tanggal 09 Juni
1969, mengawali kariernya di dunia birokrasi sebagai Kasubbag
Anggaran Pembangunan Biro Keuangan Pemda Provinsi Bengkulu,
Kasubbag Survey Indo dan Pendataan BPBD Provinsi Bengkulu dan
Kasubbag Keuangan BPBD Provinsi Bengkulu.
Ia Bergabung dengan Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tahun 2013 dan
menduduki jabatan sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Bengkulu tahun 2013 sampai dengan sekarang. Ia yang selama karir
birokrasinya selalu menduduki jabatan yang berhubungan dengan
keuangan dan perencanaan sangat membantu Bawaslu dalam
memberikan dukungan Kesekretariatan kepada Komisioner selama
melakukan Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2014, Pemilu Presiden Tahun 2014 dan Pemilihan
Kepala Daerah Serentak tahun 2015.