ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT mbangunan IPAL ala individu, munal, dan terpusat Kabupaten Lingga n Kabupaten Kep. ambas Pembangunan IPAL skala individu, komunal, dan terpusat di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Bintan Pembangunan, rehabilitasi, dan OP infrastruktur pengendali sedimen dan limbah nyusunan dan netapan kelas air dan ku mutu air pada mber air Penyusunan dan penetapan kelas air dan baku mutu air pada sumber air Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air mantauan, ningkatan, dan review alitas air di sumber Pemantauan, peningkatan, dan review kualitas air di sumber air Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air nyusunan, netapan, sosialiasi, nitoring dan evaluasi raturan daerah ngenai pengendalian mbuangan air limbah air atau sumber air harusan mbangunan IPAL) Penyusunan, penetapan, sosialiasi, monitoring dan evaluasi peraturan daerah mengenai pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air (keharusan pembangunan IPAL) Pengaturan tentang pengendalian sedimen dan limbah BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah 228
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN b Peningkatan pencemaran dan kerusakan pantai Terwujudnya pengelolaan kawasan pantai secara terpadu Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai PelrehinfrpanPembentukan, pengoperasian, monitoring, dan evaluasi komunitas peduli pantai PempenmoevapedPencemaran Sumber Air dan Pantai
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT aksanaan OP dan habilitasi rastruktur pengaman ntai Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai Pemanfaatan, penjagaan, pelestarian, dan pemeliharaan kawasan pantai Kabupaten Kep. Anambas mbentukan, ngoperasian, nitoring, dan aluasi komunitas duli pantai Pembentukan, pengoperasian, monitoring, dan evaluasi komunitas peduli pantai Pengaturan kawasan pantai 229
Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air JANGKA PENDEK JANGK(2018 - 2023) (201 Penatagunaan Melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pengelolaan SDA Melakukasinkronisdan evaludengan pterkait pepengelolaMenyusun rencana, implementasi, dan review alokasi air terpadu di sumber-sumber air di WS Kepulauan Riau Menyusuimplemenalokasi aisumber-sKepulauaSinkronisasi, implementasi, monitoringevaluasi, dan review rencana tata air dengan RTRW Sinkronismonitorinreview rendengan RNO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN Sa Ketahanan Air, Pangan, dan Energi Belum adanya pengelolaan sumber daya air yang terpadu Terwujudnya keselarasan program pengelolaan sumber daya air secara terpadu
KA MENENGAH JANGKA PANJANG 018 - 2028) (2018 - 2038) an koordinasi, sasi, monitoring uasi kebijakan pemerintah daerah elaksanaan aan SDA Melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pengelolaan SDA un rencana, ntasi, dan review ir terpadu di sumber air di WS an Riau Menyusun rencana, implementasi, dan review alokasi air terpadu di sumber-sumber air di WS Kepulauan Riau sasi, implementasi, ng-evaluasi, dan ncana tata air RTRW Sinkronisasi, implementasi, monitoringevaluasi, dan review rencana tata air dengan RTRW BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, Satker PSPAM, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/INSTANSI TERKAIT Penerapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air 230
JANGKA PENDEK JANGK(2018 - 2023) (20NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN S2 Penyediaan a Pembangunan Tampungan Air Baku. PembangAir Baku.Kota Batam: 1.655 liter/detik Kota Baliter/deKota Tanjungpinang dan Kota TaKab. Bintan: 867 liter/detik Kab. Biliter/deKab. Karimun: 124 liter/detik Kab. Kaliter/deKab. Lingga: 97 liter/detik Kab. Liliter/deKab. Kep. Anambas: 47 lt/dt Kab. Kelt/dt Kab. Natuna: 281 liter/detik Kab. Naliter/dePembangunan sistem penyediaan air minum PembangpenyediaaPembangunan daerah irigasi Pembangirigasi Kab. Lingga: 936 ha Kab. LiKurangnya sumber air baku untuk kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri Kurang optimalnya pemanfaatan potensi daerah irigasi Ketahanan Air, Pangan, dan Energi Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan rumah tangga, perkotaan, dan industri Terwujudnya pemanfaatan potensi daerah irigasi yang optimal
KA MENENGAH JANGKA PANJANG 018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/INSTANSI TERKAIT gunan Tampungan . Pembangunan Tampungan Air Baku. atam: 2.712 etik Kota Batam: 6.394 liter/detik anjungpinang dan Kota Tanjungpinang dan intan: 1.633 etik Kab. Bintan: 3.131 liter/detik arimun: 172 etik Kab. Karimun: 312 liter/detik ngga: 171 etik Kab. Lingga: 320 liter/detik ep. Anambas: 89 Kab. Kep. Anambas: 266 lt/dt atuna: 550 etik Kab. Natuna: 911 liter/detik gunan sistem an air minum Pembangunan sistem penyediaan air minum gunan daerah Pembangunan daerah irigasi ngga: 2.184 ha Kab. Lingga: 3.120 ha BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, Satker PSPAM, Badan Pertanahan Nasional, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi infrastruktur penyediaan air baku BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi infrastruktur irigasi 231
JANGKA PENDEK JANGK(2018 - 2023) (20NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN Sa Kab. Kep. Anambas: 42 ha Kab. Keha Kab. Natuna: 1.675 ha Kab. NaKurangnya sumber energi Tersedianya sumber energi alternatif Penyediaan sumber energi alternatif: PenyediaaalternatifKota Batam Kota BaKota Tanjungpinang Kota TaKab. Bintan Kab. BiKab. Karimun Kab. KaKab. Lingga Kab. LiKab. Kep. Anambas Kab. KeKab. Natuna Kab. NaPembangunan Tampungan Air Baku. PembangAir Baku.Kota Batam: 378 liter/detik Kota Baliter/deKota Tanjungpinang dan Kota TaKab. Bintan: 644 liter/detik Kab. Biliter/deKab. Karimun: 348 liter/detik Kab. Kaliter/dec Pulau-Pulau Terluar Kurangnya sumber air baku Terbangunnya infrastruktur penyediaan air baku Pembangunan Tampungan Air Baku. PembangAir Baku.b Free Trade Zone Kurangnya sumber air baku Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk kawasan free trade zone Ketahanan Air, Pangan, dan Energi Terwujudnya pemanfaatan potensi daerah irigasi yang optimal Kurang optimalnya pemanfaatan potensi daerah irigasi
KA MENENGAH JANGKA PANJANG 018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/INSTANSI TERKAIT ep. Anambas: 100 Kab. Kep. Anambas: 143 ha atuna: 2.700 ha Kab. Natuna: 3.468 ha an sumber energi f: Penyediaan sumber energi alternatif: Pembangunan sumber energi alternatif atam Kota Batam anjungpinang Kota Tanjungpinang intan Kab. Bintan arimun Kab. Karimun ngga Kab. Lingga ep. Anambas Kab. Kep. Anambas atuna Kab. Natuna gunan Tampungan . Pembangunan Tampungan Air Baku. atam: 703 etik Kota Batam: 1.081 liter/detik anjungpinang dan Kota Tanjungpinang dan intan: 1.195 etik Kab. Bintan: 1.839 liter/detik arimun: 647 etik Kab. Karimun: 996 liter/detik gunan Tampungan . Pembangunan Tampungan Air Baku. ESDM, Badan Pertanahan Nasional, Perusahaan Listrik Negara, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota dan Kabupaten Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi infrastruktur air baku BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, Badan Pertanahan Nasional, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi infrastruktur irigasi 232
JANGKA PENDEK JANGK(2018 - 2023) (20NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN Sc Pulau-Pulau Terluar Kota Batam: 1 Pulau Kota BaKab. Bintan: 2 Pulau Kab. BiKab. Karimun: 1 Pulau Kab. KaKab. Kep. Anambas: 2 Pulau Kab. KePulau Kab. Natuna: 3 Pulau Kab. Na3 Penggunaan a Ketahanan Air dan Pangan Kurangnya efisiensi pengunaan air baku Terwujudnya efisiensi penggunaan air baku Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur air baku Pelaksanarehabilitabaku Penentuan, penetapan, sosialisasi, dan monitoring tarif pemakaian air bersih Penentuasosialisasevaluasi tbersih Kurangnya sumber air baku Terbangunnya infrastruktur penyediaan air baku
KA MENENGAH JANGKA PANJANG 018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/INSTANSI TERKAIT atam: 2 Pulau Kota Batam: 4 Pulau intan: 3 Pulau Kab. Bintan: 4 Pulau arimun: 2 Pulau Kab. Karimun: 2 Pulau ep. Anambas: 3 Kab. Kep. Anambas: 5 Pulau atuna: 5 Pulau Kab. Natuna: 7 Pulau aan OP dan asi infrastruktur air Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur air baku Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur SDA an, penetapan, si, monitoring, dan tarif pemakaian air Penentuan, penetapan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi tarif pemakaian air bersih Pengaturan tentang efisiensi penggunaan air Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi infrastruktur air baku BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, Badan Pertanahan Nasional, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. 233
JANGKA PENDEK JANGK(2018 - 2023) (20NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN Sa Ketahanan Air dan Pangan Kurangnya efisiensi pengunaan air baku Terwujudnya efisiensi penggunaan air baku Penyusunan, penetapan, sosialisasi, dan monitoring peraturan tentang biaya jasa pengelolaan SDA Penyusunsosialisasevaluasi pbiaya jasaKurangnya efisiensi pengunaan air irigasi Terwujudnya efisiensi penggunaan air Pelaksanaan OP infrastruktur irigasi PelaksanainfrastrukKab. Karimun: 83,4 ha Kab. BiKab. Lingga: 936 ha Kab. KaKab. Kep. Anambas: 429 ha Kab. LiKab. Natuna: 1.860 ha Kab. Keha Kab. NaPelaksanaan rehabilitasi infrastruktur irigasi PelaksanainfrastrukKab. Bintan: 211,3 ha Kab. BiKab. Kep. Anambas: 386 ha Kab. Keha
KA MENENGAH JANGKA PANJANG 018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/INSTANSI TERKAIT nan, penetapan, si, monitoring, dan peraturan tentang a pengelolaan SDA Penyusunan, penetapan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi peraturan tentang biaya jasa pengelolaan SDA Pengaturan tentang efisiensi penggunaan air Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. aan OP ktur irigasi Pelaksanaan OP infrastruktur irigasi intan: 211,3 ha Kab. Bintan: 471 ha arimun: 194,6 ha Kab. Karimun: 278 ha ngga: 2.184 ha Kab. Lingga: 3.120 ha ep. Anambas: 486 Kab. Kep. Anambas: 529 ha atuna: 2.885 ha Kab. Natuna: 3.654 ha aan rehabilitasi ktur irigasi Pelaksanaan rehabilitasi infrastruktur irigasi intan: 359,7 ha Kab. Bintan: 471 ha ep. Anambas: 386 Kab. Kep. Anambas: 386 ha BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur irigasi 234
JANGKA PENDEK JANGK(2018 - 2023) (20NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN Sa Ketahanan Air dan Pangan Kurangnya efisiensi pengunaan air irigasi Terwujudnya efisiensi penggunaan air irigasi Edukasi terkait pertanian kepada masyarakat dan penambahan jumlah penggarap pertanian Edukasi tkepada mpenambapenggaraPeningkatan kemampuan personil O&P Peningkapersonil OPemberdayaan petani (P3A) PemberdaPembentukan, operasionalisasi, monitoring, dan evaluasi Unit Pengelola Irigasi PembentuoperasionmonitorinUnit PengPeningkatan koordinasi dengan instansi terkait Peningkadengan inPemberian rekomendasi teknis sebagai dasar pemanfaatan SDA Pemberiateknis sebpemanfaab Free Trade Zone c Pulau-pulau Terluar NKRI Infrastruktur air baku yang ada belum berfungsi optimal Infrastruktur air baku berfungsi secara optimal Pelaksanaan OP infrastruktur air baku PelaksanainfrastrukKota Batam: 1 Pulau Kota BaKab. Bintan: 2 Pulau Kab. BiKab. Karimun: 1 Pulau Kab. KaKab. Kep. Anambas: 2 Pulau Kab. KePulau Kurang meratanya pembagian air ke daerah layanan Terwujudnya pemerataan pembagian air ke daerah layanan Penentuan dasar, penetapan, dan review prioritas penyediaan air ditingkat WS Penentuapenetapaprioritas ditingkat
KA MENENGAH JANGKA PANJANG 018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/INSTANSI TERKAIT terkait pertanian masyarakat dan ahan jumlah ap pertanian Edukasi terkait pertanian kepada masyarakat dan penambahan jumlah penggarap pertanian atan kemampuan O&P Peningkatan kemampuan personil O&P ayaan petani (P3A) Pemberdayaan petani (P3A) ukan, nalisasi, ng, dan evaluasi gelola Irigasi Pembentukan, operasionalisasi, monitoring, dan evaluasi Unit Pengelola Irigasi atan koordinasi nstansi terkait Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait an rekomendasi bagai dasar atan SDA Pemberian rekomendasi teknis sebagai dasar pemanfaatan SDA aan OP ktur air baku Pelaksanaan OP infrastruktur air baku Pelaksanaan OP infrastruktur air baku atam: 2 Pulau Kota Batam: 4 Pulau intan: 3 Pulau Kab. Bintan: 4 Pulau arimun: 2 Pulau Kab. Karimun: 2 Pulau ep. Anambas: 3 Kab. Kep. Anambas: 5 Pulau Pengaturan tentang pembagian air ke daerah layanan Pengaturan tentang efisiensi penggunaan air Pengaturan tentang kelembagaan irigasi an dasar, an, dan review penyediaan air WS Penentuan dasar, penetapan, dan review prioritas penyediaan air ditingkat WS BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. 235
JANGKA PENDEK JANGK(2018 - 2023) (20NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN Sc Pulau-pulau Terluar NKRI Infrastruktur air baku yang ada belum berfungsi optimal Infrastruktur air baku berfungsi secara optimal Kab. Natuna: 3 Pulau Kab. Na4 Pengembangan a Ketahanan Air dan Pangan Peningkatan kapasitas sumber air Peningkasumber aKota Tanjungpinang dan Kota Baliter/deKab. Bintan: 50 liter/detik Kota TaKab. Biliter/dePeningkatan kapasitas sistem penyediaan air minum Peningkasistem peminum Peningkatan daerah irigasi PeningkaKab. Bintan: 211,3 ha Kab. BiKab. Karimun: 83,4 ha Kab. Kab Pulau-pulau Terluar NKRI Kurangnya kapasitas sumber air Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber Peningkatan kapasitas sumber air Peningkasumber aKota Batam: 1 Pulau Kota BaKab. Bintan: 2 Pulau Kab. BiKab. Karimun: 1 Pulau Kab. Kab Pulau-pulau Terluar NKRI Kab. Kep. Anambas: 2 Pulau Kab. KePulau Kab. Natuna: 3 Pulau Kab. NaKurangnya kapasitas sumber air Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber air Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber air Kurangnya kapasitas sumber air
KA MENENGAH JANGKA PANJANG 018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/INSTANSI TERKAIT atuna: 5 Pulau Kab. Natuna: 7 Pulau Pelaksanaan OP infrastruktur air baku Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. atan kapasitas air Peningkatan kapasitas sumber air atam: 510 etik Kota Batam: 510 liter/detik anjungpinang dan Kota Tanjungpinang dan intan: 110 etik Kab. Bintan: 120 liter/detik atan kapasitas enyediaan air Peningkatan kapasitas sistem penyediaan air minum atan daerah irigasi Peningkatan daerah irigasi intan: 359,7 ha Kab. Bintan: 471 ha arimun: 194,6 ha Kab. Karimun: 278 ha atan kapasitas air Peningkatan kapasitas sumber air Pembangunan dan peningkatan fungsi dan atam: 2 Pulau Kota Batam: 4 Pulau kondisi infrastruktur air intan: 3 Pulau Kab. Bintan: 4 Pulau arimun: 2 Pulau Kab. Karimun: 2 Pulau ep. Anambas: 3 Kab. Kep. Anambas: 5 Pulau atuna: 5 Pulau Kab. Natuna: 7 Pulau Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi infrastruktur penyediaan air baku Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi infrastruktur irigasi Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi infrastruktur air baku BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. 236
JANGKA PENDEK JANGK(2018 - 2023) (21 Pencegahan Bencana a Banjir Perkotaan Adanya risiko banjir atau genangan Meminimalisir risiko terjadinya genangan atau banjir Pembangunan sistem drainase primer, sekunder dan tersier: Pembangunprimer, sekKota Batam Kota BatKota Tanjungpinang Kota TanKabupaten Bintan KabupateKabupaten Kep. Anambas KabupateKabupateKabupatePembangunan atau peningkatan tanggul sungai PembangunpeningkataKota Batam Kota BatKota Tanjungpinang Kota TanKabupaten Bintan KabupateKabupaten Karimun KabupateKabupatePelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengendali banjir PelaksanaarehabilitaspengendaliPembangunan, pengoperasian dan monitoring sistem peringatan dini (EWS) Pembangundan monitoperingatanAspek Pengendalian Daya Rusak Air NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN
KA MENENGAH JANGKA PANJANG 018 - 2028) (2018 - 2038) nan sistem drainase kunder dan tersier: Pembangunan sistem drainase primer, sekunder dan tersier: Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan OP infrastruktur pengendali banjir BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota am Kota Batam Batam, Pemerintah njungpinang Kota Tanjungpinang en Bintan Kabupaten Bintan en Kep. Anambas Kabupaten Kep. Anambas en Lingga Kabupaten Lingga en Karimun Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna nan atau an tanggul sungai Pembangunan atau peningkatan tanggul sungai am Kota Batam njungpinang Kota Tanjungpinang en Bintan Kabupaten Bintan en Kep. Anambas Kabupaten Kep. Anambas en Natuna Kabupaten Lingga Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna an OP dan i infrastruktur i banjir Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengendali banjir nan, pengoperasian oring sistem n dini (EWS) Pembangunan, pengoperasian dan monitoring sistem peringatan dini (EWS) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT 237
JANGKA PENDEK JANGK(2018 - 2023) (2NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN a Banjir Perkotaan Adanya risiko banjir atau genangan Meminimalisir risiko terjadinya genangan atau banjir Pembangunan fasilitas evakuasi PembangunPenyusunan masterplan drainase perkotaan PenyusunamasterplanPenyusunan, penetapan, dan review peta rawan banjir Penyusunareview petaPenyusunan, penetapan, dan review sempadan sungai dan sumber air lainnya Penyusunareview semsumber airPeningkatan kesiapan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir pada area maksimum rawan banjir Peningkataketahananmenghadappada area mmedium raMengurangi kerentanan masyarakat terhadap resiko banjir pada area maksimum rawan banjir Mengurangmasyarakabanjir padadan mediu
KA MENENGAH JANGKA PANJANG 018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT nan fasilitas evakuasi Pembangunan fasilitas evakuasi Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan OP infrastruktur pengendali banjir an dan review n drainase perkotaan Penyusunan dan review masterplan drainase perkotaan Pengaturan terhadap zona rawan banjir atau genangan an, penetapan, dan a rawan banjir Penyusunan, penetapan, dan review peta rawan banjir an, penetapan, dan mpadan sungai dan r lainnya Penyusunan, penetapan, dan review sempadan sungai dan sumber air lainnya an kesiapan dan n masyarakat dalam pi bencana banjir maksimum dan awan banjir Meningkatkan kesiapan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir pada area maksimum, medium, dan minimum rawan banjir gi kerentanan at terhadap resiko a area maksimum m rawan banjir Mengurangi kerentanan masyarakat terhadap resiko banjir pada area maksimum, medium, dan minimum rawan banjir BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas 238
JANGKA PENDEK JANGK(2018 - 2023) (2NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN a Banjir Perkotaan Adanya risiko banjir atau genangan Meminimalisir risiko terjadinya genangan atau banjir Pelatihan tanggap darurat bagi masyarakat dalam mengurangi kerugian akibat banjir pada area maksimum rawan banjir Pelatihan tmasyarakakerugian aarea maksirawan banjb Abrasi Pantai Adanya risiko kerusakan pantai Meminimalisir risiko terjadinya kerusakan pantai Membuat bangunan pelindung abrasi pantai (sea wall) dan atau penanaman pohon mangrove Membuat babrasi panatau penanmangrove Kota Batam : 10,14 km Kota BatKota Tanjungpinang dan Kota TanKabupaten Bintan : 12 km KabupateKabupaten Lingga : 10,65 km KabupateKabupaten Karimun : 7,8 km Kabupatekm Kabupaten Kep. Anambas : 8,1 km Kabupate18,9 km Kabupaten Natuna : 7,65 km Kabupatekm Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai Pelaksanaarehabilitaspengaman Penyusunan dan penetapan peta rawan abrasi Penyusunareview peta
KA MENENGAH JANGKA PANJANG 018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT tanggap darurat bagi at dalam mengurangi akibat banjir pada imum dan medium jir Pelatihan tanggap darurat bagi masyarakat dalam mengurangi kerugian akibat banjir pada area maksimum, medium dan minimum rawan banjir Pengaturan terhadap zona rawan banjir atau genangan bangunan pelindung tai (sea wall) dan naman pohon Membuat bangunan pelindung abrasi pantai (sea wall) dan atau penanaman pohon mangrove Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai am : 23,66 km Kota Batam : 33,8 km njungpinang dan Kota Tanjungpinang dan en Bintan : 28 km Kabupaten Bintan : 40 km en Lingga : 24,85 km Kabupaten Lingga : 35.5 km en Karimun : 18,2 Kabupaten Karimun : 26 km en Kep. Anambas : Kabupaten Kep. Anambas : 27 km en Natuna : 17,85 Kabupaten Natuna : 25,5 km an OP dan i infrastruktur pantai Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai an, penetapan, dan a rawan abrasi Penyusunan, penetapan, dan review peta rawan abrasi Pengaturan terhadap zona wilayah pesisir BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas 239
JANGKA PENDEK JANGK(2018 - 2023) (2NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN Membuat bangunan pelindung abrasi pantai (sea wall) dan atau penanaman pohon mangrove Membuat babrasi panatau penanmangrove Kota Batam: 1 Pulau Kota BatamKab. Bintan: 2 Pulau Kab. BintaKab. Karimun: 1 Pulau Kab. KarimKab. Kep. Anambas: 2 Pulau Kab. Kep. AKab. Natuna: 3 Pulau Kab. NatunPelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai Pelaksanaarehabilitaspengaman 2 Penanggulangan Bencana Penanganan pengungsi korban bencana banjir dan abrasi pantai pada area maksimum terdampak bencana Penanganabencana bapantai paddan mediubencana Peningkatan kapasitas tim tanggap darurat banjir, pengadaan bahan banjiran dan membangun gudang pada area maksimum terdampak bencana Peningkatatanggap dapengadaanmembangumaksimumterdampaka Banjir Perkotaan dan Abrasi Pantai Adanya risiko berkurangnya wilayah NKRI akibat pergeseran batas negara Terjadinya bencana banjir dan abrasi pantai Meminimalisir dampak akibat kejadian bencana banjir dan abrasi pantai Terjaganya garis titik pangkal batas NKRI c Pulau-pulau Terluar NKRI
KA MENENGAH JANGKA PANJANG 018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT bangunan pelindung tai (sea wall) dan naman pohon Membuat bangunan pelindung abrasi pantai (sea wall) dan atau penanaman pohon mangrove m: 2 Pulau Kota Batam: 4 Pulau n: 3 Pulau Kab. Bintan: 4 Pulau mun: 2 Pulau Kab. Karimun: 2 Pulau Anambas: 3 Pulau Kab. Kep. Anambas: 5 Pulau na: 5 Pulau Kab. Natuna: 7 Pulau an OP dan i infrastruktur pantai Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai an pengungsi korban anjir dan abrasi a area maksimum m terdampak Penanganan pengungsi korban bencana banjir dan abrasi pantaipada area maksimum, medium, dan minimum terdampak bencana an kapasitas tim arurat banjir, n bahan banjiran dan un gudang pada area m dan medium k bencana Peningkatan kapasitas tim tanggap darurat banjir, pengadaan bahan banjiran dan membangun gudang pada area maksimum, medium, dan minimum terdampak bencana BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kep. Anambas Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai Pengaturan rencana tindak darurat kejadian bencana BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas 240
JANGKA PENDEK JANGK(2018 - 2023) (2NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 3 Pemulihan Bencana a Banjir Perkotaan dan abrasi pantai Terjadinya kerusakan infrastruktur pengendalian banjir dan pengaman pantai Memulihkan fungsi infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai yang rusak pada area maksimum terdampak bencana Pelaksanaarekonstrukpengendalipengaman pada area mmedium te
KA MENENGAH JANGKA PANJANG 018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT an rehabilitasi dan ksi infrastruktur i banjir dan pantai yang rusak maksimum dan rdampak bencana Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai yang rusak pada area maksimum, medium dan minimum terdampak bencana Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas 241
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) Penyediaan dan peningkatan infastruktur SISDA (pos hujan biasa/otomatis dan hidrometri (PDAB/AWLR)) PenypeninSISDbiasahidroPenyediaan dan peningkatan infastruktur pendukung SISDA PenypeninpendPeningkatan, monitoring, dan evaluasi keamanan data Penindan edata Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur SISDA PelakrehaSISDRasionalisasi stasiun (80%) hidroklimatologi pada setiap kecamatan satu pos hujan biasa/automatic dan hidrometri (PDAB/AWLR) RasiohidrokecabiasahidroPrasarana dan sarana Sistem Informasi Sumber Daya Air Kurangnya infrastruktur SISDA Tersedianya infrastruktur SISDA yang berfungsi secara optimal Kurangnya tingkat akurasi data Terwujudnya data dan informasi yang akurasi dan terbaru Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 1
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) yediaan dan ngkatan infastruktur DA (pos hujan a/otomatis dan ometri (PDAB/AWLR)) Penyediaan dan peningkatan infastruktur SISDA (pos hujan biasa/otomatis dan hidrometri (PDAB/AWLR)) yediaan dan ngkatan infastruktur dukung SISDA Penyediaan dan peningkatan infastruktur pendukung SISDA ngkatan, monitoring, evaluasi keamanan Peningkatan, monitoring, dan evaluasi keamanan data ksanaan OP dan bilitasi infrastruktur DA Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur SISDA onalisasi stasiun (90%) oklimatologi pada setiap amatan satu pos hujan a/automatic dan ometri (PDAB/AWLR) Rasionalisasi stasiun (100%) hidroklimatologi pada setiap kecamatan satu pos hujan biasa/automatic dan hidrometri (PDAB/AWLR) Pengaturan terhadap infrastruktur SISDA Pengadaan, penyediaan, dan pemeliharaan infastruktur SISDA STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas 242
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) Prasarana dan sarana Sistem Informasi Sumber Daya Air Kurangnya infrastruktur SISDA Tersedianya infrastruktur SISDA yang berfungsi secara optimal NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 1 2 Institusi Pengelola Penyusunan, penetapan, dan monitoring penerapan regulasi pengaturan tugas dan fungsi pengelola SISDA yang terintergrasi PenymonipenepengfungyangPenerapan one map policy pada penyelenggaraan pengelolaan SDA PenepadapengPembentukan, pengoperasian, dan monitoring lembaga kalibrasi alat ukur, hidrokimitalogi, hidrometri Pembpengdan ekalibhidroPembuatan, pengoperasian, dan monitoring website SDA Kepulauan Riau dengan teknologi terkini yang mudah diakses oleh berbagai pengguna PembmoniwebsRiauterkioleh Kurangnya tingkat akurasi data Terwujudnya data dan informasi yang akurasi dan terbaru Pembentukan dan monitoring lembaga pengelola SIH3 Pembdan epengInformasi data SDA belum dapat diakses secara luas Terwujudnya kemudahan akses informasi data SDA
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) Pengadaan, penyediaan, dan pemeliharaan infastruktur SISDA STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas yusunan, penetapan, itoring, dan evaluasi erapan regulasi gaturan tugas dan si pengelola SISDA g terintergrasi Penyusunan, penetapan, monitoring, dan evaluasi penerapan regulasi pengaturan tugas dan fungsi pengelola SISDA yang terintergrasi Pengaturan sistem berbagi data antar stakeholder BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, erapan one map policy a penyelenggaraan gelolaan SDA Penerapan one map policy pada penyelenggaraan pengelolaan SDA bentukan, goperasian, monitoring, evaluasi lembaga brasi alat ukur, okimitalogi, hidrometri Pembentukan, pengoperasian, monitoring, dan evaluasi lembaga kalibrasi alat ukur, hidrokimitalogi, hidrometri buatan, pengoperasian, itoring dan evaluasi site SDA Kepulauan u dengan teknologi ini yang mudah diakses berbagai pengguna Pembuatan, pengoperasian, monitoring dan evaluasi website SDA Kepulauan Riau dengan teknologi terkini yang mudah diakses oleh berbagai pengguna bentukan, monitoring evaluasi lembaga gelola SIH3 Pembentukan, monitoring dan evaluasi lembaga pengelola SIH3 243
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) Prasarana dan sarana Sistem Informasi Sumber Daya Air Kurangnya infrastruktur SISDA Tersedianya infrastruktur SISDA yang berfungsi secara optimal NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 1 2 Institusi Pengelola Kurangnya tingkat akurasi data Terwujudnya data dan informasi yang akurasi dan terbaru Menyusun, melaksanakan dan monitoring standar format data dan informasi pengelolaan SDA dalam SISDA MenymonistandinfordalamPembentukan, pengoperasian, dan monitoring wadah pengolahan data dan informasi SDA (clearing house) Pembpengdan epenginforhousPelatihan, seminar, studi banding, dan workshop terkait pengelolaan SISDA PelatbandterkaSosialisasi dan monitoring keterlibatan masyarakat di sekitar lokasi stasiun atau alat ukur Sosiaevalumasystasi3 Peningkatan Kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air Kurangnya SDM dalam pengelolaan data Terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan SISDA
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) Pengadaan, penyediaan, dan pemeliharaan infastruktur SISDA STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas yusun, melaksanakan, itoring dan evaluasi dar format data dan rmasi pengelolaan SDA m SISDA Menyusun, melaksanakan, monitoring dan evaluasi standar format data dan informasi pengelolaan SDA dalam SISDA Pengaturan sistem berbagi data antar stakeholder bentukan, goperasian, monitoring, evaluasi wadah golahan data dan rmasi SDA (clearing se) Pembentukan, pengoperasian, monitoring, dan evaluasi wadah pengolahan data dan informasi SDA (clearing house) tihan, seminar, studi ding, dan workshop ait pengelolaan SISDA Pelatihan, seminar, studi banding, dan workshop terkait pengelolaan SISDA alisasi, monitoring, dan uasi keterlibatan yarakat di sekitar lokasi iun atau alat ukur Sosialisasi, monitoring, dan evaluasi keterlibatan masyarakat di sekitar lokasi stasiun atau alat ukur Pengaturan terhadap kualitas dan kuantitas SDM BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas 244
Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha JANGKA PENDEK (2018 - 2023) Meningkatkan partisipasi masyarakat (80%) dan dunia usaha (80%) dalam perencanaan pengelolaan SISDA MmdupeSISosialisasi dan pelatihan (80%) terhadap kelembagaan non pemerintah yang terkait dalam perencanaan PSDA So(9kepedaPeran aktif (80%) melalui Lembaga/Komunitas SDA dalam penyusunan kebijakan PeLedakeSosialisasi dan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) SoKo(PSosialisasi dan Pertemuan Konsultasi Dunia Usaha SoKoPendidikan dan pelatihan bagi pengelola SDA (80%) Peba1 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan Kurangnya peran stakeholder dalam kegiatan perencanaan pengelolaan SDA Terwujudnya partisipasi stakeholder secara aktif dalam perencanaan pengelolaan SDA NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) eningkatkan partisipasi asyarakat (90%) dan unia usaha (90%) dalam erencanaan pengelolaan ISDA Meningkatkan partisipasi masyarakat (100%) dan dunia usaha (100%) dalam perencanaan pengelolaan SISDA osialisasi dan pelatihan 0%) terhadap elembagaan non emerintah yang terkait alam perencanaan PSDA Sosialisasi dan pelatihan (100%) terhadap kelembagaan non pemerintah yang terkait dalam perencanaan PSDA eran aktif (90%) melalui embaga/Komunitas SDA alam penyusunan ebijakan Peran aktif (100%) melalui Lembaga/Komunitas SDA dalam penyusunan kebijakan osialisasi dan Pertemuan onsultasi Masyarakat KM) Sosialisasi dan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) osialisasi dan Pertemuan onsultasi Dunia Usaha Sosialisasi dan Pertemuan Konsultasi Dunia Usaha endidikan dan pelatihan agi pengelola SDA (90%) Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola SDA (100%) Pengaturan perencanaan dengan melibatkan stakeholder BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas, P3A, Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Peduli Pantai, Swasta STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT 245
JANGKA PENDEK (2018 - 2023) 1 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan Kurangnya peran stakeholder dalam kegiatan perencanaan pengelolaan SDA Terwujudnya partisipasi stakeholder secara aktif dalam perencanaan pengelolaan SDA NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN Melibatkan lembaga masyarakat (non pemerintah) (80%) dalam pelaksanaan PSDA MmpepePartisipasi dunia usaha (80%) dalam pelaksanaan PSDA Pa(9PSmeningkatkan peran P3A, GP3A, (80%) serta lembaga non pemerintah lainnya dalam bidang PSDA mGPpedaMengaktifkan peran TKPSDA dalam pengelolaan SDA MTKpemelaksanakan kemitraan pembiayaan oleh dunia usaha (80%) dalam pelaksanaan PSDA mpeuspemelaksanakan pendidikan dan pelatihan (80%) serta pendampingan pelaksanaan PSDA mdapepe2 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan Adanya konflik dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan SDA Meminimalisir konflik dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan SDA
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) Pengaturan perencanaan dengan melibatkan stakeholder BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas, P3A, Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Peduli Pantai, Swasta STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT elibatkan lembaga asyarakat (non emerintah) (90%) dalam elaksanaan PSDA Melibatkan lembaga masyarakat (non pemerintah) (100%) dalam pelaksanaan PSDA artisipasi dunia usaha 0%) dalam pelaksanaan SDA Partisipasi dunia usaha (100%)dalam pelaksanaan PSDA eningkatkan peran P3A, P3A, serta lembaga non emerintah (90%) lainnya alam bidang PSDA meningkatkan peran P3A, GP3A, (100%) serta lembaga non pemerintah lainnya dalam bidang PSDA engaktifkan peran KPSDA dalam engelolaan SDA Mengaktifkan peran TKPSDA dalam pengelolaan SDA elaksanakan kemitraan embiayaan oleh dunia saha (90%) dalam elaksanaan PSDA melaksanakan kemitraan pembiayaan oleh dunia usaha (100%) dalam pelaksanaan PSDA elaksanakan pendidikan an pelatihan (90%) serta endampingan elaksanaan PSDA melaksanakan pendidikan dan pelatihan (100%) serta pendampingan pelaksanaan PSDA BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas, P3A, Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Peduli Pantai, Swasta Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur SDA dengan melibatkan stakeholder Pengaturan peran stakeholder dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan SDA 246
JANGKA PENDEK (2018 - 2023) 1 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan Kurangnya peran stakeholder dalam kegiatan perencanaan pengelolaan SDA Terwujudnya partisipasi stakeholder secara aktif dalam perencanaan pengelolaan SDA NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN Pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksaanaan pengelolaan SDA di wilayahnya (80%) PesepeSDMenyusun, menerapkan, dan monitoring pelaksanaan SOP dan pelaporan pengaduan MdapepePelaksanaan dan monitoring tindak lanjut laporan pengaduan PemrelapMembentuk Polisi Pegawai Negeri Sipil bidang SDA Pompepe3 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan Kurangnya pengawasan stakeholder dalam kegiatan pengelolaan SDA Adanya keterlibatan stakeholder dalam pengawasan kegiatan pengelolaan SDA
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) Pengaturan perencanaan dengan melibatkan stakeholder BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas, P3A, Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Peduli Pantai, Swasta STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT engawasan terhadap eluruh proses dan hasil elaksaanaan pengelolaan DA di wilayahnya (90%) Pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksaanaan pengelolaan SDA di wilayahnya (100%) enyusun, menerapkan, an monitoring-evaluasi elaksanaan SOP dan elaporan pengaduan Menyusun, menerapkan, dan monitoring-evaluasi pelaksanaan SOP dan pelaporan pengaduan elaksanaan dan onitoring-evaluasi spon tindak lanjut poran pengaduan Pelaksanaan dan monitoring-evaluasi respon tindak lanjut laporan pengaduan olisi Pegawai Negeri Sipil elaksanakan engawasan terhadap elanggar bidang SDA Polisi Pegawai Negeri Sipil melaksanakan pengawasan terhadap pelanggar bidang SDA BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas, P3A, Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Pengaturan terhadap pengawasan stakeholder 247
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) 1 Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air a Terjadinya kerusakan daerah tangkapan dan daerah resapan sumber air Terpeliharanya daerah tangkapan dan daerah resapan sumber air sesuai dengan fungsinya Penanaman kembali dan pengkayaan tanaman endemik di daerah tangkapan sumber air PenpenendtangKota Batam: 13 lokasi KoKota Tj.pinang: 2 lokasi KoKab. Bintan: 10 lokasi KaKab. Karimun: 6 lokasi KaKab. Lingga: 8 lokasi KaKab. Kep. Anambas: 5 lokasi KaloKab. Natuna: 13 lokasi KaPenyusunan, penetapan, sosialiasi, monitoring dan evaluasi penerapan peraturan daerah mengenai DAS PensosievalperaDASTabel 4.2 Matriks Kebijakan Operasional SkAspek Konservasi Sumber Daya Air No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN Alih Fungsi Lahan dan Kerusakan DAS
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) nanaman kembali dan ngkayaan tanaman demik di daerah gkapan sumber air Penanaman kembali dan pengkayaan tanaman endemik di daerah tangkapan sumber air Pemeliharaan dan pengembalian fungsi daerah resapan air dan daerah tangkapan ota Batam: 16 lokasi Kota Batam: 24 lokasi air ota Tj.pinang: 2 lokasi Kota Tj.pinang: 3 lokasi ab. Bintan: 12 lokasi Kab. Bintan: 14 lokasi ab. Karimun: 7 lokasi Kab. Karimun: 13 lokasi ab. Lingga: 14 lokasi Kab. Lingga: 23 lokasi ab. Kep. Anambas: 6 kasi Kab. Kep. Anambas: 9 lokasi ab. Natuna: 14 lokasi Kab. Natuna: 15 lokasi nyusunan, penetapan, ialiasi, monitoring dan luasi penerapan aturan daerah mengenai S Penyusunan, penetapan, sosialiasi, monitoring dan evaluasi penerapan peraturan daerah mengenai DAS Pengaturan tentang daerah tangkapan air kenario Ekonomi Sedang WS Kepulauan Riau STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. 248
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN a Alih Fungsi Lahan dan Kerusakan DAS Terjadinya kerusakan daerah tangkapan dan daerah resapan sumber air Terpeliharanya daerah tangkapan dan daerah resapan sumber air sesuai dengan fungsinya Penyusunan, penetapan, sosialisasi, penerapan, dan monitoring mengenai peraturan tentang pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan yang ditetapkan Pensosimonperapeleair dair pditeMelakukan penanamaan kembali di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan MelkemdanKota Batam: 21.500 ha KoKota Tj.pinang: 3.000 ha KoKab. Bintan: 12.000 ha KaKab. Karimun: 7.500 ha KaKab. Lingga: 25.000 ha KaKab. Kep. Anambas: 16.000 ha Ka23Kab. Natuna: 12.000 ha KaBanyaknya lahan kritis terutama di wilayah Provinsi Kepulauan Riau Berkurangnya lahan kritis di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT nyusunan, penetapan, ialiasasi penerapan, dan nitoring mengenai aturan tentang estarian fungsi resapan dan daerah tangkapan pada kawasan yang etapkan Penyusunan, penetapan, sosialiasasi penerapan, dan monitoring mengenai peraturan tentang pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan yang ditetapkan Pengaturan tentang daerah tangkapan air akukan penanamaan mbali di kawasan hutan n di luar kawasan hutan Melakukan penanamaan kembali di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan ota Batam: 47.000 ha Kota Batam: 67.000 ha ota Tj.pinang: 6.000 ha Kota Tj.pinang: 8.000 ha ab. Bintan: 37.000 ha Kab. Bintan: 89.000 ha ab. Karimun: 30.000 ha Kab. Karimun: 62.000 ha ab. Lingga: 103.500 ha Kab. Lingga: 143.000 ha ab. Kep. Anambas: 3.000 ha Kab. Kep. Anambas: 51.000 ha ab. Natuna: 41.000 ha Kab. Natuna: 94.000 ha BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. Pemeliharaan dan pengembalian fungsi daerah resapan air dan daerah tangkapan air 249
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN a Alih Fungsi Lahan dan Kerusakan DAS Delinisasi, penentuan, dan review patok imajiner sempadan sumber air di Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan DelirevisemKotaTanBintdanPemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air PempenketezonaSosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan konservasi berbasis masyarakat SosevalpenberbMasih banyaknya pemanfaatan sempadan sumber air untuk kegiatan budidaya Terwujudnya pemanfaatan sempadan yang sesuai dengan fungsi dan regulasi
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT inisasi, penentuan, dan iew patok imajiner mpadan sumber air di a Batam, Kota njungpinang, Kabupaten tan, Kabupaten Karimun n Kabupaten Natuna Delinisasi, penentuan, dan review terhadap deliniasi dan penentuan patok imajiner sempadan sumber air di seluruh wilayah Kepulauan Riau mantauan dan ngawasan berdasarkan entuan pemanfaatan a pada sumber air Pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air ialisasi, monitoring dan luasi terhadap nerapan konservasi basis masyarakat Sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan konservasi berbasis masyarakat Pengendalian pemanfaatan sempadan sumber air BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas 250
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 2 Pengawetan Air a Ketahanan Air Melakukan penghematan penggunaan air rumah tangga dan perkotaan dan penggunaan alat hemat air MelpentangdanpenSosialiasi dan monitoring penerapan peraturan daerah mengenai penetapan tarif progresif pemakaian air SospendaetarifKurang terjaganya kontinuitas air pada daerah-daerah tangkapan air Terjaganya kontinuitas air pada daerah-daerah tangkapan air Pembangunan bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya PemembpenRehabilitasi/peningkat an bendungan, embung, dan bangunan air lainnya RehbenbanRestorasi dan revitalisasi sungai RessunRevitalisasi dan konservasi terhadap danau dan kolong bekas tambang RevterhbekMasih tingginya standar penggunaan air terutama di Kota/Kabupaten Terwujudnya pemanfaatan air yang lebih efisien
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT akukan penghematan nggunaan air rumah gga, perkotaan, industri n industri khusus dan nggunaan alat hemat air Melakukan review terhadap penghematan penggunaan air dan penggunaan alat hemat air ialiasi dan monitoring negakan peraturan rah mengenai penetapan f progresif pemakaian air Sosialisasi, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan daerah mengenai penetapan tarif progresif pemakaian air mbangunan bendungan, bung, dan bangunan nampung air lainnya Pembangunan bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya Pembangunan, rehabilitasi, restorasi, revitalisasi, konservasi dan OP infrastruktur sumber air habilitasi/peningkatan ndungan, embung, dan ngunan air lainnya Rehabilitasi/peningkata n bendungan, embung, dan bangunan air lainnya Pembangunan, rehabilitasi, restorasi, revitalisasi, konservasi dan OP infrastruktur sumber air torasi dan revitalisasi ngai Restorasi dan revitalisasi sungai vitalisasi dan konservasi hadap danau dan kolong kas tambang Revitalisasi dan konservasi terhadap danau dan kolong bekas tambang Pengaturan tentang efisiensi penggunaan air BWS Sumatera IV, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas 251
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN a Ketahanan Air Kurang terjaganya kontinuitas air pada daerah-daerah tangkapan air Terjaganya kontinuitas air pada daerah-daerah tangkapan air Operasi dan pemeliharaan terhadap bendungan, embung dan bangunan air lainnya OpeterhemblainPemeliharaan sungai, danau, mata air, dan sumber air alami lainnya Pemdansumb Peningkatan pencemaran dan sedimentasi pada sumber air Terwujudnya usia waduk sesuai dengan perencanaan Pembangunan infrastruktur pengendali sedimen dan limbah. PempenlimbKota Batam: 13 lokasi KoKota Tj.pinang: 2 lokasi KoKab. Bintan: 10 lokasi KaKab. Karimun: 6 lokasi KaKab. Lingga: 8 lokasi KaKab. Kep. Anambas: 5 lokasi KaloKab. Natuna: 13 lokasi KaPelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengendali sedimen dan limbah PelarehapenlimbPencemaran Sumber Air dan Pantai
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT erasi dan pemeliharaan hadap bendungan, bung dan bangunan air nnya Operasi dan pemeliharaan terhadap bendungan, embung dan bangunan air lainnya Pembangunan, rehabilitasi, restorasi, revitalisasi, konservasi dan OP infrastruktur sumber air meliharaan sungai, nau, mata air, dan mber air alami lainnya Pemeliharaan sungai, danau, mata air, dan sumber air alami lainnya mbangunan infrastruktur ngendali sedimen dan bah. Pembangunan infrastruktur pengendali sedimen dan limbah. ota Batam: 16 lokasi Kota Batam: 24 lokasi ota Tj.pinang: 2 lokasi Kota Tj.pinang: 3 lokasi ab. Bintan: 12 lokasi Kab. Bintan: 14 lokasi ab. Karimun: 7 lokasi Kab. Karimun: 13 lokasi ab. Lingga: 14 lokasi Kab. Lingga: 23 lokasi ab. Kep. Anambas: 6 kasi Kab. Kep. Anambas: 9 lokasi ab. Natuna: 14 lokasi Kab. Natuna: 15 lokasi aksanaan OP dan abilitasi infrastruktur ngendali sedimen dan bah Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengendali sedimen dan limbah BWS Sumatera IV, Satker PSPAM, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. Pembangunan, rehabilitasi, dan OP infrastruktur pengendali sedimen dan limbah 252
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN b Peningkatan pencemaran dan sedimentasi pada sumber air Terwujudnya usia waduk sesuai dengan perencanaan Pembangunan IPAL skala individu, komunal, terpusat, dan industri khusus di Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun PeminditerpLingAnaTerwujudnya kualitas sumber air sesuai dengan baku mutu Penyusunan dan penetapan kelas air dan baku mutu air pada sumber air PenkelapadPemantauan, peningkatan, dan review kualitas air di sumber air PemdansumPenyusunan, penetapan, sosialiasi dan monitoring peraturan daerah mengenai pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air (keharusan pembangunan IPAL) Pensosievalmenpemair a(kehIPALPencemaran Sumber Air dan Pantai