JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT mbangunan IPAL ala individu, komunal, n terpusat di bupaten Lingga dan bupaten Kep. ambas Pembangunan IPAL skala individu, komunal, dan terpusat di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Bintan Pembangunan, rehabilitasi, dan OP infrastruktur pengendali sedimen dan limbah nyusunan dan netapan kelas air dan ku mutu air pada mber air Penyusunan dan penetapan kelas air dan baku mutu air pada sumber air Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air mantauan, ningkatan, dan review alitas air di sumber r Pemantauan, peningkatan, dan review kualitas air di sumber air Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air nyusunan, penetapan, sialiasi, monitoring n evaluasi peraturan erah mengenai ngendalian mbuangan air limbah air atau sumber air eharusan mbangunan IPAL) Penyusunan, penetapan, sosialiasi, monitoring dan evaluasi peraturan daerah mengenai pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air (keharusan pembangunan IPAL) Pengaturan tentang pengendalian sedimen dan limbah BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah 278
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN b Peningkatan pencemaran dan kerusakan pantai Terwujudnya pengelolaan kawasan pantai secara terpadu Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai PelrehpenPembentukan, pengoperasian, monitoring, dan evaluasi komunitas peduli pantai PempenmokomPencemaran Sumber Air dan Pantai
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT laksanaan OP dan habilitasi infrastruktur ngaman pantai Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai Pemanfaatan, penjagaan, pelestarian, dan pemeliharaan kawasan pantai Kabupaten Kep. Anambas mbentukan, ngoperasian, onitoring, dan evaluasi munitas peduli pantai Pembentukan, pengoperasian, monitoring, dan evaluasi komunitas peduli pantai Pengaturan kawasan pantai 279
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) 1 Penatagunaan Melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pengelolaan SDA MelsinkdandendaepelaSDAMenyusun rencana, implementasi, dan review alokasi air terpadu di sumbersumber air di WS Kepulauan Riau MenimpaloksumKepSinkronisasi, implementasi, monitoring-evaluasi, dan review rencana tata air dengan RTRW SinimpevarenRTRNo SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air a Ketahanan Air, Pangan, dan Energi Belum adanya pengelolaan sumber daya air yang terpadu Terwujudnya keselarasan program pengelolaan sumber daya air secara terpadu
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) lakukan koordinasi, kronisasi, monitoring n evaluasi kebijakan ngan pemerintah erah terkait aksanaan pengelolaan A Melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pengelolaan SDA nyusun rencana, plementasi, dan review kasi air terpadu di mber-sumber air di WS pulauan Riau Menyusun rencana, implementasi, dan review alokasi air terpadu di sumber-sumber air di WS Kepulauan Riau kronisasi, plementasi, monitoringluasi, dan review cana tata air dengan RW Sinkronisasi, implementasi, monitoring-evaluasi, dan review rencana tata air dengan RTRW STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT Penerapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, Satker PSPAM, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas 280
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 2 Penyediaan a Pembangunan Tampungan Air Baku. PemTamKota Batam: 1.258 liter/detik KlitKota Tanjungpinang dan KKab. Bintan: 122 liter/detik KlitKab. Karimun: 102 liter/detik KlitKab. Lingga: 34 liter/detik KlitKab. Kep. Anambas: 17 lt/dt KltPembangunan sistem penyediaan air minum PempenPembangunan daerah irigasi PemirigaKab. Lingga: 374,4 ha KKab. Kep. Anambas: 38 ha KhKab. Natuna: 1.041 ha KKetahanan Air, Pangan, dan Energi Kurangnya sumber air baku untuk kebutuhan rumah tangga, perkotaan, industri, industri khusus dan pariwisata Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan rumah tangga, perkotaan, industri, industri khusus dan pariwisata Kurang optimalnya pemanfaatan potensi daerah irigasi Terwujudnya pemanfaatan potensi daerah irigasi yang optimal
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT mbangunan mpungan Air Baku. Pembangunan Tampungan Air Baku. Kota Batam: 1.820 ter/detik Kota Batam: 4.375 liter/detik Kota Tanjungpinang dan Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan: 160 ter/detik Kab. Bintan: 263 liter/detik Kab. Karimun: 124 ter/detik Kab. Karimun: 164 liter/detik Kab. Lingga: 51 ter/detik Kab. Lingga: 100 liter/detik Kab. Kep. Anambas: 21 t/dt Kab. Kep. Anambas: 32 lt/dt Kab. Natuna: 6 liter/detik mbangunan sistem nyediaan air minum Pembangunan sistem penyediaan air minum mbangunan daerah asi Pembangunan daerah irigasi Kab. Lingga: 873,6 ha Kab. Lingga: 1.248 ha Kab. Kep. Anambas: 90 a Kab. Kep. Anambas: 128 ha Kab. Natuna: 1.146 ha Kab. Natuna: 1.294 ha BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, Satker PSPAM, Badan Pertanahan Nasional, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kep. Anambas. Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi infrastruktur penyediaan air baku Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi infrastruktur irigasi BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kep. Anambas. 281
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN a Kurangnya sumber energi Tersedianya sumber energi alternatif Penyediaan sumber energi alternatif: PenalteKota Batam KKota Tanjungpinang KKab. Bintan KKab. Karimun KKab. Lingga KKab. Kep. Anambas KKab. Natuna Kb Pulau-Pulau Terluar Kurangnya sumber air baku Terbangunnya infrastruktur penyediaan air baku Pembangunan Tampungan Air Baku. PemTamKota Batam: 1 Pulau KKab. Bintan: 2 Pulau KKab. Karimun: 1 Pulau KKab. Kep. Anambas: 2 Pulau KPuKab. Natuna: 3 Pulau KKetahanan Air, Pangan, dan Energi
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT nyediaan sumber energi ernatif: Penyediaan sumber energi alternatif: Pembangunan sumber energi alternatif Kota Batam Kota Batam Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang Kab. Bintan Kab. Bintan Kab. Karimun Kab. Karimun Kab. Lingga Kab. Lingga Kab. Kep. Anambas Kab. Kep. Anambas Kab. Natuna Kab. Natuna mbangunan mpungan Air Baku. Pembangunan Tampungan Air Baku. Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi infrastruktur air baku Kota Batam: 2 Pulau Kota Batam: 4 Pulau Kab. Bintan: 3 Pulau Kab. Bintan: 4 Pulau Kab. Karimun: 2 Pulau Kab. Karimun: 2 Pulau Kab. Kep. Anambas: 3 ulau Kab. Kep. Anambas: 5 Pulau Kab. Natuna: 5 Pulau Kab. Natuna: 7 Pulau BWS Sumatera IV, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kep. Anambas. ESDM, Badan Pertanahan Nasional, Perusahaan Listrik Negara, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota dan Kabupaten 282
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 3 Penggunaan a Ketahanan Air dan Pangan Kurangnya efisiensi pengunaan air baku Terwujudnya efisiensi penggunaan air baku Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur air baku Pelarehair Penentuan, penetapan, sosialisasi, dan monitoring tarif pemakaian air bersih PensosidanpemPenyusunan, penetapan, sosialisasi, dan monitoring peraturan tentang biaya jasa pengelolaan SDA PensosidantentpenKurangnya efisiensi pengunaan air irigasi Terwujudnya efisiensi penggunaan air irigasi Pelaksanaan OP infrastruktur irigasi PelainfrKab. Karimun: 278 ha KKab. Natuna: 1.093,5 ha KKhK
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT aksanaan OP dan abilitasi infrastruktur baku Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur air baku Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur SDA nentuan, penetapan, ialisasi, monitoring, n evaluasi tarif makaian air bersih Penentuan, penetapan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi tarif pemakaian air bersih Pengaturan tentang efisiensi penggunaan air nyusunan, penetapan, ialisasi, monitoring, n evaluasi peraturan tang biaya jasa ngelolaan SDA Penyusunan, penetapan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi peraturan tentang biaya jasa pengelolaan SDA aksanaan OP rastruktur irigasi Pelaksanaan OP infrastruktur irigasi Kab. Bintan: 100 ha Kab. Bintan: 100 ha Kab. Karimun: 278 ha Kab. Karimun: 278 ha Kab. Kep. Anambas: 386 a Kab. Kep. Anambas: 386 ha Kab. Natuna: 1.093,5 ha Kab. Natuna: 1.093,5 ha BWS Sumatera IV, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kep. Anambas. Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur irigasi BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kep. Anambas. 283
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN a Ketahanan Air dan Pangan Kurangnya efisiensi pengunaan air irigasi Terwujudnya efisiensi penggunaan air irigasi Pelaksanaan rehabilitasi infrastruktur irigasi PelainfrKab. Bintan: 100 ha KKab. Kep. Anambas: 386 ha KhEdukasi terkait pertanian kepada masyarakat dan penambahan jumlah penggarap pertanian EdukeppenpenPeningkatan kemampuan personil O&P PenperPemberdayaan petani (P3A) Pem(P3APembentukan, operasionalisasi, monitoring, dan evaluasi Unit Pengelola Irigasi PemopemonUniPeningkatan koordinasi dengan instansi terkait PendenPemberian rekomendasi teknis sebagai dasar pemanfaatan SDA Pemteknpemb Free Trade Zone c Pulau-pulau Terluar NKRI Infrastruktur air baku yang ada belum berfungsi optimal Infrastruktur air baku berfungsi secara optimal Pelaksanaan OP infrastruktur air baku PelainfrKota Batam: 1 Pulau KKurang meratanya pembagian air ke daerah layanan Terwujudnya pemerataan pembagian air ke daerah layanan Penentuan dasar, penetapan, dan review prioritas penyediaan air ditingkat WS Penpenprioditin
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT aksanaan rehabilitasi rastruktur irigasi Pelaksanaan rehabilitasi infrastruktur irigasi Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur irigasi Kab. Bintan: 100 ha Kab. Bintan: 100 ha Kab. Kep. Anambas: 386 a Kab. Kep. Anambas: 386 ha ukasi terkait pertanian pada masyarakat dan nambahan jumlah nggarap pertanian Edukasi terkait pertanian kepada masyarakat dan penambahan jumlah penggarap pertanian ningkatan kemampuan sonil O&P Peningkatan kemampuan personil O&P mberdayaan petani A) Pemberdayaan petani (P3A) mbentukan, erasionalisasi, nitoring, dan evaluasi it Pengelola Irigasi Pembentukan, operasionalisasi, monitoring, dan evaluasi Unit Pengelola Irigasi ningkatan koordinasi ngan instansi terkait Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait mberian rekomendasi nis sebagai dasar manfaatan SDA Pemberian rekomendasi teknis sebagai dasar pemanfaatan SDA aksanaan OP rastruktur air baku Pelaksanaan OP infrastruktur air baku Pelaksanaan OP infrastruktur air baku Kota Batam: 2 Pulau Kota Batam: 4 Pulau BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. Pengaturan tentang efisiensi penggunaan air Pengaturan tentang kelembagaan irigasi Pengaturan tentang pembagian air ke daerah layanan BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, nentuan dasar, netapan, dan review oritas penyediaan air ngkat WS Penentuan dasar, penetapan, dan review prioritas penyediaan air ditingkat WS 284
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN Kab. Bintan: 2 Pulau K
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT Kab. Bintan: 3 Pulau Kab. Bintan: 4 Pulau Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, 285
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN c Pulau-pulau Terluar NKRI Infrastruktur air baku yang ada belum berfungsi Kab. Karimun: 1 Pulau KKab. Kep. Anambas: 2 Pulau KPuKab. Natuna: 3 Pulau K4 Pengembangan a Ketahanan Air dan Pangan Peningkatan kapasitas sistem penyediaan air minum Pensistminb Pulau-pulau Terluar NKRI Kurangnya kapasitas sumber air Peningkatan kapasitas sumber air PensumKota Batam: 1 Pulau KKab. Bintan: 2 Pulau KKab. Karimun: 1 Pulau KKab. Kep. Anambas: 2 Pulau KPuKab. Natuna: 3 Pulau KInfrastruktur air baku berfungsi secara optimal Kurangnya kapasitas sumber air Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber air Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber air
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT Kab. Karimun: 2 Pulau Kab. Karimun: 2 Pulau Pelaksanaan OP infrastruktur air baku Kab. Kep. Anambas: 3 ulau Kab. Kep. Anambas: 5 Pulau Kab. Natuna: 5 Pulau Kab. Natuna: 7 Pulau Peningkatan kapasitas sumber air Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan: 10 liter/detik ningkatan kapasitas tem penyediaan air num Peningkatan kapasitas sistem penyediaan air minum ningkatan kapasitas mber air Peningkatan kapasitas sumber air Kota Batam: 2 Pulau Kota Batam: 4 Pulau Kab. Bintan: 3 Pulau Kab. Bintan: 4 Pulau Kab. Karimun: 2 Pulau Kab. Karimun: 2 Pulau Kab. Kep. Anambas: 3 ulau Kab. Kep. Anambas: 5 Pulau Kab. Natuna: 5 Pulau Kab. Natuna: 7 Pulau Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kep. Anambas. Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi infrastruktur penyediaan air baku Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi infrastruktur air baku BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kep. Anambas. 286
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) 1 Pencegahan Bencana a Banjir Perkotaan Adanya risiko banjir atau genangan Meminimalisir risiko terjadinya genangan atau banjir Pembangunan sistem drainase primer, sekunder dan tersier: PembaprimerKota Batam KotaKota Tanjungpinang KotaKabupaten Bintan KabuKabupaten Kep. Anambas KabuKabuKabuPembangunan atau peningkatan tanggul sungai PembapeningKota Batam KotaKota Tanjungpinang KotaKabupaten Bintan KabuKabupaten Karimun KabuKabuPelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengendali banjir PelaksrehabipengenPembangunan, pengoperasian dan monitoring sistem peringatan dini (EWS) Pembadan mperingNo SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN Aspek Pengendalian Daya Rusak Air
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) angunan sistem drainase r, sekunder dan tersier: Pembangunan sistem drainase primer, sekunder dan tersier: Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan OP infrastruktur pengendali banjir a Batam Kota Batam a Tanjungpinang Kota Tanjungpinang upaten Bintan Kabupaten Bintan upaten Kep. Anambas Kabupaten Kep. Anambas upaten Lingga Kabupaten Lingga upaten Karimun Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna angunan atau gkatan tanggul sungai Pembangunan atau peningkatan tanggul sungai a Batam Kota Batam a Tanjungpinang Kota Tanjungpinang upaten Bintan Kabupaten Bintan upaten Kep. Anambas Kabupaten Kep. Anambas upaten Natuna Kabupaten Lingga Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna sanaan OP dan ilitasi infrastruktur ndali banjir Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengendali banjir angunan, pengoperasian monitoring sistem gatan dini (EWS) Pembangunan, pengoperasian dan monitoring sistem peringatan dini (EWS) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas 286
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN a Banjir Perkotaan Adanya risiko banjir atau genangan Meminimalisir risiko terjadinya genangan atau banjir Pembangunan fasilitas evakuasi PembaPenyusunan masterplan drainase perkotaan PenyumastePenyusunan, penetapan, dan review peta rawan banjir PenyureviewPenyusunan, penetapan, dan review sempadan sungai dan sumber air lainnya PenyureviewsumbePeningkatan kesiapan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir pada area maksimum rawan banjir Peningketahamenghpada amediuMengurangi kerentanan masyarakat terhadap resiko banjir pada area maksimum rawan banjir Mengumasyabanjir dan m
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT angunan fasilitas evakuasi Pembangunan fasilitas evakuasi Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan OP infrastruktur pengendali banjir usunan dan review rplan drainase perkotaan Penyusunan dan review masterplan drainase perkotaan Pengaturan terhadap zona rawan banjir atau genangan usunan, penetapan, dan w peta rawan banjir Penyusunan, penetapan, dan review peta rawan banjir usunan, penetapan, dan w sempadan sungai dan er air lainnya Penyusunan, penetapan, dan review sempadan sungai dan sumber air lainnya gkatan kesiapan dan anan masyarakat dalam hadapi bencana banjir area maksimum dan um rawan banjir Meningkatkan kesiapan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir pada area maksimum, medium, dan minimum rawan banjir urangi kerentanan arakat terhadap resiko pada area maksimum medium rawan banjir Mengurangi kerentanan masyarakat terhadap resiko banjir pada area maksimum, medium, dan minimum rawan banjir BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas 287
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN a Banjir Perkotaan Adanya risiko banjir atau genangan Meminimalisir risiko terjadinya genangan atau banjir Pelatihan tanggap darurat bagi masyarakat dalam mengurangi kerugian akibat banjir pada area maksimum rawan banjir Pelatihmasyakerugiarea mrawanb Abrasi Pantai Adanya risiko kerusakan pantai Meminimalisir risiko terjadinya kerusakan pantai Membuat bangunan pelindung abrasi pantai (sea wall) dan atau penanaman pohon mangrove Membabrasiatau pmangrKota Batam : 10,14 km KotaKota Tanjungpinang dan KotaKabupaten Bintan : 12 km KabuKabupaten Lingga : 10,65 km KabuKabupaten Karimun : 7,8 km Kabukm Kabupaten Kep. Anambas : 8,1 km Kabu18,9Kabupaten Natuna : 7,65 km Kabukm Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai PelaksrehabipengaPenyusunan dan penetapan peta rawan abrasi Penyureview
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT han tanggap darurat bagi arakat dalam mengurangi ian akibat banjir pada maksimum dan medium n banjir Pelatihan tanggap darurat bagi masyarakat dalam mengurangi kerugian akibat banjir pada area maksimum, medium dan minimum rawan banjir Pengaturan terhadap zona rawan banjir atau genangan buat bangunan pelindung i pantai (sea wall) dan penanaman pohon rove Membuat bangunan pelindung abrasi pantai (sea wall) dan atau penanaman pohon mangrove Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai a Batam : 23,66 km Kota Batam : 33,8 km a Tanjungpinang dan Kota Tanjungpinang dan upaten Bintan : 28 km Kabupaten Bintan : 40 km upaten Lingga : 24,85 km Kabupaten Lingga : 35.5 km upaten Karimun : 18,2 Kabupaten Karimun : 26 km upaten Kep. Anambas : 9 km Kabupaten Kep. Anambas : 27 km upaten Natuna : 17,85 Kabupaten Natuna : 25,5 km sanaan OP dan ilitasi infrastruktur aman pantai Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai usunan, penetapan, dan w peta rawan abrasi Penyusunan, penetapan, dan review peta rawan abrasi Pengaturan terhadap zona wilayah pesisir BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas 288
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN Membuat bangunan pelindung abrasi pantai (sea wall) dan atau penanaman pohon mangrove Membabrasiatau pmangrKota Batam: 1 Pulau Kota BKab. Bintan: 2 Pulau Kab. BKab. Karimun: 1 Pulau Kab. KKab. Kep. Anambas: 2 Pulau Kab. KKab. Natuna: 3 Pulau Kab. NPelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai Pelaksrehabipenga2 Penanggulangan Bencana Penanganan pengungsi korban bencana banjir dan abrasi pantai pada area maksimum terdampak bencana Penanbencapantaidan mbencaPeningkatan kapasitas tim tanggap darurat banjir, pengadaan bahan banjiran dan membangun gudang pada area maksimum terdampak bencana Peningtanggapengamembmaksiterdamc Pulau-pulau Terluar NKRI Adanya risiko berkurangnya wilayah NKRI akibat pergeseran batas negara Terjaganya garis titik pangkal batas NKRI a Banjir Perkotaan dan Abrasi Pantai Terjadinya bencana banjir dan abrasi pantai Meminimalisir dampak akibat kejadian bencana banjir dan abrasi pantai
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT buat bangunan pelindung i pantai (sea wall) dan penanaman pohon rove Membuat bangunan pelindung abrasi pantai (sea wall) dan atau penanaman pohon mangrove Batam: 2 Pulau Kota Batam: 4 Pulau Bintan: 3 Pulau Kab. Bintan: 4 Pulau Karimun: 2 Pulau Kab. Karimun: 2 Pulau Kep. Anambas: 3 Pulau Kab. Kep. Anambas: 5 Pulau Natuna: 5 Pulau Kab. Natuna: 7 Pulau sanaan OP dan ilitasi infrastruktur aman pantai Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai nganan pengungsi korban na banjir dan abrasi i pada area maksimum medium terdampak na Penanganan pengungsi korban bencana banjir dan abrasi pantaipada area maksimum, medium, dan minimum terdampak bencana gkatan kapasitas tim ap darurat banjir, adaan bahan banjiran dan bangun gudang pada area mum dan medium mpak bencana Peningkatan kapasitas tim tanggap darurat banjir, pengadaan bahan banjiran dan membangun gudang pada area maksimum, medium, dan minimum terdampak bencana BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas Pengaturan rencana tindak darurat kejadian bencana 289
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 3 Pemulihan Bencana a Banjir Perkotaan dan abrasi pantai Terjadinya kerusakan infrastruktur pengendalian banjir dan pengaman pantai Memulihkan fungsi infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai yang rusak pada area maksimum terdampak bencana Pelaksrekonspengenpengapada amediu
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT sanaan rehabilitasi dan struksi infrastruktur ndali banjir dan aman pantai yang rusak area maksimum dan um terdampak bencana Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai yang rusak pada area maksimum, medium dan minimum terdampak bencana Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas 290
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) Penyediaan dan peningkatan infastruktur SISDA (pos hujan biasa/otomatis dan hidrometri (PDAB/AWLR)) PenyinfashujanhidroPenyediaan dan peningkatan infastruktur pendukung SISDA PenyinfasSISDPeningkatan, monitoring, dan evaluasi keamanan data Penindan ePelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur SISDA PelakrehabSISDRasionalisasi stasiun (80%) hidroklimatologi pada setiap kecamatan satu pos hujan biasa/automatic dan hidrometri (PDAB/AWLR) RasiohidrokecambiasahidroNO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air Kurangnya tingkat akurasi data Terwujudnya data dan informasi yang akurasi dan terbaru 1 Prasarana dan sarana Sistem Informasi Sumber Daya Air Kurangnya infrastruktur SISDA Tersedianya infrastruktur SISDA yang berfungsi secara optimal
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) yediaan dan peningkatan struktur SISDA (pos n biasa/otomatis dan ometri (PDAB/AWLR)) Penyediaan dan peningkatan infastruktur SISDA (pos hujan biasa/otomatis dan hidrometri (PDAB/AWLR)) yediaan dan peningkatan struktur pendukung DA Penyediaan dan peningkatan infastruktur pendukung SISDA ngkatan, monitoring, evaluasi keamanan data Peningkatan, monitoring, dan evaluasi keamanan data ksanaan OP dan bilitasi infrastruktur DA Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur SISDA onalisasi stasiun (90%) oklimatologi pada setiap matan satu pos hujan a/automatic dan ometri (PDAB/AWLR) Rasionalisasi stasiun (100%) hidroklimatologi pada setiap kecamatan satu pos hujan biasa/automatic dan hidrometri (PDAB/AWLR) Pengaturan terhadap infrastruktur SISDA Pengadaan, penyediaan, dan pemeliharaan infastruktur SISDA STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas 291
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 1 Prasarana dan sarana Sistem Informasi Sumber Daya Air Kurangnya infrastruktur SISDA Tersedianya infrastruktur SISDA yang berfungsi secara optimal 2 Institusi Pengelola Penyusunan, penetapan, dan monitoring penerapan regulasi pengaturan tugas dan fungsi pengelola SISDA yang terintergrasi PenymonipenepengpengterinPenerapan one map policy pada penyelenggaraan pengelolaan SDA PenepadapengPembentukan, pengoperasian, dan monitoring lembaga kalibrasi alat ukur, hidrokimitalogi, hidrometri Pembpengdan ekalibhidroPembuatan, pengoperasian, dan monitoring website SDA Kepulauan Riau dengan teknologi terkini yang mudah diakses oleh berbagai pengguna PembmoniwebsdengmudapengKurangnya tingkat akurasi data Terwujudnya data dan informasi yang akurasi dan terbaru Pembentukan dan monitoring lembaga pengelola SIH3 Pembdan epengInformasi data SDA belum dapat diakses secara luas Terwujudnya kemudahan akses informasi data SDA
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) Pengadaan, penyediaan, dan pemeliharaan infastruktur SISDA STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas yusunan, penetapan, itoring, dan evaluasi rapan regulasi gaturan tugas dan fungsi gelola SISDA yang tergrasi Penyusunan, penetapan, monitoring, dan evaluasi penerapan regulasi pengaturan tugas dan fungsi pengelola SISDA yang terintergrasi Pengaturan sistem berbagi data antar stakeholder BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, rapan one map policy a penyelenggaraan gelolaan SDA Penerapan one map policy pada penyelenggaraan pengelolaan SDA bentukan, goperasian, monitoring, evaluasi lembaga brasi alat ukur, okimitalogi, hidrometri Pembentukan, pengoperasian, monitoring, dan evaluasi lembaga kalibrasi alat ukur, hidrokimitalogi, hidrometri buatan, pengoperasian, itoring dan evaluasi site SDA Kepulauan Riau gan teknologi terkini yang ah diakses oleh berbagai gguna Pembuatan, pengoperasian, monitoring dan evaluasi website SDA Kepulauan Riau dengan teknologi terkini yang mudah diakses oleh berbagai pengguna bentukan, monitoring evaluasi lembaga gelola SIH3 Pembentukan, monitoring dan evaluasi lembaga pengelola SIH3 292
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 1 Prasarana dan sarana Sistem Informasi Sumber Daya Air Kurangnya infrastruktur SISDA Tersedianya infrastruktur SISDA yang berfungsi secara optimal 2 Institusi Pengelola Kurangnya tingkat akurasi data Terwujudnya data dan informasi yang akurasi dan terbaru Menyusun, melaksanakan dan monitoring standar format data dan informasi pengelolaan SDA dalam SISDA MenymonistandinformdalamPembentukan, pengoperasian, dan monitoring wadah pengolahan data dan informasi SDA (clearing house) Pembpengdan epenginformhousPelatihan, seminar, studi banding, dan workshop terkait pengelolaan SISDA PelatbandterkaSosialisasi dan monitoring keterlibatan masyarakat di sekitar lokasi stasiun atau alat ukur Sosiaevalumasystasiu3 Peningkatan Kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air Kurangnya SDM dalam pengelolaan data Terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan SISDA
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) Pengadaan, penyediaan, dan pemeliharaan infastruktur SISDA STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas yusun, melaksanakan, itoring dan evaluasi dar format data dan masi pengelolaan SDA m SISDA Menyusun, melaksanakan, monitoring dan evaluasi standar format data dan informasi pengelolaan SDA dalam SISDA Pengaturan sistem berbagi data antar stakeholder bentukan, goperasian, monitoring, evaluasi wadah golahan data dan masi SDA (clearing se) Pembentukan, pengoperasian, monitoring, dan evaluasi wadah pengolahan data dan informasi SDA (clearing house) tihan, seminar, studi ding, dan workshop ait pengelolaan SISDA Pelatihan, seminar, studi banding, dan workshop terkait pengelolaan SISDA alisasi, monitoring, dan uasi keterlibatan yarakat di sekitar lokasi un atau alat ukur Sosialisasi, monitoring, dan evaluasi keterlibatan masyarakat di sekitar lokasi stasiun atau alat ukur BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas Pengaturan terhadap kualitas dan kuantitas SDM 293
Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) Meningkatkan partisipasi masyarakat (80%) dan dunia usaha (80%) dalam perencanaan pengelolaan SISDA MenmasdunpereSISDSosialisasi dan pelatihan (80%) terhadap kelembagaan non pemerintah yang terkait dalam perencanaan PSDA Sos(90%kelepemdalaPeran aktif (80%) melalui Lembaga/Komunitas SDA dalam penyusunan kebijakan PeraLemdalakebSosialisasi dan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) SosKon(PKMSosialisasi dan Pertemuan Konsultasi Dunia Usaha SosKonPendidikan dan pelatihan bagi pengelola SDA (80%) PenbagNO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 1 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan Kurangnya peran stakeholder dalam kegiatan perencanaan pengelolaan SDA Terwujudnya partisipasi stakeholder secara aktif dalam perencanaan pengelolaan SDA
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) ningkatkan partisipasi syarakat (90%) dan nia usaha (90%) dalam encanaan pengelolaan DA Meningkatkan partisipasi masyarakat (100%) dan dunia usaha (100%) dalam perencanaan pengelolaan SISDA ialisasi dan pelatihan %) terhadap embagaan non merintah yang terkait am perencanaan PSDA Sosialisasi dan pelatihan (100%) terhadap kelembagaan non pemerintah yang terkait dalam perencanaan PSDA an aktif (90%) melalui mbaga/Komunitas SDA am penyusunan ijakan Peran aktif (100%) melalui Lembaga/Komunitas SDA dalam penyusunan kebijakan ialisasi dan Pertemuan nsultasi Masyarakat M) Sosialisasi dan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) ialisasi dan Pertemuan nsultasi Dunia Usaha Sosialisasi dan Pertemuan Konsultasi Dunia Usaha ndidikan dan pelatihan gi pengelola SDA (90%) Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola SDA (100%) BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas, P3A, Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Peduli Pantai, Swasta STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT Pengaturan perencanaan dengan melibatkan stakeholder 294
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 1 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan Kurangnya peran stakeholder dalam kegiatan perencanaan pengelolaan SDA Terwujudnya partisipasi stakeholder secara aktif dalam perencanaan pengelolaan SDA Melibatkan lembaga masyarakat (non pemerintah) (80%) dalam pelaksanaan PSDA MelmaspempelaPartisipasi dunia usaha (80%) dalam pelaksanaan PSDA Part(90%PSDmeningkatkan peran P3A, GP3A, (80%) serta lembaga non pemerintah lainnya dalam bidang PSDA menGP3pemdalaMengaktifkan peran TKPSDA dalam pengelolaan SDA MenTKPSDAmelaksanakan kemitraan pembiayaan oleh dunia usaha (80%) dalam pelaksanaan PSDA melpemusapelamelaksanakan pendidikan dan pelatihan (80%) serta pendampingan pelaksanaan PSDA meldanpenpela2 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan Adanya konflik dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan SDA Meminimalisir konflik dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan SDA
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas, P3A, Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Peduli Pantai, Swasta STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT Pengaturan perencanaan dengan melibatkan stakeholder ibatkan lembaga syarakat (non merintah) (90%) dalam aksanaan PSDA Melibatkan lembaga masyarakat (non pemerintah) (100%) dalam pelaksanaan PSDA tisipasi dunia usaha %) dalam pelaksanaan DA Partisipasi dunia usaha (100%)dalam pelaksanaan PSDA ningkatkan peran P3A, 3A, serta lembaga non merintah (90%) lainnya am bidang PSDA meningkatkan peran P3A, GP3A, (100%) serta lembaga non pemerintah lainnya dalam bidang PSDA ngaktifkan peran PSDA dalam pengelolaan A Mengaktifkan peran TKPSDA dalam pengelolaan SDA laksanakan kemitraan mbiayaan oleh dunia aha (90%) dalam aksanaan PSDA melaksanakan kemitraan pembiayaan oleh dunia usaha (100%) dalam pelaksanaan PSDA laksanakan pendidikan n pelatihan (90%) serta ndampingan aksanaan PSDA melaksanakan pendidikan dan pelatihan (100%) serta pendampingan pelaksanaan PSDA Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur SDA dengan melibatkan stakeholder BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas, P3A, Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Peduli Pantai, Swasta Pengaturan peran stakeholder dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan SDA 295
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 1 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan Kurangnya peran stakeholder dalam kegiatan perencanaan pengelolaan SDA Terwujudnya partisipasi stakeholder secara aktif dalam perencanaan pengelolaan SDA Pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksaanaan pengelolaan SDA di wilayahnya (80%) PenselupelaSDAMenyusun, menerapkan, dan monitoring pelaksanaan SOP dan pelaporan pengaduan MendanpelapelaPelaksanaan dan monitoring tindak lanjut laporan pengaduan PelamontindpenMembentuk Polisi Pegawai Negeri Sipil bidang SDA PolimelterhSDA3 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan Kurangnya pengawasan stakeholder dalam kegiatan pengelolaan SDA Adanya keterlibatan stakeholder dalam pengawasan kegiatan pengelolaan SDA
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas, P3A, Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Peduli Pantai, Swasta STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT Pengaturan perencanaan dengan melibatkan stakeholder ngawasan terhadap uruh proses dan hasil aksaanaan pengelolaan A di wilayahnya (90%) Pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksaanaan pengelolaan SDA di wilayahnya (100%) nyusun, menerapkan, n monitoring-evaluasi aksanaan SOP dan aporan pengaduan Menyusun, menerapkan, dan monitoring-evaluasi pelaksanaan SOP dan pelaporan pengaduan aksanaan dan nitoring-evaluasi respon dak lanjut laporan ngaduan Pelaksanaan dan monitoring-evaluasi respon tindak lanjut laporan pengaduan isi Pegawai Negeri Sipil laksanakan pengawasan hadap pelanggar bidang A Polisi Pegawai Negeri Sipil melaksanakan pengawasan terhadap pelanggar bidang SDA BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas, P3A, Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Peduli Pantai, Swasta Pengaturan terhadap pengawasan stakeholder 296
Gambar 4.1. Aspek Konservasi Sumbe
297 er Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi
Gambar 4.2. Aspek Pendayagunaan Sum
298 mber Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi
Gambar 4.3. Aspek Pengendalian Daya
299 a Rusak Air Skenario Ekonomi Tinggi
Gambar 4.4. Aspek Sistem Informasi Sum
300 mber Daya Air Skenario Ekonomi Tinggi
Gambar 4.5. Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran
Masyarakat dan Dunia Usaha Skenario Ekonomi Tinggi