Lembaga Keuangan Syariah (UAS)

satunya. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para
pengambil kebijakan di negeri ini, terutama menteri-menteri dan lembaga pemerintahan yang
memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan ekonomi.

5. Image
Salah satu tantangan besar bisnis asuransi syariah di Indonesia dan negara lainnya, menurut
Zein, adalah meyakinkan masyarakat akan keuntungan menggunakan asuransi syariah. “Perlu
sekali mensosialisasikan asuransi syariah bukan saja berasal dari agama, tetapi
memperlihatkan keuntungan.” Kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa para pelaku
ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat untuk menanamkan prinsip syariah
sehingga mengakar kuat dalam perekonomian nasional dan umat Islamnya itu sendiri.
Implementasi Akuntansi Islam pada Asuransi Syariah
a) Akuntansi syariah dengan akad mudharabah.
Dalam akad ini terdapat pemisahan pengelolaan dana antara dana pemegang saham(DPS)
dengan dana peserta asuransi (DPA). Perusahaan bertindak sebagai pemegang amanah untuk
mengelola kontribusi yang diterima dari peserta yang digunakan apabila di antara para
peserta terjadi musibah. Di lain pihak ,peserta menyetujui Bahwa dana ynag disetor akan
dikelola secara professional oleh operator. Jika pada akhir periode, peserta yang tidak
mendapatkan musibah akan memperoleh bagi hasil. Dengan demikian, dalam akad ini dana
yang disetorkan partisipan merupakan milik peserta, dan tidak dapat dipergunakan untuk
kepentingan pemegang saham. Konsikuensinya, system akuntansi yang diterapkan harus
dipisahkan antara akuntansi Dana Pemegang Saham (DPS) dengan akuntansi Dana Peserta
Asuransi (DPA).
b) Akuntansi syariah dengan akad wakalah.
Dalam akad ini tidak terdapat pemisahan penegelolaan dana antara pemegang saham dengan
dana peserta asuransi. Perusahaan menerima dana tabarru‟ dari peserta dan berhak digunakan
untuk seluruh kegiatan perusahaan. Dana yang berasal dari pemegang saham dengan dana
peserta dicampurkan. Sehingga, konsekuensinya, akuntansi tidak harus dipisahkan antara
akuntansi dana pemegang saham dengan akuntansi dana peserta asuransi.

95 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

BAB 9
“Pegadaian Syariah”

A. Pengertian Pegadaian Syariah
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak

yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang
bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai
utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang
tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan
barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang
tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang
secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa
pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 di atas. Tugas pokoknya
adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat
tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan
kebutuhan dana mendesak dari masyarakat
Gadai dalam fikih disebut rahn. Sedangkan maksud rahn yaitu menjadikan barang yang
boleh dijual sebagai kepercayaan hutang di mana akan dibayar dari padanya jika terpaksa
tidak bisa melunasi hutang tersebut.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama fikih mengenai rahn. Ulama
mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai
jaminan utang yang bersifat mengikat”. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan rahn dengan,
“menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin
dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.”
Sementara itu, ulama mzhab Syafi‟I dan mazhab Hanbali mendefinisikan rahn dengan,
“menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang
apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya itu. ”

96 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

B. Landasan Hukum
Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, landasan hukum pegadaian syariah

juga mengacu pada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadits Nabi SAW, dan

hukum positif. Adapun landasan yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283:
‫ََإِ ْن ُك ْىتُ ْم َع َلى َسفَ ٍش ََلَ ْم تَ ِجذَُا َكاتِثًا َف ِش ٌَا ٌن َم ْقثُُ َضحٌ فَ ِئ ْن أَ ِم َه تَ ْع ُض ُك ْم تَ ْع ًضا َف ْلٍُ َؤ ِدّ ا َّل ِزي‬
‫ا ْؤتُ ِم َه أَ َماوَتًَُ ََ ْل ٍَتَّ ِق اَّ َّللَ َس ّتًَُ ََلا تَ ْكتُ ُمُا ال َّش ٍَادَجَ ََ َم ْه ٌَ ْكتُ ْم ٍَا فَ ِئ ّوًَُ آثِ ٌم َق ْلثًُُ ََاَّ َّللُ تِ َما‬
‫تَ ْع َملُُ َن َع ِلٍ ٌم‬

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak

memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh

yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan

persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Hadits

a– ‫ هلا ىلص‬- ‫ َقا َل َس ُسُ ُل اََّ َّل ِل‬:‫ َقا َل‬- ً‫ سضً الله عى‬- َ‫ََ َع ْه أَتًِ ٌُ َش ٌْ َشج‬ .

,‫ ََ َلثَ ُه اَلذَّ ِّس ٌُ ْش َش ُب ِتىَفَ َق ِت ًِ ِإرَا َكا َن َم ْشٌُُوًا‬,‫ اَل َّظ ٍْ ُش ٌُ ْش َك ُة تِىَ َفقَ ِت ًِ إِرَا َكا َن َم ْش ٌُُ ًوا‬-
‫ َس ََايُ اَ ْلثُ َخا ِسي‬- ُ‫( ََ َعلَى اَ َّل ِزي ٌَ ْش َك ُة ََ ٌَ ْش َش ُب اَل َىّفَقَح‬

Dari Abi Hurairah, Ia berkata: Telah bersabda Rasululllah SAW: “Tunggangan yang

digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan

dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan
dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.” Diriwayatkan

oleh Bukhori.

bًِ ِ‫ َلا ٌَ ْغ َل ُق اَل َّش ٌْ ُه ِم ْه َصا ِحث‬- :‫ َص َّلى اََّ َّللُ َعلَ ٍْ ًِ ََ َس َّل َم‬- ‫ َقا َل َس ُسُ ُل اََّ َّل ِل‬:‫ََ َع ْىًُ قَا َل‬ .

.‫ ََ ِس َجالًُ ثِ َقا ٌخ‬,‫ ََا ْل َحا ِك ُم‬,ًِ‫ َس ََايُ اَلذَّا َسقُ ْطى‬- ًُ‫ ََ َعلَ ٍْ ًِ ُغ ْش ُم‬,ًُ‫ َلًُ ُغ ْى ُم‬,ًُ‫اَلَّ ِزي َس ٌَ َى‬

ًُُ‫ِإ َّلا أَ َّن اَ ْل َم ْح ُفُ َظ ِع ْىذَ أَ ِتً دَا َُدَ ََ َغ ٍْ ِش ِي إِ ْس َسال‬

Dari Abu Hurairah, Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: “Tidak terlepas kepemilikan

barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung
resikonya.” Diriwayatkan oleh Daruqutni dan Hakim.

97 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h







































dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti
bidang perjudian, menjalankan riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan
lain-lain.
Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur
perkembangan kinerja suatu investasi pada saham yang berbasis syariah. Saham-saham yang
masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan
dengan syariah. Selain kriteria tersebut dalam proses pemilihan saham yang masuk JII
(Jakarta Islamic Index), BEI melakukan tahap-tahap pemilihan yang juga mempertimbangkan
aspek liquiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu memilih kumpulan saham dengan jenis
usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3
bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar); memilih saham berdasarkan laporan
keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva
maksimal sebesar 90%; memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan
rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir; memilih 30 saham dengan
urutan berdasarkan tingkat liquiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun
terakhir.

2. Obligasi Syariah
Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang
menyatakan bahwa investor sebagai pemegang obligasi tersebut telah meminjamkan
sejumlah uang kepada perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah
suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten
kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan
kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali
dana obligasi pada saat jatuh tempo.
Sebelum melaksanakan investasi pada obligasi, disarankan bagi para investor untuk
memperhatikan peringkat obligasi, yaitu metode penilaian akan kemungkinan gagal bayar
pada suatu obligasi. Saat ini terdapat dua perusahaan pemeringkat efek, yaitu PT PEFINDO
dan PT Kasnic Duff & Phelps Credit Rating Indonesia.
Tidak semmua emiten dapat menerbitkan obligasi syariah karena untuk menerbitkan obligasi
syariah terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah aktivitas
utama emiten harus halal atau tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No. 20/DSN-
MUI/IV/2001. Syarat kedua adalah peringkat investment grade, yaitu perusahaan harus
memiliki fundamental usaha yang kuat; memiliki fundamental keuangan yang kuat; memiliki
citra yang baik bagi publik.

117 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Di Indonesia terdapat dua skema obligasi syariah yang telah berjalan, yaitu obligasi syariah
mudharabah dan obligasi syariah ijarah. Obligasi mudharabah merupakan obligasi syariah
yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian rupa sehingga pendapaatan yang diperoleh
investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Sedangkan
obligasi ijarah menggunakan akad sewa sehingga kupon (fee ijarah) bersifat tetap dan bisa
diketahui sejak awal obligasi diterbitkan. Obligasi syariah mudharabah memiliki pedoman
khusus dengan disahkannya Fatwa DSN No. 33/DSN-MUI/XI/2002, sedangkan obligasi
syariah ijarah tercantum dalam Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004. Dan obligasi syariah
mudharabah konversi memiliki payung hukum Fatwa No. 29/DSN-MUI/V/2007.

3. Reksadana Syariah
Reksadana adalah sekumpulan saham, obligasi, serta efek lain yang dibeli oleh sekelompok
investor dan dikelola oleh sebuah perusahaan investasi yang profesional. Dengan membeli
sebagian unit Penyertaan, investor individual dengan dana yanng terbatas dapat menikmati
manfaat atas kepemilikan berbagai macam efek. Selain itu, investor juga terbebas dari
kesulitan untuk menganalisis efek.
Reksadana syariah merupakan reksadana yang mengalokasikan seluruh dana atau
portofolionya ke dalam instrumen syariah seperti saham yang tergabung dalam JII, obligasi
syariah, dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya. Reksa dana syariah memiliki
payung hukum Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang pedoman pelaksanaan
investasi untuk reksa dana syariah.

E. Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Konvensional

Berikut dibawah ini dijelaskan mengenai perbedaan pasar modal syariah dengan

konvensional secara spesifik melalui tabel:

No Pasar modal syariah Pasar modal konvensional
1 Indeks Syari‟ah Indek konvensional

1.Indeks dikeluarkan oleh pasar modal 1.Indek dikeluarkan oleh pasar modal

syariah. konvensional.

2.Jika indeks Islam dikeluarkan oleh 2.Indeks konvensional memasukkan semua

suatu institusi yang bernaung dalam saham yang terdaftar dalam bursa saham.

pasar modal konvensional maka 3.Seluruh saham yang tercatat dalam bursa

perhitungan indeks tersebut berdasarkan mengabaikan aspek halal-haram.

kepada saham-saham yang memenuhi

kriteria-kriteria syariah.

118 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

3.Seluruh saham yang tercatat dalam

bursa sesuai halal.

2 Instrumen yang diperdagangkan dalam Instrumen yang diperdagangkan dalam

Pasar Modal Syariah. Pasar Modal Konvensional.

1. Saham. 1. Saham

2. Obligasi Syariah 2. Obligasi.

3. Reksa Dana Syrariah 3. Reksa Dana.

4. Opsi.

5. Right.

6. Waran

3 Mekanisme Transaksi Pasar Modal Mekanisme Transaksi Pasar Modal

Syari‟ah. konvensional

1. Tidak mengandung transaksi 1. Menggunakan konsep bunga yang

Ribawi. mengandung riba.

2. Tidak transaksi yang meragukan 2. Mengandung transaksi yang tidak

(gharar), spekulatif, dan judi. jelas, spekulatif, manipulatif, dan judi.

3. Saham perusahaan tidak bergerak 3. Saham perusahaan bergerak dalam

dalam pada bidang yang diharamkan. semua bidang baik haram maupun halal.

(alkohol, judi. Rokok, dll). 4. Transaksi penjualan dan pembelian

4. Transaksi penjualan dan pembelian dilakukan secara langsung dengan

saham tidak boleh dilakukan secara menggunakan jasa broker sehingga

langsung untuk menghindari manipusi memungkinkan para spekulan untuk

harga. mempermainkan harga.

4 Saham (surat-surat berharga) Saham (surat-surat berharga)

1. Saham yang diperdagangkan 1. Saham yang diperdagangkan datang

datang dari emiten yang memenuhi dari semua emiten tanpa mengindahkan

ktriteria-kriteria syariah. halal-haram.

a. Tidak ada transaksi yang berbasis a. Mengandung transaksi yang

bunga. berbunga.

b. Tidak ada transaksi yang b. Mengandung transaksi yang

meragukan. spekulatif.

c. Saham harus dari perusahaan yang c. Semua perusahaan baik aktivitas

halal aktivitas bisnisnya. bisnisnya halal atau haram.

d. Tidak ada transaksi yang tidak d. Mengandung transaksi yang

sesuai dengan etika dan tidak bermoral manipulatif.

119 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

seperti manipulasi pasar, insider e. Instrumen transaksi dengan

trading dan lain-lain. menggunakan prisip bunga.

e. Instrumen transaksi dengan

mengunakan prisip mudharabah,

musyarakah, ijarah, istisna’, dan salam

5 Obligasi syari‟ah. Obligasi konvensional

1. Berdasarkan 1. Berdasarkan prisip bunga.

akad mudharabah dengan 2. Emiten bertindak sebagai debitur

memperhatikan fatwa DSN-MUI No. (yang berhutang).

7/DSN-MUI/IV/2000 tentang 3. Pemegang obligasi sebagai kerditur

pembiayaan mudharabah. (yang berpiutang).

2. Emiten bertindak 4. Emiten obligasi dibebaskan kegiatan

sebagai mudharib (pengelola modal). usahanya, sehingga tidak ada batasan halal-

3. Pemegang obligasi haram.

sebagai shahibul mal (pemodal). 5. Nisbah mengikuti perkembangan

4. Emiten obligasi tidak boleh suku bunga

melakukan kegiantan yang bertentang

prinsip syariah.

5. Nisbah harus disebutkan dalam

akad

6 Reksa Dana syariah Reksa Dana Konvensional

1. Berdasarkan akad wakalah antara 1. Berdasarkan prisip kontrak investasi

manajer investasi dan pemodal, serta kolektif dengan memeperhatikan Pasal 18

akad mudharabah antara manajer sampai dengan Pasal 29 Bab IV UU No. 8

investasi dan pengguna investasi dengan Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

memeperhatiakn fatwa DSN-MUI No. 2. Investasi dilakukan pada instrumen

20/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang Reksa konvensional.

Dana Syariah. 3. Jenis usaha emiten tidak harus sesuai

2. Investasi dilakukan pada instrumen syariah.

keuangan yang sesuai dengan syariah. 4. Pembagian keuntungan antara

3. Jenis usaha emiten harus sesuai pemodal dan manager investasi

dengan syariah. berdasarkan perkembangan suku bunga.

4. Pembagian keuntungan antara 5. Manajer investasi juga menanggung

pemodal (diwakili oleh manajer resiko karena berdasarkan prinsip

investasi) dan pengguna investasi kolektivitas.

120 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

berdasarkan proporsi yang ditentukan

dalam akad.

5. Manajer investasi tidak

menanggung resiko kerugian selama

tidak lalai. Artinya yang menanggung

kerugian tetap pemodal.

F. Strategi Pasar Pengembangan Modal Syariah
Dalam rangka mengembangkan eksistensi pasar modal yang didasari prinsip syariah dan
dilandasi akan keyakinan potensi berkembangnya pasar modal syariah yang akan menjadi
salah satu pilar penunjang industri pasar modal Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah menyusun Master Plan Pasar Modal Indonesia. Di
dalamnya terdapat dua strategi utama pengembangan pasar modal berbasis syariah, pertama
penyusunan 33 kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal
berbasis syariah dan mendorong pengembangan; kedua mendorong pengembangan serta
penciptaan produk-produk pasar modal berbasis syariah. Bursa Efek Indonesia (BEI) dan
Danareksa Invesment Management (DIM) pada tahun 2000 telah meluncurkan Jakarta
Islamic Index (JII) yang terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya
dua strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam-LK dalam implementasi strategi yaitu:

1. Mengatur penerapan prinsip syariah.
2. Menyusun standar akuntansi.
3. Melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka

peningkatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar.
4. Mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada.
5. Menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru.
6. Melakukan kerja sama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah

antara regulator, DSN-MUI, dan pelaku pasar. Jika dilihat dari aspek regulasinya, pasar
modal syariah masih akan terus mengalami perkembangan. Demikian pula dengan
instrumen-instrumen yang ditawarkan oleh pasar modal syariah yang masih akan
mengalami perkembangan. Dengan dilakukan tindakan strategi tersebut maka adanya
implementasi dari berbagai keputusan strategis yang telah ditetapkan yang memiliki
tujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi lembaga yang bersangkutan.

121 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

BAB 12
Lembaga Wakaf
A. Sejarah Perkembangan Wakaf
Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan
setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang
di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha‟) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan
syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali
melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk
dibangun masjid.
Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari „Amr bin
Sa‟ad bin Mu‟ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa‟ad
bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin
mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf
Rasulullah SAW.” (Asy-Syaukani: 129).
Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di
Madinah; diantaranya ialah kebon A‟raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebon lainnya.
Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan
Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan
Ibnu Umar ra, ia berkata:
Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di
Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar
berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum
mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah
SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan
(hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar
menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba
sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir)
wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang
lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).
Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab dususul oleh Abu
Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh
sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di
Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman
menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur.

122 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Mu‟ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”.
Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin
Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW.

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayah dan dinasti Abbasiyah, semua
orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang
fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan,
membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk
para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik
perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun
solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan
kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun
setelah masyarakatIslam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah
keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang
mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara
umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.
Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-
Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik
dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana
lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali
dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu
juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga
wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan
kepada yang berhak dan yang membutuhkan.
Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-
Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian
perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat
dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan
administrasinya.
Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan,
dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh
negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah

123 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan
keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah
sebelumnnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal masih berbeda
pendapat di antara para ulama.
Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal) kepada yayasan dan
sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan fatwa yang dekeluarkan oleh
seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu “Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya
bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil)
memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada
dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik
negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk
pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi‟iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah
mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian,
seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi‟iy di samping kuburan Imam Syafi‟I dengan
cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.
Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-
Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari
Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan
kepada para ahli yurisprudensi (fuqahaa‟) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi
sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah
mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal)
menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusus
mazhab Syi‟ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga
apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang
diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran,
penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di
wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh
pengusa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan
budaknya untuk merawat mesjid.
Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti
wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial,
membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan

124 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah
dan Madinah, seperti kain ka‟bah (kiswatul ka‟bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja
Shaleh bin al-Nasir yang membrli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah
Ka‟bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap lima
tahun sekali.
Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam
roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski
tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut
berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk
dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676) H) di mana dengan
undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab
Sunni.
Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat negara
hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yanbg dianggap berjasa, wakaf
untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat
umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah
kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab.
Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk
merapkan Syari‟at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan.
Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang
pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280
Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara
pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya
realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-udangan.
Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan
tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari
implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang
berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa
kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari
waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.

125 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah
diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu
kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak
atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf
mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu
memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.
Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan
dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk
wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat
ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang
No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

B. Wakaf Tunai
Salah satu dari bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta benda dengan tujuan untuk
mendekatkan diri masing-masing pada Sang Pencipta adalah amalan wakaf. Wakaf sangat
penting artinya bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu,
Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat
menggembirakan.1 Perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada wakaf benda
yang bernilai tinggi seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk
diambil airnya dan sebagainya. Namun, seiring perkembangan zaman, tercipta suatu 2 image
atau persepsi tertentu mengenai wakaf tidak hanya terfokus pada benda yang bernilai tinggi,
tetapi merambah juga kepada amalan mewakafkan uang tunai. Tujuan dari penggalangan
wakaf tunai dari masyarakat diantaranya untuk menciptakan kesadaran diantara orang-orang
kaya atau berkecukupan untuk memikul beban tanggung jawab sosial terhadap masyarakat
sekitar dengan harapan dapat terciptanya integrasi antara keamanan sosial, kedamaian dan
meningkatkan kesejahteraan yang memiliki nilai keagamaan.
Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan bahasa Arab “waqafa” yang artinya berhenti
atau menahan. Menurut musnad Syafi‟i, wakaf sama dengan tahbiis dan tasbiil yang artinya
menahan: dikatakan waqaftu kadzaa artinya aku menahannya, tetapi tidaklah dikatakan
auqaftuhu kecuali menurut dialek Tamim. Sedangkan artinya menurut istilah syara‟ ialah
mempertahankan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan hasilnya, sedangkan pokoknya
(modalnya) tetap utuh. 2 Dalam terminologi hukum Islam, kata wakaf (jamaknya: awqaf)
didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset
dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal,

126 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

sepanjang barang tersebut masih ada. Wakaf juga memiliki arti menyerahkan hak milik yang
tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan
maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk
hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan harta yang telah diwakafkan telah keluar
dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir, tetapi menjadi
hak milik Allah SWT (dalam pengertian hak milik masyarakat umum). Para ahli fikih
berbeda pendapat dalam memberikan definisi wakaf, diantaranya seperti: Imam Hanafi yang
mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al- „ain) milik wakif dan menyedekahkan
atau mewakafkan manfaatnya kepada siapa pun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.
Artinya bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu
sendiri, dan wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, sedangkan
perwakafannya hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.
Sementara itu, Imam Syafi‟i mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi
manfaat serta kekal materi bendanya (al-„ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang
dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan syariah. Golongan ini
menysaratkan harta yang diwakafkan haruslah harta yang kekal materi bendanya (tidak
mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terus menerus). Imam
Maliki berpendapat bahwa arti dari wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang
dimiliki (meskipun pemiliknya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak
dengan satu akad (shighah) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.
Artinya, wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang
berhak saja. Sedangkan definisi wakaf menurut Imam Hanbali yaitu menahan asal harta
(tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkannya. Dalam bahasa hukum kontemporer,
wakaf berarti pemberian, dilakukan atas kehendak ahli waris, dengan satu niat memenuhi
panggilan ketaqwaan. Wakaf juga dapat diartikan sebagai harta yang disumbangkan untuk
berbagai tujuan kemanusiaan, sekali dalam selamanya, atau penyerahan asset tetap oleh
seseorang sebagai bentuk manifestasi kepatuhan terhadap agama.3 Pengertian lainnya dapat
ditemui dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa wakaf artinya suatu perbuatan
hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya
untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariah.4 Dari
beberapa definisi wakaf yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf
bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang
berhak dan digunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Dapat dikatakan juga bahwa wakaf

127 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil atau
manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (waqif) dengan
proses legal sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam UU No.41 Tahun 2004 Pasal
5 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta
benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

C. DASAR HUKUM WAKAF
Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur‟an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas.
Dikarenakan wakaf adalah termasuk golongan infak di jalan Allah SWT (infaq fi sabilillah),
maka dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan dan menerangkan konsep
wakaf ini berdasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur‟an berkenaan dengan infaq.
Diantaranya pada surat al-Baqarah ayat 267yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman,
nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari
apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang
burukburuk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. Kemudian surat Ali Imran ayat 92 yang artinya:
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu
menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka
Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. Serta pada surat al-Baqarah ayat 261 yang artinya:
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di
jalan Allah10 adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-
tiap bulir seratus biji.
Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas
(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. 6 Sedangkan hadist yang menjadi dasar hukum dan
dalil wakaf adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin
Khatab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Kemudian Umar bin Khatab menghadap
Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya dilakukan terhadap
tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah SAW, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan
sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih banyak dari tanah di
Khaibar itu. Karena itu saya memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya saya lakukan
pada tanah itu”. Rasulullah SAW menjawab, “Jika engkau mau, tahanlah tanahmu itu dan
engkau sedekahkan”. Lalu Umar mensedekahkannya dan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak
boleh diwariskan. Umar juga menyalurkan hasil tanah itu untuk orang-orang fakir, ahli

128 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

familinya, membebaskan budak, orangorang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang
kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Penguasa wakaf tunai sendiri, boleh makan dari
hasil wakaf tersebut dalam batas-batas yang ma‟ruf (biasa). Selain dari al-Qur‟an dan Hadist,
para ulama telah bersepakat (ijma‟) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang
disyariatkan dalam agama Islam. Tidak ada satu orang pun yang menafikan dan menolak
praktik wakaf dalam Islam, karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan
dan diamalkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang. Dalam konteks kenegaraan,
pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan undang-undang khusus mengatur tentang
perwakafan di Indonesia, yaitu UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk
melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan
Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004.

D. KONSEP WAKAF TUNAI
Kalangan ulama fikih masih kerap kali memperdebatkan apa hukumnya mewakafkan uang
tunai. Ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang
tunai. Hal ini disebabkan oleh cara yang biasa dipakai oleh masyarakat dalam
mengembangkan harta wakaf berkisar hanya pada penyewaan harta wakaf, seperti tanah,
gedung, rumah dan sejenisnya. Diantara alasan beberapa ulama tidak membolehkan berwakaf
uang yaitu: a. Uang bisa habis zatnya dalam sekali pakai. Uang hanya dimanfaatkan dengan
membelanjakannya, sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari ajaran wakaf adalah pada
kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap dan kekal. Oleh karena itu, ada persyaratan
agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai. b.
Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebgai alat ukur yang mudah, orang melakukan
transaksi jual-beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Ibnu
Taimiyah dalam al-Fatwa, meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanafi yang
membolehkan berwakaf ddalam bentuk uang dan hal yang sama pula dikatakan oleh Ibnu
Quamah dalam bukunya al-Mughni.

129 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

E. PENGELOLAAN WAKAF TUNAI
Dalam pengelolaan wakaf tunai terdapat beberapa pihak yang dapat dijadikan sebagai
pengelola harta wakaf, diantaranya yaitu bank syariah dan lembaga swasta. Wakaf Tunai
Dikelola Oleh Bank Syariah Berikut adalah beberapa keuntungan yang didapatkan apabila
dana wakaf tunai dikelola oleh bank syariah: 1. Jaringan kantor bank syariah. 2. Kemampuan
bank syariah sebagai Fund Manager. 3. Pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi
yang luas 4. Memiliki citra positif Dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki bank syariah
yang tersebar di berbagai daerah diharapkan dapat mengelola dana wakaf tunai baik sebagai
penerima dana dari al-wakif maupun sebagai penyalur dana wakaf untuk dibagikan kepada
al-mawquf „alaih. 10 Didukung dengan kemampuan dan citra positif bank syariah sebagai
fund manager, diharapkan dapat mengelola dana wakaf tunai dan berpotensi menambah nilai
pokok uang yang diwakafkan setelah dialokasikan kepada usaha-usaha halal, sehingga
semakin lama semakin bertambah. Imbasnya, dana yang disalurkan kepada yang berhak
menerima pun semakin besar. Untuk meminimalisir kerugian yang terjadi, pihak bank syariah
dan fungsi pengelola dana wakaf tunai yang dilakukan oleh lembaga lain (misal Badan
Wakaf Nasional) bekerja sama dengan lembaga penjamin.

F. WAKAF UANG
Potensi Wakaf Uang Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang,
sertifikat dapat diberikan kepada wakafi yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp
1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal-usul uang dan identitas lengkap waqif
nya. Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia terutama di Indonesia merupaka aset terbesar
untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat
diimplementasikan maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi
kemaslahatan umat. Berdasarkan asumsi Cholil Nafis,6 jika 20 juta umat Islam Indonesia
mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul
berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun
akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat Muslim yang
mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana
wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun). Wakaf merupakan
ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah,
wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, wakaf banyak
digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa

130 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam
manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah
ada, terutama terkait dengan wakaf uang saat ini tengah digencarkan di Indonesia.
Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat
diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh
langsung menyerahkan mauquf yang berupa uang kepada nazir, tetapi harus melalui LKS,
yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU). Dalam sistem pengelolaan wakaf
uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nazir bertugas untuk
menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan
tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazir (maksimal
10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%). Saat ini yang tengah berjalan adalah
kerjasama nazir dengan perbankan syariah. Ini tercermin dari Keputusan Menteri Agama RI
No. 92-96 tahun 2008 yang menunjuk lima bank syariah untuk bermitra dengan nazir dalam
soal wakaf uang. Kelima bank tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah
Mandiri, BNI Syariah, DKI Syariah dan Bank Syariah Mega Indonesia. Namun tidak
menutup kemungkinan, ke depan pengembangan wakaf uang juga bisa dipadukan dengan
instrumen lembaga keuangan syariah non-bank. Dalam pasal 34 amandemen UUD 1945
dikatakan, ‚Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan. Berdasarkan amandemen UUD 1945 tersebut secara eksplisit bahwa Negara
harus mampu memberdayakan masyarakat. Terminologi pemberdayaan adalah membantu
masyarakat agar mereka mampu menjadi mandiri dalam mensejahterakan dirinya sendiri.
Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan terutama di Indonesia
mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program
pemberdayaan masyarakat. Tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas pemerintah
semata, tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat, yang, karenanya, harus
turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat
dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang
wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf
yang berskala nasional dan internasional. Sifat utama perwakafan mengharuskan kekal dan
abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya
sangat sesuai dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau asuransi. Dalam
perwakafan, pihak wakif dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf
(mauquf „alaih).

131 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

G. Peran Wakaf pada Pemberdayaan Masyarakat
Dalam kehidupan kaum Muslim, Islam sangat menekankan pentingnya keadilan sosial.
Dalam beberapa ayat, Allah SWT selalu menekankan betapa pentingnya keadilan10, karena
keadilan akan membimbing pada ketakwaan (QS Al-Ma‟idah: 8), ketakwaan akan membawa
pada kesejahteraan (QS Al-A‟raf: 96). Sebaliknya, ketidakadilan akan membawa kesesatan
(QS Al-Qasas}: 50) dan akan menjauhkan manusia dari rahmat Tuhan. Intisari ajaran Islam
yang terkandung dalam Al-Qur‟an mengibarkan panji-panji amanah, egaliter, prinsip
emansipatoris dan keadilan sosial. Para pengelola lembaga wakaf di Indonesia harus peduli
dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Lembaga wakaf terutama yang
memiliki basis organisasi massa ataupun badan hukum, dapat menjadi salah satu sub-sistem
alternatif di masyarakat yang saling bahu-membahu dengan sub-sistem masyarakat lainnya
dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Wakaf sebagai salah satu pranata keagamaan dalam
Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan
masalahmasalah sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan
sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. Amandemen Undang-undang Dasar
1945 menyebutkan, ‚Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat‛ (Pasal 28 UUD 1945).
Sedangkan dalam pasar 34 dinyatakan, ‚Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan
sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengam martabat kemanusiaan‛. Beberapa negara yang menganut negara kesejahteraan
(welfare state) selama ini telah memberikan jaminan sosial dalam bentuk bantuan asuransi
sosial kepada penduduk negaranya. Dengan adanya jaminan sosial dapat menunjang
pembangunan nasional yang berkesinambungan. Apabila negara masih belum mampu
membiayai suatu jaminan sosial kepada masyarakatnya, maka harus didukung dengan sub-
sistem lain, hal inilah yang menempatkan wakaf sebagai salah satu sub-sistem pendukung
negara untuk memberikan jaminan sosial. Sistem perwakafan dapat dilakukan sebagai
alternatif yang mungkin dalam merealisasikan jaminan sosial. Hal ini seiring dengan telah
disahkannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang telah mengamanatkan kepada Badan
Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda yang berskala nasional dan internasional.
Secara mendasar, perwakafan mengharuskan pokok harta tersebut kekal dan abadi, sehingga
dikelola dan hasilnya diperuntukkan bagi program jaminan sosial termasuk bagi
pemberdayaan masyarakat. Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang,
yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang

132 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

untuk jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman
dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo.
Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak nazir memiliki wewenang penuh untuk
mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan program wakaf yang
dilakukan. Hasil pengelolaan dana wakaf dapat diperuntukkan bagi pemberdayaan
masyarakat,seperti pemberdayaan pendidikan, kesehatan, sosial ataupun ekonomi. Bentuk
pemberdayaan pendidikan misalnya dengan mendirikan sekolah gratis dengan kualitas baik
atau bantuan bagi kesejahteraan guru. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat berupa
pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, bantuan gizi
ibu hamil, serta persalinan gratis. Pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan kerja dan
kewirausahaan. Pemberdayaan ekonomi berupa bantuan dana bergulir.

H. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Sejak berdiri pada tahun 2007, Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang lahir berdasarkan amanat
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memiliki peran yang signifikan dalam dinamika
pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia. Keberadaan BWI telah diatur dalam undang-
undang wakaf secara jelas dan terperinci, dari pasal 47 sampai dengan pasal 61 Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004. Pada pasal 57 disebutkan bahwa untuk pertama kali,
pengangkataan keanggotaan BWI diusulkan kepada Presiden oleh menteri. Sedangkan BWI
dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat
membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.
Adapun tugas Badan Wakaf Indonesia yaitu 1). Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; 2). Melakukan pengelolaan dan
pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; 3). Memberikan
persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; 4).
Memberhentikan dan mengganti nazhir; 5). Memberikan persetujuan atas penukaran harta
benda wakaf; 6). Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan
kebijakan di bidang perwakafan. Dilihat dari tugas kelembagaan, keberadaan Badan Wakaf
Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara
produktif. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertujuan untuk menyelenggarakan
manajemen wakaf secara optimal, yang terkait dengan pengelolaan. Seperti harta wakaf yang
bersifat nasional dan internasional yang keberadaannya masih terlantar maupun pembinaan
terhadap nazhir yang kurang memadai. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen
dan profesional yang bersinergi dengan peran pemerintah sebagai regulator (pengatur),

133 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

fasilitator (memberi fasilitas), motivator (memberi semangat) dan public service (pelayanan
umum).2 Khusus berkaitan dengan wakaf uang yang ada di Indonesia, setidaknya ada
beberapa fakta baru tentang geliat luar biasa bagi umat Islam yang hendak berwakaf
walaupun tidak memiliki aset tanah. Dalam konteks ini, tentunya banyak tantangan dan
kendala yang dihadapi oleh BWI, khususnya berkaitan dengan pengembangan prospek dan
potensi wakaf uang yang ada di Indonesia semakin hari semakin berkembang.

134 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

BAB 13
Lembaga Amil Zakat
A. Sejarah Zakat
Sejak kedatangan Islam di Nusantara pada awal abad ke 7 M1, kesadaran masyarakat Islam
terhadap zakat pada waktu itu ternyata masih menganggap zakat tidak sepenting shalat dan
puasa. Padahal walaupun tidak menjadi aktivitas prioritas, kolonialis Belanda menganggap
bahwa seluruh ajaran Islam termasuk zakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan
Belanda kesulitan menjajah Indonesia khususnya di Aceh sebagai pintu masuk.Pengelolaan
zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur oleh Keppres No 07/POIN/10/1968 tertanggal 31
Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Lembaga pengelola zakat saat itu hanya
dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kaltim (1972),
BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS
BNI (1968).
Pada saat yang sama masyarakat Aceh sendiri telah menggunakan sebagian dana zakat
untuk membiayai perang dengan Belanda, sebagaimana Belanda membiayai perangnya
dengan sebagian dana pajak. Sebagai gambaran, pengumpulan zakat di Aceh sudah dimulai
pada masa Kerajaan Aceh, yakni pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah (1539-1567). Pada
Masa kerajaan Aceh penghimpunan zakat masih sa-ngat sederhana dan hanya dihimpun pada
waktu ramadhan saja yaitu zakat fitrah yang langsung diserahkan ke Meunasah (tempat
ibadah seperti masjid). Pada waktu itu sudah didirikan Balai Baitul Maal tetapi tidak
dijelaskan fungsi spesifik dalam mengelola zakat melainkan sebagai lembaga yang mengurus
keuangan dan perben-daharaan negara, yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar
Orang Kaya Seri Maharaja. Ketika terdapat tradisi zakat dikelola secara individual oleh umat
Islam. K.H. Ahmad Dahlan sebagai pemimpin Muhammadiyah mengambil langkah
mengorganisir pe-ngumpulan zakat di kalangan anggotanya. Dalam waktu singkat, Baitul
Maal telah berhasil didirikan di 35 kabupaten dari 67 kabupaten yang ada di Jawa pada saat
itu. Tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang.
Maka, pada 24 Oktober 1943, Jepang memaksa MIAI untuk membubarkan diri. Praktis sejak
saat itu tidak ditemukan lagi lembaga pengelola zakat yang eksis. Namun demikian
pernyataan tersebut tidak ada tindaklanjut, yang tinggal hanya teranulirnya pelaksanaan
Peraturan Menteri Agama terkait dengan zakat dan baitul maal tersebut.
Penganuliran Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 semakin jelas dengan
lahirnya Instruksi Menteri Agama No 1 Tahun 1969, yang menyatakan pelaksanaan Peraturan
Menteri Agama No 4 dan No 5 Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak

135 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

ditentukan. Dengan latar belakang tanggapan atas pidato Presiden Soeharto 26 Oktober 1968,
11 orang alim ulama di ibukota yang dihadiri antara lain oleh Buya Hamka menge-luarkan
rekomendasi perlunya membentuk lembaga zakat ditingkat wilayah yang kemudian direspon
dengan pembentukan BAZIS DKI Jakarta melalui keputusan Gubernur Ali Sadikin No. Cb-
14/8/18/68 tentang pembentukan Badan Amil Zakat berdasarkan syariat Islam tanggal 5
Desember 1968. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil
Zakat Na-sional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk
melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah awal adalah mengupayakan
memudahkan pelayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan
bukti setor zakat (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening
penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk zakat dan 777 untuk infak.

Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah
serta luar negeri untuk membayar zakat ke BAZNAS. Tingkat kesadaran masyarakat untuk
berzakat melalui amil zakat terus ditingkat-kan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di
media massa nasional. Sejak tahun 2002, total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS
dan LAZ mengalami pening-katan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga
semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan
zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan,
ekono-mi, dan dakwah. Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat
pengganti Un-dang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU
Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa
pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam
pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tuju-an dimaksud, UU
mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai
koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provin-si, BAZNAS Kabupaten/Kota
maupun LAZ.

B. Lembaga Pengelolaan Zakat
LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat.
Sampai saat ini ada 17 LAZ skala nasional yang telah mendapatkan Ijin dari Kementerian
Agama, diantaranya NU CARE LAZISNU (lembaga amil zakat dibawah naungan NU),

136 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Lazismu (lembaga amil zakat dibawah naungan Muhammadiyah), Dompet Dhuafa, DT
Peduli, Rumah Zakat dll. BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah
pusat untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Secara kelembagaan bersifat
mandiri, non struktural, berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab kepada Presiden
melalui Menteri Agama. BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota, 8 orang berasal dari unsur
masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama
5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Anggota BAZNAS diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Sedangkan anggota BAZNAS dari unsur
masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan
dilindungi pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya LAZ harus memberikan laporan kepada pemerintah
sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah pusat melalui
Kemeterian Agama atas usulan dari LAZ yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan.
Adapun persyaratan untuk mendapatkan ijin, setidaknya LAZ harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut : terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang
pendidikan, dakwah, dan sosial ; berbentuk badan hukum; mendapat rekomendasi dari
BAZNAS; memiliki pengawas syariat; memiliki kemampuan teknis, administratif, dan
keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; bersifat nirlaba; memiliki program untuk
mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan
secara berkala. Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur oleh Keppres No
07/POIN/10/1968 tertanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Lembaga
pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI
(1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN mendirikan
lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968). Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku
secara Nasional. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2001.

Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk
melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui
adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk
pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan
oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Propinsi, BAZ kota, BAZ

137 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Kecamatan. Terbentuknya lembaga zakat yang berbadan hukum dan didukung dengan
sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat di berbagai media berdampak pada
peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat. Pada tanggal 27
Oktober 2011, DPR RI menyetujui undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun
2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat
bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan
(2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
penanggulangan kemiskinan. Menjelang kemerdekaan, praktek pengelolaan zakat juga
pernah dilakukan oleh umat Islam ketika Majlis Islam „Ala Indonesia (MIAI), pada tahun
1943, membentuk Baitul Maal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara
terkoordinasi.

Badan ini dikepalai oleh Ketua MIAI sendiri, Windoamiseno dengan anggota komite
yang berjumlah 5 orang, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, S.M. Kartosuwirjo, Moh. Safei, K.
Taufiqurrachman, dan Anwar Tjokroaminoto. Perhatian Pemerintah terhadap pengelolaan
zakat ditunjukkan dengan mener-bitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No 5 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Keputusan
terse-but dikuatkan oleh pernyataan Presiden Soeharto dalam acara Peringatan Isra‟ dan
Mi‟raj Nabi Muhammad Saw di Istana Negara 26 Oktober 1968 tentang kesediaan Presiden
untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran. Keberadaan pengelola zakat semi-
pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS
yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui
Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990. Langkah tersebut juga diikuti dengan dikeluarkan
juga Instruksi Men-teri Agama No. 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis BAZIS sebagai
aturan pelaksanaannya.

C. Kendala Manajemen
Forum Zakat menuntut agar Peraturan Pemerintah (PP) dari Undang-Undang Nomor 23
tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat direvisi. Untuk mewujudkannya, mereka berencana
mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. „Forum Zakat akan mengajukan gugatan,‟‟ kata
Ketua Umum FOZ, Sri Adi Bramasetia.

138 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Forum Zakat mengapresiasi penetapan PP yang relatif cepat. Namun, dinilai masih ada
sejumlah hal masih mengganjal. Menurut Presiden Direktur Dompet Dhuafa Ahmad Juwaini,
ada tiga masalah utama.
Pertama, mengenai izin pendirian lembaga amil zakat. Dalam pasal 57, disebutkan lembaga
amil zakat didirikan ormas Islam atau lembaga berbadan hukum. Tapi frasa lembaga
berbadan hukum itu hilang di pasal 58. Menurutnya, hal ini dapat menimbulkan beda
persepsi.Bisa jadi nanti pendirian lembaga amil zakat hanya untuk ormas.
“Dari aspek materiil atau substansial dan aspek formal atau prosedural, PP tentang
Pengelolaan Zakat tidak mengandung cacat hukum yang dapat menjadi pertimbangan untuk
dilakukan perbaikan yang seharusnya, atau diuji materi ke Mahkamah Agung,” ujar Fuad
Nasar, Wakil Sekretaris Baznas, yang juga Kepala Subdit Pengawasan Lembaga Zakat
Kemenag RI.

Fuad menjawab catatan pertama itu. Sekilas membaca kalimat yang dimaksud dalam
PP, memang ditemukan inkonsistensi dan ketidaksinkronan. Pasal 57 menyebutkan, syarat
pembentukan LAZ wajib memenuhi persyaratan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan
Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, atau lembaga berbadan hukum,
dan seterusnya. Namun pasal 58 dan pasal 59 yang mengatur mekanisme perizinan, hanya
menyebut “organisasi kemasyarakatan Islam”, tanpa tambahan kalimat “atau lembaga
berbadan hukum.”

Pasal itu tidak bertentangan dengan putusan MK ataupun Undang-Undang Organisasi
Kemasyarakatan. Pasal 10 UU Ormas menyatakan organisasi kemasyarakatan dapat
berbentuk, (a). badan hukum, atau (b) tidak berbadan hukum. Pada pasal 11 disebutkan
organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan.
Sejalan dengan pengertian di atas, dari sisi UU Ormas, mekanisme pengajuan izin
pembentukan LAZ untuk organisasi kemasyarakatan Islam sudah termasuk organisasi
berbadan hukum perkumpulan atau yayasan.

Pasal 58 dan 59 yang tidak menyebut lembaga berbadan hukum, bukan kesengajaan
untuk membatasi atau menghilangkan hak dalam membentuk LAZ. Organisasi
kemasyarakatan berbadan hukum berbentuk perkumpulan dan yayasan tinggal menyesuaikan
seperlunya dengan ketentuan dalam pasal 57.
“Tetapi jika hal itu tetap dianggap sebagai inkonsistensi, saya kira suatu kealpaan semata,”
elak Fuad. Jangankan dalam pembentukan PP, kealpaan pernah terjadi pada waktu
disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 tahun 2000, sehingga banyak kritik dilontarkan
oleh para pakar dan baru dapat diatasi dalam Perubahan Keempat UUD 1945 tahun 2003.

139 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Catatan kedua dari Ahmad Juwaini adalah tentang pembentukan perwakilan LAZ Nasional
hanya satu perwakilan di setiap propinsi, dan setiap perwakilan itu juga harus mengajukan
izin lagi kepada kantor kementerian agama di daerah sebagaimana tersebut pada pasal 62,
terutama ayat 2 dan ayat 3. Tentu ini menjadi pertanyaan, karena realitas yang ada
menunjukkan bahwa banyak LAZ telah membuka kantor cabang (yang disebut dalam PP ini
dengan sebutan perwakilan), lebih dari satu perwakilan pada satu propinsi.
Pengaturan ini tentu tidak memiliki landasan yang sangat kuat ditinjau dari dasar UU zakat
dan hasil uji materil UU zakat sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
Mestinya pengaturan turunan mengedepankan penataan, bukan pembatasan. Apalagi salah
satu muatan UU Zakat, termasuk hasil uji materi UU Zakat adalah membawa misi
pemerataan pelayanan zakat (terutama pendayagunaan zakat) oleh BAZNAS dan LAZ di
seluruh wilayah Indonesia.

Misalnya, Dompet Dhuafa memiliki lebih dari satu perwakilan di beberapa provinsi.
Seperti kantor perwakilan Balikpapan dan Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur atau
kantor perwakilan Bandung dan Karawang di Provinsi Jawa Barat. Rumah Zakat dan PKPU
misalnya, juga memiliki banyak cabang di tiap daerah. “Apakah ini tidak bertentangan
dengan putusan uji materi MK terhadap UU Pengelolaan Zakat?” tanya Juwaini.

Fuad menjawab, bahwa Putusan MK hanya merevisi frasa dari ayat (2) pasal 18 UU No
23 Tahun 2011 mengenai persyaratan pendirian LAZ dan mengecualikan larangan dan
sanksi pidana terhadap amil zakat perkumpulan orang dan perorangan di luar LAZ (pasal 37
dan 38). Amar putusan MK tidak bisa ditafsirkan dan diperluas di luar teks yang tertulis.
Kata Fuad Nasar, kita tidak bisa mengatakan suatu produk hukum bertentangan dengan
semangat putusan MK, sepanjang tidak ada amar putusan MK yang dilanggarnya atau
dikesampingkan. Ketentuan mengenai persyaratan pembentukan perwakilan LAZ provinsi di
tiap kabupaten/kota melalui izin Kementerian Agama, “Sebenarnya membuka peluang LAZ
akan lebih banyak jumlahnya dibanding BAZNAS,” katanya.
Catatan ketiga, wewenang audit syariah yang diserahkan kepada Kementerian Agama.
Juwaini mengapresiasi adanya audit. Namun ia mempertanyakan otoritas lembaga pengaudit,
bukannya Majelis Ulama Indonesia tetapi Kementerian Agama. Selama ini, lanjut Juwaini,
perihal syariah seperti dewan syariah perbankan dan sertifikasi halal dipegang Majelis Ulama
Indonesia. “Mengapa untuk lembaga amil zakat dibedakan dari keumuman yang selama ini
berlaku?”tanya Juwaini.

140 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Mengenai pelaporan dana zakat, Juwaini mengakui selama ini lembaga yang dipimpinnya
memberikan laporan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Juwaini mengatakan,
sudah 21 tahun menghadapi beragam hal, kondisi sekarang merupakan tantangan.
Namun Fuad Nasar punya jwaban. “Seandainya audit syariat terhadap BAZNAS, BAZNAS
provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ tidak oleh lembaga pemerintah, tapi oleh
lembaga berbentuk ormas, masih akan menjadi perdebatan tentang kedudukan hukumnya,”
katanya.Kewenangan audit syariat terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS dan LAZ yang
dilakukan oleh lembaga pemerintah memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Dalam kaitan
ini, sudah tepat dilakukan oleh kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama, yaitu Kementerian Agama.

Kementerian Agama meski belum punya auditor syariah, namun bisa menganggarkan
pendanaan dari APBN untuk menugaskan auditor independen dalam rangka pelaksanaan
fungsi fasilitasi dan pengawasan Pemerintah sesuai Undang-Undang Pengelolaan Zakat.
Kewenangan Kementerian Agama untuk melakukan audit syariat sejalan dengan tugas dan
fungsi kementerian dalam mengelola urusan pemerintahan menyangkut “urusan agama”
berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam
pasal 8 ayat (2) UU Kementerian Negara disebutkan bahwa Kementerian yang melaksanakan
urusan sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi, antara lain “pengawasan atas
pelaksanaan tugas di bidangnya.”

Kita tahu bahwa pengelolaan zakat adalah termasuk urusan agama yang dibina oleh
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Sesuai prinsip
pendelegasian kewenangan dalam hukum administrasi negara, bahwa pejabat atau lembaga
yang diberi delegasi kewenangan tidak boleh mendelegasikan lagi kewenangannya kepada
lembaga lain. Selain itu dasar pertimbangan kenapa audit syariat harus dilakukan oleh
Kementerian Agama. Kenapa bukan oleh BPK atau Kementerian Keuangan yang dianggap
lebih berkompeten? Dari segi asas legalitas, zakat masih dianggap sebagai dana sosial
keagamaan yang dikelola dengan pengaturan undang-undang.“Sistem keuangan zakat di
negara kita hingga hari ini tidak diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal sehingga garis
koordinasinya tetap dengan Kementerian Agama,” kata Fuad.Ketua Umum Badan Amil
Zakat Nasional (Baznas) Didin Hafidhuddin mengakui PP Zakat masih memiliki kekurangan.
Karena itu, ia mengajak semua pihak berupaya memperbaikinya.

Di sisi lain, Baznas belum menyosialisasikan PP itu. Dalam waktu dekat kegiatan itu
diharapkan bisa terlaksana. Melalui sosialisasi dapat dirumuskan langkah perbaikan. “Kita
bisa mencari solusi apalagi memiliki tujuan sama yaitu mengefektifkan zakat,” kata Didin.

141 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Didin mengungkapkan, respons beragam ia terima seusai pengesahan PP tersebut. Ada yang
mempertanyakan ada juga yang menyatakan akan mengikuti. Ia mengajak, baik Baznas
maupun lembaga amil zakat, mengkajinya dengan cermat.

Menurut dia, kekurangan dan kelemahan yang masih ada diperbaiki.”Kita lelah jika
terus berkonfrontasi. Mari sama-sama bersabar. Orang-orang yang berkecimpung dalam
dunia zakat adalah orang-orang sabar,” kata Didin.Direktur Eksekutif Baznas, Teten
Kustiawan sendiri, setelah mendengar rencana adanya permohonan uji materi di Mahkamah
Agung menyatakan keberatan. “Sikap kami menyayangkan langkah itu. Namun, prinsipnya
Baznas menghormati hak konstitusional warga negara. Karena itu, kami persilakan dengan
berat hati,” kata Teten, Rabu (12/3) di Kantor Forum Zakat, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Suara FOZ WilayahPP No 14 tahun 2014 berpotensi menimbulkan multitafsir yang beragam.
Nada pesimis pun akhirnya terdengar juga dari beberapa LAZ. Salah satunya Dana Peduli
Umat Kaltim (DPU) Kaltim. Menurut Sumadi, Ketua DPU Kaltim, setelah keluarnya
keputusan itu, LAZ-LAZ dalam keadaan tak menentu.Sumadi menilai, kini LAZ-LAZ
sifatnya hanya membantu BAZNAS. “Pemberian Izin bisa saja diperketat dengan alasan-
alasan absurd,” kata mantan pengurus FOZ Wilayah Kalimantan Timur ini.

Bukan tanpa alasan Sumadi berfikiran seperti itu, dalam rekam jejaknya dia telah
menemukan beberapa kejadian yang aneh dalam perihal mendapatkan izin beberapa tahun
silam. Hal absurd lainnya adalah mengenai harus adanya rekomendasi dari BAZNAS jika
ingin mendapat ijin dari pejabat terkait.Kegalauan itu tidak hanya dirasakan oleh Sumadi.
Bahkan Musfi Yendra, pengurus FOZ Wilayah Sumatera Barat mengatakan, UU yang telah
dikeluarkan ini merupakan sebuah kegagalan dalam dunia perzakatan Indonesia. Dalam
ingatannya, dulu sebelum ada UU ini, posisi LAZ terhadap terhadap BAZ adalah setara. Kini,
keadaan sudah berbeda.“UU Zakat yang baru ini bersifat sentarlistik dan menempatkan posisi
LAZ sebagai subordinat,” kata Musfi yang juga Kepala Cabang DD Singgalang.
Nuryasin, KoordinatorcFOLFI (Forum Lembaga Filantropi Islam) Pekanbaru mengatakan,
dengan UU yang berlaku saat ini, LAZ seperti harus mengalami perjalanan yang panjang
dalam pembentukannya. Namun, apapun peraturannya, dia akan terus berusaha menjalankan
dan mematuhi setiap peraturan yang ada.

Rendahnya efektifitas program pendayagunaan zakat dianggap sebagai prioritas
masalah pengelolaan zakat. Efektifitas yang dimaksud adalah ketepatan dan kesinambungan
program pendayagunaan zakat dalam memberikan kemaslahatan kepada mustahik. Masih
banyak OPZ yang membuat program pendayagunaan zakat untuk sekedar pamer di media.

142 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Sehingga pada saat selesai diliput oleh media, program pendayagunaan berakhir. Adapun

bebarapa kendala dan solusi dalam pengelolaan zakat,yaitu:

Kendala Solusi

Kurangnya kualitas manajerial 0PZ Membangun sinergi antar stakeholder zakat

Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya Memperluas jaringan OPZ

manusia amil zakat

Belum transparasi dalam laporan keuangan Libatkan para ulama untuk mendukung

penyaluran zakat melalui OPZ

Rendahnya peran Kementria Agama dalam Meningkatkan peran MUI

pengelolaan zakat

Perbedaan pendapat mengenai fikih zakat Keteladanan penjabat dalam menunaikan dalam

menunaikan zakat sesuai syarat

Lemahnya leadership pemimpin jumlah lembaga Manajemen training dan kerja sama dengan

amil zakat yang terlalu banyak perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan

amil zakat

Belum meratanya sosialisasi penerapan PSAK Lakukan pelatihan penerapan PSAK 109 bagi

109 semua direktur/manajemen keuangan,sehingga

pelaporan keuangan dapat lebih transparan.

D. Strategi Pengembangan
Selama dua dekade terakhir, pengelolaan zakat mengalami pening katan yang cukup pe sat.
Hal ini ditandai dengan meningkatnya penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Organisasi
Pengelola Zakat (OPZ) dari tahun ke tahun. Penghim punan zakat tahun 2013 telah menca pai
angka Rp. 2,5 triliun. Selama dua belas tahun terakhir pertumbuhan penghimpunan zakat
tidak pernah lebih rendah dari 20 persen pertahun (Beik, 2014).
Namun demikian, meski perkembangan pengelolaan zakat dinilai pesat, menurut para
penggiat zakat, banyak permasalahan di dalam OPZ yang perlu dievaluasi. Tulisan ini
bertujuan untuk mencari strategi terbaik bagi pengembangan OPZ. Pilihan strategi ini
diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengelola zakat dalam mengembangkan
OPZnya masing-masing.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT yang dikombinasikan
dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Analisa SWOT menganalisis kekuatan
(strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) pada OPZ

143 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

sehingga menghasilkan alternatif-alternatif strategi pengembangan OPZ. Metode AHP
digunakan dalam pemilihan strategi terbaik dari berbagai alternatif strategi yang ada.
Penelitian ini melibatkan tujuh orang responden yang dipilih secara purposive sampling. Dari
tujuh orang responden tersebut, tiga orang adalah praktisi di Lembaga Zakat Nasional
(LAZNAS), tiga orang adalah praktisi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZ NAS), dan satu
orang lagi ada lah seorang akademisi yang aktif da lam pendidikan dan penelitian di bidang
zakat.
Prioritas kekuatan
Para responden dalam penelitian ini menempatkan dasar hukum agama tentang zakat adalah
kekuatan utama yang dimiliki oleh OPZ. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang
memiliki banyak sekali dalil baik yang bersumber dari Alquran maupun dari As Sunnah.
Menurut Sabiq (2006), zakat disebutkan secara beriringan dengan kata shalat pada 82 ayat di
dalam Alquran. Kuatnya dasar hukum zakat ini menjadikan semua ulama sepakat akan
kewajib an nya. Bahkan Khalifah Abu Bakar akan memerangi segolongan orang yang
mengingkari kewajiban zakat.
Aspek kekuatan utama selanjutnya adalah adanya UU No 23/2011 tentang Pengelolaan
Zakat. Regulasi ini merupakan sebuah payung hukum yang menjamin bahwa kegiatan
pengelolaan zakat telah masuk dalam sistem pengelolaan negara. Pengelo laan zakat bukan
lagi aktivitas ilegal yang tidak memiliki dasar hukum positif di Indonesia.
Kekuatan utama berikutnya ada lah luasnya jaringan OPZ, baik LAZ maupun BAZNAS.
Menurut Wibisono (2011), terdapat 33 BAZDA pro vinsi, 447 BAZDA kabupaten/kota serta
18 LAZ nasional dan 22 LAZ dae rah. Banyaknya OPZ ini dapat memudahkan masyarakat
dalam menyalurkan zakatnya, dan di saat yang sama dapat membantu pemerin tah dalam
mengumpulkan dana zakat secara nasional.

Prioritas kelemahan
Para responden menganggap bahwa belum adanya database mustahik dan muzakki secara
nasional adalah kelemahan utama OPZ. Hafidhuddin dan Juwaini (2006) mengungkapkan
bahwa sinergi dalam penyusunan database muzaki ataupun mustahik secara online
merupakan satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sinergi database ini diharapkan
dapat memberikan peta muzaki dan mustahik di Indonesia, yang sangat berguna bagi penyu
sunan peta dakwah.Kelemahan utama selanjutnya adalah kurangnya transparansi dan
akuntabilitas pengelola zakat. Masa lah transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari
good corporate governance yang seharusnya men jadi suatu hal yang mengakar da lam

144 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h