Buku Pedoman Kepala KPPN Compile

yang bersifat umum, seperti kedisiplinan, cuti, kenaikan pangkat dan
hak-hak pegawai lainnya. Dalam hal ini, Bagian SDM telah
menyusun Buku Panduan Layanan SDM Lingkup Ditjen
Perbendaharaan. Buku tersebut dapat menjadi pedoman Kepala
KPPN dalam urusan kepegawaian. Selain itu, pemanfaatan aplikasi
PBN Open yang berkaitan dengan data pegawai dan urusan
kepegawaian lainnya perlu dilaksanakan secara optimal. Perlu
disadari bahwa data pegawai pada aplikasi PBN

Open merupakan salah satu bahan bagi Kantor Pusat untuk
menetapkan kebijakan di bidang kepegawaian atas pegawai
berkenaan. Karena itu, Kepala KPPN agar memantau dan
mengingatkan para pegawai untuk mengecek kebenaran data
masing-masing pada aplikasi PBN Open.

c. Menyelenggarakan GKM rutin dengan narasumber
yaitu para pegawai secara bergiliran

Dalam setiap kesempatan GKM, seorang Kepala KPPN
hendaknya tidak segan-segan untuk memberikan pujian bagi
pegawai yang berprestasi atau berkinerja baik termasuk dalam hal
kedisiplinan dan kerapian berpakaian. Apresiasi kepada pegawai yang
berprestasi dapat dalam bentuk pemilihan pegawai teladan tiap
triwulanan dengan output berupa sertifikat dan pemasangan foto
pegawai terpilih pada dinding kantor yang bisa diakses oleh banyak
pihak, sehingga dapat timbul rasa bangga pada pegawai yang
bersangkutan.

d. Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan
pengendalian intern dan kepatuhan kode etik dan
disiplin pegawai

Salah satu poin dalam Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)
adalah pertanyaan tentang internalisasi kode etik. Untuk itu, pada
setiap kesempatan pertemuan dengan para pegawai atau dalam
GKM, Kepala KPPN agar selalu mengingatkan tentang kepatuhan
pada kode etik dan disiplin pegawai.

e. Melakukan penegakan disiplin pegawai

Tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran perlu dilakukan
dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan pegawai.

f. Menugaskan Kepala Seksi yang menangani
Kepatuhan Internal untuk melakukan pemantauan
pengendalian utama, pemantauan efektivitas
implementasi dan kecukupan rancangan pengendalian
intern serta kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai

g. Mengoordinasikan penyusunan rekomendasi hasil
pemantauan pengendalian intern di lingkungan KPPN

Pedoman Kepala KPPN 89

Tahun 2022

h. Mengoordinasikan tindak lanjut atas
rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern dan
kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan
KPPN.

3. Pembinaan pada Aspek Sarana Prasarana, Tata
Usaha Perkantoran dan Rumah Tangga

Di bidang sarana dan prasarana, Kepala KPPN dituntut
untuk mampu memahami dan memastikan kegiatan di bidang
penyelenggaraan urusan rumah tangga, serta kegiatan terkait barang
dan jasa, berjalan dengan baik. Dalam proses pembinaan pada aspek
sarana prasarana, yang perlu dilakukan oleh Kepala KPPN, antara lain:

• Merencanakan dan memantau pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa, misalnya terkait pengadaan ATK, perlengkapan kantor,
pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas, dan lainnya.

• Memantau Subbagian Umum dalam melakukan penyimpanan,

penatausahaan, penyaluran, dan pemeliharaan alat

perlengkapan kantor.

• Memantau pelaksanaan penatausahaan, pengaturan
penggunaan serta pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, dan
kendaraan dinas.

• Memantau penyelesaian usulan penghapusan arsip, inventaris
kantor, dan kendaraan dinas yang tidak dapat dipergunakan atau
tidak dipergunakan lagi serta tindak lanjutnya.

• Memantau kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian
laporan-laporan ke alamat yang dituju.

• Memantau pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen dan
Akuntansi BMN dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

• Memantau kebersihan, estetika, kerapian, dan keamanan
kantor.

• Memantau kondisi jaringan kantor.

• Khusus untuk akhir tahun, agar memperhatikan dan
melakukan langkah-langkah terkait pengelolaan dan penggunaan
infrastruktur IT.

• Memantau pelaksanaan pengiriman surat keluar dan dokumen
lainnya ke instansi lain.

• Memantau pelaksanaan kearsipan, penghimpunan peraturan,
dokumentasi, dan perpustakaan kantor. Foto-foto kegiatan agar
tidak hanya menjadi sebuah file dan tidak pernah dicetak. Papan
pengumuman atau tempat khusus dapat digunakan untuk
memajang foto-foto kegiatan terpilih, sehingga memberikan
kesan bagi stakeholders.

90 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

4. Pembinaan pada Aspek Keuangan

Kegiatan yang dilakukan oleh Kepala KPPN dalam rangka
pelaksanaan kegiatan urusan tata usaha dan keuangan, sebagai
berikut:

• Memantau pelaksanaan penatausahaan DIPA, SPM dan SP2D
untuk kantor.

• Memantau penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan
KPPN, diantaranya Laporan pertanggungjawaban TKPKN,
Laporan UAKPA dan LPJ Bendahara.

• Melakukan pembahasan, meneliti dan menetapkan rencana
pembiayaan kantor berupa Rencana Kerja Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL), termasuk usulan revisi dalam
tahun berjalan.

• Memantau pembuatan daftar gaji induk dan daftar
Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) beserta
permintaan droping dana setiap bulan.

• Memantau pelaksanaan pembayaran uang makan, uang
lembur, honor tim/panitia, dan honor pegawai non PNS lainnya
di lingkungan KPPN.

• Memantau pelaksanaan pengajuan SPM kepada KPPN.

• Memantau pelaksanaan pembayaran tagihan kepada pihak ketiga
dan penatausahaannya.

• Memantau dan melakukan pemeriksaan rutin terhadap
pembukuan bendahara pengeluaran KPPN secara berkala serta
meneliti dan menandatangani penutupan pembukuan bendahara
pengeluaran setiap akhir bulan.

Pedoman Kepala KPPN 91

Tahun 2022



BAB - VI

Pembinaan/Hubungan
Eksternal



BAB VI
PEMBINAAN/HUBUNGAN EKSTERNAL

1. Satuan Kerja Kementerian/Lembaga

Peran Kepala KPPN sebagai koordinator dan pembina
pengelolaan keuangan di daerah dituntut untuk dapat merangkul
seluruh satker yang menjadi mitra kerjanya. Satker baik dari
Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah merupakan mitra
strategis yang dilayani oleh KPPN dalam pelaksanaan APBN. Pola
hubungan tersebut dapat dilakukan melalui hubungan yang
memiliki kapasitas interpersonal relationship (hubungan personal
Kepala KPPN dengan KPA), dengan tetap menjaga integritas dan
memperhatikan koridor-koridor yang tidak bertentangan dengan
aturan dan hubungan yang bersifat institusional relationship (resmi
kelembagaan).

Kepala KPPN berperan untuk melakukan pemantauan dan
memberikan pemahaman terkait pelaksanaan anggaran, dengan
menjaga pola hubungan/koordinasi yang harmonis dan konstruktif
dengan satker. Bila diperlukan, untuk menjaga komitmen satker
dalam pelaksanaan anggaran, Kepala KPPN di daerah dapat
membangun sebuah forum komunikasi dan koordinasi dengan satker
secara efektif. Forum tersebut dapat berupa forum kerja sama, forum
edukasi, studi perbandingan dan/atau pertukaran informasi.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan forum koordinasi tersebut
dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan, kerja
sama, kemanfaatan bersama dan keterbukaan. Forum yang
diselenggarakan oleh Kepala KPPN bersama dengan satker diarahkan
untuk mencapai peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di
daerah, dengan mengangkat tema/ topik permasalahan, antara lain:

• Evaluasi dan peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran.

• Peningkatan pengelolaan kas (UP/TUP).

• Evaluasi dan monitoring kesiapan implementasi SAKTI.

• Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan BLU.

• Peningkatan kualitas pembinaan akuntansi dan pelaporan
keuangan.

• Peningkatan kualitas pengelolaan hibah.

• Isu-isu lainnya terkait pelaksanaan anggaran.

Bila memungkinkan, secara berkala, hubungan yang baik
dengan seluruh satker dapat dilakukan melalui kunjungan kerja ke
setiap satker dengan tetap menjaga integritas serta menghindari
adanya interest pribadi. Selain bersilaturahim, kunjungan dapat
dimanfaatkan untuk mengetahui informasi ataupun kendala yang

Pedoman Kepala KPPN 95

Tahun 2022

dihadapi satker dalam rangka kegiatan penyerapan anggaran.
Kegiatan silaturahmi tersebut paling tidak dilaksanakan satu kali
kunjungan sebagai titik awal (perkenalan) dan dapat dilanjutkan
dengan komunikasi melalui telepon, ataupun pesan singkat
berkelompok seperti WA Group.

Informasi yang diperoleh dalam forum-forum tersebut sangat

bermanfaat dalam rangka analisis data dan informasi yang

diperlukan dalam pengambilan kebijakan, seperti pemilihan

metode pembinaan/bimtek/sosialisasi dalam rangka

penyebarluasan peraturan atau kebijakan dalam rangka pelaksanaan

anggaran, penyusunan laporan keuangan, menjaring permasalahan

dan hambatan yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran

dan laporan keuangan, dan lain-lain. Selain itu, upaya yang

dilakukan Kepala KPPN dalam forum komunikasi dan koordinasi

melalui kunjungan tersebut dapat dilaksanakan juga melalui kegiatan

coffee morning, sharing session, capacity building, workshop, studi

banding ataupun Focus Group Discussion (FGD) yang diharapkan

dapat memberikan solusi dalam penyelesaian berbagai

permasalahan dan penyediaan kebutuhan informasi dalam rangka

penajaman tugas dan fungsi KPPN di bidang pelaksanaan anggaran

dan penyusunan LK.

Rencana aksi yang perlu dilakukan oleh Kepala KPPN untuk
membangun hubungan yang baik dan konstruktif dengan para satker
antara lain dapat dilakukan dengan berbagai langkah sebagai berikut:

• Melakukan kunjungan/pertemuan bersama Eselon IV ke Satuan
Kerja Kementerian/Lembaga dan SKPD di wilayah kerjanya pada 3
bulan pertama menduduki jabatan.

• Melakukan komunikasi dan perkenalan dengan para
pemangku kepentingan pada satuan kerja Kementerian/ Lembaga
dalam forum resmi maupun informal yang diadakan oleh Kanwil/
satuan kerja.

• Memastikan KPPN terdaftar dalam daftar kantor yang
diundang dalam acara resmi di daerah.

• Menghadiri undangan, pertemuan, atau kunjungan dari Satuan
Kerja Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan di
daerah.

• Melakukan pembentukan forum-forum diskusi/sharing session
untuk menggali permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan
anggaran.

• Secara rutin melaksanakan sosialisasi, bimtek terkait
peraturan dan kebijakan pelaksanaan anggaran dan penyusunan
laporan keuangan.

• Aktif manghadiri undangan-undangan yang bersifat informal
dari stakeholders Kementerian/Lembaga untuk menjalin

96 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

interpersonal relationship yang baik.

• Memanfaatkan kemajuan teknologi dengan membentuk WA
Group dan sarana lainnya yang bermanfaat dalam menyampaikan
informasi atau diskusi lainnya.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah terdiri dari Gubernur/Bupati/Walikota,
Sekretariat Daerah Provinsi/Kab/Kota, Biro Keuangan Provinsi/ Kab/
Kota yang membawahi Bagian Perencanaan, Bagian Perbendaharaan
dan Bagian Akuntansi, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah, Bappeda (terkait dengan rencana strategis provinsi), Biro
Pemerintahan (terkait koordinasi realisasi anggaran DK/TP/UB) dan
Inspektorat Wilayah (terkait koordinasi kepatuhan SKPD), dan Biro
Perekonomian (terkait pembiayaan kredit program).

Para Kepala Daerah dalam satu provinsi/kabupaten/kota
biasanya memiliki sarana komunikasi dalam bentuk Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda). Kepala KPPN dituntut
untuk memanfaatkan forum tersebut untuk menjalin kerjasama
dengan seluruh pimpinan daerah yang menjadi wilayah kerjanya.
Dalam hal ini, salah satunya Kepala KPPN dapat membuat Daftar
Kontak protokoler Pemda. Pada prakteknya, pendekatan kepada
Pemda membutuhkan effort tersendiri. Pendekatan tersebut dapat
dilakukan melalui hubungan yang memiliki kapasitas interpersonal
relationship, dengan tetap memperhatikan koridor-koridor yang tidak
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melakukan koordinasi dengan Pemda dan perangkat
daerah di wilayah kerjanya, dibutuhkan komitmen yang kuat antara
KPPN dengan pemerintah daerah setempat. Tantangan dalam
kegiatan tersebut adalah masih rumitnya birokrasi di Pemda. Untuk
menjembatani penyelesaian masalah tersebut, para Kepala
KPPN dapat melakukan pendekatan secara informal terlebih
dahulu untuk membuka akses komunikasi dengan Pemda.

Forum komunikasi dan koordinasi dengan Pemda
berperan penting dalam mendukung penyelesaian tugas-tugas
Kepala KPPN. Forum tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk forum
kerja sama, forum edukasi, studi perbandingan dan/ atau
pertukaran informasi. Mekanisme pelaksanaan kegiatan forum
koordinasi agar dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip
kesetaraan, kerja sama, kemanfaatan bersama dan keterbukaan
informasi.

Satu hal yang perlu dikedepankan adalah pentingnya forum
kordinasi bagi pemerintah daerah. Forum koordinasi hendaknya
dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena
itu, kreatifitas pemilihan topik dan informasi serta data yang

Pedoman Kepala KPPN 97

Tahun 2022

ditawarkan, menjadi sebuah tantangan yang harus disikapi dengan
bijak. Forum yang diselenggarakan oleh Kepala KPPN bersama
dengan Pemda diarahkan untuk mencapai peningkatan kualitas
pelaksanaan anggaran di daerah, dengan mengangkat tema/topik
permasalahan yang meliputi:

• Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah.

• Peningkatan pengelolaan belanja.

• Peningkatan pengelolaan kas daerah.

• Pelaksanaan pinjaman dan kredit program.

• Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan BLUD.

• Peningkatan kualitas pembinaan akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah.

• Pengelolaan dana transfer dan penyaluran DAK Fisik dan dana
desa.

Manfaat dari hubungan yang baik akan mempermudah tugas
KPPN sebagai pihak yang berkewajiban memonitor dan
mengumpulkan Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) dan Laporan
Rekapitulasi Transfer (LRT) dari Pemda.

Untuk membangun hubungan baik dengan Pemda, secara
umum Kepala KPPN dapat melakukan rencana aksi sebagai berikut:

• Melakukan kunjungan/pertemuan bersama Eselon IV ke
pemerintah daerah di wilayah kerjanya.

• Melakukan komunikasi dan perkenalan dengan para
pemangku kepentingan pada pemerintah daerah dalam forum
resmi maupun informal yang diadakan oleh Kanwil/ Satuan kerja.

• Memastikan KPPN terdaftar dalam daftar kantor yang
diundang dalam acara resmi di daerah.

• Menghadiri undangan, pertemuan, atau kunjungan dari
pemerintah daerah.

• Melakukan pembentukan forum-forum diskusi/sharing session
untuk menggali permasalahan dan hambatan terkait penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa serta penerusan pinjaman dan kredit
program.

• Aktif menghadiri undangan-undangan yang bersifat informal
dari pemerintah daerah untuk menjalin interpersonal relationship
yang baik.

• Mengikuti grup melalui WA dan sarana lainnya yang
bermanfaat dalam tukar menukar informasi atau diskusi lainnya.

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas KPPN,
rencana aksi yang perlu disusun adalah:

• Koordinasi dan kerjasama untuk kelancaran pelaksanaan
anggaran DAK Fisik dan Dana Desa, dan anggaran Dana

98 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan dan/atau Dana Urusan
Bersama.

• Koordinasi dan kerjasama dalam pembiayaan bagi UMKM dari
kredit program.

• Koordinasi dan kerjasama lainnya di bidang keuangan negara/
daerah yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

3. Perbankan / Kantor Pos / LKBB

Dalam rangka implementasi MPN G2, peran pihak bank/ pos
persepsi dalam memberikan edukasi dan layanan kepada wajib pajak
atau penyetor tidak bisa dikecilkan. Di sisi lain, proses penertiban
rekening pemerintah juga menuntut peran bank dalam hal proses
perekaman nama pemilik rekening sesuai standar dalam
pengelolaan data rekening. Untuk itu, Kepala KPPN dituntut secara
proaktif bekerja sama dengan pihak bank serta senantiasa
berkomunikasi aktif menyampaikan program-program ataupun
ketentuan-ketentuan yang terkait pelaksanaan anggaran seperti
implemetasi Kartu Kredit Pemerintah. Dalam rangka menekan
jumlah retur SP2D juga harus menjadi concern Kepala KPPN dengan
meminta pihak bank agar melakukan validasi rekening dengan
cermat. Karena itu, kerjasama yang baik dengan pihak bank/pos
menjadi modal utama dan Kepala KPPN wajib melakukannya.

Koordinasi pengelolaan kredit program dan pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) juga diperlukan agar dihasilkan pelaksanaan pengelolaan
kredit program dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di daerah yang
efektif dan efisien. Untuk itu, perlu adanya koordinasi antara KPPN
dengan perbankan & LKBB.

Dalam rangka mendorong modernisasi sistem pembayaran
pelaksanaan APBN, telah diinisiasi penggunaan Internet Banking
dan Kartu Kredit Pemerintah sebagai metode baru dalam
pembayaran APBN. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama
dengan perbankan di daerah untuk mendukung pelaksanaan
penggunaan kartu kredit sebagai metode baru dalam pembayaran
APBN.

Guna mendukung kelancaran dari tugas dan fungsi
tersebut, Kepala KPPN dapat melaksanakan:

a. Melakukan kunjungan ke bank/pos mitra KPPN.

b. Rapat koordinasi secara berkala dengan bank/pos.

c. Monitoring kepatuhan bank/pos persepsi terkait ketentuan:

1) Jam buka/tutup loket.

2) Layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan
nasabah/bukan nasabah.

Pedoman Kepala KPPN 99

Tahun 2022

3) Layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan
jumlah setoran.

4) Pengenaan biaya atas jasa layanan perbankan kepada Wajib
Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor (WP/WB/WS).

5) Aktif/tidaknya menu penerimaan negara pada kanal layanan
elektronik selain loket teller pada bank/pos persepsi yang telah
mempunyai izin operasional atas kanal dimaksud.

d. Melakukan koordinasi dan monitoring secara rutin dengan bank
persepsi dalam rangka kelancaran implementasi MPN G2 dan
optimalisasi penerimaan negara.

e. Melakukan koordinasi dan monitoring untuk mengurangi
permasalahan retur.

f. Melakukan koordinasi dan monitoring terkait ketertiban
pembukaan dan penutupan rekening dalam rangka penyaluran
dana APBN.

g. Melakukan koordinasi dengan perbankan penyalur dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan, bimtek, monev atas
investasi pemerintah atas penerusan pinjaman atau kredit
program.

h. Melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan
pembiayaan UMi yang disalurkan melalui perbankan.

i. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perbankan di
daerah untuk mendukung pelaksanaan penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah sebagai metode baru dalam pembayaran APBN.

4. Unit Penegak Hukum (Kejaksaan Negeri, Pengadilan
Negeri, Kepolisian Resort/Wilayah)

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN, adakalanya
akan mengalami permasalahan yang tidak diinginkan, misalnya
kondisi kantor yang tidak aman karena adanya kerusuhan di sekitar
kantor, menemukan oknum-oknum yang menyalahgunakan
wewenang, dan lain sebagainya. Mengingat hal ini mungkin saja
terjadi, terutama di daerah-daerah konflik, atau daerah-daerah rawan,
maka melakukan koordinasi dengan pimpinan unit penegak hukum,
menjadi sesuatu yang krusial, agar dalam menjalankan tugas
mengelola keuangan negara menjadi lebih nyaman dan aman.
Pimpinan unit penegak hukum di sini antara lain Kepala Kejaksaan
Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala Kepolisian Wilayah/
Resort. Pola hubungan tersebut dapat dilakukan melalui hubungan
dengan kapasitas interpersonal, dengan tetap memperhatikan
prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku dan hubungan ini tidak menjadikan unit
penegak hukum tersebut diistimewakan dalam kapasitasnya sebagai

100 Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

satker.

Dalam rangka membina hubungan dengan berbagai unit
penegak hukum, perlu dilakukan melalui beberapa hal, yaitu:

• Melakukan kunjungan atau perkenalan dengan Pimpinan unit
penegak hukum.

• Menjalin komunikasi yang baik dan berkelanjutan dengan unit
penegak hukum.

• Menghadiri undangan, pertemuan, atau kunjungan dari unit
penegak hukum.

• Melakukan diskusi secara informal dengan unit penegak hukum
melalui undangan kegiatan olah raga bersama, makan siang
bersama atau ngopi bersama, untuk menjalin interpersonal
relationship yang baik.

5. Media Massa

Dalam rangka publikasi berbagai kegiatan dan
informasi yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, KPPN dihimbau
untuk dapat menggunakan fasilitas publikasi melalui sarana dan
media kantor ataupun melakukan kerjasama dengan

semua media massa lokal seperti koran, stasiun televisi dan
radio. Diharapkan, KPPN memiliki kolom ataupun rubrik khusus di
salah satu media cetak (koran) yang secara periodik (bulanan atau
triwulanan) menampilkan publikasi data realisasi atau program-
program/informasi pengelolaan APBN ataupun anggaran di daerah.
Kepala KPPN dapat menjalin kerja sama dengan stasiun TV
ataupun radio lokal untuk secara rutin menyiarkan acara talk show
tentang KPPN, MPN G2, KKP, UMi dan informasi lainnya seputar APBN.
Dapat juga secara periodik Kepala KPPN membuat tulisan tentang
pelaksanaan anggaran dan program-program Ditjen Perbendaharaan
untuk dimuat pada media serta menyemangati para pejabat dan
pelaksana lingkup kerjanya untuk melakukan hal yang sama. Penting
disadari bahwa hubungan yang baik dengan media massa pada
umumnya akan mengarah pada citra dan nama baik institusi dan
tentunya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan tugas pengelolaan anggaran.

Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menandatangani
Memorandum of Understanding (MoU) dengan Lembaga Penyiaran
Publik Televisi Republik Indonesia Pusat (LPP TVRI). Isi dari MoU
tersebut adalah Kerjasama Penyiaran Informasi dan Publikasi
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selanjutnya, MoU tersebut
ditindaklanjuti oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk bekerja
sama dengan LPP TVRI di daerah dalam penyiaran informasi dan

101Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

publikasi pengelolaan APBN di wilayahnya. MOU tersebut hendaknya
dapat dimanfaat oleh Kepala KPPN untuk melakukan komunikasi dan
kerjasama dengan pihak LPP TVRI setempat. Selain dengan TVRI ada
beberapa media masa juga dapat dimanfaatkan dengan pola
hubungan kerja sama saling menguntungkan karena media masa
tidak perlu lagi mencari-cari isi berita sedangkan bagi pihak KPPN
sudah tidak perlu mencari media untuk melakukan publikasi.

Dalam rangka membina hubungan yang baik dengan media
massa baik cetak maupun elektronik, perlu dilakukan melalui
beberapa hal, antara lain:

• Membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan
media masa yang ada, tidak hanya dengan LPP TVRI atau RRI.

• Mengundang secara berkala para wartawan media masa dalam
suatu forum, untuk memberikan informasi terkini mengenai
pengelolaan APBN atau program-program Ditjen Perbendaharaan
maupun informasi lainnya.

• Mengadakan kunjungan ke kantor redaksi atau kantor- kantor
berita untuk berkenalan dan menjalin hubungan baik.

• Mengundang wartawan untuk berkunjung ke kantor, kegiatan
ini dapat dilakukan secara informal, misalnya dengan makan
bersama atau ngopi bersama.

• Konferensi pers suatu pertemuan antara satu organisasi/
perorangan dengan pers.

• Pers tour berupa kegiatan mengajak wartawan meninjau
keadaan lapangan dari kegiatan kantor atau organisasi.

• Kursus latihan wartawan. Program ini bertujuan menambah
wawasan tentang suatu masalah, misalnya hukum, politik,
ekonomi, atau masalah-masalah yang bersifat teknis lainnya.

• Wawancara pers. Bentuk kegiatan ini dalam rangka
kepentingan dengan wartawan surat kabar secara khusus. Inisiatif
wawancara ini adalah dari pihak wartawan sendiri, baik atas
inisiatif sendiri maupun atas perintah pemimpin redaksi.

• Iklan. Dapat dalam bentuk pengumuman, promosi dan lain-lain.

• Membuat tulisan secara berkala dan mengirimkannya ke media
massa.

• Memotivasi para pejabat/pegawai untuk mengirimkan tulisan
kepada redaksi media massa.

6. Masyarakat

Tugas kehumasan pada KPPN mempunyai peran penting
dalam membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan akses
informasi terkait pelaksanaan anggaran. Publikasi pengelolaan APBN

102 Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

selain kepada stakeholder juga harus disampaikan kepada halayak
umum, baik melalui media massa maupun publikasi secara langsung
kepada masyarakat. Hubungan antara KPPN sebagai pemberi
informasi dengan masyarakat sebagai penerima informasi harus
selalu dijaga. Agar informasi dapat diterima oleh masyarakat, KPPN
harus mengemas publikasi yang menarik seperti memberikan
edukasi/informasi dengan mengunjungi

Sekolah, Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainya,

ataupun pemasangan/penyebaran baliho/spanduk/brosur.

Masyarakat harus mengetahui upaya pemerintah bahwa

pembelanjaan dana APBN semata-mata untuk meningkatkan

kesejahteraan dan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk KPPN yang berlokasi di daerah hunian masyarakat dan
untuk menjaga kenyamanan dan keamanan, hubungan dengan
masyarakat sekitar juga harus selalu dibina dan sedapat mungkin
masyarakat sekitar mengetahui sekilas tentang tugas pokok dan
fungsi dari keberadaan KPPN di tempat tersebut.

Terdapat hal-hal yang dapat dilakukan kepala KPPN meliputi:

• Mengundang pemuka masyarakat atau ketua RT/RW sekitar
gedung kantor, pada acara yang sifatnya semi resmi seperti
rangkaian acara Hari Bakti Perbendaharaan.

• Melakukan kunjungan dan memberikan informasi tentang
Pengelolaan APBN dan program-program Ditjen Perbendaharaan
kepada masyarakat melalui sekolah, perguruan tinggi, pondok
pesantren maupun lembaga pendidikan lainya.

• Menginiasi pelaksanaan bakti sosial kepada masyarakat sekitar,
panti jompo dan panti asuhan.

• Menginisiasi pelaksanaan kerja bakti untuk membersihkan
lingkungan sekitar.

• Menginisiasi pelaksanaan “Go Green” penghijauan dengan
penanaman pohon di lingkungan kantor maupun diluar kantor.

103Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022



BAB - VII

Dukungan Teknis dan
Non Teknis



BAB VII

DUKUNGAN TEKNIS DAN NON TEKNIS

1. Keprotokoleran

KPPN sebagai salah satu instansi vertikal Kementerian
Keuangan, terkadang mendapat kunjungan kerja baik dari Kantor
Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, unit lain
di internal Kementerian Keuangan, ataupun instansi di luar
Kementerian Keuangan. Untuk itu, selain memberikan pelayanan
terkait tugas dan fungsi utamanya, Kepala KPPN dituntut untuk
mampu mengoptimalkan fungsi keprotokoleran. Apabila diperlukan,
Kepala KPPN dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kepala
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Bagian Umum Kantor
Wilayah.

Protokoler layanan tamu adalah rangkaian kegiatan yang
diselenggarakan dalam menerima dan melayani tamu secara terukur
sesuai dengan keperluan dan tingkat kepatutan dengan
mengedepankan prinsip- prinsip Budaya Kerja dan Nilai-Nilai
Kementerian Keuangan sehingga diperoleh manfaat organisasi dalam
hal pelayanan dan image branding yang baik.

Kriteria bagi petugas yang bertugas pada Protokoler Layanan
Tamu antara lain adalah:

• Memiliki integritas dengan orientasi pelayanan.

• Memiliki ketrampilan bersikap baik berbicara maupun bertindak.

• Memiliki inisiatif tindakan terkait kebutuhan di lapangan.

• Memiliki kedayatahanan mental dan fisik.

• Memiliki karakter yang adaftif terhadap lingkungan.

Dalam pelaksanaan protokoler layanan tamu hal-hal yang
perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut:

a. Kelengkapan Petugas Protokoler

Petugas protokoler yang bertugas dalam protokoler layanan tamu
harus dilengkapi dengan tanda pengenal instansi, kartu pas
bandara, pulsa alat komunikasi, kuota jaringan internet, power
cadangan (power bank), jadwal keberangkatan, jadwal
kedatangan, dan jadwal mobilisasi tamu, nomor HP Tamu, KTP
dan tiket kedatangan/kepulangan tamu.

b. Kelengkapan Kendaraan

Kendaraan layanan tamu perlu dilengkapi dengan BBM
kendaraan, uang parkir, kartu tol elektronik, air minum, tissue,
permen, payung, sandal jepit.

c. Kelengkapan Pengendara

107Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

Kelengkapan bagi pengendara adalah SIM, jadwal mobilisasi
tamu (kedatangan, mobilisasi selama dinas/rundown acara, dan
kepulangan), kartu tol, nama dan nomor HP tamu.

KPPN juga diharapkan mempunyai database informasi
mengenai kekhususan konten lokal yang dimiliki daerah tersebut.
Informasi meliputi penginapan, sarana transportasi, unggulan
pariwisata, hal-hal spesifik di daerah, dan kuliner.

Kepala KPPN diharapkan menjadi “bapak/ibu” bagi pejabat/
pegawai yang bertugas di unitnya. Untuk itu, sudah sepatutnya
memberikan penyambutan yang baik kepada pejabat/pegawai yang
baru mutasi dari unit lain. Kepala KPPN dapat memberikan bantuan
ataupun kemudahan bagi para pejabat/pegawai tersebut dalam hal
transportasi dari bandara saat pertama kali tiba di tempat baru. Selain
itu, database informasi tentang ketersediaan dan kelayakan rumah
dinas serta informasi tempat tinggal atau tempat kos yang layak bagi
pegawai, perlu dimiliki dan direkomendasikan.

2. Kehumasan/Publikasi

Permintaan informasi oleh masyarakat perlu direspon dengan
baik agar tidak menimbulkan kesan yang tidak diinginkan. Oleh
karena itu, Kepala KPPN perlu mengoptimalkan fungsi kehumasan di
kantornya. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan koridor peraturan
perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Kepala KPPN perlu menetapkan pejabat/pegawai sebagai PIC
dan merumuskan SOP nya. Dalam rangka mengantisipasi adanya
pengaduan masyarakat, Kepala KPPN agar melakukan rapat dengan
para Kepala Seksi dan beberapa pegawai untuk merumuskan SOP dan
menetapkan pegawai yang bertanggungjawab untuk menangani
layanan pengaduan masyarakat. Koordinasi secara berjenjang dan
berkala perlu pula dilakukan, sehingga citra organisasi di mata publik
tetap terjaga.

Hal-hal yang perlu dilakukan Kepala KPPN terkait
kehumasan/publikasi:

• Menetapkan rencana kegiatan kehumasan selama satu tahun,
semester dan triwulan.

• Menyusun profil KPPN dalam satu buku saku atau leaflet yang
dapat dibawa dan dibagikan saat bertemu dengan para pimpinan
daerah atau satker.

• Memiliki kartu nama yang dapat dengan mudah digunakan untuk
berkenalan dengan pihak-pihak yang dilayani atau yang
berkepentingan dengan KPPN.

• Dalam rangka publikasi, Kepala KPPN memastikan semua sarana

108 Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

publikasi berjalan dengan baik, seperti website, sms center,
majalah dinding, buletin, spanduk, banner atau baliho.

• Untuk spanduk atau baliho, hendaknya KPPN memiliki tempat
khusus untuk spanduk/baliho (yang dapat dengan mudah untuk
pemasangan dan pencopotan) dengan pilihan lokasi yang
strategis dan menjaga keindahan. Bila terdapat event atau tema
strategis, KPPN memasang spanduk berisi tulisan terkait,
termasuk pemasangan spanduk dalam rangka turut
menyemarakkan event di daerah setempat.

• Menjalin hubungan dengan media setempat yang
memungkinkan untuk melakukan publikasi data realisasi
anggaran setiap triwulan.

• Membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan media
masa yang ada, tidak hanya dengan LPP TVRI atau RRI.

• Mengadakan kunjungan ke kantor redaksi/kantor-kantor berita/
media massa untuk berkenalan dan menjalin hubungan baik.

• Mengundang secara berkala para wartawan media masa dalam
suatu forum, untuk memberikan informasi terkini mengenai
pengelolaan APBN atau program-program Ditjen Perbendaharaan
maupun informasi lainnya.

• Mengundang wartawan untuk berkunjung kekantor, kegiatan ini
dapat dilakukan secara informal, misalnya dengan makan
bersama atau ngopi bersama.

• Konferensi pers suatu pertemuan antara satu organisasi/
perorangan dengan pers.

• Pers tour berupa kegiatan mengajak wartawan meninjau
keadaan lapangan dari kegiatan kantor atau organisasi.

• Kursus latihan wartawan. Program ini bertujuan menambah
wawasan tentang suatu masalah, misalnya hukum, politik,
ekonomi, atau masalah-masalah yang bersifat teknis lainnya.

• Menyelenggarakan acara talk show atau dialog melalui radio atau
TV setempat setiap triwulan atau semester tentang berbagai topik
seputar pelaksanaan tugas KPPN, program-program yang
dijalankan oleh Ditjen Perbendaharaan, MPN dan topik keuangan
negara lainnya.

• Membuat tulisan secara berkala dan mengirimkannya ke media
massa.

• Memotivasi para pejabat/pegawai untuk mengirimkan tulisan
kepada redaksi media massa.

• Memerintahkan Sekretaris atau Subbagian Umum untuk
membuat daftar alamat satker, beserta nomor telepon dan alamat
email. Daftar alamat email, juga dapat dimanfaatkan untuk
keperluan pengiriman surat yang bersifat segera dan mendesak.

109Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

• Membuat kalender khusus KPPN yang di dalamnya memuat
jadwal- jadwal penyampaian laporan beserta batas waktu
penyampaian SPM, dan lain-lain serta foto-foto kegiatan KPPN.
Selanjutnya, kalender tersebut dibagikan kepada satker mitra
kerja.

• Memerintahkan setiap seksi untuk membuat leaflet atau booklet
tentang layanan yang diselenggarakan di setiap seksi untuk
diketahui pihak satker dan para pegawai.

• Membentuk Tim Kehumasan tingkat KPPN untuk mengelola
website KPPN, kerja sama dengan Humas Pemda, kerja sama
dengan Media Massa, dan penyiapan rilis/dokumen publikasi
KPPN.

• Menunjuk pegawai yang memiliki kemampuan jurnalistik untuk
selalu mengupdate berita di website tentang berbagai informasi
dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPPN. Bila terdapat event
penting, berita juga dikirimkan ke Kantor Pusat dan Kanwil untuk
dimuat di web perbendaharaan dan web Kanwil.

• Membuat video tutorial berisi panduan aplikasi dan kumpulan
peraturan terkait pelaksanaan anggaran dan tugas-tugas lain yang
menjadi kewajiban satker. Memperbanyak dalam media CD dan
membagikannya kepada pihak satker.

• Melaksanakan kegiatan bakti sosial di masyarakat, seperti donor
darah, khitanan massal, berbagi takjil atau kegiatan lainnya.

• Di ruang layanan agar disediakan pojok informasi yang
terdapat berbagai leaflet, koran, majalah, buku yang dapat
dimanfaatkan oleh satker saat menunggu antrian layanan.

• Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan kehumasan
minimal 1 kali setiap bulan.

Salah satu tugas kehumasan adalah menyampaikan informasi
kepada pihak lain. Adapun konten informasi yang disampaikan
terbagi atas konten informasi internal dan konten informasi eksternal.
Informasi tersebut dapat disampaikan melalui media internal yang
dikelola oleh setiap unit berupa website, media sosial, media cetak
dan lain sebagainya ataupun melalui media massa yang dikelola pihak
lain secara professional.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi,
yaitu:

a. Menanyakan identitas dan tujuan kedatangan pihak yang mencari
informasi/wartawan.

b. Informasi yang disampaikan terdiri dari tiga bagian, yakni:

1) Pendahuluan, berupa penyampaian informasi terkait tugas
dan fungsi Ditjen Perbendaharaan (disesuaikan dengan
informasi yang diminta atau disampaikan).

110 Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

2) Pokok informasi, yang berisi data dan fakta yang telah diolah
dan mampu dipahami serta penjelasan data berupa penyajian
informasi kualitatif yang dihubungkan dengan keterkaitan data
dengan hajat hidup orang masyarakat secara riil.

3) Penutupan,yangmenegaskanbahwaDitjenPerbendaharaan
bekerja secara professional, modern dan penuh integritas.

d. Jika mendapat pertanyaan yang belum yakin akan jawabanya,
agar kembali kepada pokok informasi yang dijelaskan pada awal
wawancara.

e. Berhati-hati dalam menyampaikan informasi non publik yang
memiliki resiko terhadap reputasi organisasi.

f. Pertanyaan media ditanggapi dengan cepat, tepat dan sesuai
dengan kebutuhan yang diminta.

g. Pada saat wawancara, perlu didampingi unit teknis terkait.

h. Proses wawancara direkam sebagai dokumentasi unit sekaligus
alat crosscheck terhadap informasi yang diterbitkan media
kemudian.

Hal yang perlu dihindari dalam wawancara, yaitu:

• Mengomentari isu-isu sensitif dan negatif yang berkembang
tentang kegiatan Ditjen Perbendaharaan atau isu-isu sensitif
seperti agama, politik dan lainnya.

• Bersikap defensif saat mendapatkan pertanyaan yang sulit dan
mencecar.

• Berasumsi berdasarkan asumsi pribadi dan/atau informasi yang
diragukan validitasnya.

• Memberikan komentar off-reccord kepada wartawan.

• Melakukan wawancara tanpa persiapan data dan informasi.

• Memberikan informasi yang salah, tidak akurat atau mengandung
kebohongan.

• Memberikan informasi yang melanggar sumpah jabatan,
informasi yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 17
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.

Dalam pelaksanan tugas kehumasan, KPPN perlu
melaksanakan aktivitas peliputan dan dokumentasi kegiatan
pimpinan dengan ketentuan:

• Kegiatan tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi Ditjen
Perbendaharaan.

• Bersifat informatif, yakni memiliki nilai berita yang signifikan
bagi publik internal maupun eksternal.

• Kegiatan tersebut mengundang unit-unit lain secara massal.

• Koordinasi dan kunjungan kerja pimpinan pada unit-unit lain, baik
satuan kerja maupun pemerintah daerah.

111Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

• Kunjungan pejabat nasional yang secara pertimbangan perlu
dilakukan pendampingan oleh pimpinan unit vertikal.

• Peluncuran inovasi (lokal maupun nasional) yang akan

meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholders.

• Kegiatan internal yang melibatkan masyarakat secara luas
seperti Hari Bakti Perbendaharaan, Hari Oeang dan sebagainya.

3. Gugus Kendali Mutu (GKM)

Pelaksanaan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) memiliki
dasar hukum yang tertuang dalam:

• Instruksi Menteri Keuangan Nomor 76/IMK.012/2010 tanggal 22
Februari 2010 tentang Peningkatan Kapasitas Internal Sumber
Daya Manusia Kementerian Keuangan.

• Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2947/

PB/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Peningkatan

Kapasitas Internal SDM Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

• Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-650/PB/2018 tentang Standar Pelayanan pada Instansi
Vertikal Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/
PB/2012 tentang Tata Kelola Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Percontohan Di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

Kegiatan GKM dilaksanakan sebagai sarana peningkatan
kemampuan dan keterampilan pegawai guna meningkatkan kualitas
pelayanan KPPN kepada stakeholders. Sebagai sarana meningkatkan
kompetensi para pegawai KPPN, selain GKM dapat diselenggarakan
kegiatan semacam in house training (sosialisasi/pelatihan internal).
GKM pada dasarnya adalah sarana menyamakan persepsi para
pegawai dalam implementasi SOP, peraturan terbaru maupun terkait
aplikasi.

Jenis-jenis GKM antara lain GKM Penerapan SOP, GKM
Service Excellence, GKM untuk Pelatihan IT (Infomasi dan
Teknologi), dan GKM lainnya yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali
dalam seminggu dengan narasumber dari internal KPPN maupun
dari Kantor Wilayah. Narasumber adalah para pegawai yang telah
mengikuti diklat/sosialisasi/bimtek yang diadakan Kantor Pusat DJPb
dan/ataupun BPPK. GKM juga dapat dilaksanakan dalam rangka
sharing informasi berbagai macam hal misalnya progress pekerjaan
atau masalah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
Kepala KPPN agar menginisiasi pelaksanaan GKM yang PIC
pelaksanaannya diatur bergantian dari masing-masing seksi.

a.

112 Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

4. Pengelolaan Kinerja berdasar Prinsip Strategy
Focused Organization (SFO)

Pengelolaan Kinerja berdasar prinsi SFO memiliki dasar
hukum yang tertuang dalam:

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN) Pasal 48 dan Pasal 75 s.d. 78.

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/MK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

• Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 241/PB/
2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

• Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-4752/ PB/2018
tanggal 7 Juni 2018 hal Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018.

Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan
Balanced Score Card (BSC) sebagai pendekatan dalam pengelolaan
kinerja. Pada tahun 2011, pembangunan BSC telah sampai pada level
individu (individual scorecard). Semua pegawai Kementerian
Keuangan memiliki ukuran kinerja yang jelas dengan target terukur.

Suatu pendekatan dalam menguji implementasi BSC dilakukan
melalui Strategy Focused Organization (SFO) dengan melakukan
assestment organisasi dan individu berdasarkan 5 (lima) prinsip yang
ada dalam SFO.

Manfaat pelaksanaan SFO adalah menjadi dokumen
pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan
untuk menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)
yang disampaikan ke Kementerian PAN-RB. Secara dokumentatif, SFO
sebagai bagian dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) oleh Kementerian PAN-RB, dan sebagai salah satu
dasar penentuan remunerasi ASN tingkat nasional oleh Kementerian
PAN dan RB.

Perjalanan reformasi birokrasi dipertegas dengan terbitnya
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Perpres ini menjadi
acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam
melakukan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola
keuangan negara yang profesional, amanah, dan tepat arah (good
governance) serta membangun kepercayaan publik melalui
peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan tujuan
reformasi birokrasi, agenda reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian Keuangan bertumpu pada penataan dan penajaman
fungsi organisasi, penyempurnaan proses bisnis (business process),
serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

113Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi
birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka
diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem
pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC
dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi
terukur dan terarah. Penilaian kinerja meliputi seluruh organisasi dan
pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Penilaian kinerja
organisasi dan pegawai diharapkan sebagai “early warning system”
bagi pimpinan, atasan, dan akhirnya bagi Kementerian Keuangan,
demi mencapai tujuan reformasi birokrasi.

Implementasi pelaksanaan 5 (lima) prinsip Strategy Focused
Organization (SFO) pada KPPN adalah sebagai berikut:

a. Prinsip I : Menggerakkan Perubahan melalui
Peran Kepemimpinan

Prinsip ini menjelaskan tentang pentingnya keterlibatan

pemimpin dalam menggerakkan organisasi

menujupencapaiantujuan.Dalammemimpinorganisasinya, seorang

pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas. Peran seorang

pemimpin sangat diperlukan dalam kondisi organisasi berada dalam

tahap perubahan. Dalam tahap ini, seorang pemimpin harus mampu

menjelaskan alasan suatu organisasi harus berubah. Balance Score

Card (BSC) bukan sekedar alat pengukuran kinerja, namun lebih dari

itu BSC merupakan alat untuk manajemen kinerja yang didalamnya

menuntut perubahan organisasi. Proses perubahan tersebut

perlu dibantu oleh agen-agen perubahan yang memberi tuntunan

dan bertindak sebagai role model dalam menjalankan perubahan.

Adapun implementasi prinsip SFO I pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) antara lain berupa :

• Kepala KPPN memimpin secara langsung board meeting/
Dialog Kinerja Organisasi (DKO) pembahasan Kontrak Kinerja
Kemenkeu-Three-Four-Five/Renstra/ Rencana Kegiatan KPPN yang
dihadiri seluruh Pejabat eselon IV dan para Liason Officer (LO)/
Person In Charge (PIC) Pengelolaan Kinerja masing-masing unit
eselon IV pada KPPN.

• Kepala KPPN memimpin secara langsung boardmeeting/ Dialog
Kinerja Organisasi (DKO) penandatanganan Kontrak Kinerja dan
pembacaan isi dokumen Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three-Four-
Five oleh Kepala KPPN, seluruh pejabat eselon IV, dan perwakilan
pelaksana masing-masing unit eselon IV pada KPPN dalam suatu
forum Gugus Kendali Mutu (GKM)/Internalisasi/ Disseminasi
Pengelolaan Kinerja.

• Kepala KPPN memimpin secara langsung board meeting/

114 Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) pembahasan capaian kinerja/IKU
Kemenkeu-Three-Four-Five dan isu-isu strategis lainnya termasuk
Manajemen Risiko yang dilaksanakan secara rutin bulanan/
triwulanan.

b. Prinsip II : Menerjemahkan Strategi ke Dalam
Kerangka Operasional

Prinsip ini menjelaskan tentang strategi perlu diterjemahkan
menjadi lebih deskriptif dan dalam kerangka yang operasional.
Penerjemahan ini dapat dilakukan salah satunya melalui
implementasi Balance Score Card (BSC). Adapun implementasi
prinsip SFO II pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) antara lain berupa:

• Kepala KPPN memimpin pembahasan perumusan dan
penyusunan serta reviu atas Peta Strategi, Inisiatif Strategis,
Refinement Indikator Kinerja Utama (IKU), untuk diusulkan ke
Kantor Pusat DJPb c.q. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

• Kepala KPPN memimpin pembahasan perumusan dan
penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kegiatan
Tahunan (RKT), dan penyusunan action plan atau inisiatif
masing-masing seksi/subbag untuk mencapai IKU yang telah
ditetapkan.

• Kepala KPPN mengusulkan Kepala Sub Bagian Umum sebagai
Mitra Manajer Kinerja Organisasi dan Pegawai (MMKO-MMKP) dan
pegawai pelaksana pada Sub Bagian Umum yang diberi tugas
menjadi pendukung pengelola kinerja organisasi dan pendukung
pengelola kinerja pegawai untuk ditetapkan dalam Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

• Kepala KPPN menetapkan dalam Keputusan Kepala KPPN para
pegawai pelaksana pada seksi-seksi teknis untuk menjadi Liaison
Officer (LO)/Person In Charge (PIC) Pengelolaan Kinerja di masing-
masing unit eselon IV pada KPPN yang bertugas mendukung
pelaporan kinerja atasan langsungnya dan MMKO/MMKP.

c. Prinsip III : Menyelaraskan Organisasi dengan
Strategi Prinsip ini menjelaskan bahwa kinerja organisasi
bukan hanya sekedar hasil penjumlahan seluruh kinerja
pegawai

Untuk mencapai kinerja yang lebih baik, maka dibutuhkan
sinergi antar seluruh komponen organisasi dan para pemangku
kepentingan. Adapun implementasi prinsip SFO III pada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) antara lain berupa:

• Penetapan maklumat/janji layanan pada KPPN.

115Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

• Penetapan dan pelaksanaan IKU “Indeks Kepuasan Satker
terhadap Layanan KPPN” sebagaimana tercantum dalam Kontrak
Kinerja Kemenkeu-Three Kepala KPPN.

• Komunikasi dan sosialisasi maklumat/janji layanan kepada para
stakeholders/pemangku kepentingan dalam berbagai media
(banner, pamflet, leaflet, spanduk, website KPPN, Focus Group
Discussion (FGD), dan lain-lain).

• Kepala KPPN melakukan pembahasan dan penyusunan Matriks
Cascading Kemenkeu-Three-Four- Five pada KPPN.

d. Prinsip IV : Memotivasi untuk Menjadikan Strategi
sebagai Tugas Seluruh Pegawai

Prinsip ini menjelaskan bahwa untuk menciptakan awarness
pegawai terhadap strategi, peran atasan sangat diperlukan dalam
mengkomunikasikan strategi kepada para pegawai. Selain itu, perlu
dilakukan penyelarasan tujuan individu terhadap tujuan organisasi
sehingga kinerja seluruh pegawai mendukung pencapaian tujuan
organisasi. Pentingnya menyelaraskan pemberian penghargaan
dengan kinerja menjadi bagian yang tidak dapat dilupakan organisasi.

Adapun implementasi prinsip SFO IV pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) antara lain berupa:

• Pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM), In House Training,
Intensive Care Course (ICC), dan Morning Call.

• Pemilihan Best Employee (Pegawai Pelaksana Terbaik), PPNPN,
Pejabat Eselon IV Teladan, dan Petugas FO dan CSO KPPN Terbaik
secara berkala.

• Penilaian Unit Eselon IV sebagai Pengelola Kinerja Terbaik pada
KPPN secara berkala.

• Penugasan pengembangan kompetensi dengan menjadi peserta
diklat yang diadakan Kantor Pusat maupun BPPK.

• Penugasan sebagai narasumber sosialisasi, bimtek, dan diklat
kepada satuan kerja.

• Penggunaan berbagai media seperti website, capacity building,
banner, leaflet, pamflet serta media lainnya untuk internalisasi
visi, misi, dan renstra KPPN kepada seluruh pegawai.

e. Prinsip V : Menjadikan Strategi sebagai Proses
Perbaikan yang Berkelanjutan

Prinsip ini menjelaskan bahwa organisasi yang berfokus pada
strategi harus diwujudkan dalam pengelolaan organisasi. Hal ini dapat
ditunjukkan dengan melakukan proses pelaporan kinerja secara
teratur. Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pembangunan

116 Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

SDM dan IT serta proses manajemen lainnya juga harus diselaraskan
dengan strategi. Untuk memantau proses ini, perlu ditunjuk pihak
yang dapat memonitor proses tersebut.

Adapun implementasi prinsip SFO V pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) antara lain berupa:

• Dialog Kinerja Organisasi (DKO), monitoring, evaluasi, dan
penyusunan laporan Capaian IKU Kemenkeu-Three-Four-Five dan
pembahasan isu-isu strategis dan solusi penyelesaiannya secara
bulanan, triwulanan, dan semesteran.

• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan penyelesaian Inisiatif
Strategis (IS).

• Sosialisasi, bimtek, asistensi, dan implementasi Aplikasi
Pengelolaan Kinerja (e-performance) untuk perekaman Kontrak
Kinerja, Capaian IKU, Penilaian Perilaku, dan pelaksanaan Dialog
Kinerja Individu (DKI).

• Penatausahaan dokumen pengelolaan kinerja secara elektronik
pada Aplikasi PBN Open menu Fitur Upload Performance oleh
masing-masing pegawai.

• Pelaksanaan Standar Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015 dan
Audit Mutu Internal pelaksanaan ISO.

• Penilaian Unit Eselon IV sebagai Pengelola Kinerja Terbaik pada
KPPN secara berkala.

• Usulan tambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelatihan IT
pegawai KPPN kepada Kantor Pusat DJPb.

5. Implementasi Sistem Manajemen Mutu Sesuai ISO
9001:2015

Penerapan sistem manajemen mutu adalah suatu keputusan
strategis yang dapat membantu organisasi dalam meningkatkan
kinerjanya secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat
untuk pembangunan berkelanjutan. Sistem manajemen mutu perlu
diterapkan karena pola pikir masyarakat terus berubah sehingga
mempengaruhi kebijakan pelayanan publik untuk memenuhi
tuntutan kinerja organisasi yang lebih baik.

Program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan,
good governance, dan clean governance melatarbelakangi penerapan
Sistem Manajemen Mutu pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Sebagai langkah strategis menuju organisasi modern yang berstandar
internasional, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Surat
Edaran Nomor 06/PB/2016 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Mutu ISO 9001:2008 Pada KPPN. Sistem manajemen mutu pada KPPN
dikembangkan secara berkesinambungan dengan menggunakan
sistem manajemen mutu seri terbaru yaitu ISO 9001:2015.

117Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

Implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015
pada KPPN ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor 151/PB/2018 tentang Pedoman
Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada KPPN
yang sekaligus mencabut Surat Edaran Nomor 06/PB/2016.

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 151/PB/
2018 mengatur tentang tahapan-tahapan implementasi SMM ISO
9001:2015 yaitu, tahapan penyusunan dan penetapan Pedoman
Mutu, internalisasi Pedoman Mutu, pelaksanaan Pedoman Mutu, dan
kegiatan supervisi atas pelaksanaan Pedoman Mutu. Dalam
penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 diperlukan
supervisi atau pengujian. Pengujian dilakukan untuk memberikan
keyakinan dan memastikan bahwa tugas dan fungsi DJPb telah
dilaksanakan sesuai dengan SOP, dan memberikan informasi lebih
dini apabila terjadi indikasi pelanggaran SOP, serta memberikan
masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata
kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi DJPb. Pengujian dimaksud
diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-525/PB/2017 tentang Pedoman Pengujian Kepatuhan di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Tujuan Penerapan SMM ISO 9001:2015 pada DJPb, adalah
sebagai berikut :

• Memenuhi standar Quality Assurance Reformasi Birokrasi.

• Memberikan gambaran celah kesalahan (fraud) yang ada dalam
sistem dan proses bisnis KPPN.

• Peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan
negara, peningkatan efisiensi dan akuntabilitas.

• Meningkatkan citra positif KPPN dan DJPb.

• Meningkatkan kinerja di unit-unit KPPN, menciptakan budaya
mutu, budaya disiplin, budaya tertib administrasi dan kerja secara
sistematis. Sasaran penerapan SMM ISO 9001:2015 adalah
meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pada setiap
proses di KPPN.

Selain itu, dengan menerapkan SMM ISO 9001:2015 di KPPN
dapat memberikan manfaat antara lain :

• Sebagai upaya standarisasi kualitas pelayanan KPPN.

• Merupakan sinyal positif bagi mitra kerja/publik dalam praktik
kerja yang berorientasi pada pelayanan.

• Mendukung transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan
serta benchmarking proses manajemen di lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

SMM ISO 9001:2015 diimplementasikan pada seluruh KPPN,
yang dibagi dalam beberapa tahapan yaitu:

118 Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

a. Penyusunan dan Penetapan Pedoman Mutu

Pedoman Mutu KPPN adalah uraian implementasi pemenuhan
persyaratan dari 10 klausul SMM ISO 9001:2015 yang disusun dan
ditetapkan oleh Kepala KPPN selaku manajemen puncak dan
dibantu petugas pengendali dokumen. Pedoman Mutu bersifat
dinamis disesuaikan dengan perkembangan organisasi, peraturan
perundang- undangan, serta inovasi peningkatan kualitas
pelayanan KPPN.

b. Internalisasi Pedoman Mutu KPPN

Kepala Kantor dibantu petugas pengendali dokumen beserta para
Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Umum melakukan
internalisasi Pedoman Mutu KPPN yang telah ditetapkan kepada
seluruh pegawai KPPN.

c. Pelaksanaan Pedoman Mutu KPPN

Seluruh pegawai KPPN wajib melaksanakan implementasi SMM
ISO 9001:2015 sesuai Pedoman Mutu KPPN yang telah ditetapkan
dengan penuh tanggungjawab sesuai kewenangannya.

d. Proses Sertifikasi

Untuk memastikan bahwa Implementasi SMM ISO 9001:2015
diterapkan dengan baik dan sesuai Pedoman Mutu KPPN maka
perlu diadakan audit dari pihak eksternal. Proses audit sertifikasi
dilakukan oleh Badan Sertifikasi Independen dalam rangka
mendapatkan sertifikat SMM ISO 9001:2015.

KPPN diharapkan senantiasa melakukan perbaikan secara
berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu yang telah
dikembangkan, dengan tetap memperhatikan efektivitas
penerapannya tanpa mengabaikan pemenuhan terhadap
persyaratan standar SMM ISO 9001:2015 dan peraturan perundang-
undangan. Penerapan SMM ISO 9001:2015 pada KPPN tidak terlepas
dari pengawasan dan evaluasi secara periodik dari Kantor Wilayah
DJPb.

6. Implementasi Sistem Manajemen Anti- Penyuapan ISO
37001:2016

7. Implementasi Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK dan WBBM

Ditjen Perbendaharaan terus mendorong peningkatan mutu
pelayanan KPPN kepada stakeholders. Dalam memberikan layanan,
KPPN agar tetap menjaga komitmen untuk selalu menerapkan zero
tolerance terhadap segala bentuk tindakan Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, perlu dilakukan akselerasi
pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada KPPN

119Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

secara bertahap, sebagai upaya konkrit dalam rangka meningkatkan
kualitas reformasi birokrasi.

Adapun pembangunan zona integritas pada KPPN didasarkan
pada:

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah.

• Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-814/PB/2016 tentang
Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Tujuan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK
dan WBBM pada KPPN adalah untuk memperkuat reformasi birokrasi
dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama kepada
stakeholders.

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju
WBK dan WBBM pada KPPN berpedoman pada Kepdirjen
Perbendaharaan Nomor KEP-814/PB/2016 dengan menetapkan
prioritas pembangunan yang terdiri dari:

a. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas WBK/ WBBM
Tim kerja pada KPPN diketuai oleh Kepala KPPN dan dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Manajemen
Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) pada KPPN tipe A1 dan
Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal (Veraki)
pada KPPN tipe A2. Tim kerja KPPN bertanggung jawab terhadap
proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
dengan melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki KPPN,
menyusun dan menyampaikan laporan progress perkembangan
pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala
kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, menindaklanjuti hasil
validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan dan menindaklanjuti hasil reviu dari Sekretariat
Ditjen Perbendaharaan.

b. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
WBK/WBBM.

c. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Zona
Integritas WBK/WBBM.

d. Penataan dan Perbaikan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur (SOP).

e. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM.

f. Publikasi Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM.

120 Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

g. Pelaksanaan briefing terhadap para pegawai dalam rangka
peningkatan pelayanan kepada stakeholders.

h. Updating informasi perbendaharaan secara berkala.

i. Evaluasi kinerja KPPN.

Persiapan lainnya yang dilakukan yaitu persiapan sarana
prasarana seperti ruang tim kerja WBK/WBBM dan sarana-sarana
pendukung lain yang diperlukan.

8. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Gender adalah perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status
antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan perbedaan
biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi
oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, gender
merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai
perkembangan zaman, dan berbeda antar etnik, umur, pendidikan
dan tingkat pendapatan.

Kesetaraan gender bukan berarti bahwa perempuan dan laki-
laki harus sama, melainkan memastikan bahwa meskipun berbeda,
namun keinginan, kebutuhan, dan prioritas laki-laki dan perempuan
harus sama-sama diperhatikan.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
menginstruksikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna
terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi atau kebijakan dan program pembangunan
nasional.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM
Nasional tahun 2015-2019 menetapkan pengarusutamaan kebijakan
pembangunan mencakup:

a. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.

b. Pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik.

c. Pengarusutamaan gender.

PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan
perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan
dan program pembangunan nasional. Dengan menyelenggarakan
pengarusutamaan gender, maka dapat diindentifikasi apakah
perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama terhadap
sumber daya pembangunan, memiliki peluang berpartisipasi yang
sama dalam proses pembangunan, terutama dalam proses
pengambilan keputusan, memiliki kontrol yang sama dalam
pembangunan dan memperoleh manfaat yang sama atas hasil

121Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

pembangunan. Tujuan PUG adalah mempersempit bahkan
meniadakan kesenjangan gender yang mengantarkan pada
kesetaraan dan keadilan gender. Melalui PUG diharapkan transparasi
dan akuntabilitas pemerintah dalam pembangunan yang berspektif
gender terhadap rakyatnya akan lebih meningkat.

DJPb mempunyai komitmen yang kuat untuk mendorong dan
berperan aktif dalam pelaksanaan PUG, baik di tingkat nasional
maupun internal Kementerian Keuangan. Implementasi pelaksanaan
PUG pada DJPb, antara lain:
• Penyediaan ruangan laktasi (nursery room) di lingkungan

Kementerian Keuangan.
• Pojok bermain anak.
• Akses masuk dengan sarana bagi kaum difabel.
• Kamar kecil bagi tamu pria dan wanita serta kamar kecil bagi

kaum difabel.
• Penerusan usulan bertugas mengikuti suami bagi pegawai

perempuan.
• Area parkir kendaraan bermotor roda 4 dan 2 khusus bagi Ibu

hamil dan kaum difabel.

122 Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

123Pedoman Kepala KPPN
Tahun 2022

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan

©2022