3 DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENC.Q. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGAKEPADA MADRASAH TSANAWNO Nama Barang Kode Barang Merk/Tipe NUP (1) (2) (3) (4) (5) 1 P.C. Unit 3100102001 HP Prodesk 400 G3 SFF 37 2 P.C. Unit 3100102001 Lenovo Thinkcare M82 22 3 P.C. Unit 3100102001 Asus Pro Desktop PC 34 JUMLAH 3 (tiga) unit
Lampiran Berita Acara Nomor : BA-18/MK.5/PB.1/2023 Tanggal: 1 November 2023 NTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ARA TIPE A2 LUBUK LINGGAU YANG DISERAHKAN WIYAH SATU ATAP PELAWE Tahun Perolehan Nilai Perolehan (Rp) Keterangan (6) (7) 2018 12.400.100 Tidak digunakan dalam tugas dan fungsi pada KPPN Lubuk Linggau dan akan lebih bermanfaat jika dihibahkan kepada lembaga pendidikan (MTs SA Pelawe) 2012 11.777.573 Tidak digunakan dalam tugas dan fungsi pada KPPN Lubuk Linggau dan akan lebih bermanfaat jika dihibahkan kepada lembaga pendidikan (MTs SA Pelawe) 2017 8.920.250 Tidak digunakan dalam tugas dan fungsi pada KPPN Lubuk Linggau dan akan lebih bermanfaat jika dihibahkan kepada lembaga pendidikan (MTs SA Pelawe) 33.097.923
& PIHAK KEDUA, Kepala Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Pelawe *ec. JNJOKO SANTOSO
4 a.n. PIHAK PERTAMA, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sekretaxis Direktorat Jenderal Perbendaharaan ssWS&EK Dit.andatangani secai DIDYK CHOIROEL
1 NOTA DINAS NOMOR ND-140/MK.5/PB.1/2023 Yth. : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau Dari : Menteri Keuangan Sifat : Segera Lampiran : Satu berkas Hal : Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau Tanggal : 25 Oktober 2023 Sehubungan dengan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan; 3. Melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Kementerian Keuangan; serta 4. Nota Dinas Saudara Nomor ND-477/KPN.0705/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 Hal Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan Tanpa Dokumen Kepemilikan Dengan Nilai Perolehan s.d. Rp100.000.000,00 per Unit Dengan Mekanisme Hibah Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau; dengan ini diberitahukan bahwa usulan Hibah Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau berupa 6 (enam) unit peralatan dan mesin dengan jumlah nilai perolehan sebesar Rp65.828.046,00 (enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah) kepada Madrasah Tsanawiyah At Taqwa Trikoyo Tugumulyo dan Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Pelawe, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam daftar barang pada Lampiran nota dinas ini untuk digunakan dalam kepentingan pendidikan yang bersifat non-komersial pada prinsipnya dapat disetujui. Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara tersebut agar memerhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. Persetujuan Hibah BMN ini segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Pengguna Barang dan Penerima Hibah paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan ini. 2. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah, Kuasa Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada Penerima Hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) BMN paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penandatanganan Naskah Hibah Barang Milik Negara.
2 3. Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan penetapan Keputusan Penghapusan BMN kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal naskah Perjanjian dan BAST Hibah BMN ditandatangani. 4. Berdasarkan Keputusan Penghapusan, Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (DBP/DBKP). 5. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan Pemindahtanganan BMN yang merupakan satu kesatuan dengan laporan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat, Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak Keputusan Penghapusan ditetapkan, dengan melampirkan fotokopi Naskah Hibah, BAST, dan Keputusan Penghapusan serta printout perubahan Daftar Barang Kuasa Pengguna. 6. Menyampaikan salinan fotokopi/scan Berita Acara Serah Terima kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Unit Akuntansi yang mengelola hibah. 7. Kebenaran material atas jenis, jumlah, tahun, dan nilai BMN yang dihibahkan serta calon Penerima Hibah tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang. 8. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan Barang Milik Negara dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari pihak pengurus dan/atau penanggung jawab BMN tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi Tuntutan Ganti Rugi dan/atau pidana sesuai ketentuan yang berlaku. 9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terimakasih. a.n. Menteri Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Ditandatangani secara elektronik Didyk Choiroel Tembusan: 1. Menteri Keuangan 2. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan 3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan 4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat
PERJANJIAN HIBAH ANTARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C.Q. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 LUBUK LINGGAU DAN MADRASAH TSANAWIYAH AT-TAQWA TRIKOYO TUGUMULYO NOMOR : PRJ-18/MK.5/PB.1/2023 NOMOR : Mts. F/5.i/PP.005/420/X/2023 TENTANG HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C.Q. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 LUBUK LINGGAU KEPADA MADRASAH TSANAWIYAH AT-TAQWA TRIKOYO TUGUMULYO Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : DIDYK CHOIROEL Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Alamat : Gedung Prijadi Praptosuhardjo I lt. 1-2, Jl. Lapangan Banteng Timur, No. 2-4, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Barang, berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/KMK.01/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama : SAMAN Jabatan : Kepala Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Trikoyo Tugumulyo Alamat : Jl. Jend. Sudirman Gang At-Taqwa F. Trikoyo, Kec. Tugumulyo bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Trikoyo Tugumulyo, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14980 Tahun 2017 Tanggal 10 November 2017, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian disebut sebagai PARA PIHAK.
2 PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa berdasarkan: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan; 6. Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Trikoyo Tugumulyo Nomor MTs.f/5.i/pp.05/X/419/2023; 7. Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau Tanggal 4 Oktober 2023 Hal Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan Tanpa Dokumen Kepemilikan Dengan Nilai Perolehan s.d. Rp100.000.000,00 per Unit Dengan Mekanisme Hibah Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau; dan 8. Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan Nomor ND-140/MK.5/PB.1/2023 Tanggal 25 Oktober 2023 Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 OBJEK HIBAH PIHAK PERTAMA memberikan hibah Barang Milik Negara kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima Barang Milik Negara dari PIHAK PERTAMA, berupa 3 (tiga) unit Personal Computer Unit (P.C. Unit) dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp32.730.123,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Hibah ini. Pasal 2 TUJUAN DAN PERUNTUKAN HIBAH Tujuan dan peruntukan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah dalam rangka mendukung penyelenggaraan kepentingan umum Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Trikoyo Tugumulyo sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3 Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA: a. PIHAK PERTAMA berhak: 1. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Objek Hibah sesuai dengan Tujuan dan Peruntukan Hibah; dan 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap terselenggaranya Tujuan dan Peruntukan Hibah. b. PIHAK PERTAMA wajib: 1. menyerahkan Objek Hibah kepada PIHAK KEDUA; 2. melaksanakan penghapusan Objek Hibah dari Daftar Barang Milik Negara setelah selesai dilakukannya penyerahan Objek Hibah; dan 3. melakukan penyesuaian pencatatan Barang Milik Negara dalam Daftar Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut penghapusan Objek Hibah. (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: a. PIHAK KEDUA berhak: 1. menerima penyerahan Objek Hibah dari PIHAK PERTAMA; dan 2. menggunakan Objek Hibah sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian Hibah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. PIHAK KEDUA wajib: 1. memelihara Objek Hibah dengan baik; 2. menanggung segala biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan Objek Hibah; dan 3. menanggung segala risiko yang timbul atau terkandung dalam Objek Hibah. Pasal 4 PENYERAHAN OBJEK HIBAH (1) Penyerahan Objek Hibah kepada PIHAK KEDUA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan serah terima Objek Hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini. Pasal 5 PERALIHAN HAK, WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN Setelah Objek Hibah diserahterimakan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima, maka hak dan wewenang PIHAK PERTAMA serta segala bentuk tanggung jawab dan kewajiban yang berkenaan dengan Objek Hibah beralih sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA. Pasal 6 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atas penggunaan Objek Hibah oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4 Pasal 7 PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (1) PARA PIHAK setuju bahwa kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk alasan apapun, terbatas pada hal-hal yang di atur dalam Perjanjian Hibah ini, demikian pula sebaliknya. (2) PARA PIHAK setuju bahwa segala tuntutan atau gugatan terhadap pelaksanaan Perjanjian Hibah ini termasuk segala risiko yang diakibatkannya, tidak dilakukan secara pribadi terhadap setiap orang yang terlibat dalam penyusunan Perjanjian Hibah ini. Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Hibah ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. (2) Jika hasil musyawarah tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau PARA PIHAK, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian Hibah ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat. Pasal 9 HUKUM YANG BERLAKU Perjanjian Hibah ini beserta seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK di dalamnya tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Pasal 10 KORESPONDENSI (1) Setiap pemberitahuan kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Hibah ini harus diberikan secara tertulis, dengan cara yang dipilih oleh pihak yang mengirimkan, sebagai berikut: a. disampaikan secara langsung kepada penerima; b. dikirim dengan surat tercatat; atau c. dikirim melalui faksimili. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke alamat sebagai berikut: a. PIHAK PERTAMA : Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Alamat : Gedung Prijadi Praptosuhardjo I lt. 1-2, JL. Lapangan Banteng Timur, No. 2-4, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat Nomor Telepon : (021) 3865130 atau ke alamat atau nomor telepon lain yang telah diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu oleh pihak yang akan menerimanya.
5 b. PIHAK KEDUA : Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Trikoyo Tugumulyo Alamat : Jl. Jend. Sudirman Gang At-Taqwa F. Trikoyo, Kec. Tugumulyo Nomor Telepon : 081367159215 atau ke alamat atau nomor telepon lain yang telah diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu oleh pihak yang akan menerimanya. (3) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Hibah ini dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju: a. pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila dikirimkan secara langsung kepada pihak yang dituju; b. terhitung 7 (tujuh) hari kalender setelah dikirimkan melalui pos, apabila dikirimkan dengan surat tercatat; atau c. pada tanggal pengiriman, apabila dikirim melalui faksimili yang dikonfirmasi dengan telepon. (4) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud. (5) Jika pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Hibah ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut. Pasal 11 PERJANJIAN TAMBAHAN (ADENDUM) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini. Pasal 12 PENUTUP (1) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian Hibah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani dan penggantinya. (2) Perjanjian Hibah ini, ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima yang disusun, disepakati, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini. (3) Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
6 a.n. Si DIDYK CHOIROEL A Demikian Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tabun sebagaimana tercantum di awal Perjanjian Hibah ini. PIHAK KEDUA, Kepala Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Trikoyo Tugumulyo PIHAK PERTAMA, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan 911 i
7 DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENC.Q. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGAKEPADA MADRASAH TSANAWIYAH ANO Nama Barang Kode Barang Merk/Tipe NUP P(1) (2) (3) (4) (5) 1 P.C. Unit 3100102001 Lenovo Thinkcare M82 23 2 P.C. Unit 3100102001 Asus Pro Desktop PC 35 3 P.C. Unit 3100102001 HP 280 G4 MT 41 JUMLAH 3 (tiga) unit
Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Nomor : PRJ-18/MK.5/PB.1/2023 Mts.F/5.i/PP.005/420/X/2023 Tanggal : 31 Oktober 2023 NTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ARA TIPE A2 LUBUK LINGGAU YANG DIHIBAHKAN AT-TAQWA TRIKOYO TUGUMULYO Tahun Perolehan Nilai Perolehan (Rp) Keterangan (6) (7) (8) 2012 11.777.573 Tidak digunakan dalam tugas dan fungsi pada KPPN Lubuk Linggau dan akan lebih bermanfaat jika dihibahkan kepada lembaga pendidikan (MTs At-Taqwa Trikoyo) 2017 8.920.250 Tidak digunakan dalam tugas dan fungsi pada KPPN Lubuk Linggau dan akan lebih bermanfaat jika dihibahkan kepada lembaga pendidikan (MTs At-Taqwa Trikoyo) 2018 12.032.300 Tidak digunakan dalam tugas dan fungsi pada KPPN Lubuk Linggau dan akan lebih bermanfaat jika dihibahkan kepada lembaga pendidikan (MTs At-Taqwa Trikoyo) 32.730.123
* o PIHAK KEDUA, Kepala Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Trikoyo Tugumulyo 7*/ / ^^£J*ATAH
8 a.n. SI Ditandatangani sec DIDYK CHOIROEL PIHAK PERTAMA, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERALPERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 LUBUK LINGGAU Jalan Letkol Sukirno, Kel. Air Kuti Lubuk Linggau 31626; TELEPON (0733) 451272, 451573; FAKSIMILI (0733) 451571; SUREL : [email protected];SITUS: www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuklinggau NOTA DINAS NOMORND-61/KPN.0705/2024 Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau Sifat : Segera Lampiran : - Hal : Penyampaian Laporan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) KPPN Lubuk Linggau Tahun 2023 Tanggal : 18 Januari 2024 Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik, bersama ini kami sampaikan Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAKPB KPPN Lubuk Linggau Tahun 2023 berupa Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara dan lampiran pendukung dalam bentuk softcopy pdf dan excel melalui link ke alamat surel [email protected]. kasih. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima Ditandatangani secara elektronik Purwo Widiarto