FILE E-PEDOMAN DIKLAT(A)

E-PEDOMAN
DIKLAT DI
LINGKUNGAN
INSPEKTORAT
UTAMA BADAN
RISET DAN
INOVASI
NASIONAL

KATA PENGANTAR

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat di Lingkungan
Inspektorat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional merupakan solusi dari
permasalahan belum adanya pedoman yang mengatur standar pelaksanaan dan
pengiriman peserta diklat. Terutama dalam hal menjelaskan bagaimana alur proses
penyelenggaraan diklat, proses registrasi, peraturan perundang - undangan terkait
diklat, katalog diklat (overview, tujuan, sasaran, materi, waktu, dan peserta diklat), SOP
Diklat, kalender diklat, dan biaya diklat sebagai solusi terhadap kurangnya standar
informasi dalam penyelenggaraan diklat di lingkungan Inspektorat Utama.

Selain itu guna mendukung kelancaran dalam pelaksanaan diklat dan dalam
rangka mewujudkan tertib administrasi serta persamaan persepsi dan keseragaman
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan Diklat di
Lingkungan Inspektorat Utama, maka diterbitkanlah buku pedoman ini dalam bentuk e –
book sehingga diharapkan dapat mempermudah dan praktis sehingga bisa dibaca
kapanpun dan dimanapun. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat
diharapkan dari berbagai pihak demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata
penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
masukan dan sumbang saran terhadap terbitnya e-pedoman ini.

Tangerang Selatan, Juli 2021
Penulis,

Dewi Susanti

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................................................... 1
B. Landasan Hukum ........................................................................................................ 1
C. Definisi ........................................................................................................................ 5

PNS ............................................................................................................................ 5
Auditor ........................................................................................................................ 5
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ............................................................................... 5
Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan ............................................................... 5
Instansi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan ..................................................... 5
D. Tujuan dan Sasaran Diklat .......................................................................................... 6
BAB II PENYELENGGARAAN DIKLAT
A. Jenis – jenis Diklat ...................................................................................................... 7
B. Pihak Pihak Yang Terkait Dalam Diklat ....................................................................... 12
C. Diklat Fungsional ........................................................................................................ 12
D. Diklat Teknis ............................................................................................................... 21
E. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan ................................................................................. 21
BAB III PERENCANAAN DIKLAT
A. Umum ......................................................................................................................... 31
B. Prosedur Perencanaan Diklat ..................................................................................... 32
C. Persyaratan Peserta Diklat Fungsional Auditor ........................................................... 33
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................................................. 42
Lampiran – Lampiran
Aturan Perundang – undangan Diklat
SOP Diklat

2

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selalu berkembang

dari waktu ke waktu. Untuk itu, APIP harus selalu meningkatkan kompetensi para
pegawainya agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. APIP
yang baik dan dinamis seharusnya memiliki program pengembangan pegawai
secara terencana dan teratur. Pengembangan pegawai guna meningkatkan
pengetahuan, keahlian dan keterampilan para pegawai dilakukan melalui
program pendidikan dan pelatihan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi, para pegawai pada
dasarnya merupakan tugas lembaga pusat pendidikan dan pelatihan (Pusdiklat)
yang biasanya dimiliki oleh setiap instansi. Namun demikian, apabila suatu
instansi tidak memiliki lembaga/Badan Diklat, para pegawai dapat diikutsertakan
pada diklat yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Instansi lain. Diklat harus
direncanakan setiap tahun bagi seluruh pegawai baik pejabat struktural, auditor,
maupun jabatan lainnya di lingkungan APIP. Atas pelaksanaan diklat harus
dievaluasi apakah yang telah direncanakan telah terealisasi dan telah memenuhi
kebutuhan training dan pengembangan profesi setiap pegawai, sehingga untuk
keperluan Perencanaan dan realisasi diklat bagi pegawai di unit APIP, diperlukan
suatu Panduan Rencana dan Realisasi Diklat.

B. LANDASAN HUKUM
1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Lembaga Administrasi
Negara

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 3

4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2018 tentang Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV, Pelatihan
Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III, serta Prajabatan CPNS Golongan
I, Golongan II dan/ atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer
Kategori I dan/atau Kategori II

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas
peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor
PER-127/K/JF/2010 Tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

8. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
Nomor 575 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Publik di Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 14 Tahun 2011
Tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan
Teknis . Per.Ka .LAN 14/2011)

11. Perka Bkn Nomor 36 Tahun 2011 Pedoman Pengendalian Diklat
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan
Pendidikan Dan Pelatihan Teknis

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 4

14. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Dan
Pelatihan Fungsional

C. DEFINISI
1. PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
2. Auditor
Auditor adalah jabatan yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan
wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah,
lembaga, dan atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara
sesuai dengan peraturan perundang – undangan, yang diduduki oleh Pegawai
Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh
pejabat yang berwenang.
3. Diklat
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut pendidikan dan pelatihan (Diklat) adalah penyelenggaraan proses
belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri
Sipil dalam melaksanakan jabatannya.
4. Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan
Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan adalah Lembaga Administrasi
Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan,
koordinasi, dan penyelenggaraan diklat.
5. Instansi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan
Instansi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Inspektorat Utama adalah Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP).

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 5

D. TUJUAN DIKLAT
Diklat bertujuan :
1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat
melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian
dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan
perekat persatuan dan kesatuan bangsa
3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada
pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat
4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan
tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya
kepemerintahan yang baik

E. SASARAN DIKLAT
Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan
jabatan masing – masing.

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 6

BAB II
PENYELENGGARAAN DIKLAT

A. JENIS – JENIS DIKLAT
Jenis – jenis Diklat terdiri dari :
a. Diklat Prajabatan
Diklat Prajabatan terdiri dari :
a. Diklat prajabatan golongan I untuk menjadi PNS Golongan I
b. Diklat prajabatan golongan II untuk menjadi PNS Golongan II
c. Diklat prajabatan golongan III untuk menjadi PNS Golongan III

CPNS wajib diikutsertakan dalam diklat prajabatan selambat – lambatnya 2
tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS. CPNS wajib mengikuti
dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai PNS. Diklat Prajabatan
dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan
wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS. Disamping
pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan
negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu
melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

b. Diklat Dalam Jabatan
Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas – tugas
pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik – baiknya.

Diklat Dalam Jabatan terdiri dari :
1. Diklat Kepemimpinan
2. Diklat Fungsional
3. Diklat Teknis

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 7

1. Diklat Prajabatan
Diklat prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi
PNS.
Diklat Prajabatan terdiri dari :
a. Diklat prajabatan golongan I untuk menjadi PNS Golongan I
b. Diklat prajabatan golongan II untuk menjadi PNS Golongan II
c. Diklat prajabatan golongan III untuk menjadi PNS Golongan III

1.1 Persyaratan peserta diklat prajabatan :
1. Berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang
dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan CPNS
Golongan I, Golongan II, atau Golongan III.
2. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat
dari dokter pemerintah
3. Penugasan dari instansi yang dibuktikan dengan surat tugas
dari pejabat Pembina kepegawaian instansi asal peserta diklat
4. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku
dalam penyelenggaraan diklat.

1.2 Kualifikasi penilaian evaluasi peserta Pelatihan Dasar CPNS
ditetapkan sebagai berikut :
a. sangat memuaskan (skor 90,01 – 100);
b. memuaskan (skor 80,01 – 90,0);
c. cukup memuaskan (skor 70,01 – 80,0);
d. kurang memuaskan (skor 60,01 – 70,0); dan
e. tidak memuaskan (skor ≤ 60).

Peserta Pelatihan Dasar CPNS dinyatakan lulus apabila
memperoleh kualifikasi paling rendah cukup memuaskan untuk
setiap aspek penilaian. Peserta Pelatihan Dasar CPNS dinyatakan
ditunda kelulusannya apabila memperoleh kualifikasi kurang

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 8

memuaskan. Peserta Pelatihan Dasar CPNS dinyatakan tidak
lulus apabila :
a. memperoleh kualifikasi tidak memuaskan
b. jumlah ketidakhadiran peserta lebih dari :
1. 6 (enam) sesi;
2. 18 (delapan belas) JP; dan/atau
3. 2 (dua) hari secara kumulatif.

Berdasarkan hasil evaluasi akhir, apabila :
a. CPNS masuk dalam kualifikasi paling rendah cukup memuaskan,

maka CPNS yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberikan nilai
sebesar 70,01 (tujuh puluh koma nol satu); atau
b. CPNS memperoleh nilai kurang dari 70,01 (tujuh puluh koma nol
satu), maka bagi CPNS tersebut dinyatakan tidak lulus Pelatihan
Dasar CPNS. Ketidaklulusan CPNS menjadi dasar pertimbangan
bagi PPK Instansi Pemerintah asal peserta untuk memberhentikan
CPNS yang bersangkutan.

1.3 Pemberian Angka Kredit Bagi Diklat Pra Jabatan :
a. Diklat Pra Jabatan Golongan II sebesar 1,5
b. Diklat Pra Jabatan Golongan III sebesar 2

2. Diklat Kepemimpinan (Diklatpim)
2.1 Dasar Hukum Diklat Kepemimpinan
Terdapat enam dasar hokum penyelenggaraan diklat kepemimpinan
yaitu :
1. Perlan No. 6 Tahun 2018  Pelatihan Kepemimpinan Nasional
Tingkat I dan Keputusan Kepala LAN No/ 398 Tahun 2018
2. Perkalan No. 18 Tahun 2015  Diklatpim Tingkat II

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 9

2.2 Kurikulum Pembelajaran
Kurikulum yang ada pada Diklat TK I, TK II, antara lain :
a. Penguasaan diri
b. Diagnosa Perubahan
c. Inovasi
d. Tim Efektif
e. Proyek Perubahan

2.3 Kompetensi yang akan dibangun beserta area perubahannya :

DIKLATPIM KOMPETENSI AREA PERUBAHAN

Diklatpim TK I Kepemimpinan Lintas Instansi / antar

Kolaboratif sektor

Diklatpim TK II Kepemimpinan Strategi Kebijakan

Strategik

2.4 Bentuk produk pembelajaran pada Diklat Kepemimpinan Tingkat
I, dan II
Bentuk produk pembelajaran pada Diklat Kepemimpinan Tingkat I dan
II, adalah proyek perubahan. Untuk penyajian proyek perubahan tidak
harus selalu dalam bentuk dokumen, melainkan bisa dalam bentuk
poster, video, dan lain sebagainya.

2.5 Durasi Pembelajaran Diklat Kepemimpinan
 Durasi Pembelajaran Diklat Kepemimpinan Tingkat I  ± 20 minggu
 Durasi Pembelajaran Diklat Kepemimpinan Tingkat II  ±18 minggu

2.6 Persyaratan Diklat
1. Surat usulan dan penugasan dari Sestama
2. Jabatan minimal untuk masing – masing pimpinan :

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 10

DIKLATPIM Jabatan Pangkat Golongan
Diklatpim TK I eselon II minimal IV/c
Diklatpim TK II eselon III minimal IV/a

3. Batas usia : Jabatan Batas Usia Pensiun
DIKLATPIM (BUP)
eselon I
Diklatpim TK I eselon II 2 tahun sebelum BUP
eselon II 5 tahun sebelum BUP
Diklatpim TK II eselon III 2 tahun sebelum BUP
5 tahun sebelum BUP

4. Persyaratan Kemampuan Bahasa Inggris : Skor LAN
DIKLATPIM Skor TOEFL Skor TOEIC ECSCS
90
Diklatpim TK I 500 600 75
Diklatpim TK II 475 550

5. Biaya Diklat :

DIKLATPIM Biaya

Diklatpim TK I DIPA LAN

Diklatpim TK II 30.261.000

6. Kualifikasi Kelulusan Diklat

Predikat Rentang Nilai

Sangat Memuaskan 90.01 - 100
Memuaskan 80.01 – 90.00
70.01 – 80.00
Cukup Memuaskan 60.01 – 70.00
Kurang Memuaskan

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 11

7. Penentuan Kelulusan :
Terdapat dua hal yang menyebabkan peserta dinyatakan tidak
lulus, yaitu :
1. Jika peserta mendapatkan penilaian <= 60
2. Jika peserta meninggalkan pembelajaran s.d. 3 sesi (9 JP)
Peserta yang mendapatkan kualifikasi kurang memuaskan dan
ditunda kelulusannya diberikan waktu tambahan untuk
menyempurnakan proyek perubahannya.

B. PIHAK PIHAK YANG TERKAIT DALAM DIKLAT

Pihak pihak yang terkait dalam pelaksanaan diklat antara lain :

1. Instansi Penyelenggara Diklat, Pusdiklatwas BPKP mempunyai peran
dalam hal meningkatkan mutu sumber daya manusia pengawasan melalui
pendidikan dan pelatihan (Diklat).

2. Bagian Kepegawaian di Kementerian dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kementerian.

3. Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertanggung
jawab mengembangkan sumber daya manusia di masing masing APIP.

4. Sub Bagian Kepegawaian APIP. Sub Bagian Kepegawaian membantu
tugas pimpinan dalam merencanakan diklat dan mengevaluasi realisasi
diklat bagi setiap pegawai.

C. DIKLAT FUNGSIONAL

Diklat Fungsional adalah diklat yang memberikan bekal pengetahuan dan atau
keterampilan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mencapai persyaratan
kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing –
masing.

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 12

Jenis Diklat Fungsional terdiri dari :

1. Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional, adalah diklat prasyarat bagi PNS untuk
dapat diangkat dalam jabatan fungsional. Diklat ini memberikan pembekalan
kompetensi inti yang diperlukan seorang pejabat fungsional dalam melaksanakan
tugasnya.

2. Diklat Fungsional Berjenjang, adalah diklat yang disusun secara berjenjang sesuai
dengan jenjang jabatannya yang fungsional setingkat lebih tinggi. Diklat ini
memberikan pembekalan dalam rangka menambah kompetensi inti yang diperlukan
pejabat fungsional yang telah dimiliki sebelumnya dalam rangka menduduki jenjang
jabatan fungsional setingkat lebih tinggi.
Jenjang Diklat Fungsional terdiri dari :

1. Diklat Fungsional Keahlian, yaitu diklat yang memberikan pengetahuan dan keahlian
fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan
fungsional yang bersangkutan. Diklat fungsional keahlian terdiri dari Tingkat
Pertama, Tingkat Muda, Tingkat Madya, dan Tingkat Utama.

2. Diklat Fungsional Keterampilan, yaitu diklat yang memberikan pengetahuan dan
keterampilan fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan
tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan. Diklat Fungsional
Keterampilan terdiri dari, Tingkat Pelaksana, Tingkat Pelaksana Lanjutan, dan
Tingkat Penyelia.

Diklat Fungsional Auditor

Diklat Fungsional Auditor adalah diklat yang diikuti oleh auditor dalam rangka
memperoleh sertifikat auditor intern pemerintah. Diklat dan sertifikasi ini wajib
dilaksanakan bagi :
 Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di lingkungan instansi

pemerintah.
 PNS yang diangkat dalam jabatan Auditor, yaitu :

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 13

a) PNS yang diangkat dalam jabatan auditor untuk mengisi lowongan formasi auditor
dari CPNS.

b) PNS yang diangkat dalam jabatan auditor dari jabatan lain.
c) Auditor terampil yang akan diangkat dalam jabatan auditor ahli.
d) Auditor yang akan diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi.

Diklat Fungsional Auditor terdiri dari Diklat Pembentukan Auditor dan Diklat
Penjenjangan Auditor Ahli.

Diklat Pembentukan Auditor terdiri dari :
a. Diklat Pembentukan Auditor Terampil
b. Diklat Pembentukan Auditor Ahli
c. Diklat Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli

Diklat Penjenjangan Auditor Ahli terdiri dari :
a. Diklat Penjenjangan Auditor Muda
b. Diklat Penjenjangan Auditor Madya
c. Diklat Penjenjangan Auditor Utama

1. Persyaratan Peserta Diklat Sertifikasi Auditor
1). Diklat Pembentukan Auditor Terampil
a) Bagi pegawai yang akan diangkat dalam jabatan auditor melalui
pengangkatan pertama :
1. Berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan
kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
2. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP
yang bersangkutan.

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 14

b). Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan auditor melalui
pengangkatan perpindahan :
1. Berijazah paling rendah Diploma III atau yang sederajat sesuai dengan
kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina. Standar Pelayanan
Minimal Pusdiklatwas BPKP
2. Usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun pada saat diusulkan
mengikuti diklat.
3. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c.
4. Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan unit APIP
yang bersangkutan.

2). Diklat Pembentukan Auditor Ahli
a. Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan auditor melalui
pengangkatan perpindahan :
1. Berijazah paling rendah sarjana S-1/Diploma-IV atau yang sederajat
sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina.
2. Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan unit APIP
yang bersangkutan.

c. Bagi Pegawai yang akan diangkat dalam jabatan auditor melalui
pengangkatan Perpindahan :
1) Berijazah paling rendah sarjana S-1/Diploma IV atau yang sederajat
sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina.
2) Usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun pada saat diusulkan
mengikuti diklat.
3) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a.
4) Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan unit APIP
yang bersangkutan.

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 15

3). Diklat Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli
a. Bagi Auditor yang sedang menduduki jabatan:
1) Memiliki sertifikat auditor jenjang terampil, menduduki jenjang jabatan
tertentu dan telah mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya
sejumlah tertentu.
2) Berijazah sarjana S-1/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan
kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina.
3) Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan unit APIP
yang bersangkutan.

d. Bagi Auditor yang sedang dibebaskan sementara dari jabatan karena
ditugaskan secara penuh di luar jabatan auditor atau menjalani tugas
belajar lebih dari 6 (enam) bulan :
1) Memiliki sertifikat auditor jenjang terampil dan pangkat paling rendah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2) Berijazah sarjana S-1/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan
kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina.
3) Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan unit APIP
yang bersangkutan.

4). Diklat Penjenjangan

a. Bagi Auditor yang sedang menduduki jabatan :

1) Memiliki Sertifikat Auditor pada jenjang setingkat lebih rendah, menduduki
jenjang jabatan tertentu dan telah mengumpulkan angka kredit
sekurangkurangnya sejumlah tertentu.

2) Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan unit APIP yang
bersangkutan.

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 16

b). Bagi Auditor yang sedang dibebaskan sementara dari jabatan karena ditugaskan
secara penuh di luar jabatan auditor atau menjalani tugas belajar lebih dari 6
(enam) bulan :

1) Memiliki sertifikat auditor pada jenjang setingkat lebih rendah dan pangkat
paling rendah sesuai dengan kententuan yang berlaku.

2) Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan unit APIP yang
bersangkutan.

c). Diklat Penjenjangan Auditor Utama hanya dapat diikuti oleh auditor yang sedang
duduk dalam jabatan Auditor Madya.

B. Jumlah Hari Pelaksanaan

Lama diklat untuk setiap jenis diklat fungsional auditor yaitu :

No. Jenis Diklat Lama Lama Diklat
Diklat
1. Diklat Pembentukan Auditor Classroom Blended
Terampil 15 hari Learning

2. Diklat Pembentukan Auditor 19 hari 10
Ahli hari
19 hari 13
3. Diklat Alih Jabatan Auditor hari
Terampil ke Auditor Ahli 14 hari 13
hari
4. Diklat Penjenjangan Auditor 12 hari 10
Muda hari
13 hari
5. Diklat Penjenjangan Auditor 8
Madya hari

6. Diklat Penjenjangan Auditor 9
Utama hari

 Hari Diklat termasuk hari Sabtu.

 Diklat blended learning adalah diklat yang mengkombinasikan metode
tatap muka (class room) dengan e-learning.

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 17

2. Biaya/Tarif
Tarif diklat fungsional auditor dengan pola PNBP adalah sebagai berikut.

No Jenis Diklat Tarif Diklat
. (Rp)
1. Diklat Pembentukan Auditor Terampil
5.750.000

2. Diklat Pembentukan Auditor Ahli 6.730.000

3. Diklat Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli 6.730.000

4. Diklat Penjenjangan Auditor Muda 5.560.000

5. Diklat Penjenjangan Auditor Madya 5.000.000

6. Diklat Penjenjangan Auditor Utama 4.990.000

 Dalam biaya diklat tersebut di atas belum termasuk:
- biaya akomodasi;
- transportasi peserta diklat.
Biaya tersebut adalah untuk diklat yang diselenggarakan di Pusdikatwas
BPKP, Ciawi.

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 18

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Pengawasan :

Angka kredit yang diperoleh dari kegiatan diklat ini dikelompokkan dalam Angka

Kredit Penjenjangan.

1. Jenis-jenis diklat yang diberikan angka kredit pada sub unsur ini adalah :

a. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Terampil (Sertifikasi

Auditor Pelaksana)

b. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli (Sertifikasi Auditor

Pertama)

c. Pendidikan dan Pelatihan Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli

(pindah jalur)

d. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

2. Bukti fisik yang dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi Surat Tugas Diklat

dan Surat Tanda Mengikuti Diklat (Sertifikat Mengikuti Diklat) yang

ditandasahkan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat structural pelaksana

fungsi kepegawaian minimal eselon IV

3. Pemberian Angka Kredit untuk semua jenjang :

 Lama Diklat lebih dari 960 jam : 15

 Lama Diklat antara 641 – 960 jam : 9

 Lama Diklat antara 481 – 640 jam : 6

 Lama Diklat antara 161 – 480 jam : 3

 Lama Diklat antara 81 – 160 jam : 2

 Lama Diklat antara 30 – 80 jam :1

Pengakuan jam diklat dalam satu hari adalah 10 jam pelatihan.

Kegiatan Diklat Penjenjangan dan Peningkatan Kapabilitas APIP dilaksanakan
sesuai dengan jadwal diklat yang diterbitkan pada kalender diklat Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas
BPKP) Tahun 2021 diperuntukkan bagi ASN Inspektorat yang memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 19

1. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor
a. Diklat Pembentukan Auditor Ahli dengan ketentuan :
a. Memiliki ijazah serendah – rendahnya S1 atau D IV
b. Memiliki pangkat serendah – rendahnya Penata Muda (golongan ruang
III/a)
c. Usia maksimal 48 tahun pada saat diusulkan mengikuti diklat (bagi
pegawai yang akan diangkat dalam jabatan Auditor melalui Pengankatan
Perpindahan)
d. Diusulkan oleh pimpinan unit organisasi yang bersangkutan

b. Diklat Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli dengan ketentuan :
a. Memiliki ijazah serendah – rendahnya S1 atau DIV
b. Memiliki sertifikat lulus diklat sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Terampil
c. Memiliki pangkat serendah – rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a
(bagi non auditor)
d. Diusulkan oleh pimpinan unit organisasi yang bersangkutan
e. Bagi yang menduduki jabatan Auditor :
1. Memiliki pangkat serendah – rendahnya Pengatur (golongan II/c)
2. Auditor Terampil yang sekurang – kurangnya telah mengumpulkan 90 angka
kredit

c. Diklat Penjenjangan Auditor Muda, dengan ketentuan :
1. Memiliki sertifikat lulus diklat sertifikasi JFA Pembentukan / Alih Jabatan
Auditor Terampil ke Auditor Ahli (Auditor Pertama)
2. Memiliki pangkat serendah – rendahnya Penata, Golongan ruang III/c (bagi
non auditor)
3. Diusulkan oleh Pimpinan unit organisasi yang bersangkutan
4. Bagi yang menduduki jabatan Auditor :
a. Memiliki serendah – rendahnya sebagai Penata Muda TK I golongan ruang
III/b

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 20

b. Auditor Penyelia/Auditor Pertama yang sekurang – kurangnya telah
mengumpulkan 175 angka kredit.

D. DIKLAT TEKNIS
Diklat teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk memberikan

pengetahuan atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait
dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sehingga mampu melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya secara professional. Diklat teknis dilaksanakan
untuk memenuhi kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
PNS sebagai bagian integral dari sistem pembinaan karir dan prestasi kerja
bagi PNS.

Jenis Diklat Teknis terdiri dari :

a. Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen yaitu diklat yang
memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum dalam rangka
pencapaian kompetensi PNS yang bersangkutan sehingga mampu
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara professional.

b. Diklat Teknis Substantif yaitu diklat yang memberikan pengetahuan dan
keterampilan yang bersifat substantif dalam rangka pencapaian kompetensi
PNS yang bersangkutan sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara professional.

E. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
1. Melakukan analisa rencana kebutuhan diklat penjenjangan JFA dan
peningkatan Kapabilitas APIP dengan menganalisa Peta Kompetensi ASN
2. Mengumpulkan data dan berkas persyaratan pendaftaran diklat yaitu :
a. Untuk Diklat Fungsional Auditor, berkas yang harus disiapkan :
1) Surat usulan yang ditandatangani inspektur
2) Ijazah terakhir
3) SK pangkat terakhir

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 21

4) SK Jabatan terakhir

5) Sertifikat Auditor (bagi yang mengikuti diklay penjenjangan Auditor

Ahli dan Auditor Muda)

6) Perolehan Angka Kredit

b. Untuk Diklat Teknis Substantif, berkas yang harus disiapkan berupa

surat usulan yang telah ditandatangani inspektur.

3. Mengajukan surat usulan untuk mengikuti diklat fungsional auditor dan

diklat teknis substantive yang ditandatangani oleh Inspektur di Lingkungan

Inspektora Utama BRIN yang berisi : Nama Diklat, Tanggal Diklat, Lokasi

Diklat, Nama Peserta, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Satuan Kerja

4. Setelah surat usulan disetujui selanjutnya menginput data calon peserta

diklat dan mengupload berkas persyaratan melalui registrasi online di situs

pusdiklatwas.bpkp.go.id

Pendaftaran diklat bukan dilaksanakan secara mandiri oleh masing – masing calon

peserta diklat, namun dilaksanakan unit Kepegawaian yang nantinya akan

mendaftarkan dan mengupload dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti

diklat melalui website Pusdiklatwas BPKP.

F. Mekanisme pendaftaran Diklat melalui website Pusdiklatwas BPKP yang

dilaksanakan oleh unit Kepegawaian :

No Uraian
A Membuat Akun
1. Calon peserta tidak dapat langsung mendaftar pada Aplikasi Registrasi Online
2. Pendaftaran Peserta Diklat harus MELALUI melalui Admin pada tiap-tiap Unit Kerja
3. Untuk dapat menjadi Admin, Pengelola Kepegawaian tiap-tiap Unit Kerja harus membuat AKUN pada Aplikasi

Registrasi Online

B Aktivasi Akun
1. Untuk dapat diaktivasi, User yang telah membuat Akun, harus MENG-UPLOAD surat Permintaan Aktivasi

sesuai format yang tersedia, yang ditandatangani oleh Pejabat minimal setingkat Eselon II (Inspektur, Direktur
atau yang setingkat )
2. Tunggu proses aktivasi oleh Admin Pusdiklatwas BPKP
3. Setelah User aktif, Anda baru dapat menginput peserta Diklat dari Lingkungan Unit Kerja Anda ...

C Menginput Calon Peserta
1. Sebelum menginput peserta, Unit Kerja harus membuat Surat Usulan yang berisi Daftar Nama Calon Peserta

dari lingkungan unit kerja Anda dan telah ditandatangani oleh Pejabat minimal setingkat Eselon II.
2. Pilih Diklat yang akan didaftarkan
3. UPLOAD SURAT USULAN ...

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 22

4. Isikan data Peserta peserta diklat sesuai kebutuhan
5. Simpan
D MENUNGGU PROSES VERIFIKASI
1. Setiap usulan Calon Peserta akan diverifikasi oleh Admin BPKP untuk menentukan apakah calon peserta

tersebut memenuhi persyaratan atau tidak
2. Status Peserta Diklat dapat dipantau melalui Aplikasi
E PEMBAYARAN BIAYA PNBP
1. Peserta yang telah ditetapkan sebagai peserta diklat, wajib melakukan pembayaran biaya diklat melalui

Transfer ke Rekening PNBP Pusdiklatwas BPKP
2. Setelah melakukan pembayaran, calon peserta dapat mengikuti diklat yang akan diselenggarakan sesuai

dengan Surat Pemberitahuan yang dikirim ke alamat unit kerja peserta.
F UPLOAD FILE BUKTI TRANSFER

Silahkan Upload File Bukti Transfer pada menu Registrasi.

Diklat Teknis Substantif :

Beberapa contoh Diklat Teknis Substantif :

1. Diklat Barang Milik Negara (BMN)
Overview :
BMN merupakan aset negara terbesar yang digunakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik. Audit BMN dilakukan untuk meyakinkan bahwa
pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, aset telah
digunakan secara efisien dan efektif, pengamanan aset telah dilakukan dengan
tepat, dan peluang memperoleh pendapatan negara melalui pemanfaatan aset telah
dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan stakeholder.

Tujuan Diklat BMN :
Diklat ini dirancang untuk membekali peserta pelatihan agar mampu melaksanakan
audit BMN dan dapat memberikan saran langkah-langkah perbaikan atas
pengelolaan BMN.

Sasaran Diklat
Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan dapat :
1. memahami tahapan audit BMN;

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 23

2. mengaudit perencanaan BMN;
3. melakukan audit atas penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan

pengamanan BMN;
4. melakukan audit atas penghapusan dan pemindahtanganan BMN;
5. menilai kewajaran dan keandalan penatausahaan dan akuntansi BMN.

Materi Diklat BMN :
Materi yang dibahas dalam diklat ini meliputi :
1. Gambaran Umum Audit BMN
2. Audit Perencanaan BMN
3. Audit atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemelihara an, dan Pengamanan

BMN
4. Audit atas Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN
5. Penilaian Kewajaran dan Keandalan Penatausahaan dan Akuntansi BMN

Waktu Diklat Diklat :
Diklat dilaksanakan selama lima hari atau 50 jam pelatihan yang terdiri atas
teori dan latihan kasus.

Peserta Diklat :
Diklat ini ditujukan bagi pegawai di lingkungan APIP, yaitu :
- auditor,
- pejabat struktural.
Peserta dipersyaratkan telah memahami auditing.

2. Diklat Manajemen Resiko
Overview :
Sebagai perwujudan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pasal 11, Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran dalam meningkatkan
efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 24

pemerintah. APIP diharapkan dapat mengoptimalkan peran assurance dan
consulting terkait manajemen risiko dalam bentuk audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya (asistensi, sosialisasi, serta
konsultansi). Dengan mengimplementasikan Audit Internal Berbasis Risiko
(AIBR) diharapkan aparat pengawasan internal pemerintah dapat berperan
sebagai katalis dalam mendorong penerapan manajemen risiko di instansi
pemerintah untuk menghasilkan good governance.

Tujuan Diklat :
Diklat ini dirancang untuk membekali peserta pelatihan dengan pemahaman
tentang konsep audit berbasis risiko dan menerapkan audit berbasis risiko dalam
perencanaan maupun pelaksanaan penugasan audit.

Sasaran Diklat :
Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan dapat :
a. memahami manajemen risiko dan konsep audit berbasis risiko;
b. melaksanakan penilaian kematangan risiko organisasi;
c. melaksanakan perencanaan audit tahunan;
d. melaksanakan penugasan audit individu;
e. melaksanakan audit individu.

Materi Diklat :
Materi yang dibahas dalam diklat ini meliputi :
1. Manajemen Risiko
2. Konsep Audit Berbasis Risiko
3. Perencanaan Audit Tahunan dengan Pendekatan Risiko
4. Pelaksanaan Audit Individu

Waktu Diklat :
Diklat dilaksanakan selama 5 (lima) hari atau 50 jam pelatihan yang terdiri atas
teori dan latihan kasus.

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 25

Peserta Diklat :
Diklat ini ditujukan bagi pegawai di lingkungan pengawasan, yaitu:
- auditor,
- pejabat struktural.
- SPI BUMN

3. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
Overview :
Proses pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan yang memiliki
tingkat kerawanan cukup tinggi sehingga memungkinkan terjadinya
ketidakefisienan dan ketidakefektifan, serta berpotensi adanya
penyelewengan/kecurangan. Audit atas pengadaan barang dan jasa bertujuan
untuk meyakinkan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan secara efektif,
terbuka, bersaing, transparan/adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Tujuan Diklat :
Diklat ini dirancang dengan tujuan untuk membentuk auditor yang mampu
melaksanakan audit atas pengadaaan barang dan jasa secara efisien dan efektif.

Sasaran Diklat :
Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan dapat :
1. memahami proses dan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan

jasa
2. memahami proses audit PBJ;
3. melaksanakan audit perencanaan umum PBJ;
4. melaksanakan audit pengadaan barang;
5. melaksanakan audit pengadaan pekerjaan konstruksi;
6. melaksanakan pengadaan jasa konsultansi;
7. melaksanakan pengadaan jasa lainnya;

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 26

8. melaksanakan audit PBJ swakelola;
9. menyusun laporan hasil audit PBJ.

Materi Diklat :
Materi yang dibahas dalam diklat ini meliputi :
1. Gambaran Umum Pengadaan Barang dan Jasa
2. Gambaran Umum Audit PBJ
3. Audit Perencanaan Umum PBJ
4. Audit Pengadaan Barang
5. Audit Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
6. Audit Pengadaan Jasa Konsultansi
7. Audit Pengadaan Jasa Lainnya
8. Audit PBJ Swakelola
9. Pelaporan Hasil Audit PBJ

Waktu Diklat :
Diklat dilaksanakan selama 5 (lima) hari atau 50 jam pelatihan yang terdiri atas
teori dan latihan kasus.

Peserta Diklat :
Diklat ini ditujukan bagi pegawai di lingkungan pengawasan, yaitu :
- auditor,
- pejabat struktural.
Peserta dipersyaratkan telah memahami auditing.

4. Diklat Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Integratif

Overview :
Dalam manajemen pemerintahan modern, sistem pengendalian intern
merupakan suatu hal yang mutlak harus dibangun dan dilaksanakan oleh setiap

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 27

unit organisasi maupun kegiatan pemerintah. Hal ini diperlukan agar
penyelenggaraan pemerintahan dapat memenuhi prinsip-prinsip good
governance dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata, dan pidana.
Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Diklat :
Diklat ini dirancang untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan
kepada para peserta diklat dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern
pemerintah yang integratif di lingkungan kerjanya.

Sasaran Diklat :
Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan dapat :
1. memahami pengertian dan siklus penyelenggaraan SPIP yang integratif;
2. memahami konsep 5 subunsur SPIP;
3. melaksanakan control environment evaluation (CEE);
4. mengidentifikasi dan menganalisis risiko;
5. mengevaluasi dan merumuskan existing control;
6. merumusan informasi dan komunikasi
7. menyempurnakan kebijakan dan SOP
8. memonitor penyelenggaraan SPIP

Materi Diklat :
Materi yang dibahas dalam diklat ini meliputi :
1. Overview Penyelenggaraan SPIP
2. Konsep 5 Subunsur SPIP

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 28

3. Control Environment Evaluation
4. Analisis Tujuan dan Penilaian Risiko
5. Evaluasi dan Perumusan Existing Control
6. Perumusan Informasi dan Komunikasi
7. Penyempurnaan Kebijakan & SOP
8. Monitoring Penyelenggaraan SPIP

Waktu Diklat :
Diklat dilaksanakan selama 5 (lima) hari atau 50 jam pelatihan yang terdiri atas
teori dan simulasi/latihan kasus.

Peserta Diklat :
Diklat ini ditujukan bagi seluruh manajemen dan pegawai di lingkungan
kementerian/lembaga dan pemda yang telah memperoleh sosialisasi SPIP.

5. Komponen Biaya Diklat Fungsional Auditor dan Teknis Substansi BPKP :

BIAYA DIKLAT TAHUN 2021

No Uraian Satuan Biaya *)
(Rp)
A Biaya Diklat Fungsional Auditor
1. Pembentukan Auditor Terampil per Orang 5.750.000,-
2. Pembentukan Auditor Ahli per Orang 6.730.000,-
3. Alih Jabatan per Orang 6.730.000,-
4. Penjenjangan Auditor Muda per Orang 5.560.000,-
5. Penjenjangan Auditor Madya per Orang 5.000.000,-
6. Penjenjangan Auditor Utama per Orang 4.990.000,-

Catatan:
Biaya Diklat TIDAK termasuk biaya
AKOMODASI

B Biaya Diklat Teknis Substansi per Orang 2.430.000,-
1. Diklat 4 hari per Orang 2.680.000,-
2. Diklat 5 hari per Orang 2.900.000,-
3. Diklat 6 hari per Orang 3.230.000,-
4. Diklat 7 hari per Orang 4.250.000,-
5. Diklat 10 hari

Catatan:

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 29

Biaya Diklat TIDAK termasuk biaya per Orang 75.000,-
AKOMODASI per Hari

C Biaya Akomodasi
1. Biaya Penginapan di Mess Ciawi /

Perwakilan

Catatan :
Jika diklat diselenggarakan di tempat
lain, maka biaya akomodasi sesuai
tarif hotel/penginapan yang berlaku.

6. Alur Proses Penyelenggaraan Diklat
Proses Penyelenggaraan Diklat di Lingkungan Inspektorat Utama adalah
sebagai berikut :

1) Adanya penawaran atau permintaan pengiriman peserta diklat
2) Plt Inspektorat Utama menerima penawaran atau permintaan pengiriman

peserta diklat dan mendisposisikan ke bagian kepegawaian untuk
diinformasikan ke unit atau bagian terkait
3) Kepala Bagian Kepegawaian membuat konsep surat penawaran diklat ke unit
atau bagian terkait yang akan ditandatangani oleh Plt Inspektur Utama
4) Plt Inspektur Utama menerima draft surat permohonan peserta diklat dan
menandatangani
5) Kepala bagian Kepegawaian mendistribusikan ke bagian atau unit terkait
6) Tiap – tiap unit atau bagian terkait mengirimkan daftar nama calon peserta
diklat ke bagian kepegawaian
7) Bagian kepegawaian menyeleksi calon peserta diklat
8) Kepala Bagian Kepegawaian menyiapkan surat usulan calon peserta diklat
9) Plt Inspektorat Utama menandatangani surat calon peserta diklat
10) Pengelola Kepegawaian melakukan pendaftaran secara online pada aplikasi
Pusdiklatwas BPKP dan mengupload dokumen persyaratan
11) Menunggu verifikasi penetapan peserta diklat oleh BPKP

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 30

12) Pusdiklatwas BPKP melakukan pemanggilan kepada peserta diklat
13) Peserta diklat menginformasikan pemanggilan ke bagian kepegawaian
14) Bagian Kepegawaian membuat surat tugas pelaksanaan diklat bagi peserta
15) Setelah selesai mengikuti Diklat, Pegawai membuat laporan ke pimpinan.
16) Setiap akhir tahun bagian kepegawaian membuat Laporan Realisasi

Keikutsertaan Diklat pegawai.
17) Laporan Realisasi Diklat digunakan untuk memperbaharui Profil Pegawai

dan Peta Kompetensi Pegawai.

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 31

BAB III
PERENCANAAN DIKLAT

A. UMUM

1. Perencanaan Diklat bagi pegawai ditetapkan setiap tahun bersamaan dengan
penyusunan Rencana Kegiatan/PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)
dan Anggaran.

2. Diklat bagi Auditor meliputi :
a. Diklat Fungsional dalam rangka memperoleh sertifikasi jabatan fungsional
Auditor, misalnya Diklat Pembentukan dan Diklat Penjenjangan baik bagi
Auditor
b. Diklat Teknis bagi Auditor yang dilaksanakan dalam rangka mencapai
persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
pengawasan intern pemerintah. Diklat Teknis terdiri dari Diklat teknis
pengawasan dan Diklat teknis penunjang pengawasan. Diklat teknis Auditor,
misalnya Diklat Audit Investigasi, Diklat Audit PBJ, Diklat Evaluasi LAKIP,
Diklat Reviu Laporan keuangan, Diklat penyusunan Laporan, dll

3. Diklat bagi jabatan selain jabatan fungsional pengawas di lingkungan APIP
dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi dalam rangka melaksanakan
tugas sehari-hari untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Aparat
Pengawas Intern Pemerintah, misalnya Diklat Sekretaris, Diklat PBJ, Diklat
Arsiparis, Diklat Pengelolaan BMN/BMD dll

4. Kebutuhan diklat pegawai dalam suatu tahun disesuaikan dengan kebutuhan
kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas/PKPT APIP dalam tahun tersebut.

5. Rencana waktu Diklat Teknis dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan
pengawasan.

6. Bagian yang menangani kepegawaian menyusun rencana diklat untuk disetujui
pimpinan.

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 32

B. PROSEDUR PERENCANAAN DIKLAT

1. Pada saat penyusunan Rencana Kegiatan / Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) dan Anggaran, Sub Bagian Kepegawaian menyusun
rencana diklat bagi pegawai untuk melaksanakan PKPT satu tahun
berikutnya.

2. Rencana Diklat fungsional didasarkan pada :
a) Pegawai Fungsional yang telah memperoleh peningkatan ijasah dan

memenuhi persyaratan angka kredit perlu mengikuti Diklat Alih Jabatan.
b) Pegawai Fungsional yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat

Penjenjangan
3. Rencana Diklat Teknis auditor didasarkan pada kebutuhan kompetensi untuk

melaksanakan PKPT dan Peta Kompetensi Auditor. Dalam menyusun
rencana Diklat Teknis Auditor berkoordinasi dengan pejabat eselon II di
bidang pengawasan
4. Rencana Diklat Jabatan lain didasarkan pada kebutuhan kompetensi untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan peta kompetensi pegawai di APIP.
5. Waktu pelaksanaan diklat teknis auditor dilakukan sebelum penugasan yang
memerlukan kompetensi teknis tersebut dilakukan.
6. Rencana Diklat meliputi jenis dan jumlah diklat, penyelenggara diklat, waktu
diklat, anggaran dan SDM yang akan ikut diklat.
7. Rencana Diklat selanjutnya diajukan kepada pimpinan untuk disetujui.

C. PERSYARATAN PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL AUDITOR

1. Bagi Auditor yang sedang menduduki jabatan

Persyaratan

Jabatan yang Persyaratan Golongan

No Jenis Diklat sedang Sertifikat Ruang dan

diduduki yang Dimiliki angka kredit

minimal

Diklat Alih Auditor Auditor Golongan

1 Jabatan Pelaksana Pelaksana ruang III / c

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 33

Auditor Auditor Auditor dan Angka

Terampil ke Pelaksana Pelaksana Kredit 90

Auditor Ahli Lanjutan Lanjutan

Auditor Auditor

Penyelia Penyelia

Diklat Auditor Auditor Golongan
Penyelia Pertama ruang III / b
2 Penjenjangan Auditor dan Angka
Auditor Muda Pertama Kredit 175

Diklat Golongan

Penjenjangan Auditor Muda ruang III / d
Auditor Muda
3 dan Angka

Auditor Madya Kredit 350

Diklat Golongan

ruang IV / c
Penjenjangan Auditor Madya Auditor Madya
4 dan Angka

Auditor Utama Kredit 775

2. Bagi Auditor yang diangkat dari jabatan struktural eselon I dan eselon II atau

mantan eselon I dan eselon II yang belum dua tahun meninggalkan APIP

berdasarkan PerMENPAN Nomor 51 Tahun 2012

Jabatan pada Persyaratan Persyaratan

No Jenis Diklat saat diangkat yang dimiliki kelulusan

ke dalam JFA ujian

1 Diklat Pernah Wajib

Penjenjangan Auditor Madya menduduki mengikuti

Auditor Muda struktural diklat, tanpa

eselon II ujian

2 Diklat penjenjangan Auditor Madya Pernah Wajib lulus

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 34

Auditor Madya menduduki dalam waktu 2
tahun setelah
struktural diangkat
Wajib
eselon II mengikuti
diklat, tanpa
Pernah ujian
Wajib lulus
menduduki dalam waktu 2
Auditor Utama tahun setelah
diangkat
struktural

eselon I

Pernah

Diklat penjenjangan menduduki
3 Auditor Utama
Auditor Utama struktural

eselon I

3. Bagi Auditor yang sedang dibebaskan karena ditugaskan secara penuh di luar

jabatan Auditor atau menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

Persyaratan

Persyaratan Pangkat /

No Jenis Diklat Sertifikat yang Golongan

Dimiliki Minimal atau

Jabatan minimal

Auditor Pelaksana

Diklat Alih Jabatan atau Auditor Penata Muda,

1 Auditor Terampil Pelaksana golongan ruang

ke Auditor Ahli Lanjutan atau III/a

Auditor Penyelia

Diklat
Penata, golongan

2 Penjenjangan Auditor Pertama
ruang III / c

Auditor Muda

Diklat Auditor Muda Penata Tingkat I,
3 Penjenjangan golongan ruang
III/d (lebih dari 4
Auditor Madya
tahun)

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 35

Diklat Auditor Madya Pembina Utama
4 Penjenjangan Muda, golongan
ruang IV / c, atau
Auditor Utama
Eselon III
golongan ruang
IV/b (lebih dari 4

tahun)

4. Bagi PNS pada unit APIP yang belum diangkat kedalam JFA :

No Jenis Diklat Persyaratan Persyaratan
Sertifikat yang Pangkat /
Golongan
Dimiliki Minimal

Diklat Penata, golongan

1 Penjenjangan Auditor Pertama ruang III/c

Auditor Muda

Diklat Auditor Muda Penata Tingkat I,
golongan ruang
2 Penjenjangan III/d (lebih dari 4
Auditor Madya
tahun)

PENYETARAAN SERTIFIKAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DENGAN

SERTIFIKAT FUNGSIONAL AUDITOR

No Jenis Diklat Sertifikat Penyetaraan
Fungsional Sertifikat
Pemeriksa
Fungsional
Auditor

Diklat Pemeriksa Anggota Tim -
1 Yunior

Anggota Tim Yunior

2 Diklat Pemeriksa Anggota Tim Auditor Pertama

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 36

Anggota Tim Senior Senior

Diklat Pemeriksa Ketua
3 Ketua Tim Yunior Auditor Pertama

Tim Yunior

Diklat Pemeriksa Ketua Auditor Muda
4 Ketua Tim Senior

Tim Senior

Diklat Pemeriksa
5 Pengendali Teknis Auditor Madya

Pengendali Teknis

Diklat Pemeriksa
6 Pengendali Mutu Auditor Utama

Pengendali Mutu

TABEL SERTIFIKAT LULUS YANG HARUS DIMILIKI GUNA KENAIKAN
PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI PADA JENJANG
JABATAN YANG SAMA

Kenaikan pangkat dan golongan Sertifikat Lulus
yang Harus
Jenjang ruang dalam jenjang jabatan yang Dimiliki
No
sama
Jabatan
Dari Ke
A Auditor
Terampil Pengatur (II/c) Pengatur Sertifikat Auditor
Penata Muda (III/a)
1 Auditor Tingkat I (II/d) Pelaksana
Pelaksana Penata (III/c)
Penata Muda Sertifikat Auditor
2 Auditor
Pelaksana Tingkat I (III/b) Pelaksana
Lanjutan
Lanjutan
3 Auditor
Penyelia Penata Sertifikat Auditor

B Auditor Tingkat I (III/d) Penyelia
Ahli

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 37

1 Penata Muda Sertifikat Auditor

Auditor Penata Muda (III/a) Tingkat I (III/b) Pertama
Pertama (Pembentukan

Auditor Ahli)

2 Penata Sertifikat Auditor
Auditor
Muda Penata (III/c) Tingkat I (III/d) Muda (Ketua

Tim)

3 Pembina Sertifikat Auditor

Pembina (IV/a) Tingkat I Madya
(IV/b) (Pengendali

Auditor Teknis)

Madya Pembina Sertifikat Auditor

Pembina Tingkat I (IV/b) Utama Muda Madya

(IV/c) (Pengendali

Teknis)

4 Pembina Sertifikat Auditor

Auditor Pembina Utama Madya Utama (IV/a) Utama

Utama (IV/d) (Pengendali

Mutu)

TABEL SERTIFIKAT LULUS YANG HARUS DIMILIKI GUNA KENAIKAN
PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI PADA JENJANG JABATAN
SETINGKAT LEBIH TINGGI

Kenaikan pangkat dan golongan ruang dalam jenjang

jabatan yang sama Sertifikat Lulus

Dari Ke
No yang Harus
Pangkat
Pangkat dan Dimiliki
Jabatan Jabatan dan
Golongan
Golongan

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 38

Auditor
A

Terampil

Auditor Pengatur Tingkat Auditor Penata Sertifikat Auditor

1 Pelaksana I (II/d) Pelaksana Muda (III/a) Pelaksana

Lanjutan Lanjutan

Auditor Penata Muda Auditor Penata (III/c) Sertifikat Auditor
2 Pelaksana Tingkat I (III/b)
Penyelia Penyelia
Lanjutan

Auditor
B

Ahli

Auditor Penata Muda Auditor Sertifikat Auditor
1 Tingkat I (III/b) Muda Penata (III/c) Muda (Ketua

Pertama Tim)

Sertifikat Auditor

2 Auditor Penata Tingkat I Auditor Pembina Madya
(IV/a) (Pengendali
Muda (III/d) Madya

Teknis)

Pembina Sertifikat Auditor

Auditor Pembina Utama Auditor Utama
3 Utama
Madya Muda (IV/c) Utama (Pengendali
Madya (IV/d)
Mutu)

Diklat dikategorikan pada dimensi Kompetensi dengan kriteria sebagai berikut :

1. Diklat Struktural untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sesuai dengan tingkat eselon
yang dimiliki. Jika Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pejabat Eselon I, maka
seharusnya mengikuti Diklatpim TK I dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pejabat
Eselon II, maka seharusnya mengikuti Diklatpim TK II.

2. Diklat Fungsional untuk pejabat fungsional, adalah diklat yang menjadi kewajiban
maupun syarat menduduki jabatan fungsional tersebut. Seorang auditor yang telah

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 39

diangkat menjadi fungsional auditor maka sudah harus mengikuti diklat
pembentukan auditor.
3. Diklat Teknis 20 Jam Pelajaran (JP), adalah diklat yang diikuti JPT, Administrator,
Pengawas, dan pelaksana selama 20 JP yang mendukung Tupoksi ASN. Sebagai
contoh, seorang bendahara mengikuti diklat perbendaharaaan negara,

1. Diklat Analis Kebijakan
Persyaratan :
a. Tersedia Formasi JFAK Ahli Pertama dan Muda
b. Berijazah paling rendah sarjana (S1) / Diploma IV
c. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan ruang III/a
d. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
e. Berusia maksimal 50 tahun

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :
1. Pada awal tahun Pusbangkom TSK ASN akan menginformasikan /

mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kementerian tentang kalender
pelatihan dalam jangka waktu 1 tahun
2. Pusbangkom TSK ASN mengirimkan surat pemanggilan peserta untuk
mengikuti pelatihan
3. Peserta mengikuti pelatihan
4. Pusbangkom TSK ASN melakukan monitoring sebagai upaya memastikan
pembelajaran sudah sesuai standar
5. Pusbangkom TSK ASN melakukan evaluasi hasil belajar peserta,
menetapkan kelulusan, dan predikat kelulusan
6. Pusbangkom TSK ASN menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan / Sertifikat
/ Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan
7. Penyerahan Surat Tanda Tamat Pelatihan / Sertifikat / Surat Keterangan
Telah Mengikuti Pelatihan
8. Pusbangkom TSK ASN mengirimkan surat pengembalian peserta.

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 40

Waktu Pelatihan :

17 hari kerja

Durasi Diklat dan Angka Kredit :

Durasi Diklat dan Angka Kredit Diklat fungsional / teknis di bidang
kebijakan yaitu sebagai berikut :

Durasi Diklat Satuan Angka Pelaksana
(jam) Hasil Kredit
STTPP Semua jenjang
Lebih dari 960 jam STTPP 15 Semua jenjang
641 – 960 jam STTPP 9 Semua jenjang
481 – 640 jam STTPP 6 Semua jenjang
161 – 480 jam STTPP 3 Semua jenjang
81 – 160 jam STTPP 2 Semua jenjang
31 – 80 jam STTPP 1 Semua jenjang
10 – 30 jam 1

Biaya Pelatihan :

i. Biaya pelatihan dengan sumber Rupiah Murni (RM), dibebankan
pada DIPA LAN Jakarta. Biaya transportasi dan akomodasi peserta
pelatihan dibebankan pada instansi pengirim.

ii. Biaya pelatihan dengan sumber pembiayaan PNBP berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 tentang jenis dan
tariff atas jenis PNBP yang berlaku pada LAN.

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 41

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan suatu proses pembinaan

pegawai dalam usaha membina kecakapan, keterampilan, dan kemampuan
secara lebih terarah dalam rangka pelaksanaan tugas dan untuk mencapai
tujuan organisasi.

Kebijakan pemerintah pusat tentang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Aparatur seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun
2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
didasarkan pada pemikiran sebagai berikut :

2. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan bagian integral dari
sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

3. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) mempunyai keterkaitan dengan
pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil.

4. Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) meliputi proses identifikasi
kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan, serta evaluasi dan
pengembangan.

5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) diarahkan untuk mempersiapkan
Pegawai Negeri Sipil agar memenuhi persyaratan jabatan yang
ditentukan dan kebutuhan organisasi termasuk pengadaan kader
pimpinan dan staf.

E-Pedoman Standar Pelaksanaan dan Pengiriman Peserta Diklat 42

Flowchart SOP

Pelaksana

Plt Inspektur Kepala bagian Unit atau Bagian Peserta Dik

No Kegiatan Sekretaris Utama Kepegawaian Bagian terkait Kepegawaian

Inspektorat Utama

1 Adanya Penawaran atau permintaan
pengiriman peserta diklat

Menerima dan memberikan disposisi
2 kepada kabag kepegawaian untuk

diinformasikan ke unit / bagian
terkait

Membuat konsep surat penawaran c
3 diklat ke unit / bagian terkait yang

akan ditanda tangani oleh Plt

4 Menerima draft surat permohonan
peserta diklat dan menandatangani

5 Mendistribusikan surat ke bagian /
unit terkait

Tiap unit / bagian terkait
6 mengirimkan calon peserta diklat ke

bagian kepegawaian

7 Menyeleksi calon peserta diklat

8 Menyiapkan surat usulan calon
peserta diklat

9 Menandatangani surat calon peserta
diklat

P Diklat Mutu Baku
klat Waktu

Kelengkapan Output

Surat Penawaran dan Permintaan Diklat 1 hari Disposisi Plt Ittama

Disposisi Plt Ittama 1 hari Disposisi Kabag Kepegawaian

Disposisi Kabag Kepegawaian 1 hari Konsep Surat Penawaran Diklat
ke unit / bagian terkait yang
telah ditanda tangani oleh Plt
Ittama

Konsep Surat Penawaran Diklat ke unit / draft surat permohonan peserta
bagian terkait yang telah ditanda tangani oleh diklat yang sudah ditandatangani
Plt Ittama
1 hari

draft surat permohonan peserta diklat yang surat yang sudah didistribusikan
sudah ditandatangani ke unit atau bagian terkait

1 hari

surat yang sudah didistribusikan ke unit atau Daftar usulan calon peserta
bagian terkait diklat dari tiap unit / bagian
terkait
1 hari

Daftar usulan calon peserta diklat dari tiap unit Daftar calon peserta diklat
/ bagian terkait terpilih

1 hari

Daftar calon peserta diklat terpilih surat usulan calon peserta diklat
surat usulan calon peserta diklat
1 hari

surat usulan calon peserta diklat
yang sudah ditandatangani

1 hari

Melakukan pendaftaran secara online
10 pada aplikasi Pusdiklatwas BPKP dan

mengupload dokumen persyaratan
11 Menunggu verifikasi penetapan

peserta diklat

12 Pemanggilan peserta diklat

13 Menginformasikan pemanggilan ke
bagian kepegawaian

14 Membuat surat tugas pelaksanaan
diklat bagi peserta diklat

15 Melaksanakan Diklat

surat usulan calon peserta diklat yang sudah pendaftaran online melalui Pusdiklatwas
ditandatangani BPKP dan upload dokumen persyaratan
diklat
1 hari

pendaftaran online melalui Pusdiklatwas BPKP dan upload 1 hari Hasil verifikasi penetapan peserta diklat
dokumen persyaratan diklat oleh BPKP

Hasil verifikasi penetapan peserta diklat oleh BPKP 1 hari Surat pemanggilan peserta diklat

Surat pemanggilan peserta diklat 1 hari laporan surat pemanggilan peserta diklat
dari BPKP oleh peserta diklat

laporan surat pemanggilan peserta diklat dari BPKP oleh 1 hari surat tugas pelaksanaan diklat bagi
peserta diklat peserta diklat

surat tugas pelaksanaan diklat bagi peserta diklat 1 hari Pelaksanaan Diklat

Keterangan