Varia Peradilan

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

dari BPKP yang menurut Majelis Hakim keterangan Ahli dari BPKP
menyatakan kerugian keuangan Negara sebesar Rp48.000.000,00
(empat puluh delapan juta rupiah);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan
kerugian keuangan Negara hanya sebesar Rp48.000.000,00 (empat
puluh delapan juta rupiah) sehingga membebankan pembayaran
uang pengganti kepada Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU sebesar
Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan
pertimbangan tersebut di atas me- rupakan pertimbangan yang
keliru karena didasarkan pada kesalahan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari dalam
menerapkan hukum pembuktian dimana pertim- bangan tersebut
semata-mata hanya didasarkan pada keterangan Ahli dari BPKP
saja;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Kendari jika mempertimbangkan dengan
benar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, alat bukti surat dan
keterangan Terdakwa, maka sebenarnya kerugian keuangan Negara
dan pembebanan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa
ARMAN bin LANAUNU adalah sebesar Rp146.813.143,00 (seratus
empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu seratus empat
puluh tiga rupiah);

Bahwa untuk berapa besar kerugian keuangan Negara yang
timbul, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta sebagaimana
dalam pu- tusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Kendari pada Halaman 69-70, yakni:

- “Menimbang, ...Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Terdakwa
tidak meminta langsung kepada Kepala Sekolah penerima DAK
tahun 2012 untuk menyerahkan dana 1% tersebut untuk
pembuatan la- poranpertanggungjawaban,dankarenaTerdakwa
yang membuat- kan laporan pertanggung jawaban sehingga
Kepala Sekolah penerima DAK mengembalikan dana 1% tersebut
dari DAK tahun 2012 untuk diserahkan kepada Terdakwa yang
semestinya DAK tersebut per- untukannya untuk pembangunan
fisik, dan tidak termasuk laporan pertanggungjawaban, hal
tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 57 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2012 ...”

- Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012
Untuk Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa:

- Angka II, angka 6, huruf a: “Pelaksanaan DAK Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2012 harus efisien berarti
pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus diusahakan
dengan menggunakandana dan dayaterbatas untuk mencapai
sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya

147

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

dan dapat dipertanggungjawabkan”;

- Angka VI, huruf c, huruf b dan f: “Dana yang diterima
hanya boleh digunakan untuk merehabilitasi ruang kelas
rusak berat, sekolah harus memanfaatkan dana yang telah
diterima secara optimal. Bila seluruh pekerjaan rehabilitasi
ruang kelas rusak berat yang disepakati sudah selesai,
tetapi masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut
harus digunakan untuk merehabi- litasi ruang kelas lainnya
yang mengalami rusak sedang dengan tingkat kerusakan
lebih dari 30% sampai dengan 45%;

- Angka VII, angka 3: “Penggunaan DAK Bidang
Pendidikan untuk SD/ SDLB Tahun Anggaran 2012 harus
menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan
bocoran keuangan Negara serta mempertimbangkan a.
kemanfaatan dan keber- dayagunaan dari sekolah”.

- Angka VIII, huruf a: “Kegiatan yang tidak dapat di biayai
DAK yakni administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik,
penelitian, pelatihan, perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan
yang tidak ter- masuk dalam petunjuk teknis penggunaan
DAK Bidang Pen- didikan Tahun Anggaran 2012 untuk SD/
SDLB seperti izin mendirikan bangunan, pembebasan
tanah, konsultasi dan sebagainya;

- Menimbang,bahwaberdasarkanPeraturanMenteriPendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011
dan lampirannya sebagaimana tersebut di atas, bahwa Kepala
Sekolah yang membuat laporan pertanggungjwaban dan
DAK tidak bisa digunakan untuk administrasi kegiatan dan
kegiatan persiapan pelaksanaan lainnya.

Bahwa untuk berapa besar kerugian keuangan Negara yang
timbul, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta yang
diperoleh dari alat bukti surat hasil audit dalam rangka
perhitungan kerugian keuangan Negara dari Perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor LAPKKN- 780/PW20/5/2013 tanggal
30 Desember 2013 dan dari keterangan saksi-saksi, serta
keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa
tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang
diterimanya dari Kepala Sekolah Penerima Dana DAK Tahun 2012
sebesar Rp146.813.143,00 (seratus empat puluh enam juta
delapan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah);

BahwauntukberapabesarkerugiankeuanganNegarayangtimbul,
Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan fakta yang diperoleh dari
keterangan Ahli dari BPKP berupa: “BPKP menyatakan kerugian
keuangan Negara sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan
juta rupiah) bukan sebesar Rp146.813.143,00 (seratus empat
puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh
tiga rupiah), karena BPKP tidak mau berpolemik disebabkan tidak
ada bukti berupa kuitansi tanda terima dari Kepala Sekolah kepada
Terdakwa, sehingga BPKP menggunakan keterangan Tersangka

148

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

yang telah diakui Tersangka yakni sebesar Rp48.000.000,00 (empat
puluh delapan juta rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas apabila Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi menerapkan hukum pembuktian tersebut
dengan sebagaimana mestinya, maka putusannya haruslah
menyatakan kerugian keuangan Negara dan pembayaran uang
pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ARMAN bin LA
NAUNU adalah sebesar Rp146.813.143,00 (seratus empat puluh
enam juta delapan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga
rupiah) sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan
kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Mahkamah Agung
berpendapat :
- Bahwa ternyata Judex Facti tidak salah dan tidak keliru

dalam menerapkan hukum, dan juga terbukti Judex Facti telah
menerapkan hukum sebagaimana mestinya, serta tidak terbukti
Judex Facti salah dalam cara mengadili perkara, dan/atau
melampaui wewenangnya;

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum
merupa- kan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada
pemeriksaan kasasi, lagi pula keberatan kasasi Jaksa Penuntut
Umum yang demikian tersebut merupakan pengulangan
semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan
dan telah dipertimbang- kan oleh Judex Facti dengan tepat dan
benar sesuai kaedah-kaedah hukum pembuktian;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) Diknas Kabupaten Buton TA. 2012 telah meminta,
menerima dan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Pendidikan TA. 2012 sebesar Rp146.813.143,00
(seratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas
ribu seratus empat puluh tiga rupiah) tidak sesuai dengan
peruntukannya sehingga merupakan perbuatan korupsi
yang bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2001;

- Bahwa keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum hanya mengenai
uang pengganti yang menurut tuntutan seharusnya Terdakwa
dibebani uang pengganti sebanyak Rp146.813.143,00 (seratus
empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu seratus
empat puluh tiga rupiah) yaitu uang yang diterima oleh Terdakwa
dari pemotongan sebesar 1 % dari DAK yang di terima masing-
masing sekolah untuk dana membuat dokumen kontrak dan
laporan pertanggungjawaban, akan tetapi sama sekali dana
tersebut bukan dipergunakan untuk membuat dokumen kontrak
dan pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut, karena
tidak didukung bukti- bukti yang sah, disamping digunakan untuk
kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa pemotongan dana sebesar 1 % tersebut tidak
dibenarkan, dan seharusnya dana tersebut dipergunakan

149

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

untuk pembangunan fisik, oleh karena itu penggunaan dana
tersebut untuk kepentingan pribadi Drs. La Ode Halim
Ambara dan Terdakwa sendiri yang menerima uang sebesar
Rp146.813.143,00 (seratus empat puluh enam juta delapan
ratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah)adalahjelas
menyalahi atau melampaui wewenang Terdakwa selaku PPTK
yang melakukan pemungutan dana sebesar 1 % tersebut,
dan karenanya terlepas dari alasan dan keberatan kasasi Jaksa
Penuntut Umum tersebut, terhadap Terdakwa harus dibebani
tanggungjawab untuk mengembalikan kerugian Negara itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di
atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak
berten- tangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka
permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan
Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari
Nomor 06/ TIPIKOR/2015/PT KDI, tanggal 16 September 2015,
yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid.Tipikor/ 2015/PN.KDI,
tanggal 26 Juni 2015, harus diperbaiki sekedar mengenai uang
pengganti yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar
putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka
Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan
Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 64 Ayat (1)
KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo
tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 06/TIPIKOR/2015/PT.KDI,
tanggal 16 September 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor
17/ Pid.Tipikor/2015/PN.KDI, tanggal 26 Juni 2015, sekedar
mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan,
sehingga seleng- kapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”,

150

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU dari Dakwaan
Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara
berlanjut”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan
4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk
membayar uang pengganti sebesar Rp146.813.143,00 (seratus
empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu seratus
empat puluh tiga rupiah), yang dikonpensasikan dengan uang
yang dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Pasarwajo
sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah),
paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini
berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar uang pengganti
maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk
menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang
pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu)
tahun;

6. Menetapkan barang bukti:

a. Berupa uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh
delapan juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa
ARMAN bin LA NAUNU kepada Penyidik pada Kejaksaan
Negeri Pasarwajo, dirampas untuk Negara;

b. Berupa uang sebesar Rp624.250.000,00 (enam ratus dua
puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai
pengem- balian dana DAK Tahun Anggaran 2012, dirampas
untuk Negara untuk menutupi kerugian keuangan Negara;

c. Berupa:

1. Kuitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL
HALIM sejumlah Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh
juta rupiah) tanggal 9 Maret 2013;

2. Kwitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL
HALIM sebesar Rp96.500.000,00 (sembilan puluh enam
juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Nopember 2012;

3. Kuitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL
HALIM sejumlah Rp297.750.000,00 (dua ratus sembilan
puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal
13 Desember 2012, dan Surat Nomor: 800/398.a/2013,
tanggal 16 April 2013, Perihal Pengembalian Dana
DAK Tahun Anggaran 2012;

151

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

4. Surat Nomor: 800/398.a/2013, tanggal 16 April 2013,
Perihal Penyetoran Dari Sumbangan Pihak Ketiga;

5. Surat Nomor: 900/73.b/2013, tanggal 22 April 2013,
Perihal Penolakan Penyetoran Dari Sumbangan Pihak
Ketiga;

6. 1 (satu) rangkap Rekening Koran dengan Nomor
Rekening: 106.01.05.000084-5 periode 01 Nopember
2012 s/d 17 Oktober 2013;

7. 1 (satu) rangkap Slip Penyetoran dengan Nomor
Rekening: 106.09.21.4999302.4, tanggal 23 September
2013, titipan Diknas Pora Kabupaten Buton, yang
melakukan penyetoran sdr. RATNA;

8. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab yang
ditandatangani oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM tanggal 26
September 2013;

9. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab
Mutlak yang ditandatangani oleh Drs. LA ODE ABDUL
HALIM tanggal 26 September 2013;

10. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1 Mone;

11. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1 Mone;

12. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabuapten Buton TA. 2012 atas
Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Tanailandu;

13. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Tanailandu;

14. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 6 Lombe;

15. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 6 Lombe;

16. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Bantea;

17. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Bantea;

18. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1 Banga;

152

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

19. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1
Banga;

Dikembalikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri
Pasarwajo untuk dipergunakan dalam perkara lain atas
nama Tersangka TASRIM, S.Pd., M.Pd.;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah);

DemikianlahdiputuskandalamrapatpermusyawaratanMahkamah
Agung pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 oleh Dr.
Artidjo Alkostar, S.H., LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna
Harahap, S.H., M.H., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,
M.H., Hakim- HakimAd Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah
Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad
Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

153

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

154

INFO PERADILAN
TUNGGAKAN PEMBAYARAN/GANTI ONGKOS CETAK MAJALAH
VARIA PERADILAN

155

156

157

158

159

160

161

162

163