KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU JALAN LETKOL SUKIRNO, KEL. AIR KUTI LUBUK LINGGAU 31626; TELEPON (0733) 451272, 451573; FAKSIMILI (0733) 451571; SUREL : [email protected]; SITUS : WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/LUBUKLINGGAU Yth. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Jalan A. Rivai/Ade Irma Nasution No. 10, Palembang 22 September 2021 SURAT PENGANTAR NOMOR SP-1/WPB.07/KP.05/2021 Bersama ini kami sampaikan dengan hormat berkas permohonan pendaftaran Rumah Negara Golongan II pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Linggau sejumlah 13 (tiga belas) unit untuk diberikan Huruf Daftar Nomor (HDNo), sebagai berikut: No. Naskah Dinas/Dokumen Banyaknya Keterangan 1. Daftar Inventarisasi Rumah Negara 1 berkas Masing-masing 3 (tiga) rangkap 2. Kartu Legger 1 berkas 3. Gambar Legger 2 berkas 4. Surat Keterangan Perolehan 1 berkas Sebagai pengganti dokumen Keputusan Otorisasi Pembangunan Rumah; Masingmasing 3 (tiga) rangkap 5. Surat Keterangan Membangun 1 berkas Sebagai pengganti dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Masing-masing 3 (tiga) rangkap 6. Fotokopi Sertipikat Tanah 2 berkas Masing-masing 3 (tiga) rangkap Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih. Pengirim, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau Ditandatangani secara elektronik Purwo Widiarto Tembusan: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal 2. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU JALAN LETKOL SUKIRNO, KEL. AIR KUTI LUBUK LINGGAU 31626; TELEPON (0733) 451272, 451573; FAKSIMILI (0733) 451571; SUREL : [email protected]; SITUS : WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/LUBUKLINGGAU NOTA DINAS NOMOR ND-411/WPB.07/KP.05/2021 Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal Dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau Sifat : Biasa Lampiran : Dua berkas Hal : Penyampaian Permohonan Pendaftaran Rumah Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Linggau Tanggal : 23 September 2021 Dalam rangka mewujudkan pengelolaan rumah negara yang tertib dan terarah khususnya dalam segi/aspek administrasi, dengan ini kami sampaikan dan laporkan hal-hal sebagai berikut: 1. KPPN Lubuk Linggau telah menyampaikan Permohonan Pendaftaran Rumah Negara Golongan II sebanyak 13 (tigabelas) unit untuk ditetapkan Huruf Daftar Nomor (HDNo) dengan perincian rumah negara sebagaimana terlampir. 2. Memperhatikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor PER-22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, permohonan pendaftaran rumah negara dimaksud telah disampaikan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. Surat Pengantar Permohonan Pendaftaran Rumah Negara; b. Daftar Inventarisasi Rumah Negara; c. Kartu Legger; d. Gambar Legger dan Gambar Situasi; e. Surat Keterangan Perolehan sebagai pengganti keputusan otorisasi pembangunan rumah negara; f. Sertifikat Hak Pakai atas tanah; g. Surat Keterangan Membangun sebagai pengganti surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (file softcopy Permohonan Pendaftaran Rumah Negara KPPN Lubuk Linggau beserta dokumen kelengkapannya terlampir) Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih. Ditandatangani secara elektronik Purwo Widiarto Tembusan: Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 LUBUK LINGGAU Jalan Letkol Sukirno, Kel. Air Kuti Lubuk Linggau 31626; TELEPON (0733) 451272, 451573; FAKSIMILI (0733) 451571; SUREL : [email protected]; SITUS : www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuklinggau NOTA DINAS NOMOR ND-270/KPN.0705/2023 Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau Sifat : Segera Lampiran : Satu Berkas Hal : Permohonan Penjualan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q. KPPN Lubuk Linggau Tanggal : 9 Juni 2023 Sehubungan dengan hal di atas: 1. berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Millik Negara; 2. melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan, bersama ini kami sampaikan permohonan Penjualan Barang Milik Negara berupa 1 (satu) unit BMN Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Dengan Nilai Perolehan Sampai Dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Per Unit/Satuan dengan jumlah nilai perolehan sebesar Rp84.960.000,00 (Delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan nilai limit penjualan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) pada Kementerian Keuangan c.q. KPPN Lubuk Linggau dengan rincian sebagaimana tercantum dalam daftar barang pada Lampiran nota dinas ini. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan : 1. Daftar Barang Milik Negara objek Penjualan BMN yang diusulkan; 2. Fotokopi keputusan pembentukan Tim Internal Penjualan BMN Nomor KEP072/KPN.0705/2022 tentang Pembentukan Tim Pemindahtangan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau; 3. Asli Berita Acara Hasil Penelitian Tim Internal Penjualan BMN Nomor : BA012/KPN.0705/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Penelitian dan Pemeriksaan BMN Yang Diusulkan Untuk Dihapus; 4. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara, untuk BMN yang akan dihapuskan; 5. Dokumen penetapan RP4 BMN beserta lampiran rencana Pemindahtanganan BMN; 6. Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN;
2 7. Printout Daftar BMN Yang Dihentikan Penggunaannya; 8. Dokumen Kepemilikan BMN; 9. Surat Pernyataan (SP) penghapusan BMN tidak menyebabkan terganggunya tugas pokok dan fungsi; 10. Surat Pernyataan Penghapusan BMN tidak sebagai dasar pengajuan anggaran; 11. Surat Pernyataan kebenaran formil dan materiil objek BMN yang diusulkan; 12. Surat Pernyataan kebenaran nilai limit BMN yang diusulkan; 13. Laporan Kondisi Barang dan/atau listing history BMN yang diusulkan; 14. Laporan Barang Intra Komptable dan 15. Foto BMN yang diusulkan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih Ditandatangani secara elektronik Purwo Widiarto Tembusan: 1. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
DAFTAR BARANG DENGAN NILAI PEROLEHAN SAMPPADA KEMENTERIAN KEUANGYANG DIUSULNo. Nama Barang Kode Barang NUP Lokasi/Merek/Tipe/ Identitas DoKepe1 2 3 4 5 1 Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah) 3020102003 1 Toyota STNBJumlah
LAMPIRAN NOTA DINAS KEPALA KPPN LUBUK LINGGAU NOMOR: ND- 270/KPN.0705/2023 TANGGAL: 09 Juni 2023 PAI DENGAN Rp100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) GAN C.Q. KPPN LUBUK LINGGAU KAN PENJUALAN kumen emilikan Luas Kondisi Tahun Perolehan Nilai Perolehan Nilai Limit Keterangan 6 7 8 9 10 11 12 NK dan BPKB Rusak Berat 2001 84.960.000 30.000.000 Usulan Penjualan 84.960.000 30.000.000 Ditandatangani secara elektronik Purwo Widiarto
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 LUBUK LINGGAU Jalan Letkol Sukirno, Kel. Air Kuti Lubuk Linggau 31626; TELEPON (0733) 451272, 451573; FAKSIMILI (0733) 451571; SUREL : [email protected]; SITUS : www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuklinggau BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA NOMOR BA-4/KPN.070501/2023 Pada hari ini Kamis, tanggal 21, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-12-2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama NIP : : Wahyudiono 198503172006021002 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum KPPN Lubuk Linggau Alamat No. HP : : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau, Jl. Letkol Sukirno, Kel. Air Kuti, Kec. Lubuk Linggau Timur I, Kota LubukLinggau, Provinsi Sumatera Selatan 0813-3043-4678 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA/PENJUAL 2. Nama NIK : : Candra Ihwa 1673080609800006 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat No. HP : : Jalan Nangka, RT/RW 005/000, Kel/Desa Ponorogo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota LubukLinggau, Provinsi Sumatera Selatan 0852-6893-2124 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA/PEMENANG LELANG Bahwa berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 378/15/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Sdri. Saidibot Roulina Panjaitan S.H., selaku Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat, maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Negara dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Barang Milik Negara/Objek Lelang dari PIHAK PERTAMA, dengan rincian sebagai berikut: No. Nama/Uraian Barang Jumlah Harga Penjualan 1. Toyota / Kijang KF 83 LSX No. Polisi: BG 1081 HZ No. Rangka: MHF11KF8310040997 No. Mesin: 7K-0454989 1 unit Rp45.616.000,00 2. BPKB asli 1 buah 3. STNK asli 1 buah
2 Pasal 3 Dibuat di Lubuklinggau, i Pasal2 Terhitung sejak Berita Acara Serah Terima ini ditandatangani, maka hak dan wewenang PIHAK PERTAMA serta segala bentuk tanggung jawab dan kewajiban yang berkenaan dengan BMN Objek Lelang beralih sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dengan catatan tanggung jawab dan kewajiban kedua pihak sebagaimana mengacu pada pernyataanpernyataan tercantum dalam lembar keempat dan kelima Risalah Lelang KPKNL Lahat Nomor 378/15/2023 tanggal 14 Desember 2023. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut di atas untuk digunakan sebagaimana mestinya, serta sejak penandatanganan berita acara ini, maka BMN/Objek Lelang tersebut menjadi milik PIHAK KEDUA/PEMENANG LELANG Candra Ihwa NIK1673080609800006 Yang Menyerahkan PIHAK PERTAMA "J Ik'liuGGau Yang Menerima PIHAK KEDUA \ “T \\ J I I it Ij [AXIO Wahyudiono NIP198503172006021002 w 935CAKX507884592
1 GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id Nomor : S-33/MK.6/KNL.0403/2023 13 November 2023 Sifat : Segera Lampiran : Satu Set Hal : Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Yth. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 21 Sehubungan dengan nota dinas Saudara nomor ND-547/MK.1/SJ.7/2023 tanggal 17 Oktober 2023 hal Usulan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau, dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau dengan harga perolehan sebesar Rp84.960.000,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui dengan ketentuan penjualan dilaksanakan secara lelang. Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan penjualan Barang Milik Negara agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Penjualan Barang Milik Negara tidak mengganggu tugas operasional kantor Saudara dan persetujuan penjualan ini tidak merupakan jaminan disediakannya dana anggaran untuk pengadaan Barang Milik Negara yang baru sebagai pengganti barang milik negara yang dijual; 2. Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat dengan nilai limit sebesar Rp44.616.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah) berdasarkan penilaian dari Tim Penilai KPKNL Lahat tanggal 8 November 2023 sesuai Laporan Hasil Penilaian Nomor LAP-0259/1/PRO-01/KNL.0403/01.03.01/2023 tanggal 10 November 2023 dan hasil penjualan seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara; 3. Pengajuan Permohonan atas pelaksanaan lelang secara lengkap paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya surat persetujuan Pengelola Barang dengan mekanisme lelang kami sarankan agar dilaksanakan dengan metode lelang melalui internet (penawaran secara closed bidding atau open bidding); 4. Penghapusan…
2 GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id 4. Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima; 5. Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima; 6. Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara disertai dengan Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima; 7. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Pengguna Barang; 8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. a.n. Menteri Keuangan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat Ditandatangani secara elektronik Masdjaya Tembusan: 1. Menteri Keuangan (sebagai laporan) 2. Sekretaris Jenderal 3. Inspektur Jenderal 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 5. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara 6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung 7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan 8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau 9. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara 10. Kepala Seksi Kepatuhan Internal Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF
(1) (2) (3) (4) Toyota / KF 83 No. Polisi : BG 1081 HZ No. Rangka : MHF11KF8310No. Mesin : 7K-0454989 Jumlah (5) Kode Barang MENTERI KREPUBLIK DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN KEUANNo NUP Nama BMN Merk/Tipe Nopol/ Nosin/ Noka 1 3.02.01.02.003 1 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDINTELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (02
Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor : S-33/MK.6/KNL.0403/2023 Tanggal : 13 November 2023 Tahun Nilai Nilai Perolehan Perolehan (Rp) Limit (Rp) (6) (7) (9) (10) (11) 040997 Rp84.960.000 Rp44.616.000 a.n. Menteri Keuangan Kepala KPKNL Lahat Ditandatangani secara elektronik Masdjaya Kondisi KEUANGAN INDONESIA YANG DISETUJUI UNTUK DIJUAL NGAN REPUBLIK INDONESIA Jumlah 2001 Rp84.960.000 Rp44.616.000 Rusak Berat 1 N RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 1) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LAHAT Jalan Serma Jamis Nomor 65 Pasar Baru, Lahat 31411 Telepon: (0731) 325298; Faksimile: (0731) 325366 NOTA DINAS NOMOR ND-683/KNL.0403/2023 Yth. : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat Sifat : Segera Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Penyampaian Salinan Risalah Lelang Nomor RL-378/15/2023 tanggal 14 Desember 2023 Tanggal : 15 Desember 2023 Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara yang dimohonkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa lelang dimaksud telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, pukul 13.00 Waktu Server Aplikasi Lelang dengan penawaran tanpa kehadiran peserta secara terbuka (open bidding) melalui portal lelang.go.id; 2. Lelang dinyatakan LAKU oleh Pejabat Lelang pada hari pelaksanaan lelang, sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor RL-378/15/2023 tanggal 14 Desember 2023; 3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksaan Lelang, terlampir kami sampaikan Salinan Risalah Lelang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih. Ditandatangani secara elektronik Masdjaya Tembusan: Kepala Subbagian Umum
PERJANJIAN HIBAH ANTARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C.Q. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 LUBUK LINGGAU DAN MADRASAH TSANAWIYAH SATU ATAP PELAWE NOMOR : PRJ-19/MK.5/PB.1/2023 NOMOR : B.085/MTs.06.03.20/PP.00.1/10/2023 TENTANG HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C.Q. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 LUBUK LINGGAU KEPADA MADRASAH TSANAWIYAH SATU ATAP PELAWE Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : DIDYK CHOIROEL Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Alamat : Gedung Prijadi Praptosuhardjo I lt. 1-2, Jl. Lapangan Banteng Timur, No. 2-4, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Barang, berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/KMK.01/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama : DYAN JOKO SANTOSO Jabatan : Kepala Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Pelawe Alamat : Jl. Lintas SP.9 Cecar, Desa Pelawe, Kec. BTS Ulu, Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Pelawe, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1488 Tahun 2017 Tanggal 10 November 2017, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian disebut sebagai PARA PIHAK.
2 PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa berdasarkan: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan; 6. Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Pelawe Nomor B075/MTs.06.03.20/PP.00.1/X/2023; 7. Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau Tanggal 4 Oktober 2023 Hal Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan Tanpa Dokumen Kepemilikan Dengan Nilai Perolehan s.d. Rp100.000.000,00 per Unit Dengan Mekanisme Hibah Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau; dan 8. Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan Nomor ND-140/MK.5/PB.1/2023 Tanggal 25 Oktober 2023 Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 OBJEK HIBAH PIHAK PERTAMA memberikan hibah Barang Milik Negara kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima Barang Milik Negara dari PIHAK PERTAMA, berupa 3 (tiga) unit Personal Computer Unit (P.C. Unit) dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp33.097.923,00 (tiga puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Hibah ini. Pasal 2 TUJUAN DAN PERUNTUKAN HIBAH Tujuan dan peruntukan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah dalam rangka mendukung penyelenggaraan kepentingan umum Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Pelawe sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3 Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA: a. PIHAK PERTAMA berhak: 1. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Objek Hibah sesuai dengan Tujuan dan Peruntukan Hibah; dan 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap terselenggaranya Tujuan dan Peruntukan Hibah. b. PIHAK PERTAMA wajib: 1. menyerahkan Objek Hibah kepada PIHAK KEDUA; 2. melaksanakan penghapusan Objek Hibah dari Daftar Barang Milik Negara setelah selesai dilakukannya penyerahan Objek Hibah; dan 3. melakukan penyesuaian pencatatan Barang Milik Negara dalam Daftar Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut penghapusan Objek Hibah. (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: a. PIHAK KEDUA berhak: 1. menerima penyerahan Objek Hibah dari PIHAK PERTAMA; dan 2. menggunakan Objek Hibah sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian Hibah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. PIHAK KEDUA wajib: 1. memelihara Objek Hibah dengan baik; 2. menanggung segala biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan Objek Hibah; dan 3. menanggung segala risiko yang timbul atau terkandung dalam Objek Hibah. Pasal 4 PENYERAHAN OBJEK HIBAH (1) Penyerahan Objek Hibah kepada PIHAK KEDUA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan serah terima Objek Hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini. Pasal 5 PERALIHAN HAK, WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN Setelah Objek Hibah diserahterimakan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima, maka hak dan wewenang PIHAK PERTAMA serta segala bentuk tanggung jawab dan kewajiban yang berkenaan dengan Objek Hibah beralih sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA. Pasal 6 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atas penggunaan Objek Hibah oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4 Pasal 7 PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (1) PARA PIHAK setuju bahwa kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk alasan apapun, terbatas pada hal-hal yang di atur dalam Perjanjian Hibah ini, demikian pula sebaliknya. (2) PARA PIHAK setuju bahwa segala tuntutan atau gugatan terhadap pelaksanaan Perjanjian Hibah ini termasuk segala risiko yang diakibatkannya, tidak dilakukan secara pribadi terhadap setiap orang yang terlibat dalam penyusunan Perjanjian Hibah ini. Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Hibah ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. (2) Jika hasil musyawarah tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau PARA PIHAK, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian Hibah ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat. Pasal 9 HUKUM YANG BERLAKU Perjanjian Hibah ini beserta seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK di dalamnya tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Pasal 10 KORESPONDENSI (1) Setiap pemberitahuan kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Hibah ini harus diberikan secara tertulis, dengan cara yang dipilih oleh pihak yang mengirimkan, sebagai berikut: a. disampaikan secara langsung kepada penerima; b. dikirim dengan surat tercatat; atau c. dikirim melalui faksimili. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke alamat sebagai berikut: a. PIHAK PERTAMA : Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Alamat : Gedung Prijadi Praptosuhardjo I lt. 1-2, JL. Lapangan Banteng Timur, No. 2-4, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat Nomor Telepon : (021) 3865130 atau ke alamat atau nomor telepon lain yang telah diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu oleh pihak yang akan menerimanya.
5 b. PIHAK KEDUA : Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Pelawe Alamat : Jl. Lintas SP.9 Cecar, Desa Pelawe, Kec. BTS Ulu, Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan Nomor Telepon : 082181104842 atau ke alamat atau nomor telepon lain yang telah diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu oleh pihak yang akan menerimanya. (3) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Hibah ini dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju: a. pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila dikirimkan secara langsung kepada pihak yang dituju; b. terhitung 7 (tujuh) hari kalender setelah dikirimkan melalui pos, apabila dikirimkan dengan surat tercatat; atau c. pada tanggal pengiriman, apabila dikirim melalui faksimili yang dikonfirmasi dengan telepon. (4) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud. (5) Jika pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Hibah ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut. Pasal 11 PERJANJIAN TAMBAHAN (ADENDUM) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini. Pasal 12 PENUTUP (1) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian Hibah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani dan penggantinya. (2) Perjanjian Hibah ini, ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima yang disusun, disepakati, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini. (3) Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
6 a.n. ★ 'OKO SANTOSO DIDYK CHOIROEL Demikian Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tabun sebagaimana tercanturn di awal Perjanjian Hibah ini. PIHAK KEDUA, Kepala Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Pelawe PIHAK PERTAMA, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 1^1f rpS'ctfr-Ottj ' nA25 __ _ Eg? •:E
7 DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENC.Q. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGAKEPADA MADRASAH TSANAWNO Nama Barang Kode Barang Merk/Tipe NUP P(1) (2) (3) (4) (5) 1 P.C. Unit 3100102001 HP Prodesk 400 G3 SFF 37 2 P.C. Unit 3100102001 Lenovo Thinkcare M82 22 3 P.C. Unit 3100102001 Asus Pro Desktop PC 34 JUMLAH 3 (tiga) unit
Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Nomor : PRJ-19/MK.5/PB.1/2023 B.085/MTs.06.03.20/PP.00.1/10/2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 NTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ARA TIPE A2 LUBUK LINGGAU YANG DIHIBAHKAN WIYAH SATU ATAP PELAWE Tahun Perolehan Nilai Perolehan (Rp) Keterangan (6) (7) (8) 2018 12.400.100 Tidak digunakan dalam tugas dan fungsi pada KPPN Lubuk Linggau dan akan lebih bermanfaat jika dihibahkan kepada lembaga pendidikan (MTs SA Pelawe) 2012 11.777.573 Tidak digunakan dalam tugas dan fungsi pada KPPN Lubuk Linggau dan akan lebih bermanfaat jika dihibahkan kepada lembaga pendidikan (MTs SA Pelawe) 2017 8.920.250 Tidak digunakan dalam tugas dan fungsi pada KPPN Lubuk Linggau dan akan lebih bermanfaat jika dihibahkan kepada lembaga pendidikan (MTs SA Pelawe) 33.097.923
PIHAK KEDUA, Kepala Madrasah Tsanawiyah _ Satu Atap Pelawe Zj37 PSA.0125 —-- < PSA.0125 \ MTs-SA PELAWE ★\ desA pelawe/. DYAN JOKO SANTOSO
8 a.n. PIHAK PERTAMA, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Ditandatangani secara elektronik DIDYK CHOIROEL
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 291/KM.5/PB.1/2023 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 LUBUK LINGGAU MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Menteri Keuangan c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Nota Dinas Nomor ND140/MK.5/PB.1/2023 Tanggal 25 Oktober 2023 Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau, pada prinsipnya telah menyetujui pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) berupa 6 (enam) unit peralatan dan mesin dengan jumlah nilai perolehan sebesar Rp65.828.046,00 (enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah) dengan mekanisme hibah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau; b. bahwa berdasarkan Perjanjian Hibah antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau dengan Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Trikoyo Tugumulyo nomor PRJ-18/MK.5/PB.1/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau Kepada Madrasah Tsanawiyah AT-Taqwa Trikoyo Tugumulyo, telah dilakukan Hibah Barang Milik Negara sebanyak 3 (tiga) unit peralatan dan mesin dengan jumlah nilai perolehan sebesar Rp32.730.123,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan telah dilakukan serah terima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor BA-17/MK.5/PB.1/2023 tanggal 1 November 2023;
- 2 - c. bahwa berdasarkan Perjanjian Hibah antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau dengan Madrasah Tsanawiyah Satu Atas Pelawe nomor PRJ19/MK.5/PB.1/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau Kepada Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Pelawe, telah dilakukan Hibah Barang Milik Negara sebanyak 3 (tiga) unit peralatan dan mesin dengan jumlah nilai perolehan sebesar Rp33.097.923,00 (tiga puluh tiga juta Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), dan telah dilakukan serah terima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor BA-18/MK.5/PB.1/2023 tanggal 1 November 2023; d. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau Nomor ND-572/KPN.0705/2023 Tanggal 28 November 2023 Hal Permohonan Penerbitan Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Cara Hibah Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau mengajukan permohonan penetapan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Nomor 334/KMK.01/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 3 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757); 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01.2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengguna Barang dalam Bentuk Mandat kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan; 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 LUBUK LINGGAU. KESATU : Menghapuskan Barang Milik Negara berupa 6 (enam) unit peralatan dan mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp65.828.046,00 (enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini. KEDUA : Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau. KETIGA : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara dilampiri dengan fotokopi perubahan Daftar Barang Kuasa Pengguna, kepada: 1. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Kementerian Keuangan; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan 3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat. KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; 3. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; 4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan; 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau; dan 6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat.
- 4 - Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2023 a.n. MENTERI KEUANGAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN, Ditandatangani secara elektronik DIDYK CHOIROEL
- 5LAMPIRAN KEPUTUSAN METENTANG PENGHKANTOR PELAYADAFTAR BARANG MILIK NEDARI DAFTAR BARANG PADA KANTOR PELAYANAN PENo Nama Barang Kode Barang NUP Merk/ Tipe Tahun Perolehan 1 P.C Unit 3100102001 37 HP Prodesk 400 G3 SFF 2018 2 P.C Unit 3100102001 22 Lenovo Thinkcare M82 2012 3 P.C Unit 3100102001 23 Lenovo Thinkcare M82 2012 4 P.C Unit 3100102001 34 Asus Pro Desktop PC 2017
5 - NTERI KEUANGAN NOMOR 291/KM.5/PB.1/2023 HAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA ANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 LUBUK LINGGAU EGARA YANG DIHAPUSKAN ERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 LUBUK LINGGAU Nilai Perolehan (Rp) Alasan Penghapusan Keterangan 12.400.100 Dihibahkan karena tidak digunakan dalam operasional Pemerintah Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor BA18/MK.5/PB.1/2023 Tanggal 1 November 2023 11.777.573 Dihibahkan karena tidak digunakan dalam operasional Pemerintah Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor BA18/MK.5/PB.1/2023 Tanggal 1 November 2023 11.777.573 Dihibahkan karena tidak digunakan dalam operasional Pemerintah Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor BA17/MK.5/PB.1/2023 Tanggal 1 November 2023 8.920.250 Dihibahkan karena tidak digunakan dalam operasional Pemerintah Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor BA18/MK.5/PB.1/2023 Tanggal 1 November 2023
- 6No Nama Barang Kode Barang NUP Merk/ Tipe Tahun Perolehan 5 P.C Unit 3100102001 35 Asus Pro Desktop PC 2017 6 P.C Unit 3100102001 41 HP 280 G4 MT 2018 JUMLAH 6 (enam) unit
6 - Nilai Perolehan (Rp) Alasan Penghapusan Keterangan 8.920.250 Dihibahkan karena tidak digunakan dalam operasional Pemerintah Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor BA17/MK.5/PB.1/2023 Tanggal 1 November 2023 12.032.300 Dihibahkan karena tidak digunakan dalam operasional Pemerintah Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor BA17/MK.5/PB.1/2023 Tanggal 1 November 2023 65.828.046 a.n. MENTERI KEUANGAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN, Ditandatangani secara elektronik DIDYK CHOIROEL
BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA NOMOR BA-17/MK.5/PB.1/2023 Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-11-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : DIDYK CHOIROEL Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Alamat : Gedung Prijadi Praptosuhardjo I lt. 1-2, JL. Lapangan Banteng Timur, No. 2-4, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Barang, berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/KMK.01/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama : SAMAN Jabatan : Kepala Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Trikoyo Tugumulyo Alamat : Jl. Jend. Sudirman Gang At-Taqwa F. Trikoyo, Kec. Tugumulyo bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Trikoyo Tugumulyo, , berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14980 Tahun 2017 Tanggal 10 November 2017, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Bahwa berdasarkan Perjanjian Hibah antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau kepada Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Trikoyo Tugumulyo Nomor PRJ18/MK.5/PB.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 Tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau kepada Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Trikoyo Tugumulyo, maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Negara dengan ketentuan sebagai berikut:
2 Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 DIDYK CHOIROEL A (1) Berita Acara Serah Terima ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Barang Milik Negara antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau kepada Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Trikoyo Tugumulyo. (2) Apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Barang Milik Negara dari PIHAK PERTAMA, berupa berupa 3 (tiga) unit Personal Computer Unit (P.C. Unit) dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp32.730.123,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) yang selanjutnya disebut Objek Hibah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini. Terhitung sejak Berita Acara Serah Terima ini ditandatangani, maka hak dan wewenang PIHAK PERTAMA serta segala bentuk tanggung jawab dan kewajiban yang berkenaan dengan Objek Hibah beralih sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA, Kepala Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Trikoyo Tugumulyo A / * // 4?/ “MAN Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut di atas untuk digunakan sebagaimana mestinya. H ▼ / L PIHAK PERTAMA, a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3 DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENC.Q. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGAKEPADA MADRASAH TSANAWIYAH ANO Nama Barang Kode Barang Merk/Tipe NUP TahunPeroleh(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 P.C. Unit 3100102001 Lenovo Thinkcare M82 23 20122 P.C. Unit 3100102001 Asus Pro Desktop PC 35 20173 P.C. Unit 3100102001 HP 280 G4 MT 41 2018JUMLAH 3 (tiga) unit
Lampiran Berita Acara Nomor : BA-17/MK.5/PB.1/2023 Tanggal: 1 November 2023 NTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ARA TIPE A2 LUBUK LINGGAU YANG DISERAHKAN AT-TAQWA TRIKOYO TUGUMULYO n han Nilai Perolehan (Rp) Keterangan (7) 2 11.777.573 Tidak digunakan dalam tugas dan fungsi pada KPPN Lubuk Linggau dan akan lebih bermanfaat jika dihibahkan kepada lembaga pendidikan (MTs At-Taqwa Trikoyo) 7 8.920.250 Tidak digunakan dalam tugas dan fungsi pada KPPN Lubuk Linggau dan akan lebih bermanfaat jika dihibahkan kepada lembaga pendidikan (MTs At-Taqwa Trikoyo) 8 12.032.300 Tidak digunakan dalam tugas dan fungsi pada KPPN Lubuk Linggau dan akan lebih bermanfaat jika dihibahkan kepada lembaga pendidikan (MTs At-Taqwa Trikoyo) 32.730.123
PIHAK KEDUA, Kepala Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Trikoyo Tugumulyo
4 a.n. Hi bH Bi DIDYK CHOIROEL tew PIHAK PERTAMA, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA NOMOR BA-18/MK.5/PB.1/2023 Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-11-2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : DIDYK CHOIROEL Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Alamat : Gedung Prijadi Praptosuhardjo I lt. 1-2, JL. Lapangan Banteng Timur, No. 2-4, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Barang, berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/KMK.01/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama : DYAN JOKO SANTOSO Jabatan : Kepala Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Pelawe Alamat : Jl. Lintas SP.9 Cecar, Desa Pelawe, Kec. BTS Ulu, Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Trikoyo Tugumulyo, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1488 Tahun 2017 Tanggal 10 November 2017, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Bahwa berdasarkan Perjanjian Hibah antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau kepada Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Pelawe Nomor PRJ-19/MK.5/PB.1/2023 Tanggal 1 November 2023 Tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau kepada Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Pelawe, maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Negara dengan ketentuan sebagai berikut:
1 2 Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 a.n. r.B IE DIDYK CHOIROEL & PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Barang Milik Negara dari PIHAK PERTAMA, berupa berupa 3 (tiga) unit Personal Computer Unit (P.C. Unit) dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp33.097.923,00 (tiga puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) yang selanjutnya disebut Objek Hibah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini. (1) Berita Acara Serah Terima ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Barang Milik Negara antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau kepada Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Pelawe. (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA, Kepala Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Pelawe Terhitung sejak Berita Acara Serah Terima ini ditandatangani, maka hak dan wewenang PIHAK PERTAMA serta segala bentuk tanggung jawab dan kewajiban yang berkenaan dengan Objek Hibah beralih sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenamya dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut di atas untuk digunakan sebagaimana mestinya. yOKO J SANTOSO sf