konflik sosial antarkalangan yang dieksploitir, penguasa yang dizalimi, dan kalangan
yang menyeru pada gerakan – gerakan kontemporer untuk mendirikan Negara Islam.
Hanya saja menurut Amir, sejarah yang benar membukktikan bahwa penyatuan agama
dan kekuasaan tidak terwujud kecuali pada masa – masa belakangan dari perkembangan
masyarakat Islam.
C. HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DALAM TINJAUAN POLITIK
BARAT
Politik bangsa barat tidak terlepas dari peradaban Kristiani. Sebelumnya, peradaban
bangsa barat mengalami fase kelam. Fase ini dikenal dengan abad kegelapan di Eropa
yang dipenuhi pertumpahan darah karena perang saudara-agama, pengekangan
kebebasan, anti-intelektualisme, daan maraknya takhayul serta paham itasionalisme.
Namun demikian, berkat para pemuka agama kristen yang reformis, keadaan menjadi
berbalik arah, dan masa pencerahan segera tiba.
Puncak sumbangan Kristiani terhadap peradaban Barat adalah peranan agama ini
dalam melahirkan gerakan reformasi protestan. Dengan tokohnya antara lain Luther,
Zwingli, dan calvin. Reformasi iini kemudian menjadi tonggok penting sejara
pemikiran dan peradaban Barat. Sejarah membuktikan doktrin reformasi Protestan ini
berdampak pada perilaku ekonomi orang – orang kristen di barat.
Peradaban romawi juga mempengaruhi perkembangan politik barat. Gagasan barat
mengenai negara, kekuasaan politik, keadilan dan demokrasi secara intelektual bisa
dilacak dari tradisi politik Yunani Klasik yang dinamakan polis atau city states.
Sumbangan terbesar peradaban Romawi terhadap Barat yaitu pada bidang hukum dan
lembaga-lembaga politik. Tradisi keilmuan Yunani-Romawi telah memberikan Barat
metode-metode eksperimental dan spekulatif yang peranannya sangat fundamental
empirisme dan rasionalisme. Ada tiga bentuk pemikiran hukum Romawi yang
mempengaruhi pemikiran hukum Barat Ius Civile, Ius Gentium dan Ius Naturale.
Romawi membuat pemikiran spekulatif Yunani yang bisa diterapkan. Dari segi
pemikiran politik, Romawi membrikan pemahaman kepada Barat tentang teori
imperium. Berupa kekuasaan dan otoritas negara, equal rights (hak persamaan politik),
governmental contract (kontrak pemerintah).
D. HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DI INDONESIA
Berbicara mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia merupakan persoalan
yang menarik untuk dibahas, penyebabnya bukan karena penduduk Indonesia
mayoritas islam tetapi karena persoalan yang muncul sehingga menjadi perdebatan di
kalangan beberapa ahli. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut maka
hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi 2 :
1. Hubungan Agama dan Negara yang Bersifat Antagonistik
Maksud hubungan antagonistik adalah sifat hubungan yang mencirikan
adanya ketegangan antar negara dengan islam sebagai sebuah agama. Sebagai
contohnya adalah Pada masa kemedekaan dan sampai pada masa revolusi
politik islam pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik
basis kebangsaan negara. Sehingga pesepsi tersebut membawa implikasi
144
keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika
terhadap idiologi politik islam. Hail itu disebabkan pada tahun 1945 dan dekade
1950-an ada 2 kubu ideologi yang memperebutkan Negara Indonesia, yaitu
gerakan islam dan nasionalis.
Gerakan nasionalis dimulai dengan pembentukan sejumlah kelompok
belajar yang bersekolah di Belanda.Mahasiswa hasil didikan belanda ini sangat
berbakat dan merasa terkesan dengan kemajuan teknis di Barat.Pada waktu itu
pengetahuan agama sangat dangkal sehingga mahasiswa cenderung
menganggap bahwa agama tidak mampu menyelesaikan berbagai
persoalan.Sehingga untuk menuju kemerdekaan, nasionalis mengambil jalan
tengah dengan mengikuti tren sekuler barat dan membatasi peran agama dalam
wilayah kepercayaan dan agama individu.Akibatnya, aktivispolitik Islam gagal
untuk menjadikan Islam sebagai ideologi atau agama negara pada 1945 serta
pada dekade 1950-an, mereka juga sering disebut sebagai kelompok yang secara
politik “minoritas” atau “outsider.”
Di Indonesia, akar antagonisme hubungan politik antara Islam dan negara
tak dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang
berbeda. Awal hubungan yang antagonistik ini dapat ditelusuri dari masa
pergerakan kebangsaan ketika elit politik nasional terlibat dalam perdebatan
tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka.
Upaya untuk menciptakan sebuah sintesis yang memungkinkan antara Islam
dan negara terus bergulir hingga periode kemerdekaan dan pasca-revolusi.
Kendatipun ada upaya-upaya untuk mencarikan jalan keluar dari ketegangan ini
pada awal tahun 1970-an, kecenderungan legalistik, formalistik dan simbolistik
itu masih berkembang pada sebagian aktivis Islam pada dua dasawarsa pertama
pemerintahan Orde Baru ( kurang lebih pada 1967-1987). Hubungan agama dan
negara pada masa ini dikenal dengan antagonistik, di mana negara betul-betul
mencurigai Islam sebagai kekuatan potensial dalam menandingi eksistensi
negara. Di sisi lain, umat Islam sendiri pada masa itu memiliki ghirah atau
semangat yang tinggi untuk mewujudkan Islam sebagai sumber ideologi dalam
menjalankan pemerintahan
2. Hubungan Agama dan Negara yang bersifat Akomodatif
Maksud hubungan akomodatif adalah sifat hubungan dimana negara dan
agama satu sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki
kesamaan untuk mengurangi konflik( M. imam Aziz et.al.,1993: 105).
Pemerintah menyadari bahwa umat islam merupakan kekuatan politik yang
potensial, sehingga Negara mengakomodasi islam. Jika islam ditempatkan
sebagai out-side Negara maka konflik akan sulit dihindari yang akhirnya akan
mempengaruhi NKRI.
Sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara
Islam dan negara mulai mencair, menjadi lebih akomodatif dan integratif. Hal
ini ditandai dengan semakin dilonggarkannya wacana politik Islam serta
dirumuskannya sejumlah kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian (besar)
masyarakat Islam.Kebijakan-kebijakan itu berspektrum luas, ada yang bersifat:
145
1. Struktura, yaitu dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para
aktivis Islam untuk terintegrasikan ke dalam Negara.
2. Legislatif, misalnya disahkannya sejumlah undang-undang yang dinilai
akomodatif terhadap kepentingan Islam.
3. Infrastructural, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur-
infrastruktur yang diperlukan umat Islam dalam menjalankan “tugas-
tugas” keagamaan.
4. Kultural, misalnya menyangkut akomodasi Negara terhadap islam yaitu
menggunakan idiom-idiom perbendaharaan bahasa pranata ideologis
maupun politik negara.
Melihat sejarah di masa orde baru, hubungan Soeharto dengan Islam politik
mengalami dinamika dan pasang surut dari waktu ke waktu. Namun, harus
diakui Pak Harto dan kebijakannya sangat berpengaruh dalam menentukan
corak hubungan negara dan Islam politik di Indonesia.
Alasan Negara berakomodasi dengan islam pertama, karena Islam
merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan jika hal ini dilakukan akan
menumbulkan masalah politik yang cukup rumit. Kedua, di kalangan
pemerintahan sendiri terdapat sejumlah figur yang tidak terlalu fobia terhadap
Islam, bahkan mempunyai dasar keislaman yang sangat kuat sebagai akibat dari
latar belakangnya. Ketiga, adanya perubahan persepsi, sikap, dan orientasi
politik di kalangan Islam itu sendiri. Sedangkan alasan yang dikemukakan
menurut Bachtiar, adalah selama dua puluh lima tahun terakhir, umat Islam
mengalami proses mobilisasi-sosial-ekonomi-politik yang berarti dan ditambah
adanya transformasi pemikiran dan tingkah politik generasi baru Islam.
Hubungan islam dan negara berawal dari hubungan antagonistik yang
lambat laun menjadi akomodatif. Adanya sikap akomodatif ini muncul ketika
umat Islam Indonesia ketika itu dinilai telah semakin memahami kebijakan
negara, terutama dalam masalah ideologi Pancasila.
Dewasa ini sering muncul konflik yang mengatasnamakan agama. Untuk
dapat mengakhiri hal tersebut, kewajiban kita adalah menciptakan kehidupan
beragama yang penuh dengan perdamaian, saling menghargai, menghormati,
dan mencintai sebagai umat manusia yang beradab.
Pancasila telah memberikan dasar – dasar nilai yang fundamental bagi umat
bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama. Dalam
hal ini, negara memberikan jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk
memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya
itu.
Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda satu sama lain,
namun pada dasarnya setiap agama mengajarkan sikap saling menghormati,
menghargai, serta hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama
yang lain. Maka, negara dan masyarakat berkewajiban mengembangkan
kehidupan beragama yang penuh dengan toleransi dan saling menghargai
berdasarkan nilai kemanusiaan yang beradab.
146
Kesimpulan
1) Negara adalah suatu wilayah dimana didalamnya terdapat kumpulan masyarakat
yang memiliki kekuasaan politik, ekonomi, militer, dan budaya. Sebuah Negara
biasanya dipimpin oleh yang namanya pemerintah. Pemerintah merupakan
penguasa tertinggi dalam suatu wilayah yang disebut negara.
2) Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda satu sama lain, namun
pada dasarnya setiap agama mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai,
serta hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama yang lain. Maka,
negara dan masyarakat berkewajiban mengembangkan kehidupan beragama yang
penuh dengan toleransi dan saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang
beradab
147
SOAL DAN JAWABAN
1. Jelaskan hubungan Negara dan agama di Indonesia!
Jawab :
Hubungan agama dan negara di Indonesia merupakan persoalan yang menarik
untuk dibahas, penyebabnya bukan karena penduduk Indonesia mayoritas islam
tetapi karena persoalan yang muncul sehingga menjadi perdebatan di kalangan
beberapa ahli. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut maka hubungan
agama dan negara dapat digolongkan menjadi 2 :
1. Hubungan Agama dan Negara yang Bersifat Antagonistik
Maksud hubungan antagonistik adalah sifat hubungan yang mencirikan
adanya ketegangan antar negara dengan islam sebagai sebuah agama.
Sebagai contohnya adalah Pada masa kemedekaan dan sampai pada masa
revolusi politik islam pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang
dapat mengusik basis kebangsaan negara. Sehingga pesepsi tersebut
membawa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan
melakukan domestika terhadap idiologi politik islam. Hail itu disebabkan
pada tahun 1945 dan dekade 1950-an ada 2 kubu ideologi yang
memperebutkan Negara Indonesia, yaitu gerakan islam dan nasionalis.
Gerakan nasionalis dimulai dengan pembentukan sejumlah kelompok
belajar yang bersekolah di Belanda. Mahasiswa hasil didikan belanda ini
sangat berbakat dan merasa terkesan dengan kemajuan teknis di Barat.Pada
waktu itu pengetahuan agama sangat dangkal sehingga mahasiswa
cenderung menganggap bahwa agama tidak mampu menyelesaikan
berbagai persoalan.Sehingga untuk menuju kemerdekaan, nasionalis
mengambil jalan tengah dengan mengikuti tren sekuler barat dan membatasi
peran agama dalam wilayah kepercayaan dan agama individu. Akibatnya,
aktivispolitik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideologi atau
agama negara pada 1945 serta pada dekade 1950-an, mereka juga sering
disebut sebagai kelompok yang secara politik “minoritas” atau “outsider.”
Di Indonesia, akar antagonisme hubungan politik antara Islam dan
negara tak dapat dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman
keagamaan yang berbeda. Awal hubungan yang antagonistik ini dapat
ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan ketika elit politik nasional
terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia
merdeka.
Upaya untuk menciptakan sebuah sintesis yang memungkinkan antara
Islam dan negara terus bergulir hingga periode kemerdekaan dan pasca-
revolusi. Kendatipun ada upaya-upaya untuk mencarikan jalan keluar dari
ketegangan ini pada awal tahun 1970-an, kecenderungan legalistik,
formalistik dan simbolistik itu masih berkembang pada sebagian aktivis
Islam pada dua dasawarsa pertama pemerintahan Orde Baru ( kurang lebih
pada 1967-1987). Hubungan agama dan negara pada masa ini dikenal
dengan antagonistik, di mana negara betul-betul mencurigai Islam sebagai
kekuatan potensial dalam menandingi eksistensi negara. Di sisi lain, umat
Islam sendiri pada masa itu memiliki ghirah atau semangat yang tinggi
148
untuk mewujudkan Islam sebagai sumber ideologi dalam menjalankan
pemerintahan
2. Hubungan Agama dan Negara yang bersifat Akomodatif
Maksud hubungan akomodatif adalah sifat hubungan dimana negara dan
agama satu sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki
kesamaan untuk mengurangi konflik( M. Imam Aziz et.al.,1993: 105).
Pemerintah menyadari bahwa umat islam merupakan kekuatan politik yang
potensial, sehingga Negara mengakomodasi islam. Jika islam ditempatkan
sebagai out-side Negara maka konflik akan sulit dihindari yang akhirnya
akan mempengaruhi NKRI.
Sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara
Islam dan negara mulai mencair, menjadi lebih akomodatif dan integratif.
Hal ini ditandai dengan semakin dilonggarkannya wacana politik Islam serta
dirumuskannya sejumlah kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian
(besar) masyarakat Islam.Kebijakan-kebijakan itu berspektrum luas, ada
yang bersifat:
1) Struktura, yaitu dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para
aktivis Islam untuk terintegrasikan ke dalam Negara.
2) Legislatif, misalnya disahkannya sejumlah undang-undang yang
dinilai akomodatif terhadap kepentingan Islam.
3) Infrastructural, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur-
infrastruktur yang diperlukan umat Islam dalam menjalankan
“tugas-tugas” keagamaan.
4) Kultural, misalnya menyangkut akomodasi Negara terhadap islam
yaitu menggunakan idiom-idiom perbendaharaan bahasa pranata
ideologis maupun politik negara.
Melihat sejarah di masa orde baru, hubungan Soeharto dengan Islam
politik mengalami dinamika dan pasang surut dari waktu ke waktu. Namun,
harus diakui Pak Harto dan kebijakannya sangat berpengaruh dalam
menentukan corak hubungan negara dan Islam politik di Indonesia.
Hubungan islam dan negara berawal dari hubungan antagonistik yang
lambat laun menjadi akomodatif. Adanya sikap akomodatif ini muncul
ketika umat Islam Indonesia ketika itu dinilai telah semakin memahami
kebijakan negara, terutama dalam masalah ideologi Pancasila.
2. Jelaskan alasan Negara berakomodasi dengan Islam!
Jawab :
Pertama, karena Islam merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan jika hal
ini dilakukan akan menumbulkan masalah politik yang cukup rumit.
Kedua, di kalangan pemerintahan sendiri terdapat sejumlah figur yang tidak
terlalu fobia terhadap Islam, bahkan mempunyai dasar keislaman yang sangat kuat
sebagai akibat dari latar belakangnya.
Ketiga, adanya perubahan persepsi, sikap, dan orientasi politik di kalangan
Islam itu sendiri. Sedangkan alasan yang dikemukakan menurut Bachtiar, adalah
149
selama dua puluh lima tahun terakhir, umat Islam mengalami proses mobilisasi-
sosial-ekonomi-politik yang berarti dan ditambah adanya transformasi pemikiran
dan tingkah politik generasi baru Islam.
3. Jelaskan Hubungan Negara dan Agama dalam Tinjauan Politik Islam menurut
Paradigma Simbiotik!
Jawab :
Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara dipahami saling
membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai
instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya,
negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan
moral, etika, dan spiritualitas
4. Jelaskan perbedaan negara kesatuan dengan negara serikat!
Jawab :
Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal. Tidak ada negara
dalam negara.
Negara serikat adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang
semula berdiri sendiri. Negara – negara itu mengadakan kerjasama yang
efektif.
5. Sebutkan 2 ajaran modern beserta ciri-cirinya!
Jawab :
Monarki (Kerajaan) yang mempunyai ciri – ciri :
- Kepala negara disebut raja
- Kepala negara menjabat secara turun temurun
- Masa jabatan kepala negara seumur hidup
Republik dengan ciri – ciri :
- Kepala negara disebut presiden
- Pengangkatan kepala negara berdasarkan hasil pemilu
- Masa jabatan kepala negara terbatas sesuai dengan undang –
undang.
150
DAFTAR PUSTAKA
http://semuamakalahpembelajaran.blogspot.com/2017/06/makalah-hubungan-agama-dan-
negara.html
151
XIV
INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA
A. PENGERTIAN PERDAMAIAN DUNIA
Perdamaian Dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagian
bagi seluruh Negara dan bangsa.Perdamaian Dunia melintasi perbatasan melalui hak
asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat dan pengakhiran
bentuk pertikaian. Sejak 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lima anggota
permanen Majelis Keamanannya (AS, Rusia, China, Prancis, dan Tritania Raya)
bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau deklarasi perang. Namun,
Negara-Negara telah memasuki sejumlah konflik militer sejak masa itu.
Perdamaian Dunia Dalam studi perdamaian, perdamaian dipahami dalam dua
pengertian. Pertama, perdamaian adalah kondisi tidak adanya atau berkurangnya segala
jenis kekerasan. Kedua, perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non-kekerasan.
Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah apa yang kita
miliki ketika transformasi konflik yang kreatif berlangsung secara tanpa kekerasan.
Perdamaian selain merupakan sebuah keadaan, juga merupakan suatu proses kreatif
tanpa kekerasan yang dialami dalam transformasi (fase perkembangan) suatu konflik.
Umumnya pemahaman tentang kekerasan hanya merujuk pada tindakan yang
dilakukan secara fisik dan mempunyai akibat secara langsung. Batasan seperti ini
terlalu minimalistis karena rujukannya berfokus pada peniadaan atau perusakan fisik
semata. Kendati pun demikian, pengertian perdamaian tidak berhenti di situ.
Perdamaian bukan sekedar soal ketiadaan kekerasan atau pun situasi yang anti
kekerasan. Lebih jauh dari itu perdamaian seharusnya mengandung pengertian keadilan
dan kemajuan. Perdamaian dunia tidak akan dicapai bila tingkat penyebaran penyakit,
ketidakadilan, kemiskinan dan keadaan putus harapan tidak diminimalisir. Perdamaian
bukan soal penggunaan metode kreatif non kekerasan terhadap setiap bentuk kekerasan,
tapi semestinya dapat menciptakan sebuah situasi yang seimbang dan harmoni, yang
tidak berat sebelah bagi pihak yang kuat tetapi sama-sama sederajat dan seimbang bagi
semua pihak. Jadi perdamaian dunia merupakan tiadanya kekerasan, kesenjangan,
terjadinya konflik antar negara di seluruh dunia.
B. INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA
Indonesia dalam Perdamaian Dunia ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 yang berbunyi : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dalam alenia keempat pembukaan
Undang-Undang dasar ’45 dengan meletakkan kewajiban atas pemerintahan untuk serta
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.Pernyataan Indonesia dalam perdamaian dunia juga termasuk kedalam
tujuan bangsa Indonesia.
152
C. PARTISIPASI INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA
Indonesia disebut sebagai sebuah negara yang memiliki peran penting dalam
perdamaian dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar
ketiga di dunia. Selain itu, juga menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di
dunia, dan menjadi negara penyumbang personel misi pemeliharaan perdamaian
Perserikatan Bangsa-Bangsa terbesar ke-12 dari 122 negara dengan 2.764 personel.
Indonesia tidak hanya memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian
dunia karena sistem dan jumlah umat muslimnya yang terbanyak.Akan tetapi, peran
tersebut juga turut tercermin pada setiap kedutaan Indonesia di luar negeri. Dari
kedutaan-kedutaan tersebut, tercermin bahwa Indonesia tidak mengklasifikasikan
keistimewaan tertentu bagi masing-masing perwakilan negaranya di luar. Dengan
adanya kedutaan-kedutaan Indonesia di luar negeri itu pula, sebenarnya kita memiliki
kesempatan untuk bisa ikut berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia.
Jika dalam politik luar negeri bebas aktif, tujuan dari bebas yaitu untuk menentukan
sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, dan tidak mengikatkan
diri secara apriori pada satu kekuatan dunia.Selain itu, sebuah negara juga memiliki
kesempatan untuk turut aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran
maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan
dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
D. PERWUJUDAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA
Menurut Cipto Wardoyo yang harus dilakukan demi mewujudkan perdamaian
dunia, antara lain:
Melalui Pendekatan Cultural (Budaya)
Menurut penulis untuk mewujudkan perdamaian kita harus mengetahui
budaya tiap-tiap masyarakat ataupun sebuah Negara. Jika tidak akan
percuma saja segala upaya kita. Dengan mengetahui budaya tiap-tiap
masyarakat atau sebuah Negara maka kita bisa memahami karakteristik dari
masyarakat atau Negara tersebut. Atas dasar budaya dan karakteristik
masyarakat atau suatu Negara, kita bisa mengambil langkah-langkah yang
tepat dan efektif dalam mewujudkan perdamaian disana. Menurut penuulis
pendekatan budaya ini merupakan cara yang paling efektif dalam
mewujudkan perdamaian di masyarakat Indonesia serta dunia.
Melalui Pendekatan Sosial dan Ekonomi
Dalam hal ini pendekatan sosial dan ekonomi yang penulis maksudkan
terkait masalah kesejahteraan dan factor-factor sosial di masyarakat yang
turut berpengaruh terhadap upaya perwujudan perdamaian dunia.Ketika
masyarakatnya kurang sejahtera tentu saja lebih rawan konflik dan
kekerasan di dalamnya. Masyarakat atau Negara yang kurang sejahtera
biasanya akan “cuek” atas isu dan seruan perdamaian. “Boro-boro mikirin
perdamaian dunia, buat makan untuk hidup sehari-hari saja susahnya minta
153
ampun”, begitu fikir mereka yang kurang sejahtera.Maka untuk mendukung
upaya perwujudan perdamaian dunia yang harus dilakukan terlebih dahulu
adalah meningkatkan pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat dan
Negara di dunia ini.
Melalui Pendekatan Politik
Menurut analisis penulis, melalui pendekatan budaya dan sosial
ekonomi saja belum cukup efektif untuk mewujudkan perdamaian dunia.
Perlu adanya campur tangan politik, dalam artian ada agenda politik yang
menekankan dan menyerukan terwujudnya perdamaian dunia. Terlebih lagi
bagi Negara-negara maju dan adidaya yang memiliki power atau pengaruh
dimata dunia. Negara-negara maju pada saat-saat tertentu harus berani
menggunakan power-nya untuk “melakukan sedikit penekanan” pada
Negara-negara yang saling berkonflik agar bersedia berdamai kembali.
Bukan justru membuat situasi semakin panas, dengan niatan agar
persenjataan mereka terus dibeli.
Ini tentu sekali lagi butuh kesadaran dan komitmen bersama. Yang jadi
pertanyaan dibenak penulis terhadap Negara-negara adidaya, katanya cinta
damai tapi mengapa terus berlomba-lomba membuat senjata perang yang
super canggih dan mematikan yang bersifat masal.
Melalui Pendekatan Religius (Agama)
Pada hakikatnya seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan
adanya perdamaian. Sebab saya kira tidak ada agama yang mengajarkan
kejahatan, kekerasan ataupun peperangan. Semua Negara mengajarkan
kebaikan, yang diantaranaya kepedulian dan perdamaian. Maka dari itu
setiap kita yang mengaku beragama dan ber-Tuhan tentu harus memiliki
kepedulian dalam turut serta mewujudkan perdamaian dimasyarakat
maupun di kancah dunia. Para tokoh agama yang dianggap memiliki
charisma dan pengaruh besar di masyarakat harus ikut serta aktif
menyerukan perdamaian.
E. INDONESIA DAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB adalah organisasi
Internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong
kerjasama internasional.Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa Bangsa dan
didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa.Pada saat
didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain
negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara
mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar
PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan
adalah negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat permanen
154
(Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai
kantor permanen di PBB).
Indonesia resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-60 tanggal 28
September 1950, yang ditetapkan dengan resolusi Majelis Umum PBB Nomor
A/RES/491 (V) tentang “Penerimaan Republik Indonesia dalam keanggotaan di
PBB”.Kurang dari satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh belanda
dalam konferensi Meja Bundar di Den Haag (23 Agustus – 2 November, 1949).
Pada masa konfrontasi Indonesia – Malaysia pada Januari 1965, sebagai reaksi atas
terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, Soekarno
marah, Indonesia memutuskan untuk mundur dari PBB. Namun, dalam sebuah
telegram bertanggal 19 September 1966, Indonesia memberikan pesan kepada
sekertaris Jenderal PBB atas keputusannya “Untuk melanjutkan kerja sama penuh
dengan PBB, dan untuk melanjutkan partisipainya dalam sesi ke- 21 sidang Majelis.
F. AKTIVITAS INDONESIA DALAM PERSERIKATAN BANGSA-
BANGSA(PBB)
Majelis Umum PBB, Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB
semenjak tahun 1951. Indonesia pernah sekali ditunjuk sebagai presiden
Majelis Umum PBB pada tahun 1971, yang pada saaat itu diwakili oleh
Adam Malik yang memimpin sesi ke-26 sidang Majelis Umum PBB.
Dewan Keamanan PBB, Indonesia telah terpilih sebanyak empat kali
sebagai anggota tidak tetap di dewan keamanan PBB.
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Indonesia menjadi angggota Dewan
Ekonomi dan Sosial PBB untuk 11 priode. Indonesia pernah dipilih dua kali
sebagai presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1970 dan
2000 dan dipilih sebagai wakil pada tahun 1969, 1999,dan 2012.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Indonesia telah terpilih sebanyak tiga
kali sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB semenjak Dewan
tersebut dibentuk pada tahun 2006.
Adapun tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebagai berikut :
Menjaga perdamaian dan keamanan dunia,
Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui
penghormatan hak asasi manusia,
Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi,
sosial, budaya, dan lingkungan,
Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang
membahayakan perdamaian dunia, dan
Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana
alam, dan konflik bersenjata
155
G. PERAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA
Kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia :
1. Konferensi Asia-Afrika
Indonesia menjadi salah satu pelopor tercetusnya konferensi Asia-Afrika
yang tujuannya adalah menghimpun persatuan Negara-negara Asia-Afrika yang
pada saat itu baru memperoleh kemerdekaan, mempromosikan serta
meningkatkan kerja sama antar Negara serta menentang segala bentuk
penjajahan.
Konferensi ini dipelopori oleh menteri luar negeri Indonesia pada saat itu,
Ali sastromidjojo, beserta 4 pemimpin Negara lainnya
Pakista,India,Bangladesh, dan Myanmar yang kemudian diikuti 24 negara Asia-
Afrika lainnya.
2. Kontingen Garuda (1957-sekarang)
Kontingen Garuda adalah pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya
diambil dari militer Indonesia yang bertugas dibawah naugan Perserikatan
Bangsa-bangsa. Sejak misi pertamanya tahun 1957, Kontingen garuda sampai
sekarang masih aktif dalam melakukan berbagai misi perdamaian.
Negara-negara yang pernah menjadi tujuan dalam misi Kontingen Garuda
adalah Negara-negara di Timur Tengah seperti Mesir, Lebanon, Palestina, Irak.
Negara Asean seperti Filipina, kamboja, dan Vietnam. Juga Negara Eropa
Timur seperti Georgia dan Bosnia.
3. Gerakan Non-Blok (1961)
Indonesia menjadi salah satu pelopor yang tergabung dalam gerakan Non-
Blok, sebuah perhimpunan dari bangsa-bangsa yang tidak beraliansi dengan
Negara-negara dengan kekuatan besar manapun. Pada saat itu Soekarno
bersama dengan beberapa pemimpin Negara lainnya mendeklarasikan
keinginan mereka untuk tidak terlibat kobnfrontasi yang muncul menanggapi
terjadinya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Saat ini organisasinya
beranggotakan 120 negara
4. Membentuk ASEAN (1967)
Indonesia dan Malaysia yang sempat berkonfrontasi akhirnya berdamai.
Kedua Negara bersama Asia Tenggara lainnya, Singapura, Thailand, Filipina
merasa perlu untuk menciptakan perdamaian antar Negara dikawasan Asia
Tenggara. Akhirnya pada tahun 1967 terbentuklah ASEAN untuk mempererat
hubungan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan di Asia Tenggara. Saat ini
Negara ASEAN berjumlah 10 negara ditambah dengan 5 negara perluasan.
5. Sangketa Laut Tiongkok (2002-sekarang)
Melalui Declaration Of Conduct (DOC) pada 2002, Indonesia sampai
sekarang memiliki peran yang besar untuk menciptakan perdamaian di Laut
156
Cina Selatan. Indonesia pada akhirnya menginginkan Negara-negara yang
terlibat untuk merumuskan Code Of Conduct, yaitu sebuah kesepakatan
bersama yang mengatur apa saja dan tidak boleh dilakukan diwilayah sangketa.
6. Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB (2007-2008)
Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamana PBB pada tahun
2007-2008, pada masa tersebut Indonesia konsisten menyerukan untuk
berdirinya Negara Palestina yang merdeka dan di akui dunia. Menyerukan
keterlibatan Internasional yang berimbang dalam penyelesaian konflik Israel-
Palestina.Menyerukan agar kedua belah mematuhi parlementer perdamaian
yang ditetapkan PBB.
H. PENERAPAN INDONESIA DALAM MEMBANTU MENYELESAIKAN
KONFLIK DI BERBAGAI NEGARA
Thailand Berdamai saat Era Soeharto
Perdamaian Thailand berawal pada awal periode 1980-an, saat Presiden
Filipina Ferdinand Marcos berusaha mencari dukungan dari negara-negara
Timur Tengah dan Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan Bangsa
Moro di Mindanau. Saat itu Moro ingin merdeka dan memisahkan diri dari
Filipina.
Konflik Perbatasan Thailand dan Kamboja
Indonesia sebagai ketua ASEAN menggelar Informal ASEAN Foreign
Minister's Meeting (pertemuan informal para Menlu ASEAN) dengan agenda
tunggal pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Konflik
kedua negara terjadi di satu kuil kuno di perbatasan kedua negara yang
disengketakan. Dalam pertemuan itu membahas perdamaian Thailand dan
Kamboja.Indonesia sebagai mediator tercapai ketika Menteri Luar Negeri
Marty Natalegawa mampu mendamaikan kedua negara di PBB pada 14
Februari 2011.
Indonesia kemudian membawa masalah Mindanau ke Forum Menteri Luar
Negeri Negara Muslim. Dibentuk Komite Enam, dengan Indonesia sebagai
ketuanya.
Indonesia dipilih karena menjadi negara Muslim terbesar, punya
kepemimpinan yang kuat di kawasan ASEAN dan punya pengalaman
menengahi konflik di Kamboja.
Konflik Kamboja dan Vietnam
Pada tahun 1988 sampai 1989, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Jakarta
Informal Meeting (JIM) untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan
Vietnam.
157
Pada saat itu Indonesia berhasil memfasilitasi dan memediasi kedua negara
yang sedang bermusuhan untuk bisa duduk bersama-sama mendiskusikan dan
menyelesaikan konflik diantara mereka. Hasilnya, Vietnam menarik
pasukannya dari Kamboja dan situasi damai di Kamboja tercipta.
Konflik Etnis Rohingya dengan Myanmar
Konflik yang masih terjadi hingga menjadi perbincangan luar negeri adalah
konflik etnis Rohingya dengan Myanmar.Banyak yang beranggapan bahwa
pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi tak banyak berperan dalam
menyelesaikan konflik tersebut.
Indonesia turut membantu menyelesaikan masalah ini.Sudah beberapa kali
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Myanmar dan Bangladesh
untuk membicarakan perdamaian Myanmar dengan Rohingya.
Kesimpulan
Hubungan dan kerjasama antara bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian
kekayaan alam dan perkembangan industri diseluruh dunia sehingga terjadi saling
ketergantungan antara bangsa dan Negara yang berbeda. Karena hubungan dan
kerjasama ini terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya
sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan
saling pengertian antara bangsa di dunia.politik luar negeri adalah strategi yang
digunakan suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara-negara lain. Maka politik
luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang akan dipilih oleh suatu Negara.
Hal ini terkait dengan politik luar negeri yang diterapkan Indonesia.Kebijakan politik
luar negeri Indonesia bebas aktif tentunya merupakan strategi politik yang diterapkan
Indonesia dalam politik global.Agar prinsip bebas aktif ini dapat dioperasioalisasikan
dalam politik luar negeri Indonesia maka setiap priode pemerintahan hendaklah
menetapkan landasan operasional.Politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah
sesuai dengan kepentingan nasional.
Perumusan politik luar negeri suatu Negara tak terlepas dari kepentingan nasional
Negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, ketika kepentingan nasional suatu Negara
terancam, maka politik luar negeri akan dikeluarkan sebagai salah satu upaya dalam
mengamankan kepentingan ansional Negara yang bersangkutan. Sengketa internasional
adalah suatu perselisihan antara subyek-subyek hokum internasional mengenai
fakta,hokum atau politi dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak,dituntut
balik atau diigkari oleh pihak lainnya
158
SOAL DAN JAWABAN
1. Ketika dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika tanggal 18 – 24 April 1955, negara
Indonesia disa dikatakan negara yang belum lama merdeka, namun demikian tidak
menjadi penghambat bangsa Indonesia ketika itu untuk ikut berperan dalam
menjaga perdamaian dunia khususnya di wilayah Asia Afrika. Menurut anda Coba
evalusi faktor yang mendorong Indonesia menjadi pelopor dilaksanakannya
Konferensi Asia Afrika?
Jawab :
Faktor yang mendorong Indonesia menjadi pelopor dilaksanakannya
Konferensi Asia Afrika
a. Rasa Senasib dan Sepenanggungan
Perasaan senasib dan sepenanggungan di sini berkaitan dengan persamaan
bahwa hampir seluruh negara Asia Afrika adalah bekas negara jajahan. Baik itu
sebagai negara jajahan Bangsa- Bangsa Eropa dan penjajahan Jepang saat
Perang Dunia kedua. Perasaan yang sama, senasib dan sepenggungan, membuat
negara-negara Asia Afrika ingin bersatu mengatasi masalah bersama.
b. Persamaan Masalah Negara Berkembang
Karena kebanyakan negara Asia Afrika adalah negara baru merdeka, maka
semua termasuk negara berkembang. Negara yang belum maju di segala bidang.
Negara yang masih harus bebebah diri untuk mewujudkan kesejahteraan
rakyatnya. Persamaan ini juga melatarbelakangi pertemuan KAA. Membuat
semua negara ingin bekerja sama di segala bidang.
c. Kedekatan Keturunan, Agama, dan Latar Belakang Sejarah
Latar belakang selanjutnya adalah kedekatan hubungan keturunan. Ini dilihat
dari ciri-ciri orang Asia yang hampir mirip sesamanya. Begitu pula degan orang
Afrika. Aga yang dianut orang Asia afrika kebanyakan juga hampir sama, yaitu
Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Sementara latar belakang sejarah, hampir
bisa dipastikan mirip sesuai latar belakang pertama.
d. Letak Geografis
Desuai dengan sebuatan negara Asia Afrika, otomatis negara- negara peserta
KAA mempunyai letak geografis yang berdekatan dan hampir mirip. Kondisi
alam yang hampir mirip satu sama lain akan mudah diatasi jika bekerja sama.
2. Jelaskan pengertian perdamaian dunia!
Jawab :
Perdamaian Dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan
kebahagian bagi seluruh Negara dan bangsa.Perdamaian Dunia melintasi
perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan,
diplomat dan pengakhiran bentuk pertikaian. Sejak 1945, Perserikatan Bangsa-
Bangsa dan lima anggota permanen Majelis Keamanannya (AS, Rusia, China,
159
Prancis, dan Tritania Raya) bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau
deklarasi perang.
Perdamaian Dunia Dalam studi perdamaian, perdamaian dipahami dalam dua
pengertian. Pertama, perdamaian adalah kondisi tidak adanya atau berkurangnya
segala jenis kekerasan. Kedua, perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non-
kekerasan. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah
apa yang kita miliki ketika transformasi konflik yang kreatif berlangsung secara
tanpa kekerasan. Perdamaian selain merupakan sebuah keadaan, juga merupakan
suatu proses kreatif tanpa kekerasan yang dialami dalam transformasi (fase
perkembangan) suatu konflik. Jadi perdamaian dunia merupakan tiadanya
kekerasan, kesenjangan, terjadinya konflik antar negara di seluruh dunia.
3. Coba anda evaluasi peranan bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia ?
Jawab :
Peranan bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia adalah sebagai berikut
1) Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa- bangsa (PBB) yang ke-60
pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan
PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya
Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, akan tetapi
pada tanggal 28 September 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota
PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60
2) Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia- Afrika (KAA) pada
tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-
Afrika yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung.
3) Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non- Blok (GNB)
pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam Konferensi Negara-
Negara Non-Blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi
Ketua Melalui GNB ini secara langsung Indonesia telah turut serta
meredakan ketegangan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.
4) Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan
mengirimkan Pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik
seperti Konggo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan Bahkan pada tahun 2007,
Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Kemanan PBB.
Langkah kongkrit Indonesia dalam Misi Perdamaian PBB yaitu dengan
adanya Misi Garuda dan dilaksanakannya Jakarta Informal Meeting.
5) Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN (Assosiaciation of South-East
Asian Nation) yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara,
bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta
6) Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional salah satunya
Organisasi Konferensi Islam (OKI).
160
4. Jelaskan tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa!
Jawab :
Menjaga perdamaian dan keamanan dunia,
Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui
penghormatan hak asasi manusia,
Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi,
sosial, budaya, dan lingkungan,
Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang
membahayakan perdamaian dunia, dan
Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana
alam, dan konflik bersenjata
5. Jelaskan Perwujudan Indonesia Dalam Perdamaian Dunia Menurut Cipto Wardoyo!
Jawab :
Melalui Pendekatan Cultural (Budaya)
Menurut penulis untuk mewujudkan perdamaian kita harus mengetahui
budaya tiap-tiap masyarakat ataupun sebuah Negara. Jika tidak akan
percuma saja segala upaya kita. Dengan mengetahui budaya tiap-tiap
masyarakat atau sebuah Negara maka kita bisa memahami karakteristik dari
masyarakat atau Negara tersebut. Atas dasar budaya dan karakteristik
masyarakat atau suatu Negara, kita bisa mengambil langkah-langkah yang
tepat dan efektif dalam mewujudkan perdamaian disana.
Melalui Pendekatan Sosial dan Ekonomi
Dalam hal ini pendekatan sosial dan ekonomi yang penulis maksudkan
terkait masalah kesejahteraan dan factor-factor sosial di masyarakat yang
turut berpengaruh terhadap upaya perwujudan perdamaian dunia. Ketika
masyarakatnya kurang sejahtera tentu saja lebih rawan konflik dan
kekerasan di dalamnya. Masyarakat atau Negara yang kurang sejahtera
biasanya akan “cuek” atas isu dan seruan perdamaian. Maka untuk
mendukung upaya perwujudan perdamaian dunia yang harus dilakukan
terlebih dahulu adalah meningkatkan pemerataan kesejahteraan seluruh
masyarakat dan Negara di dunia ini.
Melalui Pendekatan Politik
Menurut analisis penulis, melalui pendekatan budaya dan sosial
ekonomi saja belum cukup efektif untuk mewujudkan perdamaian dunia.
Perlu adanya campur tangan politik, dalam artian ada agenda politik yang
menekankan dan menyerukan terwujudnya perdamaian dunia. Terlebih lagi
bagi Negara-negara maju dan adidaya yang memiliki power atau pengaruh
dimata dunia. Negara-negara maju pada saat-saat tertentu harus berani
menggunakan power-nya untuk “melakukan sedikit penekanan” pada
Negara-negara yang saling berkonflik agar bersedia berdamai kembali.
161
Bukan justru membuat situasi semakin panas, dengan niatan agar
persenjataan mereka terus dibeli. Ini tentu sekali lagi butuh kesadaran dan
komitmen bersama.
Melalui Pendekatan Religius (Agama)
Pada hakikatnya seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan
adanya perdamaian. Sebab saya kira tidak ada agama yang mengajarkan
kejahatan, kekerasan ataupun peperangan. Semua Negara mengajarkan
kebaikan, yang diantaranaya kepedulian dan perdamaian. Maka dari itu
setiap kita yang mengaku beragama dan ber-Tuhan tentu harus memiliki
kepedulian dalam turut serta mewujudkan perdamaian dimasyarakat
maupun di kancah dunia.
162
DAFTAR PUSTAKA
https://osf.io/ugaxw/download
163
XV
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, citra buruk akibat korupsi
menimbulkan kerugian. Kesan buruk ini menyebabkan rasa rendah diri saat berhadapan
dengan negara lain dan kehilangan kepercayaan pihak lain. Ketidakpercayaan pelaku
bisnis dunia pada birokrasi mengakibatkan investor luar negeri berpihak ke negara-
negara tetangga yang dianggap memiliki iklim yang lebih baik. Kondisi seperti ini
merugikan perekonomian dengan segala aspeknya di negara ini. Pemerintah Indonesia
telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. KPK sebagai
lembaga independen yang secara khusus menangani tindak korupsi, menjadi upaya
pencegahan dan penindakan tindak pidana. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar
biasa (extra ordinary crime) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula
untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian
besar, yaitu penindakan dan pencegahan tidakakan pernah berhasil optimal jika hanya
dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena
itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari
masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam
upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada
upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegakhukum. Peran aktif
mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut
membangun budaya antikorupsi dimasyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan
sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat.
Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup
tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk
dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai
antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pembekalan mahasiswa dapat
ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye,
seminar atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan dipandang perlu membuat
sebuah Buku Ajaran yang berisikan materi dasarmata kuliah Pendidikan Antikorupsi
bagi mahasiswa. Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk
memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan
pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka
panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan
mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia.
A. PENGERTIAN KORUPSI
Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus” .Selanjutnya
dikatakan bahwa “corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin yang
lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt”
(Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda). Dari asal usul
bahasanya korupsi bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok)
164
adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri,serta pihak lain
yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal
menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk
mendapatkan keuntungan sepihak
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup
unsur-unsur sebagai berikut:
1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:
1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
2. Penggelapan dalam jabatan;
3. Pemerasan dalam jabatan;
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggaranegara);
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).Jika melihat
dari pengertian korupsi diatas, bisa disimpulkan jika korupsi adalah sejenis
penghianatan, dalam hal ini adalah penghianatan terhadap rakyat yang telah
memberikan amanah dalam mengemban tugas tertentu.
B. BENTUK DAN FAKTOR PENYEBAB KORUPSI
Bentuk-Bentuk Korupsi
Penyuapan
Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang
melibatkansejumlah pemberian kepada seorang dengan sedemikian rupa
sehinggabertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Sesuatu
yangdiberikan sebagai suap tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa
barangberharga, rujukan hak-hak istimewa, keuntungan ataupun janji
tindakan,suara atau pengaruh seseorang dalam sebuah jabatan public.
Penggelapan (embezzlement) dan pemalsuan atau penggelembungan
(froud).
Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan
pencurian uang, properti, atau barang berharga. Oleh seseorang yang diberi
amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti atau barang berharga
tersebut. Penggelembungan menyatu kepada praktik penggunaan informasi
agar mau mengalihkan harta atau barang secara suka rela.
Pemerasan (Extorion)
Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan
informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau
bekerjasama. Dalam hal ini pemangku jabatan dapat menjadi pemerasatau
korban pemerasan.
165
Nepotisme (nepotism)
Kata nepotisme berasal dari kata Latin “nepos” yang berarti “nephew”
(keponakan). Nepotisme berarti memilih keluarga atau teman dekat
berdasarkan pertimbagan hubunga, bukan karena kemamuannya.
Faktor Penyebab Korupsi
Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-
faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga
bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk
melakukan korupsi. Dengan demikian secara garis besar penyebab korupsi
dapat dikelompokan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
- Faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam
diri,yang dapat dirinci menjadi:
Aspek Perilaku Individu :
Sifat tamak/rakus manusia. Korupsi, bukan kejahatan kecil-
kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah
kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi
serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur
penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri
sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan keras tanpa
kompromi, wajib hukumnya.
Moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat
cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa
berasal dariatasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang
lain yang memberi kesempatan untuk itu.
Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering
mendorong gaya hidup seseong konsumtif. Perilaku konsumtif bila
tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka
peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk
memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah
dengan korupsi.
Aspek Sosial :
Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum
behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara
kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan
mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits
pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan
dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia
menyalahgunakan kekuasaannya.
166
- Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor
diluar diri pelaku.
Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi :
Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak
korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi.
Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan
dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang
berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena :
Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi.
Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya,
masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang
dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis
pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi
adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap
peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara.
Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah
masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa
berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.
Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi.
Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal
ini kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat
sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan
cara-cara terbuka namun tidak disadari.
Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah
dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan
dan pemberantasan. Pada umumnya masyarakat berpandangan
bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata.
Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas
hanya bila masyarakat ikut melakukannya.
Aspek ekonomi :
Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang
kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak
dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi
seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan
melakukan korupsi.
Aspek Politis :
Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu
proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar
bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial
tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang
melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga
yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang
167
dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan
politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi
menyebabkan perilaku korupsi.
Aspek Organisasi :
Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin
dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh
penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi
keteladanan yang baik dihadapan bawahannya, misalnya berbuat
korupsi, maka kemungkinan besar bawahnya akan mengambil
kesempatan yang sama dengan atasannya.
Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi
biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur
organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai
situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi
demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk
terjadi.
Kurang memadainya sistem akuntabilitas. Institusi
pemerintahan umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan
jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum dirumuskan tujuan
dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna
mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit
dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai
sasaranya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian
pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini
memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik
korupsi.
Kelemahan sistim pengendalian manajemen. Pengendalian
manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran
korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah
pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka
perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
Lemahnya pengawasan. Secara umum pengawasan terbagi
menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan
pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat
eksternal (pengawasandari legislatif dan masyarakat). Pengawasan
ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya adanya
tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya
profesional pengawas.
168
C. BERBAGAI STRATEGI DAN/ATAU UPAYA PEMBERANTASAN
KORUPSI
Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk
memberantas korupsi :
1. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi
1) Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk
lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai
contoh di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan
Ombudsman. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia
dengan nama Justitieombudsmannen pada tahun 1809. Peran lembaga
ombudsman yang kemudian berkembang pula di negara lain, antara lain
menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa
yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dan pegawainya. Selain itu
lembaga ini juga memberikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat
serta mengembangkan standar perilaku serta code of conduct bagi
lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan.
Salah satu peran dari ombudsman adalah mengembangkan kepedulian
serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat
perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari pegawai pemerintah
(UNODC : 2004). Di Hongkong dibentuk lembaga antikorupsi yang
bernama Independent Commission against Corruption (ICAC); di
Malaysia dibentuk the Anti-Corruption Agency (ACA). Kita sudah
memiliki Lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas
korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).
2) Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga
peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan,pengadilan dan
Lembaga Pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan
hukum yang harus bersikap imparsial (tidak memihak), jujur dan adil.
Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja
lembaga peradilan yang sangat buruk. Bila kinerjanya buruk karena
tidak mampu (unable), mungkin masih dapat dimaklumi. Ini berarti
pengetahuan serta ketrampilan apparat penegak hukum harus
ditingkatkan. Yang menjadi masalah adalah bila mereka tidak mau
(unwilling) atau tidak memiliki keinginanyang kuat (strong political
will) untuk memberantas korupsi, atau justru terlibat dalam berbagai
perkara korupsi. Tentunya akanmenjadi malapetaka bagi bangsa ini
bukan? Dimana lagi kitamencari keadilan ?
2. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
1) Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan
pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan
yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan
demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan
jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan
jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika
169
kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan
kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga.
2) Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik dipemerintahan
pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi
korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka.
Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan
memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu
harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi
masyarakat untuk ikut memantau ataupun memonitor hal ini Korupsi
juga banyak terjadi dalam perekruitan pegawai negeri dan anggota
militer baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi
ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekruitan
pegawai negeri dan anggota militer jugaperlu dikembangkan.
3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada
masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (access
toinformation). Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada
masyarakat(termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi yang
berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang
banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat
kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki
kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang
dibuat dan akan dijalankan.
4. Pencegahan dengan memasukan pendidikan anti korupsi di sekolah
/perguruan tinggi.
Pendidikan anti korupsi bagi siswa mengarah pada pendidikan nilai, yaitu
nilai-nilai kebaikan. Suseno (dalam Djabbar, 2009) berpendapat bahwa
pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat
orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi,dan marah bila ia
menyaksikannya. Menurut Suseno, ada tiga sikap moral fundamental yang akan
membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral
fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab.
Melaui pendidikan karakter anti korupsi inilah yang pertama, para siswa
sejak usia dini sudah mengetahui tentang seluk-beluk praktek korupsi sekaligus
konsekuensi yang akan diterima oleh para pelaku. Yang kedua, juga
memberikan proses pembelajaran tentang kepakaan terhadap praktek-praktek
korupsi yang ada disekitar kita. Ketiga, mendidik parasiswa dari usia dini
tentang akhlak atau moral yang sesuai dengan ajaran-ajaran sosial keagamaan.
Keempat, menciptakan generasi penerus yang bersih dari perilaku
penyimpangan, dan Kelima, membantu seluruh cita-cita warga bangsa dalam
menciptakan clean and good-goverment demi masa depan yang lebih baik dan
beradab.
170
Kesimpulan
Dari berbagai penjelasan diatas kami menarik kesimpulan bahwa korupsi adalah
kejahatan yang sangat merugikan public. Korupsi adalah penghianatan, dalam hal ini
adalah penghianatan terhadap rakyat yang telah memberikan amanah dalam
mengemban tugas tertentu.Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan
kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia telah dianggap
sebagai kejahatan luar biasa. Melihat realita tersebut timbul public judgement bahwa
korupsi adalah manisfestasi budaya bangsa. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk
memberantas korupsi. Namun walaupun begitu dengan upaya apapun memang harus
terus dilakukan untuk memberantas korupsi.
Seperti yang sekarang ini kita lakukan di lingkungan mahasiswa, memasukan
Pendidikan Anti korupsi guna mengoptimalkan intelektual,sifat kritis dan etika
integritas mahasiswa agar kedepannya bisa menghasilkan sosok sosok pembangun
bangsa yang berjiwa anti korupsi tentunya.
171
SOAL DAN JAWABAN
1. Sebutkan bentuk-bentuk korupsi!
Jawab :
Penyuapan
Penggelapan (embezzlement) dan pemalsuan atau penggelembungan
(froud).
Pemerasan (Extorion)
Nepotisme (nepotism)
2. Jelaskan pengertian korupsi!
Jawab :
Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus”
.Selanjutnya dikatakan bahwa “corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu
bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah
“corruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan
“corruptie/korruptie” (Belanda). Dari asal usul bahasanya korupsi bermakna
busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan
pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang
terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal
menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakankepada mereka untuk
mendapatkan keuntungan sepihak
3. Akibat dari tindakan pindana korupsi?
Jawab :
Dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara
4. Bagaimana korupsi mempengaruhi kehidupan masyarakat?
Jawab :
Di seluruh Dunia, korupsi mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam
banyak cara. Dalam kasus-kasus terburuk, korupsi menyebabkan kematian.
Dalam kasus lain yang tak terhitung, menyebabkan hilangnya kebebasan,
kesehatan, atau uang. Ini memiliki konsekuensi globa lyang mengerikan,
memerangkap jutaan orang dalam kehampaan dan kesengsaraan, selain
itudengan melalapnya, universal dan politik. Kotoran adalah penyebab
kemiskinan, dan sekaligus hambatan untuk mengatasinya. Berikut adalah
beberapa contoh:
Ketika harga bensin Guatemala melonjak pada 2008, kehidupan menjadi
sulit bagi banyak orang keluarga dan bisnis. Beberapa harga bensin,
bagaimanapun, tidak menderita mereka: mereka telah mampu membawa bensin
murah melalui perbatasan dari Meksiko, meskipun itu ilegal untuk dilakukan.
Karena “menyebrang” dengan truk kosong merupakan pelanggaran, truk
pengemudi mungkin telah membayar suap kepada otoritas bea cukai untuk
boleh lewat. Media secara luas melaporkan bahwa bensin murah tersedia di
pinggiran kota, kadang-kadang dijual di stasiun bensin dadakan dan sementara.
Pemilik SPBU yang tidak memiliki akses ke pasokan bensin murah dari
Meksiko mengklaim mereka kehilangan bisniskepada para penjual bensin baru.
172
TI menyerahkan masalah ini ke Kantor Bea Nasional bahwabea diperjelas untuk
memastikan bahwa semua peraturan kendaraan konsumen perbatasan harus
punya bukti yang sah atas alasan bisnis mereka untuk melakukannya
5. Apa saja dampak korupsi?
Jawab :
Dampak korupsi empat kali lipat: politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Dari segi politik, korupsi merupakan suatu hambatan yang besar bagi demokrasi
dan supremasi hukum. Dalam sistem demokrasi, kantor dan institusi kehilangan
legitimasi mereka ketika mereka disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.
Meskipun ini berbahaya dalam demokrasi yang sudah mapan, bahkan lebih
berbahaya di negara demokrasi baru. Kepemimpinan politik yang terpercaya
tidak dapat berkembang dalam iklim korup.
Secara ekonomi, korupsi menyebabkan penipisan kekayaan nasional. Hal
ini merupakan penyebab untuk mempromosikan sumber daya publik yang
langka untuk proyek-proyek high-profile tidak ekonomis, seperti bendungan,
pembangkit listrik, jaringan pipa dan kilang, dengan mengorbankan proyek-
proyek infrastruktur yang kurang spektakuler tetapi mendasar seperti
sekolah,rumah sakit dan jalan, atau pasokan listrik dan udara untuk pedesaan.
Selain itu, menghambat perkembangan struktur pasar yang adil dan mendistorsi
persaingan, sehingga menghalangi investasi.
Pengaruh korupsi pada struktur sosial masyarakat adalah yang paling
merusak dari semuanya. Ini merebut kepercayaan rakyat dalam sistem politik,
di lembaga dan kepemimpinannya. Menimbulkan rasa frustrasi dan sikap apatis
umum di kalangan masyarakat akibat kecewa. Yang berikutnya membuka jalan
bagi pemimpin lalim maupun pemimpin yang terpilih secara modifikasi tapi tak
bermoral untuk mengubah aset-aset nasional menjadi kekayaan pribadi.
Menuntut dan membayar suap menjadi norma. Mereka yang tidak mau
mematuhi seringkali emigrasi, meninggalkan negara yang kehabisan warganya
yang paling mampu berkaryadan paling jujur.
Kerusakan lingkungan adalah satu lagi konsekuensi dari sistem korup.
Kurangnya, atau tidak adanya penegakan, peraturan lingkungan dan peraturan-
undangan secara historis memungkinkan pembalakan pembohong. Pada saat
yang sama, sumber daya alam yang tereksploitasi ceroboh, oleh agen domestik
dan internasional telah menyebabkan lingkungan alam rusak. Proyek-proyek
yang merusak lingkungan menjadi pilihan dalam pembiayaan, karena mereka
adalah target yang mudah untuk menyedot uang publik ke dalam kantong
pribadi.
173
DAFTAR PUSTAKA
https://www.academia.edu/35798869/Makalah_Pendidikan_AntiKorupsi
174
DAFTAR PUSTAKA
https://ichwanangga.blogspot.com/2012/02/latar-belakang-pendidikan.html
https://wninomor1.wordpress.com/2009/05/16/landasan-hukum-pendidikan-
kewarganegaraan/
https://mardiahoctarina19.blogspot.com/2015/03/latar-belakang-pendidikan.html
https://www.zonareferensi.com/pengertian-bangsa/
https://haezersianturi.blogspot.com/2015/03/pengertian-bangsa-dan-negara-serta-hak.html
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2113/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8
&isAllowed=y
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Demokrasi#:~:text=Secara%20umum%20terdapat%20dua%2
0bentuk%20demokrasi%20yaitu%20demokrasi%20langsung%20dan%20demokrasi%20perw
akilan
https://rozzydeguci.wordpress.com/tag/perkembangan-pendidikan-pendahuluan-bela-negara/
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-negara/
https://www.temukanpengertian.com/2016/04/sifat-sifat-negara.html
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5624244/pengertian-negara-beserta-fungsi-dan-
unsur-unsur-dasarnya
https://blog.ub.ac.id/fitrialistiqoma/2019/08/18/bentuk-negara-yang-cocok-untuk-indonesia/
https://www.seluncur.id/sifat-sifat-negara/
https://www.bola.com/ragam/read/4387832/tujuan-dan-fungsi-negara-secara-umum-yang-
perlu-diketahui
https://www.gramedia.com/literasi/nasionalisme/
https://www.merdeka.com/pendidikan/sebenarnya-apa-itu-nasionalisme-dan-fungsinya-
untuk-negara.html
https://www.republika.id/posts/10224/kekhasan-nasionalisme-bangsa indonesia%c2%a0
https://www.academia.edu/12331947/Makalah_Negara_dan_Sistem_Pemerintahan
https://dosenppkn.com/sistem-pemerintahan/
https://www.kompasiana.com/ryzafardiansyah/55090385a33311ed432e3a91/mewujudkan-
sistem-pemerintahan-ideal-di-indonesia-mitos-atau-utopia
http://www.definisi-pengertian.com/2015/12/pengertian-manusia-definisi-menurut-ahli.html
https://www.gramedia.com/literasi/hak-asasi-manusia-ham/
https://www.kompasiana.com/hasanatullailiyah5675/61541caf6194d9587c2bd4c2/penerapan-
hak-asasi-manusia-di-indonesia?page=2&page_images=1
https://www.linovhr.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara/
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/5c38de8a798f624eab38b1fe6f7e97f
f.pdf#:~:text=Demokrasi%20%20mencakup%20%20kondisi%20%20social%2C%20,pemaka
ian%20%20sistem%20%20demokrasi%20%20di%20Indonesia
https://karyatulisilmiah.com/konstitusi-dan-rule-of-law/
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konstitusi/
https://www.gurupendidikan.co.id/wp-content/uploads/2015/02/Rule-of-Law.jpg http://blog-
175
kumpulan-makalah.blogspot.com/2017/10/makalah-sistem-ketatanegaraan-ri.html
https://denimbs.blogspot.com/2019/02/makalah-pkn-wawasan-nusantara-dalam.html
https://www.gramedia.com/literasi/ketahanan-nasional/
http://semuamakalahpembelajaran.blogspot.com/2017/06/makalah-hubungan-agama-dan-
negara.html
https://osf.io/ugaxw/download
https://www.academia.edu/35798869/Makalah_Pendidikan_AntiKorupsi
176
Nama BIODATA
Tempat, Tanggal Lahir
Jenis Kelamin : Wina Pratiwi Yulianti
NIM : Jakarta, 12 Juli 2004
Agama : Perempuan
Hobi : 2234021103
Cita-cita : Islam
Motto Hidup : Membaca Alternate Universe dan Menonton Film
: Pengusaha
: “Kesuksesan itu bukan ditunggu, tetapi diwujudkan”
177