JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT mbangunan IPAL skala ividu, komunal, dan pusat di Kabupaten gga dan Kabupaten Kep. ambas Pembangunan IPAL skala individu, komunal, dan terpusat di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Bintan Pembangunan, rehabilitasi, dan OP infrastruktur pengendali sedimen dan limbah nyusunan dan penetapan as air dan baku mutu air da sumber air Penyusunan dan penetapan kelas air dan baku mutu air pada sumber air Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air mantauan, peningkatan, n review kualitas air di mber air Pemantauan, peningkatan, dan review kualitas air di sumber air Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air nyusunan, penetapan, ialiasi, monitoring dan luasi peraturan daerah ngenai pengendalian mbuangan air limbah ke atau sumber air harusan pembangunan L) Penyusunan, penetapan, sosialiasi, monitoring dan evaluasi peraturan daerah mengenai pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air (keharusan pembangunan IPAL) Pengaturan tentang pengendalian sedimen dan limbah BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah 253
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN b Peningkatan pencemaran dan kerusakan pantai Terwujudnya pengelolaan kawasan pantai secara terpadu Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai PelarehapenPembentukan, pengoperasian, monitoring, dan evaluasi komunitas peduli pantai PempendanpedPencemaran Sumber Air dan Pantai
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT aksanaan OP dan abilitasi infrastruktur ngaman pantai Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai Pemanfaatan, penjagaan, pelestarian, dan pemeliharaan kawasan pantai Kabupaten Kep. Anambas mbentukan, ngoperasian, monitoring, n evaluasi komunitas duli pantai Pembentukan, pengoperasian, monitoring, dan evaluasi komunitas peduli pantai Pengaturan kawasan pantai 254
JANGKA PENDEK JAN(2018 - 2023) 1 Penatagunaan Melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pengelolaan SDA MelakusinkronevaluaspemerinpelaksaSDA Menyusun rencana, implementasi, dan review alokasi air terpadu di sumbersumber air di WS Kepulauan Riau Menyusimplemalokasi sumberRiau Sinkronisasi, implementasi, monitoring-evaluasi, dan review rencana tata air dengan RTRW Sinkronmonitorreview rdenganNo SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN a Ketahanan Air, Pangan, dan Energi Belum adanya pengelolaan sumber daya air yang terpadu Terwujudnya keselarasan program pengelolaan sumber daya air secara terpadu Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air
NGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) ukan koordinasi, nisasi, monitoring dan si kebijakan dengan ntah daerah terkait anaan pengelolaan Melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pengelolaan SDA sun rencana, mentasi, dan review air terpadu di sumberr air di WS Kepulauan Menyusun rencana, implementasi, dan review alokasi air terpadu di sumber-sumber air di WS Kepulauan Riau nisasi, implementasi, ring-evaluasi, dan rencana tata air n RTRW Sinkronisasi, implementasi, monitoringevaluasi, dan review rencana tata air dengan RTRW BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, Satker PSPAM, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT Penerapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air 255
JANGKA PENDEK JAN(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 2 Penyediaan a Pembangunan Tampungan Air Baku. PembanAir BakKota Batam: 1.477 liter/detik Kota liter/Kota Tanjungpinang dan Kota Kab. Bintan: 153 liter/detik Kab. liter/Kab. Karimun: 124 liter/detik Kab. liter/Kab. Lingga: 44 liter/detik Kab. Kab. Kep. Anambas: 32 lt/dt Kab. lt/dt Kab. Pembangunan sistem penyediaan air minum PembanpenyedPembangunan daerah irigasi PembanKab. Lingga: 374,4 ha Kab. Kab. Kep. Anambas: 38 ha Kab. Kab. Natuna: 1.041 ha Kab. Ketahanan Air, Pangan, dan Energi Terwujudnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan rumah tangga, perkotaan, industri, industri khusus dan pariwisata Kurang optimalnya pemanfaatan potensi daerah irigasi Terwujudnya pemanfaatan potensi daerah irigasi yang optimal Kurangnya sumber air baku untuk kebutuhan rumah tangga, perkotaan, industri, industri khusus dan pariwisata
NGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT ngunan Tampungan ku. Pembangunan Tampungan Air Baku. Batam: 2.363 detik Kota Batam: 6.126 liter/detik Tanjungpinang dan Kota Tanjungpinang dan Bintan: 308 detik Kab. Bintan: 1.093 liter/detik Karimun: 172 detik Kab. Karimun: 312 liter/detik Lingga: 73 liter/detik Kab. Lingga: 169 liter/detik Kep. Anambas: 62 Kab. Kep. Anambas: 225 lt/dt Natuna: 10 liter/detik Kab. Natuna: 81 liter/detik ngunan sistem iaan air minum Pembangunan sistem penyediaan air minum ngunan daerah irigasi Pembangunan daerah irigasi Lingga: 873,6 ha Kab. Lingga: 1.248 ha Kep. Anambas: 90 ha Kab. Kep. Anambas: 128 ha Natuna: 1.146 ha Kab. Natuna: 1.294 ha Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi infrastruktur penyediaan air baku BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, Satker PSPAM, Badan Pertanahan Nasional, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kep. Anambas. Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi infrastruktur irigasi BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. 256
JANGKA PENDEK JAN(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN a Kurangnya sumber energi Tersedianya sumber energi alternatif Penyediaan sumber energi alternatif: PenyedalternaKota Batam Kota Kota Tanjungpinang Kota Kab. Bintan Kab. Kab. Karimun Kab. Kab. Lingga Kab. Kab. Kep. Anambas Kab. Kab. Natuna Kab. b Pulau-Pulau Terluar Kurangnya sumber air baku Terbangunnya infrastruktur penyediaan air baku Pembangunan Tampungan Air Baku. PembanAir BakKota Batam: 1 Pulau Kota Kab. Bintan: 2 Pulau Kab. Kab. Karimun: 1 Pulau Kab. Kab. Kep. Anambas: 2 Pulau Kab. PulauKab. Natuna: 3 Pulau Kab. Ketahanan Air, Pangan, dan Energi
NGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT iaan sumber energi tif: Penyediaan sumber energi alternatif: Pembangunan sumber energi alternatif Batam Kota Batam Tanjungpinang Kota Tanjungpinang Bintan Kab. Bintan Karimun Kab. Karimun Lingga Kab. Lingga Kep. Anambas Kab. Kep. Anambas Natuna Kab. Natuna ngunan Tampungan ku. Pembangunan Tampungan Air Baku. Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi infrastruktur air baku Batam: 2 Pulau Kota Batam: 4 Pulau Bintan: 3 Pulau Kab. Bintan: 4 Pulau Karimun: 2 Pulau Kab. Karimun: 2 Pulau Kep. Anambas: 3 u Kab. Kep. Anambas: 5 Pulau Natuna: 5 Pulau Kab. Natuna: 7 Pulau ESDM, Badan Pertanahan Nasional, Perusahaan Listrik Negara, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota dan Kabupaten BWS Sumatera IV, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. 257
JANGKA PENDEK JAN(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 3 Penggunaan a Ketahanan Air dan Pangan Kurangnya efisiensi pengunaan air baku Terwujudnya efisiensi penggunaan air baku Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur air baku Pelaksarehabilibaku Penentuan, penetapan, sosialisasi, dan monitoring tarif pemakaian air bersih Penentusosialisevaluasbersih Penyusunan, penetapan, sosialisasi, dan monitoring peraturan tentang biaya jasa pengelolaan SDA Penyussosialisevaluasbiaya jaKurangnya efisiensi pengunaan air irigasi Terwujudnya efisiensi penggunaan air irigasi Pelaksanaan OP infrastruktur irigasi PelaksainfrastrKab. Karimun: 83,4 ha Kab. Kab. Lingga: 374,4 ha Kab. Kab. Kep. Anambas: 424.5 ha Kab. Kab. Natuna: 1.227 ha Kab. ha Kab.
NGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT anaan OP dan itasi infrastruktur air Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur air baku Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur SDA uan, penetapan, sasi, monitoring, dan si tarif pemakaian air Penentuan, penetapan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi tarif pemakaian air bersih Pengaturan tentang efisiensi penggunaan air unan, penetapan, sasi, monitoring, dan si peraturan tentang asa pengelolaan SDA Penyusunan, penetapan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi peraturan tentang biaya jasa pengelolaan SDA anaan OP ruktur irigasi Pelaksanaan OP infrastruktur irigasi Bintan: 211,3 ha Kab. Bintan: 471 ha Karimun: 194,6 ha Kab. Karimun: 278 ha Lingga: 873,6 ha Kab. Lingga: 1.248 ha Kep. Anambas: 476 Kab. Kep. Anambas: 514,7 ha Natuna: 1.332 ha Kab. Natuna: 1.480 ha BWS Sumatera IV, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur irigasi BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kep. Anambas. 258
JANGKA PENDEK JAN(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN a Ketahanan Air dan Pangan Kurangnya efisiensi pengunaan air irigasi Terwujudnya efisiensi penggunaan air irigasi Pelaksanaan rehabilitasi infrastruktur irigasi PelaksainfrastrKab. Bintan: 126,5 ha Kab. Kab. Kep. Anambas: 386 ha Kab. ha Edukasi terkait pertanian kepada masyarakat dan penambahan jumlah penggarap pertanian EdukaskepadapenambpenggaPeningkatan kemampuan personil O&P PeningkpersoniPemberdayaan petani (P3A) PemberPembentukan, operasionalisasi, monitoring, dan evaluasi Unit Pengelola Irigasi Pembenoperasidan evaIrigasi Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait PeningkdenganPemberian rekomendasi teknis sebagai dasar pemanfaatan SDA Pemberteknis spemanfb Free Trade Zone c Pulau-pulau Terluar NKRI Infrastruktur air baku yang ada belum berfungsi optimal Infrastruktur air baku berfungsi secara optimal Pelaksanaan OP infrastruktur air baku PelaksainfrastrKota Batam: 1 Pulau Kota Kab. Bintan: 2 Pulau Kab. Kurang meratanya pembagian air ke daerah layanan Terwujudnya pemerataan pembagian air ke daerah layanan Penentuan dasar, penetapan, dan review prioritas penyediaan air ditingkat WS Penentudan revpenyed
NGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT anaan rehabilitasi ruktur irigasi Pelaksanaan rehabilitasi infrastruktur irigasi Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur irigasi Bintan: 161,8 ha Kab. Bintan: 188,4 ha Kep. Anambas: 386 Kab. Kep. Anambas: 386 ha si terkait pertanian a masyarakat dan bahan jumlah rap pertanian Edukasi terkait pertanian kepada masyarakat dan penambahan jumlah penggarap pertanian katan kemampuan il O&P Peningkatan kemampuan personil O&P rdayaan petani (P3A) Pemberdayaan petani (P3A) ntukan, ionalisasi, monitoring, aluasi Unit Pengelola Pembentukan, operasionalisasi, monitoring, dan evaluasi Unit Pengelola Irigasi katan koordinasi n instansi terkait Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait rian rekomendasi sebagai dasar faatan SDA Pemberian rekomendasi teknis sebagai dasar pemanfaatan SDA anaan OP ruktur air baku Pelaksanaan OP infrastruktur air baku Pelaksanaan OP infrastruktur air baku Batam: 2 Pulau Kota Batam: 4 Pulau Bintan: 3 Pulau Kab. Bintan: 4 Pulau Pengaturan tentang efisiensi penggunaan air Pengaturan tentang kelembagaan irigasi Pengaturan tentang pembagian air ke daerah layanan uan dasar, penetapan, view prioritas iaan air ditingkat WS Penentuan dasar, penetapan, dan review prioritas penyediaan air ditingkat WS BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, 259
JANGKA PENDEK JAN(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN c Pulau-pulau Terluar NKRI Infrastruktur air baku yang ada belum berfungsi optimal Kab. Karimun: 1 Pulau Kab. Kab. Kep. Anambas: 2 Pulau Kab. PulauKab. Natuna: 3 Pulau Kab. 4 Pengembangan a Ketahanan Air dan Pangan PeningksumberKota Peningkatan kapasitas sistem penyediaan air minum Peningksistem minumPeningkatan daerah irigasi PeningkKab. Bintan: 126,5 ha Kab. Kab. Karimun: 83,4 ha Kab. b Pulau-pulau Terluar NKRI Kurangnya kapasitas sumber air Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber air Peningkatan kapasitas sumber air PeningksumberKota Batam: 1 Pulau Kota Kab. Bintan: 2 Pulau Kab. Kab. Karimun: 1 Pulau Kab. Infrastruktur air baku berfungsi secara optimal Kurangnya kapasitas sumber air Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber air
NGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT Karimun: 2 Pulau Kab. Karimun: 2 Pulau Pelaksanaan OP infrastruktur air baku Kep. Anambas: 3 u Kab. Kep. Anambas: 5 Pulau Natuna: 5 Pulau Kab. Natuna: 7 Pulau katan kapasitas r air Peningkatan kapasitas sumber air Batam: 10 liter/detik Kota Batam: 10 liter/detik Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan: 10 liter/detik katan kapasitas penyediaan air Peningkatan kapasitas sistem penyediaan air minum katan daerah irigasi Peningkatan daerah irigasi Bintan: 161,8 ha Kab. Bintan: 188,4 ha Karimun: 194,6 ha Kab. Karimun: 278 ha katan kapasitas r air Peningkatan kapasitas sumber air Pembangunan dan peningkatan fungsi dan Batam: 2 Pulau Kota Batam: 4 Pulau kondisi infrastruktur air Bintan: 3 Pulau Kab. Bintan: 4 Pulau Karimun: 2 Pulau Kab. Karimun: 2 Pulau Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi infrastruktur irigasi Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kep. Anambas. Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi infrastruktur penyediaan air baku BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. 260
JANGKA PENDEK JAN(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN b Pulau-pulau Terluar NKRI Kab. Kep. Anambas: 2 Pulau Kab. PulauKab. Natuna: 3 Pulau Kab. Kurangnya kapasitas sumber air Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber air
NGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT Kep. Anambas: 3 u Kab. Kep. Anambas: 5 Pulau Natuna: 5 Pulau Kab. Natuna: 7 Pulau Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi infrastruktur air baku BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. 261
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) 1 Pencegahan Bencana a Banjir Perkotaan Adanya risiko banjir atau genangan Meminimalisir risiko terjadinya genangan atau banjir Pembangunan sistem drainase primer, sekunder dan tersier: Pemdraidan Kota Batam KoKota Tanjungpinang KoKabupaten Bintan KaKabupaten Kep. Anambas KaAnKaKaPembangunan atau peningkatan tanggul sungai PempenisunKota Batam KoKota Tanjungpinang KoKabupaten Bintan KaKabupaten Karimun KaAnKaPelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengendali banjir PelarehapengPembangunan, pengoperasian dan monitoring sistem peringatan dini (EWS) PempengmonperiNo SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN Aspek Pengendalian Daya Rusak Air
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) mbangunan sistem inase primer, sekunder tersier: Pembangunan sistem drainase primer, sekunder dan tersier: Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan OP infrastruktur pengendali banjir BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, ota Batam Kota Batam Pemerintah Kota ota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang abupaten Bintan Kabupaten Bintan abupaten Kep. nambas Kabupaten Kep. Anambas abupaten Lingga Kabupaten Lingga abupaten Karimun Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna mbangunan atau ingkatan tanggul gai Pembangunan atau peningkatan tanggul sungai ota Batam Kota Batam ota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang abupaten Bintan Kabupaten Bintan abupaten Kep. nambas Kabupaten Kep. Anambas abupaten Natuna Kabupaten Lingga Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna aksanaan OP dan abilitasi infrastruktur gendali banjir Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengendali banjir mbangunan, goperasian dan nitoring sistem ingatan dini (EWS) Pembangunan, pengoperasian dan monitoring sistem peringatan dini (EWS) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT 262
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN a Banjir Perkotaan Adanya risiko banjir atau genangan Meminimalisir risiko terjadinya genangan atau banjir Pembangunan fasilitas evakuasi PemevakPenyusunan masterplan drainase perkotaan PenymasperkPenyusunan, penetapan, dan review peta rawan banjir Penydan banjPenyusunan, penetapan, dan review sempadan sungai dan sumber air lainnya Penydan sunlainPeningkatan kesiapan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir pada area maksimum rawan banjir PeniketadalabencmakrawaMengurangi kerentanan masyarakat terhadap resiko banjir pada area maksimum rawan banjir Menmasresikmakrawa
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT mbangunan fasilitas kuasi Pembangunan fasilitas evakuasi Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan OP infrastruktur pengendali banjir yusunan dan review sterplan drainase kotaan Penyusunan dan review masterplan drainase perkotaan Pengaturan terhadap zona rawan banjir atau genangan yusunan, penetapan, review peta rawan jir Penyusunan, penetapan, dan review peta rawan banjir yusunan, penetapan, review sempadan gai dan sumber air nya Penyusunan, penetapan, dan review sempadan sungai dan sumber air lainnya ingkatan kesiapan dan ahanan masyarakat am menghadapi cana banjir pada area ksimum dan medium an banjir Meningkatkan kesiapan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir pada area maksimum, medium, dan minimum rawan banjir ngurangi kerentanan syarakat terhadap ko banjir pada area ksimum dan medium an banjir Mengurangi kerentanan masyarakat terhadap resiko banjir pada area maksimum, medium, dan minimum rawan banjir BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas 263
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN a Banjir Perkotaan Adanya risiko banjir atau genangan Meminimalisir risiko terjadinya genangan atau banjir Pelatihan tanggap darurat bagi masyarakat dalam mengurangi kerugian akibat banjir pada area maksimum rawan banjir Pelabagimenakibmakrawab Abrasi Pantai Adanya risiko kerusakan pantai Meminimalisir risiko terjadinya kerusakan pantai Membuat bangunan pelindung abrasi pantai (sea wall) dan atau penanaman pohon mangrove Mempelin(seapenamanKota Batam : 10,14 km KoKota Tanjungpinang dan KoKabupaten Bintan : 12 km KakmKabupaten Lingga : 10,65 km Ka24Kabupaten Karimun : 7,8 km Ka18Kabupaten Kep. Anambas : 8,1 km KaAnKabupaten Natuna : 7,65 km Ka17Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai PelarehapengPenyusunan dan penetapan peta rawan abrasi Penydan abra
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT atihan tanggap darurat i masyarakat dalam ngurangi kerugian bat banjir pada area ksimum dan medium an banjir Pelatihan tanggap darurat bagi masyarakat dalam mengurangi kerugian akibat banjir pada area maksimum, medium dan minimum rawan banjir Pengaturan terhadap zona rawan banjir atau genangan mbuat bangunan ndung abrasi pantai a wall) dan atau anaman pohon ngrove Membuat bangunan pelindung abrasi pantai (sea wall) dan atau penanaman pohon mangrove Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai ota Batam : 23,66 km Kota Batam : 33,8 km ota Tanjungpinang dan Kota Tanjungpinang dan abupaten Bintan : 28 m Kabupaten Bintan : 40 km abupaten Lingga : 4,85 km Kabupaten Lingga : 35.5 km abupaten Karimun : 8,2 km Kabupaten Karimun : 26 km abupaten Kep. nambas : 18,9 km Kabupaten Kep. Anambas : 27 km abupaten Natuna : 7,85 km Kabupaten Natuna : 25,5 km aksanaan OP dan abilitasi infrastruktur gaman pantai Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai yusunan, penetapan, review peta rawan asi Penyusunan, penetapan, dan review peta rawan abrasi Pengaturan terhadap zona wilayah pesisir BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas 264
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN Membuat bangunan pelindung abrasi pantai (sea wall) dan atau penanaman pohon mangrove Mempelin(seapenamanKota Batam: 1 Pulau KotaKab. Bintan: 2 Pulau KabKab. Karimun: 1 Pulau KabKab. Kep. Anambas: 2 Pulau KabPulaKab. Natuna: 3 Pulau KabPelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai Pelarehapeng2 Penanggulangan Bencana Penanganan pengungsi korban bencana banjir dan abrasi pantai pada area maksimum terdampak bencana Penakorbdan areamedbencPeningkatan kapasitas tim tanggap darurat banjir, pengadaan bahan banjiran dan membangun gudang pada area maksimum terdampak bencana Penitangpengbanjgudamakterdc Pulau-pulau Terluar NKRI Adanya risiko berkurangnya wilayah NKRI akibat pergeseran batas negara Terjaganya garis titik pangkal batas NKRI a Banjir Perkotaan dan Abrasi Pantai Terjadinya bencana banjir dan abrasi pantai Meminimalisir dampak akibat kejadian bencana banjir dan abrasi pantai
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT mbuat bangunan ndung abrasi pantai a wall) dan atau anaman pohon ngrove Membuat bangunan pelindung abrasi pantai (sea wall) dan atau penanaman pohon mangrove a Batam: 2 Pulau Kota Batam: 4 Pulau . Bintan: 3 Pulau Kab. Bintan: 4 Pulau . Karimun: 2 Pulau Kab. Karimun: 2 Pulau . Kep. Anambas: 3 au Kab. Kep. Anambas: 5 Pulau . Natuna: 5 Pulau Kab. Natuna: 7 Pulau aksanaan OP dan abilitasi infrastruktur gaman pantai Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai anganan pengungsi ban bencana banjir abrasi pantai pada a maksimum dan dium terdampak cana Penanganan pengungsi korban bencana banjir dan abrasi pantaipada area maksimum, medium, dan minimum terdampak bencana ingkatan kapasitas tim ggap darurat banjir, gadaan bahan jiran dan membangun ang pada area ksimum dan medium dampak bencana Peningkatan kapasitas tim tanggap darurat banjir, pengadaan bahan banjiran dan membangun gudang pada area maksimum, medium, dan minimum terdampak bencana BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kep. Anambas Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur pengaman pantai BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas Pengaturan rencana tindak darurat kejadian bencana 265
JANGKA PENDEK JA(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 3 Pemulihan Bencana a Banjir Perkotaan dan abrasi pantai Terjadinya kerusakan infrastruktur pengendalian banjir dan pengaman pantai Memulihkan fungsi infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai yang rusak pada area maksimum terdampak bencana Peladan infrabanjpanareamedbenc
ANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT aksanaan rehabilitasi rekonstruksi astruktur pengendali jir dan pengaman tai yang rusak pada a maksimum dan dium terdampak cana Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai yang rusak pada area maksimum, medium dan minimum terdampak bencana Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas 266
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) Penyediaan dan peningkatan infastruktur SISDA (pos hujan biasa/otomatis dan hidrometri (PDAB/AWLR)) PenyinfahujahidrPenyediaan dan peningkatan infastruktur pendukung SISDA PenyinfaSISDPeningkatan, monitoring, dan evaluasi keamanan data PendanPelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur SISDA PelarehaSISDRasionalisasi stasiun (80%) hidroklimatologi pada setiap kecamatan satu pos hujan biasa/automatic dan hidrometri (PDAB/AWLR) RashidrkecabiashidrNO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air Kurangnya tingkat akurasi data Terwujudnya data dan informasi yang akurasi dan terbaru 1 Prasarana dan sarana Sistem Informasi Sumber Daya Air Kurangnya infrastruktur SISDA Tersedianya infrastruktur SISDA yang berfungsi secara optimal
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) yediaan dan peningkatan astruktur SISDA (pos an biasa/otomatis dan rometri (PDAB/AWLR)) Penyediaan dan peningkatan infastruktur SISDA (pos hujan biasa/otomatis dan hidrometri (PDAB/AWLR)) yediaan dan peningkatan astruktur pendukung DA Penyediaan dan peningkatan infastruktur pendukung SISDA ingkatan, monitoring, n evaluasi keamanan data Peningkatan, monitoring, dan evaluasi keamanan data aksanaan OP dan abilitasi infrastruktur DA Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur SISDA ionalisasi stasiun (90%) roklimatologi pada setiap amatan satu pos hujan sa/automatic dan rometri (PDAB/AWLR) Rasionalisasi stasiun (100%) hidroklimatologi pada setiap kecamatan satu pos hujan biasa/automatic dan hidrometri (PDAB/AWLR) Pengaturan terhadap infrastruktur SISDA Pengadaan, penyediaan, dan pemeliharaan infastruktur SISDA STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas 267
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 1 Prasarana dan sarana Sistem Informasi Sumber Daya Air Kurangnya infrastruktur SISDA Tersedianya infrastruktur SISDA yang berfungsi secara optimal 2 Institusi Pengelola Penyusunan, penetapan, dan monitoring penerapan regulasi pengaturan tugas dan fungsi pengelola SISDA yang terintergrasi PenymonpenpenpenterinPenerapan one map policy pada penyelenggaraan pengelolaan SDA PenpadpenPembentukan, pengoperasian, dan monitoring lembaga kalibrasi alat ukur, hidrokimitalogi, hidrometri PempendankalihidrPembuatan, pengoperasian, dan monitoring website SDA Kepulauan Riau dengan teknologi terkini yang mudah diakses oleh berbagai pengguna PemmonwebRiauterkolehKurangnya tingkat akurasi data Terwujudnya data dan informasi yang akurasi dan terbaru Pembentukan dan monitoring lembaga pengelola SIH3 PemdanpenInformasi data SDA belum dapat diakses secara luas Terwujudnya kemudahan akses informasi data SDA
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) Pengadaan, penyediaan, dan pemeliharaan infastruktur SISDA STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas yusunan, penetapan, nitoring, dan evaluasi erapan regulasi gaturan tugas dan fungsi gelola SISDA yang ntergrasi Penyusunan, penetapan, monitoring, dan evaluasi penerapan regulasi pengaturan tugas dan fungsi pengelola SISDA yang terintergrasi Pengaturan sistem berbagi data antar stakeholder BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, erapan one map policy a penyelenggaraan gelolaan SDA Penerapan one map policy pada penyelenggaraan pengelolaan SDA mbentukan, goperasian, monitoring, n evaluasi lembaga brasi alat ukur, rokimitalogi, hidrometri Pembentukan, pengoperasian, monitoring, dan evaluasi lembaga kalibrasi alat ukur, hidrokimitalogi, hidrometri mbuatan, pengoperasian, nitoring dan evaluasi bsite SDA Kepulauan u dengan teknologi kini yang mudah diakses h berbagai pengguna Pembuatan, pengoperasian, monitoring dan evaluasi website SDA Kepulauan Riau dengan teknologi terkini yang mudah diakses oleh berbagai pengguna mbentukan, monitoring n evaluasi lembaga gelola SIH3 Pembentukan, monitoring dan evaluasi lembaga pengelola SIH3 268
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 1 Prasarana dan sarana Sistem Informasi Sumber Daya Air Kurangnya infrastruktur SISDA Tersedianya infrastruktur SISDA yang berfungsi secara optimal 2 Institusi Pengelola Kurangnya tingkat akurasi data Terwujudnya data dan informasi yang akurasi dan terbaru Menyusun, melaksanakan dan monitoring standar format data dan informasi pengelolaan SDA dalam SISDA MenmonstaninfodalaPembentukan, pengoperasian, dan monitoring wadah pengolahan data dan informasi SDA (clearing house) PempendanpeninfohouPelatihan, seminar, studi banding, dan workshop terkait pengelolaan SISDA PelabanterkSosialisasi dan monitoring keterlibatan masyarakat di sekitar lokasi stasiun atau alat ukur Sosievalmasstas3 Peningkatan Kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air Kurangnya SDM dalam pengelolaan data Terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan SISDA
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) Pengadaan, penyediaan, dan pemeliharaan infastruktur SISDA STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas nyusun, melaksanakan, nitoring dan evaluasi ndar format data dan rmasi pengelolaan SDA am SISDA Menyusun, melaksanakan, monitoring dan evaluasi standar format data dan informasi pengelolaan SDA dalam SISDA Pengaturan sistem berbagi data antar stakeholder mbentukan, goperasian, monitoring, n evaluasi wadah golahan data dan rmasi SDA (clearing use) Pembentukan, pengoperasian, monitoring, dan evaluasi wadah pengolahan data dan informasi SDA (clearing house) atihan, seminar, studi nding, dan workshop kait pengelolaan SISDA Pelatihan, seminar, studi banding, dan workshop terkait pengelolaan SISDA ialisasi, monitoring, dan luasi keterlibatan syarakat di sekitar lokasi siun atau alat ukur Sosialisasi, monitoring, dan evaluasi keterlibatan masyarakat di sekitar lokasi stasiun atau alat ukur BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas Pengaturan terhadap kualitas dan kuantitas SDM 269
Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) Meningkatkan partisipasi masyarakat (80%) dan dunia usaha (80%) dalam perencanaan pengelolaan SISDA MenimasyusahperenSISDSosialisasi dan pelatihan (80%) terhadap kelembagaan non pemerintah yang terkait dalam perencanaan PSDA Sosia(90%kelempemedalamPeran aktif (80%) melalui Lembaga/Komunitas SDA dalam penyusunan kebijakan PeranLembdalamkebijSosialisasi dan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) SosiaKons(PKMSosialisasi dan Pertemuan Konsultasi Dunia Usaha SosiaKonsPendidikan dan pelatihan bagi pengelola SDA (80%) Pendbagi NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 1 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan Kurangnya peran stakeholder dalam kegiatan perencanaan pengelolaan SDA Terwujudnya partisipasi stakeholder secara aktif dalam perencanaan pengelolaan SDA
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) ingkatkan partisipasi yarakat (90%) dan dunia ha (90%) dalam ncanaan pengelolaan DA Meningkatkan partisipasi masyarakat (100%) dan dunia usaha (100%) dalam perencanaan pengelolaan SISDA alisasi dan pelatihan %) terhadap mbagaan non erintah yang terkait m perencanaan PSDA Sosialisasi dan pelatihan (100%) terhadap kelembagaan non pemerintah yang terkait dalam perencanaan PSDA n aktif (90%) melalui baga/Komunitas SDA m penyusunan akan Peran aktif (100%) melalui Lembaga/Komunitas SDA dalam penyusunan kebijakan alisasi dan Pertemuan sultasi Masyarakat M) Sosialisasi dan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) alisasi dan Pertemuan sultasi Dunia Usaha Sosialisasi dan Pertemuan Konsultasi Dunia Usaha didikan dan pelatihan pengelola SDA (90%) Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola SDA (100%) BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas, P3A, Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Peduli Pantai, Swasta STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT Pengaturan perencanaan dengan melibatkan stakeholder 270
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 1 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan Kurangnya peran stakeholder dalam kegiatan perencanaan pengelolaan SDA Terwujudnya partisipasi stakeholder secara aktif dalam perencanaan pengelolaan SDA Melibatkan lembaga masyarakat (non pemerintah) (80%) dalam pelaksanaan PSDA MelibmasypemepelakPartisipasi dunia usaha (80%) dalam pelaksanaan PSDA Parti(90%PSDAmeningkatkan peran P3A, GP3A, (80%) serta lembaga non pemerintah lainnya dalam bidang PSDA meniGP3ApemedalamMengaktifkan peran TKPSDA dalam pengelolaan SDA Mengdalammelaksanakan kemitraan pembiayaan oleh dunia usaha (80%) dalam pelaksanaan PSDA melapembusahpelakmelaksanakan pendidikan dan pelatihan (80%) serta pendampingan pelaksanaan PSDA meladan ppendPSDA2 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan Adanya konflik dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan SDA Meminimalisir konflik dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan SDA
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas, P3A, Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Peduli Pantai, Swasta STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT Pengaturan perencanaan dengan melibatkan stakeholder batkan lembaga yarakat (non erintah) (90%) dalam ksanaan PSDA Melibatkan lembaga masyarakat (non pemerintah) (100%) dalam pelaksanaan PSDA isipasi dunia usaha %) dalam pelaksanaan A Partisipasi dunia usaha (100%)dalam pelaksanaan PSDA ingkatkan peran P3A, A, serta lembaga non erintah (90%) lainnya m bidang PSDA meningkatkan peran P3A, GP3A, (100%) serta lembaga non pemerintah lainnya dalam bidang PSDA gaktifkan peran TKPSDA m pengelolaan SDA Mengaktifkan peran TKPSDA dalam pengelolaan SDA aksanakan kemitraan biayaan oleh dunia ha (90%) dalam ksanaan PSDA melaksanakan kemitraan pembiayaan oleh dunia usaha (100%) dalam pelaksanaan PSDA aksanakan pendidikan pelatihan (90%) serta dampingan pelaksanaan A melaksanakan pendidikan dan pelatihan (100%) serta pendampingan pelaksanaan PSDA Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur SDA dengan melibatkan stakeholder BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas, P3A, Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Peduli Pantai, Swasta Pengaturan peran stakeholder dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan SDA 271
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) NO SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 1 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan Kurangnya peran stakeholder dalam kegiatan perencanaan pengelolaan SDA Terwujudnya partisipasi stakeholder secara aktif dalam perencanaan pengelolaan SDA Pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksaanaan pengelolaan SDA di wilayahnya (80%) PengselurpelakSDA Menyusun, menerapkan, dan monitoring pelaksanaan SOP dan pelaporan pengaduan Menydan mpelakpelapPelaksanaan dan monitoring tindak lanjut laporan pengaduan PelakevalulanjuMembentuk Polisi Pegawai Negeri Sipil bidang SDA PolismelaterhaSDA 3 Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan Kurangnya pengawasan stakeholder dalam kegiatan pengelolaan SDA Adanya keterlibatan stakeholder dalam pengawasan kegiatan pengelolaan SDA
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) BWS Sumatera IV, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas, P3A, Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Peduli Pantai, Swasta STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT Pengaturan perencanaan dengan melibatkan stakeholder gawasan terhadap ruh proses dan hasil ksaanaan pengelolaan di wilayahnya (90%) Pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksaanaan pengelolaan SDA di wilayahnya (100%) yusun, menerapkan, monitoring-evaluasi ksanaan SOP dan poran pengaduan Menyusun, menerapkan, dan monitoring-evaluasi pelaksanaan SOP dan pelaporan pengaduan ksanaan dan monitoringuasi respon tindak ut laporan pengaduan Pelaksanaan dan monitoring-evaluasi respon tindak lanjut laporan pengaduan i Pegawai Negeri Sipil aksanakan pengawasan adap pelanggar bidang Polisi Pegawai Negeri Sipil melaksanakan pengawasan terhadap pelanggar bidang SDA BWS Sumatera IV, BMKG, ESDM, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas, P3A, Komunitas Peduli Sungai, Komunitas Peduli Pantai, Swasta Pengaturan terhadap pengawasan stakeholder 272
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) 1 Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air a Terjadinya kerusakan daerah tangkapan dan daerah resapan sumber air Terpeliharanya daerah tangkapan dan daerah resapan sumber air sesuai dengan fungsinya Penanaman kembali dan pengkayaan tanaman endemik di daerah tangkapan sumber air PenpenendtanKota Batam: 12 lokasi KKota Tj.pinang: 2 lokasi KloKab. Bintan: 8 lokasi KKab. Karimun: 6 lokasi KKab. Lingga: 4 lokasi KKab. Kep. Anambas: 4 lokasi KloKab. Natuna: 9 lokasi KPenyusunan, penetapan, sosialiasi, monitoring dan evaluasi penerapan peraturan daerah mengenai DAS PensosdanpermeTabel 4.3 Matriks Kebijakan Operasional SkAspek Konservasi Sumber Daya Air No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN Alih Fungsi Lahan dan Kerusakan DAS
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) nanaman kembali dan ngkayaan tanaman demik di daerah ngkapan sumber air Penanaman kembali dan pengkayaan tanaman endemik di daerah tangkapan sumber air Pemeliharaan dan pengembalian fungsi daerah resapan air dan daerah tangkapan air Kota Batam: 13 lokasi Kota Batam: 16 lokasi Kota Tj.pinang: 2 okasi Kota Tj.pinang: 2 lokasi Kab. Bintan: 9 lokasi Kab. Bintan: 10 lokasi Kab. Karimun: 7 lokasi Kab. Karimun: 8 lokasi Kab. Lingga: 6 lokasi Kab. Lingga: 10 lokasi Kab. Kep. Anambas: 5 okasi Kab. Kep. Anambas: 5 lokasi Kab. Natuna: 9 lokasi Kab. Natuna: 9 lokasi nyusunan, penetapan, sialiasi, monitoring n evaluasi penerapan raturan daerah engenai DAS Penyusunan, penetapan, sosialiasi, monitoring dan evaluasi penerapan peraturan daerah mengenai DAS Pengaturan tentang daerah tangkapan air enario Ekonomi Rendah WS Kepulauan Riau STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. 273
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN a Alih Fungsi Lahan dan Kerusakan DAS Terjadinya kerusakan daerah tangkapan dan daerah resapan sumber air Terpeliharanya daerah tangkapan dan daerah resapan sumber air sesuai dengan fungsinya Penyusunan, penetapan, sosialisasi, penerapan, dan monitoring mengenai peraturan tentang pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan yang ditetapkan PensosdanmetenfundaepadditMelakukan penanamaan kembali di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan MekemhukawKota Batam: 15.000 ha KKota Tj.pinang: 2.000 ha KhKab. Bintan: 8.500 ha KhKab. Karimun: 5.500 ha KhKab. Lingga: 17.500 ha KKab. Kep. Anambas: 11.000 ha K1Kab. Natuna: 8.500 ha KhBanyaknya lahan kritis terutama di wilayah Provinsi Kepulauan Riau Berkurangnya lahan kritis di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT nyusunan, penetapan, sialiasasi penerapan, n monitoring engenai peraturan ntang pelestarian ngsi resapan air dan erah tangkapan air da kawasan yang etapkan Penyusunan, penetapan, sosialiasasi penerapan, dan monitoring mengenai peraturan tentang pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan yang ditetapkan Pengaturan tentang daerah tangkapan air elakukan penanamaan mbali di kawasan tan dan di luar wasan hutan Melakukan penanamaan kembali di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan Kota Batam: 33.500 ha Kota Batam: 47.000 ha Kota Tj.pinang: 4.000 ha Kota Tj.pinang: 5.500 ha Kab. Bintan: 26.000 ha Kab. Bintan: 63.000 ha Kab. Karimun: 21.000 ha Kab. Karimun: 44.000 ha Kab. Lingga: 73.000 ha Kab. Lingga: 101.000 ha Kab. Kep. Anambas: 16.000 ha Kab. Kep. Anambas: 36.000 ha Kab. Natuna: 29.000 ha Kab. Natuna: 66.000 ha BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. Pemeliharaan dan pengembalian fungsi daerah resapan air dan daerah tangkapan air 274
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN a Alih Fungsi Lahan dan Kerusakan DAS Delinisasi, penentuan, dan review patok imajiner sempadan sumber air di Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan DedanimasumBaTanKaKaKaPemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air PempenberpemsumSosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan konservasi berbasis masyarakat SosdanpenberMasih banyaknya pemanfaatan sempadan sumber air untuk kegiatan budidaya Terwujudnya pemanfaatan sempadan yang sesuai dengan fungsi dan regulasi
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT linisasi, penentuan, n review patok ajiner sempadan mber air di Kota tam, Kota njungpinang, bupaten Bintan, bupaten Karimun dan bupaten Natuna Delinisasi, penentuan, dan review terhadap deliniasi dan penentuan patok imajiner sempadan sumber air di seluruh wilayah Kepulauan Riau mantauan dan ngawasan rdasarkan ketentuan manfaatan zona pada mber air Pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air sialisasi, monitoring n evaluasi terhadap nerapan konservasi rbasis masyarakat Sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan konservasi berbasis masyarakat Pengendalian pemanfaatan sempadan sumber air BWS Sumatera IV, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas 275
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN 2 Pengawetan Air a Ketahanan Air Melakukan penghematan penggunaan air rumah tangga dan perkotaan dan penggunaan alat hemat air MepenpentanindkhualaSosialiasi dan monitoring penerapan peraturan daerah mengenai penetapan tarif progresif pemakaian air SosmopermetarpemKurang terjaganya kontinuitas air pada daerah-daerah tangkapan air Terjaganya kontinuitas air pada daerah-daerah tangkapan air Pembangunan bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya PembendanpenRehabilitasi/peningka tan bendungan, embung, dan bangunan air lainnya Rehn bdanlainRestorasi dan revitalisasi sungai ResrevRevitalisasi dan konservasi terhadap danau dan kolong bekas tambang RevkondantamMasih tingginya standar penggunaan air terutama di Kota/Kabupaten Terwujudnya pemanfaatan air yang lebih efisien
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT elakukan nghematan nggunaan air rumah ngga, perkotaan, dustri dan industri usus dan penggunaan at hemat air Melakukan review terhadap penghematan penggunaan air dan penggunaan alat hemat air sialiasi dan onitoring penegakan raturan daerah engenai penetapan rif progresif makaian air Sosialisasi, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan daerah mengenai penetapan tarif progresif pemakaian air mbangunan ndungan, embung, n bangunan nampung air lainnya Pembangunan bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya Pembangunan, rehabilitasi, restorasi, revitalisasi, konservasi dan OP infrastruktur sumber air habilitasi/peningkata bendungan, embung, n bangunan air nnya Rehabilitasi/peningkata n bendungan, embung, dan bangunan air lainnya Pembangunan, rehabilitasi, restorasi, revitalisasi, konservasi dan OP infrastruktur sumber air storasi dan vitalisasi sungai Restorasi dan revitalisasi sungai vitalisasi dan nservasi terhadap nau dan kolong bekas mbang Revitalisasi dan konservasi terhadap danau dan kolong bekas tambang Pengaturan tentang efisiensi penggunaan air BWS Sumatera IV, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas 276
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN a Ketahanan Air Kurang terjaganya kontinuitas air pada daerah-daerah tangkapan air Terjaganya kontinuitas air pada daerah-daerah tangkapan air Operasi dan pemeliharaan terhadap bendungan, embung dan bangunan air lainnya OppembendanlainPemeliharaan sungai, danau, mata air, dan sumber air alami lainnya Pemdansumlain3 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air b Peningkatan pencemaran dan sedimentasi pada sumber air Terwujudnya usia waduk sesuai dengan perencanaan Pembangunan infrastruktur pengendali sedimen dan limbah. PeminfrsedKota Batam: 12 lokasi KKota Tj.pinang: 2 lokasi KloKab. Bintan: 8 lokasi KKab. Karimun: 6 lokasi KKab. Lingga: 4 lokasi KKab. Kep. Anambas: 4 lokasi KloKab. Natuna: 9 lokasi KPelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengendali sedimen dan limbah PelrehpenlimPencemaran Sumber Air dan Pantai
JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG (2018 - 2028) (2018 - 2038) STRATEGI KEBIJAKAN OPERASIONAL LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT perasi dan meliharaan terhadap ndungan, embung n bangunan air nnya Operasi dan pemeliharaan terhadap bendungan, embung dan bangunan air lainnya Pembangunan, rehabilitasi, restorasi, revitalisasi, konservasi dan OP infrastruktur sumber air meliharaan sungai, nau, mata air, dan mber air alami nnya Pemeliharaan sungai, danau, mata air, dan sumber air alami lainnya mbangunan frastruktur pengendali dimen dan limbah. Pembangunan infrastruktur pengendali sedimen dan limbah. Kota Batam: 13 lokasi Kota Batam: 16 lokasi Kota Tj.pinang: 2 okasi Kota Tj.pinang: 2 lokasi Kab. Bintan: 9 lokasi Kab. Bintan: 10 lokasi Kab. Karimun: 7 lokasi Kab. Karimun: 8 lokasi Kab. Lingga: 6 lokasi Kab. Lingga: 10 lokasi Kab. Kep. Anambas: 5 okasi Kab. Kep. Anambas: 5 lokasi Kab. Natuna: 9 lokasi Kab. Natuna: 9 lokasi laksanaan OP dan habilitasi infrastruktur ngendali sedimen dan mbah Pelaksanaan OP dan rehabilitasi infrastruktur pengendali sedimen dan limbah BWS Sumatera IV, Satker PSPAM, BPDASHL Sei Jang Duriangkang, BP Batam, BP Tanjungpinang, BP Bintan, BP Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintah Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Kep. Anambas. Pembangunan, rehabilitasi, dan OP infrastruktur pengendali sedimen dan limbah 277
JANGKA PENDEK J(2018 - 2023) No SUB ASPEK PERMASALAHAN/ HASIL ANALISIS SASARAN b Peningkatan pencemaran dan sedimentasi pada sumber air Terwujudnya usia waduk sesuai dengan perencanaan Pembangunan IPAL skala individu, komunal, terpusat, dan industri khusus di Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun PemskadanKaKaAnTerwujudnya kualitas sumber air sesuai dengan baku mutu Penyusunan dan penetapan kelas air dan baku mutu air pada sumber air PenpenbaksumPemantauan, peningkatan, dan review kualitas air di sumber air PempenkuairPenyusunan, penetapan, sosialiasi dan monitoring peraturan daerah mengenai pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air (keharusan pembangunan IPAL) Pensosdandaepenpemke (kepemPencemaran Sumber Air dan Pantai