Buku Pedoman Kepala KPPN Compile

kelengkapan dokumen syarat penyaluran yang diunggah Pemda
kemudian dibuatkan RPD nya.

d. Apabila dokumen telah lengkap dan benar, Kepala KPPN
menugaskan Seksi Bank untuk menerbitkan SPP dan Seksi
Verifikasi &Akuntansi untuk menerbitkan SPM.

e. Menginstruksikan agar Seksi bank mulai mempersiapkan data
dukung monev menjelang triwulan berkenaan berakhir.

f. Rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi DAK Fisik.

g. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah/Sekda.

h. Melakukan koordinasi dengan pengelola DAK Fisik yang
penyerapannya rendah.

d. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah

Pelaksanaan urusan pemerintahan dari tingkat pusat hingga
daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada
di tangan Presiden sesuai dengan UUD 1945 sehingga tidak dapat
berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme
pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan
bernegara.Sesuai amanat pasal 18A UUD 1945, hubungan keuangan,
pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang

Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah
dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan urusan
pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab pemerintah
daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan. Penyempurnaan implementasi hubungan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilakukan
sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang
efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan,
guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Upaya
penyempurnaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah diwujudkan dengan adanya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan alat
untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu pemerataan kesejahteraan di
seluruh pelosok otonomi daerah. Desentralisasi fiskal diawali dengan
penyerahan sebagian urusan pemerintahan konkuren kepada daerah.
Penyerahan sebagian kekuasaan tersebut harus diiringi dengan
pendanaan (money follow functions) berupa kemampuan keuangan

Pedoman Kepala KPPN 39

Tahun 2022

yang adil dan selaras (fiscal resource allocation) dan kewenangan
untuk melakukan belanja daerah yang berkualitas dan sinergis
(spending quality).

Kemampuan keuangan yang adil dan selaras mencakup lima
hal. Pertama, adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
pendanaannya disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
Adanya potensi daerah yang berbeda-beda menyebabkan adanya
kesenjangan PAD yang diperoleh sehingga menghasilkan adanya
kesenjangan vertikal dan horizontal. Kedua, keseimbangan tersebut
ditutupi dengan adanya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana
Alokasi Umum (DAU). Dalam rangka akselerasi pendanaan dan
pengakuan kekhususan daerah-daerah tertentu di Indonesia,
pendanaan yang ada dilengkapi dengan hadirnya Dana Alokasi
Khusus (DAK), insentif fiskal dan pembiayaan, Dana Otonomi Khusus,
Keistimewaan dan Dana Desa.

Dengan pendanaan yang memadai daerah memiliki
kewenangan melaksanakan belanja daerah yang berkualitas dan
sinergi dengan memperhatikan penganggaran yang berkualitas,
pengembangan aparatur, penguatan pengawasan, dana abadi daerah
serta harmonisasi dan sinergi fiskal. Terwujudnya belanja daerah yang
berkualitas di seluruh daerah tadi akan berpengaruh pada
terwujudnya alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien.
Melalui hal tersebut diharapkan tujuan bernegara yakni pemerataan
kesejahteraan di seluruh pelosok NKRI dapat tercapai.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari penyempurnaan
implementasi hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, terdapat empat pilar utama, yaitu sebagai
berikut:

1) Pilar I – Ketimpangan Vertikal dan Horisontal yang
Menurun

a. Redesain pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi
ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang
efisien dan efektif, melalui TKD yang berbasis kinerja.

b. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan
fiskal dan kesenjangan pelayanan antar daerah, pengelolaan TKD
akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di
daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam
memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin.

c. Dalam rangka mendukung daerah dalam pembangunan dan
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, daerah dapat
mengakses sumber-sumber pembiayaan utang daerah, baik yang
berskema konvensional maupun syariah, meliputi pinjaman
daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah.

40 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

2) Pilar II – Penguatan Local Taxing Power

a. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih
efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah
untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui
restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan
daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan
harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.

b. Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis
pajak yang berbasis konsumsi (hotel, restoran, hiburan, parkir,
dan PPJ) menjadi satu jenis pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa
Tertentu (PBJT).

c. Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan opsen
pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota,
yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen pajak juga mendorong
peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah
baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/
kota.

d. Penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah
retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan
tertentu. Jumlah atas jenis objek retribusi disederhanakan dari 32
(tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan.

e. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan
kepada pemerintah untuk meninjau kembali tarif pajak daerah
dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong
perkembangan investasi di daerah.

3) Pilar III – Peningkatan Kualitas Belanja Daerah

a. Perbaikan pengaturan dalam rangka peningkatan kualitas belanja
daerah dilakukan mulai dari penganggaran Belanja Daerah,
pengalokasian belanja daerah, peningkatan kualitas SDM dan
pengawasan internal.

b. Penguatan kualitas penganggaran belanja daerah agar semakin
efisien, fokus, sinergis, dan berkesinambungan dengan tetap
memberikan keleluasaan pilihan eksekusi belanja sesuai
karakteristik daerah melalui penganggaran belanja daerah,
simplifikasi dan sinkronisasi program daerah, dan standardisasi
belanja daerah.

c. Peningkatan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih
produktif dan fokus pada layanan dasar kepada masyarakat dan
mandatory spending, sehingga terjadi akselerasi pemerataan
kualitas layanan publik dan kesejahteraan di daerah melalui fokus

Pedoman Kepala KPPN 41

Tahun 2022

belanja, mandatory spending, pengendalian belanja pegawai,
penguatan belanja infrastruktur, dan SILPA berbasis kinerja.

d. Peningkatan kualitas SDM dan pengawasan internal dalam rangka
mendukung akuntabilitas pengelolaan APBD.

4) Pilar IV – Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah

a. Sinergi kebijakan fiskal nasional bertujuan untuk menyelaraskan
kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan fiskal Pemerintah dalam
rangka pencapaian tujuan nasional.

b. Sinergitas yang dilakukan antara lain melalui penyelarasan
kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas maksimal
defisit APBD dan pembiayaan utang daerah, pengendalian dalam
kondisi darurat, serta sinergi bagan akun standar.

c. Pemda mensinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan
fiskal daerah dengan RPJMN, RKP, KEM-PPKF, arahan Presiden, dan
peraturan perundang-undangan.

d. Penetapan batas kumulatif Defisit dan Pembiayaan APBD selaras
dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
UU 33/2004, yaitu 3% untuk batas kumulatif defisit APBD dan 60%
untuk batas kumulatif maksimum pinjaman daerah.

e. Pengendalian kondisi darurat mewajibkan Pemda melakukan
refocusing, perubahan alokasi, dan perubahan penggunaan APBD.

f. Sinergi bagan akun standar dilakukan paling sedikit melalui
penyelarasan program dan kegiatan serta keluaran dengan
kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

g. Sinergi kebijakan fiskal nasional tersebut didukung oleh penyajian
dan konsolidasi informasi keuangan dan pemantauan serta
evaluasi.

KPPN memiliki modalitas kuat dalam mendorong
implementasi UU HKPD karena KPPN tersebar di seluruh Indonesia.
Peran KPPN yang paling nyata dalam mendukung implementasi
HKPD, yaitu terkait penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk
pencairan Dana Desa, DAK Fisik, DAK Nonfisik (Dana BOS, BOP Paud,
dan BOP Kesetaraan). KPPN berperan dalam upaya percepatan
penyaluran TKD yang akuntabel, cepat dan tepat sasaran. Adapun
peranan KPPN jika dilihat dari tiap pilar UU HKPD adalah sebagai
berikut.

a. Pengembangan sistem pajak yang efisien, KPPN dapat
memetakan potensi peningkatan PAD dan sektor lainnya yang
dapat menjadi objek retribusi baru.

b. Penguatan kebijakan TKD dan pembiayaan utang daerah, KPPN

42 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

dapat menambah lingkup monev dan membantu daerah dalam
memperoleh alternatif pembiayaan.

c. Peningkatan kualitas belanja daerah, KPPN dapat terlibat dalam
peningkatan kapasitas SDM dengan mendukung inisiatif
standardisasi, sertifikasi, dan pembinaan.

d. Harmonisasi kebijakan pusat-daerah, KPPN dapat melakukan
kajian untuk mengevaluasi keselarasan antara RPJMN-RPJMD
dengan RKP/RKPD dan DIPA/DPA.

e. Manajemen Eksternal

a) Pelaksanaan Manajemen Satuan Kerja

Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan

perbendaharaan, asistensi teknologi informasi dan

komunikasi eksternal, penyelenggaraan fungsi manajemen

hubungan pengguna layanan (Customer Relationship

Management), pelaksanaan tugas Pembina Pengelola

Perbendaharaan (Treasury Management Representative),

pengelolaan layanan perbendaharaan dan rencana penarikan dana,

fasilitasi sertifikasi bendahara, fasilitasi kerjasama dengan

pemerintah daerah dan pihak lainnya.

Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk:

a. Menugaskan Kepala Seksi yang menangani manajemen satker
untuk melakukan pembinaan kepada satker.

b. Menugaskan Kepala Seksi yang menangani manajemen satker
untuk melakukan analisa dan evaluasi atas permasalahan
yang sering muncul dari hasil pemantauan checklist OMSPAN.

c. Menugaskan Kepala Seksi yang menangani manajemen satker
untuk menyusun profil dan database satuan kerja menurut pagu
DIPA, Bagian Anggaran, Lokasi, Jenis Kewenangan, kinerja,
permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan perlakukan khusus
setiap awal tahun.

Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat menyusun
rencana aksi berupa:

a. Berkoordinasi dengan seksi terkait untuk menindaklanjuti
hasil pemantauan checklist daftar prioritas pemantauan yang
sangat penting pada OM SPAN yang perlu ditindaklanjuti segera,
seperti penyelesaian retur SP2D, keterlambatan pengajuan GUP
dan PTUP.

b. Melakukan rapat koordinasi dan sharing session dengan seksi
terkait untuk menerapkan langkah-langkah yang diperlukan
dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut.

c. Menyusun strategi pembinaan satker berdasarkan profil,

Pedoman Kepala KPPN 43

Tahun 2022

database, pemetaan satuan kerja.

d. Menyusun dan melaksanakan langkah-langkah peningkatan
kinerja satuan kerja melalui sosialisasi, workshop, rapat
koordinasi dan bimbingan teknis.

e. Memantau pelaksanaan tugas Shared Service Officer (SSO)
dan Customer Service Officer (CSO).

f. Analisis dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan tugas
Kuasa BUN di Daerah yang cepat, tepat dan berkualitas melalui
analisa keterlambatan penyelesaian SP2D pada aplikasi OM SPAN,
dan rapat koordinasi dengan Seksi Pencairan Dana dan Seksi
Bank untuk mencari solusi penyelesaian SP2D secara tepat waktu.

g. Pengelolaan user SPAN dan data referensi yang tertib dan taat
peraturan perundangan melalui monitoring penggunaan
komputer SPAN telah sesuai dengan user- nya.

h. Memberikan penghargaan terhadap satuan kerja dengan
kinerja terbaik antara lain dengan memberikan kartu prioritas
bebas antrian.

b) Pelaksanaan Dukungan Penyelenggaraan Sertifikasi
Bendahara

Sertifikasi Bendahara adalah program Ditjen Perbendaharaan
dalam rangka menjadikan Bendahara Satuan Kerja memiliki sertifikat
sehingga mampu mengemban tugas dan fungsi sebagai bendahara
secara optimal.

Kepala KPPN memiliki peran dan kewenangan untuk:

a. Menyelenggarakan ujian sertifikasi bendahara di KPPN selaku Unit
Penyelenggara Sertifikasi (UPS) kepada seluruh peserta sertifikasi
bendahara dari lingkup satuan kerja mitra KPPN.

b. Menugaskan CSO KPPN untuk meneliti kelengkapan
persyaratan peserta serta memverifikasi berkas secara online
melalui aplikasi Simserba.

c. Mengawasi Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara di KPPN selaku
Unit Penyelenggara Sertifikasi (UPS).

d. Membagikan sertifikat hasil program sertifikasi bendahara baik
melalui mekanisme konversi maupun mekanisme ujian.

Berdasarkan peran diatas Kepala KPPN dapat menyusun
rencana aksi berupa:

a. Mendorong satker agar mengusulkan bendaharanya yang belum
memiliki sertifikat bendahara untuk mengikuti program sertifikasi
bendahara melalui berbagai media termasuk papan
pengumuman maupun media website.

b. Mendorong satker untuk memilih pegawai yang

44 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

berkompeten dalam menjalankan tugas Bendahara.
c. Sosialisasi Program Sertifikasi Bendahara kepada satuan kerja.

2. Current Issue DJPb

a. Regional Chief Economist (RCE)

Keberadaan kantor vertikal DJPb di setiap provinsi di Indonesia
sejatinya juga menjadi representasi dari Kementerian Keuangan di
daerah. DJPb yang telah menjalankan reformasi birokrasi dan
transformasi kelembagaan yang digerakkan oleh Kementerian
Keuangan juga dapat berperan sebagai teladan dalam mendukung
terciptanya pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien,
transparan, dan bertanggung jawab. Melalui pelaksanaan tugas dan
fungsinya, DJPb juga menjadi pemegang beragam data dalam
pengelolaan keuangan negara. Tugas dan fungsi DJPb yang antara lain
meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, dan
penyusunan laporan keuangan pemerintah, membuat data dan
informasi yang dimiliki jika diolah dan dianalisis dengan baik akan
menghasilkan rekomendasi berkualitas yang dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan
pemerintah.

Tidak hanya data pada level pusat, tetapi data dan informasi
terkait penerimaan, belanja, pembiayaan, dan kebutuhan kas lingkup
regional juga diperlukan sebagai input bagi penyusunan kebijakan di
bidang keuangan negara yang dalam hal ini dipegang mandatnya oleh
Kementerian Keuangan. Diharapkan, input tersebut dapat membantu
agar kebijakan yang diambil dapat benar-benar sesuai dengan
kebutuhan dan karakteristik setiap daerah di Indonesia yang
beraneka ragam budaya, kondisi geografis, dan tingkat
kesejahteraannya. Oleh karena itu, Kantor Wilayah DJPb mulai
mengambil tantangan baru sebagai Regional Chief Economist (RCE).
Chief Economist didefinisikan sebagai posisi yang memiliki tanggung
jawab utama untuk pengembangan koordinasi, dengan ruang lingkup
tanggung jawab yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan
penyebaran informasi, dan koordinasi penelitian ekonomi.

DJPb telah menyusun standardisasi pelaksanaan dan
penyusunan output atas peran Regional Chief Economist yang
digunakan seluruh Kantor Wilayah DJPb untuk melakukan
penyusunan kajian, pemetaan output, expose, finalisasi & publikasi,
serta pelaporan pelaksanaan tugas Kantor Wilayah sebagai Regional
Chief Economist secara rutin (bulanan) kepada Kantor Pusat DJPb.
Standardisasi pelaksanaan fungsi Kantor Wilayah DJPb sebagai RCE
diatur dalam ND-2040/PB.1/2021 tentang Standardisasi Pelaksanaan
Fungsi Kantor Wilayah DJPb sebagai Regional Chief Economist dan
Representasi Kementerian Keuangan di Daerah.

Pedoman Kepala KPPN 45

Tahun 2022

Dalam rangka penguatan peran Kantor Wilayah DJPb sebagai
Regional Chief Economist dan representasi Kementerian Keuangan di
daerah tersebut di atas, Kantor Wilayah DJPb telah memiliki tugas dan
fungsi dengan output sebagai berikut:

a. Fungsi Pelaksanaan Anggaran, yaitu melaksanakan pembinaan,
monitoring, evaluasi, analisis, dan menyusun kajian dengan
output strategis di bidang perlaksanaan anggaran.

b. Fungsi Pengelolaan Kas Negara, yaitu menyusun kajian,
melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan output strategis di
bidang pengelolaan kas negara.

c. Fungsi Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU),
yaitu melaksanakan pembinaan BLU dan BLUD, dan menyusun
output strategis di bidang pengelolaan keuangan BLU.

d. Fungsi Manajemen Investasi, yaitu melaksanakan monitoring dan
evaluasi Kredit Ultra Mikro dan Kredit Usaha Rakyat, dengan
output strategis di bidang manajemen investasi.

e. Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yaitu menyusun
analisis laporan keuangan, menyusun analisis Statistik Keuangan
Pemerintah, melakukan pembinaan akuntansi dan pelaporan
keuangan, dan menyusun output strategis di bidang manajemen
investasi.

f. Fungsi Sistem Perbendaharaan dan Sistem Informasi dan
Teknologi Perbendaharaan, yaitu melakukan sertifikasi pejabat
perbendaharaan, melakukan edukasi di bidang keuangan negara,
menyusun kajian modernisasi sistem informasi dan teknologi
perbendaharaan, dengan output strategis di bidang sistem
perbendaharaan dan sistem informasi dan teknologi
perbendaharaan.

Dalam rangka memberikan keseragaman kegiatan dan
optimalisasi output kegiatan di atas, pelaksanaan peran Kantor
Wilayah DJPb selaku Regional Chief Economist dan representasi
Kementerian Keuangan di daerah perlu dilakukan standardisasi
sebagai berikut:

a. Memanfaatkan seluruh output Kantor Wilayah DJPb yang telah
ada untuk memperoleh nilai tambah (value added).

b. Standardisasi proses kegiatan penyusunan output Kantor Wilayah
DJPb existing.

c. Standardisasi publikasi dalam rangka ekspose atas seluruh output
Kantor Wilayah DJPb.

d. Standardisasi pelaporan pelaksanaan fungsi Regional Chief
Economist Kantor Wilayah DJPb.

Standardisasi pelaksanaan peran Kantor Wilayah DJPb agar
memperhatikan proses sebagai berikut:

46 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

Tahap ke-1 - Kegiatan 1. Output strategis dari masing-masing
Penyusunan Output: tugas dan fungsi sesuai peraturan atau
penugasan dari direktorat teknis;
Tahap ke-2 - Ekspose
Output: 2. Menyusun kajian tematik;

Tahap ke-3 - Publikasi 3. Menyusun kajian cross cutting issues.
Output
Proses ekspose dilakukan melalui
berbagai kegiatan seperti seminar, Focus
Group Discussion, sharing session, dan
diskusi ilmiah dengan tujuan untuk
meningkatkan nilai tambah kualitas dan
nilai kemanfaatan output.

Pelaksanaan ekspose dapat melibatkan
pihak eksternal seperti Bank Indonesia,
Badan Pusat Statistik, Universitas,
Akademisi, Pemda atau Satuan Kerja
Pemerintah Daerah, maupun pihak
internal yaitu KPPN di lingkup di
wilayahnya.

Kantor Wilayah DJPb selaku representasi
Kementerian Keuangan di daerah yaitu
Press Conference atau Press Release APBN
Wilayah. Kantor Wilayah DJPb selaku
Regional Chief Economist dapat
menggunakan 1 atau lebih publikasi
berikut:

1. Press Conference atau Press Release;

2. Forum Komunikasi Keuangan Pusat–
Daerah;

3. Treasury Academic;

4. Forum atau Treasury Goes to Campus;

5. Treasury Talkshow, Treasury Dialogue,
Knowledge Sharing, dan Audiensi;

6. Publikasi pada media massa;

7. Treasury Regional Forum.

Pedoman Kepala KPPN 47

Tahun 2022

Standardisasi Pelaporan:

No Uraian Periode Pelaporan

1. Laporan ringkas (flash report) yang berisi Setelah pelaksanaan

tema kegiatan, institusi yang dilibatkan, kegiatan

fokus kegiatan, dan serta dokumentasi

berupa foto atau video kegiatan melalui

WAG DJPbWide
2. Strategic briefsheet dalam bentuk Nota Bulanan (setiap

Dinas kepada Direktur Jenderal tanggal 5)

Perbendaharaan
3. Kajian strategis sesuai dengan tematik Setelah kajian

isu permasalahan di daerah baik yang strategis diselesaikan

disusun dalam bentuk antara lain buku,

kajian, paparan.

Adapun peran RCE dalam mengawal isu strategis keuangan
negara, yaitu sebagai berikut:

a. Konsolidasi Fiskal Pusat dan Daerah

Penguatan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah serta monitoring dan evaluasi belanja APBN
dan APBD melalui peningkatan sinergi Kantor Wilayah DJPb dan
Pemda.

b. Peningkatan Kualitas Penerimaan dan Belanja di Daerah
(Spending Better)

Monitoring pelaksanaan APBN dan APBD di daerah sehingga lebih
tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran, yang meliputi
pendapatan, belanja, Investasi, BLUD, BMD, Laporan Keuangan.

c. Perluasan Akses Pembiayaan Infrastruktur kepada Pemda

Meningkatkan informasi bagi pemda terkait alternatif pembiayaan
infrastruktur melalui MoU DJPb dan PT. SMI. Kantor Wilayah DJPb
dapat melakukan assessment kebutuhan financing Pemda dalam
rangka membantu daerah untuk meningkatkan pembangunan
infrastruktur.

d. Penguatan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Kantor Wilayah DJPb berperan sebagai Key Opinion Leaders di
daerah dalam rangka strategi komunikasi UU HKPD dan
implementasi UU HKPD ke pemerintah daerah dan masyarakat.
Menguatkan keselarasan pembangunan daerah dengan kebijakan
prioritas nasional.

e. Pemberian Dukungan Implementasi RUU Otonomi Khusus Papua

Memberikan dukungan administratif dan teknis melalui
Sekretariat Badan Otsus Papua, sehingga pelaksanaan APBN di
Papua dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

f. Penguatan Kebijakan Pengelolaan Kas di Daerah

48 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

Mendorong terwujudnya Forum ALCO Regional sebagai
perpanjangan tangan BUN, guna menghasilkan proyeksi kas yang
lebih komprehensif dan akurat serta menjaga likuiditas kas negara
sekaligus likuiditas di daerah.

g. Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara

Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN)
merupakan wadah koordinasi, komunikasi dan konsultasi serta
sharing informasi/data antara stakeholders yang terlibat dalam
pendampingan tata kelola keuangan pada Pemerintah Daerah.

h. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengelola Keuangan di
Daerah

Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Keuangan Negara melalui
Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara. Sertifikasi SDM
Pengelola APBN, dapat dikembangkan menjadi sertifikasi SDM
pengelola keuangan APBD.

i. Pemberian Dukungan Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional

Mendorong akselerasi penyerapan belanja APBN, termasuk
belanja PEN dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Desain kelembagaan (Institutional Design) terkait RCE dibuat
terbuka dan tidak kaku sehingga mampu menampung kehadiran unit
lain di internal Kementerian Keuangan dan eksternal Kementerian
Keuangan. Bentuk kelembagaan ini juga memungkinkan perluasan
anggota untuk memasukkan pejabat/pegawai unit eselon I lain di
daerah (DJP, DJBC) dan di pusat (BKF, DJA, DJPK). Kantor wilayah DJPb
sebagai instansi vertikal DJPb yang tersebar di seluruh provinsi
Indonesia, mengambil peran sebagai Regional Chief Economist (RCE)
di daerahnya masing-masing. Dalam rangka mendukung fungsi RCE,
Kantor Wilayah DJPb melaksanakan tiga kegiatan utama, yakni:

a. Implementasi dan monev kebijakan;

b. Kajian dan data analytics;

c. Pelaporan, publikasi, dan hubungan kelembagaan.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan RCE perlu didukung dengan
penguatan IT, Probis, SDM dan keuangan. Dari sisi IT diperlukan
sistem yang terintegrasi serta sarana prasarana dan jaringan yang
memadai. Dari sisi proses bisnis diperlukan adanya simplifikasi dan
standardisasi proses bisnis serta penguatan struktur dan
kelembagaan. Dari sisi sumber daya manusia, diperlukan kualitas
SDM yang memahami statistic, makro, dan mikro ekonomi serta
kapasitas SDM jabatan fungsional analisis yang memadai. Dari sisi
keuangan diperlukan pendanaan, pelaksanaan data mining, expose
dan publikasi.

Kantor Wilayah DJPb melakukan kajian serta pembuatan
laporan awal pelaksanaan RCE yang berisi isu-isu di daerah dan

Pedoman Kepala KPPN 49

Tahun 2022

dituangkan dalam bentuk strategis briefsheet (SBS). Isu-isu daerah
yang telah disusun tersebut akan digunakan oleh pemerintah daerah
dan satuan kerja kementerian/lembaga dalam pengambilan kebijakan
di tingkat wilayah.

Tiap bulannya, masing-masing Kantor Wilayah DJPb akan
mengirimkan SBS yang telah dibuat ke kantor pusat DJPb. Kantor
Pusat DJPb kemudian akan melakukan analisis dan sinkronisasi dari
SBS yang telah dikumpulkan. Pengolahan data dari hasil analisis
tersebut akan diteruskan untuk dibahas pada forum Rapat Pimpinan
Kementerian Keuangan. Pada forum tersebut, data yang diperoleh
dari Kantor Pusat DJPb akan dilakukan harmonisasi dengan kebijakan
fiskal yang nantinya digunakan dalam pengambilan kebijakan
nasional.

Konsep Pengembangan RCE melalui Integrasi Empat Klaster
Fungsi ke Struktur Organisasi melalui:

a. Penajaman KFR

KFR merupakan kajian yang disusun oleh Kantor Wilayah DJPb
secara triwulanan yang berisi analisis fiskal dan makroekonomi
yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan kebijakan fiskal.
Penajaman KFR dilakukan dengan restrukturisasi,
penyempurnaan, dan pengembangan berbasis analisis tematik
dan project-based KFR.

b. ALCo Regional

ALCo Regional merupakan fungsi ALCo pada tingkat provinsi yang
mendukung peran ALCo pada tingkat pusat berdasarkan data dan
informasi yang bersifat lokal dan regional. Tujuan ALCo Regional
ada tiga, yakni meningkatkan dukungan data ALCo yang memiliki
konteks regional, meningkatkan peran Kantor Wilayah sebagai
representasi Menteri Keuangan dan sebagai RCE, serta
meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit vertikal
Kementerian Keuangan di daerah, mensinergikan analisis data
pusat dan data regional, serta memperkuat koordinasi kebijakan
dan pelaksanaan anggaran pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah.

c. CPIN

Cash Planning Information Network yang selanjutnya disebut
CPIN adalah organ yang memiliki tugas melakukan penyusunan
pemantauan dan analisis perencanaan kas tingkat lokal dan
regional.

Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN)
merupakan forum koordinasi antara kantor vertikal Kementerian
Keuangan dengan berbagai stakeholder terkait di daerah, khususnya
pemerintah daerah. Forum ini dimaksudkan untuk membangun kerja
sama/kemitraan untuk mewujudkan keselarasan pengelolaan

50 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

keuangan negara di daerah. Kegiatan FKPKN menjadi wadah
koordinasi, komunikasi, dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan
dengan semua stakeholder baik pusat dan daerah. FKPKN diharapkan
dapat menjembatani kebutuhan dan kesamaan langkah dalam
membangun kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan
keuangan negara yang tertib, efisien, transparan, dan
bertanggungjawab.

Kepala KPPN di lingkungan Kantor Wilayah DJPB Kementerian
Keuangan merupakan anggota dari tim pelaksana tingkat regional
penguatan RCE dalam rangka kesinambungan fiskal berbasis
kewilayahan bersama dengan unit vertikal UE I Kementerian
Keuangan lainnya di daerah. KPPN memiliki peranan untuk
mendukung, Kantor Wilayah DJPb dalam menjalankan tugasnya
sebagai RCE, misalnya dalam menyiapkan bahan-bahan yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan RCE. Selain itu, KPPN bersama
dengan Kantor Wilayah DJPb berperan menjalin hubungan yang
harmonis dengan Pemda dan penyedia data seperti Badan Pusat
Statistik, Bank Indonesia, dan dinas-dinas di Pemda. Sinergi dan
komunikasi data antara KPPN, Kantor Wilayah dan Kantor pusat agar
lebih ditingkatkan dalam rangka penajaman dan kajian dan analisis
dalam rangka pelaksanaan RCE

b. Special Mission Vehicle (SMV)

Kemenkeu memiliki tugas-tugas yang diamanatkan kepadanya
di luar fungsi pengelolaan fiskal utama atau rutin. Dalam menjalankan
tugas-tugas tersebut, Kemenkeu dibantu oleh beberapa ‘agen khusus’.
Agen khusus itu bernama Special Mission Vehicle (SMV). Kementerian
Keuangan terus meningkatkan dan memperkuat ketahanan fiskal.
Untuk itu Kementerian Keuangan mendirikan SMV yang diharapkan
dapat memainkan peran penting sebagai instrumen fiskal sekaligus
aktor pembiayaan kreatif untuk mengimplementasikan value for
money dalam upaya mengakselerasi pembangunan nasional.

SMV Kemenkeu adalah Badan Layanan Umum (BLU), Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), serta Lembaga yang berada di bawah
Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Keuangan yang memiliki
tugas khusus untuk melaksanakan tugas pembangunan. Saat ini
Kemenkeu memiliki delapan SMV, yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur
(PT SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), PT Sarana
Multigriya Finansial (PT SMF), PT Geo Dipa Energi (PT GDE), Lembaga
Pengelola Ekspor Indonesia (LPEI), Lembaga Manajemen Aset Negara
(LMAN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan Pusat
Investasi Pemerintah (PIP). SMV dibentuk juga untuk mendukung
investasi pemerintah dan penyediaan barang dan sarana publik yang
dibutuhkan secara sosial ekonomi meskipun tidak menguntungkan
secara bisnis/komersil.

Pedoman Kepala KPPN 51

Tahun 2022

SMV mengemban lima fungsi, yakni fungsi dukungan
implementasi KPBU, fungsi penjaminan, fungsi pembiayaan, fungsi
asuransi, dan fungsi investasi/pengelolaan dana.

a. Dukungan implementasi KPBU

KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha
dalam penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan
umum berdasarkan perjanjian antara Pemerintah dan pihak
swasta yang memperhatikan prinsip pembagian risiko di antara
para pihak. Untuk mendukung penerapan KPBU di Indonesia,
Kementerian Keuangan melakukan inovasi pembiayaan
infrastruktur dengan menyediakan berbagai fasilitas dan
dukungan pemerintah, yaitu fasilitas penyiapan proyek, dukungan
kelayakan, dan penjaminan infrastruktur. Kementerian Keuangan
juga memperkenalkan skema pengembalian investasi proyek
KPBU yakni skema Pembayaran Berdasarkan Ketersediaan
Layanan atau yang biasa dikenal dengan Availability Payment atau
AP. Beberapa kelebihan skema AP ini antara lain, tidak adanya
risiko permintaan atau demand risk bagi Badan Usaha dan
kepastian pengembalian investasi bagi Badan Usaha.

b. Penjaminan

Penjaminan pemerintah merupakan jaminan yang diberikan
Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban Badan Usaha Milik
Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada
kreditur yang memberikan pinjaman perbankan atau pembayaran
kewajiban Penanggung Jawab Proyek Kerjasama kepada Badan
Usaha dalam proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
dalam penyediaan infrastruktur. Penjaminan juga dapat diberikan
dalam rangka ekspor maupun menghasilkan barang dan jasa dan/
atau usaha lain yang menunjang ekspor nasional.

c. Pembiayaan

Pembiayaan dan penyiapan terkait proyek infrastruktur,
pembiayaan investasi, pembiayaan eksplorasi panas bumi, dan
pembiayaan dalam rangka ekspor.

d. Asuransi

Asuransi yang diberikan dalam rangka ekspor maupun
menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang
menunjang ekspor nasional

e. Investasi/Pengelolaan Dana

Terkait investasi nonpermanen, pengelolaan dana Pendidikan,
dan sebagainya.

Pengelolaan Special Mission Vehicle (SMV) berkaitan dengan
unit pada DJPb, yakni Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

52 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

(BLU).

Direktorat Sistem Manajemen lnvestasi mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis
di bidang sistem manajemen investasi. Dalam melaksanakan
tugasnya tersebut, Direktorat Sistem Manajemen Investasi
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem
manajemen investasi;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem
manajemen investasi;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang sistem manajemen investasi;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang sistem manajemen investasi;

e. penyiapan bahan dukungan dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretariat Komite lnvestasi Pemerintah (KIP); dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Sistem Manajemen
Investasi.

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengelolaan Badan
Layanan Umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan
pengelolaan Badan Layanan Umum;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan
pengelolaan Badan Layanan Umum;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pembinaan dan pengelolaan Badan Layanan Umum;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
pembinaan dan pengelolaan Badan Layanan Umum;

e. pelaksanaan pengelolaan dan analisis data Badan Layanan
Umum; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan
Pengelolaan Badan Layanan Umum.

Peran KPPN terkait SMW dapat dilihat pada Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan 24 Pedoman Pembinaan dan Supervisi.
Special Mission (Tugas Khusus Perbendaharaan lainnya meliputi
pengelolaan terhadap hal-hal yang bersentuhan langsung dengan
kehidupan rakyat Indonesia, di antaranya terkait dengan
pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro (UMKM) serta

Pedoman Kepala KPPN 53

Tahun 2022

penyediaan layanan publik yang baik. Adapun Special Mission yang
dilakukan oleh KPPN, yakni:

a. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum

Meliputi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan
BLU/ BLUD yang menjadi satker KPPN dan pengesahan
penggunaan dana satker BLU. Penilaian difokuskan pada
pengelolaan keuangan satker BLU dan tata cara pengesahan dana
satker BLU telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Menjaga ketepatan sasaran Kredit Program

Meliputi akurasi data kredit program dan survei lapangan debitur.
Penilaian difokuskan pada memastikan keabsahan pengguna/
operator sistem informasi Monev, upaya KPPN dalam menjaga
akurasi data debitur, perolehan data keekonomian debitur yang
ter-update setiap semester oleh KPPN.

3. Kemenkeu Satu

Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk
melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Keuangan saat ini
memiliki 11 jabatan Eselon I dengan total unit instansi vertikal yang
berjumlah 1.302 unit, dan jumlah pegawai hingga 82.670 pegawai.
Sebaran pegawai Kemenkeu yang terbanyak adalah pada unit Eselon
I yang memiliki instansi vertikal, dengan jumlah terbesar pada Ditjen
Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Sementara itu, jumlah terbesar unit
organisasi Kemenkeu adalah instansi vertikal yang terdapat pada
Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen
Kekayaan Negara.

Besarnya organisasi serta SDM Kementerian Keuangan yang
tersebar di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia, menimbulkan
tantangan berupa sinergi antar unit organisasi maupun antar pegawai
Kementerian Keuangan yang tersebar di beberapa unit Eselon I
Kementerian Keuangan.

a. Program Kemenkeu Satu berbasis kewilayahan

Terdapat beberapa program Kemenkeu Satu yang berbasis
kewilayahan, diantaranya:

1) Optimalisasi penerimaan

Merupakan kegiatan kolaborasi antar instansi vertikal
Kemenkeu yang efektif untuk mendorong optimalisasi penerimaan
negara dari kearifan lokal & mendorong kepatuhan para Wajib Pajak/
Wajib Bayar PNBP. Terdapat 6 strategi kolaborasi yang dilakukan di
lingkup Kemenkeu Satu terkait optimalisasi penerimaan, yaitu:

54 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

• Joint Analysis, Penguatan DSAB Kearifan lokal untuk pelaku usaha
yg belum patuh

• Joint Audit, Penguatan Joint Audit lintas unit vertikal & pusat untuk
mengungkap transfer pricing/transaksi afiliasi

• Joint Collection, Penguatan pertukaran data terkait aset
penanggung utang perpajakan

• Joint Investigasi, Penguatan Multidoor Investigasi dan
pemanfaatan data bersama indikasi tindak pidana

• Secondment, Penguatan penyandingan data dengan
kementerian/lembaga lain, pemda, & data lintas regional

• Kerja Sama Kemenkeu (DJP-DJPK)-Pemda, Penguatan
pemeriksaan bersama pajak pusat-daerah, pelibatan UE1 lain
(DJBC, DJPb, DJKN) terkait PEN, dorong ekspor, UMKM, PNBP Aset
Daerah, dsb

2) RCE dan ALCo Regional

Regional Chief Economist merupakan penajaman peran
Kantor Wilayah DJPb sebagai wakil Kementerian Keuangan di daerah
dalam pelaksanaan APBN dan analisis ekonomi dan fiskal di daerah

• Kajian Fiskal Regional

Meningkatkan kualitas kajian fiskal regional tidak hanya deskriptif
tapi juga mampu memunculkan rekomendasi yang dapat
digunakan sebagai feedback bagi formulasi kebijakan pemerintah
daerah dan Kementerian Keuangan

• Pemanfaatan Data

Meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan data dan informasi
terkait kebijakan fiskal, APBN, APBD, dan indikator makroekonomi

• Keselarasan Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah

Dapat meningkatkan keselarasan kebijakan fiskal nasional dan
regional, serta mengharmoniskan pembangunan di daerah
dengan program prioritas nasional

• Peningkatan Kinerja Ekonomi di Daerah

Mampu memberikan kontribusi aktif dan positif dalam upaya
peningkatan ekonomi di daerah serta kesejahteraan masyarakat

ALCo dan CPIN Regional adalah struktur ALCO pada tingkat
provinsi yang memiliki hubungan kerja dalam mendukung peran Alco
dan CPIN pada tingkat pusat melalui asupan data dan informasi yang
bersifat lokal dan regional. Tujuan ALCo dan CPIN Regional meliputi:

• Meningkatkan dukungan data yang memiliki konteks regional
terkait Assets & Liabilities Committee (ALCO).

• Meningkatkan peran Kantor Wilayah sebagai kepanjangan tangan

Pedoman Kepala KPPN 55

Tahun 2022

Menteri Keuangan dan sebagai Regional Chief Economist (RCE).

• Meningkatkan kualitas Cash Planning Information Network (CPIN).

• Membangun koordinasi & sinergi antara pemerintah daerah &
pemerintah pusat dalam mitigasi risiko pelaksanaan APBN &
APBD.

• Mendukung pelaksanaan kebijakan maupun perencanaan
kebijakan pelaksanaan anggaran yang lebih kontekstual.

3) Pemberdayaan UMKM

Perluasan kegiatan joint program untuk pemberdayaan
UMKM, melalui sinergi program-program yang telah dilaksanakan
Kementerian Keuangan yang ditujukan untuk pemberdayaan UMKM.
Kegiatan pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan antara lain
adalah:

• Pembiayaan

Yang meliputi kegiatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan
Ultra Mikro (UMi), Bantuan Kuota Internet, Alokasi DAK Fisik,
Subsidi listrik, pupuk/benih, subsidi bunga

• Operasional

Yang meliputi kegiatan Aplikasi pembukuan berbasis cloud,
Platform e-commerce, KITE IKM, Business Development Services.

• Pemasaran

Yang meliputi kegiatan akses ke e-commerce, Dukungan Ekspor
Lelang Non Eksekusi Sukarela Produk UMKM, Alokasi 40%
pengadaan barang/jasa pemerintah

• Kegiatan Pendukung

Yang meliputi kegiatan pembentukan basis data UMKM,
Penyusunan aplikasi pembukuan, KMK perluasan joint program

Adapun beberapa terobosan program sinergi peningkatan
daya saing UMKM, yakni:

• Profiling Bersama berdasarkan single data base UMKM

Menyusun basis data bersama atas UMKM untuk memperoleh
informasi yang lengkap atas UMKM yang telah atau akan
mengikuti program dari Kementerian Keuangan.

• Analisis Bersama

Analisis Bersama atas kapabilitas usaha UMKM untuk dapat
menentukan program yang dapat diberikan kepada masing-
masing UMKM.

• Capacity building & edukasi Bersama

Capacity building program UMKM antar Unit Eselon I dan
pemberian edukasi Bersama kepada UMKM dengan melibatkan

56 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

perwakilan seluruh unit Kementerian Keuangan yang memiliki
program untuk UMKM.

• Sinergi pelaksanaan program pemberdayaan UMKM

Meliputi perizinan, pembiayaan, produksi, pemasaran dan
pembukuan.

• Monev Bersama

Dilakukan untuk mengukur efektivitas dari seluruh kegiatan yang
telah dilaksanakan

Terdapat target akhir berupa terwujudnya:

• Basis data tunggal UMKM Kemenkeu

• KMK Join Program Pemberdayaan UMKM, sebagai dasar
pembentukan tim/task force lintas Unit Eselon I dan panduan/
mekanisme dalam pelaksanaan program sinergi pemberdayaan
UMKM.

Peningkatan basis data perpajakan UMKM; peningkatan
jumlah kredit UMKM yang disalurkan dan jumlah penerima kredit
UMKM; peningkatan jumlah UMKM yang telah melakukan
pembukuan atau memiliki laporan keuangan; peningkatan jumlah
UMKM yang naik kelas; pelaksanaan join edukasi kepada UMKM; dan
pelaksanaan capacity building terkait UMKM antar Unit Eselon I.

4) Strakom

Kolaborasi strakom bertujuan untuk mewujudkan komunikasi
publik yang efektif dan berdampak signifikan melalui kolaborasi,
narasi, taktik komunikasi, komunikator, komunikan, dan kanal
komunikasi. Kegaiatn ini memiliki target berupa sinergi Kementerian
Keuangan dalam kolaborasi strategi komunikasi melalui integrasi dan
otomasi proses bisnis yang masih manual ke dalam sistem sharing
sumber daya (sistem kehumasan terintegrasi).

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dimiliki
presiden meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan
yang bersifat khusus. Dalam penyelenggaraan kekuasaan yang
dimaksud, Presiden memiliki posisi sebagai CEO (Chief Financial
Officer) yang menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Menteri
keuangan selaku CFO (Chief Financial Officer) yang mengelola fiskal
dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang
dipisahkan. Penguasaan Sebagian kekuasaan tersebut juga dilakukan
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga COO (Chief Operational Officer)
selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/
Lembaga yang dipimpinnya.

Pengelolaan keuangan negara ini harus saling bersinergi baik

Pedoman Kepala KPPN 57

Tahun 2022

di pusat maupun di daerah. Oleh karenanya, Menteri Keuangan
memberikan arahan kepada Ditjen Perbendaharaan agar Menyusun
mekanisme monitoring pelaksanaan belanja kementerian/Lembaga
dan APBD sekaligus menggerakkan Kantor Wilayah DJPb untuk aktif
mendorong belanja di daerah. Wakil Menteri keuangan juga
memberikan arahan agar Kantor Wilayah DJPb bersinergi dengan
Forum Ekonom kementerian Keuangan (FEKK) dalam melakukan
kajian dan analisis keuangan daerah, serta bersinergi dengan Kantor
Wilayah DJP, Kantor Wilayah DJBC, Kantor Wilayah DJKN, dan BPPK
untuk menjadi satu kesatuan perwakilan Kementerian Keuangan yang
dapat membaca ekonomi daerah.

Hadirnya peran Kantor Wilayah DJPb sebagai RCE ini
merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Keuangan dan Wakil
Menteri Keuangan. Selama ini, Kantor Wilayah DJPb dengan posisinya
yang strategis sudah menjalankan peran sebagai perwakilan
Kementerian Keuangan di daerah. Ada peran sebagai fasilitator dan
katalisator untuk menjalankan dan membantu mengawal
pelaksanaan APBN lewat pelaksanaan belanja di daerah. Kantor
Wilayah juga sudah melakukan berbagai hal yang menyerupai peran
Regional Chief Economist (RCE) misalnya lewat Kajian Fiskal Regional
(KFR). Dengan kedekatan hubungan dengan tugas dan fungsinya,
Kantor Wilayah bisa memosisikan diri sebagai mitra strategis
pemerintah daerah maupun instansi vertikal Kementerian/Lembaga
(K/L) yang ada di daerah yang sebelumnya masih sporadis, lalu
dengan munculnya konsep RCE maka makin mempertajam,
memperkokoh, dan memperkuat peran itu.

b. Digitalisasi Kemenkeu

Beberapa digitalisasi yang diciptakan oleh Kemenkeu, yaitu
sebagai berikut:

1) Modul Penerimaan Negara Generasi 3 (MPN G3)

MPN G3 adalah metode pembayaran penerimaan negara
(Pajak, PNBP, dan Bea Cukai) berdasarkan kode billing yang diperoleh
nasabah dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran,
Direktorat Jenderal Bea Cukai. Adapun kemudahan yang ditawarkan
oleh MPN G3 yakni: (1) layanan online dan fleksibel, dengan berbagai
pilihan channel pembayaran online antara lain, ATM, EDV, teller bank
atau bahkan internet banking, ecommerce, fintech, SP2D online; dan
(2) kapanpun dan dimanapun.

2) Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara
(SPAN)

SPAN adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh proses
yang terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan,

58 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

pelaksanaan, hingga pelaporan. Berdasarkan PMK No 276 tahun 2008
pengembangan SPAN terdiri dari tiga pilar, yaitu: penyempurnaan
proses bisnis (Business Process Improvement/BPI), penerapan sistem
informasi berbasis Enterprise Resource Planning (ERP) atau juga
dikenal sebagai Commercial of The Shelf (COTS), dan Change
Management and Communication (CMC). SPAN mengintegrasikan
seluruh basis data dan aplikasi terkait pengelolaan keuangan negara
pada level Bendahara Umum Negara (BUN) ataupun Kuasa BUN.
Setelah berhasil menerapkan IFMIS di tingkat BUN, implementasi
IFMIS selanjutnya diwujudkan dalam pembangunan aplikasi tingkat
satuan kerja (satker)

3) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

SAKTI merupakan sistem aplikasi yang mengintegrasikan
seluruh aplikasi satker yang ada. SAKTI digunakan oleh kementerian/
Lembaga dari level satuan kerja, wilayah eselon I dan kementerian.
Sistem aplikasi ini menerapkan konsep single database dan
mempunyai fungsi utama dalam penganggaran, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban anggaran. SAKTI ber-interface dengan SPAN
pada tiap tahap siklus anggaran.

4) e-Kemenkeu

e-Kemenkeu adalah kumpulan berbagai macam sistem
informasi yang mendukung office automation pegawai Kementerian
Keuangan. Pegawai secara mandiri mampu membuat dan mengelola
naskah dinas secara online, mengelola dan melaporkan aktivitas
harian, menghadiri rapat, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang
didesain khusus untuk memudahkan pegawai dalam bekerja dimana
saja.

5) Digipay

Kementerian Keuangan senantiasa berkomitmen untuk
mengelola keuangan negara sekaligus memberdayakan UMKM. Oleh
karenanya, Kementerian Keuangan mengembangkan sebuah
platform Digital Payment-Marketplace yang dinamakan Digipay.
Digipay merupakan proses integrasi transaksi digital yang
memudahkan setiap instansi pemerintah untuk berbelanja secara
praktis, termasuk melakukan penghitungan dan pembayaran pajak
melalui Cash Management Sistem Bendahara. Selain itu, dokumen
pertanggungjawaban transaksi dapat dihasilkan secara otomatis.
Digipay merupakan salah satu perwujudan digitalisasi pengelolaan
kas negara, terutama dalam pembayaran belanja pemerintah dengan
menggunakan Uang Persediaan (UP). Digitalisasi pengelolaan kas
negara membawa berbagai manfaat. Kemanfaatan Digipay dapat

Pedoman Kepala KPPN 59

Tahun 2022

dirasakan secara langsung oleh instansi pemerintah, vendor penyedia
barang/jasa, dan Perbankan. Di masa pandemi, Digipay menjadi solusi
bagi UMKM untuk tetap dapat menjalankan usahanya secara digital,
aman, dan terpercaya. Manfaat Digipay antara lain:

a. mengubah mindset, pola kerja, dan cara pembayaran dari
konvensional menjadi digital;

b. mengintegrasikan pengadaan, pembayaran dan perpajakan;

c. meningkatkan efisiensi waktu dan biaya;

d. mengurangi penggunaan kertas;

e. Cashless;

f. mengurangi interaksi instansi pemerintah dan vendor;

g. meminimalisasi timbulnya moral hazard;

h. meningkatkan kolaborasi sektor publik dan privat dalam
digitalisasi belanja pemerintah dan pemberdayaan UMKM.

c. Ruang Kerja Kolaboratif (Collaborative Way of
Working)

Cara bekerja pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi
oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan
workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan
sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai
enabler. Sejak tahun 2019, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah
menginisiasi ruang kerja kolaboratif untuk menghasilkan efisiensi
ruangan dalam rangka menuju Ruang Kerja Kolaboratif (RKB) di
Kemenkeu, yang diharapkan dapat mewujudkan budaya kerja yang
agile, fleksibel, responsive, dan humanis.

Kemenkeu terus berupaya menyempurnakan dan
meningkatkan cara bekerja baru melalui penerapan RKB yang
memadukan ruang kerja fisik dengan ruang kerja digital pemanfaatan
teknologi terkini, optimalisasi manajemen talenta, penyederhanaan
proses bisnis, digitalisasi, dan pengembangan kompetensi melalui
Kemenkeu Learning Center sehingga tercipta budaya kerja yang
mampu menjawab kebutuhan organisasi lebih luas lagi.

Ruang kerja kolaboratif yang dimiliki Kemenkeu, hal ini
merupakan suatu tata kelola atas ruang atau aset yang sangat baik.
Dimana suatu ruang atau aset tersebut dapat dimanfaatkan secara
bersama-sama oleh banyak pegawai di Kemenkeu. Pengelolaan tata
ruang kerja di Kemenkeu seperti ruang kolaboratif ini diharapkan
dapat menekan biaya sewa ruangan/gedung dari unit-unit kerja yang
belum menempati Gedung Kemenkeu.

Dari sisi fisik, diharapkan seluruh ruang kerja di Kemenkeu
dibangun untuk mendorong terciptanya produktivitas dan kreativitas
dalam bekerja. Namun demikian, pembangunan tersebut tidak selalu

60 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

harus melibatkan anggaran yang sangat besar.

Ruang Kerja Kolaboratif merupakan cara kerja dengan
berprinsip:

• borderless organisasi: penerapan organisasi tanpa sekat dengan
memperhatikan aspek humanis, produktif, serta penerapan pola
kerja matriks dan squad;

• kebijakan delayering yang modern yang berdampak pada efisiensi
SDM;

• Harmonisasi: penyederhanaan proses bisnis dan evaluasi dalam
memenuhi kebutuhan organisasi;

• penyempurnaan kebijakan manajemen talenta yang yang lebih
komprehensif dan adaptif terhadap cara bekerja baru yang
menjawab tantangan disrupsi;

• Penyediaan collaboration tools yang user centric; serta

• Pembentukan tim berbasis proyek dalam collaboration tools.

Program Ruang Kerja Kolaboratif ini sejalan dengan arahan
Presiden Republik Indonesia untuk mendorong percepatan reformasi
birokrasi nasional, terutama mempertimbangkan perubahan
lingkungan strategis dan perkembangan menuju Digital Governance.

Peran KPPN dalam mewujudkan Kemenkeu Satu dapat dilihat
dari adanya kerja sama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan
dalam hal ini KPPN dengan Unit Eselon I lainnya. Kerja sama yang
dilakukan KPPN tersebut dapat berbentuk Layanan Bersama (Co-
Location). Contoh Layanan Bersama tersebut antara lain:

1) Direktorat Jenderal Pajak

Kolaborasi antara KPPN dan KPP sebagai kantor vertikal
Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dengan adanya kerja sama dalam
bidang layanan terpadu dalam rangka peningkatan layanan kepada
mitra kerja/stakeholder. KPPN dan KPP berupaya menyukseskan
penerimaan negara dari sumber penerimaan pajak wajib pajak yang
berprofesi sebagai bendahara pengeluaran serta pejabat
perbendaharaan lainnya yang berada di wilayah bayar KPPN. Upaya
tersebut bertujuan agar wajib pajak semakin mahir dalam memahami
perhitungan perpajakan dan menguasai peraturan perpajakan yang
berlaku serta berdampak positif pada berkurangnya jumlah
pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan satuan
kerja.

2) Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan
Risiko

Layanan Bersama KPPN dan DJPPR yakni adanya konsultasi
terkait investasi Surat Berharga Negara (SBN), layanan pemesanan
pembelian SBN secara private placement, dan layanan informasi dan

Pedoman Kepala KPPN 61

Tahun 2022

edukasi pengelolaan SBN dan instrument pembiayaan lain.

3) Direktorat Jenderal Bea Cukai

Layanan Bersama antara KPPN dan Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) dilakukan sebagai upaya membangun
sinergi dan pemberian informasi layanan kepabeanan dan cukai.
Pemberian informasi dan edukasi tersebut dilakukan kepada
Pemerintah Daerah maupun satuan kerja yang sedang mengajukan
SPM maupun sekedar berkonsultasi ke KPPN.

4) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Layanan Bersama yang dilakukan antara KPPN dan DJPK
adalah konsultasi terkait penyaluran Transfer ke Daerah maupun
konversi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil ke Surat Berharga
Negara (SBN).

5) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kolaborasi antar Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL)
dengan KPPN yakni berupa rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN)
menggunakan aplikasi SIMAN. Pelayanan yang diberikan kepada
satker tidak terbatas pada rekon BMN tetapi juga meliputi konsultasi
terkait pengelolaan BMN, pelayanan lelang, penilaian dan piutang
negara.

62 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

Pedoman Kepala KPPN 63

Tahun 2022



BAB - IV

Panduan Pelaksanaan
Peran Sebagai Manajer
Internal



BAB IV
PANDUAN PELAKSANAAN PERAN SEBAGAI

MANA JER INTERNAL

Bahwa selain menjalankan tugas sebagai Kuasa BUN di
Daerah, Kepala KPPN bertanggungjawab menjamin pelaksanaan
tugas fungsi KPPN berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karenanya,
Kepala KPPN mutlak memiliki kemampuan manajerial untuk
mengoordinir kinerja seluruh sumber daya yang dimiliki KPPN untuk
mencapai tujuan organisasi sekaligus output yang selaras dengan
kebijakan Kantor Pusat DJPb.

Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, Kepala KPPN dituntut
untuk selalu update, kreatif, dan cepat tanggap dengan issue-issue
strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkini, serta melakukan
follow-up melalui langkah kebijakan internal yang memadai dalam
mengoptimalkan sumber daya yang ada. Beberapa strategi yang
dapat dilakukan Kepala KPPN untuk mengonsolidasikan dan
mengoptimalkan potensi sumber daya internal KPPN antara lain:

1. Pengembangan Kompetensi SDM

Dinamika ekonomi dan revolusi industri 4.0 yang dihadapi
Indonesia saat ini membuat banyak organisasi bertransformasi,
termasuk DJPb. DJPb bertransformasi dari traditional practice of
treasury menjadi modern treasury yang teraktualisasikan dalam
konsep The New DJPb in Town. The New DJPb in Town sendiri
merupakan perwujudan Ditjen Perbendaharaan yang lebih modern,
agile, professional, dan HAnDAL.

Sebagai salah satu pilar organisasi, SDM menempati prioritas
atas untuk ditingkatkan kualitasnya. Manajemen SDM DJPb yang baik
dan optimal tentu saja akan mendukung terwujudnya The New DJPb
in Town. Adapun beberapa strategi manajemen SDM yang bisa
dibangun di tingkat KPPN dalam mendukung terwujudnya hal
tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Kapasitas Analis Pegawai

Modernisasi perbendaharaan perlu disikapi dengan peran
aktif unit vertikal, tidak hanya menunggu program-program Kantor
Pusat DJPb. Dengan semakin cepatnya progress digitalisasi proses
bisnis perbendaharaan, memaksa peran pegawai DJPb akan segera
beralih dari operator ke tugas-tugas analisis. Dengan adanya amanah
baru dari Menteri Keuangan untuk kepada Ditjen Perbendaharaan
untuk menjadi Regional Chief economist yang didefinisikan sebagai
posisi yang memiliki tanggung jawab utama untuk pengembangan,
koordinasi, dengan ruang lingkup tanggung jawab yang meliputi
perencanaan, pengawasan,dan penyebaran informasi, dan koordinasi

Pedoman Kepala KPPN 67

Tahun 2022

penelitian ekonomi. Dan dalam prosesnya diperlukan juga ALCo
Regional yang memiliki tugas melakukan penyusunan konsep
proyeksi realisasi dan rekomendasi langkah-langkah mitigasi risiko
penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Salah satu tujuannya adalah
untuk mendukung pelaksanaan kebijakan maupun perancangan
kebijakan pelaksanaan anggaran yang lebih kontekstual.

Ditjen Perbendaharaan sebagai ujung tombak dalam
mengeluarkan anggaran harus bisa meningkatkan kapasitas agar
lebih memberikan manfaat. DJPb diharapkan mampu memberikan
nilai tambah yang penting bagi daerah melalui perannya sebagai
Regional Chief Economist (RCE). Dengan adanya peran sebagai
Regional Chief Economist, diperlukan penguatan kualitas SDM
terutama untuk kemampuan analytical dan komunikasi.

Keberadaan Tim Champion Analyst di tingkat Kanwil dapat
menjadi trigger bagi KPPN untuk memulai membangun lingkungan
analytic-based policy sekaligus menumbuhkan calon data-analyst di
level KPPN. Kepala KPPN perlu membangun Program Peningkatan
Kompetensi Analisis bagi para pegawainya.

Kegiatan dapat dilakukan melalui fasilitasi Kanwil maupun
kerjasama pihak eksternal, disamping mendorong pegawai turut aktif
dalam program Open Acces Learning, Seminar maupun sarana
transfer knowledge lainnya terkait kompetensi analisis data.

b. Peningkatan Peran Pejabat Fungsional APN dan/
atau PTPN

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Untuk
meningkatkan kualitas ASN dalam memberikan pelayanan
pengelolaan keuangan negara lebih baik, pemerintah mendorong
simplifikasi birokrasi melalui jabatan fungsional di bidang
perbendaharaan yang profesional dan kompe.en. Jabatan fungsional
perbendaharaan adalah jabatan fungsional di bidang
perbendaharaan. Jabatan Fungsional (JF) Perbendaharaan terbagi ke
dalam:

1) Jabatan Fungsional Terbuka

Jabatan Fungsional Terbuka adalah Jabatan Fungsional
pengelola keuangan satker bagi seluruh K/L yang terdiri dari Jabfung
Pranata Pengelolaan Keuangan APBN dan Analisis Pengelolaan
Keuangan APBN, dibawah pembinaan Direktorat Sistem
Perbendaharaan. Dasar pengaturan JF ini adalah PermenPAN RB
Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan
Keuangan APBN dan PermenPAN RB Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN, serta PMK Nomor 150/
PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis

68 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

Pengelolaan Keuangan APBN dan PMK Nomor 151/PMK.05/2019
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN.
Adapun aturan teknis ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Surat
Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan. JF ini terdiri atas:

a) Pranata Keuangan APBN

Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN adalah jabatan
yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN
pada satuan kerja kementerian negara lembaga sesuai kewenangan
dan peraturan perundang-undangan. PNS yang diangkat dalam JF
Pranata Keuangan APBN disebut dengan Pejabat Fungsional Pranata
Keuangan APBN. Pranatan Keuangan APBN adalah sebagai pelaksana
teknis fungsional di bidang Pengelolaan Keuangan APBN pada
Instansi Pusat dan Instansi Vertikal. Jenjang jabatan terendah sampai
dengan tertinggi, terdiri atas Pranata Keuangan APBN Terampil,
Pranatan Keuangan APBN Mahir, dan Pranata Keuangan APBN
Penyelia.

b) Analis Pengelolaan Keuangan APBN

Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang
pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara
lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
PNS yang diangkat dalam JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN
disebut dengan Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan keuangan
APBN. Analis Pengelolaan Keuangan APBN adalah sebagai pelaksana
teknis fungsional di bidang pengelolaan keuangan APBN pada Instansi
Pusat dan Instansi Vertikal. Jenjang jabatan terendah sampai dengan
tertinggi, terdiri atas Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli
Pertama, Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, dan
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya.

2) Jabatan Fungsional Tertutup

Jabatan Fungsional Tertutup adalah Jabatan Fungsional bagi
internal Ditjen Perbendaharaan, terdiri dari Jabfung Analis
Perbendaharaan dan Jabfung Pembina Teknis Perbendaharaan,
dibawah pembinaan Sekretariat DJPb. Dasar pengaturan JF adalah
PermenPAN RB Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional
Analis Perbendaharaan Negara PMK Nomor 149/PMK.05/2019
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Teknis
Perbendaharaan Negara dan PMK 150/PMK.05/2019 tentang Jabatan
Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Adapun aturan teknis
ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Surat Edaran Direktur Jenderal
Perbendaharaan. JF ini terdiri atas:

a) Analis Perbendaharaan Negara

Pedoman Kepala KPPN 69

Tahun 2022

Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak untuk melaksanakan analisis pelaksanaan
anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi,
pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, laporan
keuangan Bendahara Umum Negara, dan pembinaan pengelola
perbendaharaan. PNS yang diangkat dalam JF Analis Perbendaharaan
Negara disebut dengan Pejabat Fungsional Analis Perbendaharaan
Negara. Analis Perbendaharaan Negara adalah serangkaian kegiatan
dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan
negara yang dilakukan secara profesional berdasarkan suatu standar
dan metode sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perbendaharaan negara. Jenjang terendah
sampai dengan tertinggi, terdiri atas APN Ahli Pertama, APN Ahli
Muda, APN Ahli Madya, dan APN Ahli Utama.

a) Pembina Teknis Perbendaharaan Negara

Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pembinaan/
bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara. Pembinaan/
bimbingan Teknis di Bidang Perbendaharaan Negara adalah
serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas
pengelolaan perbendaharaan negara satuan kerja pengelola APBN
yang dilaksanakan secara profesional berdasarkan suatu standar dan
metode tertentu. Jenjang terendah sampai dengan tertinggi, terdiri
atas PTPN Terampil, PTPN Mahir, dan PTPN Penyelia.

Sebagaimana dipahami berdasarkan dasar hukum
penetapannya, para Pejabat Fungsional (yang bertanggung jawab
langsung kepada pimpinan unit kerja) berkewajiban mengumpulkan
capaian Angka Kredit tertentu untuk pengembangan kariernya.
Kebutuhan ini dapat dilakukan sinkronisasi dengan kebutuhan
organisasi, Peran Pimpinan unit Kerja (dalam hal ini Kepala KPPN)
adalah mendesain dan menerapkan langkah strategis internal untuk
men-support pemenuhan Angka Kredit JF sekaligus mencapai target
organisasi. Poin-poin pemenuhan Angka Kredit JF dapat diacu dalam
PermenPAN RB yang mengatur tentang JF yang bersangkutan.

Eksistensi Jabatan Fungsional di unit vertikal KPPN, perlu
mendapat perhatian dengan perluasan kesempatan pengembangan
kapasitas diri. Dorongan kepada para Pejabat Fungsional untuk ikut
serta dalam berbagai seminar, kesempatan sebagai narasumber di
berbagai sarana transfer knowledge, memberikan kontribusi
pemikiran untuk strategi layanan/tugas fungsi KPPN melalui karya
tulis ilmiah/artikel adalah beberapa metode yang dapat ditempuh
untuk pengembangan kapasitas JF sekaligus memberikan jalan
ketercapaian Angka Kredit bagi yang bersangkutan.

70 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

Alternatif lain dalam peningkatan peran JF adalah melalui
variasi pola kerja: cross-functional team (tim lintas fungsi,
mengerjakan proyek tertentu), self-managing team (tim lintas fungsi,
mengerjakan tugas rutin), dan flow-to-hierarchy (kelompok JF yang
melaksanakan tugas rutin masing-masing).

3) Pengelolaan Pegawai Muda KPPN

Berdasarkan data Pbnopen saat ini, komposisi pegawai DJPb
adalah 6.927 pegawai. Terdiri dari 4.325 pegawai laki-laki dan 2.602
pegawai perempuan. SDM DJPb mulai didominasi oleh Gen Y (2.423
pegawai atau 34,98%) dan Gen Z (1854 pegawai atau 26,76%) yang
memiliki karakteristik berbeda dengan Generasi sebelumnya. Pegawai
Muda DJPb memiliki karakteristik digital native, yakni orang-orang
yang lahir di lingkungan era digital dan dikelilingi oleh berbagai
perkembangan teknologi. Perbedaan karakteristik ini menuntut
profesionalitas Kepala KPPN dalam membangun dan menjaga
kolaborasi/ teamwork di lingkunganya. Para pegawai muda ini
memiliki peran yang krusial dalam DJPb, antara lain:

• terlibat aktif dalam tugas-tugas krusial untuk mendukung fungsi
yang terkait analisis, seperti RCE, RPA tingkat KPPN, strategi
peningkatan IKPA, dan analisis penyusunan kajian lainnya.

• Digitalisasi Treasury (SPAN, SAKTI, SIKRI, Platform Pembayaran
Pemerintah, Digipay)

• Amplifikasi kebijakan dan kinerja pemerintah melalui platform
media sosial.

Peran krusial pegawai muda tersebut perlu mendapat
dukungan pengembangan kompetensi analisis dan komunikasi
sebagai berikut.

• Keterlibatan dalam pelatihan yang memuat kompetensi teknis/
skill set core function DJPb, data analytics, story telling, writing skill,
dan komunikasi visual.

• Mendorong keaktifan dalam mengikuti Community of Practice di
lingkungan DJPb yang terdiri dari pegawai muda DJPb

Terdapat beberapa program dalam rangka pengelolaan
pegawai muda, antara lain:

• Kanal Aspirasi Pegawai Muda

Memberikan kanal/saluran aspirasi secara digital bagi pegawai
muda DJPb, sebagai media penyampaian ide, masukan, dan saran
terhadap perbaikan kebijakan organisasi, serta sebagai media
aktualisasi pegawai muda.

• Treasury Lounge/Forum Diskusi Internal

Forum diskusi bagi Insan Perbendaharaan untuk membahas isu
terkini perbendaharaan

Dilaksanakan dalam bentuk GKM/morning call maupun metode

Pedoman Kepala KPPN 71

Tahun 2022

lain yang dikemas secara informal untuk memberikan ruang yang
lebih leluasa bagi peserta forum untuk menyampaikan gagasan/
pendapatnya.

• Penghargaan Bagi Pegawai Muda Berprestasi Dan Influential di
Tingkat KPPN

Pemberian penghargaan kepada pegawai muda yang berprestasi
ini dapat meningkatkan kinerja sekaligus memberikan motivasi
kepada pegawai untuk selalu bekerja dengan usaha terbaik dan
melakukan inovasi.

4) Implementasi Prinsip The Right Man in The Right
Place

Dalam rangka mengikuti perkembangan dan tantangan
pekerjaan pada lingkungan kerja kantor vertikal DJPB, dibutuhkan
adanya prinsip “The Right Man in The Right Place” dalam
menempatkan pegawai sesuai posisinya. Prinsip tersebut memiliki
arti untuk menempatkan orang yang tepat pada tempatnya dan
sesuai dengan kemampuannya. Suatu organisasi akan lebih cepat
mencapai tujuannya jika orang-orang didalamnya bekerja sesuai
dengan keahliannya masing-masing. Oleh karena itu sebagai Kepala
KPPN perlu melakukan hal-hal berikut ini :

• Mapping Organisasi KPPN dan Kebutuhan pegawai KPPN;

• Penyempurnaan implementasi prinsip The Right Man in The Right
Place melalui Integrasi aplikasi dan pemanfaatan data antara
kepegawaian KPPN dengan kebutuhan kepegawaian;

• Desentralisasi akses data strategis SDM kepada pengelola SDM
unit kerja;

• Pemenuhan dan pengembangan kompetensi pegawai sesuai
perkembangan SOTK baru lingkup KPPN;

• Melihat potensi dari pegawai;

• Menanyakan minat dan kemampuan pegawai;

• Career Path khusus Analis (termasuk sebagai JF APN).

2. Optimalisasi Asset dalam NWOW (Fresh Office dan
ABW)

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman,
aman, kolaboratif dan modern untuk meningkatkan output dan
kinerja pegawai, Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-97/PB/
2021 tentang Buku Pedoman Standar Layout dan Design Bangunan
Instansi Vertikal DJPb. Penetapan Kepdirjen/Buku Pedoman tersebut
merupakan upaya nyata Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam
melaksanakan penguatan budaya kerja yang sejalan dengan konsep

72 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

New Ways of Working (NWOW) melalui implementasi Activity Based
Workplace (ABW).

NWOW merupakan sebuah cara kerja di era modern yang
berdampak positif pada produktivitas kerja. Konsep ini membawa
implikasi pada fleksibilitas waktu, tempat dan ruangan bekerja yang
dilengkapi dukungan teknologi informasi. Direktorat Jenderal
Perbendaharaan menerapkan dalam bentuk “FRESH” Office:

• Flexible

Mengutamakan fleksibilitas dan mobilitas dalam bekerja dengan
mempertimbangkan karakteristik dan organisasi dan pegawai.
Desain ini bertujuan untuk memudahkan akses dan pemenuhan
kebutuhan pengguna/pegawai yang berbeda satu sama lain.

• Responsive

Desain bangunan instansi vertikal DJPb mengakomodasi denah
dan tata ruang yang ramah difabel serta responsive gender sesuai
dengan ketentuan kebijakan.

• Smart

Konten bangunan instansi vertikal DJPb adalah konten modern
dan mengoptimalisasikan penggunaan IT, karena dinamika
perkembangan pelaksanaan tugas saat ini membutuhkan
kelancaran komunikasi jarak jauh melalui jaringan internet/
intranet lancar.

• Healthy

Sejalan dengan protokol kesehatan dan mengusung konsep green
building: sanitasi dan sirkulasi udara yang baik untuk lingkungan

a. ACTIVITY BASED WORKPLACE (ABW)

ABW, penguatan budaya kerja kemenkeu melalui ABW
bertujuan untuk mengubah budaya organisasi yang yang sektoral
menjadi kolaboratif; mendorong komunikasi baik secara vertikal
maupun horizontal menjadi lebih cair; meningkatkan efisiensi
penggunaan ruang kantor; memicu daya kreasi, ide dan inovasi; serta
meningkatkan produktivitas pegawai. ABW merupakan konsep ruang
kerja modern dimana setiap individu tidak mendapatkan alokasi
workstation/desk secara khusus. Sasaran diterapkannya ABW ini ialah
untuk membangun lingkungan kerja Kemenkeu sebagai center of
excellence institusi publik di era digital yang menekankan pada
prinsip:

• result/output oriented;

• collaborative environment;

• transparency and trust; dan

• efficiency through share facilities.

Pedoman Kepala KPPN 73

Tahun 2022

b. FLEXIBLE WORKING SPACE

Flexible Workhing Space (FWS) merupakan pengaturan pola
dan lokasi kerja fleksibel selama periode tertentu dengan
memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
meningkatkan dan menjaga produktivitas serta menjamin
keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian

• ABW, ruang kerja bersama pada unit kerja Kemenkeu yang telah
menerapkan konsep ABW.

• Work From Home (WFH), Bekerja dari rumah dan tempat tinggal
sementara seperti kos dan kontrakan.

• Lokasi lain, dengan sarana dan fasilitas penunjang pelaksanaan
FWS.

Dengan adanya ABW dan FWS dalam New Ways of Working
akan membuat ruangan kantor yang tadinya berbentuk kubikel dan
padat akan menjadi ruangan yang lebih ringkas dan memiliki lebih
banyak space. Perubahan ruangan tersebut tidak harus selalu diikuti
dengan adanya aset-aset yang baru, namun masih bisa menggunakan
aset lama yang dapat diupgrade agar sesuai dengan konsep ABW
maupun FRESH Office. Meja, kursi maupun aset lain yang tidak
terpakai dapat dipinjamkan ke bagian lain. Adanya ABW dan FWS ini
juga menghadirkan adanya coworking space yang nantinya dapat
dipinjamkan dan digunakan oleh pihak lain yang membutuhkan,
seperti rapat, sosialisasi, unit lain yang mau ada acara.

3. Penguatan Budaya Kerja Kemenkeu di Lingkungan
Kerja

Budaya Kemenkeu adalah wujud implementasi nilai-nilai
Kementerian Keuangan yang menjadi acuan sikap dan perilaku
pegawai dalam bekerja dan mengambil keputusan serta menjadi sifat
dan kebiasaan sehari-hari dalam rangka mencapai tujuan kemenkeu.
Budaya Kemenkeu Satu ini merupakan singkatan dari:

• Sinergi. memahami, saling membutuhkan, dan terbiasa untuk
bersinergi dan berkolaborasi dalam bekerja.

• Adaptif. Responsif, adaptif, berperan aktif terhadap perubahan
ekosistem kerja dan memanfaatkan sumber daya secara bijak dan
efisien.

• ber-Teknologi. menguasai dan menggunakan teknologi informasi
dan komunikasi secara efektif dan optimal untuk meningkatkan
produktivitas kerja.

• Unggul. selalu antusias meningkatkan kompetensi, inovasi, etika
dan perilaku kerja untuk mencapai kinerja tertinggi.

74 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

Penguatan budaya Kemenkeu bertujuan mewujudkan
perbaikan budaya organisasi guna mendorong reformasi birokrasi
dan menjadi branding Kemenkeu secara nasional. Salah satu upaya
penguatan budaya Kemenkeu, yaitu adanya gerakan efisien yang
melingkupi Work Life Balance, percepatan pelaksanaan tugas, dan
pembahasan kebijakan yang efektif sesuai dengan Instruksi Menteri
Keuangan Nomor 346/IMK.01/2017. Work life balance didefinisikan
sebagai pemanfaatan jam kerja secara efektif dan meminimalisasi jam
lembur, dengan tetap memperhatikan tanggung jawab dan
penyelesaian pelaksanaan tugas. Dengan prinsip work life balance,
pegawai diharapkan dapat mengatur waktu dengan baik antara
pekerjaan, karir, dan kehidupan pribadi serta diharapkan mampu
menciptakan etos kerja yang tinggi, unggul, dan produktif.

Dalam rangka penguatan budaya kemenkeu, diperlukan
penyusunan strategi dan target output/outcome yang ingin dicapai.
Adapun strategi dan program penguatan budaya kemenkeu terbagi
tiga sebagai berikut.

a. Internalisasi

1) Penguatan budaya melalui non pembelajaran dengan
pelaksanaan roadshow, mengaktifkan duta transformasi,
program habituasi budaya, dan media publikasi lainnya.
(sosialisasi)

2) Penguatan budaya melalui transfer knowledge antar pegawai
(GKM, morning call, dll) yang meliputi k e b i j a k a n / r e g u l a s i
mengenai Budaya Kemenkeu, maupun pembelajaran Budaya
Kemenkeu

b. Penerapan Sistem Reward & Punishment Budaya Kemenkeu

c. Eksternalisasi

1) Budaya Kemenkeu sebagai Role Model bagi instansi lain.

2) Melakukan aksi nyata sebagai penerapan Budaya Kemenkeu
yang memberi manfaat bagi masyarakat/instansi lain (donor
darah, bencana, dll)

Ketiga strategi dan program di atas dilakukan untuk mencapai
output/outcome berupa terwujudnya Kemenkeu Satu, SDM yang
produktif, kinerja organisasi yang optimal, serta Kemenkeu
Terpercaya.

4. Pengembangan Iklim Kolaborasi dan Kompetisi di
Lingkungan Kerja

Dalam rangka mewujudkan good gorvernance pada KPPN
dalam melaksanakan tugasnya selain budaya organisasi KPPN juga
perlu memperthatikan Iklim organisasi yang berada pada KPPN. Iklim
organisasi merupakan kualitas lingkungan internal organisasi yang

Pedoman Kepala KPPN 75

Tahun 2022

secara relative terus berlangsung dialami oleh anggota organisasi,
mempengaruhi perilaku mereka dan dapat difokuskan dalam
pengertian satu set karakteristik atau sifat organisasi.

Iklim Organisasi dapat memiliki keterkaitan positif dengan
Inovasi karena Iklim Organisasi berhubungan erat dengan proses
penciptaan lingkungan kerja yang kondusif sehingga tercipta
hubungan dan kerjasama yang harmonis di antara seluruh individu
yang berada dalam organisasi. Iklim organisasi yang baik akan
menjadi media bagi pemimpin untuk dapat membawa pengaruh
positif terhadap motivasi pegawai. Pegawai yang termotivasi, apabila
didukung intensitas, kualitas, dan fokus, maka pada gilirannya dapat
mendukung kinerja organisasi.

Untuk menjaga hal tersebut diperlukan juga adanya
manajemen mutu yang baik. Konsep manajemen mutu pertama kali
dikembangkan guna memenuhi tuntutan pelanggan dalam dunia
industri. Teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan turut
berperan pada perkembangan manajemen mutu terutama terkait
dengan persaingan. Keberhasilan konsep mutu dalam industri
mendorong upaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan
berkembang secara terus menerus. Hal ini menyebabkan adanya
persaingan antar pegawai untuk menjadi lebih baik, yang
menimbulkan iklim organisasi kompetitif.

Iklim kompetisi di lingkungan kerja sangat bagus untuk
mendorong laju perkembangan perusahaan. Namun dengan catatan,
kompetisi harus berjalan secara sehat. Yang sering menjadi persoalan
adalah ketika berkompetisi dalam meningkatkan prestasi namun
berujung pada konflik antar rekan kerja.

Untuk menyikapi hal ini, Kepala KPPN Memiliki beberapa hal
pokok yang perlu diingat agar tidak terjebak pada keadaan semacam
ini antara lain:

a. Fokuslah Pada Peningkatan Kinerja

Jika para pegawai ingin berkompetisi di lingkungan kerja tanpa
berkonflik dengan yang lain, maka yang lebih dulu dilakukan adalah
mengingatkan para pegawai fokus saja dulu pada kinerjanya.
Kemudian Tingkatkan kinerja, jangan sampai para pegawai sibuk
mencari kelemahan rekan kerja yang lain dan tanpa disadari, ketika
para pegawai sibuk mencari kelemahan rekan kerja yang lain, waktu
dan energy nya akan terkuras. Sehingga tentu saja akan sulit
meningkatkan kinerja yang kemudian berujung pada sulitnya
meningkatkan kinerja. Apalagi jika para pegawai membicarakan
kelemahan rekan pegawai dengan yang lain, itu sama halnya akan
menimbulkan konflik antar pegawai, oleh karena itu kepala KPPN
selaku pemimpin dalam KPPN perlu mengingatkan kepada para
pegawai untuk Fokus tingkatkan kinerja saja, dan jangan urusi hal
tidak penting lainnya. Selain itu dengan diadakannya DKO dan DKI

76 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

secara rutin bias mengikatkan kembali kepada pegawai untuk fokus
untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi

b. Jangan Berkompetisi untuk Menjatuhkan

Kepala KPPN perlu menanamkan pada para pegawai KPPN
bahwa berkompetisi boleh akan tetapi tidak dengan cara untuk
menjatuhkan rekan kerja yang lain. Berkompetisi semata-mata untuk
meraih prestasi yang muaranya untuk meningkatkan perkembangan
organisasi KPPN. Jika para pegawai sudah memahami hal ini, maka
dengan sendirinya mereka akan lebih nyaman dalam bekerja. Para
pegawai akan bekerja keras dengan santai tanpa ada tekanan untuk
menjatuhkan teman yang lain. bekerja seperti ini akan jauh lebih
melegakan untuk para pegawai dan akan membuat energi mereka
tidak terkuras hanya untuk menjatuhkan teman lain. Cara ini akan
meminimalisir potensi terjadinya konflik antar pegawai KPPN,
sehingga situasi kerja juga akan tetap kondusif.

c. Hindari Membuat “Geng” di Kantor

Pada era digital ini semakin mudah membuat Geng
(kelompok) dalam lingkungan kerja terlebih lagi dengan
berkembangnya social media yang membuat komunikasi sebagian
besar melalui Komputer dan Handphone. Para pegawai bisa saja
membuat Geng (kelompok) tersendiri yang berada di social media,
ada berbagai alasan yang mendasari terbentuknya sebuah Geng
(kelompok) contohnya di lingkungan kerja, geng biasanya timbul
karena adanya kesamaan cara berpikir ataupun memiliki tujuan yang
sama atau karena mereka tidak menyukai salah seorang pegawai atau
beberapa pegawai. Geng (kelompok) ini sering sekali kita jumpai di
lingkungan kerja baik wanita maupun pria. munculnya Geng
(kelompok) seperti ini sangat rawan memicu timbulnya konflik dalam
sebuah perkumpulan.

Maka dari itu, sebagai seorang pemimpin KPPN ada baiknya
untuk menghimbau kepada para pegawai untuk tidak usah membuat
Geng (kelompok) dan tidak usah ikut-ikutan menjadi bagian dari Geng
(kelompok) untuk meminimalisir terjadinya konflik.

d. Jangan Bawa Masalah Pribadi

Masalah pribadi memang sering menjadi sumber konflik di
lingkungan mana saja. Di lingkungan kerja juga demikian, jangan
sampai pegawai membawa masalah pribadi ke tempat kerja. Masalah
pribadi bisa berasal dari mana saja, baik masalah pribadi pegawai
dengan orang di luar kantor, maupun masalah pegawai dengan rekan
kerja. Terlebih jika pegawai sedang memiliki masalah pribadi dengan
rekan kerja, sebisa mungkin pisahkan masalah pribadi pegawai
dengan pekerjaan. Selain akan mengganggu kinerja, jika pegawai
membawa masalah pribadi ke tempat kerja bukan tidak mungkin
justru akan memicu konflik baru lainnya. Oleh karena itu sebagai

Pedoman Kepala KPPN 77

Tahun 2022

seorang Kepala KPPN patutnya memberikan contoh kepada para
pegawai untuk tidak membawa masalah pribadi atau masalah dengan
pegawai ke kantor dan memperingatkan pegawai untuk tidak
membawa masalah mereka ke kantor dan apabila antar pegawai
memliki masalah maka, ada baiknya sebagai seorang pemimpin
untuk membantu menyelesaikan konflik dengan menjadi mediator
yang netral bagi kedua belah pihak.

e. Tingkatkan Kualitas Komunikasi dengan Rekan
Kerja

Komunikasi bisa menjadi kunci utama dalam meraih prestasi
tanpa menimbulkan konflik dengan rekan kerja. Jika komunikasi yang
antar pegawai dibangun dengan rekan yang lain sangat bagus dan
cair, maka konflik kerja akan sangat minim terjadi, bahkan tidak sama
sekali. Sebagai seorang pemimpin perlu membangun komunikasi
kepada para pegawai dengan cara melakukan interaksi dengan
pegawai untuk membangun chemistry dengan pegawai. Ada baiknya
sebagai seorang pemimpin perlu juga menyapa jika bertemu dengan
pegawainya, menanyakan kabar juga sangat baik. Atau sekedar ngopi
bersama di luar jam kerja juga akan sangat membantu meningkatkan
kualitas komunikasi dengan para pegawai para pegawai selain itu
sebagai seorang pemimpin yang baik kita juga perlu mengingatkan
kepada para pegawai untuk saling menjaga komunikasi.

Beberapa hal diatas merupakan beberapa upaya yang dapat
dilakukan oleh Kepala KPPN untuk membangung iklim organisasi
kompetitif yang tidak menimbulkan konflik antar pegawai, dengan
terciptanya iklim organisasi yang kompetitif akan menimbulkan
peningkatan motivasi dan kerja pegawai dalam mempertahankan
keberlangsungan organisasi.

78 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

Pedoman Kepala KPPN 79

Tahun 2022



BAB - V

Pelaksanaan Peran,
Kewenangan dan Tugas
dalam Pembinaan Internal



BAB V

PELAKSANAAN PERAN, KEWENANGAN DAN TUGAS
DALAM PEMBINAAN INTERNAL

1. Pembinaan pada Aspek Organisasi

Di Bidang organisasi, Kepala KPPN harus mampu memastikan
berjalannya organisasi, menyelenggarakan seluruh bisnis proses
sesuai SOP dan peraturan yang berlaku serta melakukan pemantauan
standar kualitas layanan KPPN yang meliputi: monitoring dan evaluasi
terhadap standar sarana prasarana yang dimiliki di lingkungan KPPN
dan standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi KPPN,
penyelenggaraan kegiatan pengelolaan risiko dan kepatuhan internal
pada KPPN, pengelolaan Kontrak Kinerja, serta penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja (LAKIN).

Pada saat pertama kali bertugas di KPPN, hal penting yang
harus dilakukan adalah mengelola organisasi secara efektif agar
penyelesaian pekerjaan berjalan lancar dan mencapai sasaran
sesuai Key Performance Indicator (KPI) masing-masing Kepala KPPN.
Tahapan dalam kegiatan pengelolaan organisasi yang efektif dapat

diklasifikasikan ke dalam dua jenis kegiatan yaitu: 1)
menentukan struktur organisasi sesuai dengan tujuan yang ingin
dicapai dan sesuai dengan sumber-sumber daya yang ada dan 2)
menentukan wewenang, tugas dan tanggung jawab setiap orang yang
bekerja. Bagi Kepala KPPN, semua itu sudah bersifat given. Oleh
karena itu, tugas Kepala KPPN adalah bagaimana mengelola
organisasi tersebut secara efektif.

Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala KPPN untuk
mewujudkan pengelolaan organisasi yang efektif, meliputi:

a. Mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan
setiap seksi di KPPN

Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan pemberian
disposisi dan penugasan. Tugas dan fungsi dari masing-masing seksi
di KPPN telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 386/KM.1/2018 tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 tentang Uraian Jabatan
bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

• Rutin melakukan rapat dengan kepala seksi setiap ada
peraturan dan/atau tugas baru.

Pedoman Kepala KPPN 83

Tahun 2022

• Mengadakan sharing session/GKM sepekan sekali yang
dihadiri petugas front office/pelaksana terkait untuk menyamakan
persepsi.

• Mempedomani Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas KPPN.

b. Mengetahui kekuatan personil di setiap seksi
di KPPN

Kompetensi, tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman
dari setiap kepala seksi dan pegawai, perlu diketahui dan sebaiknya
dilakukan pemetaan. Pada akhirnya, keselarasan kekuatan antar
seksi agar diwujudkan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas
di setiap seksi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

• Mengetahui struktur organisasi KPPN.

• Membuat pemetaan pegawai berdasarkan status
kepegawaian, jenis kelamin, usia, pendidikan, eselon, golongan,
pangkat.

• Mengetahui kekuatan masing-masing pegawai dengan
membaca biodata/profil data setiap pegawai dari aplikasi
PBNOpen (Nama, NIP, golongan, masa kerja, pengalaman kerja,
pendidikan, pelatihan) dengan user pengelola kepegawaian di
setiap KPPN.

• Melakukan mutasi internal setiap 6 bulan atau setahun sekali.

c. Menyelenggarakan pemantauan standar kualitas
layanan KPPN

Kegiatan ini termasuk memastikan ketersediaan sarana dan
prasarana kerja di masing- masing seksi yang disesuaikan dengan
tugas dan fungsinya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

• Membaca dan memahami Buku Standar Sarana dan Prasarana
serta Standar Kualitas Layanan KPPN yang telah ditetapkan Kantor
Pusat.

• Mengecek kesesuaian sarana prasarana dan kualitas layanan
yang ada dengan Buku Standar tersebut.

Selanjutnya, menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk
memenuhi standar sarana prasarana dan menugaskan Kepala Seksi
yang menangani Kepatuhan Internal untuk melakukan pemantauan
kualitas layanan berdasarkan standar yang ada.

d. Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimum Kantor Vertikal Ditjen
Perbendaharaan

84 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

• Membaca dan memahami Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor KEP-650/PB/2018 tentang
Standar Pelayanan pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

• Menyelenggarakan pelatihan service excellence kepada
petugas front office dengan narasumber yang memiliki
kompetensi di bidang service excellence.

e. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan risiko
pada KPPN

Setiap pekerjaan memiliki risiko dan peluang penyimpangan.
Oleh karena itu, setiap risiko dan kemungkinan penyimpangan perlu
dikelola dengan baik dan diantisipasi agar tidak terjadi. Hal ini dapat
dilakukan dengan cara:

• Bersama-sama dengan Kepala Seksi yang menangani
Kepatuhan Internal melakukan identifikasi risiko dan potensi
penyimpangan di setiap seksi dan setiap aspek layanan.

• Mendiskusikan prioritas dan penanganan risiko
berdasarkan hasil identifikasi dengan Kepala Seksi terkait.

• Melakukan rapat berkala pemilik risiko untuk dapat
mengetahui perkembangan dari penanganan risiko tiap triwulan.

f. Memonitor informasi, surat-surat dari Kanwil dan
Kantor Pusat

Kepala KPPN dapat menugaskan sekretaris untuk memantau
surat-surat yang ada di intranet, web perbendaharaan dan
PBN Open setiap hari dan terjadwal. Hal ini dapat diadministrasikan
dengan menetapkan surat keputusan Kepala KPPN menunjuk petugas
pengelola email, yang antara lain bertugas mengunduh surat-surat
pada intranet.

g. Menyelenggarakan surat menyurat sesuai tata
naskah yang telah ditetapkan

Dokumen surat adalah salah satu produk KPPN. Bahasa dan
tata naskah di dalamnya juga merepresentasikan kualitas SDM di
KPPN. Karena itu menjadi penting untuk diperhatikan dengan cara:

• Membaca dan memahami ketentuan tentang tata naskah dinas.

• Mengecek keseragaman dalam hal bentuk surat, kop surat,
jenis dan ukuran huruf termasuk penomoran surat.

• Mengetahui alur dokumen surat yang telah selesai

Pedoman Kepala KPPN 85

Tahun 2022

ditandatangani untuk memastikan bahwa surat tersebut terkirim
kepada pihak yang dituju.

• Menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk melakukan
pemantauan terkait hal tersebut.

• Memberikan briefing atau melaksanakan GKM tentang tata
naskah dinas .

• Dalam rangka mendukung program Perbendaharaan

Go Green, konsep surat dapat dikirim softcopynya terlebih
dahulu sebelum dicetak net suratnya, untuk menghindari
penggunaan kertas dalam mencetak konsep surat.

1) Memonitor penyelesaian surat-surat tanggapan
melalui aplikasi e-office

Surat-surat perihal permintaan laporan, tanggapan dan
penyelesaian pekerjaan, memerlukan penanganan yang cepat/
segera dan terkontrol. Seorang Kepala KPPN yang memberikan
disposisi kepada satu seksi, hendaknya tidak lepas dan tetap
memantau penyelesaiannya. Setiap orang mempunyai caranya
sendiri, yang terpenting Kepala KPPN memiliki catatan dan
pengawasan atas surat-surat tersebut, khususnya yang
membutuhkan tanggapan segera. Oleh karena itu, setiap Kepala KPPN
harus memiliki Buku Agenda Kerja/ notes pada komputer yang
mencakup rencana harian dan hal- hal mendesak yang harus segera
diselesaikan beserta checklist- nya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Kepala KPPN adalah
menunjuk salah satu pegawai sebagai LO (liaison officer) yang
bertugas membantu Kepala KPPN untuk membuat daftar surat-
surat yang memerlukan tanggapan dan/atau jadwal laporan bulanan.

Pengelolaan Kontrak Kinerja, Laporan Capaian Kinerja dan
Laporan Kinerja (LAKIN).

Setiap awal tahun, semua pegawai diwajibkan membuat
kontrak kinerja dan melakukan input data IKU pada aplikasi e-
performance. Terkait pengelolaan kinerja, hal yang perlu dilakukan
adalah:

• Memahami peraturan tentang pengelolaan kinerja beserta
aplikasinya.

• Mengadakan performance dialogue (rapat intern) untuk
membahas reviu dan refinement template IKU Kemenkeu- Three,
Four, dan Five dari Kantor Pusat DJPb, bersama dengan Kasubbag
Umum dan pelaksana Subbagian Umum.

• Menyusun Inisiatif Strategis yaitu kegiatan khusus yang tidak
bersifat rutin atau berkala yang mendukung pencapaian target
IKU dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three, Four, dan Five KPPN
melalui pembahasan terlebih dahulu pada performance dialogue.

86 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022

• Mengadakan performance dialogue (rapat intern) untuk
membahas penyusunan dokumen Matriks Cascading Kemenkeu-
Three yang berisi Cascading IKU hingga level Kemenkeu-Four dan
Five KPPN apakah sudah selarah (alignment) secara horizontal
dengan para pejabat eselon IB dan pelaksana pada unit eselon IV
masing-masing, bersama Kepala Subbagian Umum dan pelaksana
Subbagian Umum.

• Memantau pembagian IKU setiap pegawai di masing- masing
seksi.

• Memantau capaian IKU dan memastikan target IKU dapat
terpenuhi melalui pelaksanaan performance dialogue (rapat
intern) bersama Kepala Subbagian Umum, para Kepala Seksi dan
pelaksana Subbagian Umum.

• Memantau pengajuan dan penetapan evaluator serta
pelaksanaan penilaian perilaku agar dapat berjalan secara
obyektif.

• Melaksanakan langkah-langkah peningkatan kualitas
pengelolaan kinerja sebagaimana poin-poin yang tercantum

Hal ini dapat diwujudkan dengan memperhatikan dan
melaksanakan poin-poin yang terdapat dalam Kuesioner Survey
Kepuasan Pengguna Layanan KPPN yang dibagikan dan diisi oleh
seluruh satker mitra kerja setiap semester. Tentu, indeks “sangat
puas” menjadi harapan dari setiap isian kuesioner. Oleh karena itu,
kesesuaian antara isian dan realitas harus menjadi perhatian Kepala
KPPN. Dalam hal ini, Kantor Pusat telah menyusun langkah-langkah
peningkatan kinerja layanan untuk diimplementasikan.

2. Pembinaan pada Aspek SDM

Kepala KPPN adalah seorang leader sekaligus sebagai manajer
sehingga Kepala KPPN sebagai seorang pemimpin juga berkewajiban
untuk membina dan memberdayakan SDM yang berada di bawah
kepemimpinannya. Peran seorang pemimpin mencakup banyak
aspek antara lain motivator, inspirator, pengayom dan penanggung
jawab. Segala kesalahan bawahan yang terkait pekerjaan menjadi
tanggung jawab Kepala KPPN. Begitu juga sebaliknya, kesuksesan
bawahan adalah kesuksesan seorang Kepala KPPN dalam membina
bawahannya. Arah kebijakan manajemen SDM adalah terwujudnya
sumberdaya manusia/pegawai yang berintegritas, profesional,
kompeten, dan berkinerja tinggi.

Terdapat banyak nilai yang harus dimiliki seorang pemimpin
dalam hubungannya dengan bawahannya. Nilai-nilai Kementerian
Keuangan menjadi pijakan setiap pegawai, terlebih bagi seorang
Kepala KPPN. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam

Pedoman Kepala KPPN 87

Tahun 2022

rangka pembinaan dan pemberdayaan SDM di KPPN, adalah
sebagai berikut:

a. Membimbing pegawai untuk meningkatkan
motivasi dan prestasi kerja serta kapasitas diri

Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

• Memberi pengarahan dan menetapkan kebijakan terkait
kedisiplinan. Di awal kepemimpinan, ada baiknya dirumuskan
kesepakatan bersama dengan saling pengertian.

• Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan pegawai.

• Memberikan pelatihan keterampilan dan penguasaan aplikasi
yang berkaitan dengan pekerjaan.

• Memberikan pelatihan service excellent.

• Memperkuat rasa kebersamaan pegawai dengan
menyelenggarakan kegiatan capacity building.

• Memperkuat rasa persaudaraan pegawai dengan
mengadakan kegiatan olah raga atau kegiatan informal lainnya
yang memiliki tujuan untuk menjaga dan menjalin hubungan
harmonis antar pegawai.

• Melaksanakan pemilihan pegawai teladan.

• Mendorong para pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam lomba-
lomba yang pada kurun waktu terakhir banyak diselenggarakan
oleh Kantor Pusat.

• Memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada para
pegawai untuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan-
pelatihan.

• Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pegawai untuk
berinovasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

• Menyediakan wadah dan fasilitas bagi pegawai yang memiliki
bakat dan minat dalam suatu bidang. Misalnya, pegawai yang
memiliki minat menulis, sebaiknya ditunjuk untuk menjadi
kontributor dan mengelola website.

• Melakukan coaching and counseling kepada para pegawai
dengan memilih waktu-waktu tertentu, membahas baik pekerjaan
maupun di luar pekerjaan yang sekiranya dapat mengganggu
kinerja pegawai (development couching atau councelling) dan
memberikan masukan.

b. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan
kepegawaian

Penyelesaian urusan kepegawaian yang baik akan
memberikan kepuasan internal pegawai sehingga seorang Kepala
KPPN harus mengetahui ketentuan-ketentuan kepegawaian, minimal

88 Pedoman Kepala KPPN

Tahun 2022