Lembaga Keuangan Syariah (UAS)

organisasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan amanah (IZDR, 2009). Kelemahan utama
berikutnya adalah lemahnya manajemen mutu.
Sebagai contoh, meskipun telah ada PSAK 109 sebagai pedoman manajemen keuangan,
masih banyak pengelola zakat yang belum menyesuaikan laporan keuangannya dengan aturan
tersebut. Laporan keuangan yang beraneka ragam akan menyu litkan auditor keuangan dalam
memeriksa dan membandingkan kinerja keuangan antara satu pengelola zakat dengan
pengelola lainnya.
Prioritas peluang
Aspek peluang utama yang dimiliki oleh OPZ adalah mayoritas penduduk Indonesia yang
beragama Islam. Banyaknya jumlah penduduk muslim akan memudahkan penghimpunan,
pengelolaan, maupun pendistribusian zakat. Peluang utama selanjutnya adalah besarnya
potensi zakat nasional.
Banyaknya penduduk Muslim menyimpan potensi zakat yang juga besar. Potensi akan
semakin besar seiring dengan baiknya pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Meski
terdapat kesenjangan yang besar antara potensi zakat dengan realisa sinya, peningkatan
penghimpunan zakat terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
Peluang utama berikutnya adalah meningkatnya kesadaran umat Islam untuk berzakat ke
OPZ. Survai yang di lakukan oleh PIRAC dalam Adi warman dan A.Azhar Syarief (2008)
melaporkan bahwa tingkat kesadaran muzakki meningkat dari 49,8 persen di tahun 2004
menjadi 55 persen di 2007.
Prioritas ancaman
Aspek ancaman utama yang dimi liki oleh OPZ adalah kurangnya pengetahuan masyarakat
tentang zakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat, khususnya muzaki, tentang zakat
merupakan ancaman utama bagi OPZ yang bergantung pada dana zakat masyarakat.
Kurangnya kepercayaan masya rakat terhadap pengelola zakat juga dianggap sebagai sebuah
ancaman utama bagi OPZ. Hal utama yang mem buat seorang muzaki bersedia membayarkan
zakatnya melalui amil adalah adanya kepercayaan. OPZ tidak dapat memaksa muzaki untuk
membayar zakat melalui organisasinya karena zakat belum menjadi obli gatory system dalam
regulasi yang ada. Kurangnya dukungan (political will) dari pemerintah adalah salah satu
ancaman bagi pengelola zakat. Du kungan pemerintah tidak cukup hanya dengan
memberikan regulasi, tapi juga diiringi dengan adanya pengawasan.
Prioritas strategi pengembangan Pendapat gabungan dari semua responden menyatakan
bahwa strategi terbaik yang dapat dilakukan oleh OPZ adalah strategi agresif dengan
memaksimalkan aspek kekuatan dan merebut peluang.Salah satu cara untuk memaksimalkan

145 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

kekuatan pada lembaga zakat adalah dengan melakukan perhatian yang serius pada dasar
hukum agama dan regulasi yang berlaku dengan memanfaatkan luasnya jaringan pengelola
zakat yang tersebar di seluruh penjuru nusantara.

Pengelola zakat seharusnya dapat mengoptimalkan luasnya jaringan untuk terus
melakukan sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat di daerahnya masing-masing.
Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan dilaku kan dengan mengedepankan dasardasar hukum
agama tentang zakat.Pengelola zakat perlu lebih giat dalam melakukan sosialisasi dan
edukasi zakat kepada masyarakat karena kegiatan pengelolaan zakat telah mendapatkan
payung hukum dalam sistem pengelolaan negara.Cara untuk memanfaatkan pe luang yang
ada adalah dengan mengidentifikasi muzaki baru dengan tetap men jaga loyalitas muzaki
lama.Data yang sering dipublikasikan oleh OPZ adalah data pertumbuhan penghimpunan
zakat, padahal data yang juga penting untuk diketahui adalah data pertumbuhan muzaki. Data
pertumbuhan muzaki ini adalah salah satu indikator utama keberhasilan OPZ dalam
mengelola zakat. Wallahu a‟lam.

Perkembangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia cukup pesat, hal ini
dikarenakan pengelolaan zakat didukung oleh pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan UU tersebut. Peraturan-peraturan ini dibentuk sebagai landasan untuk
meningkatkan perkembangan zakat di Indonesia dan kontribusi zakat terhadap perkembangan
ekonomi nasional. Salah satu LAZ di Yogyakarta yang resmi mempunyai izin untuk
mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan menyalurkannya adalah Lembaga
Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat Yogyakarta di bawah naungan lembaga pendidikan Al-
Azhar Jakarta. Yayasan ini dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam AlAzhar yang bertujuan
untuk memberdayakan masyarakat dhu‟afa melalui optimalisasi dana Zakat, Infaq, Sedekah
dan dana sosial lain yang dibenarkan oleh syari‟at agama dan sumber daya yang ada di
masyarakat dan bukan berorientasi pada pengumpulan profit bagi pengurus organisasi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan apa alasan pendirian LAZ APU
Yogyakartadanbagaimana strategi pengembangannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research) dan bersifat kualitatif, data-data penelitian diperoleh dari observasi,
wawancara dan dokumentasi. Sedangakan analisis data dalam penelitian ini menggunakan
teknik analisis SWOT. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, Alasan berdirinya LAZ APU
Yogyakarta ini tidak lepas dari keinginan Bapak Drs. HA. Hafidh Asram, MM. selaku pendiri
sekolah Al-Azhar, beliau menginginkan di lingkungan sekolah Al-Azhar didirikan LAZ
sebagai wadah kegiatan amal sosial. Sedangkan perkembangannya mengalami perkembangan

146 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

yang baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan organisasi, manajemen operasional,
jaringan yang cukup luas, prestasi yang dicapai, serta kinerja keuangan (pertumbuhan dana
ZIS) yang mengalami perkembangan dengan baik. Kedua, kebijakan strategi yang diterapkan
oleh LAZ APU Yogyakarta adalah kebijakan yang diterapkan berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh LAZ APU pusat di Jakarta dengan prinsip dana yang terkumpul dari
pengumpulan dana ZIS disalurkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan para mustahik yang
ada di wilayah DIY. Sedangkan berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi terbaik yang dapat
dilaksanakan LAZ APU Yogyakarta adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM,
dengan mengembangkan penerapan manajemen profesional dalam segala aktifitas sesuai
dengan karakter LAZ APU yaitu Universal, Manfaat, Martabat, Amanah dan Tabligh
(UMMAT) serta budaya 3S (senyum, salam, sapa). Manajemen strategi merupakan kumpulan
keputusan dan tindakan yang digunakan dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi,
yang akan menghasilkan kesesuaian superior yang kompotitif antara organisasi dan
lingkungannya, untuk meraih tujuan organisasi (Richard, 2006: 355). Ada beberapa macam
mengenai pengertian manajemen strategi yaitu. Pertama, manajemen strategi adalah proses
atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh,
disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan
diimplementasikan oleh seluruh jajaran didalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.
Kedua, manajemen strategi adalah usaha manajerial menumbuhkan kekuatan organisasi
untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan
sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Ketiga, manajemen strategi adalah arus keputusan
dan tindakan yang mengarah pada pengembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang
efektif untuk membantu mencapai tujuan dari organisasi. Keempat, manajemen strategi
adalah perencanaan berskala besar yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh,
dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak agar kemungkinan organisasi
berinteraksi secara efektif (Hadari Nawawi, 2000: 148).
Tahapan tahapan yang dilalui
dalam proses manajemen strategis
yaitu:

a. Perumusan misi organisasi
b. Penentuan profil organisasi
c. Analisis dan pilihan strategi
d. Penentuan strategi induk
e. Penentuan strategi operasional

147 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

f. Perumusan kebijaksanaan
g. Penciptaan sistem pengawasan
h. Penciptaan sistem umpan balik
(Crown Dirgantoro, 2001: 20).
Dalam hal ini lembaga amil zakat Nasional (BAZNAS) tingkat Kabupaten harus bisa
menciptakan suatu strategi sebagai dasar referensi dalam sebuah organisasi yang
professional. Professional dalam mengatur segala bidang mulai dari anggaran, sistem,
pengukuran, kinerja, penerapan sasaran, pemilihan jenis usaha, program kerja para amil zakat
dan lainnya. Dengan fokus pada strategi maka BAZNAS Kabupaten Bungo diharapkan
mampu menyelamatkan dirinya agar eksis dalam mendayagunakan dana masyarakat di masa
depan. Kabupaten Bungo yang terletak di provinsi Jambi dalam pengelolaan zakat
mempunyai Strategi yang diharapkan akan mampu memberikan kontribusi dalam
pemberdayaan ekonomi ummat khususnya pada masyarakat kabupaten Bungo dan sekitarnya.

148 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Kisi – Kisi Ulangan Akhir Semester
Jelaskan pengertian pasar modal syariah
Pasar modal menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat
(12) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek,
Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi
yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang dimaksudkan dengan efek pada pasal 1 ayat (5)
adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham,
obligasi, tanda bukti uang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas
efek, dan setiap deviratif dari efek.
Pasar modal dikenal juga dengan nama bursa efek. Bursa efek menurut Pasal 1 ayat (4) UU
No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah pihak yang menyelenggrakan dan
menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-
pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek di Indonesia
dikenal Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES). Belakangan, tanggal 30
Oktober 2007 BES dan BEJ sudah dimerger dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI).
Sehingga dengan demikian hanya ada satu pelaksana bursa efek di Indonesia, yaitu BEI.
Sedangkan bagi pasar modal syari‟ah, listing-nya dilakukan di Jakarta Islamic Index yang
telah diluncurkan sejak 3 Juli 2000.

Jelaskan obligasi syariah dalam instrumen pasar modal syariah
Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang
menyatakan bahwa investor sebagai pemegang obligasi tersebut telah meminjamkan
sejumlah uang kepada perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah
suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten
kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan
kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali
dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sebelum melaksanakan investasi pada obligasi,
disarankan bagi para investor untuk memperhatikan peringkat obligasi, yaitu metode
penilaian akan kemungkinan gagal bayar pada suatu obligasi. Saat ini terdapat dua
perusahaan pemeringkat efek, yaitu PT PEFINDO dan PT Kasnic Duff & Phelps Credit
Rating Indonesia.

Tidak semua emiten dapat menerbitkan obligasi syariah karena untuk menerbitkan
obligasi syariah terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah
aktivitas utama emiten harus halal atau tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No.

149 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

20/DSN-MUI/IV/2001. Syarat kedua adalah peringkat investment grade, yaitu perusahaan
harus memiliki fundamental usaha yang kuat; memiliki fundamental keuangan yang kuat;
memiliki citra yang baik bagi publik.

Di Indonesia terdapat dua skema obligasi syariah yang telah berjalan, yaitu obligasi
syariah mudharabah dan obligasi syariah ijarah. Obligasi mudharabah merupakan obligasi
syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian rupa sehingga pendapaatan yang
diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten.
Sedangkan obligasi ijarah menggunakan akad sewa sehingga kupon (fee ijarah) bersifat tetap
dan bisa diketahui sejak awal obligasi diterbitkan. Obligasi syariah mudharabah memiliki
pedoman khusus dengan disahkannya Fatwa DSN No. 33/DSN-MUI/XI/2002, sedangkan
obligasi syariah ijarah tercantum dalam Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004. Dan obligasi
syariah mudharabah konversi memiliki payung hukum Fatwa No. 29/DSN-MUI/V/2007.

Jelaskan Strategi Pasar Modal Syariah
Dalam rangka mengembangkan eksistensi pasar modal yang didasari prinsip syariah dan
dilandasi akan keyakinan potensi berkembangnya pasar modal syariah yang akan menjadi
salah satu pilar penunjang industri pasar modal Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah menyusun Master Plan Pasar Modal Indonesia. Di
dalamnya terdapat dua strategi utama pengembangan pasar modal berbasis syariah, pertama
penyusunan 33 kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal
berbasis syariah dan mendorong pengembangan; kedua mendorong pengembangan serta
penciptaan produk-produk pasar modal berbasis syariah. Bursa Efek Indonesia (BEI) dan
Danareksa Invesment Management (DIM) pada tahun 2000 telah meluncurkan Jakarta
Islamic Index (JII) yang terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya
dua strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam-LK dalam implementasi strategi yaitu:

 Mengatur penerapan prinsip syariah.
 Menyusun standar akuntansi.
 Melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka

peningkatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar.
 Mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada.
 Menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru.
 Melakukan kerja sama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah

antara regulator, DSN-MUI, dan pelaku pasar. Jika dilihat dari aspek regulasinya, pasar

150 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

modal syariah masih akan terus mengalami perkembangan. Demikian pula dengan
instrumen-instrumen yang ditawarkan oleh pasar modal syariah yang masih akan
mengalami perkembangan. Dengan dilakukan tindakan strategi tersebut maka adanya
implementasi dari berbagai keputusan strategis yang telah ditetapkan yang memiliki
tujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi lembaga yang bersangkutan

Kegiatan apa saja yang bertentangan dengan prinsip syariah ?
a. Perjudian dan permainan yang dapat dikategorikan judi.
b. Jasa Keuangan Ribawi, contohnya bank dan leasing konvesional.
c. Jual -- Beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian (Gharar), dan judi (maisir),
contohnya asuransi konvensional.
d. Memproduksi, distribusi, dan perdagangkan barang yang termasuk :
 Barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi), contohnya minuman keras, daging
babi dan anjing.
 Barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi), contohnya rumah
potong hewan yang tidak sesuai dengan kaidah Islam.
 Barang atau jasa yang merusak moral dan mudharat, contohnya rokok dan pornografi.

Apa landasan hukum positif bagi beroperasinya pasar modal syariah di Indonesia? Dan
bagaimana fungsi dan kewenangan Dewan Syariah Nasional dalam pasar modal
syariah di Indonesia?
Secara formal, peluncuran pasar modal dengan prinsip-prinsip syariah Islam dilakukan pada
Maret 2003. Pada kesempatan itu ditandatangani Nota Kesepahaman antara Bapepam dan
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang dilanjutkan dengan
Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan SROs (Self Regulatory Organizations).
Sebelumnya, pada 3 Juli 2000, BEJ mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam
bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic
Index (JII), dimana saham-saham yang tercantum di dalam indeks ini sudah ditentukan oleh
Dewan Syariah. Untuk bisa masuk dalam JII antara lain perusahaan tidak boleh bergerak di
bidang tembakau, alkohol, perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang
diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain.
Meskipun sampai saat ini peraturan yang bisa mengakomodasi penerapan prinsip syariah di
pasar modal Indonesia belum ada, namun pada prinsipnya struktur pasar modal syariah sama

151 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

dengan pasar modal konvensional. Beberapa hal yang sama antara lain konsep penerbitan
obligasi, reksadana, dan lainnya, selama mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Perbedaannya adalah khusus masalah syariah misalnya tentang kegiatan usaha
perusahaan karena syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang
menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya. Sebenarnya, banyak prinsip-
prinsip syariah terkandung dalam peraturan perundangan yang sudah ada. Misalnya, prinsip
ridho sama ridho yang ada dalam syariah juga terkandung dalam pasal 1338 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak dalam membuat
sebuah perjanjian. Untuk pelaksanaan investasi secara syariah, secara khusus DSN-MUI telah
menetapkan dalam fatwanya tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana
Syariah dan jenis emiten yang sahamnya tidak diperkenankan sebagai portofolio pada reksa
dana syariah. Sampai dengan saat ini, Bapepam telah memberikan pernyataan efektif kepada
13 reksa dana syariah. Namun demikian, dari 13 reksa dana ini 2 diantaranya telah bubar.
Dewan Syariah Nasional (DSN) atau Al-Hai`ah as-Syar`iyah al-Wathaniyah alias National
Sharia Board adalah sebuah institusi di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dibentuk pada
awal tahun 1999. Lembaga betugas untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan
prinsip-prinsip hukum Islam (syari`ah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di
lembaga-lembaga keuangan syari`ah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.

Jelaskan Definisi Dana Pensiun
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun bahawa Dana
Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan
manfaat pensiun. Adapun menurut Abdul Kadir Muhammad dan Rita Murniarti (2000)
bahwa dana pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan
manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal
dunia. Program dana pensiun adalah dana yang dibentuk untuk pembayaran karyawan setelah
tidak bekerja lagi karena memasuki masa pensiun.Dengan adanya dana pensiun karyawan
serta peserta kelak akan tetap memperoleh jumlah penghasilan tertentu, sekalipun sudah tidak
bekerja lagi. Sedangkan dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan
dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia
secara perlahan mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan
prinsip syariah. Sampai saat ini, dana pensiun syariah berkembangan pada Dana Pensiun
Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah

152 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

Jelaskan Tujuan Program Pensiun baik dari Kepentingan Pemberi Kerja, Karyawan
dan Lembaga Pengelola Pensiun
1. Pemberi Kerja (Perusahaan)

a. Kewajiban moral. Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa
aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki
penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun (tidak produktif).

b. Loyalitas. Karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta
meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

c. Kompetisi pasar tenaga kerja. Perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha
mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasarn tenaga kerja.

d. Memberikan penghargaan kepada karyawannya yan telah mengabdi terhadap
perusahaan.

e. Agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh
setelah bekerja di perusahannya.

f. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
2. Karyawan/Peserta Dana Pensiun

a. Rasa aman bagi karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki
penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.

b. Kompensasi yang lebih baik yaitu karyawan mempunyai tambahan kompensasi
meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti kerja.

3. Penyelenggara Dana Pensiun
a. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keungtungan.
b. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.
c. Sebagai bakti sosial terhadap karyawan atau peserta dana pensiun.

Jelaskan Kendala Pengelolaan Dana Pensiun Syariah
Pegelolaan dana pensiun syari‟ah yang baik memiliki potensi besar untuk berkembang di
Indonesia dengan beberapa alasan, yaitu ;
1) Masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun.
Kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota taspen dan Askes, pegawai
swasta dan pegawai mandiri (wiraswasta) yang jumlahnya sangat besar sangat potensial
untuk menjadi target pasar program dana pensiun syariah.
2) Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM yang
bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah.

153 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

3) Rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri
keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang penting
untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun
syariah.
Harus diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal bila dibandingkan
dengan industri keuangan syari‟ah yang lain, yang disebabkan minimnya dukungan strategi
dan regulasi. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa hal:
1) Dalam konteks strategi pengembangan industri. Ketika perbankan, asuransi, dan pasar
modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam road map strategi pengembangan masing-
masing industri, dana pensiun syariah belum disentuh sedikit pun dalam kebijakan dan
strategi pengembangan Industri Dana Pensiun Tahun 2007-2011.
2) Dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksa dana syariah
sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, maka dana pensiun
syariah belum ada satu pun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai
kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang
umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus dan mendetail.
3) Ketentuan Investasi langsung dalam UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun. Selama
ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah mengeluhkan tentang produk investasi
terikat (Mudharabah muqayadah/restricted investment) yang berpotensi besar, tidak dapat
dimasuki oleh DPLK Syariah. Produk mudharabah muqayadah merupakan produk bank
syariah berupa investasi di bidang properti atau infrastruktur dengan nilai proyek sangat
besar, tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Selama ini bank syariah kesulitan
membiayai proyek tersebut karena terbentur dengan Batas Maksimum Pemberian
Kredit(BMPK). Hal ini menjadi peluang investasi menarik bagi DPLK Syari‟ah.
4) Instrument investasi dana pensiun syariah perlu dimasukkan ke dalam revisi UU dana
pensiun, DPLK syariah memerlukan regulasi itu untuk memperluas instrument investasi yang
sesuai dengan karakternya. Keterbatasan instrumen investasi ini kemudian berakibat dana
kelolaan dana pensiun syariah justru kebanyakan di tanam dalam bentuk deposito syariah,
baik rupiah maupun valas, juga obligasi, saham, dan reksa dana syariah saja. Padahal dengan
potensi besar masyarakat muslim dan dengan pasar yang sangat terbuka lebar tentunya dana
pensiun syariah memiliki harapan masa depan yang cerah.

Sebutkan Prosedur yang harus dilalui oleh peserta program DPLK Syariah
1. Peserta merupakan perorangan atau badan usaha.

154 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

2. Usia minimal 18 tahun atau telah menikah
3. Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK syariah.
4. Iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misalnya Rp. 100.000.
5. Menyerahkan foto copy kartu identitas diri dan kartu keluarga.
6. Membayar biaya pendaftaran.
7. Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus

asuransi jiwa.
8. Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK syariah.
Produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK syariah menawarkan produk pensiun
dengan konsep tabungan dan produk pernsiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk dana
pensiun dengan konsep tabungan antara lain:
1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan.
2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa.
3. Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil asuransi jiwa

Sebut dan Jelaskan Jenis – Jenis Dana Pensiun Syariah
Jenis kelembagaan dana pensiun menurut Undang-Undang No.11 tahun 1992 tentang dana
pensiun Pasal 2 Bab II dapat digolongkan menjadi dua sebagai berikut:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah unit organisasi dalam suatu perusahaan yang
khusus menangani dana pensiun bagi karyawannya. DPPK dibentuk oleh orang atau badan
yang memperkerjakan karyawan, untuk menyelenggarakan program pensiun. Pendirian dan
penyelenggaraan program pensiun melalui dana pensiun oleh pemberi kerja sifatnya tidak
wajib. Akan tetapi, mengingat dampak dan peranan yang positif dari program dana pensiun
kepada para karyawan, pemerintah sangat menganjurkan kepada setiap pemberi kerja untuk
mendirikan dana pensiun.
Peraturan dana pensiun kerja menurut PP No. 76 Tahun 1997 terdapat ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

a. Nama dana pensiun yang bersangkutan
b. Nama pendiri
c. Karyawan yang berhak menjadi peseta dan persyaratan untuk menjadi peserta
d. Nama mitra pendiri
e. Tanggal pembentukan dana pensiun
f. Pembentukan kekayaan dana pensiun yang terpisah dari kekayaan pemberi kerja

155 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

g. Maksud dan tujuan pembentukan dana pensiun
h. Masa jabatan pengurus dan dewan pengawas, hak, kewajiban dan tanggung jawab

pengurus, dewan pengawas, peserta, pemberi kerja
i. Besarnya iuran untuk program pensiun dan rumus manfaat pensiun serta faktor-faktor

yang mempengaruhi perhitungan.
j. Tata cara pembayaran manfaat pensiun dan lainnya
k. Tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas manfaat pensiun apabila

peserta meninggal dunia.
l. Tata cara perubahan peraturan dana pensiun dan tata cara pembubaran dan penyelesaian

dana pensiun
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Menurut UU No. 11 tahun 1992 pasal 1 butir 4 mengatakan bahwa Dana Pensiun Lembaga
Keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh Bank atau perusahaan asuransi jiwa,
untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan. Baik karyawan,
maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank
atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Pihak yang diperkenankan untuk mendirikan
dana pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa.
Dana pensiun lembaga keungan hanya dapat menjalankan Program Pendiun Iuran Pasti.
Program ini terutama diperuntukan bagi para pekerja mandiri atau perorangan, misalnya
dokter, pengacara, pengusaha yang bukan merupakan karyawan dari lembaga atau orang lain,
biasanya mereka memiliki penghasilan yang bukan berasal dari pemberi kerja tetapi dari
usahanya.

Jelaskan Pengertian Pegadaian Syariah
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang
diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak
tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau
oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut
memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang
bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat
memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang
secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa
pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti

156 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h

dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 di atas. Tugas pokoknya
adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat
tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan
kebutuhan dana mendesak dari masyarakat

Gadai dalam fikih disebut rahn. Sedangkan maksud rahn yaitu menjadikan barang yang
boleh dijual sebagai kepercayaan hutang di mana akan dibayar dari padanya jika terpaksa
tidak bisa melunasi hutang tersebut.

Sebut dan Jelaskan 3 Landasan Hukum Pegadaian Syariah

Adapun landasan yang dipakai adalah sebagai berikut:

 Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283:
‫ََ ِإ ْن ُك ْىتُ ْم َع َلى َس َف ٍش ََلَ ْم تَ ِجذَُا َكاتِثًا فَ ِش ٌَا ٌن َم ْقثُُ َضحٌ فَ ِئ ْن أَ ِم َه َت ْع ُض ُك ْم َت ْع ًضا َف ْلٍُ َؤ ِدّ الَّ ِزي‬
‫ا ْؤتُ ِم َه أَ َما َوتًَُ ََ ْل ٍَتَّ ِق اَّ َّللَ َس ّتًَُ ََلا تَ ْكتُ ُمُا ال َّش ٍَادَجَ ََ َم ْه ٌَ ْكتُ ْم ٍَا َف ِئ ّوًَُ آثِ ٌم قَ ْلثًُُ ََاَّ َّللُ ِت َما‬
‫تَ ْع َملُُ َن َع ِلٍ ٌم‬
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak

memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh

yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan

persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

 Hadits

a– ‫ هلا ىلص‬- ِ‫ َقا َل َس ُسُ ُل اََّ َّلل‬:‫ َقا َل‬- ً‫ سضً الله عى‬- َ‫ََ َع ْه أَتًِ ٌُ َش ٌْ َشج‬ .

,‫ ََ َل َث ُه اَل َذّ ِّس ٌُ ْش َش ُب ِتىَفَ َقتِ ًِ إِ َرا َكا َن َم ْش ٌُُ ًوا‬,‫ اَل َّظ ٍْ ُش ٌُ ْش َك ُة ِت َى َف َقتِ ًِ ِإ َرا َكا َن َم ْشٌُُوًا‬-
‫ َس ََا ُي اَ ْلثُ َخا ِسي‬- ُ‫( ََ َعلَى اَ ّلَ ِزي ٌَ ْش َك ُة ََ ٌَ ْش َش ُب اَل َىّفَ َقح‬

Dari Abi Hurairah, Ia berkata: Telah bersabda Rasululllah SAW: “Tunggangan yang

digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan

dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan
dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.” Diriwayatkan

oleh Bukhori. .

bًِ ِ‫ َلا ٌَ ْغ َل ُق اَل َّش ٌْ ُه ِم ْه َصا ِحث‬- :‫ َص ّلَى اََّ َّللُ َع َل ٍْ ًِ ََ َس َّل َم‬- ِ‫ َقا َل َس ُسُ ُل اََّ َّلل‬:‫ََ َع ْىًُ َقا َل‬
.‫ ََ ِس َجالًُ ثِ َقا ٌخ‬,‫ ََا ْل َحا ِك ُم‬,ًِ‫ َس ََايُ اَلذَّا َسقُ ْطى‬- ًُ‫ ََ َع َل ٍْ ًِ ُغ ْش ُم‬,ًُ‫ لًَُ ُغ ْى ُم‬,ًُ‫اَ َلّ ِزي َس ٌَ َى‬

157 | L e m b a g a K e u a n g a n S y a r i a h