DAFTAR PUSTAKA
https://www.gramedia.com/literasi/nasionalisme/
https://www.merdeka.com/pendidikan/sebenarnya-apa-itu-nasionalisme-dan-fungsinya-
untuk-negara.html
https://www.republika.id/posts/10224/kekhasan-nasionalisme-bangsa indonesia%c2%a0
44
BAB V
NEGARA DAN SYSTEM PEMERINTAHAN
A. NEGARA DAN SYSTEM PEMERINTAHAN
Definisi Negara
Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum yaitu untuk
memudahkan anggotanya dalam hal ini adalah rakyat dalam mencapai tujuan
bersama atau yang dicita-citakan. Keinginan bersama ini dinamuskan dalam
suatu dokumen yang disebut sebagai Konstitus, termasuk didalamnya nilai-nilai
yang dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Sebagai dokumen
yang mencantumkan cita-cita bersama, maksud didirikannya negara Konstitusi
merupakan dokumen hukum tertinggi pada suatu negara. Karenanya dia juga
mengatur bagaimana negara dikelola Konstitusi di Indonesia disebut sebagai
Linding-Lindang Dasar Dalam bentuk modem negara terkait erat dengan
keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang
demokratis. Bentuk paling kongkrit pertemuan negara dengan rakyat adalah
pelayanan publik. yakni pelayanan yang diberikan negara pada rakyat Tenitama
sesungguhnya adalah bagaimana negara memberi pelayanan kepada rakyat
secara keseluruhan, fungsi pelayanan paling dasar adalah pemberian rasa aman.
Negara menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyat bila semua
rakyat merasa bahwa tidak ada ancaman dalam kehidupannya.. Dalam
perkembangannya banyak negara memiliki kerajang layanan yang berbeda bagi
warganya
Berbagai keputusan harus dilakukan untuk mengikat seluruh warga negara.
atau hukum, baik yang merupakan penjabaran atas hal-hal yang tidak jelas
dalam Konstitusi maupun untuk menyesuaikan terhadap perkembangan zaman
atau keinginan masyarakat, semua kebijakan ini tercantum dalam suatu
Lindang-Lindang Pengambilan keputusan dalam proses pembentukan Undang-
Undang haruslah dilakukan secara demokratis yakni menghormati hak tiap
orang untuk terlibat dalam pembuatan keputusan yang akan mengikat mereka
itu. Seperti juga dalam organisasi biasa, akan ada orang yang mengurusi
kepentingan rakyat banyak. Dalam suatunegara modern, orang-orang yang
mengurusi kehidupan rakyat banyak ini dipilih secara demokratis pula.
Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam
suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan
organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah
tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai
kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.
Adapun definisi negara dari beberapa pendapat ahli yaitu sebagai berikut:
1. Prof. Farid S, Negara adalah Suatu wilayah merdeka yang
mendapat pengakuan negara lain serta memiliki kedaulatan.
45
2. Georg Jellinek, Negara adalah organisasi kekuasaan dari
sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Negara merupakan organisasi
kesusilan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual
dan kemerdekaan universal
4. Roelof Krannenburg, Negara adalah suatu organisasi yang timbul
karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
5. Roger H. Soltau, Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur
atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
6. Prof. R. Djokosoctono, Negara adalah suatu organisasi manusia
atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan
yang sama.
7. Prof. Mr. Sonarko, Negara ialah organisasi manyarakat yang
mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku
sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan
8. Aristoteles, Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi
beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat berdiri sendiri
sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.
Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat negara tersebut untuk
mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh
warga negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang
menjadi cita cita bangsa secara bersama-sama. Indonesia adalah sebuah negara
kepulauan yang berbentuk republik yang telah diakui oleh dunia internasional
dengan memiliki ratusan juta rakyat, wilayah darat, laut dan udara yang luas
serta terdapat organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang
berkuasa.
Pengertian Sistem Pemerintahan
1. Pengertian Sistem
Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan
terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian
yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau
utuh. Dalam sistem terkandung unsur-unsur:
a) Seperangkat elemen, komponen, dan bagian
b) Saling berkaitan dan bergantung.
c) Kesatuan yang terintegerasi (terkait dan menyatu).
d) Memiliki peranan dan tujuan tertentu.
2. Pengertian Pemerintahan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerintahan diartikan
pertama sebagai proses, cara, perbuatan pemerintah. Kedua, segala urusan
yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan
kepentingan negara.
46
Berikut pengertian pemerintahan menurut berbagai ahli:
a) Utrecht
1) Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan
yang berkuasa memerintah.
2) Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenegaran
tertinggi yan berkuasa memerintah di wilayah satu negara
3) Pemerintahan dalam arti kepala negara (Presiden) bersama
dengan kabinetnya.
b) Austin Ranney
Pemerintahan adalah proses kegiatan pemerintah, yaitu proses
membuat dan menegakkan hukum dalam suatu negara.
3. Pengertian Sistem Pemerintahan
Menurut doktri hukum tata negara, pengertian sistem pemerintahan
negara dapat dibagi ke dalam tiga pengertian, yaitu sebagai berikut:
a. Sistem Pemerintahan Negara dalam Arti Paling Luas
Tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan
menitikberatkan hubungan antara negara dan rakyat. Pengertian
seperti ini akan menimbulkan model pemerintahan monarki,
aristrokusi, dan demokrasi.
b. Sistem Pemerintahan Negara dalam Arti Luas
Suatu tatanan atau struktur pemerintahan negara yang bertitik
tolak dari hubungan antarsemua organ negara, termasuk hubungn
antara pemerintah pusat (central government) dan bagian-bagian
c. Sistem Pemerintahan Negara dalam Arti Sempit
Suatu tatanan atau struktur pemerintah yang bertitik tolak dari
hubungan sebagai organ negara di tingkat pusat, khususnya antara
eksekutif dan legislative.
1) Sistem parlementer, yaitu parlemen (legialatif)
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada
eksekutif, Contoh negara yan menetapkan sistem ini
antara lain: Prancis, Belgia, Inggris, Jepang, India,
Belanda, New Zeland, Sudan, Portugal, dan Italia.
2) Sistem pemisahan kekuasaan (presidensil), yaitu
parlemen (legislatif) dan pemerintah (eksekutif)
mempunyai kedudukan yang sama dan saling melakukan
kontrol (chech and). Contohnya: Amerika Serikat,
Indonesia, Paraguay, Brunai Darusalam, Peru, dan
Swedia.
47
3) Sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung
oleh rakyat, yaitu pemerintahan (eksekutif), pada
hakikatnya adalah badan pekerja dari parlemen
(legislatif), dengan fakta lain eksekutif merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari legislatif.
Pada masyarakat modern, pola pemerintah dapat dikembangkan sesuai dengan
karakter masing-masing. Pertimbangan yang digunakan terutama menyangkut hal-hal
berikut.
a. Kompleksitas
b. Dinamika
c. Keanekaragaman
Kesimpulan
Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu
wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini.
Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu
berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui
oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah
tempat negara itu berada.
Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi,
suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu
kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.
Pemerintahan diartikan pertama sebagai proses, cara, perbuatan pemerintah. Kedua,
segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat
dan kepentingan negara.
Pengertian sistem pemerintahan negara dapat dibagi ke dalam tiga pengertian, yaitu
sebagai berikut:
a) Sistem Pemerintahan Negara dalam Arti Paling Luas
b) Sistem Pemerintahan Negara dalam Arti Luas
c) Sistem Pemerintahan Negara dalam Arti Sempit
B. JENIS SYSTEM PEMERINTAHAN
Adapun untuk jenis sistem pemerintahan, antara lain:
a. Aristokrasi
Sistem pemerintahan aristokrasi adalah upaya pengorganisasian dengan
memberikan peran kepada cendekiawan untuk menjalankan keadilan sesuai
dengan kehendak dan kemampuannya, dalam arti ini tidak ada seorang
pemimpin yang sah. Yang ada hanyalah sebuah ilusi akan kecenderungan
warga dipimpin dengan ilmu pengetahuan.
b. Timokrasi
Timokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dilakukan oleh
seseorang atas dasar keinginan mendaptakan kehormatan dan pengakuan.
48
Dalam arti ini setiap pemimpin Negara akan menjalankan tugas yang
diberikan semata-mata hanya nafsu kekuasaan saja.
c. Oligarki
Oligarki adalah sistem pemerintahan yang memberikan peran kepada
orang-orang kaya untuk menjalankan organisasi pemerintahan dan
mengatur segala bentuk kebijakan yang menguntungkan dirinya, agar lebih
terlihat kaya.
d. Demokrasi
Sistem pemerintahan merupakan salah satu bentuk penguasaan yang
diberikan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin melalui
keterwakilan yang diberikan. Demokrasi ini dianggap sebagai sistem
pemerintahan terbaik pada saat ini, hal ini lantaran menjadi setiap orang bisa
menjadi bagian dewan atupun tidak.
Hakekat demokrasi adalah “dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat”.
Artinya setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin senantiasa
mendengarkan aspirasi rakyat. Dengan demikian terjadi hubungan baik
tanpa adanya sekat antara pemerintah dan masyarakat.
e. Tirani
Tinani adalah salah satu pilihan yang dirasakan untuk menormalkan
kembali kondisi rakyat. Tirani menupakan penguasaan negara dengan cara
kekerasan. Cita-cita untuk membenikan keadilan udah tidak bisa diharapkan
dan bentuk tirani karena rakyat menasa tidak aman. Oleh kanena itulah
menurut Plato, kembalilah bentuk pemerintahan pada bentuk aristokrasi
yang dipimpin oleh pana cendekiawan budiman.
f. Khilafah
Khilafah adalah salah satu jenis sistem pemerintahan yang muncul dari
Budaya Timur yang diberikan penugasan untuk menjalankan hukum Negara
berdasarkan pada syaret Islam. Pada masa kepemimpinan khilfah ini
memberikan arti yang lebih condok pada konsep kenegaraan Islami.
Adapun jika dilihat dari macam-macam penerapan dalam sistem pemerintahan
terbagi atas 3 jenis, antara lain sebagai berikut:
1. Sistem Parlementer
Pengertian sistem parlementer adalah penyelanggaraan Negara yang lebih
dominan pada bentuk kekuasaan yang dipegang erat oleh lembaga legistatif. Baik
ketika melakukan kebijakan dalam negri atupun melakukan serangkaian bentuk
perjanjian di luar negri.
2. Sistem Presidensial
Pengertian sistem pemerintahan presidensial adalah bentuk penjalanan
organsiasi Negara yang sepenuhnya dipegang oleh Lembaga Eksekutif. Melalui
49
tugas presiden berhak melakukan kegiatan apapun yang berhubungan dengan
kepentingan negaranya.
3. Sistem Campuran
Sistem pemerintahan campuran adalah komitmen menjalankan tugas dan
wewenang negara dalam berbagai insititusi pemerintahan. Sistem ini lebih condong
pada sikap keterbukaan antar dewan, misalnya saja adanya peranan sama antara
lembaga yudikatif, eksekutif, dan legistatif. Baik dalam soal pengambilan kebijakan
ataupun dalam persoalan pengambilan keputusan.
Contoh Sistem Pemerintahan
Contoh mengenai pengaturan organsiasi kenegaraan ini, misalnya:
1. Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia yang mempergunakan jenis
demokrasi dari bentuk campuran. Hal ini terlihat ketika adanya Pemilah
Umum langsung dipilih oleh rakyat, baik daerah ataupun skala nasional.
Selain itupula segala kebijakan yang diberikan kepada dewan
pemerintahan Indonesia saling memberikan pengaruh siginifikan,
seperti tugas MPR, hak DPR, sampai pada tugas Mahkamah Agung
yang berbeda fungis akan tetapi intinya saling melakukan pengawasan
satu sama lain.
2. Brazil
Brazil adalah Republik Federasi Kepresidenan yang terdiri dari
Persatuan, Negara Bagian, Distrik Federal, dan kotamadya, di mana
pelaksanaan kekuasaan dikaitkan dengan organ yang berbeda dan
independen yang tunduk pada sistem keseimbangan untuk menjamin
kepatuhan terhadap undang-undang konstitusi.
Negara adalah Republik karena kepala negaranya, yaitu presiden
yang dipilih oleh rakyat untuk jangka waktu tertentu, yang sekaligus
berkedudukan sebagai juga kepala pemerintahan. Brazil memiliki sistem
multipartai, atau dengan kata lain memungkinkan terbentuknya hukum
dari berbagai pihak.
Partai politik adalah perkumpulan bebas orang-orang yang memiliki
cita-cita, kepentingan, tujuan, dan doktrin politik yang sama dan
memiliki tujuan untuk mempengaruhi dan berpartisipasi dalam
kekuasaan politik.
Kesimpulan
Adapun untuk jenis sistem pemerintahan, antara lain: Aristokrasi, timokrasi,
oligarki, demokrasi, tirani, khilafah.
Adapun jika dilihat dari macam-macam penerapan dalam sistem pemerintahan
terbagi atas 3 jenis, antara lain sebagai berikut: Sistem Parlementer, sistem
presidensial, sistem campuran.
Contoh Sistem Pemerintahan
Contoh mengenai pengaturan organsiasi kenegaraan ini, misalnya:
50
1) Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia yang mempergunakan jenis
demokrasi dari bentuk campuran.
2) Brazil
Brazil adalah Republik Federasi Kepresidenan yang terdiri dari
Persatuan, Negara Bagian, Distrik Federal, dan kotamadya.
C. SYSTEM PEMERINTAHAN YANG IDEAL UNTUK NEGARA
INDONESIA
System pemerintahan haruslah merupakan system yang berasal dari kondisi realitas
bangsa Indonesia. Kelememahan kita selama ini adalah system pemerintahan yang
diterapkan adalah system hasil caplokan dari konsep yang telah diterapkan di Negara
lain. Tanpa terlebih dahulu disadari bahwa konteks masyarakat kita berjalan
berdasarkan prinsip-prinnsip yang berbeda dengan masyarakat diluar Indonesia.
System pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kesadaran masyarakat. Kita
tahu, bahwa perbedaaan terbesar antara konsep masyarakat monarki dan demokrasi
adalah pada dasar ketaatan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konsep masyarakat
monarki, ketaatan rakyat dibangun diatas dasar “rasa takut” sedangkan dalam konsep
masyarakat demokrasi ketaatan masyarakat dibangun diatas dasar pilihan rasional
setiap orang. Apabila Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah Negara yang
berdasarkan pada konsep demokrasi, maka demokratisasi adalah upaya pemerintah
untuk menciptakan pilihan-pilihan rasional kepada masyarakatnya. Bukan berdasarkan
uang dan tipu muslihat serta janji yang tidak pernah ditepati.
System pemerintahan yang dijalankan berdasarkan konsep pluralitas dan toleransi.
Bahwa tidak seharusnya Indonesia menjadi Negara yang hanyamenjadikan satu agama
lebih tinggi dari agama lain. Atau satu suku lebih utama dari suku yang lain. Karena se-
mayoritas apapun sebuah agama, kita tidak bias mengatakan bahwa minoritas itu tidak
punya hak.
Pembangunan kesadaran akan hukum dan hak asasi manusia. Mungkin ini hal yang
paling penting dalam upaya perwujudan system pemerintahan yang ideal di Indonesia.
Hal ini merupakan hal yang sangat substansial dalam sebuah system pemerintahan.
Pemerintahan yang tidak mendapatkan trust dari rakyatnnya pada dasarnyamerupakan
pemerintahan yang sama sekali tidak berguna. Bagaimana mungkin sebuah system
pemerintahan akan mengklaim bahwa pemerintahan ini ditujukan untuk rakyat
sedangkan trust dari masyarakat saja tidak ada. Pembangunan kepercayaan masyarakat
haruslah dilakukan dengan realisasi program kerja. Mendapatkan kepercayaan
masyarakat tidak bias dilakukan dengan cara pengalihan isu dan pencitraan yang
berlebihan. Karena tingkat intelektualitas masyarakat linear dengan tingkat
apatisasinya. Ketika sebuah system pemerintahan dibangun berdasarkan kepercayaan
masyarakat, maka masyarakat akan dengan senang hati menjadi patuh dan taat akan
hukum. Karena system dibangun berdasarkan fakta dan kondisi yang ada pada
masyaraat itu sendri. Bukan berdasarkan hasil studi banding ke luar negeri yang
cenderng menghabiskan anggaran dan tidak memiliki hasil sama sekali.
System pemerintahan yang diawali dari pemenuhan basic rights masyarakat.
Seharusnnya Indonesia menjadikan pemenuhan sandang, pangan, papan dan
pendidikan menjadi focus utama alokasi APBN setiap tahunnya. Karena bagaimana
51
mungkin mayarakat akan menjadi maysrakat yang adil dan sejahtera katika hak-haknya
yang paling mnedasar tidak bias dipenuhi oleh pemerintah. Namun faktanya, di
Indonesia pemenuhan basic rightsi sepertinyabukanmenjadi focus utama
penyelenggaraan pemerintahan. Tidak seperti ketika pemerintah menagih kewajiban
masyarakat untuk membayar pajak.
Yang terakhir adalah alur pemerintahan yang jelas. Dimana alur pemerintahan ini
merupakan konsep utama agar dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain tidak
terjadi missing link. Seperti yang terjadi selama ini bahwa setiap periode pemerintahan
di Indonesia cenderung untuk membawa konsep baru, bukan melanjutkan konsep yang
sudah ada. Konsekuensianya, lima tahun sekali Indonesia menggali pondasi baru.
system pemerintahan yang ideal ini adalah point yang tidak berbicara dalam skala
prioritas atau pilihan. Namun ke-lima point ini adalah substansi yang harus ada secara
akumulatif dalam system pemerintahan di Indonesia.
Kesimpulan
System pemerintahan haruslah merupakan system yang berasal dari kondisi realitas
bangsa Indonesia. System pemerintahan yang dijalankan berdasarkan konsep pluralitas
dan toleransi. Bahwa tidak seharusnya Indonesia menjadi Negara yang
hanyamenjadikan satu agama lebih tinggi dari agama lain. Atau satu suku lebih utama
dari suku yang lain. Karena se-mayoritas apapun sebuah agama, kita tidak bias
mengatakan bahwa minoritas itu tidak punya hak.
52
SOAL DAN JAWABAN
1. Jelaskan jenis system pemerintahan !
Jawab :
Adapun untuk jenis sistem pemerintahan, antara lain:
1) Aristokrasi
Sistem pemerintahan aristokrasi adalah upaya pengorganisasian
dengan memberikan peran kepada cendekiawan untuk menjalankan
keadilan sesuai dengan kehendak dan kemampuannya, dalam arti ini
tidak ada seorang pemimpin yang sah. Yang ada hanyalah sebuah ilusi
akan kecenderungan warga dipimpin dengan ilmu pengetahuan.
2) Timokrasi
Timokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dilakukan oleh
seseorang atas dasar keinginan mendaptakan kehormatan dan
pengakuan. Dalam arti ini setiap pemimpin Negara akan menjalankan
tugas yang diberikan semata-mata hanya nafsu kekuasaan saja
3) Oligarki
Oligarki adalah sistem pemerintahan yang memberikan peran
kepada orang-orang kaya untuk menjalankan organisasi pemerintahan
dan mengatur segala bentuk kebijakan yang menguntungkan dirinya,
agar lebih terlihat kaya.
4) Demokrasi
Sistem pemerintahan merupakan salah satu bentuk penguasaan yang
diberikan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin melalui
keterwakilan yang diberikan. Demokrasi ini dianggap sebagai sistem
pemerintahan terbaik pada saat ini, hal ini lantaran menjadi setiap orang
bisa menjadi bagian dewan atupun tidak.
Hakekat demokrasi adalah “dari rakyat untuk rakyat dan oleh
rakyat”. Artinya setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin
senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat. Dengan demikian terjadi
hubungan baik tanpa adanya sekat antara pemerintah dan masyarakat.
5) Tirani
Tinani adalah salah satu pilihan yang dirasakan untuk menormalkan
kembali kondisi rakyat. Tirani menupakan penguasaan negara dengan
cara kekerasan. Cita-cita untuk membenikan keadilan udah tidak bisa
diharapkan dan bentuk tirani karena rakyat menasa tidak aman. Oleh
kanena itulah menurut Plato, kembalilah bentuk pemerintahan pada
bentuk aristokrasi yang dipimpin oleh pana cendekiawan budiman
6) Khilafah
Khilafah adalah salah satu jenis sistem pemerintahan yang muncul
dari Budaya Timur yang diberikan penugasan untuk menjalankan
hukum Negara berdasarkan pada syaret Islam. Pada masa
53
kepemimpinan khilfah ini memberikan arti yang lebih condok pada
konsep kenegaraan Islami
2. Apa pengertian Negara?
Jawab :
Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam
suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan
organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu
tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan,
yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.
3. Jelaskan macam-macam penerapan dalam sistem pemerintahan!
Jawab :
Penerapan dalam sistem pemerintahan terbagi atas 3 jenis, antara lain sebagai
berikut:
a. Sistem Parlementer
Pengertian sistem parlementer adalah penyelanggaraan Negara yang
lebih dominan pada bentuk kekuasaan yang dipegang erat oleh lembaga
legistatif. Baik ketika melakukan kebijakan dalam negri atupun
melakukan serangkaian bentuk perjanjian di luar negri.
b. Sistem Presidensial
Pengertian sistem pemerintahan presidensial adalah bentuk
penjalanan organsiasi Negara yang sepenuhnya dipegang oleh Lembaga
Eksekutif. Melalui tugas presiden berhak melakukan kegiatan apapun
yang berhubungan dengan kepentingan negaranya.
c. Sistem Campuran
Sistem pemerintahan campuran adalah komitmen menjalankan
tugas dan wewenang negara dalam berbagai insititusi pemerintahan.
Sistem ini lebih condong pada sikap keterbukaan antar dewan, misalnya
saja adanya peranan sama antara lembaga yudikatif, eksekutif, dan
legistatif. Baik dalam soal pengambilan kebijakan ataupun dalam
persoalan pengambilan keputusan.
4. Tuliskan pengertian jenis sistem pemerintahan Timokrasi!
Jawab :
Timokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dilakukan oleh seseorang
atas dasar keinginan mendaptakan kehormatan dan pengakuan. Dalam arti ini setiap
pemimpin Negara akan menjalankan tugas yang diberikan semata-mata hanya nafsu
kekuasaan saja.
54
5. Jelaskan sistem pemerintahan Negara dalam arti luas!
Jawab :
Sistem Pemerintahan Negara dalam Arti Luas adalah suatu tatanan atau struktur
pemerintahan negara yang bertitik tolak dari hubungan antarsemua organ negara,
termasuk hubungn antara pemerintah pusat (central government) dan bagian-bagian
55
DAFTAR PUSTAKA
https://www.academia.edu/12331947/Makalah_Negara_dan_Sistem_Pemerintahan
https://dosenppkn.com/sistem-pemerintahan/
https://www.kompasiana.com/ryzafardiansyah/55090385a33311ed432e3a91/mewujudkan-
sistem-pemerintahan-ideal-di-indonesia-mitos-atau-utopia
56
BAB VI
HAK ASASI MANUSIA
A. PENGERTIAN MANUSIA
Manusia secara bahasa bahwa manusia berasal dari
kata “manu” (Sansekerta), “mens” (Latin), yang berarti berpikir, berakal budi atau
makhluk ang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain). Secara istilah manusia
dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah
kelompok (genus) atau seorang individu.
Manusia juga dapat diartikan berbeda-beda baik menurut sudut
pandang biologis, rohani, dan istilah kebudayaan, atau secara campuran. Secara
biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens (Bahasa Latin untuk
manusia), sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang
dilengkapi otak berkemampuan tinggi.
Dalam hal kerohanian, mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang
bervariasi di mana, dalam agama, dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan
ketuhanan atau makhluk hidup; dalam mitos, mereka juga seringkali dibandingkan
dengan ras lain. Dalam antropologi kebudayaan, mereka dijelaskan berdasarkan
penggunaan bahasanya, organisasi mereka dalam masyarakat majemuk serta
perkembangan teknologinya, dan terutama berdasarkan kemampuannya untuk
membentuk kelompok dan lembaga untuk dukungan satu sama lain serta pertolongan.
Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan tuhan dengan segala fungsi dan
potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran,
pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi
dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun
negatif. Manusia adalah makhluk yang terbukti berteknologi tinggi. Ini karena manusia
memiliki perbandingan massa otak dengan massa tubuh terbesar diantara semua
makhluk yang ada di bumi. Walaupun ini bukanlah pengukuran yang mutlak, namun
perbandingan massa otak dengan tubuh manusia memang memberi kan petunjuk dari
segi intelektua lrelatif.
Manusia juga sebagai mahkluk individu memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa
yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil.
Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan
keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya
Dari pandangan pengertian manusia, penggolongan manusia yang paling utama
adalah berdasarkan jenis kelaminnya. Secara alamiah, jenis kelamin seorang anak yang
baru lahir entah laki-laki atau perempuan. Anak muda laki-laki dikenal
sebagai putra dan laki-laki dewasa sebagai pria. Anak muda perempuan dikenal
sebagai putri dan perempuan dewasa sebagai wanita. Berdasarkan usia, mulai
dari janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, akil balik, pemuda/i, dewasa, dan
(orang) tua. Penggolongan yang lainnya, berdasarkan ciri-ciri fisik (warna kulit,
rambut, mata; bentuk hidung; tinggi badan), afiliasi sosio-politik-agama (penganut
agama/kepercayaan, warga negara, anggota partai), hubungan kekerabatan (keluarga:
keluarga dekat, keluarga jauh, keluarga tiri, keluarga angkat, keluarga asuh, teman,
musuh) dan lain sebagainya.
Manusia sebagai makhluk social, artinya manusia hanya akan menjadi apa dan siapa
bergantung ia bergaul dengan siapa. Manusia tidak bisa hidup sendirian, sebab jika
57
hanya sendirian ia tidak “menjadi” manusia. Dalam pergaulan hidup, manusia
menduduki fungsi yangbermacam-macam. Di satu sisi ia menjadi anak buah, tetapi di
sisi lain ia adalah pemimpin. Di satu sisi ia adalah ayah atau ibu, tetapi di sisi lain ia
adalah anak. Di satu sisi ia adalah kakak, tetapi di sisi lain ia adalah adik. Demikian
juga dalam posisi guru dan murid, kawan dan lawan, buruh dan majikan, besar dan
kecil, mantu dan mertua dan seterusnya. Dalam hubungan antar manusia
(interpersonal), ada pemimpin yang sangat dipatuhi dan dihormati.
Adapun pendapat para ahli mengenai definisi atau pengertian manusia adalah
sebagai berikut :
1. NICOLAUS D. & A. SUDIARJA
Manusia adalah bhineka, tetapi tunggal. Bhineka karena ia adalah jasmani
dan rohani akan tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu
barang.
2. ABINENO J.I
Manusia adalah "tubuh yang berjiwa" dan bukan "jiwa abadi yang berada
atau yang terbungkus dalam tubuh yang fana"
3. UPANISADS
Manusia adalah kombinasi dari unsur-unsur roh (atman), jiwa, pikiran, dan
prana atau badan
4. OMAR MOHAMMADAL-TOUMY AL-SYAIBANY
Manusia adalah mahluk yang paling mulia, manusia adalah mahluk yang
berfikir, dan manusia adalah mahluk yang memiliki 3 dimensi (badan, akal, dan
ruh), manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan
lingkungan.
5. SOKRATES
Manusia adalah mahluk hidup berkaki dua yang tidak berbulu dengan kuku
datar dan lebar.
6. KEES BERTENS
Manusia adalah suatu mahluk yang terdiri dari 2 unsur yang kesatuannya
tidak dinyatakan.
7. I WAYAN WATRA
Manusia adalah mahluk yang dinamis dengan trias dinamikanya, yaitu cipta,
rasa dan karsa.
8. ERBE SENTANU
Manusia adalah mahluk sebaik-baiknya ciptaan-Nya. Bahkan bisa dibilang
manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan
mahluk yang lain.
9. PAULA J. C & JANET W. K
Manusia adalah mahluk terbuka, bebas memilih makna dalam situasi,
mengemban tanggung jawab atas keputusan yang hidup secara kontinu serta
58
turut menyusun pola berhubungan dan unggul multidimensi dengan berbagai
kemungkinan.
Kesimpulan
Manusia Secara bahasa bahwa manusia berasal dari
kata “manu” (Sansekerta), “mens” (Latin), yang berarti berpikir, berakal budi atau
makhluk ang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain). Secara istilah manusia
dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah
kelompok (genus) atau seorang individu.
Manusia juga dapat diartikan berbeda-beda baik menurut sudut
pandang biologis, rohani, dan istilah kebudayaan, atau secara campuran. Secara
biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens (Bahasa Latin untuk
manusia), sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang
dilengkapi otak berkemampuan tinggi.
B. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA
Manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini mempunyai tugas
untuk memelihara dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan bagi sesama manusia.
Hal ini perlu dilakukan agar keharmonisan lingkungan dapat terjaga, sehingga
kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera dan lebih layak. Maka dari itu, sudah sejak
lahir jika setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang sudah melekat di dalam dirinya.
Hak-hak dasar itu harus dihormati, dihargai, dipertahankan, dan tidak boleh dirampas
atau direbut paksa oleh orang lain agar hubungan sesama manusia bisa menjadi lebih
harmonis. Hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia itu lebih dikenal sebagai Hak
Asasi Manusia (HAM). Meskipun setiap manusia sudah memiliki HAM, tetapi antara
manusia yang satu dengan manusia lainnya harus menjaga kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
Hak-hak dasar manusia yang sudah dilindungi secara hukum dan secara universal
ini bisa membuat sesama manusia harus saling menghormati dan menghargai. Senada
dengan pengertian HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia.”
Hak Asasi Manusia bukan hanya berlaku bagi masyarakat yang ada di beberapa
negara saja, tetapi juga berlaku pada masyarakat di seluruh dunia karena HAM sudah
diakui dan dilindungi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Senada dengan
pengertian Hak Asasi Manusia berdasarkan KBBI yaitu hak yang dilindungi secara
internasional (yaitu deklarasi PBB Declaration of Human Rights), seperti hak untuk
hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.
Maka dari itu, HAM ini bisa melindungi manusia dari berbagai macam penyiksaan
yang dilakukan dengan sengaja. Namun, HAM tidak akan berjalan dengan baik atau
tidak bisa ditegakkan, jika manusia tidak menjalankan kewajibannya yaitu menjaga dan
melindungi sesama manusia dengan semestinya.
Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Para Ahli
Beberapa ahli juga menyatakan pengertian tentang Hak Asasi Manusia
(HAM). Pengertian HAM menurut beberapa ahli sebagai berikut:
59
1. Peter R. Baehr
Dalam buku dengan judul Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar
Negeri, Peter R. Baehr mengungkapkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah
hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri setiap manusia yang digunakan
untuk perkembangan dirinya, hak-hak dasar itu memiliki sifat mutlak dan
tidak bisa diganggu gugat.
2. John Locke
Berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa dilepaskan dari
seorang ahli yang bernama John Locke. Dikutip dari buku The Second
Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration, John
Locke menyatakan bahwa hak asasi merupakan suatu hak-hal yang
diberikan Tuhan untuk manusia yang terdiri dari hak persamaan dan
kebebasan serta hak untuk mempertahankan hidup dan untuk melindungi
harta benda yang dimilikinya.
3. A.J.M. Milne
Menurut A. J. M. Milne, Hak Asasi Manusia adalah suatu hak yang
sudah dimiliki oleh setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat
latar belakang manusia itu sendiri, seperti agama, kebangsaan, jenis kelamin
etnis, sosial dan budaya, serta status sosial.
4. G.J Wolhoff
Dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik
Indonesia, G.J Wolhoff menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-
hak yang sudah ada di dalam diri manusia dan sudah melekat pada manusia
sejak lahir. Hak-hak tersebut harus selalu ada pada manusia serta tidak boleh
dirampas karena bisa menyebabkan manusia kehilangan derajatnya.
5. Austin Ranney
Menurut Austin Ranney, Hak Asasi Manusia adalah sebuah ruang
kebebasan yang dimiliki individu yang sudah diatur atau dirumuskan di
dalam konstitusi hukum serta pelaksanaannya sudah dijamin oleh
pemerintah atau negara.
Kesimpulan
Pada dasarnya, Hak Asasi Manusia ini sudah ada sejak manusia itu sendiri lahir,
sehingga dapat dikatakan bahwa sejak kecil manusia sudah memiliki hak-hak dasar
untuk perkembangan hidupnya. Dengan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia
(The Universal Declaration of Human Rights), maka masyarakat di seluruh dunia sudah
semestinya untuk saling menjaga dan menjunjung tinggi HAM. Hal ini perlu dilakukan
agar sesama manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih tenang, damai, dan layak.
Di Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 yang di mana di dalam UU tersebut banyak sekali pasal-pasal yang
berhubungan dengan HAM dan lembaga perlindungan HAM. Maka dari itu, sebagai
warga negara Indonesia yang baik kita perlu menjunjung tinggi HAM
60
C. PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Semua manusia yang dilahirkan di dunia pasti memiliki hak asasi manusia (HAM).
Hak asasi merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada makhluk ciptaannya.
Setiap manusia memiliki derajat yang sama dengan yang lainnya, sehingga mereka
memiliki kebebasan, martabat, dan hak-hak yang sama.
Hak asasi manusia sendiri memiliki pengertian yang luas. Banyak para ahli yang
mendefinisikan hak asasi manusia dengan pendapatnya masing-masing. Menurut saya,
hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat pada dirinya
sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerah-Nya yang wajib, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh
Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia.
Masing-masing individu memiliki hak dan kebebasan yang sama. Mereka memiliki
kebebasan untuk berpendapat, beragama, mendapatkan pendidikan, mendapatkan
keadilan, dan semua itu dilindungi oleh pemerintah. HAM berlaku untuk semua orang,
tanpa memandang jenis kelamin, warna kulit, ras, dan agama, karena HAM bersifat
universal.
Di Indonesia sendiri masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap
HAM. Salah satu contohnya adalah masih banyak terjadinya kasus bullying atau
perundungan. Bullying sendiri adalah suatu aksi/tindakan kekerasan atau perundungan
yang dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk menyakiti. Perundungan ini bisa
dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Bahkan anak-anak yang masih
di bawah umur saat ini sering melakukan aksi bullying terhadap teman sebayanya.
Fenomena bullying sering kali terjadi di lingkungan kita. Bahkan di sekolah pun,
aksi bullying sering terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya aksi
perundungan ini. Mulai dari faktor keluarga, ekonomi, teman sebaya, senioritas, dan
masih banyak lagi lainnya. Para pelaku bullying ini biasanya hanya ingin mendapatkan
pengakuan dari lingkungannya. Dalam beberapa kasus, para pelaku bahkan melakukan
kekerasan terhadap korban. Tak jarang para korban bullying mengalami luka-luka, dan
ada juga meninggal dunia.
Kemajuan teknologi yang semakin pesat ini juga mempermudah orang-orang untuk
melakukan aksi perundungan. Perundungan yang berbentuk kata atau biasa dikenal
dengan verbal bullying banyak dilakukan di media sosial. Verbal bullying adalah
perundungan dengan menggunakan kata-kata sehingga membuat korban tertekan.
Walaupun hanya menggunakan kata-kata, perundungan seperti ini bisa meninggal
efek psikologis yang cukup mendalam untuk korbannya. Seperti contoh beberapa artis
yang mengalami depresi karena mengalami perundungan dari masyarakat atau haters
melalui media sosial.
61
Media sosial saat ini banyak digunakan oleh orang-orang sebagai tempat untuk
melakukan aksi bullying. Dalam aksinya mereka bersembunyi dibalik kata "saran dan
pendapat". Mereka tidak tau impact yang mereka dan korban akan dapatkan pada saat
bullying tersebut terjadi. Perundungan yang dilakukan di media sosial ini dikenal
dengan istilah cyber bullying. Mereka menyalahgunakan internet untuk melecehkan
dan melakukan perundungan.
Berdasarkan contoh pelanggaran di atas, dapat kita ketahui bahwa kesadaran
masyarakat terkait hak asasi manusia masih lemah. Pelanggaran terhadap HAM ini
tentunya perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Dibutuhkan upaya-upaya untuk
mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditegakkan.
Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran
HAM, yaitu melakukan penyulusuhan/sosialisasi HAM kepada masyrakat khususnya
para pelajar. Mengapa demikian? Karena para pelajar masih berada pada fase mencari
jati diri, dimana mereka akan cenderung untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Oleh
karena itu, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan para pelajar dapat mengetahui apa
saja jenis-jenis pelanggaran HAM, sehingga dengan begitu mereka akan berusaha
untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap HAM tersebut.
Selanjutnya kita bisa menanamkan kepribadian yang baik kepada anak. Orang tua
memiliki peranan yang penting dalam hal ini. Mereka harus mengajarkan hak dan
kewajiban yang dimiliki oleh seorang anak, agar sang anak dapat mengetahui hak yang
dia dapatkan dan kewajiban yang harus dia jalankan. Orang tua harus menjadi contoh
yang baik untuk anaknya. Seorang anak mendapatkan pendidikan pertamanya dari
orang tuanya, sehingga orang tua memiliki peran yang besar dalam membentuk
karakter/pribadi seorang anak agar tidak melanggar hak asasi manusia.
Setiap individu harus menerapkan perilaku yang baik dalam kesehariannya, yang
sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Sikap yang baik seperti ini akan menjadi suatu
kesadaran dan kebiasaan dalam kehidupan. Individu yang selalu berperilaku baik, dia
akan memberikan energi yang positif terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya.
Oleh karena itu, ketika kita membiasakan untuk berperilaku baik, diharapkan dapat
meminimalisir terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Pemerintah juga memiliki peranan yang penting dalam upaya pencegahan
pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan
publik dan peranan lembaga-lembaga yang berwenang terhadap penegakan hak dan
kewajiban warga negara. Lembaga-lembaga tersebut seperti Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, dan
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia bukan hanya menjadi tanggung
jawab pribadi, melainkan semuanya harus saling bekerja sama. Baik lembaga formal
maupun unformal semuanya harus bersatu untuk mencegah terjadinya pelanggaran
terhadap hak asasi manusia. Jika hak asasi manusia sudah terpenuhi maka kehidupan
masyarakat akan rukun, damai, dan sejahtera.
62
Kesimpulan
Semua manusia yang dilahirkan di dunia pasti memiliki hak asasi manusia (HAM).
Hak asasi merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada makhluk ciptaannya.
Setiap manusia memiliki derajat yang sama dengan yang lainnya, sehingga mereka
memiliki kebebasan, martabat, dan hak-hak yang sama. Dalam Undang-Undang
Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud
dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-
Nya yang wajib, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran
HAM, yaitu melakukan penyulusuhan/sosialisasi HAM kepada masyrakat khususnya
para pelajar. Mengapa demikian? Karena para pelajar masih berada pada fase mencari
jati diri, dimana mereka akan cenderung untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Oleh
karena itu, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan para pelajar dapat mengetahui apa
saja jenis-jenis pelanggaran HAM, sehingga dengan begitu mereka akan berusaha
untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap HAM tersebut. Upaya pencegahan
pelanggaran hak asasi manusia bukan hanya menjadi tanggung jawab pribadi,
melainkan semuanya harus saling bekerja sama. Baik lembaga formal maupun
unformal semuanya harus bersatu untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak
asasi manusia. Jika hak asasi manusia sudah terpenuhi maka kehidupan masyarakat
akan rukun, damai, dan sejahtera.
63
SOAL DAN JAWABAN
1. Jelaskan pengertian manusia menurut Nicolaus D. & A. Sudiarja!
Jawab :
NICOLAUS D. & A. SUDIARJA
Manusia adalah bhineka, tetapi tunggal. Bhineka karena ia adalah jasmani
dan rohani akan tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu
barang.
2. Apa Saja Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM?
Jawab :
Pelanggaran HAM
Dalam buku Demokrasi dan Hak Asasi Manusia oleh Abdullah Yazid, menurut
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah perbuatan
seseorang atau kelompok termasuk aparat negara yang disengaja maupun tidak.
Termasuk kelalaian, upaya membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia
seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini. Selain itu,
tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian
hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Secara umum, pelanggaran HAM dapat disebabkan oleh faktor internal dan
eksternal. Kedua faktor tersebut erat kaitannya dengan tingkat kesadaran HAM
yang masih rendah, sehingga berpotensi meningkatkan pelanggaran atas hak orang
lain.
Menurut Andrey Sujatmoko dalam buku Tanggung Jawab Negara Atas
Pelanggaran Berat HAM, dalam berbagai kasus, penyelesaian secara hukum
maupun politik terhadap pelanggaran HAM kerap tidak berpihak pada korban.
Namun justru melindungi para pelaku.
Kondisi demikian memiliki korelasi dengan ungkapan ‘lebih baik mencegah
daripada mengobati’. Pada berbagai kondisi, upaya mencegah terjadinya
Itulah upaya yang bisa dipahami dan diterapkan oleh seorang warga negara
untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Kita juga dapat menerapkan prinsip
HAM di lingkup terkecil seperti keluarga.
Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM
Mencegah timbulnya pelanggaran HAM merupakan salah satu upaya
menegakkan hak dasar manusia. Menurut Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli
dalam buku berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, upaya
pencegahan terjadinya pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan enam
tindakan berikut ini:
1. Penegakan demokrasi dan supremasi hokum
Upaya ini memerlukan pendekatan hukum sekaligus pendekatan
dialogis yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pencegahan pelanggaran HAM. Selain itu, para penegak hukum juga harus
berperan aktif dalam memberikan pelayanan yang adil bagi masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah berbagai bentuk
pelanggaran HAM.
64
3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap
upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.
4. Meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HAM ke masyarakat. Salah
satunya melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan
tinggi atau lembaga pendidikan non-formal lainnya.
5. Meningkatkan profesionalisme seluruh lembaga keamanan dan pertahanan
negara.
6. Meningkatkan kerja sama secara harmonis antarkelompok atau golongan
masyarakat ,sehingga saling menghormati hak, keyakinan, dan pendapat
masing-masing.
Itulah upaya yang bisa dipahami dan diterapkan oleh seorang warga negara
untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Kita juga dapat menerapkan prinsip
HAM di lingkup terkecil seperti keluarga.
3. Tuliskan dan jelaskan bunyi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia!
Jawab :
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah
penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa
yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh
ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia.
HAM dalam UU ini merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri
manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi,
dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh
siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara
manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang
Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disahkan Presiden Bacharuddin
Jusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta. UU HAM diundangkan
Menteri Sekretaris Negara Muladi pada tanggal hari yang sama.
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165. Penjelasan UU 39 tahun 1999 tentang HAM ditempatkan pada
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Agar setiap orang
mengetahuinya.
Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung
jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi
Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia
yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
Untuk diketahui sebagaimana dalam penjelasan bahwa dasar pemikiran
pembentukan UU HAM adalah: Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam
semesta dengan segala isinya; pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk,
struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk
menjamin kelanjutan hidupnya.
65
Kemudian untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat
manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa
hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat
mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus).
Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu
dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi
manusia bukanlah tanpa batas; hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh
siapapun dan dalam keadaan apapun; setiap hak asasi manusia mengandung
kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak
asasi manusia terdapat kewajiban dasar; hak asasi manusia harus benar-benar
dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara,
dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin
terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
4. Tuliskan pengertian HAM menurut A.J.M. Milne!
Jawab :
A.J.M. Milne
Menurut A. J. M. Milne, Hak Asasi Manusia adalah suatu hak yang sudah
dimiliki oleh setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar
belakang manusia itu sendiri, seperti agama, kebangsaan, jenis kelamin etnis,
sosial dan budaya, serta status sosial.
5. Tuliskan pengertian HAM menurut Austin Ranney!
Jawab :
Austin Ranney
Menurut Austin Ranney, Hak Asasi Manusia adalah sebuah ruang
kebebasan yang dimiliki individu yang sudah diatur atau dirumuskan di dalam
konstitusi hukum serta pelaksanaannya sudah dijamin oleh pemerintah atau
negara.
66
DAFTAR PUSTAKA
http://www.definisi-pengertian.com/2015/12/pengertian-manusia-definisi-menurut-ahli.html
https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/
https://www.kompasiana.com/hasanatullailiyah5675/61541caf6194d9587c2bd4c2/penerapan-
hak-asasi-manusia-di-indonesia?page=2&page_images=1
67
BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
A. HAK WARGA NEGARA
Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang. Sedangkan hak warga negara
adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Jadi selama
Anda tergolong warga negara tertentu, Anda bisa memiliki kuasa atas hal – hal tertentu.
Sebagai contoh, sebagai warga negara Indonesia, Anda memiliki hak perlindungan
dan rasa aman. Jadi perangkat negara seperti Polisi ataupun TNI harus melindungi Anda
tanpa membeda – bedakan.
Contoh lain adalah hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dalam hal ini,
selama Anda ada di Indonesia, Anda bebas mencari nafkah, bekerja dan melakukan
kegiatan ekonomi demi kesejahteraan diri.
Jenis Hak Warga Negara
Dalam negara, ada beberapa hal yang bisa Anda nikmati sebagai warga
negara tersebut. Negara tidak bisa mengindahkan dan menginjak hak yang ada
di bawah ini:
1. Hak Hidup
Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup. Hal ini juga sudah diakui
sebagai HAM di mata organisasi dunia. Jika negara tidak memenuhi hak ini,
maka negara tersebut bisa menjadi musuh negara – negara lainnya.
Di Indonesia sendiri, hak hidup ini sudah dijunjung tinggi dengan
pemberian support untuk pengobatan murah. Selain itu, untuk yatim piatu
dan orang yang terbelakang mentalnya, hak hidup mereka dijamin
pemerintah dengan mendirikan banyak fasilitas yang bisa menampung dan
mendukung hidup golongan orang tersebut.
2. Hak Pengakuan Hukum
Setiap warga negara memiliki hak untuk dipandang sama di mata
hukum. Untuk hal ini, setiap orang akan memiliki kesempatan sama untuk
dilindungi oleh hukum negara yang berlaku. Jadi presiden sekalipun
melakukan kejahatan terhadap Anda, hukum tetap harus melindungi Anda
karena di mata hukum negara, Anda dan presiden dianggap sama.
3. Hak Atas Pengembangan diri dan Kegiatan Ekonomi
Warga negara tentu diberi kebebasan untuk mengembangkan diri dan
melakukan kegiatan ekonomi. Pengembangan diri ini bisa berupa
pengembangan pendidikan ataupun standar hidup. Untuk pendidikan,
contohnya haknya sudah jelas di Indonesia. Setiap anak memiliki
kesempatan mudah untuk belajar dan sekolah tanpa dipersulit oleh negara.
68
Untuk pengembangan standar hidup dengan melakukan kegiatan
ekonomi, hal ini juga dijamin di Indonesia. Siapapun Anda, tentu memiliki
hak melakukan usaha dan bisnis asalkan sejalan dengan peraturan. Jadi jika
Anda ingin menanam pohon buah dan menjual hasilnya, semua bebas dan
tidak ada yang melarang.
4. Hak Pembentukan Keluarga dan Keturunan
Semua orang tentu ingin memiliki keluarga dan meneruskan
keturunannya. Hal ini merupakan salah satu hak yang Anda miliki dan
dijaga oleh negara. Warga negara bahkan bisa menikmati pengakuan dan
perlindungan hukum seputar keluarga dan keturunan ini.
Untuk contohnya di Indonesia, Anda tentu bisa mengurusi dokumen
resmi tentang pernikahan. Hal ini merupakan bentuk pengakuan Indonesia
atas upaya Anda membentuk keluarga. Menggunakan dokumen resmi ini,
Anda nantinya bisa mengurusi segala urusan keluarga Anda di Indonesia
dengan lebih mudah.
5. Hak untuk Kebebasan
Warga negara tentu memiliki kebebasan tertentu diluar apa yang
dipandang illegal oleh negara. Kebebasan ini meliputi kebebasan
menyatakan pendapat, kebebasan berkegiatan, kebebasan dari rasa takut,
kebebasan menentukan pilihan dan kebebasan memeluk kepercayaan
tertentu.
Di Indonesia, kebebasan memeluk kepercayaan memang dibatasi untuk
agama – agama tertentu, tapi hal ini bukan berarti Anda tidak bisa
memegang kepercayaan dengan bebas. Hal seperti kepercayaan Jawa adalah
hal yang biasa Anda pilih dan lakukan asalkan tidak mengganggu warga
negara lain.
6. Hak Atas Perlindungan dan Keamanan
Negara tentu memiliki sistem pertahanan dan keamanan, hal ini
digunakan untuk melindungi negara dan segala perangkatnya. Dalam
perangkat ini, warga negara adalah salah satu bagian di dalamnya. Karena
itu, warga negara tentu memiliki hak untuk perlindungan dan keamanan dari
negara tersebut.
Contohnya di Indonesia, polisi, pemadam kebakaran dan TNI adalah
perangkat yang sengaja di bangun untuk menjaga keamanan dan ketertiban
masyarkat. Selama hal perangkat ini berfungsi baik, Anda sebagai warga
negara bisa menjalani kehidupan dengan aman dan tenang.
69
Kesimpulan
Hak warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang
berlaku. Adapun jenis-jenis hak warga negara, yaitu :
1. Hak Hidup
2. Hak Pengakuan Hukum
3. Hak Atas Pengembangan diri dan Kegiatan Ekonomi
4. Hak Pembentukan Keluarga dan Keturunan
5. Hak untuk Kebebasan
6. Hak Atas Perlindungan dan Keamanan
B. KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Dalam hal warga negara, kewajiban ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh
seseorang untuk mempertahankan status warga negaranya. Untuk beberapa orang,
melaksanakan kewajiban ini memberikan kebanggaan karena partisipasinya
mendukung negara.
Untuk contoh kewajiban ini, Anda bisa melihat hal seperti pajak. Pajak adalah
pembayaran yang dilakukan sebagai tanggung jawab atas segala sesuatu yang Anda
lakukan di negara tertentu. Misal saja memiliki rumah di negara tertentu, Anda wajib
membayar pajak bumi dan bangunan karena pembangunan tempat tinggal di tanah
negara tersebut.
Jenis Kewajiban Warga Negara
Setelah membahas tentang jenis hak yang Anda miliki sebagai warga
negara, Anda tentunya akan diberikan kewajiban. Melakukan kewajiban
sebagai warga negara akan memastikan negara dan warga negara lain bisa
menjaga hak Anda. Berikut adalah jenis – jenis kewajiban tersebut:
1. Kewajiban Mengikuti Hukum yang Berlaku
Hukum adalah sesuatu yang harus dijunjung oleh semua warga negara.
Jika ada seseorang yang tidak menghormati dan bertindak menyalahi
hukum, ia bisa menjadi sumber kerugian bagi warga negara lain.
Menyebabkan kerugian bagi warga negara lain tentu bisa dibilang
menginjak hak mereka. Karena itu, setiap warga negara harus mematuhi
hukum yang berlaku.
Sebagai contoh, peraturan lalu lintas di Indonesia. Jika ada orang yang
tidak mengikuti hukum lalu lintas dan malah berkendara sesukanya. Mereka
bisa saja menyebabkan kecelakaan dan merenggut nyawa pengendara lain.
Di Indonesia, hal ini merupakan tindakan kriminal dan bisa menyebabkan
orang tersebut dipenjara karena menyalahi aturan.
2. Kewajiban Bela Negara
Tergantung negaranya, kewajiban bela negara ini akan berbeda. Tapi
umumnya warga negara wajib membela dan melindungi kedaulatan negara
70
saat ada serangan dari luar. Hal ini bisa dilakukan dalam beberapa bentuk.
Sebagai contoh di Singapura ada kegiatan wajib militer yang melatih warga
negara untuk bisa berlaku sebagai tentara saat ada musuh yang menyerang
negara tersebut.
3. Kewajiban Pajak
Pajak adalah bayaran yang wajib dilakukan oleh warga negara. Hal ini
berhubungan dengan keberlangsungan negara. Tanpa uang, tentu negara
tidak bisa beroperasi dengan baik. Hal seperti pembangunan jalan dan
operasi perangkat negara hanya bisa berjalan baik karena warga negara
membayar pajak.
Untuk contoh status kewajiban pajak sendiri tentu Anda banyak. Di
Indonesia sendiri contohnya ada pajak bumi dan bangunan bagi pemilik
properti dan tanah, pajak kendaraan bagi pemilik kendaraan serta pajak
pendapatan bagi seseorang yang mendapatkan gaji sebagai pegawai.
Selama Warga Negara sebagai Wajib Pajak memenuhi kewajiban
pembayaran dan pelaporan pajaknya dengan benar dan tepat waktu, maka
tak ada yang perlu dikhawatirkan jika suatu saat diperiksa oleh tim
pemeriksa DJP, karena hak Anda sebagai WP dijamin dalam Undang-
Undang dan pelaksanaannya yang profesional di lapangan.
Kesimpulan
Kewajiban Warga Negara dalam hal Warga Negara, kewajiban ini adalah hal yang
wajib dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan status warga negaranya.
Jenis Kewajiban Warga Negara
1) Kewajiban Mengikuti Hukum yang Berlaku
2) Kewajiban Bela Negara
3) Kewajiban Pajak
C. PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA DI
INDONESIA
Setiap masyarakat membuat hak dan kewajiban, baik sebagai individu maupun
sebagai warga negara. Agar semua masyarakat mendapatkan hak dan kewajibannya,
maka pemerintah berupaya untuk melindungi hak dan kewajiban tersebut bagi setiap
anggota masyarakat dengan cara membuat undang-undang dan berbagai peraturan yang
mendukungnya. Ada banyak sekali contoh penerapan hak dan kewajiban dalam
kehidupan bermasyarakat di Indonesia.
71
Contoh Penerapan Hak Masyarakat
1. Mendapatkan Persamaan Kedudukan dan Kepastian di Mata Hukum
dan Pemerintahan
Hukum diciptakan supaya masyarakat bisa hidup nyaman dan aman.
Oleh karena itu, setiap orang harus menghormati dan mematuhi hukum.
2. Mengeluarkan Pendapat
Mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga negara yang
disampaikan secara bertanggungjawab dan tidak bersifat provokatif.
3. Beragama dan Beribadah
Setiap orang mempunyai hak untuk beragama dan beribadah sesuai
dengan keyakinannya masing-masing dan sudah dijamin oleh UUD 1945.
4. Membela Negara
Membela negara bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah
satunya adalah berjuang di perlombaan tertentu agar mengharumkan nama
bangsa.
Contoh Penerapan Kewajiban Masyarakat
1. Menjunjung Hukum dan Pemerintah Indonesia
Setiap orang memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan
pemerintahan. Contohnya seperti menaati peraturan yang sudah dibuat oleh
pemerintah.
2. Menjaga Kelestarian Lingkungan Sekitar
Menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi salah satu kewajiban
setiap orang sebagai masyarakat Indonesia. Lingkungan yang terjaga
dengan baik tentunya akan berdampak pada kehidupan masyarakat.
3. Membayar Pajak
Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang dialokaiskan
untuk pembangunan. Sebagai masyarakat Indonesia, kita wajib membayar
pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mengikuti Pendidikan Dasar
Pemerintah sudah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun, dimana setiap
orang wajib mengikuti pendidikan dasar tersebut dan akan dibiayai oleh
pemerintah.
72
Kesimpulan
Penerapan Hak dan Kewajiban Warganegara di Indonesia. Setiap masyarakat
membuat hak dan kewajiban, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara.
Contoh Penerapan Hak Masyarakat
1) Mendapatkan Persamaan Kedudukan dan Kepastian di Mata Hukum dan
Pemerintahan
2) Mengeluarkan pendapat
3) Beragama dan Beribadah
4) Membela Negara
Contoh Penerapan Kewajiban Masyarakat
1) Menjunjung Hukum dan Pemerintah Indonesia
2) Menjaga Kelestarian Lingkungan Sekitar
3) Membayar Pajak
4) Mengikuti Pendidikan Dasar
73
SOAL DAN JAWABAN
1. Jelaskan pengertian dari Hak Warganegara!
Jawab :
Hak warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara
yang berlaku
2. Sebutkan dan jelaskan 6 jenis hak warga negara!
Jawab :
a. Hak Hidup
Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup. Hal ini juga sudah diakui
sebagai HAM di mata organisasi dunia. Jika negara tidak memenuhi hak
ini, maka negara tersebut bisa menjadi musuh negara – negara lainnya.
Di Indonesia sendiri, hak hidup ini sudah dijunjung tinggi dengan
pemberian support untuk pengobatan murah. Selain itu, untuk yatim piatu
dan orang yang terbelakang mentalnya, hak hidup mereka dijamin
pemerintah dengan mendirikan banyak fasilitas yang bisa menampung dan
mendukung hidup golongan orang tersebut.
b. Hak Pengakuan Hukum
Setiap warga negara memiliki hak untuk dipandang sama di mata
hukum. Untuk hal ini, setiap orang akan memiliki kesempatan sama untuk
dilindungi oleh hukum negara yang berlaku. Jadi presiden sekalipun
melakukan kejahatan terhadap Anda, hukum tetap harus melindungi Anda
karena di mata hukum negara, Anda dan presiden dianggap sama.
c. Hak Atas Pengembangan diri dan Kegiatan Ekonomi
Warga negara tentu diberi kebebasan untuk mengembangkan diri dan
melakukan kegiatan ekonomi. Pengembangan diri ini bisa berupa
pengembangan pendidikan ataupun standar hidup.
Untuk pengembangan standar hidup dengan melakukan kegiatan
ekonomi, hal ini juga dijamin di Indonesia. Siapapun Anda, tentu memiliki
hak melakukan usaha dan bisnis asalkan sejalan dengan peraturan.
d. Hak Pembentukan Keluarga dan Keturunan
Semua orang tentu ingin memiliki keluarga dan meneruskan
keturunannya. Hal ini merupakan salah satu hak yang Anda miliki dan
dijaga oleh negara. Warga negara bahkan bisa menikmati pengakuan dan
perlindungan hukum seputar keluarga dan keturunan ini
Anda tentu bisa mengurusi dokumen resmi tentang pernikahan. Hal ini
merupakan bentuk pengakuan Indonesia atas upaya Anda membentuk
keluarga. Menggunakan dokumen resmi ini, Anda nantinya bisa mengurusi
segala urusan keluarga anda di Indonesia dengan lebih mudah.
74
e. Hak untuk Kebebasan
Warga negara tentu memiliki kebebasan tertentu diluar apa yang
dipandang illegal oleh negara. Kebebasan ini meliputi kebebasan
menyatakan pendapat, kebebasan berkegiatan, kebebasan dari rasa takut,
kebebasan menentukan pilihan dan kebebasan memeluk kepercayaan
tertentu.
Di Indonesia, kebebasan memeluk kepercayaan memang dibatasi untuk
agama – agama tertentu, tapi hal ini bukan berarti Anda tidak bisa
memegang kepercayaan dengan bebas. Hal seperti kepercayaan Jawa adalah
hal yang biasa Anda pilih dan lakukan asalkan tidak mengganggu warga
negara lain.
f. Hak Atas Perlindungan dan Keamanan
Negara tentu memiliki sistem pertahanan dan keamanan, hal ini
digunakan untuk melindungi negara dan segala perangkatnya. Dalam
perangkat ini, warga negara adalah salah satu bagian di dalamnya. Karena
itu, warga negara tentu memiliki hak untuk perlindungan dan keamanan dari
negara tersebut.
3. Jelaskan pengertian dari Kewajiban Warga Negara!
Jawab :
Kewajiban yang wajib dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan status
warga negaranya.
4. Contoh menjunjung hukum dan pemerintah Indonesia
Jawab :
Contohnya, menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.
5. Sebutkan 4 contoh penerapan hak masyarakat!
Jawab :
Mendapatkan Persamaan Kedudukan dan Kepastian di Mata Hukum dan
Pemerintahan, Mengeluarkan pendapat, Beragama dan Beribadah, Membela
Negara.
75
DAFTAR PUSTAKA
https://www.linovhr.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara/
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/
76
VIII
DEMOKRASI INDONESIA
A. PENGERTIAN DEMOKRASI
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang berarti kekuasaan
rakyat. Demokrasi berasal dari kata “Demos” dan “Kratos”. Demos yang memiliki arti
rakyat dan Kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang
mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua
warga negara. Berikut ini adalah pengertian demokrasi menurut beberapa ahli :
1. Demokrasi menurut Montesque, kekuasaan negara harus dibagi dan
dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu
sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaaan
untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan
dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang
memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan
masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi
oleh institusi lainnya.
2. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat.
3. Demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau
prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap
warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun
mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara
hidupnya, maka sama saja seperti budak.
4. Demokrasi menurut H. Harris Soche ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat,
karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM
bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap
paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah.
5. Demokrasi menurut International Commission of Juris tadalah bentuk
pemerintahan dimana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus
diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses
pemilu.
77
B. PRINSIP DEMOKRASI
Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu :
1. Prinsip Demokrasi Sebagai Sistem Politik
a. Pembagian kekuasaan (kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif)
b. Pemerintahan konstitusional
c. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya
d. Pers yang bebas
e. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
f. Pengawasan terhadap administrasi negara
g. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
h. Pemerintahan yang diskusi
i. Pemilihan umum yang bebas
j. Pemerintahan berdasarkan hukum
2. Prinsip Non-demokrasi (Kediktatoran)
a. Pemusatan kekuasaan
Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif menjadi satu dan dipegang
serta dijalankan oleh satu lembaga.
b. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional
Pemerintahan dijalankan berdasarakan kekuasaan. Konstitusinya
memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah.
c. Rule of Power
Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan
yang besar pada negara atau pemerintah.
d. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui
dekrit
e. Pemilihan umum yang tidak demokratis
Pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan
penguasa atau pemerintah negara.
f. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab
g. Tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara dan
kebebasan pers.
h. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan
penggunaan paksaan.
78
i. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan sering terjadi
pelanggaran hal asasi manusia.
j. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara.
C. JENIS-JENIS DEMOKRASI
Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Berikut beberapa jenis dari demokrasi :
1. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat
a. Demokrasi Langsung
Merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada
seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah
kebijakan umum dari negara atau undang-undang.
b. Demokrasi Tidak Langsung
Merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem
perwakilan.
2. Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi
a. Demokrasi Liberal
Merupakan Kebebasan individu yang lebih ditekankan dan
mengabaikan kepentingan umum
b. Demokrasi Rakyat
Merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan
komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara.
c. Demokrasi Pancasila
Merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-
nilai sosial budaya bangsa serta berazaskan musyawarah mufakat dengan
memprioritaskan kepentingan seluruh msyarakat atau warga negara.
Demokrasi pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani
rakyat. Sampai saat ini Indonesia menganut demokrasi pancasila yang
bersumber pada falsafah pancasila.
D. CIRI-CIRI DEMOKRASI
Ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi
seperti:
Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat.
79
Ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan denag kepentingan,
kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam
konstitusi dan undang-undang negara tersebut.
Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya kedaulatan rakyat akan
diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
Ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan
untuk memilih pihak dalam pemerintahan.
Ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi
bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi.
Ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan.
Ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihal yang sudah
dipilih untuk ikut dalam pelaksaan suatu sistem demokrasi.
E. CONTOH DEMOKRASI
1. Jenis-Jenis Demokrasi
1. Demokrasi Langsung
Contoh : Ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada, dan memilih secara
langsung ketua kelas.
2. Demokrasi Perwakilan
Contoh : Pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR
2. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat
dibagi 3:
1) Referendum Wajib
Contoh : Pemungutan suara pemisahan Timor-Timur, dan persetujuan yang
diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan UUD.
2) Referendum Tidak Wajib
Contoh : Peranan partai politik tidak begitu menonjol tetapi kehendak rakyat
dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi.
3) Referendum Konsultatif
Contoh : Rayat sendiri kurang memahami tentang ini maka pada saat materi
UU rakyat hanya diminta persetujuan.
80
3. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas :
Demokrasi Formal
Contoh : adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat.
Demokrasi Material
Contoh : Mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya
sebagai simbol saja, dan hanya mementingkan kepentingan negara saja
dibandingkan rakyat.
Demokrasi Campuran
Contoh : Rakyat memilih wakil di DPRD kemudian wakil itu dikontrol oleh
rakyat dengan sistem referendum.
4. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi :
Demokrasi Liberal
Contoh : Dalam demokrasi ini adanya sistem multi partai dan Demokrasi ini
telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik.
Demokrasi Rakyat adalah Demokrasi dimana rakyat yang menentukan
saat ada masalah penting.
Contoh : Pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden
Kesimpulan
1. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan
persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga
negara
2. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua yaitu Prinsip Demokrasi Sebagai
Sistem Politik dan Prinsip Non-demokrasi (Kediktatoran)
3. Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Yaitu Demokrasi menurut cara aspirasi
rakyat (Demokrasi Langsung, Demokrasi Tidak Langsung) dan Demokrasi
(Berdasarkan Prinsip Ideologi, Demokrasi Liberal, Demokrasi Rakyat,
Demokrasi Pancasila)
81
SOAL DAN JAWABAN
1. Jelaskan nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam Pancasila!
Jawab :
- Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan
bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan
golongan.
- Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila
diperlukan.
- Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.
- Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
-
2. Bagaimana solusi yang demokratis dalam menghadapi perbedaan pendapat?
Jawab :
- Berpikir sebelum mengutarakan pendapat mengklarifikasi pernyataan yang
telah disampaikan (memperjelas pendapat agar tidak terjadi kesalahpahaman)
- Bersikap empati
- Mendengarkan dan memperhatikan gerak dan bahasa tubuh lawan bicara
- Musyawarah untuk mencapai mufakat
- Hargai pilihan orang tersebut dan jangan menyerang. Ketika kamu menyerang
pilihannya berarti kamu sudah menyerang pribadinya. Hal ini membuat orang
akan defensif dan sakit hati sehingga memancing konflik/pertengkaran.
- Jangan terpancing berdebat dengan orang lain yang berbeda pilihan dan Cukup
sampaikan Kita sepakat memilih pilihan berbeda.
3. Jelaskan 10 Perilaku Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan Sehari-Hari!
Jawab :
1. Menjunjung Tinggi Persamaan
Negara Indonesia terdiri dari banyak keragaman. keragaman suku bangas,
keragaman budaya, keragaman agama, dan keragaman warna kulit. Oleh karena
itu sikap yang pertama kali harus dibudayakan adalah menjunjung tinggi
persamaan. Saling menghargai dan menghormati antar sesama warga negara.
Tidak membedakan berbagai keberagaman dan juga tidak membedakan
kelompok atau membedakan seseorang berdasarkan harta, jabatan, dan
statusnya
2. Menjaga Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban
Perilaku budaya kedua yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Sebagai
warga negara tentu saja semua hak asasinya akan dilindungi oleh undang-
undang yang berlaku. Namun harus diperhatikan bahwa sebaiknya setiap negara
mendahulukan kewajiban daripada haknya dan menuntut haknya setelah
82
kewajiban dapat dilaksanakan. Dengan menjaga keseimbangan hak dan
kewajiban maka negara akan lebih aman.
3. Membudayakan Sikap Adil
Sikap adil adalah sikap yang memperlakukan segala sesuatu sesuai
porsinya. Tanpa memebedakan kelompok, suku, agama, ras, harta, dan
jabatannya. Orang tua yang adil akan memberikan uang saku pada anak-
anaknya sesuai kebutuhan dan kemampuan. Bukan membagi rata uang saku
tersebut kepada semua anak-anaknya. Hakim yang adil adalah hakim yang
menerapkan semua peraturan dan memberikan hukuman dan keputusan kepada
orang yang benar-benar bersalah. Pelayan negara yang adil akan melayani
mayarakatnya tanpa membeda-bedakan berbagai hal.
4. Membudayakan Musyawarah untuk Mufakat
Setiap ada permasalahan hendaknya dicari penyelesaiannya dengan
musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat harus lebih diutamakan
daripada cara lain. Hal tersebut adalah ciri khas demokrasi Indonesia.
Keputusan mufakat adalah jalan tengah yang disepakati oleh semua elemen
masyarakat yang berkepentingan dengan keputusan. Atau dihadiri oleh minimal
¾ dari anggota suatu lembaga atau organisasi. Dengan demikian seluruh peserta
musyawarah juga bertanggung jawab dengan hasil musyawarah. Bertanggung
jawab kepada Tuhan, diri sendiri, dan anggota masyarakat lain. Bersedia
melaksanakan hasil musyawarah tanpa terkecuali. Bentuk-bentuk keputusan
bersamalain, seperti hasil voting atau suara terbanyak hanya dilakukan jika jalan
musyawarah tidak dapat dilakukan atau tidak menemukan hasil.
5. Mengutamakan Persatuan dan Kesatuan Nasional
Maysrakat yang berada di bawah demokrasi Pancasila adalah yang harus
mengutamakan persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu kepentingan negara
harus ditegakkan daripada kepentingan golongan atau kelompoknya. Jika ada
suatu masalah antar kelompok atau antara golongan, maka sebaiknya
bermusyawarah. Musyawarah dilakukan dengan mengutamakan persatuan dan
kesatuan. Persatuan dan kesatuan yang diutamakan akan membawa perdamaian
dan meminimalisir kekerasan yang berdampak tidak stabilnya pembangunan
nasional.
6. Membiasakan Taat Peraturan
Perilaku budaya demokrasi yang sering terabaikan adalah membiasakan taat
peraturan. Taat di saat diawasi atau tidak diawasi. Karena setiap peraturan pasti
dibuat untuk kepentingan seluruh elemen masyarakat. Contohnya peraturan di
jalan raya. Seorang warga negara yang baik harus mentaati peraturan jika
berkendara. Harus mentaati semua rambu yang ada dan mempunyai surat-surat
kelengkapan berkendara. Sementara pejalan kaki juga demikian, harus mentaati
peraturan yang ada. Tidak berjalan kaki di sembarang tempat. Para pedagang
tidak mengambil trotoar untuk pejalan kaki untuk berdagang. Contoh lain
adalah pejabat yang tidak korupsi dengan dana yang diamanahkan padanya.
83
7. Membiasakan Menyalurkan Aspirasi Secara Damai dan Tidak Anarkis
Dalam budaya demokrasi, menyalurkan aspirasi secara aktif adalah
pertanda demokrasi berjalan baik. Pertanda contoh partisipasi masyarakat yang
tinggi. Rakyat masih memperhatikan negaranya. Namun haru diingat
penyaluran aspirasi harus tertib dan tidak anarkis. Demonstrasi yang dilakukan
misalnya, harus berjalan damai dan tetap memperhatikan kepentingan umum.
8. Memilih Pemimpin Secara Demokratis
Pemimpin di negara demokrasi bukan pemimpin yang terpilih berdasarkan
keturunan. Mereka dipilih berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pemilihan
dilakukan setiap jangka waktu tertentu. Karena dalam demokrasi tidak ada
pemimpin seumur hidup. Kekuasaan pemimpin juga dibatasi oleh konstitusi.
Memilih pemimpin secara demokrasi merupakan perilaku budaya demokrasi
yang sangat baik.
Seharusnya seluruh warga negara yang sudah mempunyai hak memilih
dapat melakukannya. Memilih pemimpin dapat dimulai dari sekolah seperti
memilih ketua kelas dan ketua OSIS. Kemudian memilih pemimpin di tingkat
masyarakat seperti memilih Ketua RT, Ketua RW, dan seterusnya. Hingga di
tingkat negara, seperti memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga
negara dan memilih Presidan dan Wakil Presiden.
9. Menggunakan Kebebasan dengan Bertanggung Jawab
Setiap warga negara bebas dan dilindungi konstitusi terkait dengan segala
hak asasinya. Namun, kebebasan tersebut adalah kebebasan yang bertanggung
jawab. Kebebasan yang harus memperhatikan dan menghargai hak orang lain.
Batasnya juga jelas dalam undang-undang. Misalnya, setiap warga negara bebas
memilih agamanya dan bebas menyebarkan agamanya kepada orang lain.
Namun, orang tersebut tidak dapat memaksakan kehendak agar orang lain
mengikuti agamanya. Kepentingan negara tetap harus didahulukan daripada
kepentingan pribadi dan golongan.
10. Menghormati dan Menghargai Orang Lain
Menghormati dan menghargai orang lain adalah dalam kerangka
melaksanakan seluruh bagian dari demokrasi. Sikap perilaku budaya demokrasi
ini ditandai dengan :
a) Menghargai pendapat orang lain
b) Menyampaikan pendapat secara sopan dan sesuai aturan tidak
mendominasi suatu pembicaraan dan mendengarkan ektika orang lain
menyampaikan pendapatnya
c) Menerima dengan lapang dada setiap saran dan kritikan yang masuk
melaksanakan semua hasil keputusan musyawarahPerilaku budaya
demokrasi yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari di atas
baru sebagian yang diuraikan. Namun, jika bisa kita laksanakan akan
berdampak sangat baik pada tingkat keluarga hingga berbangsa dan
bernegara.
84
4. Seperti yang anda ketahui, banyak sekali kasus korupsi di bangsa ini, lalu apakah
kaitannya dengan demokrasi pancasila ?
Jawab :
Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi. Korupsi itu terjadi ketika ada
niat dan kesempatan. Hubungannya dengan Pancasila adalah melanggar sila ke
lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena korupsi itu
menggerogoti kekayaan Negara yang ujung-ujungnya adalah memiskinkan Negara
dan juga rakyat.
5. Mengapa sistem Demokrasi Liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia?
Jawab :
Karena Indonesia adalah negara yang memiliki semboyan bhinneka tunggal ika
yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini berarti, menjunjung tinggi
musyawarah untuk mufakat, mendahlukan kepentingan umum daripada
kepentingan pribadi, hal ini tentu bertentangan dengan azas demokrasi liberal
karena demokrasi liberal bersifat individualis atau terlalu bebas, sangat tidak cocok
diterapkan di Indonesia, juga tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.
Jika sistem demokrasi liberal diterapkan di Indonesia, ini akan memungkin
perpecahbelahan antarwarga Indonesia, terjadi konflik, permasalahan, disintergasi
nasional, dan sebagainya
85
DAFTAR PUSTAKA
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/5c38de8a798f624eab38b1fe6f7e97f
f.pdf#:~:text=Demokrasi%20%20mencakup%20%20kondisi%20%20social%2C%20,pemaka
ian%20%20sistem%20%20demokrasi%20%20di%20Indonesia
86
IX
KONSTITUSI & RULE OF LAW
A. PENGERTIAN KONSTITUSI
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (constituer) yang berarti membentuk.
Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau
menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang
dasar (UUD) merupakan terjemahan istilah dari bahasa Belanda Gronwet. Perkataan
wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang dasar, dan grond berarti
tanah atau dasar.
Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris dipakai istilah Constitution
yang diindonesiakan menjadi konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat
diartikan lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar. Dalam ilmu politik,
Constitution merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-
peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-
cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume
dan statuere. Cume adalah sebuah presposisi yang berarti ‘bersama-sama
dengan./sedangkan statuere mempunyai arti berdiri. Atas dasar itu, kata statuere
mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan.” Dengan
demikian bentuk tunggal dari konstitusi adalah menetapkan sesuatu secara bersama-
sama dan bentuk jamak dari konstitusi berarti segala yang ditetapkan.
Kesimpulan
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (constituer) yang berarti membentuk.
Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau
menyusun dan menyatakan aturan suatu negara.
Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris dipakai istilah Constitution
yang diindonesiakan menjadi konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat
diartikan lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar. Dalam ilmu politik,
Constitution merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-
peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-
cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume
dan statuere. Cume adalah sebuah presposisi yang berarti ‘bersama-sama
dengan./sedangkan statuere mempunyai arti berdiri. Atas dasar itu, kata statuere
mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan.” Dengan
demikian bentuk tunggal dari konstitusi adalah menetapkan sesuatu secara bersama-
sama dan bentuk jamak dari konstitusi berarti segala yang ditetapkan.
87
Pengertian Menurut Para Ahli
a. Pengertian Konstitusi Menurut L. J. van Apeldoor
Konstitusi merupakan sebuah hukum dasar yang mencakup Undang-
Undang Dasar seperti hukum dasar tertulis hingga hukum dasar yang tidak
tertulis atau biasa disebut dengan konvensi.
b. Pengertian Konstitusi Menurut E. C. S. Wade
Konstitusi adalah sebuah naskah yang mampu memaparkan rangka
hingga tugas pokok dari suatu badan pemerintahan negara sekaligus
menentukan juga berbagai pokok dalam panduan kerja badan tersebut
c. Pengertian Konstitusi Menurut Jimly Asshidiqie
Konstitusi merupakan Undang Undang Dasar yang termasuk dalam
hierarki hukum menempati kedudukan paling tinggi dan memiliki sifat
fundamental, sehingga pembuatan berbagai macam peraturan dibawahnya
tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang Dasar.
d. Pengertian Konstitusi Menurut Miriam Budiarjo
Konstitusi adalah sebuah piagam yang memuat pernyataan tentang cita-
cita suatu bangsa dan sebagai dasar organisasi suatu bangsa.
e. Pengertian Konstitusi Menurut KC, Wheare
Wheare mengungkapkan pendapat bahwa konstitusi merupakan sebuah
keseluruhan sistem tata negara suatu pelosok yang berupa kumpulan
berbagai gaya untuk membentuk serta melakukan pengelolaan terhadap
pemerintahan suatu negara.
f. Pengertian Konstitusi Menurut Herman Heller
Konstitusi menurut Herman Heller dapat dibagi menjadi tiga pengertian,
yaitu seperti:
a. Konstitusi politik sosiologis, yaitu konstitusi yang menjadi cerminan
dari kehidupan politik penduduk.
b. Konstitusi yuridis, yaitu konstitusi yang merupakan kesatuan kaidah
yang hidup di dalam masyarakat.
c. Konstitusi politis, yaitu suatu konstitusi yang dapat diwujudkan
menjadi bentuk tulisan dan dimuat ke dalam salah satu naskah
sebagai Undang-Undang.
g. Pengertian Konstitusi Menurut F. Lassalle
Ada dua pengertian konstitusi menurut F. Lasalle, di antaranya yaitu:
a. Secara Yuridis
Konstitusi adalah sebuah naskah yang memuat berbagai macam
bangunan serta berbagai jenis sendi pemerintahan dalam suatu
negara.
88
b. Secara sosiologis dan politis
Konstitusi adalah sintesis atau hasil akhir dari berbagai faktor
yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Konstitusi merupakan
sebuah penjelasan dari hubungan antara kekuasaan yang berada di
suatu negara, yaitu seperti kabinet, parlemen, parpol, raja, perdana
menteri, dan lain sebagainya.
Berdasarkan berbagai pendapat dari para ahli yang sudah disampaikan sebelumnya,
dapat diambil simpulan bahwa konstitusi memiliki dua pengertian, yakni dalam arti
sempit dan dalam arti luas.
Pertama, dalam arti sempit, pengertian konstitusi adalah Undang Undang Dasar
merupakan sebuah hukum dasar tertulis. UUD 1945 sendiri ialah suatu dokumen yang
memuat segala aturan serta ketentuan yang bersifat pokok dari sistem tata negara suatu
negara.
Kedua, dalam arti secara luas, dapat disimpulkan bahwa pengertian konstitusi
adalah suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar, baik dari hukum dasar yang
meliputi hukum dasar tertulis hingga hukum dasar tidak tertulis. Konstitusi juga
melakukan pengaturan terkait suatu sistem pemerintahan yang telah diselenggarakan di
dalam suatu negara.
B. JENIS KONSTITUSI DAN CONTOH KONSTITUSI DI INDONESIA
Secara umum, konstitusi memiliki 2 jenis berdasarkan bentuknya. Kedua jenis
konstitusi tersebut merupakan jenis konstitusi yang tertulis dan jenis konstitusi yang
tidak tertulis
1. Konstitusi Tertulis
Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara,
bangunan negara dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di
dalam persekutuan hukum negara.
Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah
digunakan negara Indonesia, di antaranya yaitu:
a. UUD 1945
b. UUD RIS
c. UUD Sementara
d. UUD 1945 Hasil Amandemen
2. Konstitusi Tidak Tertulis
Konstitusi yang tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi
sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering
ada dalam sebuah negara.
Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah
digunakan negara Indonesia, di antaranya yaitu:
a. Keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah
secara mufakat.
b. Pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus
1945, dan Pidato Presiden sebelum MPR melakukan sidang. Presiden
89
sebagai kepala negara telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang
umum MPR yang akan datang.
c. Adat istiadat
C. FUNGSI KONSTITUSI
Dalam karyanya, C. F. Strong berpendapat bahwa pada dasarnya prinsip dari fungsi
konstitusi adalah sebagai sesuatu yang membatasi kewenangan tindakan dari
pemerintah. Tidak hanya itu, fungsi konstitusi adalah untuk memberikan jaminan hak-
hak kepada yang diperintah sekaligus melakukan perumusan untuk pelaksanaan
kekuasaan yang berdaulat.
1. Fungsi Konstitusi Secara Umum
Secara umum, konstitusi memiliki beberapa fungsi, di antarnya yaitu:
a. Konstitusi berfungsi untuk memberikan pembatasan kepada kekuasaan
suatu pemerintahan agar tidak terjadi pemerintahan yang bertindak
sewenang-wenang sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terjamin,
terlindungi, dan tersalurkan.
b. Konstitusi memiliki fungsi sebagai piagam atas lahirnya suatu negara
c. Konstitusi memiliki fungsi sebagai sumber hukum tertinggi
d. Konstitusi memiliki fungsi sebagai alat untuk melakukan pembatasan
terhadap kekuasaan dari suatu pemerintahan
e. Konstitusi memiliki fungsi sebagai sebuah identitas nasional dan
lambang negara
f. Konstitusi memiliki fungsi sebagai salah satu cara untuk memberikan
perlindungan terhadap hak asasi manusia sekaligus jaminan kebebasan
untuk warga dari suatu negara.
2. Fungsi Konstitusi Menurut Jimly Asshidiqie
Tidak hanya pendapat dari C. J. Strong, Jimly Asshidiqie sebagai ketua
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2003 hingga 2008 juga
mengungkapkan pendapat tentang konstitusi. Menurut Profesor Jimly
Asshidiqie ada 1 fungsi konstitusi untuk suatu negara. Berikut ini adalah 10
fungsi konstitusi yang perlu diketahui, di antaranya yaitu:
a. Konstitusi dapat berfungsi sebagai penentu serta pembatas kekuasaan
dari sebuah organ negara
b. Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar
organ negara
c. Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar
organ negara dengan masyarakat negara tersebut
d. Konstitusi memiliki fungsi sebagai pemberi atau sumber legitimasi
terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan
kekuasaan dari negara
e. Konstitusi memiliki fungsi sebagai penyalur atau pengalih kewenangan
rakyat atau sebagai sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara
f. Konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik guna upaya pemersatu
90
g. Konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik untuk menjadi rujukan dari
identitas serta keagungan kebangsaan
h. Konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik untuk menjadi pusat
upacara (ceremony)
i. Konstitusi memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat.
Baik dalam arti secara sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti
secara luas yang mencakup bidang sosial serta ekonomi
j. Konstitusi memiliki fungsi sebagai sarana menjadi perekayasaan serta
pembaharuan masyarakat. Baik dalam arti yang sempit maupun dalam
arti yang luas
D. TUJUAN KONSTITUSI
Selain fungsi konstitusi di atas, konstitusi juga memiliki tujuan yang penting untuk
diketahui. Berikut ini adalah tiga tujuan dari konstitusi secara ringkas, di antaranya
yaitu:
1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan
terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan
penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat
banyak.
2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan
sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia
(HAM), sehingga dengan adanya konstitusi maka setiap penguasa dan
masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan
dalam melakukan haknya.
3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa
dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk
penguasa dalam menjalankan kekuasaanya, hal ini juga bertujuan untuk
memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri
kokoh.
E. NILAI-NILAI DARI KONSTITUSI
Setelah memahami pengertian, jenis, hingga fungsi dan tujuan dari konstitusi.
Selanjutnya, berikut ini adalah tiga nilai dari konstitusi, di antaranya adalah:
1. Nilai normatif adalah sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa.
Bagi suatu negara, konstitusi tidak hanya dapat berlaku dalam arti hukum atau
legal. Namun, konstitusi juga nyata dapat berlaku dalam suatu masyarakat
dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara konsekuen dan murni.
2. Nilai nominal adalah sebuah konstitusi yang menurut hukum tetap berlaku.
Namun, konstitusi tersebut memiliki bentuk yang tidak sempurna. Konstitusi
yang tidak sempurna itu dapat disebabkan oleh beberapa pasal tertentu yang
tidak berlaku atau tidak seluruh dari pasal yang terdapat dalam Undang Undang
Dasar bisa berlaku bagi seluruh wilayah negara.
3. Nilai semantik adalah sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi
kepentingan penguasa saja. Konstitusi bisa menjadi alat bagi pemangku
91
kekuasaan untuk melakukan mobilisasi kekuasaan, hal itu menjadi alasan dalam
melaksanakan kekuasaan politik terhadap warga negaranya.
Kesimpulan
1. Konstitusi memiliki 2 jenis, yaitu : konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis
2. Fungsi konstitusi adalah untuk memberikan jaminan hak-hak kepada yang
diperintah sekaligus melakukan perumusan untuk pelaksanaan kekuasaan yang
berdaulat. Fungsi konstitusi dibedakan menjadi dua yaitu, Fungsi Konstitusi Secara
Umum dan Fungsi Konstitusi Menurut Jimly Asshidiqie
3. Tujuan Konstitusi, yaitu :
a. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan
terhadap kekuasaan politik.
b. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan
sendiri.
c. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa
dalam menjalankan kekuasaannya
4. Tiga Nilai – nilai dari konstitusi, diantaranya adalah : Nilai normatif, Nilai nominal
dan Nilai semantic
F. PENGERTIAN RULE OF LAW
Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke 19,
bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan
tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam
penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang
sebelumnya.
Rule of Law merupakan konsep tentang common law dimana segenap lapisan
masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi
hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of Law adalah rule
by the law dan bukan rule by the man.
Ia lahir mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat dan kerajaan,
menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi dari mana doktrin Rule
of Law ini lahir. Ada tidaknya Rule of Law dalam suatu negara ditentukan oleh
“kenyataan” apakah rakyatnya benar-benar menikmati keadilan, dalam arti perlakuan
yang adil, baik sesama warganegara, maupun dari pemerintah.
Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di suatu negara
merupakan suatu premise bahwa kaidah-kaidah yang dilaksanakan itu merupakan
hukum yang adil, artinya kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi
masyarakat.
Pengertian Menurut Para Ahli
a. Philipus M.Hadjon
Ialah bahwa negara hukum yang menurut istilah bahasa Belanda
adalah “rechtsstaat” ini lahir dari suatu perjuangan menentang suatu
absolutisme, ialah dari kekuasaan raja yang semena-mena untuk dapat
mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-
92
undanagan. Oleh sebab itu didalam proses perkembangannya
“rechtsstaat” ini lebih memiliki ciri yang revolusioner.
b. Friederich J.Stahl
Ada 4 unsur pokok untuk berdirinya satu rechstaat, ialah sebagai
berikut:
- Hak-hak manusia
- Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak
itu
- Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
- Peradilan administrasi dalam perselisihan
c. Fried Man
Menggemukakan Rule of law adalah doktrin dengan semangat dan
juga idealisme keadilan yang tinggi.
d. Sunarjati Hartono
Tetapi diakui bahwa sulit untuk dapat memberikan pengertian Rule
of law, Namun pada intinya tetap sama, bahwa Rule of law ialah harus
menjamin apa yang diperoleh masyarakat ataupun bangsa yang
bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya pada keadilan
sosial .
e. Satjipto Raharjo
Rule Of Law ialah sebagai suatu institusi sosial yang juga memiliki
struktur sosial sendiri serta memperakar budaya sendiri . Rule Of Law
tumbuh serta berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan
pada masyarakat Eropa, sehingga dapat memperakar sosial serta budaya
eropa,yang bukan institusi netral.
Gerakan pada masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja
ataupun penyelenggara negara harus dapat dibatasi dan juga diatur
dengan cara suatu peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan
didalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan
inilah yang sering diistilahkan dengan Rule Of Law.
G. PRINSIP-PRINSIP RULE OF LAW
Prinsip-prinsip secara formal (in the formal sense) Rule Of Law tercantum pada
UUD 1945 dan juga pasal-pasal UUD negara RI tahun 1945. Point utama dari Rule Of
Law ialah jaminan adanya suatukeadilan bagi masyarakatnya, khususnya pada keadilan
sosial.
a) Prinsip-prinsip Rule of Law Secara Formal (UUD 1945)
1. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1: 3)
2. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu
tanpa kecuali (pasal 27:1)
93
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
MODUL UAS
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search