3. Setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan ,pengakuan, serta
kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum
(pasal 28 D:1)
4. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan juga layak dalam hubungan kerja ( pasal
28 D: 2)
b) Prinsip-prinsip Rule of Law secara Materiil atau Hakiki :
a) Berhubungan erat dengan the enforcement of the Rule of Law
b) Keberhasilan the enforcement of the rule of law itu tergantung pada
kepribadian nasional masing-masing bangsa (Sunarjati Hartono,
1982)
c) Rule of law juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya Eropa
(Satdjipto Rahardjo, 2003)
d) Rule of law juga adalah suatu legalisme, aliran pemikiran
hukum,yang mengandung wawasansosial, gagasan tentang
hubungan antarmanusia, masyarakat serta negara.
e) Rule of law adalah suatu legalisme liberal (Satdjipto Rahardjo,
2003).
H. STRATEGI PELAKSANAAN (PENGEMBANGAN) RULE OF LAW
Agar pelaksanaan (pengembangan) Rule of Law berjalan efektif sesuai dengan yang
diharapkan, maka:
1. Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada
corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional
masing-masing bangsa;
2. Rule of Law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar
budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa;
3. Rule of Law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan
tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus dapat
ditegakkan secara adil, dan hanya memihak kepada keadilan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dikembangkan hukum progresif (Satjipto
Rahardjo, 2004), yang memihak hanya kepada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat
politik yang memihak kepada kekuasaan seperti seperti yang selama ini diperlihatkan.
Hukum progresif merupakan gagasan yang ingin mencari cara untuk mengatasi
keterpurukan hukum di Indonesia secara lebih bermakna. Asumsi dasar hukum
progresif bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya, hukum bukan
merupakan institusi yang absolut dan final, hukum selalu berada dalam proses untuk
terus menerus menjadi (law as process, law in the making).
I. FUNGSI RULE OF LAW
Fungsi Rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap
”rasa keadilan” bagi rakyat indonesia dan juga ” keadilan sosial ” sehingga di atur pada
pembukaan UUD 1945.
94
Bersifat Map dan instruktifvbagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian , inti
dari Rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan
sosial. Prinsip – prinsip di atas merupakan dasar – dasar hukum pengambilan kebijakan
bagi penyelenggara negara pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah yang
berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan terutama keadilan social
J. DINAMIKA PELAKSANAAN RULE OF LAW
Pelakasanaan Rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negative
hukum, yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Pengalan Rule of law harus Di
artikan secara hakimi (materill) sangat erat kaitannya dengan “the enforcement of the
rule of law dalam penyelelenggaranan pemerintahan terutama dalam hal pengalan
hukum dan implentansi prinsip-prinsip rule of law.
Secara kuantatif peraturan perundangan yang terjadi dengan rule of law banyak
dihasilkan negara kita, namun implementasi atau penegakannya belum mencapai hasil
yang optimal sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelakasanaan rule of law
belum didasarkan sebagian besar masyarakat.
Hal-hal yang mengemukakan untuk dipertanyakan antara lain adalah bagaimana
komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip Rule Of Law. Proses
penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum.
Kesimpulan
1. Rule of law adalah suatu legalisme hukum yang mengandung suatu gagasan bahwa
keadilan dapat dilayani dengan cara pembuatan sistem peraturan dan juga prosedur
yang objektif, tidak memihak, juga tidak personal serta otonom.
2. Prinsip rule of law dibedakan menjadi dua yaitu prinsip rule of law Secara Formal
(UUD 1945), dan prinsip rule of law secara Materiil atau Hakiki
3. Agar pelaksanaan (pengembangan) Rule of Law berjalan efektif sesuai dengan yang
diharapkan, maka:
1. Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada
corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional
masing-masing bangsa
2. Rule of Law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar
budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa
3. Rule of Law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan
tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus dapat
ditegakkan secara adil, dan hanya memihak kepada keadilan.
4. Fungsi rule of law jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan
sosial. Prinsip – prinsip di atas merupakan dasar – dasar hukum pengambilan
kebijakan bagi penyelenggara negara pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun
daerah yang berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan terutama keadilan social.
5. Pelakasanaan Rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negative
hukum, yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Secara kuantatif peraturan
perundangan yang terjadi dengan rule of law banyak dihasilkan negara kita, namun
implementasi atau penegakannya belum mencapai hasil yang optimal sehingga rasa
keadilan sebagai perwujudan pelakasanaan rule of law belum didasarkan sebagian
95
besar masyarakat. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip Rule Of Law proses
penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum.
96
SOAL DAN JAWABAN
1. Kenapa adanya konstitusi negara kita tetap tidak kokoh! bagaimana konstitusi
membuat negara kita tetap kokoh dan dapat dijalankan ?
Jawab :
"Setiap negara pasti mempunyai pondasi/pilar/dasar-dasar negara, begitu
halnya juga dengan negara Indonesia, negara Indonesia mempunyai pilar-pilar
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya satu tetapi pilar. Konsep ini
digagas oleh alm &aufik Kiemas beliau menggagas konsep ini mengingat empat
pilar ini adalah mutlak dan tidak bisa dipisahkan dalammenjaga dan membangun
keutuhan bangsa. Seperti halnya sebuah bangunan dimana untuk membuat
bangunan tersebut menjadi kokoh dan kuat dibutuhkan pilar-pilar atau penyangga
agar bangunan tersebut dapat berdiri dengan kokoh dan kuat begitu halnya juga
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini.
Macam-macam 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara:
1. Pancasila
2. Undang-undang dasar 1945
3. Bhineka tunggal ika
4. Tujuan NKRI
2. Menurut anda bagaimana strategi untuk mewujudkan tujuan dari negara kita ?
Jawaban:
1. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan uud
1945 di NKRI dari sabang sampai merauke
2. Adanya kemampuan untuk melihat, mengenal dan menyadari segala bentuk
ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap tujuan dan landasan
perjuangan bangsa
3. Kemampuan dan tekad yang kuat untuk mengatasi segala AGHT (ancaman,
gangguan, hambatan dan tantangan.
4. Adanya strategi nasional yang menunjukkan kerangka dan arah gerak
perjuangan bangsa Indonesia.
5. Adanya mekanisme yang tepat untuk melaksanakan strategi nasional yang telah
ditentukan
6. Adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta berkeadilan sosial yang
dapat dinikmati oleh rakyat banyak.
3. Jelaskan arti dan tujuan konstitusi yang membatasi kekuasaan penguasa agar tidak
bertindak sewenang-wenang?
Jawab :
Tujuan tersebut berfungsi agar pemerintah tidak menyimpang dari pelaksanaan
yang telah ditetapkan dan diberilakukan oleh pemerintah
97
4. Apa yang dimaksud dengan rule of law dan bagaimana penerapannya di
Indonesia?
Jawab :
Pada dasarnya, doktrin rule of law adalah konsep negara hukum yang berarti
hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara
hukum.
Istilah ini dikemukakan oleh AV Dicey. Ia menguraikan 3 unsur penting dalam
Rule of Law, antara lain:
1) Supremasi Hukum (Supremacy of Law)
Hal ini bertujuan agar hukum dapat melindungi seluruh warga
masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak mana pun dengan cara
menegakkan dan menempatkan hukum di posisi tertinggi. Dalam hal ini,
setiap orang baru dapat dikenakan sanksi hukum manakala yang
bersangkutan melakukan pelanggaran.
2) Persamaan di Mata Hukum (Equality Before the Law)
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
3) Proses Hukum Adil dan Tidak Memihak (Due Process of Law)
Unsur ini berfungsi untuk menjamin hak-hak warga negara untuk
dapat diproses hukum sesuai prosedur yang berlaku, dalam hal ini proses
hukum yang adil dan tidak memihak, layak, dan benar.
Disarikan dari Antara Definisi dan Praktik Rule of Law di Indonesia, berikut
syarat-syarat pemerintahan representatif di bawah rule of law, yakni:
Adanya perlindungan konstitusional;
Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
Adanya pemilihan umum yang bebas;
Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat;
Adanya tugas oposisi; dan
Adanya pendidikan kewarganegaraan.
Penerapan Rule of Law di Indonesia
Sebagai negara yang berdasarkan hukum (rechstaat) dan bukan berdasarkan
kekuasaan (machstaat), Indonesia juga menerapkan konsep Rule of Law
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D
ayat (1)UUD 1945.
Menurut Jimly Asshiddiqie, isi rumusan tersebut mengindikasikan pemenuhan
konsep rule of law di Indonesia, yaitu:
Adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi;
Dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan;
Adanya jaminan hak asasi manusia;
Adanya peradilan bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan
warga negara di hadapan hukum, dan menjamin keadilan bagi setiap
orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang
berkuasa.
98
Salah satu perwujudan rule of law di Indonesia dapat dilihat dari penerapan
peraturan perundang-undangan sebagai fondasi peran lembaga negara dan
pelayannya secara administrasi di Indonesia.
Penerapan rule of law juga dapat dilihat dari diterapkannya sistem hukum
Pancasila di Indonesia. Dalam hal ini, hakim berhak menafsirkan dan berpendapat
di luar ketentuan hukum dalam memutus sebuah perkara karena hukum dipandang
2 sisi, yaitu secara formal dan materil.
5. Jelaskan fungsi konstitusi,tujuan konstitusi dan jenis-jenis konstitusi!
Jawab :
Menurut C.F. Strong pada prinsipnya fungsi konstitusi adalah untuk membatasi
kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan
merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.
Fungsi Konstitusi secara umum
1. Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak
terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilaukan oleh pemerintah,
sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan
tersalurkan.
2. Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara
3. Fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi
4. Fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan
5. Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambing
6. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan
kebebasan warga suatu negara
Tujuan konstitusi
Tujuan-tujuan adanya konstitusi secara ringkas dapat dibagi menjadi
tiga, yaitu sebagai berikut :
1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus
pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi
untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan
tindakan yang merugikan masyarakat banyak.
2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari
penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan
terhadap hak asasi manusia (HAM), sehingga dengan adanya
konstitusi maka setiap penguasa dan masyarakat wajib
menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan
dalam melakukan haknya.
3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan
bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain
memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam
menjalankan kekuasaanya, hal ini juga bertujuan untuk
memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara
dapat berdiri kokoh
99
Jenis-jenis konstitusi
Jenis-jenis konstitusi menururt C.F. Strong terdiri dari dua jenis,
yaitu:
1. Konstitusi tertulis
Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara,
bangunan negara, dan tata negara, beserta aturan dasar lainnya
yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam hukum negara
tersebut.
2. Konstitusi tidak tertulis/ konvensi
Konstitusi konvensi adalah konstitusi berupa kebiasaan
ketatanegaraan yang sering timbul. Pidato presiden juga bisa
menjadi konstitusi konvensi. Syarat-syarat konvensi antara lain
adalah diakui dan dipergunakan secara berulang-ulang dalam
praktik penyelenggaraan sebuah negara. Tidak bertentangan
dengan konstitusi tertulis, dan memperhatikan pelaksanaan
konstitusi tertulis
Secara teoritis, konstitusi dibedakan menjadi beberapa di antaranya:
1. Konstitusi politik
Konstitusi politik berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan
negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antar lebaga negara.
2. Konstitusi sosial
Konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita-cita sosial,
rumusan filosofis, sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem politik dari
sebuah negara.
100
DAFTAR PUSTAKA
https://karyatulisilmiah.com/konstitusi-dan-rule-of-law/
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konstitusi/
https://www.gurupendidikan.co.id/wp-content/uploads/2015/02/Rule-of-Law.jpg
101
X
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
A. PENGERTIAN SISTEM KETATANEGARAAN
Istilah Sistem Ketatanegaraan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: “Sistem”
dan “Ketatanegaraan”. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian
yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan
fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu
ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak
bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhnya itu.
Dan Ketatanegaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tata
negara yang artinya seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan
pemerintah , bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara.
Sedangkan menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang
mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk , tugas negara dan
pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau
sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan Ketatanegaran adalah segala sesuatu mengenai tata
negara.
Dari pengertian itu, maka secara harfiah Sistem Ketatanegaraan dapat diartikan
sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam mengatur kehidupan
bernegara.
B. SISTEM KETATANEGARAAN DI REPUBLIK INDONESIA
a) Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebelum Amandemen
UUD 1945
Sistem Ketatanegaran sebelum Amandemen UUD 1945 Pelaksanaan
kekuasaan Negaranya dilakukan dengan pembagian (bukan pemisahan) tugas
atau fungsi dari masing-masing penyelenggara Negara.
Secara konstitusional sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa
pemerintahan orde baru menggunakan UUD 1945. Secara prinsip terdapat lima
kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945, yaitu:
1) Kekuasaan menjalankan perundang-undangan Negara, disebut juga
kekuasaan eksekutif dilakukan oleh pemerintah ( dalam hal ini adalah
Presiden)
2) Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah ,
disebut juga kekuasaan konsultatif dilakukan oleh Dewan Pertimbangan
Agung
3) Kekuasaan membentuk Perundang-undangan Negara atau kekuasaan
legislative dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan
Presiden
4) Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan Negara , disebut
kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif, dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan
102
5) Kekuasaan mempertahankan perudang-undangan Negara atau
kekuasaan Yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung (C.S.T Kansil :
1978,83).
Pada masa ini lembaga tertingginya adalah MPR (Majelis Permusyawaratan
Rakyat), kemudian Presiden, DPA (Dewan Pertimbangan Agung), DPR
(Dewan Perwakilan Rakyat), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan MA
(Mahkamah Agung).
a. (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
Sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang dimana
MPR-lah pemegang kekuasaan tertinggi Negara dan pelaksana
kedaulatan rakyat sedangkan keanggotaan MPR diisi oleh fraksi-
fraksi seperti Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan dan lain-
lain. MPR memiliki kewenangan untuk :
1) Memilih dan mengangkat presiden/mandatris dan wakil
presiden untuk membantu presiden.
2) Memberikan mandate kepada presiden untuk
melaksanakan Garis-Garis Besar Halauan Negara
(GBHN) dan putusan-putusan MPR lainnya
3) Memberhentikan presiden sebelum habis masa
jabatannya.
4) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan Mengubah
Undang-Undang Dasar
5) Meminta dan menilai pertanggung jawaban Presiden.
b. Presiden
Ialah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di
bawah MPR, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh
satu orang wakil presiden ( pasal 4 UUD 1945). Presiden tunduk dan
bertanggung jawab kepada MPR dan pada akhir masa jabatannya (5
tahun) memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan GBHN
yang ditetapkan UUD 1945 dan MPR di hadapan sidang MPR.
c. DPA (Dewan Pertimbangan Agung)
Adalah badan penasehat pemerintah yang berkewajiban
memberi jawaban atas pertanyaan presiden. Disamping itu DPA
berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan
kepada presiden.
d. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
Yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR berkewajiban
senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka
pelaksanaan halauan Negara. Apabila DPR menganggap Presiden
sungguh melanggar halauan Negara, maka DPR menyampaikan
memorandum untuk mengingatkan Presiden. Selain itu DPR
103
memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang termasuk
menetapkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) bersama-sama dengan Presiden.
e. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
Adalah badan yang memeriksa tanggung jawab tentang
keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah, namun tidak berdiri di atas
pemerintah. BPK memeriksa semua pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara dan hasil pemeriksaannya
diberitahukan kepada DPR.
f. MA (Mahkamah Agung)
Ialah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang
dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Tugas Mahkamah
Agung adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam
bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga-lembaga
tinggi negara, juga memberikan nasehat hukum kepada
presiden/kepala negara untuk pemberian/penolakan grasi.
Disamping itu Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji
seorang menteri hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di
bawah.
b) Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Setelah Amandemen
UUD 1945
Salah satu agenda penting dari gerakan reformasi adalah amandemen
terhadap UUD 1945 yang kemudian berhasil dilaksanakan selama 4 tahun
berturut-turut melalui Sidang Tahunan MPR yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan
tahun 2002.
Adapun Latar Belakang pelaksanaan Amandemen UUD 1945 :
1. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang
bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya
melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak
terjadinya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan.
2. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar
kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut
UUD 1945 adalah executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di
tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang
lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi
dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasan
membentuk Undang-undang.
3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan
“fleksibel” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran
(multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen).
4. UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan
Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang.
104
Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat
merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-
undang.
Perubahan pada UUD 1945 setelah amandemen membawa perubahan pula pada
Sistem Ketatanegaraan yang dimana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan yang tidak
terbatas dirubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang Undang Dasar
a. Kewenangan MPR setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan
menetapkan Undang-undang Dasar.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil
Presiden.
3. Majelis permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya menurut
Undang-Undang Dasar.
Amandemen juga mencabut kekuasaan untuk membuat Undang
- Undang dari tangan Presiden dan memberikan kekuasaan untuk
membuat Undang - Undang tersebut kepada DPR. Sehingga jelas
bahwa amandemen ingin mempertegas posisi check and balances
antara presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai
lembaga legislatif.
b. Kewenangan DPR setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk
mendapatkan persetujuan bersama.
2. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan
pengganti undang-undang.
3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang
berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam
pembahasan.
4. Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan DPD.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap UU, APBN, serta kebijakan
pemerintah, dan sebagainya.
Pergeseran lain adalah terbentuknya lembaga perwakilan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai utusan daerah yang
dipilih secara langsung melalui pemilihan umum.
c. Kewenangan DPD :
1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mengajukan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
105
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia atas Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan
belanja negara dan Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama.
d. Kewenangan MA setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang.
2. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan
rehabilitasi.
e. Kewenangan MK setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
Dalam masa pasca amandemen terdapat lembaga baru yakni KY
(Komisi Yudisial).
f. Kewenangan KY :
1. Melakukan pengawasan terhadap Hakim agung di Mahkamah Agung.
2. Melakukan pengawasan terhadap Hakim pada badan peradilan di semua
lingkungan peradilan yang berada di bawah MA.
Dan Pasca Amandemen Anggota BPK (Badan Pemeriksa
Keuangan) dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
g. Kewenangan BPK setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan
daerah (APBD)
2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan
ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukota
negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
Setelah amandemen kewenangan dan tugas Presiden lebih
dipertegas lagi tidak sama halnya pada masa sebelum amandemen.
h. Kewenangan Presiden setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.
106
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-
undang sebagaimana mestinya.
3. Dalam hal ihwal kegentingan yang memmaksa, Presiden berhak
menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.
5. Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus
dicabut.
C. KONDISI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJALANKAN SISTEM
KETATANEGARAANYA PADA SAAT INI
Menurut Bapak Sulardi (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah
Malang) arah pembangunan ini mulai tak terarah sejak GBHN hilang dari peredarannya
meskipun sudah terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Visi pembanguan nasional 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan
makmur. Visi itulah yang hingga saat ini belum ditemukan wujudnya. Alih-alih
terwujud, keresahan dan ketidakpastian masa depan bangsa justru ada di depan mata
dan bahkan menjauh dari nilai-nilai Pancasila
Sistem presidensial, yang berlaku sekarang, membawa konsekuansi bahwa presiden
dipilih oleh rakyat. Karena presiden dipilih oleh rakyat, dia bertanggung jawab kepada
rakyat dan konstitusi. Dengan demikian, konsekuensi ketatanegaraan berkaitan dengan
arah pembanguan nasional ditentukan oleh presiden dengan mewujudkan janji-janji
yang dia kampanyekan menjelang pemilihan presiden. Janji-janji itulah yang
semestinya diwujudkan dalam visi dan misi RPJPN, yang dapat diurai menjadi
pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.
Hasrat untuk kembali menghadirkan GBHN yang disusun oleh MPR sebagai
pedoman pembangun nasional secara konstitusional telah tertutup. Bangsa ini
sebaiknya menghormati dan melaksanakan kesepakatan yang diwujudkan dari hasil
perubahan UUD 1945. Kini presiden bukan lagi bawahan MPR dan MPR bukan lagi
pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat, sehingga tidak mungkinlah memaksa MPR
menyusun GBHN dan menyodorkan kepada presiden untuk melaksanakan. Inilah
konsekuensi dari perubahan.
Kesimpulan
Sistem Ketatanegaraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar
lembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara. Sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia pada masa sebelum Amandemen UUD 1945 memiliki kelebihan dan
kekurangan. Kelebihan dari system ketatanegaraan sebelum Amandemen ialah sistem
ketatanegaraannya lebih terarah dan pemerintah hanya fokus pada target yang telah
ditentukan sebelumnya serta Kekurangannya ialah tidak ada campur tangan rakyat
dalam menentukan kebijakan sehingga dalam pembuatan system ketatanegaraan hanya
menguntungkan pihak-pihak yang berkuasa.
Sedangkan sesudah Amandemen UUD 1945 sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia lebih mengutamakan aspirasi rakyat daripada pihak-pihak yang berkuasa.
Namun di balik itu, tidak terarahnya system ketatanegaraan tersebut karena terlalu
banyak yang ditargetkan.
107
Pada intinya, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah melalui alur waktu
yang panjang. Alur waktu yang lambat laun menyeret Republik Indonesia untuk
melakukan penyesuaian dan perubahan-perubahan baru dalam sistem
ketatanegaraannya. Perubahan-perubahan ini mempunyai landasan hukum yang jelas
yang tertuang dalam Amandemen-amandemen UUD 1945. Dalam setiap perubahan-
perubahan, Negara Republik Indonesia selalu berusaha menjadi lebih baik yang
meskipun pada kenyataannya masih saja terdapat kekurangan-kekurangan pada setiap
perubahan tersebut.
108
SOAL DAN JAWABAN
1. Apakah ideologi pancasila sudah di implementasikan dalam sistem ketatanegaraan?
Jawab :
Sudah, bukti nya adalah bahwa negara indonesia telah menganut sistem
demokrasai pancasila.tetapi meski begitu masih banyak warga negara yang masih
menyimpang dengan ideologi pancasila tersebut.
2. Jelaskan pengertian sistem ketatanegaraan!
Jawab :
Istilah Sistem Ketatanegaraan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu:
“Sistem” dan “Ketatanegaraan”. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari
beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian
maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan
tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya
jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhnya
itu.
Dan Ketatanegaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata
tata negara yang artinya seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan
susunan pemerintah , bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan
suatu negara. Sedangkan menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan
sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk , tugas
negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap
pemerintah atau sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan Ketatanegaran adalah segala
sesuatu mengenai tata negara. Dari pengertian itu, maka secara harfiah Sistem
Ketatanegaraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga
negara dalam mengatur kehidupan bernegara.
3. Jelaskan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD
1945!
Jawab :
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD
1945
Salah satu agenda penting dari gerakan reformasi adalah amandemen terhadap
UUD 1945 yang kemudian berhasil dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut
melalui Sidang Tahunan MPR yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002.
Adapun Latar Belakang pelaksanaan Amandemen UUD 1945 :
1. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang
bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya
melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak
terjadinya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan.
2. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar
kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut
UUD 1945 adalah executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di
tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang
lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi
109
dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasan
membentuk Undang-undang.
3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan
“fleksibel” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran
(multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen).
4. UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan
Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang.
Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat
merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-
undang.
Perubahan pada UUD 1945 setelah amandemen membawa perubahan pula pada
Sistem Ketatanegaraan yang dimana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan yang
tidak terbatas dirubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang Undang Dasar
Kewenangan MPR setelah Amandemen UUD 1945 :
Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan
menetapkan Undang-undang Dasar.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau
Wakil Presiden.
- Majelis permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatanya
menurut Undang-Undang Dasar.
Amandemen juga mencabut kekuasaan untuk membuat
Undang - Undang dari tangan Presiden dan memberikan
kekuasaan untuk membuat Undang - Undang tersebut kepada
DPR. Sehingga jelas bahwa amandemen ingin mempertegas
posisi check and balances antara presiden sebagai lembaga
eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif.
Kewenangan DPR setelah Amandemen UUD 1945 :
- Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden
untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan
pengganti undang-undang.
- Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang
berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya
dalam pembahasan.
- Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan
DPD.
- Melaksanakan pengawasan terhadap UU, APBN, serta
kebijakan pemerintah, dan sebagainya.
110
Pergeseran lain adalah terbentuknya lembaga perwakilan
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai utusan
daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum.
Kewenangan DPD :
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat
mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia atas Rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara dan Rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
Kewenangan MA setelah Amandemen UUD 1945 :
- Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh
undang-undang.
- Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
- Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi
dan rehabilitasi.
Kewenangan MK setelah Amandemen UUD 1945 :
- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
- Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat
DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD
1945.
Dalam masa pasca amandemen terdapat lembaga baru yakni
KY (Komisi Yudisial).
Kewenangan KY :
- Melakukan pengawasan terhadap Hakim agung di Mahkamah
Agung.
- Melakukan pengawasan terhadap Hakim pada badan peradilan
di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA.
Dan Pasca Amandemen Anggota BPK (Badan Pemeriksa
Keuangan) dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan
DPD.
111
Kewenangan BPK setelah Amandemen UUD 1945 :
- Mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara
(APBN) dan daerah (APBD)
- Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan
ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Berkedudukan di
ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
Setelah amandemen kewenangan dan tugas Presiden lebih
dipertegas lagi tidak sama halnya pada masa sebelum
amandemen.
Kewenangan Presiden setelah Amandemen UUD 1945 :
- Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.
- Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan
undang-undang sebagaimana mestinya.
- Dalam hal ihwal kegentingan yang memmaksa, Presiden berhak
menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-
undang.
- Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.
- Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu
harus dicabut.
4. Jelaskan kondisi Republik Indonesia dalam menjalankan sistem ketatanegaraannya
pada saat ini!
Jawab :
Menurut Bapak Sulardi (Dosen Hukum Tata Negara Universitas
Muhammadiyah Malang) arah pembangunan ini mulai tak terarah sejak GBHN
hilang dari peredarannya meskipun sudah terdapat Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN). Visi pembanguan nasional 2005-2025 adalah Indonesia
yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Visi itulah yang hingga saat ini belum
ditemukan wujudnya. Alih-alih terwujud, keresahan dan ketidakpastian masa depan
bangsa justru ada di depan mata dan bahkan menjauh dari nilai-nilai Pancasila
Sistem presidensial, yang berlaku sekarang, membawa konsekuansi bahwa
presiden dipilih oleh rakyat. Karena presiden dipilih oleh rakyat, dia bertanggung
jawab kepada rakyat dan konstitusi. Dengan demikian, konsekuensi ketatanegaraan
berkaitan dengan arah pembanguan nasional ditentukan oleh presiden dengan
mewujudkan janji-janji yang dia kampanyekan menjelang pemilihan presiden.
Janji-janji itulah yang semestinya diwujudkan dalam visi dan misi RPJPN, yang
dapat diurai menjadi pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.
Hasrat untuk kembali menghadirkan GBHN yang disusun oleh MPR sebagai
pedoman pembangun nasional secara konstitusional telah tertutup. Bangsa ini
sebaiknya menghormati dan melaksanakan kesepakatan yang diwujudkan dari hasil
perubahan UUD 1945. Kini presiden bukan lagi bawahan MPR dan MPR bukan
112
lagi pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat, sehingga tidak mungkinlah
memaksa MPR menyusun GBHN dan menyodorkan kepada presiden untuk
melaksanakan. Inilah konsekuensi dari perubahan.
5. Jelaskan konsep nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia!
Jawab :
1) Terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-
kekuasaan negara
2) Penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan
sarana terakhir; dan
3) Hak-hak asasi manusia yang tidak hanya menekankan hak atau kewajiban,
tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan
peran lembaga Negara dalam mengaktualisasikan nilai pancasila
berdasarkan system ketatanegaraan Indonesia untuk menegakkan UUD
1945 dengan melakukan judicial review atas UU yang bertentangan
terhadap UUD 1945 maupun dalam melakukan kewenangan lainnya sebagai
pengawal politik hukum nasional, pengawal konstitusi dan sebagai penafsir
tunggal pasal-pasal UUD 1945 demi tegaknya hukum dan keadilan.
113
DAFTAR PUSTAKA
http://blog-kumpulan-makalah.blogspot.com/2017/10/makalah-sistem-ketatanegaraan-ri.html
114
XI
WAWASAN NUSANTARA
A. WAWASAN NUSANTARA
Banyak pengertian tentang Wawasan Nusantara, tetapi ada satu pendapat
pengertian Wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas Tahun 1999 sebagai berikut.
“Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang
serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional”.
”Secara etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara.
Wawasan berasal dari kata Wawas (bahasa jawa) yang berarti pandangan, tinjauan dan
penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap
indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari
kata Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya
menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang
terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu
samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata ‘nusantara’
digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.”
Sedangkan terminologis, wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut :
a. Menurut prof. Wan Usman, “Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa
Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan
semua aspek kehidupan yang beragam.”
b. Menurut GBHN 1998, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap
bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi tap.
MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999, yaitu “cara pandang dan sikap
bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan
bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta
kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehipan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.”
Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, secara sederhana wawasan nusantara berarti
cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara
sebagai Wawasan Nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari
kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan (HANKAM)
115
B. HAKIKAT WAWASAN NUSANTARA
Hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian cara
pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan
nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus
berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan
negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus
dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa
menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan dan
perorangan.
Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan.
Jadi, hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional.
Dengan kata lain, hakikat Wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan
wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat Wawasan Nusantara diwujudkan
dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial
budaya dan pertahanan keamanan.
C. ASAS WAWASAN NUSANTARA
Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus
dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen
pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas Wawasan
Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar
kesepakatan bersama tersebut yang berarti tercerai berainya bangsa dan negara
Indonesia. Adapun asas Wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut:
a. Kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan,
kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik
dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan
yang berbeda. Misalnya, dengan cara adu domba dan memecah belah bangsa
dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi dan lingkungan hidup. Padahal,
tujuan kepentingannya sama yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman
yang lebih baik daripada sebelumnya.
b. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah dan kegiatan baik
perorangan, golongan, kelompok maupun daerah.
c. Keberanian berpikir, berkata dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang
benar biar pun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya.
Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan.
d. Diperlukan kerja sama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa
meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.
e. Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan
sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai
sinergi yang lebih baik.
f. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan
mendirikan Negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan dan dirintis oleh Boedi
Oetomo Tahun 1908, Sumpah Pemuda Tahun 1928 dan Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat
penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam
116
kebhinekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan
kesatuan akan hancur berantakan.
D. KEDUDUKAN FUNGSI DAN TUJUAN WAWASAN NUSANTARA
Kedudukan
a. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia
merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar
tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta
mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
b. Wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari
stratifikasinya sebagai berikut:
1) Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara
berkedudukan sebagai landasan idiil.
2) Undang – undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara,
berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
3) Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai
landasan visional.
4) Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai
kebijaksanaan nasional, berkedudukan sebagai landasan
operasional.
Fungsi
Wawsan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta
rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan,
tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah
maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Selain itu, wawasan nusantara berfungsi sebagai:
a. Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu
wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional,
pertahanan keamanan dan kewilayahan.
b. Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai
cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan
ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan
keamanan.
c. Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara
merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air
Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan
segenap kekuatan negara.
d. Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi
dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara
tetangga . Batasan dan tantangan negara RepublikIndonesia adalah:
1) Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 tentang
negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang
nasional. Dr. Soepomo menyatakan Indonesia meliputi batas
Hindia Belanda, Muh. Yamin menyatakan Indonesia meliputi
117
Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Celebes, Maluku-
Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno
menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2) Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut
sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal
berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat.
Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara
kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas
yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional.
3) Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman
pemerintah RI tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya:
a) Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan
garis pasang surut (low water line), tetapi pada sistem
penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari
garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar
dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI.
b) Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12
mil laut.
c) Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum
Internasional, di mana batasan nusantara 200 mil yang
diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Dengan
adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal,
Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.
Tujuan
Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu:
a. Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan
bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah "untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial" (Hidayat I dan
Mardiyono, 1983, hal 85-86)
b. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek
kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa
tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan
nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan
membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat
manusia di seluruh dunia.
E. ASPEK TRIGATRA DAN PANCAGATRA
Aspek – Aspek Trigatra
a. Letak dan Bentuk Geografis
Jikalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta
dunia, maka akan nampak jelas bahwa wilayah negara tersebut
118
merupakan suatu kepulauan, yang menurut wujud ke dalam, terdiri dari
daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Dalam bahasa asing
bisa disebut sebagai suatuArchipelago kelvar, kepulauan itu merupakan
suatu archipelago yang terletak antara Benua Asia di sebelah utara dan
Benua Australia di sebelah selatan serta Samudra Indonesia di sebelah
barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur.
Letak geografis antara dua benua dan samudra yang penting itu,
maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan
geografis di tengah - tengah jalan lalu lintas silang dunia. Karena
kedudukannya yang strategis itu, dipandang dari tiga segi kesejahteraan
di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya, Indonesia telah banyak
mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing (akulturasi).
Indonesia terletak pada 6 LU–11 LS, 95 BT–141 BT, dilalui garis
khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator
sehingga Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan
kemarau.
b. Keadaan dan Kemampuan Penduduk
Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat
atau wilayah. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan
nasional adalah sebagai berikut:
1) Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran,
pendatang baru dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Segi
positif dari pertambahan penduduk ialah pertambahan angkatan
kerja (man power) dan pertambahan tenaga kerja (labour force).
Segi negatifnya, apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang
dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan
usaha peningkatan kualitas penduduk.
2) Faktor yang Mempengaruhi Komposisi Penduduk
Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur,
kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan dan
sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas,
fertilitas dan migrasi. Fertilitas sangat berpengaruh besar
terhadap umur dan jenis penduduk golongan muda yang dapat
menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas pendidikan,
perluasan lapangan kerja dan sebagainya.
3) Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Penduduk
Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat
memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan yaitu
penyebaran merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu
memberikan kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk,
misalnya dengan cara transmigrasi, mendirikan pusat-pusat
pengembangan (growth centers), pusat-pusat industri dan
119
sebagainya. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan
pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman
terhadap pertahanan nasional.
c. Keadaan dan kekayaan alam
Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfir, di
permukaan bumi, di laut, di perairan dan di dalam bumi. Sumber-sumber
alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas di mana Indonesia
terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang
berlimpah ruah.
Sebagai gambaran umum, sumber-sumber alam termasuk sumber-
sumber pelican atau mineral, sumber-sumber nabati atau flora dan
sumber-sumber hewani atau fauna. Untuk memulai dengan sumber-
sumber pelican atau mineral dapat diutarakan, bahwa negara Indonesia
mempunyai sumber-sumber mineral yang meliputi bahan galian, biji-
bijian maupun bahan-bahan galian industri di samping sumber-sumber
tenaga lain. Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan
penyebarannya tidak merata. Sehingga menimbulkan ketergantungan
dari dan oleh negara dan bangsa lain. Bentuk sumber daya alam ada 2
(dua) , yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat
diperbarui.
Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan
berprinsip atau asas maksimal, lestari dan berdaya saing.
a. Asas maksimal
Sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus
benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat.
b. Asas lestari
Artinya pengolahan sumber daya alam tidak boleh
menimbulkan kerusakan lingkungan karena untuk menjaga
keseimbangan alam.
c. Asas berdaya saing
Artinya bahwa hasil hasil sumber daya alam harus bisa
bersaing dengan sumber daya alam negara lain.
Aspek–Aspek Pancagatra
Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut
kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara
dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan dan norma-norma tertentu.
Hal-hal yang termasuk aspek pancagatra adalah sebagai berikut:
a. Ideologi
Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principles atau
prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan
dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam
120
mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin
diiperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke
dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun
secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Dalam
strategi pembinaan ideologi berikut adalah beberapa prinsip yang harus
diperhatikan.
1) Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh
WNI.
2) Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada
seluruh WNI.
3) Ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya.
4) Aktualisasi ideologi dikembangkan kearah keterbukaan dan
kedinamisan.
5) Ideologi Pancasila mengakui keaneragaman dalam hidup
berbangsa dan dijadikan alat untuk menyejahterakan dan
mempersatukan masyarakat.
6) Kalangan elit eksekutif, legislatif dan yudikatif harus
mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN
dengan mengedepankan kepentingan bangsa.
7) Menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius,
demokratis, nasionalis dan berkeadilan. Menumbuhkan sikap
positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi
untuk mewujudkan cita-cita bangsa
b. Politik
Politik diartikan sebagai asas, haluan atau kebijaksanaan yang
digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik
dapat dibagi kedalam dua sektor yaitu sektor masyarakat yang
memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output.
Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan
kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia
untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari
keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan
Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila.
c. Ekonomi
Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan
masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan
jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan
ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran
barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk
menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang
diarahkan untuk kemakmuran rakyat
Kerakyatan harus menghindari free fight liberalisme, etatisme dan
tidak dibenarkan adanya monopoli. Struktur ekonomi dimantapkan
secara seimbang dan selaras antarsektor. Pembangunan ekonomi
121
dilaksanakan bersama atas dasar kekeluargaan. Pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya harus dilaksanankan secara selaras dan
seimbang antarwilayah dan antarsektor. Kemampuan bersaing harus
ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Ketahanan di
bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang
berhasil, namun tidak dapat dilupakan faktor-faktor non-teknis dapat
mempengaruhi karena saling terkait dan berhubungan.
d. Sosial Budaya
Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya
bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional
dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan dan
gangguan (ATHG). Gangguan dapat datang dari dalam maupun dari
luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan
kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan
kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan pengembangan
sosial budaya dimana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan
kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai
Pancasila.
e. Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam
kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi
keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi
ATHG yang membahayakan identitas, integritas dan kelangsungan
hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan di
bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela
negara, di mana seluruh IPOLEKSOSBUDHANKAM disusun,
dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin
terselenggaranya Sistem Ketahananan Nasional. Prinsip-prinsip Sistem
Ketahanan Nasional antara lain adalah sebagai berikut:
1) Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan.
2) Pertahanan keamanan berlandasan pada landasan ideal
Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan
visional wawasan nusantara.
3) Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang
melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional.
4) Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem
pertahanan dan keamanan nasional (Sishankamnas) dan sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).
122
Kesimpulan
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah
airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri
dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan
persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Sedangkan pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan
Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa
Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan
menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai
tujuan nasional.
123
SOAL DAN JAWABAN
1. Jelaskan pengertian wawasan nusantara!
Jawab :
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan
tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang
beragam. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam
menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk
mencapai tujuan nasional. Sedangkan pengertian yang digunakan sebagai acuan
pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara
pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba
beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan
wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap
aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
2. Bagaimana cara menerapkan wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari?
Jawab :
1) Menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara
2) Menumbuhkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air
3) Menghargai tiap perbedaan yang ada.
3. Apa dampaknya jika kita tidak memiliki wawasan nusantara?
Jawab :
Jika para generasi bangsa tak berwawasan nusantara maka Negara ini dapat
dijajah lagi oleh bangsa lain. Bahkan dapat menjadi Negara yang hancur. Hal
tersebut disebabkan karena tidak adanya lagi rasa persatuan dan kesatuan diantara
para warga Negara dan tidak adanya rasa untuk melindungi bangsa secara utuh.
Sehingga dapat mudah terombang-ambing dan terpengaruh oleh bangsa lain. Oleh
karena itu sebagai warga Negara yang berintelektual kita harus menjaga persatuan
dan kesatuan Negara kita dengan berwawasan nusatara agar Negara kita menjadi
Negara yang adil, makmur dan sejahtera.
4. Jelaskan kedudukan fungsi dan tujuan wawasan nusantara!
Jawab :
Kedudukan
a) Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia
merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar
tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta
mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
b) Wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari
stratifikasinya sebagai berikut:
1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara
berkedudukan sebagai landasan idiil.
124
2. Undang – undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusi
negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
3. Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan
sebagai landasan visional.
4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai
kebijaksanaan nasional, berkedudukan sebagai landasan
operasional.
Fungsi
Wawsan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta
rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan,
tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah
maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Selain itu, wawasan nusantara berfungsi sebagai:
a) Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu
wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional,
pertahanan keamanan dan kewilayahan.
b) Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai
cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan
ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan
keamanan.
c) Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara
merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air
Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan
segenap kekuatan negara.
d) Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi
dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara
tetangga . Batasan dan tantangan negara RepublikIndonesia adalah:
1) Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 tentang
negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang
nasional. Dr. Soepomo menyatakan Indonesia meliputi batas
Hindia Belanda, Muh. Yamin menyatakan Indonesia meliputi
Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Celebes, Maluku-
Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno
menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2) Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut
sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal
berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat.
Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara
kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas
yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional.
3) Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman
pemerintah RI tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya:
a. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan
garis pasang surut (low water line), tetapi pada sistem
125
penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari
garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar
dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI.
b. Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12
mil laut.
c. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum
Internasional, di mana batasan nusantara 200 mil yang
diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Dengan
adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal,
Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.
Tujuan
Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu:
a. Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan
bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah “untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial” (Hidayat I dan
Mardiyono, 1983, hal 85-86)
ii. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek
kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan
bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi
kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk
menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi
luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.
5. Jelaskan Asas Wawasan Nusantara!
Jawab :
Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus
dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen
pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas Wawasan
Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar
kesepakatan bersama tersebut yang berarti tercerai berainya bangsa dan negara
Indonesia. Adapun asas Wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut:
a) Kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan,
kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik
dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan
yang berbeda. Misalnya, dengan cara adu domba dan memecah belah bangsa
dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi dan lingkungan hidup. Padahal,
tujuan kepentingannya sama yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman
yang lebih baik daripada sebelumnya.
b) Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah dan kegiatan baik
perorangan, golongan, kelompok maupun daerah.
126
c) Keberanian berpikir, berkata dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang
benar biar pun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya.
Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan.
d) Diperlukan kerja sama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa
meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.
e) Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan
sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai
sinergi yang lebih baik.
f) Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan
mendirikan Negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan dan dirintis oleh Boedi
Oetomo Tahun 1908, Sumpah Pemuda Tahun 1928 dan Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat
penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam
kebhinekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan
kesatuan akan hancur berantakan.
127
DAFTAR PUSTAKA
https://denimbs.blogspot.com/2019/02/makalah-pkn-wawasan-nusantara-dalam.html
128
XII
KONSEP KETAHANAN NASIONAL
A. PENGERTIAN KETAHANAN NASIONAL
Pengertian ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang
berisi ketangguhan nasional dan keuletan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala
macam tantangan dan juga ancaman, gangguan serta hambatan baik yang berasal dari
luar ataupun dari dalam negeri.
Dimana hal itu terjadi secara langsung ataupun tidak langsung, pasti akan
membahayakan integritas, kelangsungan hidup suatu bangsa, identitas, dan lain
sebagainya. Sementara pengertian ketahanan nasional yang disebut di dalam konsep
1968 yaitu sebagai berikut:
Ketahanan nasional adalah sebuah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi
segala macam kekuatan, baik yang berasal dari luar atau dari dalam, yang langsung
ataupun tidak langsung, pasti akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan
negara Indonesia.
Sedangkan pengertian ketahanan nasional yang dijelaskan dalam ketahanan
nasional konsepsi tahun 1969 adalah penyempurnaan dari konsepsi pertama, antara
lain:
1. Ketahanan nasional merupakan keuletan dan juga daya tahan suatu bangsa
yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional
dalam menghadapi segala macam ancaman, baik yang berasal dari luar
ataupun yang berasal dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung
akan membahayakan kelangsungan hidup Negara Indonesia.
2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi
keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam
mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi segala macam
tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan yang datang dari luar ataupun
dari dalam, yang langsung ataupun tidak langsung akan membahayakan
integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa, dan negara serta
perjuangan nasional
Sementara dalam pidato kenegaraan, Presiden Republik Indonesia yaitu Jenderal
Suharto di depan sidang DPR pada tanggal 16 Agustus 1975, mengatakan bahwa
ketahanan nasional merupakan tingkat keadaan dan juga keuletan serta ketangguhan
bahwa Indonesia dalam menghimpun dan juga mengarahkan kesungguhan kemampuan
nasional yang ada. Sehingga hal itu merupakan kekuatan nasional yang bisa dan mampu
untuk menghadapi setiap ancaman dan tantangan terhadap keutuhan ataupun
kepribadian bangsa serta mempertahankan kehidupan serta kelangsungan cita-citanya.
129
B. PENGERTIAN KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL
Konsepsi Ketahanan Nasional merupakan suatu pedoman ataupun saranan untuk
meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung
kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan menggunakan pendekatan
kesejahteraan dan juga keamanan. Di antara kesejahteraan dan juga keamanan tersebut
bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Penyelenggaraan kesejahteraan
membutuhkan tingkat keamanan tertentu dan juga sebaliknya, penyelenggaraan
keamanan membutuhkan tingkat kesejahteraan tertentu.
Tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan
bisa berlangsung. Sebab, pada dasarnya keduanya adalah nilai intrinsik yang ada di
dalam kehidupan nasional. Dalam kehidupan nasional ini, tingkat kesejahteraan dan
juga keamanan nasional adalah tolok ukur ketahanan nasional. Peran dari masing-
masing gatra dalam astagrata yang seimbang dan saling mengisi. Itu artinya, antagrata
memiliki hubungan yang saling berkaitan dan saling bergantung secara utuh
menyeluruh membentuk perilaku masyarakat dalam kehidupan nasional.
Kesejahteraan bisa digambarkan sebagai suatu kemampuan bangsa dalam
menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi kemakmuran
bangsa secara adil dan rata. Sementara keamanan merupakan kemampuan bangsa untuk
melindungi nilai nasionalnya terhadap ancaman yang berasal dari luar negeri.
C. CIRI-CIRI KETAHANAN NASIONAL
Ciri-ciri ketahanan nasional adalah kondisi dimana hal itu menjadi prasyarat utama
untuk negara berkembang. Hal ini difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan
hidup dan terus mengembangkan kehidupan. Tak hanya untuk pertahanan saja, tapi juga
untuk menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan,
baik itu yang berasal dari luar ataupun yang berasal dari dalam, entah itu secara
langsung ataupun tidak langsung. Jika didasarkan pada metode astagrata, semua aspek
kehidupan nasional digambarkan dalam sistematika astagatra yang tersusun atas tiga
aspek alamiah atau trigatra yang meliputi geografi, kependudukan, kekayaan alam, dan
lima aspek sosial lain atau pancagatra yang meliputi politik, ideologi, ekonomi, sosial
budaya, dan pertahanan keamanan.
Ketahanan nasional umumnya berpedoman pada wawasan nasional. Dimana
wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia pada diri sendiri dan
lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Wawasan
nusantara tersebut juga merupakan salah satu sumber utama dan landasan yang kuat
dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Sehingga, wawasan nusantara bisa
disebut sebagai wawasan dan termasuk ke dalam landasan ketahanan nasional.
130
D. SIFAT-SIFAT KETAHANAN NASIONAL
Berikut ini adalah beberapa sifat ketahanan nasional yang perlu kamu pahami,
diantaranya:
1. Mandiri
Mandiri adalah ketahanan nasional yang bersifat percaya kepada
kemampuan dan juga kekuatan sendiri dengan keuletan serta ketangguhan yang
mengandung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumpu pada identitas,
kepribadian bangsa, dan juga integritas. Kemandirian tersebut adalah salah satu
prasyarat untuk menjalin sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam
perkembangan global.
2. Dinamis
Dinamis artinya ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan bisa
meningkat atau menurun bergantung dengan kondisi dan situasi bangsa dan juga
negara, serta kondisi lingkungan yang ada disekitar. Hal tersebut sesuai dengan
hakikat dan juga pengertian bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan
selalu berubah. Oleh karena itu, upaya dalam peningkatan ketahanan nasional
harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamika yang ada di
dalamnya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih
baik lagi.
3. Manunggal
Manunggal artinya ketahanan nasional mempunyai sifat yang integratif.
Dimana hal itu diartikan sebagai terwujudnya kesatuan dan juga perpaduan
yang seimbang, selaras, dan serasi diantara semua aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Wibawa
Wibawa artinya ketahanan nasional sebagai sebuah hasil pandangan yang
sifatnya manunggal, yaitu bisa mewujudkan kewibawaan nasional yang
nantinya akan diperhitungkan oleh pihak lain. Sehingga bisa menjadi daya
tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal yang dimiliki suatu negara,
maka akan semakin besar juga kewibawaannya.
5. Konsultasi dan Kerja Sama
Ini artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengedepankan sikap
konfrontatif dan antagonis. Selain itu, bangsa Indonesia juga tidak
mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik saja. Namun lebih kepada sifat
konsultatif dan kerja sama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada
kekuatan moral dan kepribadian bangsa.
131
E. ASAS-ASAS KETAHANAN NASIONAL
Asas ketahanan nasional merupakan tata laku yang berdasar pada nilai-nilai yang
tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945, serta Wawasan Nusantara. Asas-asas
tersebut antara lain:
a. Asas Kesejahteraan dan Keamanan
Asas yang pertama adalah kebutuhan yang paling mendasar dan wajib
dipenuhi untuk individu ataupun masyarakat dan juga kelompok. Dengan
begitu, kesejahteraan dan juga keamanan adalah asa di dalam sistem kehidupan
nasional. Tanpa adanya kesejahteraan dan juga keamanan, maka sistem
kehidupan nasional tidak akan bisa berlangsung. Pada dasarnya, kesejahteraan
dan keamanan adalah nilai intrinsik yang ada di dalam sistem kehidupan
nasional itu sendiri. Kesejahteraan ataupun keamanan harus selalu ada,
berdampingan dengan kondisi apapun. Di dalam kehidupan nasional, tingkat
keamanan dan kesejahteraan nasional yang bisa dicapai adalah salah satu tolok
ukur keberhasilan ketahanan nasional.
b. Asas Mawas Kedalam dan Mawas ke Luar
Sistem kehidupan nasional adalah perpaduan seluruh aspek kehidupan
bangsa yang saling berkomunikasi. Selain itu, sistem kehidupan nasional juga
berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dalam proses interaksi itu, bisa timbul
berbagai dampak, baik berupa sifat yang positif ataupun negatif. Dengan begitu,
dibutuhkan sikap mawas, baik itu kedalam ataupun keluar.
- Mawas Kedalam
Mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan
juga kondisi kehidupan nasional itu sendiri yang berdasar pada nilai-
nilai kemandirian yang proporsional guna meningkatkan kualitas derajat
kemandirian bangsa yang tangguh dan ulet.
- Mawas Keluar
Mawas ke luar memiliki tujuan untuk bisa mengantisipasi dan juga
berperan serta dalam mengatasi dampak lingkungan strategis luar
negeri. Tak hanya itu saja, tapi juga bertujuan untuk menerima
kenyataan dengan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia
internasional.
c. Asas Kekeluargaan
Asas yang satu ini bersikap keadilan, kesamaan, kebersamaan, gotong
royong, tenggang rasa, dan juga tanggung jawab di dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal itu, hidup dengan asas
kekeluargaan telah diakui adanya perbedaan. Kenyataan real tersebut
dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik
yang bersifat destruktif atau tidak merusak.
132
d. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu
Sistem kehidupan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa
dalam bentuk persatuan dan perpaduan yang simbang, selaras, serta serasi pada
seluruh aspek kehidupan nasional, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan
nasional sendiri mencakup ketahanan seluruh aspek kehidupan secara
menyeluruh, utuh, dan terpadu.
F. UNSUR-UNSUR KETAHANAN NASIONAL
Di bawah ini adalah beberapa unsur ketahanan nasional, antara lain:
a. Ketahanan Nasional Pancagatra
Aspek sosial pancagatra umumnya berlandaskan hubungan manusia dengan
Tuhan. Kemudian hubungan manusia dengan sesama, alam yang ada
disekitarnya, ataupun manusia dengan dirinya sendiri dalam bentuk kebutuhan
mereka. Dengan dasar hubungan itu bisa dikelompokkan menjadi lima bidang
atau lima aspek kehidupan Nasional yang disingkat menjadi
Ipoleksosbudhankam. Lima aspek tentang kehidupan nasional akan diuraikan
menjadi konsep dasar dalam rangka mengembangkan kekuatan nasional dalam
menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan.
b. Ketahanan Aspek Ideologi
Sebuah bangsa pada dasarnya memiliki dan membutuhkan filsafat hidup.
Sebagai pedoman dan juga pegangan dalam melakukan perjuangan untuk
mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Filsafat hidup
tersebut digunakan sebagai salah satu pedoman hidup, dimana filsafat tersebut
termasuk ke dalam filsafat praktis yang merupakan sebuah ideologi, pandangan
dunia, dan pandangan hidup. Sebab, hal itu sebagai dasar untuk mencapai
sebuah cita-cita Nasional. Dalam pembahasan tersebut disebut dengan istilah
ideologi.
G. FUNGSI KETAHANAN NASIONAL
Salah satu ketahanan nasional yaitu sebagai doktrin dasar nasional perlu diketahui
untuk menjamin terjadinya pola pikir, pola tindak, pola sikap, dan pola kerja dalam
menyatukan langkah bangsa yang bersifat internasional, interlokal ataupun
multidisiplin. Konsep dari doktrin tersebut diperlukan agar tidak ada cara berpikir yang
terkotak-kotak pembangunan secara terpadu. Dimana hal itu dilaksanakan sesuai
dengan rancangan atau sektoral. Salah satu alasannya adalah jika penyimpanan terjadi,
maka akan muncul pemborosan waktu, sarana, dan tenaga yang bahkan berpotensi
dalam melaksanakan pembangunan nasional di seluruh bidang dan sektor program cita-
cita nasional. Ketahanan nasional juga berguna sebagai pola dasar pembangunan
nasional. Pada dasarnya hal itu merupakan arah dan juga pedoman.
Dalam perkembangannya, ketahanan nasional akan tetap mengalami berbagai
permasalahan yang bisa menimbulkan kegoyahan terhadap ketahanan nasional
133
Indonesia. Ancaman-ancaman itu bisa berasal dari dalam ataupun luar negeri. Indonesia
telah sering mengalami berbagai macam kejadian yang bisa digolongkan sebagai suatu
ancaman terhadap ketahanan nasional. Beberapa contoh dari peristiwa yang sempat
mengganggu ketahanan nasional Indonesia yaitu gerakan separatisme dan juga
terorisme, antara lain:
- GAM (Gerakan Aceh Merdeka)
- Organisasi Papua Merdeka (OPM)
- Terorisme
H. PENGARUH ASPEK KETAHANAN NASIONAL TERHADAP
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Ketahanan nasional adalah gambaran dari kondisi sistem kehidupan nasional dalam
berbagai aspek pada waktu tertentu. Masing-masing aspek akan berubah menurut
waktu, lingkungan, dan ruang, berlebih pada aspek-aspek yang dinamis. Sehingga
interaksinya membuat kondisi umum yang sulit dipantau karena sangat kompleks atau
rumit.
a. Pengaruh Aspek Ideologi
Ideologi merupakan suatu sistem nilai sekaligus sebuah ajaran yang
memberikan motivasi. Selain itu, ideologi juga mengandung konsep dasar
mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Jika dilihat secara
teoritis, maka sebuah ideologi bersumber dari suatu falsafah dan merupakan
pelaksanaan dari suatu sistem filsafat tersebut.
b. Liberalisme
Liberalisme adalah salah satu aliran pikiran perseorangan ataupun
individualistik. Aliran pemikiran tersebut mengajarkan bahwa negara
merupakan masyarakat hukum atau legal society yang terdiri dari kontrak
semua individu dalam masyarakat tersebut. Liberalisme berada di titik tolak dari
hak asasi yang melekat pada manusia sejak mereka lahir dan tidak bisa diganggu
gugat oleh siapa saja termasuk penguasa.
Kecuali hal itu sudah atas persetujuan yang berkaitan. Paham liberalisme ini
memiliki dasar-dasar kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut sebuah
kebebasan individu secara mutlak. Dimana kebebasan yang dimaksud yaitu
mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan yang sudah melimpah
dan dicapai dengan bebas.
c. Komunisme
Komunisme adalah aliran pikiran kategori kelas atas yang diajarkan oleh
Karl Marx, Engels, dan Lenin. Dimana hal itu berawal dari kritik Karl Marx
mengenai kehidupan sosial ekonomi masyarakat di awal revolusi industri.
Aliran pemikiran tersebut beranggapan bahwa negara merupakan susunan
golongan kelas atas untuk menindas kelas lain.
134
Sederhanya, pemikiran tersebut yaitu golongan ekonomi kuat melawan
golongan ekonomi rendah. Golongan borjuis menindas golongan proletar atau
kaum buruh. Oleh karena itu, Karl Marx menganjurkan supaya golongan
proletar mengadakan revolusi politik untuk memperebutkan kekuasaan negara
dari golongan kaya kapitalis serta borjuis yang melandasi paham komunisme.
Kesimpulan
1. Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang
berisi ketangguhan nasional dan keuletan dalam menghadapi dan juga
mengatasi segala macam tantangan dan juga ancaman, gangguan serta
hambatan baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam negeri.
2. Konsepsi Ketahanan Nasional merupakan suatu pedoman ataupun saranan
untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang
mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan
menggunakan pendekatan kesejahteraan dan juga keamanan. Di antara
kesejahteraan dan juga keamanan tersebut bisa dibedakan namun tidak bisa
dipisahkan. Penyelenggaraan kesejahteraan membutuhkan tingkat keamanan
tertentu dan juga sebaliknya, penyelenggaraan keamanan membutuhkan
tingkat kesejahteraan tertentu.
3. Ciri-ciri ketahanan nasional adalah kondisi dimana hal itu menjadi prasyarat
utama untuk negara berkembang. Hal ini difokuskan untuk mempertahankan
kelangsungan hidup dan terus mengembangkan kehidupan. Tak hanya untuk
pertahanan saja, tapi juga untuk menghadapi dan mengatasi ancaman,
tantangan, hambatan, dan juga gangguan, baik itu yang berasal dari luar
ataupun yang berasal dari dalam, entah itu secara langsung ataupun tidak
langsung.
4. Beberapa sifat ketahanan Nasional, diantaranya : Mandiri, Dinamis,
Manunggal, wibawa dan konsultasi dan kerja sama
5. Asas-asas ketahanan Nasional dibagi menjadi empat, yaitu: asas
kesejahteraan dan keamanan, asas mawas kedalam dan mawas ke luar, asas
kekeluargaan dan asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu
6. Unsur-unsur ketahanan Nasional dibedakan menjadi dua, yaitu : ketahanan
Nasional pancagatra dan ketahanan aspek ideologi
7. Fungsi ketahanan Nasional untuk menjamin terjadinya pola pikir, pola
tindak, pola sikap, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang
bersifat internasional, interlokal ataupun multidisiplin. Hal itu merupakan
arah dan juga pedoman.
8. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional terhadap Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara, yaitu: Pengaruh aspek biologi, Liberalisme, dan Komunisme
135
SOAL DAN JAWABAN
1. Jelaskan pengertian ketahanan Nasional!
Jawab :
Suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan
keuletan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan dan juga
ancaman, gangguan serta hambatan baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam
negeri.
2. Jelaskan sifat-sifat ketahanan Nasional!
Jawab :
Berikut ini adalah beberapa sifat ketahanan nasional, diantaranya:
1) Mandiri
Mandiri adalah ketahanan nasional yang bersifat percaya kepada
kemampuan dan juga kekuatan sendiri dengan keuletan serta ketangguhan
yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumpu pada
identitas, kepribadian bangsa, dan juga integritas. Kemandirian tersebut
adalah salah satu prasyarat untuk menjalin sebuah kerja sama yang saling
menguntungkan dalam perkembangan global.
2) Dinamis
Dinamis artinya ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan bisa
meningkat atau menurun bergantung dengan kondisi dan situasi bangsa dan
juga negara, serta kondisi lingkungan yang ada disekitar. Hal tersebut sesuai
dengan hakikat dan juga pengertian bahwa segala sesuatu yang ada di dunia
ini akan selalu berubah. Oleh karena itu, upaya dalam peningkatan
ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan
dinamika yang ada di dalamnya diarahkan untuk pencapaian kondisi
kehidupan nasional yang lebih baik lagi.
3) Manunggal
Manunggal artinya ketahanan nasional mempunyai sifat yang integratif.
Dimana hal itu diartikan sebagai terwujudnya kesatuan dan juga perpaduan
yang seimbang, selaras, dan serasi diantara semua aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4) Wibawa
Wibawa artinya ketahanan nasional sebagai sebuah hasil pandangan yang
sifatnya manunggal, yaitu bisa mewujudkan kewibawaan nasional yang
nantinya akan diperhitungkan oleh pihak lain. Sehingga bisa menjadi daya
tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal yang dimiliki suatu
negara, maka akan semakin besar juga kewibawaannya.
136
5) Konsultasi dan Kerja Sama
Ini artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengedepankan sikap
konfrontatif dan antagonis. Selain itu, bangsa Indonesia juga tidak
mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik saja. Namun lebih kepada sifat
konsultatif dan kerja sama serta saling menghargai dengan mengandalkan
pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan liberalisme!
Jawab:
Liberalisme adalah salah satu aliran pikiran perseorangan ataupun
individualistik. Aliran pemikiran tersebut mengajarkan bahwa negara merupakan
masyarakat hukum atau legal society yang terdiri dari kontrak semua individu
dalam masyarakat tersebut. Liberalisme berada di titik tolak dari hak asasi yang
melekat pada manusia sejak mereka lahir dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapa
saja termasuk penguasa.
Kecuali hal itu sudah atas persetujuan yang berkaitan. Paham liberalisme ini
memiliki dasar-dasar kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut sebuah
kebebasan individu secara mutlak. Dimana kebebasan yang dimaksud yaitu
mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan yang sudah melimpah dan
dicapai dengan bebas.
4. Apa yang melatar belakangi bahwa setiap bangsa perlu memiliki “Ketahanan
Nasional”?
Jawab :
Latar Belakang Ketahananan Nasional
Sejak kemerdekaan Indonesia pada proklamasi 17 Agustus 1945 bangsa
indonesia tidak luput dari tidak luput dari gejolak dan ancaman yang
membahayakan kelangsungan hidup bangsa seperti :
- Agresi Militer Belanda.
- Gerakan Separatis: PKI, DUTII dan lain-lain.
- Ditinjau dari geopolitik dan geostrategis dengan posisi geografis,
potensi Sumber Daya Alam serta jumlah dan kemampuan penduduk,
telah menempatkan bangsa Indonesia menjadi ajang persaingan dan
perebutan negara-negara besar, sehingga menimbulkan dampak negatif
yang dapat membahayakan kelangsungan dan eksistensi negara
Indonesia
Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan
kedaulatannya dari agresi Belanda dan mampu menegakkan wibawa
pemerintahan Republik Indonesia pada saat itu juga. Hal itu menunjukan bangsa
Indonesia mempunyai keuletan dan kemampuan yang mengandung
kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, sehingga dapat menghadapi
Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan.
137
Posisi geografis Indinesia menjadikan Indonesia sebagai negara untuk ajang
persaingan. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan
dampak negatif bagi segala aspek kehidupan dan dan ketangguhan yang
mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga
berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan ancaman hambatan dan
membahayakan eksistensi NKRI. Untuk itu bangsa Indonesia harus memiliki
keuletan gangguan dari manapun datangnya. Negara Indonesia adalah negara
yang mempunyal UUD 1945 sebagal konstitusinya, dimana system
pemerintahan negara tertuang di dalamnya.
Sehingga kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan
Nasional yang didasari oleh:
- Pancasila sebagai landasan idill.
- UUD 1945 sebagai landasan konstitusion
- Wawasan Nusantara sebagai landasan Visional
5. Apa salah satu fungsi ketahanan sosial?
Jawab :
Salah satu ketahanan nasional yaitu sebagai doktrin dasar nasional perlu
diketahui untuk menjamin terjadinya pola pikir, pola tindak, pola sikap, dan pola
kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat internasional, interlokal
ataupun multidisiplin.
138
DAFTAR PUSTAKA
https://www.gramedia.com/literasi/ketahanan-nasional/
139
XIII
HUBUNGAN NEGARA DENGAN AGAMA
A. DEFINISI AGAMA DAN NEGARA
1. Definisi Agama
Menurut Bahrun Rangkuti, seorang muslim cendekiawan sekaligus seorang
linguis, mengatakan bahwa definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa
Sansekerta; a-ga-ma. A (panjang) artinya adalah cara, jalan, The Way, dan gama
adalah bahasa Indo Germania; bahasa Inggris Togo artinya jalan, cara-cara berjalan,
cara-cara sampai kepada keridhaan kepada Tuhan.
Selain definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sansekerta, agama
dalam bahasa Latin disebut Religion, dalam bahasa-bahasa barat sekarang bisa
disebut Religion dan Religious, dan dalam bahasa Arab disebut Din atau juga.
Dari pendapat tersebut, definisi dan pengertian agama memiliki perbedaan-
perbedaan pokok dan luas antara maksud-maksud agama pada kata ‘agama’ dalam
bahasa Sansekerta, dengan kata ‘religio’ bahasa latin, dan kata ‘din’ dalam bahasa
Arab. Namun secara terminologis, ketiganya memiliki inti yang sama, yaitu suatu
gerakan di segala bidang menurut kepercayaan kepada Tuhan dan suatu rasa
tanggung jawab batin untuk perbaikan pemikiran dan keyakinan, untuk mengangkat
prinsip-prinsip tinggi moralitas manusia, untuk menegakkan hubungan baik antar
anggota masyarakat serta melenyapkan setiap bentuk diskriminasi buruk.
Agama adalah kekuatan ghaib yang diyakini berada di atas kekuatan manusia
didorong oleh kelemahan dan keterbatasannya. Manusia merasa berhajat akan
pertolongan dengan cara menjaga dan membina hubungan baik dengan kekuatan
ghaib tersebut. Sebagai realisasinya adalah sikap patuh terhadap perintah dan
larangan kekuatan ghaib tersebut.
Eka Darmaputera mendefinisikan negara sebagai realitas sosial dan sebuah
kenyataan manusiawi yang dapat difungsikan sebagai ideal type. Ketika agama
terperangkap kepada institusionalisme, yakni terjadinya penekanan dan pemusatan
kepada dimensi kelembagaan atau institusional suatu agama, sehingga upaya
penguatan dan pengembangan institusional menjadikan agama semakin kuat,
semakin berkuasa, dengan demikian, maka agama akan mudah sekali terjebak
dalam sindrom mayoritas maupun minoritas.
R.R. Marett, seorang ahli antropologi Inggris mengatakan bahwa definisi dan
pengertian agama itu menyangkut lebih dari pada hanya pikiran, yaitu perasaan dan
kemauan juga, dan dapat memanifestasikan dirinya menurut segi-segi emosionilnya
walaupun idenya kabur.
J. G. Frazer, megatakan agama adalah suatu ketundukan atau penyerahan diri
kepada kekuatan yang lebih tinggi dari pada manusia yang dipercayai mengatur dan
mengendalikan jalannya alam dan kehidupan manusia.
Eden Sheffield Brigtman, memberikan definisi dan pengertian agama, yaitu
bahwa agama merupakan suatu unsur pengalaman-pengalaman yang dipandang
mempunyai nilai yang tinggi; pengabdian kepada suatu kekuasaan-kekuasaan yang
dipercayai sebagai sesuatu yang menjadi asal mula, yang menambah dan
melestarikan nilai-nilai ini; dan sejumlah ungkapan yang sesuai tentang urusan serta
140
pengabdian tersebut baik dengan cara melakukan upacara-upacara yang simbolis
maupun melaui perbuatan-perbuatan yang lain yang bersifat perseorangan serta
yang bersifat kemasyarakatan.
Harun Nasution mengatakan bahwa agama dilihat dari sudut muatan atau isi
yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata cara
mengabdi kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab, selain itu beliau
mengatakan bahwa agama merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan
dipatuhi.
Beberapa definisi dan pengertian agama, memperlihatkan betapa luasnya
cakupan agama dan sekaligus menunjukkan betapa pengertian agama itu cukup
banyak. Hal ini di samping menunjukkan adanya perhatian besar dari para ahli
terhadap agama, juga menunjukkan bahwa merumuskan pengertian agama itu
sangat sulit sehingga tidak cukup satu pengertian saja.
2. Definisi Negara
a. Pengertian dan Tujuan Negara
Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing, yakni state
(Inggris), staat (Belanda dan Jerman), dan etat (Perancis). Kata – kata tersebut
berasal dari bahasa latin status atau statum yang memiliki pengertian tentang
keadaan yang tegak dan tetap. Pengertian status atau station (kedudukan).
Istilah ini sering pula dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup antar
manusia yang disebut dengan istilah status republicae. Dari pengertian yang
terakhir inilah kata status selanjutnya dikaitkan dengan kata negara.
Sedangkan secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi
di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita cita – cita untuk
bersatu, hidup di suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.
Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang pada
hakikatnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat, yaitu masyarakat, wilayah, dan
pemerintahan yang berdaulat.
Beberapa tokoh mendefinisikan pengertian negara sebagai berikut :
1. Roger H. Soultau: negara didefinisikan sebagai agency (alat) atau
authority (wewenang) yang mengatur atau mengendalikan persoalan –
persoalan bersama, atas nama masyarakat.
2. Harold J. Laski mengemukakan menurutnya negara merupakan suatu
masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang
bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu
atau manusia yang hidup bekerjasama untuk mencapai terkabulnya
keinginan – keinginan mereka bersama.
3. Max Weber mendefinisikan bahwa negara adalah suatu masyarakat
yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah
dalam suatu wilayah.
Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa negara adalah
suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang
berhak menuntut dari warga negaranya untuk taat pada peraturan perundang –
undangan melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang sah. Dalam
141
konsep ajaran Plato, tujuan adanya negara adalah untuk memajukan kesusilaan
manusia, sebagai perseorangan dan sebagai makhluk sosial.
b. Bentuk – Bentuk Negara
1. Negara Kesatuan
Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal. Tidak ada
negara dalam negara. Pemerintah pusat mempunyai wewenang tertinggi
dalam pemerintahan atau mengatur seluruh daerah. Ciri – ciri dari negara
kesatuan antara lain :
Satu UUD / konstitusi
Satu kepala negara
Satu dewan menteri/cabinet
Satu lemabga perwakilan
2. Negara Serikat
Negara serikat adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang
semula berdiri sendiri. Negara – negara itu mengadakan kerjasama yang
efektif. Sebagian urusan diserahkan kepada pemerintah federal, sebagian
urusan ditangani negara bagian masing – masing. Ciri – ciri negara serikat
antara lain:
Ada negara dalam negara
Ada beberapa UUD/konstitusi
Ada beberapa kepala negara
Ada beberapa dewan dan lembaga perwakilan
c. Bentuk – Bentuk Pemerintahan
1. Ajaran Klasik
Ajaran klasik yang diwakili oleh Plato, Aristoteles, dan Polybius
menyebutkan bahwa bentuk – bentuk pemerintahan antara lain :
Monarki : pemerintahan yang dipegang oleh satu orang dam
dijalankan untuk kepentingan umum.
Tirani : pemerintahan yang dipegang oleh satu orang dan
dijalankan untuk kepentingan diri sendiri.
Aristokrasi : pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang
dan dijalankan untuk kepentingan umum.
Oligarki : pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang dan
dijalankan untuk kepentingan diri sendiri
Demokrasi pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan untuk
kepentingan umum.
Anarkhi : pemerintahan yang dipegang oleh banyak orang yang
tidak berhasil menjalankan kekuasaan dan kepentingan umum.
2. Ajaran Modern
Monarki (Kerajaan) yang mempunyai ciri – ciri :
- Kepala negara disebut raja
- Kepala negara menjabat secara turun temurun
142
- Masa jabatan kepala negara seumur hidup
Republik dengan ciri – ciri :
- Kepala negara disebut presiden
- Pengangkatan kepala negara berdasarkan hasil pemilu
- Masa jabatan kepala negara terbatas sesuai dengan undang –
undang.
B. HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DALAM TINJAUAN POLITIK
ISLAM
Pendapat para pakar berkenaan dengan relasi agama dan negara dalam Islam dapat
dibagi atas tiga pendapat yakni paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan
paradigma sekularistik:
a. Paradigma Integralistik
Menurut paradigma integralistik, konsep hubungan agama dan negara
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan
dua lembaga yang menyatu (integrated). Ini memberikan pengertian bahwa
negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep
ini menegaskan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan
politik (negara). Paradigma integralistik ini dianut oleh kelompok Islam Syi’ah.
b. Paradigma Simbiotik
Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara dipahami saling
membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai
instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga
sebaliknya, negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara
dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas
c. Paradigma sekularistik
Menurut paradigma sekularistik, ada pemisahan (disparitas) antara agama
dan negara. Agama dan negara merupakan dua (2) bentuk yang berbeda dan
satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga
keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan
intervensi (campur tangan).
Dalam Islam, hubungan agama dan negara menjadi perdebatan yang cukup panjang
di antara para pakar Islam hingga kini. Bahkan menurut Azyumardi Azra, perdebatan
ini telah belangsung sejak hampir satu abad, dan berlangsung hingga dewasa ini. lebih
lanjut Azra mengatakan bahwa ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan
negara diilhami oleh hubungan yang agak canggung dalam Islam sebagai agama dan
negara. Berbagai eksperimen dilakukan dalam menyelaraskan antara din dan konsep
kultur politik masyarakat muslm, dan eksperimen tersebut dalam banyak hal sangat
beragam.
Samir Amin mengungkapkan bahwa selayaknya dunia Islam melakukan
diferensiasi antara utopia – utopia yang muncul di masa lalai dan mengekspresikan
143