Buku Pedoman Kepala KPPN Compile

PEDOMAN

KEPALA KPPN

ii Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

Tim Penyusun
PEDOMAN KEPALA KPPN

Tahun 2022

Pembina

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Pengarah

Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Ketua Tim

Suharno, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Editor

xxxxxxx

Kontributor

Fajar Seto, Saifan Abdulloh Muqimuddin, Pinto
Kusuma Arief, Delila Stefanya Pusparani, Rudy
Kurniawan, Rino Dwiyanto, Sari Fadillah, Siti Hutami

Tri Oktavianti.

Reviewer

xxxxxxxxxxxxxx

Bagian Organisasi dan Tata Laksana i
Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

ii Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

SAMBUTAN DIRJEN

KPPN sebagai ujung tombak pelaksanaan anggaran di daerah mempunyai
peranan yang sangat penting dalam percepatan pembangunan di Indonesia.
KPPN juga merupakan Kuasa BUN di daerah. Hal ini berarti Kepala KPPN
merupakan representasi Menteri Keuangan di wilayah kerjanya.
Untuk itu, KPPN perlu dipimpin oleh orang-orang yang kompeten dan
credible untuk membawa unit yang dipimpinnya menjadi institusi pengelola
perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia. Saya sangat berharap, para
Kepala KPPN mampu mengawal pencairan dana dan menjaga penerimaan
negara di wilayahnya secara transparan, profesional, dan akuntabel. Kepala
KPPN harus mampu mengoptimalkan perannya sebagai mitra strategis
Pemerintah Daerah. Fokus pelaksanaan APBN yang saat ini tidak saja dititik
beratkan pada peningkatan kualitas spending, namun juga pada tata kelola
penerimaan negara, tentunya berdampak pada semakin tingginya kebutuhan
edukasi bagi seluruh stakeholder. Untuk itu, para Kepala KPPN diharapkan
dapat menjadi sumber pencerahan dan sumber informasi serta tempat
mencari referensi dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan
Keuangan Negara.
Dengan peran strategis yang dimiliki oleh Kepala KPPN tersebut, tentunya
perlu dukungan sumber daya yang kompeten dan andal. Kepala KPPN tidak
dapat bekerja sendiri menjadi seorang treasurer yang unggul tanpa adanya
dukungan staff di belakangnya. Oleh karena itu, Kepala KPPN dituntut
untuk mampu membangun organisasi yang efektif dengan mengambil
peran sebagai top manager yang secara aktif membina dan memberikan
motivasi, serta menjadi teladan bagi bawahannya. Saya menyambut baik
hadirnya “Pedoman Kepala KPPN” ini. Saya berharap buku ini dapat
menjadi panduan dan pedoman para Kepala KPPN dalam merumuskan dan
mengimplementasikan berbagai rencana aksi dan langkah strategis yang
diamanahkan oleh Kementerian Keuangan serta Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan sesuai tugas, fungsi, peran dan kewenangannya dalam
pelaksanaan berbagai kebijakan pengelolaan Keuangan Negara di
wilayahnya. Dengan demikian, pada gilirannya kualitas pelaksanaan tugas dan
fungsi Ditjen Perbendaharaan akan semakin meningkat dan akan bermuara
pada pencapaian visi yaitu Menjadi Pengelola Perbendaharaan yang Unggul
di Tingkat Dunia.

Pedoman Kepala KPPN iii

Tahun 2022

DISCLAIMER
Buku ini disusun berdasarkan
peraturan yang berlaku. Apabila
terdapat perubahan peraturan atau
dicabutnya peraturan atau adanya

peraturan baru, maka agar
berpedoman pada peraturan

terbaru tersebut.

iv Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

Kata Pengantar Ses

Alhamdulillahirrabilalamin, puji syukur kita
panjatkan kehadirat Allah SWT atas terbitnya “Pedoman Kepala KPPN”
ini. Latar belakang penerbitan buku ini adalah adanya kebutuhan pedoman
sebagai panduan bagi Kepala KPPN yang mempunyai peran selaku top
manager dan Kuasa BUN di daerah. Selain adanya tugas dan fungsi KPPN
saat ini yangsemakin berkembang, kaya dan dinamis.

Sebagai pejabat di unit vertikal Ditjen Perbendaharaan yang
selalu menjadi ujung tombak dalam memberikan layanan perbendaharaan di
wilayahnya, Kepala KPPN telah dibekali dengan berbagai juknis terkait
kebijakan dan peraturan yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya sebagai Kepala KPPN. Namun untuk lebih memudahkan
para Kepala KPPN baik yang baru promosi maupun yang baru dimutasi,
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan membuat panduan dalam bentuk
buku yang di dalamnya mencakup pedoman yang sifatnya peraturan
ataupun tahapan rencana aksi serta panduan kegiatan/program kerja bagi
para Kepala KPPN, baik teknis maupun non teknis. Untuk itu, di dalam
buku ini telah disusun berbagai pedoman/panduan kegiatan dan program
kerja yang perlu dilakukan oleh Kepala KPPN baik kewenangan di bidang
kayanan perbendaharaan ataupun kegiatan internal dalam rangka
menciptakan pengelolaan organisasi dan sumber daya yang efektif. Kepala
KPPN juga diminta untuk terus mengembangkan suasana dan iklim kerja
yang lebih harmonis, kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan
stakeholder, dan karakteristik wilayah kerja masing-masing.

Pedoman bagi para Kepala KPPN ini diharapkan
dapat memudahkan para Kepala KPPN untuk merumuskan berbagai
strategi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanahkan
oleh Menteri Keuangan dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Tak
lupa, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang
telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Pedoman Kepala KPPN ini.
Tak ada gading yang tak retak, begitu pun Buku Pedoman ini. Oleh
karena itu, berbagai masukan tetap kami harapkan sebagai bahan
penyempurnaan buku pedoman ini ke depan.

Selamat menikmati buku ini. Diharapkan Buku
PedomanKepala KPPN ini dapat dijadikan salah satu rujukan bagi seluruh
Kepala KPPN dalam peningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi
yangdiemban. Dan pada akhirnya, harapan dari terbitnya buku pedoman
ini adalah adanya peningkatan efektifi tas dan efi siensi serta peningkatan
kinerja layanan di tingkat KPPN kepada para stakeholder, baik internal
maupun ekternal Kementerian Keuangan, dapat terwujud.

Pedoman Kepala KPPN v

Tahun 2022

vi Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN
1.Latar Belakang
2.Tujuan dan Manfaat
3.Ruang Lingkup
BAB II TUGAS DAN FUNGSI
1. Tugas
2. Fungsi
3. Uraian Jabatan
BAB III PANDUAN PELAKSANAAN PERAN TREASURER DAN REPRESENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN DI DAERAH
1.Keuangan Negara
a. Pemahaman Struktur APBN
b.Pelaksanaan Anggaran
1) Penyelesaian Tagihan Negara
a) Penatausahaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
b) Pengujian SPM dan Penerbitan SP2D
c) Penilaian dan Pengesahan Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)
d) Penyelesaian Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)
e) Penyelesaian Retur
f) Persetujuan Pembukaan Rekening dan Laporan Saldo Rekening g) Pengelolaan
Rencana Penarikan Dana
2) Detail Alur Pertanggungjawaban Keuangan Negara a) Rekonsiliasi Transaksi
Keuangan melalui e-Rekon b) Verifikasi Pertanggungjawaban Bendahara c)Penyusunan
Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (LK UAKBUN)
Daerah
c. Monev Pelaksanaan Anggaran 1)Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2) Monitoring dan Evaluasi Kredit Program
3) Monitoring Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
d.Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
e. Manajemen Eksternal
a) Pelaksanaan Manajemen Satuan Kerja
b) Pelaksanaan Dukungan Penyelenggaraan Sertifikasi Bendahara
6.Current Issue DJPb
7. Kemenkeu Satu
BAB IV PANDUAN PELAKSANAAN PERAN SEBAGAI MANAJER INTERNAL
1. Pengembangan Kompetensi SDM (Jafung)
2. Optimalisasi Asset dalam NWOW (Fresh Office dan ABW)
3.Penguatan Budaya Kerja Kemenkeu di Lingkungan Kerja
4. Pengembangan Iklim Kolaborasi dan Kompetisi di Lingkungan Kerja
BAB V PELAKSANAAN PERAN, KEWENANGAN DAN TUGAS DALAM PEMBINAAN
INTERNAL
1. Pembinaan pada Aspek Organisasi
2. Pembinaan pada Aspek SDM
3. Pembinaan pada Aspek Sarana Prasarana, Tata Usaha
4. Perkantoran dan Rumah Tangga
5. Pembinaan pada Aspek Keuangan
BAB VI PEMBINAAN/HUBUNGAN EKSTERNAL
1. Satuan Kerja Kementerian/Lembaga

Pedoman Kepala KPPN vii

Tahun 2022



BAB - I

Pendahuluan



BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/
PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Ditjen Perbendaharaan, Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum
Negara (BUN) di Daerah mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara,
penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan
penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan posisi sebagai
Kuasa BUN di daerah, hal ini juga bermakna Kepala KPPN merupakan
representrasi Menteri Keuangan di wilayah kerjanya.

Tugas dan fungsi KPPN saat ini sangat kaya dan dinamis. Sejak
tahun 2017, KPPN tidak saja sebagai penyalur anggaran satuan
kerja (satker) kementerian/lembaga, tetapi juga memiliki peranan
dalam penyaluran sebagian dana transfer dan pelaksanaan investasi
pemerintah. Kepala KPPN adalah KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah
kerjanya. KPPN juga melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (Umi). Tugas dan
fungsi KPPN tersebut akan semakin berkembang sejalan dengan
perkembangan organisasi Ditjen Perbendaharaan.

Dalam pelaksanaan tugas KPPN, kita ketahui bahwa isu tren
rendahnya penyerapan anggaran di semeter I dan penumpukan
belanja di akhir tahun anggaran khususnya di Triwulan IV selalu
menjadi permasalahan klasik

dalam pelaksanaan APBN. KPPN dituntut berperan aktif
mendorong dan mengedukasi setiap satker di wilayahnya agar
merealisasikan anggarannya sesuai dengan rencana kerja dan target
yang telah ditetapkan. Tentunya semua hal tersebut menuntut
percepatan pemahaman berbagai ketentuan yang ada dan
membangun komunikasi yang intens dengan para pemangku
kepentingan untuk kelancaran pelaksanaannya.

KPPNjugadiharapkanmenjadiproblemsolversekaligusgurubagi
satker atas setiap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan
keuangan mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran,
pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan sampai dengan
monitoringnya terutama terkait dengan persoalan teknis, mekanisme
dan aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran.
Selain itu, tuntutan satker yang terus meningkat terhadap KPPN
dalam memberikan layanan terbaik tentunya membutuhkan kesiapan
dari berbagai aspek mulai dari organisasi, SDM, sarana prasarana,

Pedoman Kepala KPPN 1

Tahun 2022

keuangan serta komunikasi yang lancar dan efektif. Kemampuan
memimpin dari seorang Kepala KPPN menjadi sangat penting, guna
memberikan komando, mengkoordinasikan, mengarahkan jajarannya
serta memberdayakan secara optimal seluruh sumber daya yang
dimiliki untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPPN.

Uraian pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala KPPN telah diatur
terakhir dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 386/KM.1/2018
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/
KM.1/2017 tentang Uraian Jabatan Bagi Jabatan Struktural Instansi
Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Namun,
dalam rangka mewujudkan pelaksanaan peran, kewenangan, tugas
dan fungsi KPPN secara lebih efektif dan efisien sekaligus
meningkatkan kinerja Kepala

KPPN agar semakin optimal, maka disusunlah “Buku Pedoman
Kepala KPPN Edisi II” yang diharapkan bisa memberikan pedoman dan
panduan rencana aksi serta mempermudah Kepala KPPN -baik yang
baru promosi maupun dimutasi- dalam pelaksanaan kegiatan dan
program kerjanya.

2. Tujuan dan Manfaat

Kepala KPPN dituntut untuk “langsung berlari” dalam belajar
dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Kantor, Kuasa
Pengguna Anggaran, Kuasa BUN di daerah serta pelaksanaan tugas
fungsi lainnya.

Buku Pedoman Kepala KPPN Edisi II ini disusun sebagai acuan
dan panduan bagi Para Kepala KPPN dalam menjalankan tugas, fungi,
peran dan kewenangannya sehari-hari, sebagaimana yang telah
diamanahkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 386/
KM.1/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 811/KM.1/2017 tentang Uraian Jabatan Bagi Jabatan Struktural
Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Buku pedoman ini bertujuan untuk membantu para Kepala
KPPN dalam menyusun rencana aksi dan berbagai tahapan kegiatan
yang harus dilaksanakan, baik yang bersifat teknis maupun non
teknis. Sehingga diharapkan layanan KPPN kepada para pemangku
kepentingan dapat tetap terjaga secara optimal dan efektif, walaupun
telah terjadi pergantian Kepala KPPN akibat adanya mutasi/promosi.

Adapun manfaat yang diharapkan dari buku pedoman ini
diantaranya adalah:

a. Menjadi pedoman/panduan dan acuan bagi Kepala KPPN untuk
menyusun rencana kerja/rencana aksi dan kegiatan/program saat
baru dilantik/alih tugas.

b. Memberikan kemudahan bagi Kepala KPPN dalam memetakan
secara detil tugas dan peraturan terbaru yang berlaku serta
menginventarisasi berbagai peluang, tantangan, kesempatan dan

2 Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

hambatan yang dihadapi dalam rangka percepatan kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala KPPN secara optimal.

c. Menjadi salah satu referensi bagi Kepala KPPN dalam
menentukan langkah-langkah strategis membangun komunikasi
dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal.

d. Menjadi lentera bagi para pejabat Kepala KPPN yang baru
dimutasi ke tempat baru atau dilantik/dipromosikan, terlebih bagi
pejabat yang selama ini belum pernah melaksanakan tugas di
KPPN.

Buku pedoman ini disusun bukan untuk membatasi ruang
gerak Kepala KPPN. Sangat diharapkan, Kepala KPPN dapat
mengembangkan inovasi dan kreativitasnya dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan lingkungan kerja, karakter budaya lokal serta
gaya kepemimpinannya masing-masing.

3. Ruang Lingkup

Buku ini berisi pedoman yang meliputi tugas, fungsi, peran dan
kewenangan Kepala KPPN, baik dalam lingkup internal untuk
mencapai tujuan organisasi maupun dalam lingkup eksternal yang
juga harus dilakukan secara simultan dalam rangka mendukung
keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN.

Buku pedoman ini disusun lebih komprehensif dalam 10 bab.
Buku pedoman diawali dengan pengenalan tugas dan fungsi serta
uraian jabatan

Kepala KPPN. Selanjutnya dipaparkan pelaksanaan peran,
kewenangan, tugas dan fungsi teknis Kepala KPPN yang bersifat
spesifik. Pada bab selanjutnya dijelaskan panduan pembinaan
internal KPPN yang meliputi seluruh aspek organisasi, SDM, sarana
prasarana dan keuangan. Panduan kegiatan eksternal dibahas pada
bab tersendiri yang memaparkan kegiatan- kegiatan Kepala KPPN
dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder/
mitra kerja KPPN seperti hubungan dengan satker kementerian/
lembaga, pemerintah daerah, kalangan perbankan, media massa
hingga masyarakat.

Buku pedoman ini juga memaparkan kegiatan Kepala KPPN
yang bersifat nonteknis seperti kegiatan keprotokoleran, kehumasan/
publikasi, GKM, dan sebagainya.

Pedoman Kepala KPPN 3

Tahun 2022



BAB - II

Tugas dan Fungsi



BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas

Pada bagian ini dibahas mengenai tugas dan fungsi Kepala
KPPN yang perlu segera dipahami baik oleh Kepala KPPN yang baru
saja dilantik/dipromosikan maupun Kepala KPPN yang telah
menduduki jabatannya.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016,
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan
instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. KPPN
selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum
Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas bebananggaran, serta
penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan
dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas
tersebut tentunya secara otomatis diemban oleh Kepala KPPN.

Sebelum melaksanakan tugas sebagai Kepala KPPN, hal
pertama yang perlu dihayati oleh Kepala KPPN adalah visi dan misi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Visi dan misi ini diharapkan akan
menggerakan dan mengarahkan seluruh aktivitas dan sumber daya
yang dimilikinya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Adapun
Visi Ditjen Perbendaharaan adalah “Menjadi Pengelola
Perbendaharaan yang Unggul di Tingkat Dunia”. Visi tersebut akan
dicapai melalui pelaksanaan 4 (empat) misi sebagai berikut:

a. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efesien
dan optimal.

b. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu,
efektif dan akuntabel.

c. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara
yang akuntabel, transparan dan tepat waktu.

d. Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan
yang andal, professional dan modern.

Selain visi dan misi di atas, sebagai kristalisasi tugas dan fungsi
sekaligus menjadi jati diri, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah
menegaskan sebuah slogan yang pada prakteknya merupakan
perwujudan pelaksanan tugas utama KPPN, yaitu “Mengawal APBN,
Membangun Negeri”.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/
PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Ditjen Perbendaharaan, dalam melaksanakan tugasnya, KPPN
menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

Pedoman Kepala KPPN 7

Tahun 2022

a. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

b. Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) dari kas negara
atas nama menteri keuangan selaku bendahara umum negara
(BUN).

c. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran pendapatan dan
belanja negara (APBN).

d. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan
dari kas negara.

e. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara.

f. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi
serta pertanggungjawaban bendahara.

g. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

h. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal.

i. Pelaksanaan manajemen mutu layanan.

j. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan
(Customer Relationship Management).

k. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan pembina

pengelola perbendaharaan (Treasury Management

Representative).

l. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara.

m. Pengelolaan rencana penarikan dana.

n. Pengelolaan rekening pemerintah.

o. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama ekonomi dan keuangan daerah.

p. Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara.

q. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja.

r. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program.

s. Pelaksanaan kehumasan dan layanan keterbukaan informasi
publik (KIP), dan

t. Pelaksanaan administrasi kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN).

3. Uraian Jabatan
Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 386/

KM.1/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 811/KM.1/2017 tentang Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural
Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
tujuan jabatan dari Kepala KPPN adalah terwujudnya kewenangan

8 Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara, penyaluran
pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan
dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan
peraturan perundang-undangan secara efektif dan efesien.

Adapun uraian tugas dan kegiatan dari Kepala KPPN, adalah:

a. Menyelenggarakan penatausahaan dokumen pelaksanaan
anggaran.

b. Menyelenggarakan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM)
dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama
Menteri Keuangan.

c. Menyelenggarakan pelaksanaan penilaian dan pengesahan
terhadap Uang Persediaan (UP).

d. Menyelenggarakan pengembalian pendapatan.

e. Menyelenggarakan dan mengawasi penyelesaian pengesahan
Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).

f. Menyelenggarakan pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan
pengeluaran negara melalui dan dari rekening kas Negara.

g. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja Negara.

h. Menyelenggarakan penyusunan rencana pemantauan
pengendalian internal di lingkungan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).

i. Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan pengendalian
intern dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai.

j. Mengkoordinasikan penyusunan rekomendasi hasil pemantauan
dan pengendalian intern di lingkungan KPPN.

k. Mengkoordinasikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil
pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan kode etik dan
disiplin pegawai di lingkungan KPPN.

l. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan resiko pada KPPN.

m. Menyelenggarakan pemantauan standar kualitas layanan KPPN.

n. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan kepegawaian KPPN.

o. Menyelenggarakan urusan tatausaha dan keuangan.

p. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan rumah tangga dan
pelaporan.

q. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan kehumasan pada KPPN.

r. Menyelenggarakan penyusunan tanggapan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional.

s. Menyelenggarakan penyusunan laporan berkala KPPN sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

t. Menyelenggarakan penyelesaian retur.

Pedoman Kepala KPPN 9

Tahun 2022

u. Menyelenggarakan penyusunan laporan saldo rekening.

v. Menyelenggarakan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi.

w. Menyelenggarakan verifikasi pertanggungjawabab bendahara.

x. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluai
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

y. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina

Pengelola Perbendaharaan (Treasury Management

Representative).

z. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara.

aa. Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah.

bb.Menyelenggarakan pengelolaan Rencana Penarikan Dana.

cc. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kredit program.

dd.Menyelenggarakan sistem akuntabilitas dan kinerja.

ee. Menyelenggarakan layanan bantuan (helpdesk) penerimaan
negara.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 386/KM.1/2017
dimaksud juga dijabarkan secara detil beberapa hal-hal penting yang
perlu dipelajari dan dipahami oleh Kepala KPPN, diantaranya:

a. Bahan-bahan yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan.

b. Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri
Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen
Perbendaharaan, Keputusan Dirjen Perbendaharaan serta
berbagai aplikasi yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan.

c. Hasil/output kerja/laporan yang dihasilkan oleh KPPN.

d. Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Kepala KPPN.

e. Dimensi Jabatan yang dimiliki dan perlu diketahui oleh Kepala
KPPN (meliputi jumlah pegawai, jumlah provinsi/kabupaten/kota,
jumlah satker, jumlah bank operasional, jumlah pagu DIPA KPPN,
jumlah realisasi pengeluaran anggaran dan handling SP2D, serta
jumlah realisasi penerimaan dan handling yang ditatausahakan).

f. Hubungan kerja dengan mitra kerja internal maupun eksternal
yang perlu dibangun dan dibina dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pada umumnya, masalah dan tantangan yang perlu dikelola
oleh seorang Kepala KPPN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
diantaranya adalah:

a. Banyaknya satuan kerja yang kurang memahami peraturan di
bidang perbendaharaan yang menyebabkan kurang mendukung
kelancaran pelaksanaan anggaran (daya serap/realisasi
anggaran rendah) sehingga diperlukan sosialisasi dan bimbingan
yang intensif sehingga dapat meningkatkan kemampuan satker
dalam memahami dan melaksanakan ketentuan di bidang

10 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

perbendaharaan.

b. Keterlambatan dan ketidakakuratan data yang diberikan oleh
satker mengakibatkan keterlambatan dan ketidakakuratan LKPP
Tingkat Kuasa BUN dan LKPP di tingkat pusat sehingga diperlukan
sosialisasi dan bimbingan yang intensif untuk meningkatkan
kemampuan satker dalam memahami dan melaksanakan
ketentuan di bidang perbendaharaan.

Pedoman Kepala KPPN 11

Tahun 2022



BAB - III

Panduan Pelaksanaan Peran
Treasurer dan Representasi
Kementerian Keuangan di
Daerah



BAB III

PANDUAN PELAKSANAAN PERAN TREASURER DAN
REPRESENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DI DAERAH

1. Keuangan Negara

Dalam pasal 23 ayat (1) UUD 1945, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan
negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003,
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana keuangan ini terdiri
dari rencana anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara.
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa keuangan negara adalah
terminologi utama untuk menggambarkan ruang lingkup yang luas,
sedangkan APBN sendiri adalah artian sempit dari keuangan negara.
APBN merupakan bagian dari keuangan negara. Namun, APBN
menentukan terkait bagaimana pengelolaan keuangan negara
dilaksanakan. Pengelolaan APBN yang baik mencerminkan
pengelolaan keuangan yang baik pula.

Berdasarkan pasal 3 ayat 4 UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, APBN memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara
menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada
tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara
menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan
kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara
menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.

d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus
diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan
sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas
perekonomian.

e. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran
negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian.

Pedoman Kepala KPPN 15

Tahun 2022

APBN disusun sebagai alat atau instrumen dalam mencapai
tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
APBN berperan penting dalam pencapaian tujuan negara dari sisi
dukungan anggaran. Adapun tujuan penyusunan APBN sebagai
berikut:

a. Memenuhi amanat UU

Sesuai dengan amanat pasal 23 UUD 1945, APBN disusun sebagai
wujud pengelolaan keuangan negara secara kredibel untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. APBN dibuat dalam rangka
memenuhi amanat UUD 1945.

b. Pedoman dalam mengelola keuangan negara

APBN terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan
yang merupakan rencana keuangan pemerintah. Rencana
keuangan dalam APBN merupakan pedoman dalam
penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara. Dalam hal
ini, APBN sebagai instrumen dalam mengatur pendapatan dan
pengeluaran negara untuk membiayai pelaksanaan
pembangunan.

c. Implementasi dari kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang disusun dan
digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian
melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah. APBN sebagai
wujud implementasi kebijakan fiskal pemerintah dengan
mengatur pendapatan dan pengeluaran negara melalui kebijakan
pajak, nonpajak, dan belanja negara.

d. Mendukung pencapaian pembangunan

APBN untuk mencapai tujuan bernegara melalui pembangunan
nasional. APBN diperuntukkan untuk pembangunan nasional
dalam berbagai bidang, seperti infrastruktur, pendidikan,
ekonomi, maupun sosial yang direpresentasikan dalam belanja-
belanja dalam struktur APBN.

a. Pemahaman Struktur APBN

APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, Belanja
Negara, dan Pembiayaan Negara. Anggaran pendapatan negara
diperoleh dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah.
Anggaran Belanja Negara terdiri dari anggaran Belanja Pemerintah
Pusat dan Anggaran Transfer ke Daerah. Pembiayaan anggaran terdiri
dari pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman,
kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Struktur APBN
dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Dalam
beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN. Beberapa
faktor penentu postur APBN diantaranya:

16 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

1) Pendapatan Negara

Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan negara. Besaran pendapatan
negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar
makro ekonomi;

b. kebijakan pendapatan negara;

c. kebijakan pembangunan ekonomi;

d. perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum;

e. kondisi dan kebijakan lainnya.

a) Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan yang
terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

b) Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh
penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan
perpajakan antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah atas
laba Badan Usaha Milik Negara, serta penerimaan negara bukan pajak
lainnya.

c) Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara yang
berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan
lembaga swasta dan pemerintah luar negeri yang menjadi hak
pemerintah.

2) Belanja Negara

Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Besaran belanja
negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. asumsi dasar makro ekonomi;

b. kebutuhan penyelenggaraan negara;

c. kebijakan pembangunan;

d. risiko (bencana alam, dampak krisis global);

e. kondisi dan kebijakan lainnya.

a) Belanja Pemerintah Pusat

Merupakan belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan
kepada kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara. Belanja Pemerintah Pusat Menurut
Program adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk
mencapai hasil (outcome) tertentu pada Bagian Anggaran
kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara

Pedoman Kepala KPPN 17

Tahun 2022

Umum Negara dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan umum,
fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi,
fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas
umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi
pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

b) Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan
kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri
dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi
ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah,
mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar
daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah,
mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.

3) Pembiayaan

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya. Besaran pembiayaan negara dipengaruhi oleh
beberapa faktor, yakni asumsi dasar makro ekonomi, kebijakan
pembiayaan, kondisi dan kebijakan lainnya.

Pembiayaan negara terbagi menjadi 2 jenis pembiayaan, yakni
pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri
meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri dan pembiayaan non
perbankan dalam negeri (hasil pengelolaan aset, pinjaman dalam
negeri neto, kewajiban penjaminan, surat berharga negara neto, dan
dana investasi pemerintah).

Sedangkan pembiayaan luar negeri meliputi penarikan
pinjaman luar negeri yang terdiri atas Pinjaman Program dan
Pinjaman Proyek, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok
utang luar negeri yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium.

b. Pelaksanaan Anggaran

Peranan KPPN dalam Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat dari
pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang diatur dalam PMK-195/
PMK.05/2018. Dimulai dari reviu belanja sampai dengan telaah makro
pelaksanaan anggaran KPPN memiliki peranan. Selain menyajikan
data KPPN selaku kuasa BUN bertanggung jawab atas pelaksanaan
anggaran dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan
stakeholder di wilayah kerjanya.

Untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan dengan

18 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

baik disusunlah indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang
memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Alat monev bagi Menkeu sebagai BUN dan Menteri/Pimpinan
Lembaga sebagai Pengguna Anggaran;

b. Basis Penilaian Kinerja K/L, Pemberian Penghargaan & Sanksi,
Evaluasi Reformasi Birokrasi; dan

c. Sebagai basis pemberian insentif anggaran.

Dalam rangka mengoptimalkan capaian IKPA tersebut, KPPN
melakukan pembinaan ke stakeholder melalui hal sebagai berikut:

a. Memastikan Satker melakukan reviu atas DIPA secara periodik
(minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta
mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan
penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L.

b. Memastikan Satuan Kerja di wilayah kerjanya untuk
menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan
anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi
pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target
penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal
III DIPA.

c. Mengingatkan satuan kerja untuk mengajukan revisi Hal III DIPA
sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan.

d. Mengingatkan satuan kerja untuk melakukan percepatan belanja,
khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses
pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun
anggaran.

e. Mengidentifikasi satuan kerja yang memiliki belanja besar agar
mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang untuk dilakukan
percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah
DIPA ditetapkan.

f. Mengingatkan secara rutin kepada satuan kerja yang memiliki
kontrak agar menyampaikan kontraknya ke KPPN sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

g. Mengingatkan satuan kerja untuk melakuka pengadaan barang/
jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp200 juta
diselesaikan pada Triwulan I.

h. Mengingatkan satuan kerja untuk segera menyelesaikan
pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan
yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin).

i. Memastikan satuan kerja untuk lebih teliti, lengkap, dan akurat
dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan
nomor BAST/BAPP. Tanggal BAST berlaku apabila pekerjaan
(barang/jasa) telah diserahterimakan seluruhnya, sementara
tanggal BAPP berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) dilakukan

Pedoman Kepala KPPN 19

Tahun 2022

secara bertahap untuk pembayaran berdasarkan termin.

j. Memberitahukan kepada satuan kerja untuk Menghitung kembali
kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai
secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker serta
mengingatkan untuk menggunakan UP Tunai secara efektif dan
efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit
100% dalam satu bulan.

k. Mengingatkan kepada satuan kerja bahwa dalam mengajukan
TUP Tunai, agar menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran
dalam satu bulan secara efektif dan meminimalkan setoran.

l. Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan
pembayaran menjelang akhir tahun anggaran dan menghitung
prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk
menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun.

m. Mengingatkan satuan kerja untuk melakukan pengisian data
capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas
akhir open period reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir).

1) Penyelesaian Tagihan Negara

Penyelesaian tagihan negara adalah pelaksanaan kegiatan dan
penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran
negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen. Berikut beberapa
peranan KPPN dalam penyelesaian tagihan negara, yaitu:

a) Penatausahaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau yang biasa disebut
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen yang
disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai
dasar dari pelaksanaan anggaran pemerintah pusat/ kementerian
lembaga.

Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk:

a. Memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Manajemen Satker
dan Kepatuhan Internal atau Seksi Pencairan Dana dan
Manajemen Satker yang membawahi Supervisor KPPN untuk
meneliti dokumen pelaksanaan anggaran, terutama yang tertuang
pada halaman 4 DIPA.

b. Menugaskan Kepala Seksi MSKI/PDMS untuk

menatausahakan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun

anggaran berjalan.

c. Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk mengarsipkan
dokumen pelaksanaan anggaran setelah tahun anggaran
berakhir.

Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat menyusun
rencana aksi berupa:

20 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

a. Mempelajari volume kerja terkait pelaksanaan anggaran meliputi
jumlah satker yang menjadi mitra kerjanya , jumlah SPM gaji induk,
dan jumlah dana DIPA per satker dan nilai total dana DIPA yang
dekelola KPPN Selaku Kuasa BUN di daerah.

b. Melakukan monitoring bahwa DIPA telah terdokumentasi dengan
baik.

c. Melakukan monitoring menu-menu pada modul
penganggaran di OM SPAN.

d. Membuat catatan atau infografis tentang jumlah dan nilai DIPA
serta beban kerja lainnya.

b) Pengujian SPM dan Penerbitan SP2D

Sebagai Kuasa BUN di daerah, KPPN memiliki kewenangan
untuk melakukan pengujian secara substansial dan formal terhadap
SPM yang diterima dari satuan kerja sebelum melakukan penerbitan
SP2D.

Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk:

a. Memberikan persetujuan melalui SPAN atas permohonan
perubahan data kontrak dari satuan kerja. Dalam melakukan
persetujuan perubahan data kontrak agar diperhatikan bahwa
user yang digunakan adalah user kepala kantor yang bersifat
super user sehingga tidak diperkenankan untuk dialihkan kepada
orang lain kecuali dengan tata kelola yang sudah ditentukan.

b. Menolak atau memberikan dispensasi untuk SPM tanpa
perencanaan kas.

c. Mengingatkan dan memantau Kepala Seksi Pencairan Dana
serta Kepala Seksi Bank dalam hal ketepatan waktu penyelesaian
SPM menjadi SP2D.

d. Bertanggung jawab penuh atas keterlambatan penyelesaian SP2D
pada unit kerjanya. Sesuai KMK Nomor 187/KMK.01/2010
tentang SOP Layanan Unggulan Kemenkeu, jangka waktu
penyelesaian SPM menjadi SP2D adalah selama 1 jam.

e. Menutup nilai kontrak satuan kerja yang tidak dicairkan pada
akhir Tahun Anggaran.

Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat menyusun
rencana aksi berupa:

a. Memahami peraturan dan SOP proses pencairan dana mulai
dari pengujian SPM hingga penerbitan SP2D.

b. Melakukan monitoring dan supervisi atas kelancaran
operasional pencairan dana terutama terkait dengan kepatuhan
terhadap aturan dan target waktu penyelesaian pekerjaan di

Pedoman Kepala KPPN 21

Tahun 2022

setiap proses.

c. Melakukan monitoring status invoice yang belum
terselesaikan pada OM SPAN.

d. Memastikan seluruh petugas FO dan MO disiplin di tempat
layanan dan penyelesaian tugas.

e. Melakukan monitoring dan supervisi atas kelancaran
penyelesaian berbagai laporan yang bersifat rutin maupun
insidentil.

f. Sharing session terkait SOP penyelesaian SPM.

Hal-hal yang dikuasai meliputi:

a. Memiliki pemahaman yang memadai atas portofolio satuan
kerja mitra kerjanya terutama terkait dengan prosedur
pencairan dana dan penerbitan SP2D. Setiap awal tahun atau
pada awal penugasan sebagai Kepala KPPN, beberapa informasi
yang harus diketahui adalah:

1) Sebaran pagu dana dan riwayat penyerapan dana pada
satuan kerja per satuan kerja, per lokasi, per bagian anggaran,
dan per jenis belanja.

2) Riwayat permasalahan yang sering timbul pada satuan
kerja dan upaya penyelesaian atau langkah antisipasi y a n g
sudah pernah dilaksanakan (melalui aplikasi OM SPAN di
Menu HAI DJPb).

c. Melakukan koordinasi internal agar Seksi Pencairan Dana dan
Seksi Bank dapat saling bersinergi dalam proses pencairan dana
sehingga penyelesaian SP2D tidak lebih dari 1 jam.

d. Membantu mengatasi permasalahan yang timbul atas proses
pencairan dana dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi
internal. Jika masih belum ditemukan solusinya dapat melakukan
koordinasi dengan KPPN lainnya, Kanwil, atau Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan.

e. Menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan para
pejabat pengguna anggaran serta pengelola keuangan dari satuan
kerja untuk kepentingan peningkatan kualitas layanan dengan
tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, profesionalisme,
dan bebas dari praktik korupsi.

f. Selalu meng-update informasi/isu aktual terkait

pelaksanaan APBN serta berupaya memperoleh

informasi yang bermanfaat lainnya pada laman-laman resmi

Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, media lokal

dan nasional.

c) Penilaian dan Pengesahan Uang Persediaan (UP)/
Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Uang persediaan (UP) merupakan uang muka kerja dari Kuasa

22 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

BUN kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja yang dapat
dimintakan penggantiannya (GUP). UP digunakan untuk keperluan
membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja dan
membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui
mekanisme Pembayaran LS serta tidak lebih dari Rp. 50.000.000,-.

Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk:

a. Menugaskan Kepala Seksi yang menangani Manajemen Satker
untuk meneliti, menilai permintaan TUP dan memonitoring
kepatuhan satker dalam revolving UP.

b. Memberikan persetujuan atas permohonan TUP dari satuan
kerja.

c. Menerima dan meneliti serta menandatangani surat
pemberitahuan pemotongan dana UP satker melalui penyetoran
langsung dengan e-billing non pajak.

Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat menyusun
rencana aksi berupa:

a. Melakukan pemantauan melalui menu pembayaran pada
OMSPAN terhadap rincian UP/TUP satuan kerja.

b. Memeriksa daftar rincian UP/TUP secara periodik untuk
memantau perkembangan UP/TUP satuan kerja.

c. Melakukan pemantauan jangka waktu pertanggungjawaban UP/
TUP sesuai norma waktu.

d. Mengawasi pelaksanaan penyelesaian sisa dana UP/TUP yang
tidak dipergunakan pada akhir tahun anggaran.

Hal-hal yang dikuasai meliputi:

a. Pada awal tahun anggaran, sebaiknya menetapkan format
standar rincian rencana penggunaan TUP dan disampaikan
melalui surat edaran kepada seluruh satker.

b. Dalam melakukan persetujuan atas permohonan TUP dari
satuan kerja perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Keputusan bersifat kebijakan dari Kepala Kantor oleh karena
itu perhatikan secara seksama rekam jejak dari satker yang
bersangkutan dan rencana penggunaan TUP untuk menambah
keyakinan saat memberikan persetujuan seperti tren
penggunaan dan pertanggungjawaban UP serta kemungkinan
adanya akun yang tidak diperkenankan untuk dibayarkan
dengan mekanisme UP.

2) Perhatikan surat permohonan, penandatangan dan format
dokumen yang disampaikan apakah sudah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

d) Penyelesaian Surat Keterangan Pemberhentian

Pedoman Kepala KPPN 23

Tahun 2022

Pembayaran (SKPP)

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah
surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan
pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/KPA
berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian
Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN. Sejak adanya
PER-2/PB/2018, kewenangan penonaktifan supplier dari kepala kantor
sudah dipindahkan kepada middle office pencairan dana.

Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk
Mendisposisi permohonan pengesahan SKPP kepada Kepala Seksi
Pencairan Dana.

Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat menyusun
rencana aksi berupa:

a. Memastikan penyelesaian pengesahan SKPP tepat waktu.

b. Mengawasi ketepatan dan kecepatan pengesahan SKPP pada
semua unit kerja yang terkait.

e) Penyelesaian Retur

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas
pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank
Penerima kepada Bank Pengirim. Alasan terjadi retur SP2D antara lain
kesalahan penulisan atau perbedaan nama/nomor rekening pada
SP2D dengan data perbankan, kesalahan penulisan nama bank
penerima dan rekening tidak aktif/tutup/pasif.

Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk:

a. Menandatangani surat pemberitahuan retur.

b. Mendisposisi surat ralat/perbaikan data rekening dari satuan
kerja kepada kepala seksi terkait (Seksi Bank/Seksi Pencairan
Dana).

c. Menyetujui tagihan kemudian mencetak dan

menandatangani SPM retur.

Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat menyusun
rencana aksi berupa:

a. Memerintahkan Kepala Seksi Bank untuk segera
menyelesaikan retur.

b. Melakukan pembinaan kepada satuan kerja untuk mencegah
terjadinya retur dan segera menyelesaikan apabila terjadi retur.

c. Melakukan koordinasi eksternal dengan pihak bank/pos
persepsi terkait dengan kelancaran proses penerimaan negara
dan validasi rekening penerima untuk meminimalisir terjadinya
retur.

d. Melakukan GKM tentang pencegahan dan penyelesaian retur.

24 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

e. Memerintahkan seksi yang menangani manajemen satker untuk
melakukan pembinaan kepada PPSPM pada satuan kerja untuk
meningkatkan kehati-hatian dalam mengecek kebenaran nama
dan rekening pada SPM agar mengurangi kemungkinan terjadinya
retur.

f. Melakukan koordinasi dan supervisi internal atas kelancaran
pelaksanaan fungsi pengelolaan kas dengan cara memantau
melalui aplikasi SPAN dan OM SPAN terkait penyelesaian SP2D,
penyelesaian retur SP2D dan renkas.

f) Persetujuan Pembukaan Rekening dan Laporan
Saldo Rekening

Kepala KPPN melakukan persetujuan atas pembukaan
rekening satker. Selanjutnya satker mitra KPPN memiliki kewajiban
untuk menyampaikan laporan saldo rekening terhadap seluruh
rekening yang dikelolanya paling lambat tanggal sepuluh bulan
berikutnya. KPPN melakukan rekapitulasi terhadap laporan saldo dari
satuan kerja dan membuat daftar saldo rekening tingkat KPPN untuk
dikirimkan kepada Kantor Wilayah DJPb paling lambat tanggal 15
bulan berikutnya. KPPN dapat melakukan blokir terhadap rekening
yang tidak dilaporkan saldonya setiap bulan.

Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk:

a. Menetapkan persetujuan pembukaan rekening satker.

b. Menugaskan Kepala Seksi Bank untuk menyusun Laporan Saldo
Rekening.

c. Menandatangani Daftar Saldo Rekening Tingkat KPPN dan
menyampaikan Daftar Saldo tersebut kepada Kanwil DJPb.

d. Memberikan peringatan dan/atau pemblokiran rekening satuan
kerja atas keterlambatan menyampaikan laporan saldo rekening
bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan.

e. Menandatangani Surat Perintah/Pencabutan Blokir Rekening
apabila sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat menyusun
rencana aksi berupa:

a. Melakukan pembinaan kepada satuan kerja terkait
pengelolaan rekening lingkup satuan kerja.

b. Memberikan kemudahan kepada satuan kerja untuk
melaporkan saldo rekening melalui formulir secara online (aplikasi
Sprint).

c. Melakukan blokir terhadap rekening yang tidak dilaporkan
saldonya.

d. Kepala KPPN agar dapat menguasai konsep dasar dari

Pedoman Kepala KPPN 25

Tahun 2022

pengelolaan kas negara dan Treasury Single Account.

e. Melakukan GKM tentang pengelolaan rekening milik satuan
kerja.

g) Pengelolaan Rencana Penarikan Dana

Rencana Penarikan Dana adalah rencana penarikan
kebutuhan dana yang ditetapkan oleh KPA satuan kerja dalam rangka
pelaksanaan kegiatan di dalam DIPA. Satuan Kerja mitra KPPN wajib
mengirimkan RPD kepada KPPN paling tidak 5 hari kerja sebelum
pencairan dana untuk SPM yang nilainya diatas Rp. 1 miliar.

Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk:

a. Memonitor dan mengawasi deviasi RPD bulanan.

b. Menerbitkan surat dispensasi pengajuan SPM tanpa renkas untuk
keadaan-keadaan tertentu berdasarkan PMK tentang RPD.

c. Menerbitkan surat teguran kepada satuan kerja yang sudah
menyampaikan RPD namun tidak mengajukan.

Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat menyusun
rencana aksi berupa:

a. Pengawasan yang lebih ketat terhadap pengajuan RPD dan
sosialisasi RPD kepada satker.

b. Sosialisasi kepada satker yang memiliki frekuensi pengajuan RPD
cukup banyak sehingga meminimalisasi deviasi pada KPPN.

2) Detail Alur Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004, Tanggung Jawab
Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan,
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Pertanggungjawaban keuangan negara dilakukan dalam bentuk
penyampaian laporan keuangan dari level daerah hingga level
nasional. Laporan keuangan yang telah diaudit BPK disampaikan
kepada DPR paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran.

Dalam alur pertanggungjawaban keuangan negara, KPPN
sebagai Kuasa BUN berperan dalam penyusunan laporan keuangan
UAKBUN Daerah dan pelaksanaan rekonsiliasi bersama Satker. Proses
pertanggungjawaban keuangan negara pada KPPN merupakan
tanggung jawab utama Seksi Vera/Vera KI dengan dukungan seksi
lainnya.

a) Rekonsiliasi Internal Kuasa BUN pada KPPN

Rekonsiliasi internal pada KPPN dilakukan dalam rangka
mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan yang

26 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang
disajikan dalam laporan keuangan Kuasa BUN. Rekonsiliasi dilakukan
secara elektronik pada SPAN. Adapun tahapan rekonsiliasi internal
Kuasa BUN pada KPPN sebagai berikut:

a. Kepala Seksi Vera/Vera KI melakukan rekonsiliasi internal pada
SPAN, mencetak, meneliti, dan menganalisis laporan rekonsiliasi
internal pada SPAN untuk disampaikan ke Kepala Seksi PD/PDMS
dalam hal terdapat perbedaan antara GL dengan Subledger.

b. Dalam hal terdapat perbedaan antara GL dan Subledger AP,
Kepala Seksi PD/PDMS meneliti dan menganalisis laporan
rekonsiliasi internal, serta melakukan penyesuaian data pada
Subledger AP dan menyampaikan konfirmasi ke Seksi Vera/Vera
KI.

c. Dalam hal terdapat perbedaan antara Gl dengan Subledger GR
dan/atau CM, Kepala Seksi Bank meneliti dan menganalisis
laporan rekonsiliasi internal, serta melakukan penyesuaian data
pada Subledger GR dan/atau CM dan menyampaikan konfirmasi
ke Seksi Vera/Vera KI.

d. Kepala Seksi Vera/Vera KI menerima hasil konfirmasi dari Seksi
PD/PDMS dan Seksi Bank dan melakukan rekonsiliasi internal
ulang terkait Saldo Utang (AP-GL), Saldo Piutang (GR-GL), dan
Saldo Kas/Bank (CM-GL) pada SPAN.

e. Pelaksana Seksi Vera/Vera KI menatausahakan dokumen
rekonsiliasi internal beserta dokumen pendukungnya.

b) Rekonsiliasi Eksternal Tingkat UAKPA dengan KPPN

Rekonsiliasi dilakukan untuk mencocokkan data transaksi
keuangan dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda
berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi antara UAKPA
dengan KPPN dilaksanakan setiap bulan, paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya. Rekonsiliasi data laporan keuangan dilaksanakan
secara elektronik dengan aplikasi rekonsiliasi dan penyusunan
laporan keuangan berbasis web atau biasa disebut aplikasi e-
Rekon&LK. Adapun alur pelaksanaan rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN
sebagai berikut.

a. Pelaksana Seksi Vera/Vera KI:

1) mengakses Aplikasi e-Rekon&LK dan melakukan pengecekan
hasil rekonsiliasi pada aplikasi e-Rekon&LK;

2) apabila tidak terdapat perbedaan data antara SiAP dan SAI,
memberikan persetujuan BAR; dan

3) apabila terdapat perbedaan data, menolak data rekonsiliasi
dan menginformasikan perbedaan data tersebut kepada
Satker untuk dianalisis dan ditindaklanjuti.

b. Kepala Seksi Vera/Vera KI:

Pedoman Kepala KPPN 27

Tahun 2022

1) mengakses aplikasi e-Rekon&LK setelah BAR ditandatangani
secara elektronik oleh KPA Satker;

2) melakukan reviu atas BAR dan Laporan Hasil Rekonsiliasi pada
aplikasi e-Rekon&LK;

3) apabila telah memenuhi kriteria penerbitan BAR, Kepala Seksi
Vera/Vera KI menandatangani BAR secara elektronik; dan

4) apabila ditemukan kesalahan hasil analisa rekonsiliasi yang
dilakukan oleh Pelaksana Seksi Vera/Vera KI, sehingga hasil
rekonsiliasi tidak memenuhi kriteria penerbitan BAR, maka
Kepala Seksi Vera/Vera KI melakukan pembatalan/reset BAR
dan menginformasikan perbedaan data tersebut kepada
Pelaksana Seksi Vera/Vera KI dan Satker untuk dilakukan
analisis serta ditindaklanjuti.

c. Pelaksana Seksi Vera/Vera KI mengunduh dan menatausahakan
BAR yang telah ditandatangani oleh KPA dan Kepala Seksi Vera/
Vera KI.

c) Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah

Laporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat UAKBUN Daerah
adalah Laporan Keuangan yang dsusun oleh KPPN sebagai Kuasa
Bendahara Umum Negara Daerah, dalam hal ini dilakukan oleh Seksi
Vera/Vera KI dengan alur sebagai berikut.

a. Pelaksana Seksi Vera/Vera KI:

1) Mencetak dan menganalisis Laporan Arus Kas (LAK), Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), dan
Neraca dari aplikasi SPAN;

2) Meminta cetakan buku putih dari Seksi Bank dan menganalisis
saldo kas BLU, hibah, dan utang pihak ketiga; dan

3) Membuat pernyataan tanggung jawab. Lampiran LK UAKBUN-
Daerah, dan surat pengantar Laporan Keuangan UAKBUN-
Daerah.

b. Kepala Seksi Vera/Vera KI:

1) Memeriksa LK UAKBUN-Daerah dan memaraf Pernyataan
Tanggung Jawab dan surat pengantar LK UAKBUN-Daerah; dan

2) Apabila masih terdapat kesalahan, mengembalikan kepada
Pelaksana Seksi Vera/Vera KI.

c. Kepala KPPN:

1) Menandatangani pernyataan tanggung jawab dan surat
pengantar LK UAKBUN-Daerah; dan

2) Menyampaikan kepada Pelaksana Subbagian Umum untuk
diproses lebih lanjut.

d. Pelaksana Subbagian Umum:

28 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

1) Menatausahakan LK UAKBUN-Daerah; dan

2) Menyampaikan softcopy LK UAKBUN-Daerah beserta surat
pengantarnya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

d) Rekonsiliasi Transaksi Keuangan melalui e-Rekon

Salah satu cara melakukan verifikasi transaksi keuangan
dan akuntansi adalah dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan
proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan
beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen
sumber yang sama.

Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk:

a. Menyampaikan peringatan atas keterlambatan satuan kerja
melakukan rekonsiliasi laporan keuangan.

b. Menandatangani Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S)
sesuai dengan Daftar Satker yang tidak/terlambat melaksanakan
rekonsiliasi.

c. Menandatangani Surat Pemberitahuan Pencabutan
Pengenaan Sanksi (SP3S) sesuai dengan daftar monitoring satker
dari Kepala Seksi Vera/Vera KI.

d. Menandatangani Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA dan
Surat Pemberitahuan atas Pagu DIPA, dan Surat Pernyataan
Koreksi atas Realisasi Anggaran Belanja Negara.

e. Menugaskan Kepala Seksi Vera untuk melakukan monitoring
terhadap exception report.

Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat menyusun
rencana aksi berupa:

a. Menguasai konsep dasar dari standar akuntansi
pemerintah, sistem akuntansi pemerintah pusat, dan kebijakan
akuntansi pemerintah berbasis akrual.

b. Melakukan monitoring dan supervisi atas keakuratan dan
ketepatan waktu pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan dari
satuan kerja mitra KPPN.

c. Berperan aktif memberikan bimbingan teknis kepada para
pengelola keuangan satuan kerja dalam menyajikan laporan
keuangannya sehingga sesuai dengan standar, kebijakan, dan
sistem akuntansi pemerintah yang sudah ditetapkan.

d. Meningkatkan komunikasi dan upaya persuasif sebelum
memberikan sanksi terhadap satuan kerja yang terlambat
melakukan rekonsiliasi.

e) Verifikasi Pertanggungjawaban Bendahara

Pedoman Kepala KPPN 29

Tahun 2022

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dibuat sebagai
wujud dari pertanggungjawaban bendahara atas uang yang
dikelolanya. Verifikasi yang dilakukan oleh KPPN terhadap LPJ
Bendahara, diantaranya:

a. Membandingkan saldo UP dalam LPJ dengan Kartu
Pengawasan Kredit Anggaran.

b. Membandingkan saldo Awal dalam LPJ dengan saldo akhir dalam
LPJ bulan sebelumnya.

c. Menguji kebenaran nilai uang di Rekening Bank dengan Rekening
koran bendahara.

d. Menguji kebenaran perhitungan(tambah/kurang) pada LPJ.

e. Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran dan
penyampaian LPJ.

Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk:

a. Menugaskan Kepala Seksi Vera untuk mengesahkan LPJ
Bendahara dan menyusun rekapitulasi Laporan LPJ Bendahara.

b. Menandatangani rekapitulasi Laporan LPJ Bendahara untuk
disampaikan kepada Kepala Kanwil DJPb.

c. Menugaskan Kepala Seksi Vera untuk mengawasi
pelaksanaan penyampaian LPJ Bendahara/Pengeluaran Satker
melalui aplikasi Sprint pada KPPN.

d. Menerbitkan peringatan atas keterlambatan penyampaian LPJ
Bendahara kepada satker.

Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat menyusun
rencana aksi berupa:

a. Meningkatkan komunikasi dan upaya persuasif sebelum
memberikan sanksi terhadap satuan kerja yang terlambat
menyampaikan LPJ Bendahara.

b. Melakukan rapat kerja dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan
Kerja untuk memastikan komitmen satuan kerja dalam
penyampaian LPJ Bendahara.

c. Menyusun pemetaan terhadap satuan kerja yang sering
terlambat/tidak menyampaikan LPJ Bendahara.

f) Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi
Kuasa Bendahara Umum Negara (LK UAKBUN) Daerah

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum
Negara (LK UAKBUN) Daerah disusun dan disajikan setiap triwulan
oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah.

Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk:

a. Menugaskan Kepala Seksi Vera untuk menyusun LK UAKBUN

30 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

Daerah

b. Menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab dan surat
pengantar LK UAKBUN Daerah.

Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat menyusun
rencana aksi berupa:

a. Menguasai konsep dasar dari standar akuntansi
pemerintah, sistem akuntansi pemerintah pusat, dan kebijakan
akuntansi pemerintah berbasis akrual.

b. Berperan aktif memberikan bimbingan teknis kepada para
pengelola keuangan satuan kerja dalam menyajikan laporan
keuangannya sehingga sesuai dengan standar, kebijakan, dan
sistem akuntansi pemerintah.

c. Melakukan monitoring dan supervisi atas keakuratan dan
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan selaku Kuasa
BUN.

d. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah dan Kantor Pusat
atas persoalan terkait laporan keuangan dari KPPN.

c. Monev Pelaksanaan Anggaran

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja
Kementerian Negara/Lembaga adalah rangkaian aktivitas terintegrasi
dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
anggaran belanja pada kementerian negara/lembaga.

Latar belakang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
meliputi pelaksanaan fungsi Manajemen Keuangan Negara yaitu,
disiplin fiskal, alokasi sumber daya sesuai prioritas, serta kehati-hatian
penggunaan sumber daya keuangan. Merupakan amanat peraturan
perundang-undangan (Pasal 131 PP 45 Tahun 2013 sebagaimana
diubah PP 50 Tahun 2018) dimana Menteri Keuangan selaku BUN dan
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA melakukan monitoring dan
evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/
Lembaga untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi
penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan
anggaran. Serta adanya tuntutan dan Ekspektasi publik atas
Pengelolaan keuangan dan belanja yang efisien, efektif, dan
ekonomis.

Monev PA dilaksanakan secara komprehensif melalui
rangkaian aktivitas yang berkesinambungan, yang terintegrasi dan
melekat dalam seluruh tahapan pelaksanaan anggaran sepanjang
tahun anggaran.

Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L meliputi:

a. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja
Kementerian Negara/ Lem baga yang dilakukan oleh Menteri

Pedoman Kepala KPPN 31

Tahun 2022

Keuangan selaku BUN; dan

b. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja
Kernen terian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh masing-
masing Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku PA.

Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L dilaksanakan
berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya serta
sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah
pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Monev Pelaksanaan
Anggaran Belanja K/L dilakukan untuk menjamin:

a. efektivitas pelaksanaan anggaran adalah tercapainya tujuan/
sasaran program, kegiatan, output belanja sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran
pada Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan/atau
Satker secara akurat.

b. efisiensi penggunaan anggaran adalah tercapainya tujuan/
sasaran program, kegiatan, output belanja yang telah ditetapkan
pada Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan/ atau
Satker dengan penggunaan input yang seminimal mungkin.

c. kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran adalah
pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang
dilaksanakan secara tertib dan taat sesuai ketentuan yang berlaku
pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga, unit eselon I, dan/
atau Satker.

1) Monev Pelaksanaan Anggaran Oleh Bendahara
Umum Negara

Pelaksanaan reviu belanja bersifat umum dan tematik. Reviu
belanja yang bersifat umum dilaksanakan pada awal tahun anggaran
terhadap seluruh sektor atau Kementerian Negara/Lembaga dalam
mengidentifikasi potensi penghematan anggaran dan penyediaan
ruang fiskal dalam Belanja K/L. Sedangkan Reviu belanja yang bersifat
tematik dilaksanakan secara insidentil dalam menindaklanjuti
instruksi pimpinan atau isu/permasalahan khusus dan fokus pada
suatu tema atau Kementerian/Lembaga tertentu.

Reviu belanja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal diperlukan, KPPN menyediakan data reviu belanja;

b. Kanwil DJPb melaksanakan reviu belanja terhadap Satker di
tingkat wilayah; dan

c. Direktorat Pelaksanaan Anggaran melaksanakan:

1) perumusan metodologi/ desain reviu belanja;

2) penyediaan data dan reviu belanja terhadap Kementerian
Negara/ Lembaga/ Satker di tingkat pusat; dan

32 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

3) reviu belanja di tingkat nasional.

Reviu belanja dapat dilaksanakan dengan melibatkan Satker
dalam bentuk koordinasi dan konfirmasi untuk memastikan validitas
data dan informasi, serta menjamin kualitas hasil reviu belanja.

Pemantauan dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara terus-
menerus dan berkesinambungan dalam konteks pelaksanaan
anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pemantauan dan
evaluasi kinerja dilakukan untuk:

a. mengetahui kesiapan pelaksanaan anggaran;

b. mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan
timbul; dan/atau

c. memastikan pencapaian kemajuan dan hasil dalam pelaksanaan
anggaran Belanja K/ L.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja dilakukan
dengan:

a. mengamati perkembangan pelaksanaan anggaran Belanja K/L;

b. menelaah proses dan mekanisme pelaksanaan anggaran yang
menitikberatkan pada pelaksanaan anggaran Belanja K/L;

c. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran Belanja
K/L menggunakan IKPA;

d. melakukan identifikasi atas berbagai isu, kendala dan/atau
masalah pelaksanaan anggaran Belanja K/L; dan

e. memberikan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan/atau
masalah dalam pelaksanaan anggaran Belanja K/ L.

Pemantauan dan evaluasi kinerja dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. KPPN terhadap Satker dalam lingkup wilayah kerjanya;

b. Kanwil DJPb terhadap Satker di tingkat wilayah; dan

c. Direktorat Pelaksanaan Anggaran terhadap Satker di tingkat
pusat.

Pemantauan dan evaluasi kinerja dapat dilaksanakan dengan
melibatkan Satker dalam bentuk koordinasi dan konfirmasi untuk
memastikan validitas data dan informasi, serta menjamin kualitas
hasil pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran.

Hasil Pemantauan dan evaluasi kinerja oleh KPPN dituangkan
dalam laporan pemantauan dan evaluasi kinerja berupa Reviu
Pelaksanaan Anggaran tingkat KPPN. Laporan pemantauan dan
evaluasi kinerja berupa Reviu Pelaksanaan Anggaran tingkat KPPN
disampaikan kepada Kanwil DJPb.

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran
dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan anggaran Belanja K/L
sesuai dengan rencana, regulasi, dan kebijakan pelaksanaan

Pedoman Kepala KPPN 33

Tahun 2022

anggaran. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran
dilaksanakan berdasarkan hasil aktivitas pemantauan dan evaluasi
kinerja, dan/ atau perkembangan pelaksanaan anggaran dalam tahun
berjalan.

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran
dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kompetensi, kapasitas
pengelola keuangan dan pengembangan kom unikasi / koordinasi.
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran dilaksanakan
oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kanwil DJPb, dan KPPN. Untuk
mendukung pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran,
Direktorat Pelaksanaan Anggaran menyusun bahan yang terdiri atas:

a. proyeksi penyerapan anggaran;

b. opsi penghematan/pemotongan anggaran;

c. rencana kebutuhan kas;

d. alternatif langkah/ strategi pelaksanaan anggaran; dan/atau

e. data/informasi lainnya yang dibutuhkan dalam perumusan
kebijakan.

Berdasarkan bahan tersebut KPPN, Kanwil DJPb dan Direktorat
PA melaksanakan pem binaan dan pengendalian pelaksanaan
anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. KPPN terhadap Satker dalam lingkup wilayah kerjanya;

b. Kanwil DJPb terhadap Satker di tingkat regional;

c. Direktorat Pelaksanaan Anggaran memastikan proses
pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga tetap
berjalan sesuai rencana, regulasi, dan kebijakan.

Hasil pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran
kinerja oleh KPPN dituangkan dalam laporan pemantauan dan
evaluasi kinerja tingkat KPPN dan disampaikan kepada Kanwil DJPb.

Telaah makro pelaksanaan anggaran dilakukan dengan
menyusun kajian/ analisis yang diarahkan pada:

a. akurasi, pengendalian, proyeksi, dan akuntabilitas pelaksanaan
anggaran Belanja K/L untuk peningkatan kredibilitas dan
kesinambungan fiskal; dan

b. efektivitas kebijakan fiskal terhadap pencapaian tujuan makro
ekonomi pada konteks regional.

Telaah makro pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara
triwulanan, semesteran, dan tahunan. Telaah makro pelaksanaan
anggaran dilaksanakan untuk:

a. memperoleh gambaran kondisi dan karakteristik pelaksanaan
anggaran Belanja K/L;

b. menemukan pola ideal pelaksanaan · anggaran Belanja K/L;

c. mengukur kontribusi dan pengaruh pelaksanaan anggaran

34 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

Belanja K/L terhadap perekonomian; dan

d. merekomendasikan perbaikan dan pengembangan kebijakan
pelaksanaan anggaran.

Telaah makro pelaksanaan anggaran dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal diperlukan, KPPN menyediakan data telaah makro
pelaksanaan anggaran;

b. Kanwil DJPb menyusun kajian/ analisis di tingkat regional; dan

c. Direktorat Pelaksanaan Anggaran mengumpulkan hasil aktivitas
telaah makro pelaksanaan anggaran Kanwil DJPb dan penyusunan
kajian/ analisis di tingkat nasional.

Telaah makro pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan
dengan melibatkan Satker dalam bentuk koordinasi dan konfirmasi
untuk memastikan validitas data dan· informasi, serta menjamin
kualitas hasil telaah makro pelaksanaan anggaran

2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah
indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN
untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja
Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi
perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas
hasil pelaksanaan anggaran.

Pengukuran IKPA meliputi aspek:

a. Kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap
kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang
direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

b. Kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap
kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah
ditetapkan pada DIPA.

c. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian
terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output
sebagaimana ditetapkan pada DIPA.

Indikator Kinerja terdiri dari:

a. Indikator Revisi DIPA

Indikator Revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA
yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan. Revisi DIPA
merupakan revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap yang
pengesahannya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan.

Pedoman Kepala KPPN 35

Tahun 2022

b. Indikator Deviasi Halaman III DIPA

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-r'ata kesesuaian antara
realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana bulanan
pada setiap jenis belanja. Rencana Penarikan Dana dimaksud
tercantum pada Halaman III DIPA pada setiap awal triwulan. Satker
K/L dapat melakukan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana
bulanan paling lambat pada hari kerja kesepuluh:

1) bulan Februari untuk triwulan I;

2) bulan April untuk triwulan II;

3) bulan Juli untuk triwulan III; dan

4) bulan Oktober untuk triwulan IV.

Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rasio antara nilai
penyimpangan/ deviasi realisasi anggaran terhadap Rencana
Penarikan Dana pada setiap jenis belanja yang telah
dimutakhirkan.

c. Penyerapan Anggaran

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja
penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang dihitung
berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap
target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap
triwulan.

d. Indikator Belanja Kontraktual

Indikator kinerja Belanja Kontraktual, dihitung berdasarkan nilai
komposit dari komponen.

1) Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyarnpaian data
perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak
yang didaftarkan ke KPPN.

2) Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses
pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum tahun
anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data
perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan
triwulan I tahun anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN;
dan

3) Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak
yang bersumber dari Belanja Modal pada tahun anggaran
berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja
Modal yang didaftarkan ke KPPN.

e. Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan

36 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

Indikator kinerja Penyelesaian Tagihan, dihitung berdasarkan rasio
ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat
Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat
Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN.

f. Indikator kinerja Pengelolaan Uang Persediaan

Indikator kinerja Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan
Uang Persediaan, dihitung berdasarkan nilai komposit dari
komponen:

1) Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian
pertanggungjawaban Uang Persediaan Tunai dan Tambahan
Uang Persediaan Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban
Uang Persediaan Tunai dan Tambahan Uang Persediaan Tunai.

2) Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban
belanja Uang Persediaan Tunai terhadap seluruh
pertanggungjawaban belanja uang Persediaan Tunai.

3) Nilai kinerja atas rasio setoran Tambahan Uang Persediaan
Tunai terhadap Tambahan Uang Persediaan Tunai dalam satu
tahun anggaran.

Batas waktu penyampaian pertanggungjawaban Uang Persediaan
Tunai dan Tambahan Uang Persediaan Tunai, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.

g. Indikator kinerja Dispensasi Penyampaian Surat Perintah
Membayar

Indikator Kinerja Dispensasi Penyampaian Surat Perintah
Membaraya dihitung berdasarkan rasio jumlah Surat Perintah
Membayar yang mendapatkan dispensasi keterlambatan
penyampaian Surat Perintah Mernbayar melebihi batas waktu
penyampaian Surat Perintah Membayar yang ditentukan pada
akhir tahun anggaran terhadap jumlah Surat Perintah Membayar
yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dananya pada triwulan IV.

h. Indikator kinerja Capaian Output

Indikator kinerja Capaian Output dihitung berdasarkan nilai
komposit dari komponen:

1) nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian
output;

2) nilai kinerja atas capaian RO.

Ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat

Pedoman Kepala KPPN 37

Tahun 2022

5 (lima) hari kerja pertama pada bulan berikutnya. Capaian RO
dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO
terhadap target capaian RO.

3) Monitoring dan Evaluasi Kredit Program

Monitoring kredit program merupakan kegiatan yang
dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses perkembangan
dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kredit program. Monitoring dan
evaluasi atas kredit program oleh DJPb bertujuan untuk mencocokkan
data debitur yang di input oleh penyalur ke dalam SIKP dengan
dokumen penyaluran.

Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk:

a. Menugaskan Kepala Seksi Bank untuk melakukan monitoring
kredit program.

b. Menugaskan Kepala Seksi Bank untuk membuat Laporan

c. Monitoring Kredit Program.

Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat menyusun
rencana aksi berupa:

a. Melakukan FGD KUR.

b. Menyelenggarakan pelatihan SIKP.

c. Koordinasi dengan instansi terkait, dengan Kanwil DJPb, penyalur
atau instansi lainnya

4) Monitoring Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

DAK Fisik adalah dana transfer yang dialokasikan dalam APBN
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan fisik yang merupakan urusan/kebutuhan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional. Dana Desa adalah dana yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi desa.

Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk menjadi
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penyalur DAK Fisik dan Dana Desa.

Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat menyusun
rencana aksi berupa:

a. Menugaskan Seksi Bank agar melakukan pemantauan terkait
kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diunggah Pemda ke
OMSPAN.

b. Menugaskan Seksi Bank untuk menginventarisir dokumen
persyaratan yang telah lengkap dan benar untuk dapat segera
dilakukan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai tahapan.

c. Menugaskan Seksi Bank untuk segera meneliti kebenaran dan

38 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022