Lembaga Keuangan Syariah (UAS)

b. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota Internasional atau lembaga Multilateral
adalah Negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Negara
Republik Indonesi sebagai anggota.

F. Sistem Pembayaran Bank Indonesia
Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan

mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu
kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Dan komponen dari sistem pembayaran
Sudah barang tentu harus ada alat pembayaran, ada mekanisme kliring hingga penyelesaian
akhir (settlement). Nah, selain itu juga ada komponen lain seperti lembaga yang terlibat
dalam menyelenggarakan sistem pembayaran. Termasuk dalam hal ini adalah bank, lembaga
keuangan selain bank, lembaga bukan bank penyelenggara transfer dana, perusahaan
switching bahkan hingga bank sentral (lihat Perkembangan).

Sistem pembayaran di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai
dan non tunai. Dalam Undang-Undang (UU) No. 11/1953 ditetapkan bahwa bank Indonesia
hanya mengeluarkan uang kertas dengan nilai lima rupiah ke atas, sedangkan pemerintah
berwewenang mengeluarkan uang kertas dan uang logam dalam pecahan di bawah lima
rupiah. Berdasarkan UU No. 13/1968, BI mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang
kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam semua pecaahan. Sejak saat
itu, pemerintah tidak lagi menerbitkan uang kertas dan uang logam. Uang logam pertama
yang dikeluarkan oleh BI adalah emisi tahun 1970. Pada era 1990-an, BI mengeluarkan uang
dalam pecahan besar, yaitu Rp 20.000 (1992), Rp 50.000 (1993) dan Rp. 100.000 (1999). Hal
itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan uang pecahan besar seiring dengan perkembangan
ekonomi tangah berlansung saat itu.Sementara itu bidang pembayaran non tunai, BI telah
memulai langkahnya dengan menetapkan diri sebagai kantor perhitungan sentral menjelang
akhir tahun 1954. Sebagai bank sentral sejak awal Bi telah berupaya keras dalam pengawasan
dan penyehatan sistem pembayaran giral. Bi juga terus berusaha untuk menyempurnakan
sebagai sistem pembayaran giral dalam negeri dan luar negeri.

G. Tugas Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran
Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana

diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga
stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem
Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur
45 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

yang handal (robust). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula
transmisi kebijakan moneter yang bersifat time critical. Bila kebijakan moneter berjalan
lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.

Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai penyelenggara
sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga adalah
satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai
seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah
yang sudah tak berlaku dari peredaran.

Tugas dan wewenang dewan gubernur bank indonesia adalah :
 Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.
 Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian,penghargaan, pensiun
dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia
 Gubernur, Deputi Gubernur Senior Deputi Gubernur dan atau pejabat Bank
Indonesia tidak dapat dihukum.
 Gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior
dan Deputi Guberur ditetapkan oleh Dewan Gubernur.

H. Perkembangan bank syariah
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan

eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank syariah pertama dan
menjadi pioneer bagi Bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan system ini
ditengah menjamurnya Bank-Bank konvensional.
Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan Bank-Bank
konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan system bunganya. Sementara
perBankan yang menerapkan system syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Pada
krisis keuangan global yang melanda dunia di penghujung akhir tahun 2008, lembaga
keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga
keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi
para pemegan sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di
Bank-Bank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat Indonesia
melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin
meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis
keuangan tahun 2008, Bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih
46 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

(cintasyariah.wordpress.com). 2 Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan
momentum ini untuk menunjukkan bahwa perBankan syariah benar-benar tahan dan kebal
krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah dan
strategi yang baik dalam merealisasikan momentum yang baik tersebut. Langkah strategis
pengembangan perBankan syariah yang telah diupayakan adalah pemberian izin kepada Bank
umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi
sebuah Bank konvensional menjadi Bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon
dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang perBankan no. 10 tahun 1998. Undangundang
pengganti UU no.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-
jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank syariah.

Di Indonesia terdapat berbagai intuisi perBankan syariah di Indonesia yang terdiri dari:
Bank Umum Syariah,Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Berdasarkan data statistik Bank Syariah sampai bulan Juni tahun 2015, tercatat Bank Umum
Syariah berjumlah 12 Bank, Unit Usaha Syariah berjumlah 22 Bank, dan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah berjumlah 161 Bank.

Suatu lembaga atau perusahaan khususnya Bank tentu tidak terlepas dari pengukuran
kinerja. Hal ini terkait pada kelangsungan operasi serta pelaksanaan fungsi dan peranannya.
Kinerja dalam suatu perusahaan terdiri dari kinerja finansial dan non finansial.Menurut
WIbisono (2006:92) “variable kinerja finansial terdiri dari aspek profitabilitas, likuiditas,
asset, dan pertumbuhan bisnis. 3 Selain kinerja perusahaan, Bank umumnya selalu mengukur
tingkat kesehatannya. Faktor-faktor penilaian tersebut berdasarkan Peraturan Bank Indonesia
No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan
Prinsip Syariah diantaranya mencakup: permodalan,kualitas asset, manajemen, rentabilitas,
likuiditas, dan sensivitas terhadap resiko pasar.
Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat istilah profitabilitas dalam kinerja finansial dan
rentabilitas dalam penilaian kesehatan Bank yang memiliki kesamaan arti yaitu kemampuan
Bank dalam menghasilkan laba.
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan profitabilitas sebagai variable penelitian.
Ada beberapa indicator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas, seperti Profit
Margin, ROA, ROE. Disini peneliti akan menggunakan rasio ROA sebagai indicator
penelitian. Hal ini disebabkan nilai profitabilitas suatu Bank diukur dengan asset yang
dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Berikut ini adalah data
perkembangan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2015 diukur
dengan ROA (Return on Assets)

47 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

BAB 6
BANK SYARIAH
A. Pengertian Bank Syariah
Bank syariah adalah suatu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan
danamaupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas
dasar prinsip syariah.Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan (menerima titipan dana,
meminjamkanuang, dan jasa pengiriman uang) adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam
melaksanakanfungsi perbankan melakukan hal – hal yang dilarang syariah. Dalam praktik
perbankankonvesional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip
bunga. Bankkonvensional memang tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan
praktik bankkonvensionaldapat digolonglan sebagai transaksi ribawi.
Sumber pendapatan bank syariah
Sumber pendapatan bank syariah terdiri dari:
 Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah
 Keuntungan atas kontrak jual-beli
 Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina dan
 Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

B. PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

NO PERBEDAAN BANK KONVENSIONAL BANK SYARIAH

1 BUNGA Berbasis bunga Berbasis revenue/profit

loss sharing

2 RESIKO Anti risk Risk sharing

3 OPERASIONAL Beroperasi dengan pendekatan Beroperasi dengan

sektorkeuangan, tidak langsung terkait pendekatan sektorriil

dengan sektor riil

4 PRODUK Produk tunggal (kredit) Multi produk (jual beli,

bagi hasil, jasa)

5 PENDAPATAN Pendapatan yang diterimadeposan tidak Pendapatan yang diterima

terkaitdengan pendapatan yangdiperoleh deposanterkait langsung

bank dari kredit dengan pendapatanyang

diperolah bank dari

6 DASAR HUKUM Bank Indonesia danPemerintah pembiayaan
Al Qur‟an. Sunnah, fatwa

48 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

ulama, Bank Indonesia,

Pemerintah

7 FALSAFAH Berdasarkan atas bunga(riba) Tidak berdasarkan

bunga(riba),spekulasi

(maisir),

danketidakjelasan(gharar)

8 DANA Dana Masyarakat (Dana Pihak Dana Masyarakat (Dana

MASYARAKAT Ketiga/DPK) berupatitipan simpanan PihakKetiga/DPK)
yangharus dibayar bunganya pada saat berupa titipan(wadi‟ah)

jatuh tempoPenyaluran dan padasektor dan

yangmenguntungkan, aspekhalal tidak investasi(mudharabah)

menjadi pertimbangan agama yang baruakan mendapat

hasil jika
“diusahakan“ terlebih

dahulu Penyaluran dana

(financing) padausaha

yang halal dan

menguntungkan

9 ASPEK SOSIAL Tidak diketahui secarategas Dinyatakan secara

eksplisit dan tegasyang

tertuang dalam visi dan

misi

10 ORGANISASI Tidak memiliki DewanPengawas Harus memiliki Dewan

Syariah(DPS) PengawasSyariah(DPS)

11 UANG Uang adalah komoditiselain sebagai alat Uang bukan komoditi,

pembayaran tetapihanyalah alat

pembayaran

49 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

C. Dasar Hukum Bank Syariah
Perbankan syariah menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang

PerbankanSyariah adalah segala sesuatu yang menyangkuttentang Bank Syariah dan Unit
UsahaSyariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses
dalammelaksanakan kegiatan usahanya. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan
PembiayaanRakyat Syariah.
Prinsip Bank Syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan
pihaklain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan
lainnyayang sesuai dengan syariah.Beberapa Prinsip atau hukum yang dianut oleh system
perbankan syariah antara lain:

 Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjamandengan
nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan

 Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasilusaha
institusi yang meminjam dana

 Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya
 merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilaiintrinsic
 Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihakharus

mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuahtransaksi
 Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan padaIslam.

Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankansyariah
Kharakteristik Bank Syariah yaitu :

 Berdasarkan prinsip syariah
 Implementasi prinsip ekonomi Islam dg ciri:

 Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
 Tidak mengenal konsep “timevalue of money”
 Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yg diperdagangkan.
 Beroperasi atas dasar bagi hasil
 Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa
 Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan
 Azas utama : kemitraan, keadilan, transparansi dan universal

50 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

 Tidak membedakan secara tegas sector moneter dan sector riil (dapat
melakukantransaksi 2 sektor riil)

D. Produk Penghimpunan Dana
Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan

deposito.Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat
adalah prinsip wadi‟ah dan mudharabah.

A. Prinsip Wadi’ah (simpanan)
Al-Wadi‟ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipanmurni dari
satu
pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harusdijaga dan
dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.
Ketentuan umum dari produk ini adalah :

 Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung
bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian

 Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin
penyalurandana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak
bertentangandengan prinsip syariah.Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat
memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.

 Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biayaadministrasi
untuk sekadar menutupi biaya yang benarbenar terjadi.

 Ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan
berlakuselama tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Yang termasuk dalam produk Bank Syariah dalam menghimpun dana yaitu :
 Giro SyariahGiro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
denganmenggunakan cek/ bilyet giro, atau dengan cara pemindahbukuan.
 Tabungan SyariahTabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan menurutsyarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik
dengan cek/bilyetgiro.
 Deposito SyariahDeposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
pada waktutertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank

51 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

B. Prinsip Mudharabah
Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertamamenyediakan
seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagimenurut kesepakatan
yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama
kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabilakerugian diakibatkan kelalaian
pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.

1. Mudharabah Mutlaqah
Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapatdua
jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.Berdasarkan
prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yangdihimpun.

2. Mudharabah Muqayyadah
Adalah jenis mudharabah yang pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratantertentu
misalnya hanya boleh digunakan untuk usaha tertentu, di kota tertentu, dan dalamwaktu
tertentu. Ikatan-ikatan ini membuat akad mudharabah menjadi terikat dan sempitsehingga
disebut mudharabah muqayyadah. MudharabahMuqayyah terbagi 2 yaitu :

A. Mudharabah Muqayyadah on Balance sheetJenis mudharabah ini merupakan
simpanankhusus (restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat -
syarat tertentu yang harus dipenuhi bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis
tertentu, disyaratkan digunakan deangan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan
untuk nasabah tertentu.

B. Mudharabah Muqayyadah off Balance sheet Jenis mudharabah ini merupakan
penyaluran dana mudharabah langsung kepadausahanya, di mana bank bertindak
sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.
Pemilik dana dapat menetapkan syarat syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank
dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai.

E. Keunggulan Dan Kelemahan Bank Syariah
Keunggulan Bank Syariah
Bank syariah memiliki beberapa keunggulan yaitu sebagai berikut

1. Bank syariah relatif lebih mudah merespon kebijaksanaan pemerintah
2. Terhindar dari praktik moneu laundring
3. Bank syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya
4. Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter
5. Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan dankebersamaan.

52 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Kelemahan Bank Syariah
Bank syariah memiliki beberapa kelemahan diantaranya sebagai berikut :

1. Jaringan kantor bank syariah belum luas.
2. SDM bank syariah masih sedikit.
3. Pemahaman masyarakat tentang bank syariah masih kurang.

53 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

BAB 7
“ Bank Perkreditan Rakyat Syariah ”

A. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Sejarah lembaga perkreditan rakyat dimulai pada masa kolonial Belanda pada abad ke-

19 dengan dibentuknya Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa,
dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat
pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi.

Pasca kemerdekaan Indonesia, didirikan beberapa jenis lembaga keuangan kecil dan
lembaga keuangan di pedesaan seperti Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan
mulai awal 1970an, Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah.
Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988)
melalui Keputusan Presiden RI No.38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR
baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha
“Bank Perkreditan Rakyat” atau BPR. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 tentang
Perbankan tahun 1992 (UU No.7/1992 tentang Perbankan), BPR diberikan landasan hukum
yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum.

Sesuai UU No.7/1992 tentang Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah
memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya
sebagai bank. Selain itu, dinyatakan juga bahwa lembaga-lembaga keuangan kecil seperti
Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK,
LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan
status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah (PP).

B. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat
Bank Perkreditan Rakyat yang biasa disingkat dengan BPR adalah salah satu jenis bank yang
dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada
umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk
deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan
menyalurkan dana sebagai usaha BPR. BPR sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan
yang dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa
atau Bank Pasar.

54 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

BPR adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7
tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10
tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bawah ada dua jenis
bank, yaitu Bank Umum dan BPR.
Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan
menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada
masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran,
karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti
akan kebutuhan Nasabah.

C. Usaha yang Dilakukan BPR
Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan
mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect dan pendapatan
bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka,
tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia(SBI), deposito

berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat
yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over
liquidity atau kelebihan likuiditas.

D. Usaha yang Tidak Boleh dilakukan BPR
1. Menerima simpanan berupa giro.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudentbankingdan concern terhadap
layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.

55 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha

BPR.

E. Asas BPR
Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan
prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan
sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri
negatif yang harus dihindari (free fight liberalism, etatisme, dan monopoli).

F. Tujuan BPR
Pendirian BPR memiliki tujuan, yaitu :

1. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat
pedesaan

2. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani,
nelayan dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon dan
pelepas uang

3. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan
sesederhana mungkin sebab yang dilayani adalah orang-orang relatif rendah
pendidikannya

4. Ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu
rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman,
dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil

G. Sasaran BPR
Melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan
pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih
mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan
pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon).

56 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

H. Kepemilikan BPR
1. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum
Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau
dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang
seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah.
2. BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan
dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.
3. BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan
dalam bentuk saham atas nama.
4. Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
5. Merger dan konsolidasi antaraBPR, serta akuisisi BPR wajib mendapat ijin Merited
Keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ketentuan
mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan clengan Peraturan Pemerintah.

I. Alokasi Kredit BPR
Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu:

 Dalam memberikan kredit
BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debituruntuk melunasi
utangnya sesuai dengan perjanjian.

 Dalam memberikan kredit
BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian
kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada
peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan
dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak
melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

 Dalam memberikan kredit
BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian
kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada
pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota
dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya,serta
perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan
keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan
keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut

57 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkanBank
Indonesia.
J. Jenis dan Bentuk Hukum BPR
Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998, BPR diklasifikasikan menjadi :

1. BPR Badan Kredit Desa, terdiri dari :
a. Bank Desa
b. Lumbung Desa

2. BPR Bukan Badan Kredit Desa, terdiri dari :
a. BPR eks LDKP
b. Bank Pasar
c. BKPD (Bank Karya Produksi Desa)
d. Bank Pegawai

3. LDKP (Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan)
Adapun bentuk hukum BPR adalah :
a. Perusahaan Daerah
b. Koperasi
c. Perseroan Terbatas
d. Bentuk Lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

K. Fungsi dan Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Adapun fungsi BPR adalah sebagai berikut :

1. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses
ke bank umum

2. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar
ekselarasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat

3. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan
4. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga

keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir
Kegiatan usaha yang diperkenankan bagi BPR secara umum adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka,
tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu

2. Memberikan kredit
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah
4. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan

atau tabungan pada bentuk lain

58 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

L. Manajemen BPR
Manajemen BPR terdiri dari dua yaitu : (Pandia,dkk,2005)

1. Manajemen Umum
Diarahkan untuk melihat kualitas manajemen organisasi suatu bank yang meliputi:

 Strategi/sasaran
Kebijaksanaan umum yang tercermin dalam rencana kerja satu tahun dan strategi
pencapaiannya. Rencana tersebut harus mencerminkan kondisi ekonomi suatu daerah di mana
bank berlokasi, sasaran dan strategi untuk merealisasikan kelancaran pelaksanaan tugas.

 Struktur
Pembagian fungsi dan tugas yang mencerminkan seluruh kegiatan BPR. Termasuk dalam
unsur ini adalah batas tugas dan wewenang yang menjamin kelancaran pelaksanaan tugas.

 Sistem
Keseluruhan sistem operasional yang digunakan dalam pelaksanaan tugas masing-masing
satuan kerja operasional seperti sistem akuntansi, sistem penghimpunan dan penanaman dana,
serta sistem pengamanan terhadap dokumen-dokumen penting maupun sistem pengawasan
yang berkaitan.

 Kepemimpinan
Gaya dan semangat kepemimpinan yang dominan dalam pengelolaan BPR. Termasuk
didalamnya adalah kemampuan manajerial direksi dalam mengelola sumber daya (human,
capital, technology) yang dimiliki oleh BPR.

2. Manajemen Resiko
Diarahkan untuk meminimumkan resiko yang dihadapi oleh BPR dengan memperhatikan
prinsip kehati-hatian yang meliputi :

 Resiko Likuiditas
Meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan resiko yang
dihadapi BPR dalam menyediakan alat-alat likuid untuk dapat memenuhi kewajiban-
kewajibannya serta kemampuan memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi
penangguhan.

 Resiko Kredit
Meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan resiko keuangan
yang mungkin timbul karena debitur cidera janji atau gagal memenuhi kewajibannya kepada
BPR.

59 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

 Resiko Operasional
Meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan resiko yang
timbul akibat BPR tidak konsisten mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

 Resiko Hukum
Meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan resiko yang
timbul akibat BPR kurang memperhatikan persyaratan-persyaratan hukum yang memadai
dalam penyelenggaraan kegiatan BPR.

 Resiko Pemilik dan Pengurus
Meliputi penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam mengendalikan resiko yang
timbul bagi BPR karena sikap, karakter atau pandangan pemilik pengurus yang selalu
berupaya mencari peluang untuk memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi.

M. Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi :
1. Pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah
yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum, yaitu dengan memberikan
pinjaman kepada pedagang/pengusaha kecil di desa dan di pasar agar tidak terjerat
rentenir dan menghimpun dana mayarakat.
2. membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional
dengan adanya akselerasi pembangunan.
3. penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

N. Dalam melakukan pengawasan akan terjadi beberapa kesalahan, yaitu :
1. Organisasi dan sistem manajemen, termasuk di dalamnya perencanaan yang dite-
tapkan.
2. Kekurangan tenaga trampil dan profesional.
3. Mengalami kesulitan likuiditas.
4. Belum melaksanakan fungsi BPR sebagaimana mestinya (sesuai UU).

60 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Kisi – Kisi Ulangan Tengah Semester
Syarat Permodalan BPR Jauh Lebih Kecil dibandingkan Bank Umum
Dari sisi permodalan, ada perbedaan mencolok dari BPR dan bank umum ini. Sebuah bank
umum konvensional, saat pertama kali didirikan harus memiliki modal sedikitnya Rp3 triliun,
sedangkan untuk bank umum syariah minimal senilai Rp 1 triliun, dan untuk Bank
Perkreditan Rakyat atau BPR sendiri bervariasi tergantung zona yang dibagi menjadi 4 zona
berdasarkan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang BPR, pasal 5, dimana minimal
modal BPR mulai dari 4 miliar (zona 4) hingga 14 miliar (zona 1).

BPR punya Layanan Terbatas, Beda dengan Bank Umum
Fokus kehadiran BPR adalah untuk melayani para nasabah dengan kebutuhan layanan
perbankan yang masih sederhana, sehingga terbatas dan tidak sekompleks bank umum,
contohnya adalah buka tabungan, kredit dengan adanya batasan plafon, dan sebagainya,
sedangkan kegiatan bank lain yang kompleks seperti giro, valas dan asuransi tidak bisa
dilayani di BPR ini.

Beda Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum
BPR bisa melayani kebutuhan nasabah dalam hal simpanan berupa deposito berjangka,
tabungan, dan atau bentuk lainnya, melayani kredit, pembiayaan dan penempatan dana,
penempatkan dana Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan sertifikat
deposito. Sedangkan bank umum melayani semua aktivitas BPR ditambah layanan lain
seperti menerbitkan surat atas pengakuan hutang, membuat surat pengakuan hutang,
menyediakan tempat penyimpanan surat berharga dan barang, kegiatan valuta asing dan
kegiatan bank umum pada umumnya. Bank umum, juga melayani transaksi keuangan mulai
dari kliring, inkaso, valuta asing dan transfer yang tidak bisa dilayani BPR.

Beda Layanan Kredit dan Simpanan di Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum:
Bank Perkreditan Rakyat melayani kredit dan simpanan walaupun tidak sekompleks bank
umum yang meliputi:
Produk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka
BPR tidak menyediakan produk simpanan giro seperti bank umum.
Ada perbedaan bunga simpanan di BPR jika dibandingkan dengan bank umum

1. Bunga deposito BPR juga mendapatkan jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS), maksimal sebesar 8,75%.

61 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

2. Kredit yang disediakan terbatas pada kredit tanpa agunan atau kredit untuk karyawan
dan kredit usaha kecil.

3. Nilai plafon kredit yang disediakan juga terbatas tidak seperti bank umum yang bisa
mencapai puluhan miliar rupiah.

4. Tidak memiliki layanan kartu kredit.
Sedangkan bank umum melayani kredit dan simpanan yang lebih lengkap dan kompleks yang
secara umum meliputi layanan BPR ditambah beberapa produk berikut ini:

1. Kredit konsumtif seperti KTA, kartu kredit, kredit properti (rumah dan apartemen),
kredit kendaraan bermotor.

2. Kredit investasi dan kredit modal kerja berbagai segmen nasabah.
3. Simpanan nasabah juga dijamin LPS dengan bunga di kisaran 6,25% untuk deposito

rupiah dan 0,25% untuk deposito valas.
4. Secara umum bunga simpanan BPR relatif tinggi dibandingkan bank umum namun

dengan konsekuensi bunga kreditnya juga lebih tinggi dibandingkan bunga kredit bank
umum.

Jangkauan Wilayah Layanan BPR untuk Kabupaten, Bank Umum Tidak Terbatas
Sesuai dengan tujuan pendirian, BPR lebih fokus pada layanan masyarakat dengan jangkauan
relatif terbatas. BPR hanya melayani di tingkat kecamatan atau kabupaten tidak seperti bank
umum yang memiliki jangkauan tak terbatas, hingga memiliki jaringan internasional. Hal ini
sekaligus berpengaruh pada kondisi fisik kantor, dimana BPR biasanya tidak semegah bank
umum. Masyarakat pasti juga sudah tidak asing dengan bank umum, beda halnya dengan
BPR yang hanya diketahui oleh masyarakat sekitar lokasi kantor BPR tersebut.

Apakah BPR merupakan lembaga perbankan resmi?
BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7
tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10
tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bawah ada dua jenis
Bank, yaitu Bank Umum dan BPR.

Apa fungsi BPR
Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan
menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada
masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran,
62 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti
akan kebutuhan Nasabah.

Apakah BPR dapat membuka kantor cabang?
Melalui Peraturan Bank Indonesia, BPR diberi kesempatan untuk mempercepat
pengembangan jaringan kantor dengan membuka Kantor Cabangdan Kantor Kas, sehingga
ini akan semakin memperluas jangkauan BPR dalam menyediakan layanan keuangankepada
parapengusahamikro,kecil dan menengah.

Amankah menyimpan uang di BPR?
Menyimpan uang di BPR aman, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, sehingga tidak ada salahnya jika kita
menabung dan atau mendepositokan uang di BPR.

Jelaskan Pengertian Ekonomi Islam menurut Istilah?

Pengertian Ekonomi Islam menurut Istilah adalah segala aktivitas perekonomian beserta
aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi.

Sebutkan Pengertian Ekonomi Islam menurut para ahli !

Pengertian Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan adalah cabang ilmu
pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat
dari nilai-nilai islam. Beliau mengatakan bahwa ekonomi islam merupakan bagian dari suatu
tata kehidupan lengkap yang didasarkan pada empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu
Alquran, sunnah, ijma dan qiyas.

Menurut M.M. Matewally, Pengertian Ekonomi Islam ialah ilmu yang mempelajari perilaku
muslim dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Alquran, Sunnah, Qiyas dan Ijma.
Beliau memberikan alasan bahwa dalam ajaran islam tersebut, perilaku seseorang dan
masyarakat dikendalikan ke arah bagaimana memenuhi kebutuhan dan menggunakan sumber
daya yang ada.

63 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Hasanuz Zaman mengungkapkan Pengertian Ekonomi Islam yaitu pengetahuan, aplikasi dan
aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam permintaan dan pembuangan sumber daya
material untuk memberikan kepuasan kepada manusia dan memungkinkan mereka untuk
melakukan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat.

Apakah Perbedaan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional ?

Ekonomi Islam Ekonomi Konvensional

Manusia sosial namun religius Manusia sosial
Menangani masalah dengan menentukan Menangani masalah sesuai dengan keinginan
prioritas individu
Pilihan alternative kebutuhan dituntun dengan Pilihan alternative kebutuhan dituntun oleh
nilai Islam kepentingan individu/egois
Sistem pertukaran dituntun oleh etika Islami Pertukaran dituntun oleh kekuatan pasar

Sebutkan Metodologi Ekonomi Islam ?

 Ekonomi Islam dibentuk berdasarkan pada sumber-sumber wahyu, yaitu al-Quran dan
al-Sunnah. Pentafsiran terhadap dua sumber tersebut mestilah mengikuti garis panduan
yang telah ditetapkan oleh para ulama muktabar, bukan secara membabi buta.

 Metodologi ekonomi Islam lebih mengutamakan penggunaan metode Induktif.
 Ekonomi Islam di bangun di atas nilai dan etika luhur yang berdasarkan Syariat Islam,

seperti nilai keadilan, sederhana, dermawan, suka berkorban dan lain-lain.
 Kajian ekonomi Islam bersifat normatif dan positif.
 Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai kesejahteraan (falah) di dunia dan

akhirat.

Sebutkan Sumber Hukum Ekonomi Islam ?
 Sumber hukum dari Al-Qur‟an
 Sumber hukum dari Hadist dan As-sunnah
 Sumber hukum dari Ijma‟
 Ijtihad dan Qiyas
 Maslahah Mursalah

64 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Sebutkan dan jelaskan tujuan dan tugas bank sentral ?
Tujuan Bank sentral adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun
kestabilan nilai rupiah yang dimaksud ialah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa
yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan mata uang negara lain.
Instrumen yang digunakan untuk mencapai dan memelihara nilai rupiah tersebut melalui
Bank Indonesia sebagai Bank sentral.
Mengingat peran dan kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mengemban amanat
untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Maka dari itu, Bank Indonesia memiliki
tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank sentral berperan
untuk mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.
Selain itu, Bank sentral juga memiliki hak untuk mencetak, mengedarkan, serta mengatur
jumlah uang yang dikeluarkan. Dalam kaitannya dalam mengedarkan uang, Bank sentral
harus tetap menjaga agar uang tersedia dalam jumlah yang cukup. Sehingga, dalam kondisi
yang dibutuhkan, Bank sentral mampu menyediakan uang dengan baik dan tepat waktu.
Bank sentral juga berfungsi untuk mengembangkan sistem perbankan dan sistem perkreditan
yang sehat dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan. Selain itu,
juga menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

Sebutkan tugas dan wewenang dewan gubernur !
 Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.
 Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian,penghargaan,.
pensiun dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia
 Gubernur, Deputi Gubernur Senior Deputi Gubernur dan atau pejabat Bank
Indonesia tidak dapat dihukum.
 Gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior
dan Deputi Guberur ditetapkan oleh Dewan Gubernur.

Apa fungsi dari dibentuknya bank sentral di suatu Negara ?
Ada tiga fungsi di bentuknya bank sentral di suatu Negara antara lain adalah :

1. Menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter
fungsi bank sentral yang pertama adalah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter. Wewenang bank sentral yang berkaitan dengan tugas menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter antara lain :
65 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

 Menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, serta mengatur kredit
atau pembiayaan.

 Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi.
 Melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di

pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing.
 Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia (BI) menetapkan dan melaksanakan

kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Fungsi bank sentral yang berikutnya adalah memiliki wewenang yang berkaitan dengan
tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, antara lain :
 Menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran.
 Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem
pembayaran.
 Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan
kegiatannya.
 Wewenang Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk
mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan
memusnahkan uang dari peredaran.
3. Mengatur dan melakukan pengawasan bank
Fungsi bank sentral yang ketiga adalah memiliki wewenang yang berkaitan dengan tugas
untuk mengatur dan melakukan pengawasan bank non sentral yang meliputi :
 Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 Menetapkan peraturan.
 Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari
bank.
 Mengawasi bank, baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan.
 Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-
ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Fungsi bank
sentral terkait pengawasan ini bertujuan untuk mencapai stabilitas sistem keuangan.

66 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter bank Indonesia
berwenang sebagai ?

Jawab :
1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang

ditetapkannya.
2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetai

tidak terbatas pada:
 Operasi pasar terbuka di pasar uang
 Penetapan tingkat diskonto
 Penetapan cadangan wajib minimum
 Pengaturan kredit atau pembiayaan
3. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, paling lama 90 hari

kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang
bersangkutan.
4. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah
ditetapkan.
5. Mengelola cadangan devisa.
6. Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat
bersifat makro dan mikro.

Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional, maka
bankIndonesia:
Dapat melakukan kerja sama dengan

 Bank Sentral Negara lain
 Organisasi dan Lembaga Internasional
Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota Internasional atau lembaga Multilateral adalah
Negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Republik
Indonesi sebagai anggota.
Jelaskan Pengertian tentang Riba dan menurut ahli fiqih !

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian
berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada
peminjam. Riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari
akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, dari penjual terhadap pembeli atau
67 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui, oleh pihak
kedua.
Syeikh Muhammad Abduh
Riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta
kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran
oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.
Al-Mali
Riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak
diketahui perimbangan menurut syara‟, ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua
belah pihak atau salah satu dari keduanya

Rahman Al-Jaziri
Riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak
menurut syara‟ atau terlambat salah satunya

Apa sajakah yang menjadi karakteristik riba sebutkan dan jelaskan !
● Adanya Jual Beli Tidak Jujur

Dalam terjadinya, terdapat beberapa karakteristik yang selalu mengiringinya, salah satunya
adalah karakteristik tidak jujur baik pembeli maupun penjual.

● Adanya Utang Piutang Berbunga
Karakteristik yang berikutnya adalah adanya kondisi dimana uang piutang merajalela, dan
dibarengi dengan adanya bunga.

● Adanya Barang-barang Ribawi
Karakteristik lainnya adalah adanya barang-barang riba, barang ini adalah barang Naqdain
dan makanan.

● Adanya Pertukaran Tidak Seimbang
Pertukaran yang berbeda atau tidak seimbang adalah karakteristik dari riba.

● Retaknya Persaudaraan
Bahaya lainnya adalah dapat retaknya sebuah persaudaraan. Hal ini disebabkan oleh sifat riba
itu sendiri, dimana sangat merugikan salah satu pihak. Bersifat

● Semua yang Berperan Berdosa

68 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Terdapat sebuah Hadis Riwayat Imam Muslim menyebutkan bahwa “ Rasulullah Saw
melaknat pemakan riba, juru tulis transaksi, dua orang saksi, semuanya sama yang berperan
sama saja “.

● Dosa yang Besar
Dosa tentu saja merupakan salah satu bahaya atau ancaman bagi seseorang yang
melakukannya.

Bagaimana kah cara kita agar terhindar dari bahaya riba
● Ketahui Jenis Riba

Menghindari riba adalah hal yang wajib kita lakukan sebagai umat muslim. Salah satu cara
untuk menghindarinya adalah dengan mengetahui jenis-jenis riba itu sendiri. Dimana riba di
golongkan menjadi dua yaitu utang piutang dan jual beli.Untuk utang piutang dibedakan
menjadi Qardh dan Jahiliyah, sedangkan untuk riba jual beli dibedakan menjadi Fadh dan
Nasi‟ah.

● Ketahui Bahaya Riba
Bahaya serta ancaman riba sangatlah luar biasa, di dalam Islam sendiri banyak sekali bahaya
dan ancaman bagi seseorang yang melakukannya. Dengan mengetahui bahaya tersebut, kita
senantiasa akan menjauhi dan tidak akan melakukan kegiatan ini.

● Belajar Jual Beli yang Benar
Maka dari itu kita sebagai umat Islam wajib untuk belajar bagaimana jual beli yang baik dan
benar, hal ini dilakukan agar kita bisa mengetahui jual beli yang benar dan dapat terhindar
dari kegiatan riba yang sesungguhnya sangat merugikan bagi diri sendiri.
● Menjual Barang Halal
Maka dari itu usahakan untuk senantiasa menjual barang yang baik dan juga halal agar
terhindar dari kegiatan tersebut.
● Melakukan Transaksi yang Diperbolehkan
Dimana di dalamnya ada unsur jual beli sesuai dengan takaran dan nilai ataupun jual beli
yang tidak ditangguhkan dan tidak berubah nilainya dari waktu lalu sehingga tidak merugikan
orang lain.

69 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Sebutkan dan jelaskan jenis – jenis riba !
● Riba Fadhl

yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kwalitas berbeda yang
disyaratkan oleh orang yang menukarkan. contohnya tukar menukar emas dengan emas,perak
dengan perak, beras dengan beras dan sebagainya.

● Riba Yad
yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya : orang yang
membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual,
pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih
dalam ikatan dengan pihak pertama.

● Riba Nasi’ah
yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu
yang ditangguhkan. Contoh : Aminah meminjam cincin 10 Gram pada Ramlan. Oleh Ramlan
disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram, dan apa bila
terlambat 1 tahun, maka tambah 2 gram lagi, menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan
melambatkan pembayaran satu tahun.

● Riba Qardh
yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang
meminjami/mempiutangi.

Bolehkah kita mengambil atau memanfaatkan bunga bank (riba) dengan alasan
darurat, misalnya karena di suatu tempat yang ada hanya bank konvensional, belum
ada bank syariah?

 Darurat Menurut Makna Bahasa
Menurut Al-Jurjani dalam At-Ta’rifat hal. 138, dharurah berasal dari kata dharar. Sedang
kata dharar sendiri, mempunyai tiga makna pokok, yaitu lawan dari manfaat (dhid al-naf’i),
kesulitan/kesempitan (syiddah wa dhayq), dan buruknya keadaan (su`ul haal) (Al-
Munawwir, 1984:876). Kata dharurah, dalam kamus Al-Mu’jam Al-Wasith hal. 538
mempunyai arti kebutuhan (hajah), sesuatu yang tidak dapat dihindari (laa madfa’a lahaa),
dan kesulitan (masyaqqah).

 Darurat Menurut Makna Istilah
Dalam makna istilahnya, dharurah (darurat) mempunyai banyak definisi yang hampir
sama pengertiannya. Berikut berbagai definisi darurat menurut ulama madzhab empat

70 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

dan ulama kontemporer, yang terhimpun dalam kitab Al-Dharurah wa Al-Hajah wa
Atsaruhuma fi Al-Tasyri’ Al-Islami karya Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman (1994),
dan kitab Nazhariyyah Al-Dharurah Al-Syar’iyah karya Wahbah Az-Zuhaili (1997).
Sebutkan dan jelaskan jenis uang?
Uang kartal
Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kartal adalah alat bayar yang sah
dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari.
Uang giral
Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah
alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan
uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia.
Uang kuasi
Uang kuasi adalah jenis uang yang tidak dapat dipakai setiap saat dalam pembayarannya
karena keterikatan waktu, yaitu deposito berjangka dan tabungan.

Apakah fungsi uang menurut pandangan Islam?
● Alat Tukar dalam Transaksi Ekonomi

Di dalam islam, uang berfungsi sebagai alat tukar untuk proses transaksi ekonomi. Alat tukar
berarti uang memiliki nilai tertentu yang setara jika dibandingkan dengan harga yang
ditetapkan dalam proses ekonomi atau jual beli. Islam menempatkan uang bisa dalam bentuk
emas, perak atau dinar. Konsep mata uang ini tentunya berbeda-beda antar masing
masyarakat dan bangsa. Hanya saja, di zaman Rasulullah dulu, emas, perak, dan dinar
menjadi mata uang utama yang digunakan.
Dalam masa saat ini tentu saja mata uang sangat bervarian dan berbeda. Untuk itu, terdapat
konversi yang dapat menyeimbangkan nilai mata uang di satu negeri dengan negeri lainnya
dengan berpatokan pada standart yang sama.

● Menunjang Misi Khalifah fil Ard
Uang ditujukan sebagai penunjang kehidupan. Misi kehidupan manusia di muka bumi adalah
sebagai khalifah fil ard. Untuk itu, uang ini hakikatnya adalah sebagai instrument atau alat
bantu manusia dalam menjalankan misinya tersebut harus dipertanggungjawabkan kelak di
akhirat. Hal ini menjadi bagian dari Tujuan Ekonomi Islam.
Khalifah fil Ard artinya memberikan kemakmuran, menegakkan keadilan, menciptakan
kesejahteraan dan hukum keseimbangan di muka bumi. Khalifah fil ard artinya juga

71 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

mengoptimalkan apa yang telah Allah titipkan di muka bumi kepada manusia agar hasilnya
berkah dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Untuk itu, sebagai penunjang maka uang tidak
perlu berlebihan atau menjadi megah mewah dalam hidup.
Untuk bisa mendapatkannya maka manusia harus berikhtiar salah satunya dengan memiliki
uang. Seorang petani yang bekerja mengolah sawah pun membutuhkan uang untuk
optimalisasi ladangnya, seperti membeli pupuk, membeli dan memelihara kerbau, membeli
peralatan, dsb.

● Bukan Sebagai Tujuan Hidup
Uang dalam islam bukan sebagai tujuan hidup, sebagaimana orang-orang matrialistis,
melainkan sebagai alat saja. Ada banyak sekali orang yang terjebak antara mencari uang dan
mencari uang untuk tujuan tertentu. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk
mencapai tujuan hidup berupa peraihan uang. Islam mengajarkan keselmatan hidup,
ketauhidan, misi pembangunan, dengan uang sebagai tujuannya. Bukan justru uang yang
membudakkan manusia, justru manusia harus dapat menjadikan uang takluk padanya.
Uang hanya bagian dari Transaksi Ekonomi dalam Islam, Ekonomi Dalam Islam, dan Hukum
Ekonomi Syariah Menurut Islam. Bukan menjadi tujuan dari ekonomi itu sendiri.

● Dapat Menjadi Ujian dan Cobaan Hidup
Uang merupakan bagian dari harta manusia. Ada banyak uang dan minimnya uang dapat
membuat ujian kehidupan manusia. Allah melarang umat islam untuk miskin atau tidak
memiliki harta, namun Allah pun menyuruh manusia untuk tidak hidup berlebih-lebihan.
Kehidupan sederhana dan cukup adalah yang seharusnya dipikirkan dan dijalankan oleh umat
islam.
Sebagaimana sahabat dan Rasul terdahulu, kehidupan mereka yang bergelimpangan harta
tidak membuat mereka tidak menyembah dan lalai kepada Allah. Begitupun dalam kondisi
terhimpit, mereka tetap bersyukut dan menjalankan kehidupan mereka dengan ibadah sebaik
mungkin.

● Harta, Nikmat, dan Titipan Allah
Uang adalah harta yang memang Allah titipkan kepada manusia. Uang dalam islam
ditempatkan Allah sebagai harta dan kenikmatan yang harus manusia syukuri. Uang
seharusnya bukan menjadi penghalang bagi manusia untuk dapat beribadah kepada Allah
dengan sebaik-baiknya.
Kita dapat mencontoh Nabi Sulaiman. Ia seorang Nabi yang hidup dalam kecukupan, harta
yang cukup berlimpah namun tetap rendah hati juga tetap menyembah Allah dengan sebaik-

72 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

baiknya. Harta yang dimiliki dikelola dengan baik dan dioptimalkannya untuk dapat
membangun negerinya dan masyarakat yang dipimpinnya.
Selain itu, umat islam juga harus mengetahui hal-hal ekonomi islam lainnya seperti Macam-
macam Riba, Hak dan Kewajiban dalam Islam, Fiqih Muamalah Jual Beli, dan Jual Beli
Kredit Dalam Islam, agar dapat menjalankannya sesuai tuntunan islam.
Apa yang membedakan bunga dengan bagi hasil?

● Penentuan Besaran
Perbedaan sistem pembagian keuntungan secara bunga dan bagi hasil yang paling mencolok
terlihat pada penentuan besaran. Bunga, seperti pengertiannya ditentukan menggunakan
bentuk presentase besaran kredit utang. Sedangkan bagi hasil dintentukan menggunakan rasio
atau perbadingan terhadap keuntungan usaha yang dibiayai dari kredit tersebut.

● Acuan Pembagian
Acuan yang dijadikan dasar penghitungan bunga dan bagi hasil juga berbeda. Acuan
besarnya bunga dipengaruhi oleh seberapa besar pokok hutang atau kredit yang dikeluarkan.
Sedangkan acuan bagi hasil yaitu menggunakan rasio seberapa besar keuntungan yang
dibiayai oleh kredit tersebut.

● Besarnya pendapatan dan jumlah pembayaran
Pada sistem bunga, pendapatan yang diperoleh bersifat statis yang dimana walaupun
perusahaan merugi, utang tetap memiliki bunga yang tetap serta jumlah pembayarannya
setiap periodenya juga tetap. Sedangkan dalam bagi hasil pendapatan yang diperoleh akan
bersifat dinamis menyesuaikan dengan keadaan usaha. Jika usaha yang dilakukan mendapat
keutungan besar maka bagi hasil pendapatnnya juga besar, begitu pula sebaliknya.

Apa saja syarat-syarat uang?
● Diterima secara umum (acceptability). Uang harus dapat diterima oleh seluruh
masyarakat tanpa terkecuali. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum suatu benda
harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah
yang berkuasa.
● Memiliki nilai yang cenderung stabil (stability of value). Nilai uang seharusnya stabil,
tidak berfluktuasi dari waktu ke waktu.
● Ringan dan mudah dibawa (portability). Keberadaan uang seharusnya tidak
memberatkan pemiliknya dan mudah dibawa kemana-mana dan mudah dibagi tanpa
mengurangi nilai (divisibility). 4. Tahan lama (durability). Uang harus memiliki sifat

73 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

tahan lama dan tidak mudah rusak, oleh karena itu pemilihan bahan sanggat
menentukan ketahanan uang. Kualitasnya cenderung sama (uniformity). Uang harus
memiliki kualitas yang cenderung sama.

Sebutkan 4 fungsi utama kegunaan uang dalam masyarakat ?
 Uang sebagai alat tukar-menukar (medium of exchange). Dalam sistem pertukaran
barter, uang mensyaratkan adanya double coincidence. Dengan adanya “uang” yang
diterima secara umum sebagai alat tukar, maka syarat double coincidence tersebut
menjadi tidak relevan lagi.
 Uang sebagai satuan nilai (measure of value). Dalam fungsinya uang sebagai satuan
pengukur nilai, maka setiap barang yang dipertukarkan dapat dinilai dengan satuan
uang tertentu. Uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa
yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar
kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa. Sebagai
alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran barang.
 Uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deferred
payments)

Uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan (store of value dan store of wealth). Sebagai
penyimpan nilai atau kekayaan, uang digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa
sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang
sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang
tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang. Jelaskan dan
sebutkan Ketentuan Tentang Tabungan Mudharabah ?
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang
berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah dengan ketentuan sebagai berikut :

 Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai Shahibul maal atau pemilik dana dan
bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

 Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha
yang tidak bertentangan denagn prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk
didalamnya mudharabah dengan pihak lain.

 Modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam

akad pembukaan rekening.

74 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

 Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan
nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

 Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan
yang bersangkutan

Sebutakan dan jelaskan manfaat produk jasa bank syariah!
Manfaat al-hawalah

 Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan.
 Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
 Dapat menjadi salah satu fee-based income sumber pendapatan non pembiayaan bagi

bank syari‟ah.
Manfaat Rahn
 Manjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas
pembiayaan yang diberikan oleh bank.
 Memberikan keamanan bagi semua penabung atau pemegang deposito
 Akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dan membutuhkan dana.
Manfaat Qardh
 Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan
talangan jangka pendek.
 Al-Qardhul hasan juga merupakan salah satu cirri pembeda antara bank syari‟ah dan
bank konvensional yang didalamnya terkandung misi social.
 Adanya misi social akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas
masyarakat terhadap bank syari‟ah.

Prinsip bagi hasil dalam Bank Syari’ah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat
dilakukan dalam empat akad utama, yaitu

 Al-musyarokah adalah kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha
tertentu dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana dengan keuntungan
dan risiko usaha akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

 Al-mudharabah Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak
pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola.

 Al-muzara‟ah

75 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Menurut Abdul Sami Al-Mishri sendiri mengartikan muzaraah sebagai sebuah akad kerja
sama pengelola lahan pertanian antara pemilik lahan dan pengarap, dimana pemilik lahan
memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan
imbalan bagian tertentu dengan hasil panen namun jika terjadi kerugian atau gagal panen
maka penggarap tidak menanggung apapun tapi telah rugi atas usaha dan waktu yang telah ia
keluarkan.

 Al-musaqoh
musāqāh adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap
dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang
maksimal.

Fitur dan mekanisme apa saja yang ada dalam pembiayaan atas dasar akad
mudharabah

a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan dan dengan
fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dan (mudharib)
dalam kegiatan usahanya;

b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak
ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah;

c. Pembagian hasil usaha dari pengelolahan dana dinyatakan dalam nisbah yang
disepakati;

d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi,
kucuali atas dasar kesepakatan para pihak;

e. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pengembalian dana, dan
pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah;

f. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang/atau barang,
serta bukan dalam bentuk piutang tagihan;

g. Pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu
secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka
waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah.

h. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana
(mudharib) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan; dan

j. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (mudharib) yang dapat ditanggung oleh bank
selaku pemilik dana (shahibul maal) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang
diberikan (ra’sul maal)

76 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Sebutkan dan jelaskan Jenis – jenis akad Mudharabah ?
 Mudharabah Muthlaqah
Transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul mal dan
mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha,
waktu, dan daerah bisnis.
 Mudharabah Muqayadah
Transaksi mudharabah muqayyadah adalah shahibul maal memberikan batasan atas dana
yang di investasikannya.

Jelaskan pengertian bank syariah?
Bank syariah adalah suatu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana
maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar
prinsip syariah.Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan (menerima titipan dana,
meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang) adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam
melaksanakan fungsi perbankan melakukan hal – hal yang dilarang syariah. Dalam praktik
perbankan konvesional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip
bunga. Bank konvensional memang tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan
praktik bank konvensional dapat digolonglan sebagai transaksi ribawi.

Sebutkan prinsip bank syariah?
Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihaklain
untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang
sesuai dengan syariah. Beberapa Prinsip atau hukum yang dianut oleh system perbankan
syariah antara lain:

 Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan
nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan

 Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha
institusi yang meminjam dana

 Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya
 merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsic
 Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus

mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi
 Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan pada Islam.

Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah

77 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Sebutkan ketentuan umum dari produk wadiah
Ketentuan umum dari produk ini adalah :

 Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung
bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian

 Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran
dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan
dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan
buku cek, bilyet giro, dan debit card.

 Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya
administrasi untuk sekadar menutupi biaya yang benar benar terjadi.

 Ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan berlaku
selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Yang termasuk dalam produk Bank Syariah dalam menghimpun dana yaitu :
 Giro SyariahGiro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat

dengan menggunakan cek/ bilyet giro, atau dengan cara pemindah bukuan.
 Tabungan SyariahTabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan menurutsyarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik
dengan cek/bilyetgiro.
 Deposito Syariah Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank

78 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Jelaskan keunggulan dan kelemahan bank syariah
Keunggulan Bank Syariah
Bank syariah memiliki beberapa keunggulan yaitu sebagai berikut

1. Bank syariah relatif lebih mudah merespon kebijaksanaan pemerintah
2. Terhindar dari praktik moneu laundring
3. Bank syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya
4. Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter
5. Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan dan kebersamaan.

Kelemahan Bank Syariah
Bank syariah memiliki beberapa kelemahan diantaranya sebagai berikut :
1. Jaringan kantor bank syariah belum luas.
2. SDM bank syariah masih sedikit.
3. Pemahaman masyarakat tentang bank syariah masih kurang.

Sebutkan kharateristik bank syariah
 Berdasarkan prinsip syariah
 Implementasi prinsip ekonomi Islam dg ciri:
 pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
 Tidak mengenal konsep “timevalue of money”
 Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yg diperdagangkan.
 Beroperasi atas dasar bagi hasil
 Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa
 Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan
 Azas utama : kemitraan, keadilan, transparansi dan universal
 Tidak membedakan secara tegas sector moneter dan sector riil (dapat
melakukantransaksi 2 sektor riil)

79 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

BAB 8
“Asuransi Syariah”
A. Pengertian Asuransi Menurut Syariah
Dalam bahasa Arab, Asuransi disebut at-ta‟min, penanggung disebut mu‟ammin,
sedangkan tertanggung disebut mu‟amman lahu atau musta‟min. At-ta‟min memiliki arti
member perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Men-ta‟min-kan
sesuatu, artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia
atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau
untuk mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang, dikatakan „seseorang
mempertanggungkan atau mengasurasnsikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya‟.

Ada tujuan dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar, yaitu al-kifayah
„kecukupan‟ dan al-amnu „keamanan‟. Sebagaimana firma Allah swt, “Dialaha Allah yang
mengamankan mereka dari ketakutan‟‟, sehingga sebagaian masyarakat menilai bahwa bebas
dari lapar merupakan bentuk keamanan. Mereka menyebutnya dengan al-amnu al-qidza i
aman konsumnsi. Dari prinsip tersebut, Islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari
rasa aman baik untuk dirinya sendiri dimasa mendatang maupun untuk keluarganya sebagai
nasihat Raul kepada Sa‟ad bin Abi Waqqash agar mensedekahkan sepertiga hartanya saja.
Selebihnya ditinggalkan untuk keluarganya agar mereka tidak menjadi beban masyarakat.
Asuransi merupakan bisnis yang unik, yang didalamnya terdapat lima aspek yaitu aspek
ekonomi, hokum, social, bisnis, dan aspek matematika.

Asuransi Syariah (Ta‟min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi
dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan
/ atau tabarru‟ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu
melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah
adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, dzulm
(penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

Menurut Husain Hamid Hisan, mengatakan bahwa asuransi adalah sikap ta‟awun yang
telah diatur dengan system yang sangat rapih, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah
siap mengantisipasi suatu peristiawa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut,
maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit
pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma)

80 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa
musibah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesi (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang
pedoman umum asuransi syariah, memberikan definisi tentang asuransi. Menurutnya,
Asuransi Syariah (Ta‟min, Tafakul, Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong
menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau
tabarru‟ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad
(perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dari definisi di tersebut tampak bahwa asuransi
syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan ta‟awun. Yaitu
prinsip hidup saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar ukhuwal Islamiyah
antara sesame anggota perserta Asuransi Syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko).

B. Landasan Hukum Asuransi Syariah
Hukum-hukum muamalah adalah bersifat terbuka artinya Allah SWT dalam Al-Quran

hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi
mujahit untuk mengembangkan melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-
Qur‟an dan hadist . Al-Qur‟an maupun hadist tidak menyebutkan secara nyata apa dan
bagaimana berasuransi. Namun bukan berarti bahwa asuransi hukumnya adalah haram karena
ternyata dalam hokum Islam memuat substansi perasuransian secara Islami. Hakikat
asuransi secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerjasama, saling tolong
menolong, dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi
diperbolehkan secara syariah, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap
sesuatu yang berakibat kerataan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang
meringankan bencana mereka sebagaimana firman Allah Taala dalam Al-Quran surah al-
Maidah ayat 2 yang artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan
dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan
untuk menghadapi hari esok. Allah berfirman dalam surat al Hasyr ayat 18: Artinya: Hai
orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri
memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah
kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan [al Hasyr: 18] .
81 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Ayat ini dikaitkan oleh sebagian umat Islam dengan aktivitas menabung atau berasuransi.
Menabung adalah upaya mengumpulkan dana untuk kepentingan mendesak atau kepentingan
yang lebih besar di masa depan, sedangkan asuransi adalah upaya berjaga-jaga jika suatu
musibah datang menimpa, di mana hal ini membutuhkan perencanaan dan kecermatan.

Dari segi hokum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan
legalitasnya pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya
kurang mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia karena tidak mengatur mengenai
keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata lain, UU No. 2 Tahun 1992,
tidak dapat dijadikan landasan hokum yang kuat bagi asuransi syariah. Adapun peraturan
perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah
yaitu :
a) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang

perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
b) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang

Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
c) Keputusan Direktur Jendral Lemabga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang

Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi dengan system Syariah.

C. Konsep Dasar Asuransi Syariah
Dalam asuransi syariah, diberlakukan sebuah sistem, di mana para peserta akan

menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim
jika ada peserta yang mengalami musibah. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa, di dalam
asuransi syariah, peranan dari perusahaan asuransi hanyalah sebatas pengelolaan operasional
dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja. Inilah beberapa konsep dasar dalam
asuransi syariah:

o Asuransi Syariah mengutamakan konsep adanya saling tolong menolong dan tanggung
jawab secara bersama. Dalam bahasa arab hal ini disebut ÒTafakulÓ yang berarti saling
tolong menolong dan menjamin antara sesama kelompok.

o Akad asuransi syariah adalah berbeda dengan kesepakatan atau kontrak jual beli di
mana pihak yang satu menawarkan dan pihak lain setuju dan bersedia membeli produk
atau layanan dengan jumlah harga yang telah ditentukan sebelumnya.

82 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

o Akad asuransi syariah ini adalah kesepakatan antara pihak yang mengajukan
permohonan asuransi dengan pihak dari perusahaan asuransi untuk bersama-sama
menjamin dan menolong semuanya dari masalah yang membuat kemalangan dan
kesusahan. Kesepakatan ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan dana secara
bersama.

o Sesuai dengan ketentuan asuransi syariah yang bertujuan untuk saling tolong menolong
sesama anggotanya, maka jika ada satu orang anggota yang menderita kerugian karena
hal apapun maka anggota tersebut akan menerima dana yang jumlahnya atas
kesepakatan bersama. Kerugian yang dimaksud bukan seperti yang ada pada asuransi
konvensional di mana kerugian tersebut merupakan pemindahan tanggung jawab ke
pihak lain atau pihak perantara.

o Dalam sebuah perjanjian atau akad, para pesertanya yaitu pihak tertanggung dan juga
pihak penanggung. Semua peserta diwajibkan membayar sejumlah dana sebagai
kontribusi ke dalam dana bersama yang biasa disebut ÒDana TafakulÓ. Kisaran besar
dana kontribusi tersebut haruslah sesuai dengan tingkat risiko dan dapat dihitung
dengan mudah menggunakan prinsip-prinsip ilmiah.

o Setiap peserta asuransi syariah ini juga diwajibkan menyetorkan atau menyisihkan dana
sumbangan ÒTabarruÓ yang disesuaikan dengan biaya risiko. Ini dimaksudkan untuk
memberikan dana bantuan atau santunan kepada anggota yang mengalami masalah
keuangan seperti musibah dan sebagainya.

o Semua peserta asuransi ini juga berhak mendapatkan dana surplus atau keuntungan
yang diambil setelah pembayaran klaim reasuransi cadangan teknis dan juga termasuk
biaya di dalamnya. Pembagian dana surplus ini memakai sistem yang telah disepakati
ketika akad dilakukan. Namun jika terjadi kekurangan dana, para peserta juga ikut
bertanggung jawab secara kolektif untuk menutupi kekurangan tersebut dimana kisaran
beban biayanya diambil dari proporsi masing-masing.

o Perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi ini merupakan pengelola dana
takaful semua anggota yang dipilih melalui kontrak perwakilan atau ÒWakalahÓ.
Perusahaan asuransi sebagai pengelola juga mendapatkan keuntungan yang berupa fee
seperti management fee dan performace fee jika terjadi keuntungan setiap pengelolaan
dana yang dilakukan perusahaan asuransi tersebut.

o Perusahaan asuransi yang bertindak sebagai pengelola juga ikut bertanggung jawab
untuk meminjamkan modal jika terjadi kerugian atau defisit untuk menutupi
kekurangan atas kerugian tersebut. Pinjaman tersebut akan dikembalikan jika di tahun

83 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

berikutnya terjadi surplus. Modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan asuransi juga
ikut menentukan kapasitas dana takaful tersebut.
Memilih asuransi jiwa secara online seperti asuransi syariah merupakan pilihan yang tepat
bagi kaum muslim yang menginginkan alternatif produk jaminan yang tentunya sesuai
dengan hukum dan ajaran Islam namun peserta produk asuransi syariah tidak hanya untuk
umat Islam saja, pemeluk agama lainnya pun boleh mengikuti program asuransi syariah
asalkan mereka memandang konsep syariah sifatnya adil bagi mereka.

D. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah
Prinsip utama dalam asuransi syaraiah adalah ta‟awanu „ala al birr wa al-taqwa (tolong-
menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al-ta‟min (rasa aman). Para

pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi tafakul ditegakan

atas tiga prinsip utama, yaitu :

a. Saling bekerja sama atau Bantu-membantu.

Seorang muslim bagian dari sistem kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seorang

muslim dituntut mampu merasakan dan memikirkan saudaranya yang akan

menimbulkan sikap saling membutuhkan dalam menyelesaikan masalah.
“Dan tolong menolonglah kamu (dalam mengerjakan)kebaikan dan taqwa. Dan jangan
tolong,menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”(QS.Al Maidah[5];2)

b. Saling melindungi dari berbagai kesusahan dan penderitaan satu sama lain.

Hubungan sesama muslim ibarat suatu badan yang apabila satu anggota badan

terganggu atau kesakitan maka seluruh badan akan ikut merasakan. Maka saling

membantu dan tolong-menolong menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem

kehidupan masyarakat.
“Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan

terhadap orang yang meminta-minta maka, janganlah kamu
menghardiknya”’.(Adh.Duiha [93]9-10)

c. Sesama muslim saling bertanggungjawab

Kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim.

Sebagaimana dalam firman Allah swt surat Ali Imran93) ayat 103.
“Dan peganglah kamu kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai,

dan ingatlah akan nikmat Allah kepamu ketika dahulu (masa Jahilliyah) bermusuh-

musuhan, maka, Allah merpersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat

Allah orang-orang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah

84 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.

E. Manfaat Asuransi
Menurut Soemitra (255: 2010), Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para
peserta asuransi antara lain sebagai berikut:

1) Rasa aman dan perlindungan.
2) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.
3) Berfungsi sebagai tabungan.
4) Alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta

sebagai bentuk saling tolong menolong dan membantu diantara mereka.
5) Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan

investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu.

F. Tujuan Akuntansi Asuransi Keuangan Syariah
Akuntansi keuangan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dengan tingkat
kebutuhan perusahaan untuk menetapkan hak dan kewajiban keuangan, hasil operasi dan
untuk memberikan imformasi mengenai posisi keuangan pada waktu tertentu.
Suatu transaksi dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:

 Transaksin tidak mengandung unsur kezaliman
 Transaksi tidak mengandung unsur riba
 Transaksi tidak mengandung unsur judi
 Transaksi tidak mengandung unsur penipuan
 Transaksi tidak mengandung material yang diharamkan
 Transaksi tkidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
Adapun tujuan dari Akuntansi Keuangan Syariah baik pada asuransi syariah maupun pada
lembaga keuangan syariah lainnya adalah sebagai berikut:
a. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dengan kewajiban yang

berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan
prinsip syariah yang berdasarkan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan dan
kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islam.

85 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

b. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk
mengambil keputusan.

c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan
usaha.

G. Produk-produk Asuransi Syariah (Takaful Keluarga)
Asuransi syari‟ah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-

membantu dan melindungi para peserta sendiri. Perusahaan asuransi takaful diberi
kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi para peserta,
mengembangkan dengan jalan halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah
sesuai isi akta perjanjian Muhammad dalam Hilaliyah (2008:41).

Takaful keluarga sendiri adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan dalam
menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful dalam musibah
kematian yang akan menerima santunan sesuai perjanjian adalah keluarga/ahli warisnya, atau
orang yang ditunjuk, dalam hal tidak ada ahli waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak
mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah.
Menurut Muhammad dalam Hilaliyah (2008:42), Jenis takaful keluarga meliputi:
1. Produk takaful individu dengan unsur tabungan, meliputi:

a. Takaful berencana/dana investasi
b. Takaful dana haji
c. Takaful pendidikan/dana siswa
d. Takaful dana jabatan
e. Takaful hasanah

2. Produk takaful individu tanpa unsur tabungan, meliputi:
a. Takaful kesehatan individu
b. Takaful kecelakaan diri individu
c. Takaful Al-Khairat individu

3. Produk takaful kumpulan
a. Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan
b. Takaful Majelis ta‟lim
c. Takaful Al-Khairat
d. Takaful Al-Khairat+Tabungan Haji (Takaful Iuran Haji)
e. Takaful Pembiayaan

86 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

f. Takaful Kecelakaan Siswa
g. Takaful Wisata dan Perjalanan
h. Takaful Medicare
i. Takaful perjalanan haji dan umrah

H. Sistem Pengelolaan Dana Asuransi Syariah
Informasi tentang pengelolaan dana asuransi syariah ini juga diberikan oleh perusahaan
asuransipertama yang memperkenalkan asuransi syariah sebagai sejarah terbentuknya
asuransi syariah di dunia. Dalam hal keuntungan yang di dapat oleh perusahaan
asuransi atas pengembangan dana asuransi syariah dari setiap nasabah asuransi syariah ini di
bagi secara merata dan seimbang. Ini sesuai dengan prinsip asuransi syariah “mudharabah”
atau biasa disebuat dengan prinsip bagi hasil. Dan besarnya pembagian hasil dari keuntungan
tersebut, ini tergantung pada kesepakatan antara peserta asuransi syariah di mana nasabah
asuransi syariah ini menjadi pemilik modal dengan perusahaan asuransi yang berfungsi
sebagai media untuk mengembangakan dan menjalankan modal tersebut pada saat akad
perjanjian dilaksanakan. Dalam pengelolaan dana asuransi syariah dari para nasabah,
perusahaan asuransi dalam hal ini asuransi syariah mempunyai mekanisme atau cara kerja
yang terbagi menjadi 2 cara dalam mengelola dana asuransi syariah, adalah sebagai berikut :
a. Sistem pengelolaan dana yang mengandung unsur tabungan
Menjadi nasabah asuransi, baik produk asuransi konvensional maupun asuransi syariah yang
berbasiskan Islam sebagai landasan hukum semua nasabah asuransi harus memberikan atau
membayar iuran yang jumlah telah ditentukan kepada perusahaan asuransi secara rutin. Atau
dalam dunia asuransi, iuran tersebut disebut dengan premi asuransi. Tetapi khusus untuk
asuransi syariah ini, besar premi asuransi yang akan dibayarkan itu sesuai dengan
kemampuan para masing-masing nasabah asuransi dan sesuai dengan kesepakatan pada saat
akad perjanjian dilakukan.
Untuk pembayaran iuran atau premi asuransi syariah, para nasabah bisa memilih cara
pembayarannya baik dengan transfer atau bayar langsung. Dan waktu pembayaran premi
asuransi ini juga bisa di pilih langsung oleh setiap nasabah asuransi, bisa dengan melakukan
pembayaran setiap bulan, 3 bulan sekali, per 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun sekali
pembayarannya. Untuk setiap dana premi asuransi syariah yang dikeluarkan oleh tiap
nasabah asuransi syariah yang berhubungan dengan tabungan, ini akan langsung dipisahkan
oleh perusahaan asuransi ke dalam dua rekening yang berbeda.

87 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Rekening Tabungan, yaitu kumpulan premi dana asuransi syariah dari setiap peserta
asuransi syariah yang merupakan milik peserta sekaligus sebagai simpanan. Dana premi
asuransi tersebut secara otomatis menjadi hak dari nasabah asuransi syariah dan akan
dikembalikan bila :

 Perjanjian asuransi syariah ini telah berakhir
 Nasabah asuransi syariah tersebut mengundurkan diri
 Nasabah asuransi syariah tersebut meninggal dunia. Dan dana asuransi syariah tersebut

diberikan kepada ahli waris atau keluarganya.
b. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan.
Khusus untuk produk asuransi syariah, premi asuransi syariah akan harus dibayarkan oleh
setiap nasabah asuransi syariah ini akan dipisahkan langsung oleh perusahaan asuransi.
Pemisahan dana asuransi syariah tersebut, salah satunya untuk sumbangan yang digunakan
untuk membantu sesama nasabah asuransi syariah dan juga untuk sesama umat muslim.
Rekening Tabarru, yaitu kumpulan dana premi asuransi yang diberikan oleh setiap nasabah
asuransi syariah sebagai iuran atau sumbangan untuk kebaikan dengan tujuannya untuk saling
tolong-menolong dan saling membantu sesama umat muslim dan nasabah asuransi syariah.
Untuk dana yang berupa premi asuransi syariah tersebut akan dibayarkan apabila :

 Nasabah asuransi syariah tersebut meninggal dunia. Dan dana asuransi syariah tersebut
diberikan kepada ahli waris atau keluarganya.

 Perjanjian asuransi syariah telah berakhir. Untuk dana premi asuransi syariah ini akan
di berikan jika ada surplus dana yang diterima oleh perusahaan asuransi.

Semua sistem dan cara pengelolaan dana asuransi syariah yang telah dihimpun dan
dikelola oleh perusahaan asuransi ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam demi
untuk mendapatkan keuntungan. Nah, setiap keuntungan yang didapat dari hasil investasi
tersebut, akan dibagikan secara merata dengan jumlah yang adil antara nasabah asuransi
syariah dengan perusahaan asuransi. Pembagian keuntungan dari investasi ini, tentunya
setelah dikurangi beban asuransi, yaitu klaim dan premi asuransi. Pembagian keuntungan ini
juga akan dilakukan dengan mengedepankan atau menggunakan prinsip Al-Mudharabah dan
sesuai dengan perjanjian atau pada saat akad asuransi syariah dilakukan.

I. Sumber Biaya Operasional
Dalam operasionalnya asuransi syariah yang berbentuk bisnis seperti Perseroan

Terbatas (PT), sumber biaya operasional menjadi sangat menentukan dalam perkembangan

88 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

dan percepatan pertumbuhan industri. Lain halnya dengan asuransi syariah yang berbentuk
sosial, mutual atau koperasi, disini peran pemerintah harus dominan terutama dalam
memberikan subsidi ditahap awalberdirinya asuransi tersebut. Asuransi syariah yang bersifat
sosial tentu tidak terlampau mengutamakan aspek bisnis atau perolehan profit. Tetapi lebih
mengutamakan aspek manfaat sebesar-besarnya bagi anggotanya sebagaimana fungsi utama
asuransi syariah, yaitu wataawanu alal birri wattaqwa’ saling menolong dalam kebajikan dan
taqwa‟.
a. Bagi Hasil Surplus Underwriting
Menurut Sula (2004:180) bagi hasil surplus underwriting adalah bagi hasil yang diperoleh
dari surplus underwriting, yang dibagi secara proporsional antara peserta (shohibul mal) dan
pengelola (mudhorib) dengan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan, untuk
produk-produk non saving dalam asuransi jiwa, surplus underwriting juga merupakan sumber
biaya operasional. Surplus underwriting diperoleh dari kumpulan dana peserta yang
diinvestasikan, lalu dikurangi biaya-biaya atau beban asuransi seperti reasuransi dan klaim.
Kemudian surplus tersebut dibagi hasil antara peserta dan perusahaan. Bagian perusahaan
inilah yang diambil sebagai biaya operasional sebelum menjadi profit perusahaan.
Menurut Richard Bailey dalam Sula (183:2004), Tujuan underwriting membuat taksiran
risiko dan penetapan calon tertanggung kedalam kelompok-kelompok risiko, sasaran
underwriting perusahaan adalah menyetujui dan menerbitkan polis yang:

1. Adil Bagi Nasabah (Equitable to The Client) :
Salah satu prinsip dasar asuransi ialah bahwa masing-masing tertanggung membayar premi
yang proporsional terhadap risiko yang ditaksir perusahaan terhadap tertanggung tersebut.
Dengan diterimanya aplikasi asuransi jiwa, perusahaan harus menetapkan tingkat risiko dan
harus membebani premi secara adil atas risiko tersebut.

2. Dapat Dijual oleh Agen (deliverable by the agent) :
Pembeli membuat keputusan terakhir apakah polis asuransi tertentu dapat diterima. Jika
pembeli memutuskan tidak membeli polis jika agen berusaha menjual polis tersebut,
dikatakan bahwa polis tidak dapat dijual (undeliverable) atau tidak dibeli (not taken). Satu di
antara alasan-alasan sebuah polis tidak dibeli ialah karena keputusan underwriting yang tidak
menguntungkan dengan hasil pembebanan premi antisipasi yang lebih tinggi. Misalnya, jika
underwriter telah memutuskan beban premi lebih tinggi dari premi normal untuk satu
penutupan atau membatasi uang pertanggungan atau jenis benefit tambahan atau rider yang
dikehendaki, maka calon tertanggung mungkin menolak polis.
Adapun syarat diterimanya suatu polis adalah:

89 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

 Polis harus menyediakan benefit yang memenuhi kebutuhan pembeli.
 Premi yang ditetapkan oleh polis harus dalam batas kemampuan keuangan pembeli.
 Premi yang dibebankan untuk asuransi harus bersaing dengan pasar.
3. Menguntungkan Perusahaan (profitable to the company)
Underwriter harus membuat keputusan yang menguntungkan perusahaan. Semua perusahaan
asuransi, apakah itu perseroan terbatas, asuransi jiwa bersama, atau fraternal, meminta
underwriting yang sehat untuk meyakinkan hasil keuangan yang menguntungkan. Perseroan
terbatas membayar deviden kepada pemegang saham. Dan dalam beberpa kasus, asuradur
(penanggung) perusahaan mutual maupun fraternal membayar deviden kepada pemegang
polis (peserta).

b. Bagi Hasi Investasi
Menurut Sula (2004:180) bagi hasil investasi adalah bagi hasil yang diperoleh secara
proporsional berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan, baik dari hasil investasi dan
rekening tabungan peserta maupun dari dana rekening tabarru’. Setelah dana peserta
dibayarkan, dan terkumpul dalam total dana peserta, kemudian diinvestasikan. Profit yang
diperoleh dari investasi kemudian dilakukan bagi hasil antara peserta dan pengelola atau
perusahaan asuransi.

c. Dana Pemegang Saham
Dana pemegang saham adalah dana yang disiapkan oleh para pemegang saham sebagai
modal setor bagi perusahaan, baik pada tahap awal berdirinya perusahaan maupun
penambahan dana setelah perusahaan berjalan, beserta hasil investasi atas dana tersebut atau
dengan kata lain, akumulasi laba ditambah modal yang disetor oleh pemegang saham.

d. Loading (Kontribusi Biaya)
Menurut Sula (2004:181) loading adalah kontribusi biaya yang dibebankan kepada peserta,
yang biasanya pada asuransi konvensional diambil dari premi tahun pertama dan kedua. Pada
beberapa asuransi syariah di Indonesia, loading dikenakan sebesar kurang lebih 25 persen
dari premi tahun pertama atas sepengetahuan peserta dan terutama diperuntukkan untuk biaya
komisi agen. Adapun jumlah kontribusi yang diambil berpulang kepada kebijakan perusahaan
masing-masing dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan aspek market.

Perusahaan asuransi syariah seperti Syarikat Takaful di Malaysia, dan sebagian
asuransi syariah di Indonesia seperti Asuransi Syariah Mubarokah tidak membebankan
90 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

loading kepada peserta dengan alasan bertentangan dengan kaidah syara‟. Sementara
sebagian yang lain seperti Takaful Keluarga, MAA syariah dan asuransi syariah lainnya,
Dewan Pengawas Syariah (DPS) membolehkan loading (misalnya sebesar 3 persen) dari
premi tahun pertama, sepanjang dilakukan secara transparan dan sepengetahuan peserta
takaful diawal akad. Hal ini dianggap tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara‟.
Menurut Sula (2004:181) pengertian biaya loading pada asuransi syariah adalah kontribusi
biaya yang diambil dari sebagian kecil kontribusi peserta (premi) tahun pertama, misalnya
20%-30% dari premi tahun pertama. Biaya tersebut terutama diperuntukkan untuk komisi
agen dan biaya penagihan (incasso).

J. Perbedaan Sistem Akuntansi Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
Konsep akuntansi Islam dan akuntansi konvensional memiliki sifat dan karakteristik yang
berbeda. Sebab dasar-dasar akuntansi Islam adalah syariat Islam yang diimplementasikan
dikalangan masyarakat muslim, yang prosesnya ditangani oleh para akuntan yang
mengombinasikan kemampuan dan kecakapan dengan kejujuran kerja. Berdasarkan
pengertian, landasan syar‟i dan prinsip-prinsip akuntansi syariah serta keterangan-keterangan
diatas, dapat kita simpulkan sifat-sifat spesifik akuntansi syariahdiantaranya sebagai berikut:
 Kaidah-kaidah dasar akuntansi Islam bersumber dari Al-Qur‟an dan Sunnah nabawiyah

serta fiqih para ulama
 Akuntansi Islam dilandasi oleh kaidah yang kuat, iman, serta pengakuan bahwa Allah itu

adalah Tuhan, Islam adalah agama, Muhammad adalah Rasul, dan juga percaya pada
hari akhir.
 Akuntansi Islam berlandaskan pada akhlak yang baik. Karenanya, seorang akuntansi
yang melaksanakan proses akuntansi harus mampu mempunyai sifat amanah, jujur,
netral, adil, dan professional.
 Dalam Islam, seorang akuntan dianggap bertanggung jawab di depan masyarakat dan
umat Islam tentang berapa jauh kesatuan ekonomi yang dipengaruhi oleh hokum syariat
Islam, terutama yang berkaitan dengan muamalah.
 Berdasarkan keistimewaan-keistimewaan yang bersifat kaidah dan akhlak, akuntansi
dalam Islam juga berkaitan dengan proses-proses keuangan yang sah.
 Akuntansi dalam Islam sangat memperhatikan aspek-aspek tingkah laku sebagai unsur
dan juga berperan dalam kesatuan ekonomi.

91 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Dalam system akuntansi syariah memiliki beberapa perbedaan system akuntansi dengan
akuntansi konvensional. Mohamed Arif bin Abdul Rashid, CEO PT. Syarikat Takaful
Indonesia, dalam Eccounting Concept In Takaful Busines menjelaskan beberapa perbedaan
tersebut sebagai berikut:

a) Cash Bases
Dalam praktik akuntansi konvensional, premi asuransi diakui sebagai pendapatan, walaupun
premi asuransi belum dibayarkan. Sedangkan dalam praktik akuntansi takaful atau asuransi
syariah, angsuran atau premi dan laba dari investasi benar-benar diakui sebagai pendapatan
jika perusahaan telah menerimanya secara tunai. Praktik akuntansi ini memiliki arti yang
penting yang berkaitan dengan system bisnis yang berperinsip pada mudharabah dimana akad
mengikat antara peserta dengan perusahaan dalam kesepakatan bagi hasil.

b) Technical Reserve
Cadangan teknis merupakan bagian dari premi asuransi yang belum dihasilkan atau dikenal
sebagai cadangan premi yang belum dihasilkan. Dalam system akuntansi takaful, cadangan
teknik dihitung dengan menggunakan metode 1/365. Premi akan diakui sebagai pendapatan
serta ditentukan menurut jumlah hari yang sebenarnya selama periode akuntansi dan masa
perjanjian/kontrak Tafakul. Premi yang tidak digunakan selama masa perjanjian dianggap
cadangan.

c) Beban Retakaful
Dalam praktik asuransi konvensional beban reasuransi selama masa perjanjian, diakui
sebagai asuransi awal yang dikover. Praktik akutansi ini sesuai dengan standar yang diterima,
yaitu perbandingan pendapatan dengan beban yang terjadi pada periode berjalan. Dalam
system akuntansi Takaful, beban retakaful selama masa perjanjian diakui sebagai utang
sampai angsuran atau premi Takaful dibayar oleh peserta. Akan tetapi, beban retakaful ini
akan diakui sebagai pendapatan juika seluruh premi dibayar lebih awal oleh peserta.

d) Surplus (Pada Asuransi Jiwa)
Dalam asuransi konvensional, surplus dari investasi ditrasfer ke pemegang saham sebagai
pendapatan. Tetapi, di Takaful keluarga (jiwa), perusahaan tidak berhak mengakui surplus ini
sebagai pendapatan. Pada Takaful keluarga hanya laba dari dana investasi dibagikan antara
peserta dan perusahaan sesuai yang diperjanjikan (misalnya 70:30 atau 60:40). Setelah
dikurangi bagian keuntungan bagi perusahaan, sisa dari keuntungan ini merupakan
pendapatan bagi peserta Takaful yang dikreditan kerening peserta.

92 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

e) Surplus (Pada Asuransi Kerugian)

Laba dari Takaful Umum (kerugian) dibagikan berdasarkan rasio pembagian keuntungan

yang telah disepakati antara perusahaan dan peserta Takaful. Keuntungan dibayarkan jika

peserta tafakul masih terikat perjanjian atau kontrak. Aspek teknis akuntansi, asuransi

Tafakul menggambarkan nilai tambah atau keuntungan yang diungkapkan secara adil dan

transparan. Sehingga, baik perusahaan maupun peserta asuransi tafakul tidak merasa

dirugikan. Keuntungan lain yang bersifat jangka panjang bahwa adanya nilai kebersamaan,

tolong-menolong, dan saling menaggung jika di antara peserta terjadi klaim kerugian. Inilah

sisi kemungkinan yang didapatkan dari asuransi Takaful. Secara ringkas perbedaan antara

akuntansi asuransi konvensial dengan akuntansi asuransi syariah dapat dilihat pada tabel

berikut:

No. Akuntansi Asuransi Konvensional Akuntansi Asuransi Syariah

1. Premi Asuransi diakui sebagai Premi Asuransi benar-benar diakui

pendapatan meskipun premi sebagai pendapatan jika diterima

asuransi belum dibayarkan secara tunai.

2. Beban retafakul selama perjanjian Beban retakaful diakui sebagai utang

diakui sebagai asuransi awal yang sampai angsuran atau premi takaful

dikover. dibayarkan. Dan beban retakaful

diakui sebagai pendapatan jika

dibayar lebih awal.

3. Dana asuransi yang terhimpun Dana asuransi tafakul yang

dikelola untuk kepentingan bisnis terhimpun dikelola dengan konsep

perusahaan dengan keuntungan mudharabah

yang dinikmati oleh perusahaan dan

pemegang saham.

4. Laba atau surplus investasi ditrasfer Laba investasi dari dana Takaful

ke pemegang saham. keluarga yang terhimpun dibagikan

kepada peserta takaful keluarga dan

perusahaan tidak berhak mengakui

surplus ini sebagai pendapatan.

5. Keuntungan yang didapatkan oleh Ada pembagian

perusahaan asuransi merupakan keuntungan/berdasarkan rasio yang

laba perusahaan disepakati dalam perjanjian

93 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

K. Kendala Pengembangan Asuransi Syariah
Tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri asuransi syariah bersumber pada dua hal
utama yaitu permodalan dan sumber daya manusia. Tantangan-tantangan lain seperti
masalah, ketidaktahuan masyarakat terhadap produk asuransi syariah, image dan lain
sebagainya merupakan akibat dari dua masalah utama tersebut.

1. Minimya modal
Beberapa hal yang menjadi penyebab relative rendahnya penetrasi pasar asuransi syariah
dalam sepuluh tahun terakhir adalah rendahnya dana yang memback up perusahaan asuransi
syariah, promosi dan edukasi pasar yang relative belum dilakukan secara efektif (terkait
dengan lemahnya dana), belum timbulnya industri penunjang asuransi syariah seperti broker-
broker asuransi syariah, agen, adjuster, dan lain sebagainya, produk dan layanan belum
diunggulkan diatas produk konvensional, posisi pasar yang masih ragu antara penerapan
konsep syariah yang menyeluruh dengan kenyataan bisnis di lapangan yang terkadang sangat
jauh dari prinsip syariah, dukungan kapasitas reasuransi yang masih terbatas (terkait juga
dengan dana) dan belum adanya inovasi produk dan layanan yang benar-benar digali dari
konsep dasar syariah.

2. Kurangnya SDM yang professional
Berdasarkan data Islamic Insurance Society (IIS) per Maret lalu, sekitar 80 persen dari
seluruh cabang atau divisi asuransi syariah belum memiliki ajun ahli syariah. IIS
mengestimasi asuransi syariah Indonesia per Maret lalu memiliki sekitar 200 cabang dan
hanya didukung 30 ajun ahli syariah. Jumlah yang cukup sedikit bila dibandingkan kondisi
SDM di asuransi konvensional. Per Maret lalu, sebagian besar cabang asuransi konvensional
telah memiliki sedikitnya seorang ajun ahli asuransi syariah. Jumlah tersebut sesuai dengan
ketentuan departemen keuangan (Depkeu).

3. Ketidaktahuan Masyarakat Terhadap Produk Asuransi Syariah
Ketidaktahuan mengenai produk asuransi syariah (takaful) dan mekanisme kerja merupakan
kendala terbesar pertumbuhan asuransi jiwa ini. Akibatnya, masyarakat tidak tertarik
menggunakan asuransi syariah, dan lebih memilih jasa asuransi konvensional.

4. Dukungan Pemerintah Belum Memadai
Meski sudah menunjukkan eksistensinya, masih banyak kendala yang dihadapi bagi
pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Soal pemahaman masyarakat hanya salah

94 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h