Laporan BMN UAKPB KPPN Lubuk Linggau TA 2023

i KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas Barang Milik Negara (BMN) dengan menyusun dan menyampaikan data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan. Data dan informasi sebagaimana dimaksud disusun dalam bentuk Laporan Barang Milik Negara dan dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) Tingkat Satuan Kerja. Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara serta Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-1/KN/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Barang Milik Negara ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau. Disamping itu, laporan Barang Milik Negara ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen guna pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Lubuk Linggau, 18 Januari 2024 Kepala KPPN Tipe A2 Lubuk Linggau Ditandatangani secara elektronik Purwo Widiarto NIP 19770523 199903 1 007

GLOSARIUM UAPB : Unit Akuntansi Pengguna Barang merupakan Unit Akuntansi di Tingkat Kementerian yang bertugas untuk mengompilasi seluruh Laporan dari masing-masing UAPPB-E1, kemudian hasil dari laporan tersebut akan disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang. UAPPB-E1 : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I merupakan Unit Akuntansi Tingkat Eselon I yang mengompilasi seluruh Laporan dari masing-masing Laporan UAPPB-W yang kemudian hasil dari laporan tersebut dilaporkan kepada UAPB (Tingkat Kementerian). UAPPB-W : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah merupakan Unit Akuntansi Tingkat Kantor Wilayah yang bertugas untuk mengompilasi Laporan BMN dari UAPPB-W (satker) diwilayahnya, yang kemudian hasil dari laporan tersebut akan dilaporkan kepada Kanwil DJKN dan UAPPB-E1 (Tingkat Eselon I). UAKPB : Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang merupakan Unit Akuntansi Barang di tingkat satker yang bertugas untuk melaksanakan transaksi, mencatat BMN yang dikelola di satuan kerjanya kemudian melaporkan kepada KPKNL dan UAPPB-W di Kantor Wilayahnya. BMN : Barang Milik Negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMNKPB : Barang Milik Negara Kuasa Pengguna Barang merupakan data yang memuat aset BMN di tingkat Kuasa Pengguna Barang (satker). BMNPPBW : Barang Milik Negara Pembantu Pengguna Barang Wilayah merupakan data yang memuat aset BMN di tingkat Kantor Wilayah yang merupakan kompilasi dari Kuasa Pengguna Barang (satker) di wilayahnya. CR BMN : Catatan Ringkas Barang Milik Negara merupakan Catatan Ringkas mengenai saldo dan transaksi BMN di periode berkenaan. SAK : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang mengintegrasi dari berbagai aplikasi yang digunakan oleh Satuan Kerja (satker) sebagai sarana bagi dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran ii

UAKPA : Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran merupakan Unit Akuntansi Anggaran di tingkat satker yang bertugas untuk melaksanakan transaksi dan mencatat saldo anggaran yang dikelola di satuan kerjanya kemudian melaporkan kepada KPPN dan UAPPA-W di Kantor Wilayahnya. UAPPA-W : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah merupakan Unit Akuntansi Anggaran di tingkat kantor wilayah yang bertugas untuk mengompilasi data dari UAKPA di wilayahnya kemudian melaporkannya kepada Ditjen PBN cq. Bidang Akuntansi dan Pelaporan selaku kuasa BUN dan UAPPA-E1 di tingkat Eselon I. DJPb : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, merupakan Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang bertugas untuk dan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam melaksanakan fungsi pertanggungjawaban APBN di setiap periode laporan keuangan. DJKN : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang bertugas untuk dan atas nama Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dalam melaksanakan fungsi pertanggung jawaban Barang Milik Negara di setiap periode laporan BMN. iii

DAFTAR ISI Kata Pengantar i Glosarium ii - iii Daftar Isi iv Daftar Lampiran v Executive Summary vi Pernyataan Tanggung Jawab vii Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara 1 I. Pendahuluan 1 A. Dasar hukum 3 B. Entitas Pelaporan 4 C. Periode Laporan 4 II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara 5 III. Pendekatan Penyusunan Laporan 11 IV. Ringkasan Barang Milik Negara 12 1. Saldo Awal 12 2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara 12 a. Barang Persediaan 12 b. Tanah 12 c. Peralatan dan Mesin 13 d. Gedung dan Bangunan 18 e. Jalan dan Jembatan 20 f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 20 g. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan 20 3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2023 21 a. BMN per Akun Neraca 21 b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan 22 V. Informasi BMN Lainnya 23 1. Perkembangan Nilai BMN 23 2. Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengelolaan BMN 24 3. Informasi Pengelolaan BMN 24 a. Penetapan Status Penggunaan BMN 24 b. BMN Berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) 25 c. Pengelolaan BMN Idle 25 d. Daftar Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang 25 e. Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang 25 f. Daftar Barang Hibah BMN Yang Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang 26 4. Permasalahan Penatausahaan BMN 27 5. Current Issues 27 iv

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Neraca BMN Per 01 Januari 2023 ( Saldo Awal) Lampiran 2 Neraca BMN Per 31 Desember 2023 Lampiran 3 Laporan Barang Persediaan Lampiran 4 Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel, kstrakomptabel dan Gabungan Lampiran 5 Laporan Barang Bersejarah Lampiran 6 Laporan Barang Aset Tak Berwujud Lampiran 7 Laporan Barang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Lampiran 8 Laporan Penyusutan Barang Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan Lampiran 9 Laporan Kondisi Barang Lampiran 10 Laporan Catatan Ringkasan BMN-KPB Lampiran 11 Laporan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Lampiran 12 Daftar Transaksi BMN Lampiran 13 Daftar BMN Rusak Berat Lampiran 14 Daftar BMN Hilang Lampiran 15 Daftar BMN Yang Dihentikan Penggunaannya Lampiran 16 Laporan Barang Hibah DK/TP Lampiran 17 Laporan Amortisasi Barang Lampiran 18 Berita Acara Stock Opname Persediaan Lampiran 19 Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal SAK-SIMAK Lampiran 20 Kertas Kerja Barang Milik Negara Lampiran 21 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Lampiran 22 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Lampiran 23 Lampiran Tambahan (Dokumen Hibah, Penjualan, Penghapusan, PSP BMN, PSG dan HDNO) v

vi EXECUTIVE SUMMARY Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau Tahun 2023 ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) secara layak sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara serta telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Laporan BMN Tingkat UAKPB KPPN Lubuk Linggau Tahun 2023 ini terdiri dari Laporan Barang Pengguna, Neraca, dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara. Data Laporan BMN Tingkat UAKPB ini disajikan dalam bentuk narasi dan tabel berdasarkan data keadaan Tahun 2023 yang menggambarkan seluruh mutasi Barang Milik Negara yang terjadi selama periode Tahun 2023. Pengungkapan aset BMN dalam Laporan ini menguraikan seluruh aset yang dimiliki (UAKPB) KPPN Lubuk Linggau Tahun 2023 yang dirinci menurut Jenis Laporan (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan, serta Aset Tak Berwujud Lainnya), per Kelompok Barang dan cara perolehannya (pembelian, transfer masuk, hibah dan sebagainya). Penyusunn laporan Barang Milik Negara Tingkat (UAKPB) KPPN Lubuk Linggau Tahun 2023 ini dibuat sederhana dengan maksud agar penyajian data laporan dapat dipahami dengan mudah, namun tetap tidak mengurangi kaidah dan tujuan pokok pelaporan. Oleh karena itu, diharapkan laporan ini dapat berguna untuk memberikan informasi BMN di Lingkup KPPN Lubuk Linggau yang memadai untuk level manajemen dalam membuat penilaian yang informatif dan dapat berguna dalam mendukung kelancaran penyusunan laporan keuangan di tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan serta tingkat Eselon I lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta pada periode-periode berikutnya.

vii PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) Laporan Barang Milik Negara tingkat UAKPB Periode Tahun 2023 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau yang terdiri dari: Laporan Barang Milik Negara, Laporan Posisi BMN di Neraca, dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan BMN UAKPB tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi penatausahaan Barang Milik Negara secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Demikian Pernyataan Tanggung Jawab UAKPB KPPN Lubuk Linggau ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lubuklinggau, 18 Januari 2024 Kepala Kantor Ditandatangani secara elektronik Purwo Widiarto NIP 19770523 199903 1 007

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA LAPORAN BARANG UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) KPPN LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM A.1. UNDANG-UNDANG • UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara A.2. PERATURAN PEMERINTAH • PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah • PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah • PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 • Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara • PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah A.3. PERATURAN PRESIDEN • Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah A.4. PERATURAN MENTERI KEUANGAN • PMK Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan • PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar • PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan • Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat • PMK Nomor 251/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat • PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan • Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan • Pemerintah Pusat • PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan • Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga • PMK Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga Hal - 1

• PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara • PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara • PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat • PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah • PMK Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri • Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara • PMK Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri • Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara • PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara • PMK Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara • PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat A.5. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN • KMK Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat • KMK Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud • KMK Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat • KMK Nomor 216/KM.6/2021 tentang Perubahan Kesebelas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara A.6. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN • Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga A.7. SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN • SE Nomor SE-43/MK.1/2017 tentang Pelaksanaan Sensus Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan • SE Nomor SE-1.MK.1/SJ.7/2020 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Sensus Barang Milik Negara Kementerian Keuangan • SE Nomor SE-2/MK.1/SJ.7/2020 tentang Panduan Implementasi Mandat Menteri Keuangan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara • SE Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L dalam Rangka Penanganan COVID-19 Hal - 2

B. ENTITAS PELAPORAN Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena itu, pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undangundang, dan putusan pengadilan. Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos aset tetap maupun aset lainnya. Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (controlling) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di Kode KPPN Kode UAKPB NAMA UAKPB 070 527961 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau Gambar 1 Peta Kota Lubuk Linggau, sumber lubuklinggaukota.go.id Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan merupakan entitas pelaporan pada Laporan Barang Milik Negara tingkat UAKPB Tahun 2023 ini. Hal - 3

dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (disposal). KPPN Lubuk Linggau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pembinaan Akuntansi Instansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Catatan atas Laporan Barang Milik Negara. Penyusunan Laporan BMN tingkat UAKPB KPPN Lubuk Linggau tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara serta Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER1/KN/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. C. PERIODE LAPORAN Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAKPB Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau Tahun 2023 ini disusun berdasarkan transaksi keuangan dan transaksi non keuangan yang terjadi dalam kurun waktu 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Hal - 4

BAB II KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BMN Penyusunan dan penyajian Laporan Barang Milik Negara tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2023 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan barang yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang signifikan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2023 adalah sebagai berikut: A. PERSEDIAAN Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,dan barang-barang yang dimaksudkan untuk d jual dan/atau di serahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat dalam neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca. Nilai yang disajikan dalam neraca dihitung berdasarkan: ➢ Harga Perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian; ➢ Harga Standar/Harga Pokok Produksi, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; ➢ Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya. Dalam mencatat persediaan, pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO), yang mana barang yang masuk terlebih dauhulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini, saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir. B. ASET TETAP Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jembatan, serta Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan/pembuatan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan masih dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Aset tetap lainnya berupa Aset Tetap Renovasi (ATR) merupakan renovasi yang dilakukan oleh bukan pemilik aset. Terhadap ATR tersebut tidak dilakukan penyusutan apabila belanja renovasi tidak menambah masa manfaat aset dan agar diserahterimakan kepada pemilik aset pada akhir periode akuntansi Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum Hal - 5

kapitalisasi sesuai dengan PMK-181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, dengan nilai sebagai berikut: ➢ Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin yang nilainya lebih dari sama dengan Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah); ➢ Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya lebih dari sama dengan Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah); ➢ Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian; C. ASET LAINNYA Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang, dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. ➢ Aset Tak Berwujud merupakan aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual; ➢ Aset Lain-lain mencakup aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, misalnya berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah; D. KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PENYUSUTAN ASET TETAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya pada Lamoiran I Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, menetapkan bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Penyusutan aset tetap dilakukan untuk BMN Intrakomptabel maupun Ekstrakomptabel. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: 1. Tanah 2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan 4. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan 5. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah masa manfaat Hal - 6

Penerapan penyusutan aset tetap dimulai pada pelaporan Semester I Tahun 2012. Nilai yang disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2012 untuk BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan, untuk BMN yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2012 menggunakan nilai perolehan atau nilai wajar yang merupakan nilai estimasi apabila nilai perolehannya tidak diketahui. Dalam pelaksanaannya, proses penyusutan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: a) Penyusutan pertama kali merupakan proses penyusutan yang dilakukan pertama kali atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2013. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2012; b) Penyusutan pada saat terjadinya transaksi BMN merupakan proses penyusutan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi BMN. Transaksi dimaksud merupakan transaksi BMN yang memengaruhi/mengoreksi ekuitas; c) Penyusutan periodik merupakan proses penyusutan yang dilakukan secara periodik setiap semester dan dilakukan atas seluruh objek penyusutan. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.05/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Tabel 1 Tabel Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat Peralatan dan Mesin 2 s.d.20 tahun Peralatan dan Mesin 2 s.d.20 tahun Gedung dan Bangunan 10 s.d.50 tahun Gedung dan Bangunan 10 s.d.50 tahun Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d. 40 tahun Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d. 40 tahun Alat Tetap Lainnya 4 tahun Alat Tetap Lainnya 4 tahun E. AMORTISASI BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya yang hanya dapat diterapkan atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada seluruh entitas pemerintah pusat mulai dilaksanakan pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi aset tak berwujud barang milik negara dimaksudkan untuk mendapatkan penyajian nilai yang wajar pada laporan keuangan pemerintah, yang mana menggambarkan sisa manfaat ekonomi. Untuk perhitungan amortisasi aset tak berwujud ini metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Metode garis lurus akan mengalokasikan harga perolehan aset tak berwujud secara merata untuk tiap semester, sampai habis masa manfaat sehingga akan menghasilkan nilai amortisasi yang sama untuk setiap semester. Perhitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan setiap semester dan tanpa memperhitungkan residu atau nilai sisa. Hal - 7

Amortisasi aset tak berwujud tidak dilakukan terhadap: 1. Aset tak berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (Copyright) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan untuk dilakukan penghapusannya; 2. Aset tak berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pendelegasian kewenangan untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan. Penerapan amortisasi aset tak berwujud dimulai pada pelaporan Semester I Tahun 2016. Nilai yang disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2015 untuk BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Sedangkan, untuk BMN yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015 digunakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan para perhitungan Pengguna Barang. Dalam pelaksanaannya, proses amortisasi aset tak berwujud dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: a) Amortisasi pertama kali merupakan proses amortisasi yang dilakukan pertama kali atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2016. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2015; b) Amortisasi pada saat terjadinya transaksi BMN merupakan proses amortisasi yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi BMN. Transaksi dimaksud merupakan transaksi BMN yang memengaruhi/mengoreksi ekuitas; c) Amortisasi periodik merupakan proses amortisasi yang dilakukan secara periodik setiap semester dan dilakukan atas seluruh objek penyusutan. F. KEBIJAKAN KAPITALISASI BARANG MILIK NEGARA Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, BMN disajikan sebagai intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam Neraca Pemerintah Pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan tidak disajikan dalam neraca. Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi, yang mana untuk sebelum TA 2018 adalah sebagai berikut: 1) BMN berupa Gedung dan Bangunan yang nilainya ≥Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah); 2) BMN berupa Peralatan dan Mesin yang nilainya ≥Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah); 3) BMN berupa Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Koleksi Perpustakaan, dan Barang Bercorak Kesenian yang nilainya ≥Rp1,00 (Satu Rupiah). Batas nilai minimum kapitalisasi tersebut mengalami perubahan sejak Semester I TA 2018. Hal itu diamanatkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, yaitu sebagai berikut: Hal - 8

1) BMN berupa Gedung dan Bangunan yang nilainya ≥Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah); 2) BMN berupa Peralatan dan Mesin yang nilainya ≥1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah); 3) BMN berupa Koleksi Perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian yang nilainya ≥ Rp1,00 (Satu Rupiah). *Batas nilai minimum tersebut tidak diperlukan untuk BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, KDP, dan aset tetap lainnya. G. PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA RUSAK BERAT DAN HILANG Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan penghapusannya telah diusulkan kepada Pengelola Barang dilakukan reklasifikasi ke dalam daftar barang hilang dan tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan Neraca. Dalam hal keputusan penghapusan mengenai aset tetap yang dinyatakan hilang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang maka aset tersebut dihapus dari daftar barang hilang. Sementara itu, untuk aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dihapuskan maka dilakukan reklasifikasi ke dalam daftar barang rusak berat dan tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Pengguna dan neraca. H. KEBIJAKAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2017- 2018 Kebijakan penilaian Kembali BMN berpedoman pada Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Pelaksanaan penilaian Kembali BMN dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2018 yang kemudian dilanjutkan dengan koreksi revaluasi pada Tahun 2019. Dalam rangka pelaksanaan penilaian kembali atas objek penilaian kembali BMN pada Kuasa Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang KPPN Lubuk Linggau telah melaksanakan penilaian Kembali BMN di tahun 2017 dan telah dicatat secara benar dan tepat dalam laporan keuangan tingkat UAKPB sebagai bagian dalam rangka penyusunan Neraca wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibuktikan dengan telah dilaksanakannya rekonsiliasi tindak lanjut hasil pelaksanaan penilaian Kembali BMN antara KPKNL selaku Pengelola Barang dan KPB selaku Pengguna Barang. I. KEBIJAKAN PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2018 S.D. 2019 Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, disebutkan bahwa pelaksanaan inventarisasi/sensus BMN paling sedikit sekali dalam 5 (tahun) untuk BMN selain Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-43/MK.1/2017 tentang Pelaksanaan Sensus Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan Nomor S-1110/SJ.7/2018 tentang Pelaksanaan Sensus BMN Kementerian Keuangan Tahun 2018, disebutkan bahwa sensus BMN pada tahun 2018 dilaksanakan untuk BMN yang memiliki Kartu Identitas Barang (KIB) dengan perolehan s.d. 31 Desember 2017. Sementara, dalam Nota Dinas Kepala Biro Manajemen Hal - 9

Barang Milik Negara dan Pengadaan Nomor ND-310/SJ.7/2019 tentang Modul Persiapan Pelaksanaan BMN Tahun 2019, Objek Pelaksanaan Sensus BMN Tahun 2019 adalah BMN Inventaris (Selain BMN ber-KIB) dengan perolehan s.d. 31 Desember 2018. Persiapan pelaksanaan sensus BMN 2019 telah dimulai dari Pembentukan Tim Sensus BMN, Pendataan/Pemetaan Ruangan, Update Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Verifikasi DBR dan hasil sensus BMN 2019 di-update pada Aplikasi SAKTI. J. INVENTARISASI RUMAH NEGARA Mengacu pada ketentuan terkait pengelolaan rumah negara dan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan rumah negara di Lingkup Kementerian Keuangan, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menginstruksikan kepada seluruh satker lingkup Kementerian Keuangan untuk mengajukan usulan penetapan status penggunaan, penetapan status golongan, dan Huruf Daftar Nomor (HDNo) rumah negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-1099/PB.1/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengusulan Penetapan Status Penggunaan, Penetapan Status Golongan, dan Hurud Daftar Nomor (HDNo) Rumah Negara pada Satuan kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sebagai tindak lanjut atas instruksi tersebut, KPPN Lubuk Linggau telah mengajukan Penyampaian Permohonan Pendaftaran Rumah Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Linggau dengan Nota Dinas Nomor ND411/WPB.07/KP.05/2021 tanggal 23 September 2021, dan telah ditetapkan statusnya melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 546/KM.1/SJ.7/2021 tanggal 27 Agustus 2021. Hal - 10

BAB III PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN BMN Laporan Barang Milik Negara tingkat UAKPB Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau Tahun 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh KPPN Lubuk Linggau. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahun 2023 ini adalah sebesar Rp20.408.839.075,00 (dua puluh milyar empat ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp19.684.308.971,00 (sembilan belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun 2023 sebesar Rp724.530.104,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu seratus empat rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan. Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas: 1. Neraca; 2. Laporan Barang Persediaan; 3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan); 4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); 5. Laporan Aset Tak Berwujud; 6. Laporan Barang Bersejarah; 7. Laporan Kondisi Barang; (untuk tahunan) 8. Laporan Penyusutan; 9. Laporan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS); 10. Laporan Barang Hilang; 11. Laporan Barang Rusak Berat; 12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara; 13. Berita Acara Stock Opname Persediaan 14. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada KPPN Lubuk Linggau; 15. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan 16. Laporan Tambahan Lainnya. Hal - 11

BAB IV RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2023 1. Saldo Awal Tahun 2023 Nilai BMN per 01 Januari 2023 menurut KPPN Lubuk Linggau adalah sebesar Rp19.684.308.971,00 (sembilan belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp19.627.563.471,00 (sembilan belas milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp56.745.500,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah). 2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahun 2023 Mutasi BMN per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: a. Barang Persediaan Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2023 sebesar Rp67.419.663,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), selama periode pelaporan jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp44.002.253,00 (empat puluh empat juta dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dengan mutasi tambah sebesar Rp51.191.800,00 ( lima puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) serta mutasi kurang persediaan sebesar Rp27.774.390,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah). Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: Tabel 2 Rincian Barang Persediaan Uraian Saldo Awal (Rp) Mutasi (Rp) Saldo Akhir (Rp) 117111 Barang Konsumsi 36.404.053 21.412.810 57.816.863 117113 Bahan Untuk Pemeliharaan 7.598.200 2.004.600 9.602.800 Jumlah 44.002.253 23.417.410 67.419.663 Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi usang adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). b. Tanah Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.131.059.000,00 (delapan milyar seratus tiga puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 6.295 m² dengan nilai sebesar Rp8.131.059.000,00 (delapan milyar seratus tiga puluh satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan mutasi tambah dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Hal - 12

Mutasi tambah Tanah: Tabel 3 & 4 Rincian Mutasi tambah dan kurang Tanah Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Mutasi kurang Tanah : Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) c. Peralatan dan Mesin Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.781.715.912,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua belasrupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp3.124.605.471,00 (tiga milyar seratus dua puluh empat juta enam ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan mutasi tambah 19 (sembilan belas) unit sebesar Rp807.898.487,00 (delapan ratus tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), dan mutasi kurang 7 (tujuh) unit sebesar Rp150.788.046,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah). Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut: 1) Alat Bantu (3.01); Saldo alat bantu pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Mutasi tambah jumlah barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah). Mutasi tambah Alat Besar : Tabel 5 & 6 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Alat Besar (3.01) Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) Mutasi kurang Alat Besar: Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L Hal - 13

Dari jumlah alat besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut: Tabel 7 Uraian Kondisi Alat Besar (3.01) Uraian Kondisi Kuantitas Nilai (Rp) Baik 1 1.100.000 Rusak Ringan 0 0 Rusak Berat 0 0 Akumulasi penyusutan alat besar pada Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2023 sebesar Rp942.857,00 (sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah). 2) Alat Angkutan (3.02); Saldo alat angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2023 sebesar Rp883.559.998,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 7 (tujuh) unit dengan nilai sebesar Rp584.471.511,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah). Mutasi tambah jumlah barang 3 (tiga) unit dengan nilai sebesar Rp384.048.487,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh), dan mutasi kurang jumlah barang 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp84.960.000,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratur enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Keterangan nomor KET-9/KPN.0705/2023 Tanggal 29 Mei 2023 tentang penghentian penggunaan BMN berupa mini bus (penumpang 14 orang kebawah) dari kegiatan operasional pemerintahan. Mutasi tambah alat angkutan tersebut meliputi: Tabel 8 & 9 Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Alat Angkutan (3.02) Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) Pembelian 34.548.487 - Transfer Masuk 349.500.000 - Mutasi kurang alat angkutan tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) Penghentian Penggunaan Aset Dari Operasional Pemerintahan (84.960.000) Dari jumlah alat angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut: Hal - 14

Tabel 10 Uraian Kondisi Alat Angkutan (3.02) Uraian Kondisi Kuantitas Nilai (Rp) Baik 9 883.559.998 Rusak Ringan 0 0 Rusak Berat 0 0 Akumulasi penyusutan alat angkutan pada Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2023 sebesar Rp433.852.458,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut: Tabel 11 Uraian Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan (3.02) Uraian Nilai Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Alat Angkutan Darat Bermotor 882.734.998 (433.027.458) 449.707.540 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 825.000 (825.000) 0 3) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05); Saldo alat kantor dan rumah tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.114.834.140,00 (satu milyar seratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam) unit dengan nilai sebesar Rp1.114.834.140,00 (satu miliar serratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah), mutasi tambah jumlah barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah), serta mutasi kurang barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Mutasi Tambah alat kantor dan rumah tangga tersebut meliputi: Tabel 12 & 13 Uraian Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) Mutasi Kurang alat kantor dan rumah tangga: Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) Penghentian Aset Dari Penggunaan Dari jumlah alat kantor dan rumah tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut: Tabel 14 Uraian Kondisi Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) Uraian Kondisi Kuantitas Nilai (Rp) Baik 536 1.114.834.140 Rusak Ringan 0 0 Rusak Berat 0 0 N I H I L N I H I L Hal - 15

Akumulasi penyusutan alat kantor dan rumah tangga pada Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2023 sebesar Rp1.038.520.640,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) adalah sebagai berikut: Tabel 15 Uraian Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) Uraian Nilai Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 109.726.000 (108.961.000) 765.000 Alat Kantor Lainnya 197.275.113 (196.430.613) 844.500 Meubelair 262.455.000 (256.350.000) 6.105.000 Alat Pembersih 9.120.000 (8.070.000) 1.050.000 Alat Pendingin 194.466.500 (180.121.500) 14.345.000 Alat Dapur 1.550.000 (1.550.000) 0 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 287.852.527 (286.487.527) 1.365.000 Alat Rumah Tangga Lainnya 550.000 (550.000) 0 4) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06); Saldo alat studio, komunikasi dan pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2023 sebesar Rp860.677.738,00 (delapan ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit dengan nilai sebesar Rp 614.623.738,00 (enam ratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), mutasi tambah jumlah barang 3 (tiga) unit dengan nilai sebesar Rp246.054.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh empat ribu rupiah), serta mutasi kurang barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Mutasi Tambah alat studio, komunikasi dan pemancar: Tabel 16 & 17 Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06) Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) (102) Transfer Masuk 246.054.000 0 Mutasi Kurang alat studio, komunikasi dan pemancar: Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) Penghentian Aset Dari Penggunaan Dari jumlah alat studio, komunikasi dan pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut: Tabel 18 Uraian Kondisi Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06) Uraian Kondisi Kuantitas Nilai (Rp) Baik 34 860.677.738 Rusak Ringan 0 0 Rusak Berat 0 0 N I H I L Hal - 16

Akumulasi penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2023 sebesar Rp540.255.938,00 (lima ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) adalah sebagai berikut: Tabel 19 Uraian Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06) Uraian Nilai Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Alat Studio 573.409.938 (350.956.338 222.453.600 Alat Komunikasi 11.035.800 (11.035.800) 0 Peralatan Pemancar 274.252.000 (178.263.800) 95.988.200 5) Komputer (3.10); Saldo komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2023 sebesar Rp933.531.082,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 67 (enam puluh tujuh) unit dengan nilai sebesar Rp803.636.082,00 (delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah). Terdapat mutasi tambah sebanyak 13 (tiga belas) unit dengan nilai sebesar Rp177.796.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atas transaksi tranfer masuk online dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta mutasi kurang sebanyak kurang barang 6 (enam) unit dengan nilai sebesar Rp65.828.046,00 (enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah). Mutasi Tambah komputer tersebut meliputi: Tabel 20 & 21 Uraian Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Komputer (3.10) Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) (102) Transfer Masuk 177.796.000 Mutasi Kurang komputer tersebut meliputi: Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) Penghentian Aset Dari Penggunaan 65.828.046 Dari jumlah komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut: Tabel 22 Uraian Kondisi Komputer (3.10) Uraian Kondisi Kuantitas Nilai (Rp) Baik 74 915.604.036 Rusak Ringan 0 0 Rusak Berat 0 0 Akumulasi penyusutan komputer pada Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2023 sebesar Rp809.158.435,00 (delapan ratus sembilan juta Hal - 17

seratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) adalah sebagai berikut: Tabel 23 Uraian Penyusutan Komputer (3.10) Uraian Nilai Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Komputer Unit 560.961.078 (457.441.977) 103.519.101 Peralatan Komputer 351.716.458 (351.716.458) 0 d. Gedung dan Bangunan Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.428.644.500,00 (delapan milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp8.428.644.500,00 (delapan milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah). Mutasi tambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut: 1) Bangunan Gedung (4.01); Saldo bangunan gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.294.922.500,00 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 16 (enam belas) unit dengan nilai sebesar Rp8.294.922.500,00 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). Adapun mutasi tambah barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) serta mutasi kurang sebanyak kurang barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Mutasi tambah bangunan gedung: Tabel 24 & 25 Uraian Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Bangunan Gedung (4.01) Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) Mutasi kurang bangunan gedung: Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) Akumulasi penyusutan bangunan gedung pada Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2023 sebesar Rp2.292.013.613,00 (dua milyar dua ratus N I H I L N I H I L Hal - 18

sembilan puluh dua juta tiga belas ribu enam ratus tiga belas rupiah), antara lain sebagai berikut: Tabel 26 Uraian Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (4.01) Uraian Nilai Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.782.977.000 (1.333.907.351) 4.449.069.649 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 2.511.945.500 (936.906.434) 1.575.039.066 2) Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04); Saldo tugu titik kontrol/pasti pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2023 sebesar Rp133.722.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp133.722.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah). Adapun mutasi tambah barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) serta mutasi kurang sebanyak kurang barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Mutasi tambah tugu titik kontrol/pasti: Tabel 27 & 28 Uraian Mutasi Tambah & Mutasi Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04) Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) Mutasi kurang tugu titik kontrol/pasti: Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) Akumulasi penyusutan tugu titik kontrol/pasti pada Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2023 sebesar Rp21.199.828,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), adalah sebagai berikut: Tabel 29 Uraian Akumulasi Penyusutan tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04) Uraian Nilai Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Tugu Titik Kontrol/Pasti 133.722.000 (21.199.828) 112.522.172 N I H I L N I H I L Hal - 19

e. Jalan dan Jembatan Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Adapun mutasi tambah barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) serta mutasi kurang sebanyak kurang barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) (tidak terdapat mutasi). Akumulasi penyusutan Jalan dan Jembatan pada Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Periode Semester I Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,- (nol rupiah). f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 0 (nol rupiah) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Adapun mutasi tambah barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) serta mutasi kurang sebanyak kurang barang 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) (tidak terdapat mutasi). g. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2023 adalah 7 (tujuh) unit sebesar Rp150.788.046,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah). Terdapat Mutasi tambah sebesar Rp150.788.046,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp150.788.046,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah) berdasarkan ND270/KPN.0705/2023 tanggal 9 Juni Tahun 2023 hal Permohonan Penjualan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q. KPPN Lubuk Linggau berupa mini bus (penumpang 14 orang ke bawah) serta ND-477/KPN.0705/2023 tanggal 4 Oktober 2023 hal Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan Tanpa Dokumen Kepemilikan Dengan Nilai Perolehan s.d. Rp100.000.000,00 per Unit Dengan Mekanisme Hibah Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau. Mutasi tambah Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan tersebut meliputi : Tabel 30 & 31 Uraian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap YTDOP Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) Penghentian Penggunaan Aset Dari Operasional Pemerintahan 150.788.046 Mutasi kurang Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan tersebut meliputi: Hal - 19

Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel (Rp) Ekstrakomptabel (Rp) Pencatatan Barang Yang Akan Dihapuskan (150.788.046) Akumulasi penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan pada Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahun 2023 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2023 A. BMN per akun neraca Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp20.408.839.075,00 (dua puluh milyar empat ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut: Tabel 32 Penyajian BMN dalam Pos Perkiraan Neraca No. Uraian Neraca Intrakomptabel Ekstrakomptabel Gabungan Rp % Rp % Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) I Aset Lancar 1 Persediaan 67.419.663 0,33 67.419.663 0,33 Sub Jumlah (1) 67.419.663 0,33 67.419.663 0,33 II Aset Tetap 1 Tanah 8.131.059.000 39,95 8.131.059.000 39,84 2 Peralatan Mesin 3.724.970.412 18,30 56.745.500 100,00 3.781.715.912 18,53 3 Gedung dan Bangunan 8.428.644.500 41,41 8.428.644.500 41,30 4 Jalan dan Jembatan - - - 5 Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - Sub Jumlah (2) 20.284.673.912 99,67 56.745.500 100,00 20.341.419.412 99,67 TOTAL 20.352.093.575 100,00 56.745.500 100,00 20.408.839.075 100,00 Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2023 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut: Hal - 21

Tabel 33 Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan BMN No. Uraian Neraca Intrakomptabel Ekstrakomptabel Gabungan Rp % Rp % Rp % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) I Aset Tetap 1 Peralatan Mesin (2.827.482.328) 55,23 (38.188.900) 100,00 (2.865.671.228) 55,56 2 Gedung dan Bangunan (2.292.013.613) 44,77 - (2.292.013.613) 44,44 3 Jalan dan Jembatan - - - 4 Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dlm Operasional Pemerintahan - - - TOTAL (5.119.495.941) 100,00 (38.188.900) 100,00 (5.157.684.841) 100,00 B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2023 per akun neraca adalah sebagai berikut: Tabel 34 Perbandingan Nilai BMN Dalam Lap. Barang & Lap. Keuangan No Uraian Neraca Laporan Barang Laporan Keuangan Selisih (1) (2) (3) (4) (5) I Aset Lancar 1 Persediaan 67.419.663 67.419.663 - Sub Jumlah (1) 67.419.663 67.419.663 - II Aset Tetap 1 Tanah 8.131.059.000 8.131.059.000 - 2 Peralatan Mesin 3.781.715.912 3.781.715.912 - 3 Gedung dan Bangunan 8.428.644.500 8.428.644.500 - 4 Jalan dan Jembatan - - - 5 Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - Sub Jumlah (2) 20.341.419.412 20.341.419.412 - TOTAL 20.408.839.075 20.408.839.075 - Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan. Hal - 22

BAB V INFORMASI BMN LAINNYA 1. Perkembangan Nilai BMN Perkembangan Nilai Barang Milik Negara di Neraca pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau selama lima (5) periode terakhir pelaporan tahunan berdasarkan Laporan BMN Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel), disajikan dalam tabel berikut: Tabel 35 Perkembangan Nilai BMN 5 Periode Terakhir No Periode Laporan Nilai BMN Perkembangan Rupiah % (1) (2) (3) (4) (5) 1 Laporan Tahunan Tahun 2019 18.435.461.715 (88.228.016) -0,48 2 Laporan Tahunan Tahun 2020 19.086.130.869 650.669.154 3,53 3 Laporan Tahunan Tahun 2021 19.469.830.001 383.699.132 2,01 4 Laporan Tahunan Tahun 2022 19.728.311.224 258.481.223 1,33 5 Laporan Tahunan Tahun 2023 20.408.839.075 680.527.851 3,45 Grafik 1 Perkembangan Nilai BMN 5 Periode Terakhir Dari tabel 35 dan grafik 1 di atas diketahui bahwa Nilai BMN pada UAKPB Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau selama lima periode tahunan terakhir tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Kenaikan yang cukup besar pada Nilai BMN dibandingkan dengan periode yang lain, yaitu di tahun 2019 diakibatkan adanya penilaian kembali (revaluasi) BMN sebagai tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-44/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018. Terdapat kecenderungan kenaikan dikarenakan nilai perolehan BMN yang lebih besar dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya serta nilai pemindahtanganan -5.000.000.000 0 5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 2019 2020 2021 2022 2023 Perkembangan Nilai BMN 5 Periode Terakhir Nilai BMN Rp % Hal - 23

(penjualan, hibah, alih status penggunaan) dan penghapusan BMN yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai perolehan BMN keseluruhan. 2. Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengelolaan BMN Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada lingkup UAKPB Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau yang berasal dari Pengelolaan BMN pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp46.352.760,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Tabel 36 Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pengelolaan BMN No Uraian Realisasi Pendapatan (Rp) Keterangan (1) (2) (3) (4) 1 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 736.760 Pendapatan atas Penjualan BMN yang telah tidak digunakan dalam operasional Pemerintahan (4 unit P.C. Unit) 2 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 45.616.000 Pendapatan atas Penjualan BMN yang telah tidak digunakan dalam operasional Pemerintahan (1 unit Kendaraan Bermotor Roda Empat) 3. Informasi Pengelolaan BMN a. Penetapan Status Penggunaan BMN Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.047.464.412,00 ( dua puluh milyar empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah), serta yang belum ditetapkan sebesar Rp293.955.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: Tabel 37 Penetapan Status Penggunaan BMN No Uraian Sudah Ditetapkan Status Penggunaan Belum Ditetapkan Status Penggunaan Kuantitas Nilai (Rp) Kuantitas Nilai (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Tanah 6.295m2 8.131.059.000 - - 2 Peralatan dan Mesin 649 3.487.760.912 5 293.955.000 3 Gedung dan Bangunan 17 8.428.644.500 - - 4 Jalan dan Jembatan - 5 Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan - Terdapat 5 (lima) unit BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya untuk perolehan pada Tahun 2023 yaitu 2 (dua) unit Notebook senilai Rp47.901.000,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu rupiah) serta 3 (tiga) unit Hal - 24

Uninterruptible Power Supply (UPS) senilai Rp246.054.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima puluh empat ribu rupiah) BMN tersebut akan diusulkan permohonan status penggunaannya pada periode Semester I Tahun 2024. b. BMN Berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Pada UAKPB Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau per tanggal 31 Desember 2023, tidak terdapat BMN berupa Bantuan Pemerintah yang Belum DItetapkan Statusnya. c. Pengelolaan BMN Idle Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga, yang termasuk dalam kriteria BMN Idle meliputi: 1. BMN dalam penguasaan Pengguna Barang yang tidak digunakan; atau 2. BMN dalam penguasaan Pengguna Barang yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga. Pada UAKPB Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau, per 31 Desember 2023 tidak terdapat Barang Milik Negara yang terindikasi sebagai BMN Idle/tidak digunakan, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 38 BMN Terindikasi Idle No Uraian Jumlah (1) (2) (3) 1 Jumlah BMN yang terindikasi sebagai BMN Idle 0 unit 2 Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola 0 unit 3 Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh pengelola 0 unit 4 Telah diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna 0 unit 5 Selesai serah terima kepada Pengelola 0 unit d. Daftar Barang Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang Pada UAKPB Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau per tanggal 31 Desember 2023, tidak memiliki Barang Milik Negara yang dinyatakan hilang dan telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang. e. Daftar Barang dengan Kondisi Rusak Berat yang Telah Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang Nilai Barang Milik Negara dalam kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada UAKPB Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau per-31 Desember 2023 adalah sebesar Hal - 25

Rp84.960.000,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Nilai tersebut merupakan nilai dari Barang Milik Negara yang telah selesai dilakukan lelang, namun belum terbit Surat Keputusan Penghapusannya dan telah dikeluarkan dari penyajian dalam Laporan Barang tingkat UAKPB Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau dengan rincian sebagai berikut: No Uraian Nilai (Rp) Keterangan (1) (2) (3) (4) 1 Peralatan dan Mesin 84.960.000 Usulan Penghapusan Kendaraan Roda 4 atas Pemindahtanganan dengan Penjualan/Lelang BMN Terdapat 1 (satu) unit BMN Peralatan dan Mesin berupa 1 (satu) unit Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah) senilai Rp84.960.000,00 (Delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah diusulkan permohonan penjualan dengan Nota Dinas Kepala KPPN Nomor: ND-270/KPN.0705/2023 tanggal 9 Juni 2023 hal Permohonan Penjualan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q. KPPN Lubuk Linggau, dan telah dilaksanakan Penjualan/Lelang dengan Risalah No.378/15/2023 tanggal 14 Desember 2023 serta dilakukan serah terima barang dengan BA-4/KPN.070501/2023 tanggal 22 Desember 2023, namun hingga 31 Desember 2023, belum diterbitkan Keputusan Penghapusannya. f. Daftar Barang Hibah Barang Milik Negara yang Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang Nilai Barang Milik Negara yang dihibahkan yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada UAKPB Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau per-31 Desember 2023 adalah sebesar Rp65.828.046,00 (enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah). Nilai tersebut merupakan nilai dari Barang Milik Negara yang telah selesai dilakukan serah terima Hibah, telah terbit Surat Keputusan Penghapusan dan telah dikeluarkan dari penyajian dalam Laporan Barang tingkat UAKPB Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau dengan rincian sebagai berikut: No Uraian Nilai (Rp) Keterangan (1) (2) (3) (4) 1 Peralatan dan Mesin 65.828.046 Usulan Penghapusan 6 (enam) unit P.C. Unit atas Pemindahtanganan dengan Hibah BMN Terdapat BMN berupa Peralatan dan Mesin yaitu 6 (enam) unit Personal Computer Unit (P.C. Unit) senilai Rp65.828.046,00 (enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah) yang telah diusulkan permohonan Hibah dengan Nota Dinas Kepala KPPN Nomor: ND-477/KPN.0705/2023 tanggal 4 Oktober 2023 hal Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Hal - 26

Bangunan Tanpa Dokumen Kepemilikan Dengan Nilai Perolehan s.d. Rp100.000.000,00 per Unit Dengan Mekanisme Hibah Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau, serta telah dilaksanakan serah terima barang dengan BA-17/KPN.0705/2023 dan BA-18/KPN.0705/2023 tanggal 1 November 2023, serta telah terbit Keputusan Penghapusannya dengan Nomor 291/MK.5/PB.1/2023 tanggal 13 Desember 2023. 4. Permasalahan Penatausahaan BMN Permasalahan yang ditemui terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN pada UAKPB Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau, di antaranya: 1. Terdapat keterbatasan jumlah pegawai/staf akibat adanya beberapa pegawai/staf yang pindah tugas namun belum terdapat penggantian sehingga terdapat pegawai/staf pada seksi teknis yang rangkap tugas menjadi operator pengelolaan dan pelaporan BMN; 2. Masih terdapat aset tetap yang belum ditetapkan status penggunaannya maupun yang telah ditetapkan status penggunaannya, yang disebabkan oleh belum diterimanya Berita Acara Serah Terima BMN secara lengkap oleh Setditjen Perbendaharaan per 31 Desember 2023, 3. Terdapat aset tetap berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat/minibus yang belum dicatat Penghapusannya dan masih tercantum sebagai Aset Tetap pada daftar barang KPPN Lubuk Linggau, dikarenakan belum diterbitkannya Keputusan Penghapusan BMN s.d. 31 Desember 2023. Beberapa langkah strategis yang dapat dijadikan alternatif penyelesaian masalah di atas adalah: 1. Melakukan sharing/transfer knowledge terkait penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan BMN kepada seluruh pegawai/staf di lingkup KPPN Lubuk Linggau, sambil menunggu pengisian posisi operator BMN yang definitif. 2. Mengajukan usulan Penetapan Status Penggunaan untuk barang milik negara yang belum PSP pada Semester I Tahun 2024 setelah Berita Acara Serah Terima BMN lengkap diterima dari Setditjen Perbendaharaan. 3. Akan segera dilakukan pencatatan Penghapusan BMN serta Laporan Penghapusan BMN setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penghapusan BMN Pada KPPN Lubuk Linggau pada Semester I Tahun 2024. 5. Current Issues Terjadi ketidaksesuaian antara data pada Roadmap aplikasi SIMKA dengan Rincian Kertas Kerja Satker KPPN Lubuk Linggau Tahun 2024, khususnya pada data Kendaraan Bermotor (Mobil dan Sepeda Motor) eksisting. Hal tersebut menyebabkan adanya Hal - 27

perbedaan data alokasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Roda Empat, antara lain: a. Pada volume Kendaraan Roda 4 RKK (RKAK/L) Satker KPPN Lubuk Linggau 2024 tercantum 4 (empat) unit, seharusnya 3 (tiga) unit, serta b. Pada volume Kendaraan Roda 2 RKK (RKAK/L) Satker KPPN Lubuk Linggau 2024 tercantum 2 (dua) unit, yang seharusnya 4 (empat) unit. 6. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/lembaga Tahun 2021, tidak terdapat temuan terkait Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan, Aset tetap, dan Aset tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau. Lubuk Linggau, 18 Januari 2024 Penanggung Jawab Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2023, Kepala Kantor Ditandatangani secara elektronik Purwo Widiarto NIP 19770523 199903 1 007 Hal - 28

LAMPIRAN LAPORAN BMN UAKPB KPPN LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 DAFTAR djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuklinggau kppnlubuklinggau KPPN Lubuk Linggau LAPORAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2023 UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) KPPN LUBUK LINGGAU

BARANG MILIK NEGARA PERIODE 1 JANUARI 2023 SALDO AWAL NERACA djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuklinggau kppnlubuklinggau KPPN Lubuk Linggau LAPORAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2023 UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) KPPN LUBUK LINGGAU

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2023(SALDO AWAL) TAHUN ANGGARAN 2023 UAPB UAKP B : 015 : 527961 KEMENTERIAN KEUANGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU Tanggal Halaman Kode Lap : 18/01/24 7:52 PM : 1 : lap_bmn_neraca_sawal_satker AKUN NERACA JUMLAH KODE URAIAN 1 2 3 117111 Barang Konsumsi 36,404,053 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 7,598,200 131111 Tanah 8,131,059,000 132111 Peralatan dan Mesin 3,067,859,971 133111 Gedung dan Bangunan 8,428,644,500 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (2,686,176,763) 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (1,891,748,189) J U M L A H 15,093,640,772 Lubuk Linggau, 18 Januari 2024 Penanggung Jawab UAKPB Kuasa Pengguna Barang Ditandatangani secara elektronik Purwo Widiarto NIP 197705231999031007

UAPPB-W : KAnwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan UAPPB-E1 : DITJEN PERBENDAHARAAN UAPB : KEMENTERIAN KEUANGAN KODE U R A I A N LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 01-01-2023 TAHUN ANGGARAN : 2023 N I L A I NAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU KODE UAKPB : 015.08.0600.527961.000.KD 117111 Barang Konsumsi 36,404,053 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 7,598,200 Jumlah 44,002,253 , Petugas Pengelola Persediaan 18-01-2024 NIP 197705231999031007 Purwo Widiarto Kuasa Pengguna Barang Wahyudiono NIP 198503172006021002 Disetujui tanggal : 18-01-2024 Lubuklinggau

BARANG MILIK NEGARA PERIODE 31 DESEMBER 2023 NERACA djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuklinggau kppnlubuklinggau KPPN Lubuk Linggau LAPORAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2023 UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) KPPN LUBUK LINGGAU

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 TAHUN ANGGARAN 2023 UAPB UAKP B : 015 : 527961 KEMENTERIAN KEUANGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU Tgl.Data Tgl.Cetak Halaman Kode Lap : 18/01/24 12:00 PM : 18/01/24 3:05 PM : 1 : lap_bmn_neraca_face_satker AKUN NERACA JUMLAH KODE URAIAN 1 2 3 117111 Barang Konsumsi 57,816,863 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 9,602,800 131111 Tanah 8,131,059,000 132111 Peralatan dan Mesin 3,724,970,412 133111 Gedung dan Bangunan 8,428,644,500 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (2,827,482,328) 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (2,292,013,613) J U M L A H 15,232,597,634 Lubuklinggau, 18 Januari 2024 Penanggung Jawab UAKPB Kuasa Pengguna Barang Ditandatangani secara elektronik Purwo Widiarto NIP 197705231999031007

UAPB UAPPB-E1 UAPPB-W : KEMENTERIAN KEUANGAN : DITJEN PERBENDAHARAAN : Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023 TAHUN ANGGARAN : 2023 NAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU KODE UAKPB : 015.08.0600.527961.000.KD KODE U R A I A N N I L A I 117111 117113 Barang Konsumsi Bahan untuk Pemeliharaan 57,816,863 9,602,800 Jumlah 67,419,663 Disetujui tanggal : 01-01-2024 Lubuklinggau, 31-12-2023 Kuasa Pengguna Barang Petugas Pengelola Persediaan Ditandatangani secara elektronik Ditandatangani secara elektronik Purwo Widiarto NIP 197705231999031007 Wahyudiono NIP 198503172006021002

BARANG PERSEDIAAN PERIODE 31 DESEMBER 2023 LAPORAN djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuklinggau kppnlubuklinggau KPPN Lubuk Linggau LAPORAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2023 UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) KPPN LUBUK LINGGAU

UAPB UAPPB-E1 UAPPB-W : KEMENTERIAN KEUANGAN : DITJEN PERBENDAHARAAN : Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan LAPORAN RINCIAN BUNTUK PERIODE YANG BERTAHUN ANGGNAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU KODE UAKPB : 015.08.0600.527961 KODE U R A I A N N I L A I S/D 01-01-2023JUMLAH RUPALAT TULIS 000001 Bolpoin Merah 1 000002 Bolpoin Hitam 6 000003 Pena Gel Retrak 0.7mm 0 000004 Pena Boliner 2 000005 Spidol Permanent Marker 14 000006 Spidol Merah Kecil 0 000007 Stabilo 4 000008 Pensil 2B 2 000009 Spidol Kecil 3 000010 Pena Signo Hitam 2 000011 Pena Gel 0.5mm 2 000012 Spidol Whiteboard 5 000013 Pena Meja 8 000014 Pena Signo pcs 5 TINTA TULIS, TINTA STEMPEL 000001 Tinta Stempel 9 000002 Tinta Stempel Flash 4 PENJEPIT KERTAS 000001 Binder Clip No. 105 14 000002 Binder Clip No. 155 19 000003 Binder Clip No. 260 10 000004 Trigonal Clip 17 000005 Binder Clip No. 111 14

BARANG PERSEDIAAN RAKHIR TANGGAL 31-12-2023 GARAN : 2023 MUTASI N I L A I 3 S/D 31-12-2023 PIAH MASUK KELUAR JUMLAH JUMLAH RUPIAH 1,413,730 1,306,980 19,030 0 0 0 1 19,030 90,000 1 4 -3 3 76,500 0 5 0 5 5 135,000 408,000 0 1 -1 1 204,000 80,000 3 5 -2 12 69,750 0 0 0 0 0 0 20,000 12 7 5 9 109,000 102,000 3 1 2 4 163,500 4,500 0 1 -1 2 3,000 440,000 0 0 0 2 440,000 60,000 0 1 -1 1 30,000 33,000 0 5 -5 0 0 57,200 0 0 0 8 57,200 100,000 0 5 -5 0 0 139,000 74,000 99,000 0 5 -5 4 44,000 40,000 3 4 -1 3 30,000 526,250 445,800 38,000 10 18 -8 6 21,600 213,750 0 1 -1 18 202,500 187,000 0 4 -4 6 112,200 23,500 50 32 18 35 73,500 64,000 0 6 -6 8 36,000

LAPORAN RINCIAN BUNTUK PERIODE YANG BE2023 TAHUN ANNAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU KODE UAKPB : 015.08.0600.527961 KODE U R A I A N N I L A I S/D 01-01-2023JUMLAH RUPPENGHAPUS/KOREKTOR 000001 Penghapus Pensil 12 000002 Tipp-Ex (batangan) 0 000003 Tipp-Ex Kotak 0 BUKU TULIS 000002 Buku Folio 2 000003 Buku Ekspedisi 1 000004 Buku Agenda Surat Masuk 12 000005 Buku Agenda Surat Keluar 11 ORDNER DAN MAP 000001 Map Jepit Kop KPPN 0 000002 Map Biasa Kop KPPN 500 000004 Map Ordner 6 000005 Map Plastik 8 PENGGARIS 000001 Penggaris 50 cm (plastik) 1 000002 Penggaris 30 cm (besi) 8 000003 Penggaris 50 cm (besi) 0 000004 Penggaris 30 cm (plastik) 9 CUTTER (ALAT TULIS KANTOR) 000001 Cutter 9 000002 Refill Cutter 5 PITA MESIN KETIK 000001 Pita Mesin Tik 0 ALAT PEREKAT 000001 Lem Glukol 4 000002 Stapler Kecil 6

BARANG PERSEDIAAN ERAKHIR TANGGAL 31-12- NGGARAN : 2023 MUTASI N I L A I 3 S/D 31-12-2023 PIAH MASUK KELUAR JUMLAH JUMLAH RUPIAH 33,000 49,250 33,000 40 5 35 47 49,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,263,500 3,263,500 32,000 0 0 0 2 32,000 11,500 0 0 0 1 11,500 1,680,000 0 0 0 12 1,680,000 1,540,000 0 0 0 11 1,540,000 2,668,000 588,000 0 0 0 0 0 0 2,500,000 0 400 -400 100 500,000 120,000 0 4 -4 2 40,000 48,000 0 0 0 8 48,000 50,650 46,800 5,000 0 0 0 1 5,000 30,800 0 1 -1 7 26,950 0 0 0 0 0 0 14,850 0 0 0 9 14,850 142,000 235,000 117,000 10 9 1 10 235,000 25,000 0 5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 992,960 1,087,000 20,000 0 1 -1 3 15,000 102,000 0 2 -2 4 68,000

LAPORAN RINCIAN BUNTUK PERIODE YANG BE2023 TAHUN ANNAMA UAKPB : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU KODE UAKPB : 015.08.0600.527961 KODE U R A I A N N I L A I S/D 01-01-2023JUMLAH RUP000003 Stapler Besar 11 000004 Lakban Bening 5 000005 Double tape 15 000006 Stapler Meja 1 000007 Lakban hitam 14 000008 Lem cair 4 000009 Lem Stick 6 000010 Double tape 3m 3 000011 Isolasi 1 000012 Lakban Kertas 0 000013 Lem Fox 0 ALAT TULIS KANTOR LAINNYA 000001 Stempel Tanggal 0 000002 Pelubang Kertas Kecil 9 000003 Isi Stapler Besar 270 000004 Isi Stapler Kecil 59 000005 Bantalan Stempel 13 000006 Peruncing Pensil Duduk 0 000009 Box File 2 000010 Kertas Memo Polos 12 000011 Index & Mark Sign Here IM-42 5 000012 Index & Mark Polos IM-31 5 000013 Pelubang Kertas Besar 2 000014 Isi Stapler No.23/17 6 000016 Index & Mark Polos IM-43 1 000019 Papan Dada 0 KERTAS HVS