Varia Peradilan

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam
tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung Nomor
15 K/ Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 28 Mei 2015 telah diberitahukan
kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 3
Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu
Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 10 Desember 2015, diajukan permohonan pemeriksaan
peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Desember
2015 sebagaimana ternyata dari Akta Per- mohonan Peninjauan
Kembali Nomor 33/Srt.PK/Pdt.Sus/2015/PHI. PN Jkt., Pst juncto
Npmor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015 juncto Nomor 11/ PHI.G/2014/PN
Jkt.,Pst., permohonan tersebut diikuti dengan alasan- alasannya
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Indus- trial
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Desember
2015 itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan
kepada

Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Desember 2015 kemudian
Pemohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Januari
2016;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan
kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan
Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan
kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada

pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh
karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut

secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali
telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada
pokoknya sebagai berikut:

A. Dasar Hukum;

1. Bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali
atas putusan Judex Juris diajukan dalam tenggang waktu
dan sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang,

97

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

secara formal permohonan Peninjauan Kembali a quo
dapatlah diterima;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan
terhadap putusan Judex Juris yang mengabulkan/menerima
per- mohonan kasasi Termohon Peninjauan Kembali yang
semula selaku Pemohon Kasasi, oleh karena Judex Juris
seharusnya me- nolak atau setidak-tidaknya menyatakan
tidak dapat diterima;

3. Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam upaya
penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
antara Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali dengan
Tergugat/Termohon

Peninjauan Kembali yang telah memanggil para pihak secara
patut dimana para pihak hadir dan memberikan keterangan
yang diperlukan, mengingat tidak tercapai kesepakatan
dalam proses mediasi, maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat
(2) huruf a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Mediator
mengeluarkan anjuran tertulis;

4. Bahwa sesuai dengan surat permohonan pekerja
sebagaimana surat tanggal 6 September 2013 perihal
permohonan pencatatan perkara Perselisihan Hubungan
Industrial dan pelimpahan perkara perselisihan Hubungan
Industrial melalui Surat Nomor 05/HIKP-PHI/IX/2013 tanggal
16 September 2013, adalah me- ngenai perselisihan
pemutusan hubungan kerja, oleh karenanya sesuai ketentuan
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Mediator Hubungan
Industrial berwenang untuk menyelesaikannya;

5. Bahwa adanya anjuran tertulis dari Mediator Hubungan Indus-
trial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
sesuai ketentuan Pasal 13 (2) huruf a Undang Undang
Nomor 2 tahun 2004 yang menganjurkan Perusahaan
PT Tradition Indonesia/Termohon Peninjauan Kembali
atas pemutusan hubungan kerja terhadap Vijay Perapti/
Pemohon Peninjauan Kembali agar segera membayarkan
hak-hak pekerja berupa uang pesangon sebesar 2 (dua)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan
masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan, Pasal 156
ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun
2003 serta upah yang belum dibayarkan dengan perincian:

i. UangPesangon = Rp702.000.000,00
2 x 9 x Rp39.000.000,00 = Rp312.000.000,00(+) = Rp 1.014.000.000,00

ii. Uang Pesangon Masa Kerja = Rp 152.100.000,00(+)
1 x 8 xRp39.000.000,00

iii. UangPenggantian
Perumahan serta Pengobatan
dan Perawatan

15% x Rp1.014.000.000,00
iv Upah yang belum dibayar

98

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

(sementara s/d Oktober = Rp 39.000.000,00(+)
2013) = Rp 1.205.100.000,00

TOTAL

(i) Uang Pesangon:

2 x 9 x Rp39.000.000,00 = Rp 702.000.000,00

(ii) Uang Penghargaan masa kerja

1 x 8 x Rp39.000.000,00 = Rp 312.000.000,00

(iii) Uang penggantian perumahan

serta pengobatan dan

perawatan:
15% x Rp1.014.000.000,00 = Rp 152.100.000,00

Jumlah keseluruhan Rp1.166.100.000,00 (satu
miliar seratus enam puluh enam juta seratus ribu
rupiah);

(iv) Upah yang belum dibayar (sementara s/d
Oktober 2013) 1 x Rp39.000.000,00;

Sehingga total keseluruhan Rp1.205.100.000 (satu
miliar dua ratus lima juta seratus ribu rupiah);

5.2. Pekerja Vijay Perapti/Pemohon Peninjauan Kembali
agar dapat menerima hak-haknya sebagaimana pada
point 1 di atas.....
Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara a quo;

6. Bahwa Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi/Tergugat di
dalam memori kasasinya menyatakan bahwa Judex Facti
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo. Hal
ini telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusan
selanya tanggal 21 April 2014 yang diperkuat dalam putusan
akhir perkara a quo yaitu di dalam pertimbangan hukumnya
menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan fakta-fakta hukum
yang diperoleh dalam persidangan diketahui bahwa pada
awalnya Penggugat diangkat sebagai pekerja tetap dengan
jabatan sebagai manager pada tanggal 30 Januari 1992 dan
memiliki hubungan kerja yang bersifat tetap berdasarkan
perjanjian kerja yang di- tandatangani oleh Penggugat
dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 1993 Penggugat
diangkat oleh Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) menjadi Direktur Perseroan Tergugat dan
tercatat dalam akta pernyataan keputusan para pemegang
saham dan selanjutnya diangkat dan ditetapkan menjadi
direktur perseroan Tergugat berdasarkan keputusan

99

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

RUPS sampai dengan tahun 2013;

7. Bahwa pendapat Judex Facti tersebut adalah sesuai
dengan pendapat dari Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H, LL.M,
M.M., di dalam bukunya yang berjudul. Direksi Perseroan
Terbatas serta pertanggungjawaban pidana korporasi,
penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 201 3, hal 19
.......”dalam hal seseorang diangkat oleh RUPS menjadi
anggota direksi, sedangkan sebelum pengangkatannya
ia masih bekerja sebagai karyawan perseroan berdasarkan
perjanjian kerja, maka terhadap anggota direksi ini dengan
perseroannya, selain ada hubungan fiducia, terdapat pula
hubungan perburuhan .....”

Ditemukan surat-surat bukti berupa bukti tertulis yang bersifat
menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat
ditemukan.

Kami yang bertandatangan di bawah ini, untuk dan atas nama
Pemohon. Peninjauan Kembali dengan ini mengajukan
daftar bukti tertulis dari P-1 sampai dengan P-40 dimana
bukti baru tersebut baru ditemukan tanggal 17 November 2015
oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Vijay Prapti) sebagai
berikut: ... dan seterus- nya.
Dalam Putusan Judex Juris terdapat suatu kekhilafan hakim atau
suatu kekeliruan yang nyata.

Bahwa pada fakta dan hukumnya Hakim Agung tingkat kasasi telah
melakukan penerapan putusan tidak sesuai dengan Undang Undang
Nomor 48 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal
5 ayat yang tertuliskan:

Pasal 4 ayat (1):

“Pengadilan menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan
orang”

Pasal 4 ayat (2):

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat , dan biaya ringan”

Pasal 5 ayat:

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat “

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) tertuliskan:”ketentuan ini
di- maksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai
dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat “

- Bahwa putusan Hakim Agung di tingkat kasasi pada
perkara dengan Nomor reg Nomor 15 K/PDT.SUS-PHI/2015,
tanggal 28 Mei 2015 juncto Putusan Pengadilan Hubungan
Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/
PHI.G/2014/PN JKT.PST., tanggal 25 Agustus 2014 jelas

100

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

telah melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang Undang tahun
2009 dimana dalam putusan tersebut sama sekali tidak
mengutip, menuliskan ataupun mem- pertimbangkan kontra
memori kasasi yang telah dimasukkan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat, dalam hal
ini terlihat jelas putusan tersebut seakan-akan mem- beda-
bedakan kedudukan hukum antara Pemohon kasasi sebagai
Pengusaha dengan Termohon Kasasi sebagai pekerja;

Bahwa dalam hal Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48
Tahun 2009 terdapat 2 unsur utama yaitu Hakim harus rnenggali,
meng- ikuti dan memahami:

• Sesuai dengan hukum;

• Rasa keadilan di masyarakat;

Dalam hal tersebut di atas jelas Hakim harus sesuai dengan
hukum dan rasa keadilan,dimana dapat diartikan Hakim dalam
memutus suatu perkara selain berpatokan pada hukum dan
rasa keadilan di masyarakat, dalam perkara dengan Nomor
15 K/PDT.SUS-PHI/2015, tanggal 28 Mei 2015 juncto Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 11/PHI.G/2014/PN JKT.PST., tanggal 25
Agustus 2014 Hakim Agung ditingkat kasasi sama sekali tidak
mempertimbangkan putusan hakim ditingkat PengadilanNegeri
dan atau rekomendasi Dinas Tenaga Kerja yang dalam perkara
ini memperhatikan fakta dan bukti yang telah terungkap
dalam persidangan, bahkan dalam hal ini HakimAgung di tingkat
kasasi tidak mempertimbangkan, serta memasukkan kontra
memori kasasi Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon
Kasasi/Penggugat dimana fakta dari bukti yang telah terungkap
tersebut jelas telah menilai Pemohon Peninjauan Kembali/
Terrnohon Kasasi/Penggugat adalah seorang tenaga kerja
dimana hal tersebut adalah dilatar belakangi oleh:

• Perjanjian kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali/
Termohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon
Peninjauan Kembali Pemohon Kasasi/Tergugat Peraturan
Perusahaan Termohon Peninjauan Kembali /Pemohon
Kasasi/Tergugat;

Dimana dalam bukti-bukti tersebut jelas tertuliskan
Pemohon Peninjauan Kembali /Termohon Kasasi/Penggugat
adalah seorang tenaga kerja;

- Bahwa selain bukti tersebut di atas telah terungkap fakta
di Persidangan:

• Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasast/
Penggugat tidak memiliki saham pada Termohon P
Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat;

• Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/
Penggugat merupakan direktur karir yang meniti jenjang
karir dari seorang Manajer;

101

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

• Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/
Penggugat merupakan direktur boneka yang namanya
hanya digunakan sebatas untuk mernpermudah
administrasi dengan pihak - pihak ke -3 (tiga);

Bahwa dalam hal ini bukti dan fakta yang terungkap dalam persi-
dangan tersebut diperkuat oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh para
pihak baik saksi ahli dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon
Kasasi/Penggugat yaitu Dr Atja Sondjaja, S.H., M.H., maupun
saksi ahli yang dihadirkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/
Pemohon Kasasi/Tergugat yaitu Prof. Erman Rajagukguk, S.H.
,LL.M., Ph.D dimana dalam kesaksian pada pokoknya para ahli
menjelaskan hubungan antara tenaga kerja dengan perseroan
adalah dilandasi oleh peraturan perusahaan dan perjanjian
kerja, seorang direktur memiliki 2 ( dua ) fungsi yaitu secara
internal sebagai tenaga kerja dan pada eksternal yaitu sebagai
wakil perseroan, dan di dalam negara berkembang seperti negara
Indonesia masih dikenal dengan Direktur boneka yaitu direktur
yang namanya hanya dipakai oleh perseroan;

Bahwa selain hal tersebut di atas jelas ada 2 (dua) orang saksi
fakta yaitu Marsudi dan Irawan, dimana para saksi fakta ini jelas
telah menyaksikan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon
Kasasi/ Penggugat diperlakukan, dianggap sebagai tenaga kerja
bukan sebagai organ perusahaan, dimana Pemohon Peninjauan
Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki hak suara
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan tidak memiliki
hak profesional untuk meng- ajukan serta melakukan tindakan
apapun dalam perseroan hanya mengikuti perintak dengan hak
dan kewajiban terbatas,

Dalam hal bukti, saksi fakta dan saksi ahli jelas telah dapat
disim- pulkan menjadi fakta persidangan dimana Pemohon
Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat adalah
seorang tenaga kerja karena:

• Bahwa Penggugat kerja dengan PT Tradition Indonesia
terikat pada kontrak kerja yang tunduk pada Undang Undang
Nomor 13 tahun 2003 terlihat jelas pada perjanjian kerja
disebutkan “Jika anda tidak mampu melaksanakan tugas-
tugas anda akibat sakit atau luka. anda akan berhak atas
cuti sakit berbayar sebagai- mana ditetapkan dalam Undang
Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai Hubungan kerja
dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dst”

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat oleh perjanjian
kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang
tunduk pada Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, dalam perjanjian kerja tersebut mengatur
mengenai jam kerja, upah, hak dan kewajiban Penggugat
sebagai pekerja, serta masa kerja Penggugat diakui pula
terhitung sejak bulan Februari 1992, dengan demikian jelas
Penggugat adalah pekerja yang memiliki hak mengenai uang
kompensasi PHK sebagaimana diatur oleh Undang Undang
Ketenagakerjaan apabila diakhiri hubungan kerjanya oleh

102

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

Tergugat;

• Bahwa di dalam hubungan kerja mengandung unsur “perintah”
sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 15
Undang Undang Nomor 13 tahun 2003, sehingga seperti
dalam hubung- an kerja antara PT Tradition Indonesia/
Pengusaha/Tergugat dengan Vijay Perapti/Pekerja/
Penggugat seperti yang ada dalam fakta persidangan dan
bukti-bukti;

• Bahwa Penggugat selama bekerja menerima Jamsostek
(Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dimana Jamsostek adalah
hak setiap tenaga kerja baik pekerja tetap maupun pekerja
kontrak;

• Bahwa menurut Pasal 4 (1) Undang Undang Nomor 3/1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah sebagai
berikut “Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap
perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di
dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-
undang ini;

Bahwa selain hal-hal tersebut di atas dengan adanya bukti baru
dapat lebih menegaskan unsur perintah dan adanya hak yang
limitatif sebagaimana di gambarkan seorang pekerja dalam
undang-undang perburuhan, dalam hal tersebut selaayaknya
Pekerja yang lain maka Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon
Kasasi/Penggugat adalah memiliki hak pesangon yang tidak bisa
dihilangkan begitu saja;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan
kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah
me- neliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 21
Desember 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal
19 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan (Judex Juris/
Judex Facti), dalam hal ini Mahkamah Agung, telah melakukan
kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berakhir hubungan
hukum dengan Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal
25 September 2013 selaku Anggota Dewan Direksi melalui
RUPS, telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang
Perseroan sehingga sah secara hukum;

2. Bahwa ternyata jabatan selaku anggota direktur perseroan
berdasar- kan RUPS berlangsung sejak tanggal 18 Oktober 1993
sebagaimana terbukti dalam Akta Nomor 14 di hadapan Notaris
Jenny Jacinta Lukas, S.H., (vide bukti T-1), namun sebelumnya
menjabat selaku manager sejak bulan Februari 1992 (vide bukti
P-1);

3. Bahwa dalam pengangkatan selaku anggota direksi dari
jabatan manager hak-hak Pemohon selaku Pekerja/Manager
belum ada penyelesaian diikuti dengan pembayaran uang

103

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

kompensasi sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan
sebagaimana diperoleh dari bukti yang diajukan Pemohon
Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali;

4. Menimbang dalam kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali
dalam status Pekerja bukan anggota direksi belum ada
penyelesaian sesuai dengan ketentuan Undang Undang
Nomor 13 Tahun 2003 dan dalam pengakhiran hubungan
kerja tidak ada kesalahan melainkan karena diangkat menjadi
anggota direksi, maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
dengan kualifikasi tanpa kesalahan pekerja berhak atas uang
konpensasi 2 kali upang pesangon dan upah pengantian hak
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (4) Undang Undang
Nomor 13 Tahun 2003;

5. Bahwa besaran upah ditetapkan mengacu pada saat hubungan
hukum berakhir yaitu pada saat perkara ini diputus lembaga PPHI
sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang
Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) sah apabila berdasarkan putusan lembaga PPHI
dalam hal ini Penga- dilan Hubungan Industrial, sehingga tepat
dan benar upah pada saat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
oleh Pengadilan yaitu tahun 2013 sebesar Rp39.000.000,00
(tiga puluh sembilan juta rupiah);

6. Perhitungan hak kompensasi, dengan masa kerja Februari
1992- Oktober 1993 = kurang dari 2 tahun, upah
Rp39.000.000/bulan adalah:

- Uang Pesangon

2 x 2 x Rp39.000.000,00 = Rp 156.000.000,00;

- Uang Penggantian Hak

15% x Rp156.000.000,00 = Rp 23.400.000,00 +

Jumlah = Rp 179.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,
Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk
mengabulkan per- mohonan peninjauan kembali yang diajukan
oleh Pemohon Peninjauan Kembali Vijay Perapti tersebut dan
membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI
tanggal 28 Mei 2016, yang mem- batalkan Putusan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
11/PHI.G/2014/PN Jkt., Pst., tanggal 25 Agustus 2014, selanjutnya
Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar
sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali
dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon
Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
pemeriksaan peninjauan kembali:

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara

104

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas,
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2
Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan
dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penye- lesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor
3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali VIJAY PERAPTI tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.
Sus- PHI tanggal 28 Mei 2015, yang membatalkan Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 11/PHI.G/2014/PN Jkt., Pst., tanggal 25 Agustus
2014,

MENGADILI KEMBALI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan
Tergugat putus sejak putusan Judex Facti diucapkan;

3. Menghukum Tergugat/Pengusaha membayar uang kompensasi
kepada Penggugat/Pekerja sejumlah Rp179.000.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan
penin- jauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta
lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016,
oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan
oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin
Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal. S.H., M.H., Hakim-
Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut

105

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa
dihadiri oleh para pihak.

106

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

PEMBAYARAN TERHADAP UANG PENGGANTI
DAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN

NEGARA OLEH HAKIM

A. Kasus Posisi

Untuk merehabilitasi bangunan sekolah di Kabupaten Buton
maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton
mempunyai dana yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp26.932.970.600,- (dua
puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan
ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) yang diperuntukkan bagi
87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang terdiri dari 17 (tujuh belas)
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 70 (tujuh puluh) Sekolah
Dasar (SD).

Selain itu terdapat juga anggaran dana pembangunan
perpustakaan sekolah sebesar Rp3.358.464.000,- (tiga miliar tiga
ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu
rupiah) yang diper- untukkan bagi 21 (dua puluh satu) sekolah, yang
bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA
2012 yang merupakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dialokasi- kan kepada daerah tertentu untuk
mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program
yang menjadi prioritas nasional.

Bupati Buton mengeluarkan Surat Keputusan tanpa nomor
dan tanpa tanggal Tahun 2012 yang menetapkan Sekolah Dasar
(SD)/Sekolah Menengah Pertama (SMP) penerima DAK Bidang
Pendidikan TA2012 yakni untuk rehabilitasi sedang/berat bangunan
sekolah sebanyak 85 (delapan puluh lima) sekolah terdiri dari 17 (tujuh
belas) SMP, 68 (enam puluh delapan) SD dan untuk pembangunan
perpustakaan sebanyak 21 (dua puluh satu) SD.

Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut maka
dikeluarkan Permendikbud Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Teknis Peng- gunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa,
dan Permendikbud Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa, dimana terdapat beberapa aturan
yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan tersebut
yaitu di antaranya :

- Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan TA 2012 harus efesien
berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus diusahakan
dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk
mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-
singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

- Dana yang diterima hanya boleh digunakan untuk merehabilitasi

107

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

ruang kelas rusak berat, sekolah harus memanfaatkan dana
yang telah diterima secara optimal. Bila seluruh pekerjaan
rehabilitasi ruang kelas rusak berat yang disepakati sudah
selesai, tetapi masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut
harus digunakan untuk merehabilitasi ruang kelas lainnya yang
mengalami rusak sedang dengan tingkat kerusakan lebih dari
30% sampai dengan 45% atau untuk prasarana lain sesuai
prioritas sekolah.

- Penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB atau
SMP/ SMPLB TA 2012 harus menghindari dan mencegah
terjadinya pem- borosan dan kebocoran keuangan negara serta
mempertimbangkan kemanfaatan dan keberdayagunaan dari
sekolah.

- Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK yakni administrasi kegiatan,
penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, perjalanan
dinas, kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam Petunjuk
Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan TA 2012 untuk SD/
SDLB seperti izin mendirikan bangunan, pembebasan tanah,
pematangan tanah, konsultasi dan sebagainya.

- Sekolah harus memanfaatkan dana yang telah diterima secara
opti- mal. Bila seluruh pekerjaan rehabilitasi ruang belajar yang
disepa- kati sudah selesai tetapi masih terdapat sisa dana
maka sisa dana tersebut harus digunakan untuk merehabilitasi
prasarana lain sesuai prioritas sekolah.

Yang memiliki kewajiban menyusun laporan teknis dan
mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana dan
pelaksanaan rehabilitasi ruang sekolah atau pembangunan ruang
perpustakaan serta hasil pembangunanadalahPanitiaPembangunan
Sekolah/Panitia Pelaksana Program Dana Alokasi Khusus di Tingkat
Sekolah dan Kepala Sekolah.

Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
pada Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Buton Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Drs. LA
ODE HALIM AMBARA dan TASRIM, S.Pd., M.Pd, telah meminta,
menerima dan menggunakan DAK Bidang Pendidikan TA 2012
tidak sesuai dengan peruntukannya dan bertentangan dengan
Permendikbud Nomor 56 Tahun 2011 dan Permendikbud Nomor
57 Tahun 2011, yaitu :

- Sekitar bulan Juli 2012 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah- raga Kabupaten Buton, TASRIM, S.Pd.,
M.Pd., memberitahukan kepada Terdakwa agar Terdakwa
menyampaikan kepada seluruh Kepala Sekolah Penerima DAK
Bidang Pendidikan TA 2012 untuk ikutberpartisipasimenanggung
biaya perencanaan dan pengawasan, lalu Terdakwa meminta
kepada TASRIM, S.Pd., M.Pd., untuk me- nyampaikan sendiri
hal tersebut kepada seluruh Kepala Sekolah Penerima DAK
Bidang Pendidikan TA 2012;

- Kemudian masih di bulan Juli 2012 diadakan sosialisasi
program dan kegiatan tersebut di Kantor Dinas Pendidikan,

108

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton, kepada sekolah
calon penerima DAK TA 2012 yang dihadiri oleh Kepala Sekolah
Penerima DAK.

- Setelah selesai kegiatan, TASRIM, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton,
memerintah- kan agar Kepala Sekolah Penerima DAK tersebut
masuk satu persatu ke dalam ruangannya, dan menyampaikan
bahwa setelah menerima pencairan DAK Bidang Pendidikan
TA 2012, Kepala Sekolah me- miliki kewajiban menyerahkan
dana DAK yang diterima sebesar 10% dengan rincian untuk
biaya perencanaan 2,5%, untuk biaya peng- awasan 3%, untuk
Kepala Dinas 4,5%. Selain itu Kepala Sekolah berkewajiban
menyerahkan dana sebesar 1% dari total anggaran DAK yang
diterimanya untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
yaitu Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan kepada Kepala
Sekolah Penerima DAK bahwa uang sebesar 1% tersebut untuk
biaya administrasi pembuatan dokumen kontrak dan laporan
pertanggung- jawaban penggunaan DAK Bidang Pendidikan TA
2012.

Sebelum sempat menerima dana total sebesar 11% dari
DAK Bidang Pendidikan TA 2012 tersebut, Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TASRIM, S.Pd., M.Pd.,
digantikan oleh Drs. LA ODE HALIM AMBARA berdasarkan
Keputusan Bupati Buton Nomor 588 Tahun 2012 tanggal 24
Agustus 2012, dan kemudian Ter- dakwa kepada Drs. LA ODE
HALIMAMBARAmengenai pemotongan dana 11% tersebut di atas.

Sekitar bulan November 2012 hingga bulan Maret 2013, Drs.
LA ODE HALIM AMBARA telah menerima uang DAK tersebut
sebesar 4,5% dari total anggaran DAK yang diserahkan oleh
masing- masing Kepala Sekolah Penerima DAK, yang digunakan
oleh Drs. LA ODE HALIM AMBARA untuk kepentingannya
sendiri sebesar Rp867.125.225,- (delapan ratus enam puluh
tujuh juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima
rupiah).

Sedangkan Terdakwa sekitar tahun 2013 telah menerima uang
DAK sebesar 1% (satu persen) dari total anggaran DAK tersebut
yang diserahkan oleh masing-masing Kepala Sekolah Penerima
DAK sebesar Rp146.813.143,- (seratus empat puluh enam juta
delapan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah)
yang digunakan Terdakwa untuk pembuatan dokumen kontrak dan
laporan pertanggungjawaban, namun penggunaan uang tersebut
tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang
sah dan uang tersebut juga Terdakwa gunakan sendiri untuk
kepentingannya.

Berdasarkan hasil audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor
LAPKKN- 780/PW20/5/2013 tanggal 30 Desember 2013,

109

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar
Rp672.250.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan TASRIM, S.Pd.,
M.Pd., dan Drs. LA ODE HALIM AMBARA telah memperkaya dirinya
sendiri dan orang lain serta telah menimbulkan kerugian keuangan
negara sebesar kurang lebih Rp867.125.225,- (delapan ratus enam
puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh
lima rupiah) yang diterima oleh Drs. LA ODE HALIM AMBARA,
dan ditambah dengan Rp146.813.143,- (seratus empat puluh enam
juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah seratus empat puluh tiga
rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, sehingga totalnya sebesar
Rp1.013.938.368,- (satu miliar tiga belas juta sembilan ratus tiga
puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) atau
sekitar jumlah itu.

B. Bentuk Dakwaan

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu :

- Dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64
Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

- Dakwaan Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah
dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64
Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat
(1) ke-1 KUHPidana.

C. Tuntutan Pidana

Atas dakwaan yang diajukannya tersebut, kemudian Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2015 mengajukan tuntutan
pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU tidak terbukti
ber- salah melakukan Tindak Pidana Korupsi “Secara melawan
hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana
dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal
64 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana,
dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

110

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

2. Menyatakan Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU bersalah
melakukan tindak pidana korupsi “Dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
negara atauperekonomiannegara”,sebagaimanadalamDakwaan
Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 sebagai- mana dirubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Subsidair Jaksa
Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU
dengan:

- Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah
agar Terdakwa ditahan;

- Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) subsidair pidana pengganti 3 (tiga) bulan kurungan;

- Membayar uang pengganti sebesar Rp98.813.143,00
(sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu
seratus empat puluh tiga rupiah) dibayar paling lama 1
(satu) bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum
tetap, jika Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk
membayar uang pengganti kerugian negara maka harta
bendanya dapat disita oleh Jaksa, jika Terdakwa tidak
mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menyatakan barang bukti :

a. Berupa uang sejumlah Rp48.000.000,- (empat puluh
delapan juta rupiah) yang diserahkan oleh tersangka
ARMAN bin LANAUNU kepada Penyidik pada Kejaksaan
Negeri Pasarwajo dirampas untuk Negara;

b. Berupa Uang sejumlah Rp624.250.000,- (enam ratus dua
puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai
pengem- balian Dana DAK TA. 2012 dirampas untuk Negara
untuk me- nutupi kerugian keuangan Negara;

c. Berupa:

1) Kuitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL
HALIM sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga
puluh juta rupiah) tanggal 9 Maret 2013;

2) Kuitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL
HALIM sejumlah Rp96.500.000,00 (sembilan puluh
enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Nopember
2012;

3) Kuitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL
HALIM sejumlah Rp297.750.000,00 (dua ratus tiga

111

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

112 puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2012. Surat
No: 800/ 398.a/2013 Tanggal 16 April 2013 Perihal:
Pengembalian Dana DAK Tahun 2012;

4) Surat No: 800/398.a/2013 tanggal 16 April 2013
Perihal Penyetoran dari Sumbangan Pihak Ketiga;

5) Surat No: 900/73.b/2013 tanggal 22 April 2013
Perihal Penolakan Penyetoran dari Sumbangan Pihak
Ketiga;

6) 1 (satu) rangkap Rekening Koran dengan No. Rek.
106.01. 05.000084-5 periode 01 Nopember 2012 s/d 17
Oktober 2013;

7) 1 (satu) rangkap Slip Penyetoran dengan No. Rek. 106.09.21.

4999302.4 tanggal 23 September 2013 titipan Diknas
Pora Kabupaten Buton yang melakukan penyetoran sdr.
RATNA;

8) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab
yang ditandatangani oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM
tanggal 26 September 2013;

9) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab
Mutlak yang ditandatangani oleh Drs. LA ODE ABDUL
HALIM tanggal 26 September 2013;

10) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1 Mone;

11) 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1 Mone;

12) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Tanailandu;

13) 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Tanailandu;

14) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 6 Lombe;

15) 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 6 Lombe;

16) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Bantea;

17) 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Bantea;

18) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1 Banga;

19) 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Pengadaan bangunan Perpustakaan SDN 1 Banga

Dikembalikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri
Pasarwajo untuk dipergunakan dalam perkara lain atas
nama Tersangka TASRIM, S.Pd., M.Pd.

5. Memerintahkan kepada Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU agar
membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

D. PutusanMajelisHakimTingkatPertama

Terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut,
kemudian Judex Facti pengadilan tingkat pertama menjatuhkan
pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid.Tipikor/
2015/PN.KDI, tanggal 26 Juni 2015, yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

ME NGAD ILI

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak
Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU dari Dakwaan
Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana
Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut”,
sebagaimana Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU
oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan barang bukti:

a. Berupa uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh
delapan juta rupiah) yang diserahkan oleh Tersangka
ARMAN bin LA NAUNU kepada Penyidik pada Kejaksaan
Negeri Pasarwajo dirampas untuk Negara;

b. Berupa uang sejumlah Rp624.250.000,00 (enam ratus dua
puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai
pengem- balian Dana DAK TA. 2012, dirampas untuk Negara
untuk me- nutupi kerugian keuangan Negara;

c. Berupa:

1. Kuitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL

113

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

114 HALIM sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga
puluh juta rupiah) tanggal 9 Maret 2013;

2. Kuitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL
HALIM sejumlah Rp96.500.000,00 (sembilan puluh
enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Nopember
2012;

3. Kuitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL
HALIM sejumlah Rp297.750.000,00 (dua ratus tiga
puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2012. Surat
No : 800/ 398.a/2013 Tanggal 16 April 2013 Perihal
Pengembalian Dana DAK Tahun 2012;

4. Surat No: 800/398.a/2013 tanggal 16 April 2013
Perihal Penyetoran dari Sumbangan Pihak Ketiga;

5. Surat No: 900/73.b/2013 tanggal 22 April 2013
Perihal Penolakan Penyetoran dari Sumbangan Pihak
Ketiga;

6. 1 (satu) rangkap Rekening Koran dengan No. Rek.
106.01. 05.000084-5 periode 01 Nopember 2012 s/d
17 Oktober 2013;

7. 1 (satu) rangkap Slip Penyetoran dengan No. Rek. 106.09.21.

4999302.4 tanggal 23 September 2013 titipan Diknas
Pora Kabupaten Buton yang melakukan penyetoran sdr.
RATNA;

8. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab
yang ditanda tangani oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM
tanggal 26 September 2013;

9. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab
Mutlak yang ditandatangani oleh Drs. LA ODE ABDUL
HALIM tanggal 26 September 2013;

10. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1 Mone;

11. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1 Mone;

12. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Tanailandu;

13. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Tanailandu;

14. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 6 Lombe;

15. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 6 Lombe;

16. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Bantea;

17. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Bantea;

18. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1 Banga;

19. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1
Banga;

Dikembalikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri
Pasarwajo untuk dipergunakan dalam perkara lain atas
nama Tersangka TASRIM, S.Pd., M.Pd.;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

E. PutusanMajelisHakimTingkatBanding

Atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum
mengajukan banding, yang kemudian telah diputus oleh Majelis Hakim
Banding sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 06/TIPIKOR/2015/ PT.KDI,
tanggal 16 September 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

- Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Kendari tanggal 26 Juni
2015 Nomor 17/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi. yang dimintakan
banding tersebut:

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

F. PutusanMajelisHakim Kasasi

Terhadap putusan pengadilan tingkat banding, Jaksa
Penuntut Umum mengajukan kasasi, dan kemudian Majelis Hakim
Kasasi telah memutus perkara kasasi tersebut dengan Putusan
MahkamahAgung Nomor 9 K/PID.SUS/2016 tanggal 29 Agustus
2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasarwajo tersebut;

115

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 06/TIPIKOR/2015/PT.KDI,
tanggal 16 September 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor
17/ Pid.Tipikor/2015/PN.KDI, tanggal 26 Juni 2015, sekedar
mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan,
sehingga seleng- kapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”,
sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU dari Dakwaan
Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut”,
sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan
4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk mem-
bayar uang pengganti sebesar Rp146.813.143,00 (seratus
empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu seratus
empat puluh tiga rupiah), yang dikonpensasikan dengan uang
yang dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Pasarwajo sebesar
Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), paling lama
dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan
hukum tetap, jika tidak membayar uang pengganti maka harta
benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi
uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai
harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti
tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan barang bukti:

a. Berupa uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh
delapan juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa
ARMAN bin LA NAUNU kepada Penyidik pada Kejaksaan
Negeri Pasarwajo, dirampas untuk Negara;

b. Berupa uang sebesar Rp624.250.000,00 (enam ratus dua
puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai
pengem- balian dana DAK Tahun Anggaran 2012, dirampas
untuk Negara untuk menutupi kerugian keuangan Negara;

c. Berupa:

1. Kuitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL
HALIM sejumlah Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta
rupiah) tanggal 9 Maret 2013;

2. Kwitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL

116

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

HALIM sebesar Rp96.500.000,00 (sembilan puluh enam
juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Nopember 2012;

3. Kuitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL
HALIM sejumlah Rp297.750.000,00 (dua ratus sembilan
puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal
13 Desember 2012, dan Surat Nomor: 800/398.a/2013,
tanggal 16 April 2013, Perihal Pengembalian Dana
DAK Tahun Anggaran 2012;

4. Surat Nomor: 800/398.a/2013, tanggal 16 April 2013,
Perihal Penyetoran Dari Sumbangan Pihak Ketiga;

5. Surat Nomor: 900/73.b/2013, tanggal 22 April 2013,
Perihal Penolakan Penyetoran Dari Sumbangan Pihak
Ketiga;

6. 1 (satu) rangkap Rekening Koran dengan Nomor
Rekening: 106.01.05.000084-5 periode 01 Nopember
2012 s/d 17 Oktober 2013;

7. 1 (satu) rangkap Slip Penyetoran dengan Nomor
Rekening: 106.09.21.4999302.4, tanggal 23 September
2013, titipan Diknas Pora Kabupaten Buton, yang
melakukan penyetoran sdr. RATNA;

8. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab
yang ditanda tangani oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM
tanggal 26 September 2013;

9. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab
Mutlak yang ditanda tangani oleh Drs. LA ODE ABDUL
HALIM tanggal 26 September 2013;

10. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1 Mone;

11. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1 Mone;

12. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Tanailandu;

13. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Tanailandu;

14. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 6 Lombe;

15. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 6 Lombe;

16. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan

117

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Bantea;

17. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Bantea;

18. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1 Banga;

19. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1
Banga;

Dikembalikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri
Pasarwajo untuk dipergunakan dalam perkara lain atas
nama Tersangka TASRIM, S.Pd., M.Pd.;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu
lima ratus rupiah);

G. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Kasasi

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut
Umum tersebut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan
pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa ternyata Judex Facti tidak salah dan tidak keliru
dalam menerapkan hukum, dan juga terbukti Judex Facti telah
menerapkan hukum sebagaimana mestinya, serta tidak terbukti
Judex Facti salah dalam cara mengadili perkara, dan/atau
melampaui wewenangnya;

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum
merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada
pemeriksaan kasasi, lagi pula keberatan kasasi Jaksa Penuntut
Umum yang demikian tersebut merupakan pengulangan semata
dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan dan telah
dipertimbangkan oleh Judex Facti dengan tepat dan benar sesuai
kaedah-kaedah hukum pembuktian;

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) Diknas Kabupaten Buton TA. 2012 telah meminta,
menerima dan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Pendidikan TA. 2012 sebesar Rp146.813.143,00
(seratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas
ribu seratus empat puluh tiga rupiah) tidak sesuai dengan
peruntukannya sehingga merupakan perbuatan korupsi
yang bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2001;

- Bahwa keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum hanya
mengenai uang pengganti yang menurut tuntutan seharusnya
Terdakwa dibebani uang pengganti sebanyak Rp146.813.143,00
(seratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu

118

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

seratus empat puluh tiga rupiah) yaitu uang yang diterima oleh
Terdakwa dari pemotongan sebesar 1% dari DAK yang diterima
masing-masing sekolah untuk dana membuat dokumen kontrak
dan laporan pertanggungjawaban, akan tetapi sama sekali dana
tersebut bukan dipergunakan untuk membuat dokumen kontrak
dan pembuatan laporan pertanggung- jawaban tersebut, karena
tidak didukung bukti-bukti yang sah, disamping digunakan
untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa pemotongan dana sebesar 1% tersebut tidak
dibenarkan, dan seharusnya dana tersebut dipergunakan
untuk pembangunan fisik, oleh karena itu penggunaan dana
tersebut untuk kepentingan pribadi Drs. La Ode Halim
Ambara dan Terdakwa sendiri yang menerima uang sebesar
Rp146.813.143,00 (seratus empat puluh enam juta delapan
ratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah) adalah
jelas menyalahi atau melampaui wewenang Terdakwa selaku PPTK
yang melakukan pemungutan dana sebesar 1% tersebut, dan
karenanya terlepas dari alasan dan keberatan kasasi Jaksa
Penuntut Umum tersebut, terhadap Terdakwa harus dibebani
tanggungjawab untuk mengembalikan kerugian Negara itu;

Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
yang mana dinyatakan bahwa ternyata putusan Judex Facti dalam
perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-
undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa
Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan ditolak, akan tetapi
putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Kendari Nomor 06/ TIPIKOR/2015/PT KDI, tanggal 16
September 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid.
Tipikor/2015/PN.KDI, tanggal 26 Juni 2015, harus diperbaiki
sekedar mengenai uang pengganti yang dijatuhkan terhadap
Terdakwa;

H. Kaidah Hukum

- Bahwa dalam putusannya Judex Facti tidak menjatuhkan pidana
tam- bahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa, hal
itulah yang menjadi alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa
Penuntut Umum;

- Bahwa secara umum apa yang dipertimbangkan oleh Judex
Facti dalam putusan perkara a quo, oleh Judex Juris dianggap
tidak salah atau keliru dalam menerapkan hukum serta tidak
melampaui wewenangannya, sehingga alasan kasasi dari Jaksa
Penuntut Umum dinyatakan ditolak, akan tetapi karena ternyata
dalam putusannya Judex Facti tidak menjatuhkan pidana
tambahan berupa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh
Terdakwa kepada Negara, maka Judex Juris dalam putusannya
memperbaiki putusan Judex Facti sekedar mengenai uang
pengganti yang harus dibayarkan kepada Terdakwa;

- Bahwa pedoman penjatuhan pidana tambahan berupa

119

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

pembayaran uang pengganti didasarkan padakegiatanTerdakwa
selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Diknas
Kabupaten Buton TA. 2012 yang telah meminta dan menerima
dana DAK sebesar 1% dari dana DAK secara keseluruhan yaitu
sebesar Rp146.813.143,00 (seratus empat puluh enam juta
delapan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah)
dengan dalih bahwa pemotongan dana DAK 1% tersebut
digunakan oleh Terdakwa untuk pembuatan dokumen kontrak
kerja dan laporan pertanggung jawaban pekerjaan kegiatan DAK
TA 2012.

- Bahwa pada kenyataannya sesuai fakta persidangan dana
sebesar Rp146.813.143,00 (seratus empat puluh enam juta
delapan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah)
sama sekali bukan dipergunakan untuk membuat dokumen
kontrak dan pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut,
karena tidak didukung bukti- bukti yang sah, tetapi digunakan
untuk kepentingan Terdakwa sendiri, hal mana bertentangan
dengan Permendikbud Nomor 56 Tahun 2011 dan Permendikbud
Nomor 57 Tahun 2011, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-
sama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buton TASRIM, S.Pd., M.Pd., dan dengan Drs. LA
ODE HALIM AMBARA, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Buton yang menggantikan TASRIM,
S.Pd., M.Pd., yang juga memperoleh 4,5% dari dana DAK yaitu
sebesar Rp867.125.225,- (delapan ratus enam puluh tujuh
juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)
merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan,
ke- sempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau ke- dudukannya, yang tentu saja menimbulkan akibat pada
kerugian keuangan negara;

- Bahwa walaupun menurut perhitungan BPKP Perwakilan
Sulawesi Tenggara kerugian keuangan negara sebesar
Rp672.250.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah), akan tetapi sesuai fakta persidangan
ternyata kerugian keuangan Negara yang dihitung oleh
Mjelis Hakim di persidangan jauh lebih besar yaitu sebesar
Rp1.013.938.368,00 (satu miliar tiga belas juta sembilan
ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan
rupiah) yang didapatkan dari perhitungan Majelis Hakim Judex
Facti yaitu dari uang sebesar Rp867.125.225,00 (delapan ratus
enam puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus
dua puluh lima rupiah) yang menurut keterangan Drs. LA ODE
HALIM AMBARA telah diterimanya, ditambah dengan uang
sebesar Rp146.813.143,00 (seratus empat puluh enam juta
delapan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah)
yang diterima Terdakwa;

- Bahwa terhadap Terdakwa yang telah memperoleh dana 1% dari
total DAK yaitu sebesar Rp146.813.143,00 (seratus empat
puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu seratus empat
puluh tiga rupiah), sudah seharusnya menurut hukum sesuai

120

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

ketentuan Pasal 18 Ayat
(1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,
kepada Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan pembayaran uang
pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan uang
yang diperoleh Terdakwa yaitu sebesar Rp146.813.143,00
(seratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu
seratus empat puluh tiga rupiah) yang dikompensasikan dengan
uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta
rupiah) yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Penyidik;

- Bahwa selain itu ada uang sebesar Rp624.250.000,00 (enam
ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang
telah dikembalikan sebagai pengembalian dana DAK Tahun
Anggaran 2012, maka uang tersebut dirampas untuk Negara
guna menutupi kerugian keuangan Negara;

—AchmadRifai, S.H., M.H.—

121

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

122

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

PUTUSAN

NOMOR: 9 K/PID.SUS/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah
memutus- kan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ARMAN bin LA NAUNU;

Tempat lahir : Buton;

Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 17 Juli

1963; Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Erlangga RT 003, RW 002, Kelurahan
Agama Bone-Bone, Kecamatan Murhum,
Kota Baubau, Provinsi Sulawesi
Tenggara;

: Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan
dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU selaku Pejabat
Pelak- sana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Lingkup Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012 yang
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor: Tahun 2012
Tanggal 09 Maret 2012, bersama-sama dengan TASRIM, S.Pd.,
M.Pd. (diajukan dalam penun- tutan terpisah) dan Drs. LA ODE
HALIM AMBARA (sudah mening- gal dunia) selaku Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton, dalam waktu-
waktu antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2013
atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai
dengan tahun 2013 di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Buton di Jalan Balai Kota Nomor 2 Kecamatan
Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara atau
setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, “Baik
sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan
secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

123

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

ke- uangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana
antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan sedemikian
rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, yang
dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012 terdapat anggaran
dana rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah sebesar
Rp26.932.970.600,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus
tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus
rupiah) yang diperuntukkan kepada 87 (delapan puluh tujuh)
sekolah yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Sekolah Menengah
Pertama (SMP) dan 70 (tujuh puluh) Sekolah Dasar dan juga
terdapat anggaran dana pembangunan perpustakaan sekolah
sebesar Rp3.358.464.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh
delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang
diperuntukkan kepada 21 (dua puluh satu) sekolah, bersumber
dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran
2012 yang merupakan dana dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk
mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program
yang menjadi prioritas nasional;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton tanpa
nomor dan tanpa tanggal Tahun 2012 telah ditetapkan Sekolah
Dasar (SD)/ Sekolah Menengah Pertama (SMP) penerima Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yakni
untuk rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah sebanyak
85 (delapan puluh lima) sekolah terdiri dari 17 (tujuh belas)
Sekolah Menengah Pertama(SMP), 68 (enam puluh delapan)
Sekolah Dasar (SD) dan untuk pembangunan perpustakaan
sebanyak 21 (dua puluh satu) Sekolah Dasar (SD);

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 56 Tahun 2011
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah
Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa:

- Angka II, angka 6, huruf a: “Pelaksanaan DAK Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2012 harus efesien berarti
pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus diusahakan
dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk
mencapai sasaran yang di- tetapkan dalam waktu sesingkat-
singkatnya dan dapat dipertang- gungjawabkan”;

- Angka VI, huruf c, huruf b dan f: “Dana yang diterima
hanya boleh digunakan untuk merehabilitasi ruang kelas
rusak berat, sekolah harus memanfaatkan dana yang telah
diterima secara optimal. Bila seluruh pekerjaan rehabilitasi
ruang kelas rusak berat yang disepakati sudah selesai,
tetapi masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut
harus digunakan untuk mere- habilitasi ruang kelas lainnya
yang mengalami rusak sedang dengan tingkat kerusakan

124

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

lebih dari 30% sampai dengan 45%”;

- Angka VII, angka 3: “Penggunaan DAK Bidang Pendidikan
untuk SD/SDLB Tahun Anggaran 2012 harus menghindari
dan men- cegah terjadinya pemborosan dan kebocoran
keuangan negara serta mempertimbangkan a. kemanfaatan
dan keberdayagunaan dari sekolah”;

- Angka VIII, huruf a: “Kegiatan yang tidak dapat dibiayai
DAK yakni administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik,
penelitian, pelatihan, perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan
yang tidak ter- masuk dalam Petunjuk Teknis Penggunaan
DAK Bidang Pen- didikan Tahun Anggaran 2012 untuk
SD/SDLB seperti izin mendirikan bangunan, pembebasan
tanah, pematangan tanah, konsultasi dan sebagainya”;

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 57 Tahun 2011
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Bidang Pen- didikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah
Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa:

- Angka II, nomor 6, huruf b: “Pelaksanaan DAK Bidang
Pendi- dikan Tahun Anggaran 2012 harus Efesien berarti
pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus diusahakan
dengan mengguna- kan dana dan daya yang terbatas untuk
mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-
singkatnya dan dapat diper- tanggungjawabkan”.

- Angka VI, huruf e: “Sekolah harus memanfaatkan dana
yang telah diterima secara optimal. Bila seluruh pekerjaan
rehabilitasi ruang belajar yang disepakati sudah selesai tetapi
masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut harus
digunakan untuk me- rehabilitasi prasarana lain sesuai
prioritas sekolah “.

- Angka VII, angka 3: “Penggunaan DAK Bidang Pendidikan
untuk SMP/SMPLB Tahun Anggaran 2012 harus
menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan
kebocoran keuangan negara dengan mempertimbangkan
a. kemanfaatan dan keber- dayagunaan bagi sekolah”.

- Angka VIII, huruf a: “Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai
DAK “Administrasi kegiatan, kegiatan persiapan pelaksanaan,
penelitian, pelatihan, perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan
lain seperti izin mendirikan bangunan, pembebasan tanah,
pema- tangan lahan dan sebagainya”;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 56 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/
Sekolah Dasar Luar Biasa dan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 57 Tahun 2011
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah
Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa,

125

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

“Yang memiliki kewajiban menyusun laporan teknis dan
mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana
dan pelaksanaan rehabilitasi ruang sekolah atau pembangunan
ruang perpustakaan serta hasil pembangunan adalah Panitia
Pembangunan Sekolah/Panitia Pelaksana Program Dana Alokasi
Khusus di Tingkat Sekolah dan Kepala Sekolah”;

- Bahwa Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU selaku Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Lingkup Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun
Anggaran 2012 bersama- sama dengan Drs. LA ODE HALIM
AMBARA dan TASRIM, S.Pd., M.Pd, telah meminta, menerima
dan menggunakan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
Tahun Anggaran 2012 tidak sesuai dengan peruntukannya
bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 56 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/
Sekolah Dasar Luar Biasa dan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 57 Tahun 2011
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah
Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa,
perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara pada tanggal
yang tidak dapat dipasti- kan lagi sekitar bulan Juli tahun 2012 di
Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Buton TASRIM, S.Pd., M.Pd., menyampaikan kepada Terdakwa
ARMAN bin LA NAUNU agar Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU
menyampaikan kepada seluruh Kepala Sekolah Penerima Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012
untuk ikut berpartisipasi menanggung biaya perencanaan dan
pengawasan, lalu Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU meminta
TASRIM, S.Pd., M.Pd., juga menyampaikan sendiri hal
tersebut kepada seluruh Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi
Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak dapat dipastikan
lagi sekitar bulan Juli tahun 2012 di Kantor Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton, dilakukan sosialisasi
program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi
Khusus kepada sekolah calon penerima Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2012 yang dihadiri oleh Kepala Sekolah
Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2012. Setelah selesai kegiatan TASRIM, S.Pd.,
M.Pd., memerintahkan agar Kepala Sekolah Penerima Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 masuk
satu persatu kedalamruangan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Buton, dan TASRIM, S.Pd., M.Pd.,
menyampaikan kepada Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi
Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 “Setelah
menerima pencairan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
Tahun Anggaran 2012, Kepala Sekolah memiliki kewajiban
menyerahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan

126

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

Tahun Anggaran 2012 yang diterima sebesar 10% dengan
rincian untuk biaya peren- canaan sebesar 2,5%, untuk biaya
pengawasan 3%, untuk Kepala Dinas sebesar 4,5%. Selain itu
Kepala Sekolah juga memiliki ke- wajiban menyerahkan dana
sebesar 1% dari total anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima masing-masing
sekolah untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)”;

- Bahwa setelah ada penyampaian dari TASRIM, S.Pd., M.Pd.,
kepada Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2012 mengenai kewajiban Kepala
Sekolah tersebut, Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU juga
menyampaikan kepada Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi
Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 “Kepala
Sekolah dibebankan uang sebesar 1% dari nilai Dana Alokasi
Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang
diterima masing-masing Kepala Sekolah untuk biaya administrasi
pembuatan dokumen kontrak dan laporan per- tanggungjawaban
penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pen- didikan Tahun
Anggaran 2012”;

- Bahwa belum sempat menerima dana total sebesar 11%
(sebelas persen) dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
Tahun Ang- garan 2012 tersebut, Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TASRIM, S.Pd., M.Pd.,
digantikan oleh Drs. LAODE HALIM AMBARA berdasarkan
Keputusan Bupati Buton Nomor: 588 Tahun 2012 tanggal 24
Agustus 2012;

- Bahwa kemudian Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU memberitahu
kepada Drs. LA ODE HALIM AMBARA “Ada komitmen yang di-
sepakati oleh TASRIM, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Dinas
Pen- didikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dan Kepala
Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
Tahun Anggaran 2012 mengenai potongan Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh
Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
Tahun Anggaran 2012 melalui masing-masing Kepala Sekolah”;

- Bahwa kemudian sampai dengan tanggal 31 Desember 2012
masing- masing Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2012 telah menerima pencairan
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012
100% yang di- bayarkan per-tahap/per-termin masing-masing
sebanyak tiga tahap/termin;

- Bahwa Drs. LA ODE HALIM AMBARA pada tanggal yang
tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan November 2012 sampai
dengan bulan Maret 2013 telah menerima uang Dana Alokasi
Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 sebesar 4,5%
(empat koma lima persen) dari total anggaran Dana Alokasi
Khusus Bidang Pendidik- an Tahun Anggaran 2012 yang
diserahkan oleh masing-masing Kepala Sekolah Penerima
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012,
yang digunakan oleh Drs. LA ODE HALIM AMBARA untuk

127

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

kepentingannya sendiri, adapun rincian uang sebesar 4,5%
(empat koma lima persen) tersebut yakni:

Nama Kepala Nama Sekolah Yang Jumlah Dana Uang Yang
No. Sekolah Yang Memberikan Yang Diberikan Diterima
Berdasarkan
Memberikan Kepada Drs. Keterangan Drs.
LA ODE HALIM LA ODE HALIM
12 3 AMBARA
1 JUFRIN NUHLADIN SDN 2 SIONTAPINA AMBARA
2 LA ODE NGGOROU SDN 1 MASIRI 5
3 MASDIR SDN 1 BONEOGE 4 Rp10.000.000,-
4 LA RIDI SDN 2 MONE Rp11.000.000,- Rp6.000.000,-
5 LA HAMDINI SDN 1 MONE Rp7.000.000,-
6 TAMRIN SDN 3 BUSUO Rp6.050.000,- -
7 ARSILI SDN 1 DAHIANGO Rp6.100.000,- -
8 LA ODE OPA SDN 2 KANDOWA Rp6.845.000,- Rp6.000.000,-
9 LA MBERO SDN 1 WATUAMPARA Rp13.261.000,- Rp13.000.000,-
10 LA BOLO SDN 1 TANAILANDU Rp12.800.000,- Rp7.000.000,-
11 HAFILI SDN 1 LAGILI Rp4.000.000,- Rp7.000.000,-
12 ANZAR SDN 3 MAWASANGKA Rp8.692.000,- Rp8.000.000,-
13 LA DUHU SDN 1 WANTOPI Rp21.838.000,- Rp15.250.000,-
14 H. GAFAR. ANDE SDN 1 WAKAMBANGURA Rp23.355.000,- Rp10.000.000,-
15 BAHARUDDIN A. SDN 1 KAIMBULAWA Rp11.299.050,- Rp8.000.000,-
16 HAIRUDDIN SDN 1 KAPOA Rp12.780.000,- Rp10.000.000,-
17 FAHRUDDIN SDN 1 LIPU Rp17.495.000,- Rp12.000.000,-
18 ARIFUDDIN SDN 1 WAONU Rp6.425.600,- Rp6.000.000,-
19 SAID SDN 2 BUSOA Rp16.000.000,- Rp9.000.000,-
20 MANAN SDN 1 WINNING Rp10.000.000,- Rp10.000.000,-
21 ALI HUSIN SDN 1 LA PANDA Rp12.000.000,- Rp6.000.000,-
22 LA PADI SDN 1 WALOWA Rp20.000.000,- Rp13.000.000,-
23 LA HIDI SDN 1 LALOLE Rp4.000.000,- -
24 ALI HUSIN SDN 1 LA PANDA Rp13.247.370,- Rp7.000.000,-
Rp15.200.000,- -
Rp13.489.000,- -
Rp13.247.000,- Rp7.000.000,-

128

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

Nama Kepala Nama Sekolah Yang Jumlah Dana Uang Yang
No. Sekolah Yang Memberikan Yang Diberikan Diterima
Berdasarkan
Memberikan Kepada Drs. Keterangan Drs.
LA ODE HALIM LA ODE HALIM
AMBARA
AMBARA

12 3 4 5
25 ALIMUDDIN SDN 1 UEMAASI Rp16.000.000,- Rp15.000.000,-
26 LA RATO SDN 2 LAMENA Rp16.780.265,- Rp15.000.000,-
27 LA NANI SMP 1 TALAGA RAYA Rp20.000.000,- Rp17.000.000,-
28 HASDIN SDN 1 LAWELA Rp19.000.000,- Rp10.000.000,-
29 LA AMANI SDN 1 BANABUNGI RP2.950.000,- RP3.000.000,-
30 SIRADJUDDIN SDN 1 BARUTA Rp3.000.000,- Rp13.000.000,-
ANAALAKI
31 DAMRIN KARIM SDN 6 LOMBE Rp18.000.000,- Rp11.000.000,-
32 LA ODE RUDI SDN 1 BANTEA Rp11.575.000,- Rp6.000.000,-
33 MUHAMMAD SDN 3 TONGALI Rp24.000.000,- Rp6.000.000,-

THAHIR SD 1 MAWASANGKA Rp15.999.000,- Rp10.000.000,-
34 LA NGKALI SD 1 WASILOMATA Rp19.702.000,- Rp15.000.000,-
35 LA OFI SDN 1 UMALAOGE Rp7.000.000,-
36 HARUDIN SDN 1 BUNGARASI Rp15.512.000,- -
37 HARMAN RUMBIA -
SDN 3 TALAGA I Rp19.400.000,-
38 LA HAINI SMP 2 LA SALIMU Rp12.800.000,- Rp5.000.000,-
39 AYUB LATIHO SDN 1 BARANGKA Rp12.850.000,- Rp12.000.000,-
40 LA ODE ABDUL Rp12.000.000,-

HASAN

- Bahwa Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU pada tanggal yang
tidak dapat dipastikan lagi sekitar tahun 2013 telah menerima
uang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran
2012 sebesar 1% (satu persen) dari total anggaran Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang
diserahkan oleh masing- masing Kepala Sekolah Penerima
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran
2012, sebagai berikut:

No. Nama Kepala Sekolah Yang Nama Sekolah Yang Jumlah Dana Yang
Memberikan Memberi Diberikan Kepada
Terdakwa ARMAN
12 3
1 JUFRIN NUHLADIN SDN 2 Siotapina bin LA NAUNU
2 LA ODE NGGORAU, S.Pd. SDN 1 Masiri
3 MASDIR, SPd. SDN 1 Boneoge 4
4 LA RIDI, Spd. SDN 2 Mone -
5 LA HAMDINI, S.Pd. SDN 1 Mone -
6 LA ODE SAHAMA, S.Pd. SD. SDN 2 Manuru Rp1.000.000,-
7 LA ODE AZILU, SPG. SDN 2 Sampuabalo Rp1.050.000,-
8 TAMRIN. SDN 3 Busoa Rp750.000,-
9 ARSILI, Spd.SD. SDN 1 Dahiango Rp3.000.000,-
10 LA ODE OPA. SDN 2 Kondawa Rp500.000,-
11 LA MBERO, AMa.Pd. SDN 1 Watuampara Rp850.000,-
12 LA BOLO. SDN 1 Tanailandu Rp2.000.000,-
13 HAFILI. SDN Lagili Rp2.000.000,-
Rp1.931.500,-
Rp4.853.000,-
Rp5.000.000,-

129

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

14 ANZAR, S.Pd.SD. SDN 3 Mawasangka Rp2.510.000,-
15 LA DUHU, S.Pd.SD. SDN 1 Wakambangura Rp2.840.000,-
16 H. GAFAR ANDE, S.Pd.SD. SDN 1 Wakambangura Rp3887.000,-
17 BAHARUDIN A. SDN1 Kaimbulawa Rp2.570.293,-
18 HAIRUDDIN, S. Pd, MM. SDN 1 Kapoa Rp3.000.000,-
19 FAHRUDDIN, Spd. SDN 1 Lipu Rp1.000.000,-
20 ARIFUDIN, S.Pd SDN 1 Waonu Rp2.700.000,-
21 SAID, Spd. SDN 2 Busoa
22 MANAN. SDN 1 Winning -
23 ALI MUSIN, S.Pd. SDN 1 Lapanda Rp600.000,-
24 LA PADI. SD 1 Walowa Rp500.000,-
25 LA HIDI. SDN 1 Lalole
26 ALIMUDIN ANGI. SDN 1 Uemaasi -
27 LA RATO, S.Pd. SDN 2 Lamena Rp1.500.000,-
28 Drs. LA NANI. SMP 1 Talaga Raya Rp3.600.000,-
29 HASDIN, S.Pd. SDN 1 Lawela Rp3.950.970,-
30 LA AMANI, S.Pd. SDN 1 Banabungi Rp4.500.000,-
31 SIRADJUDDIN. SDN 1 Baruta Anaalaki Rp3.000.000,-
32 DAMRIN KARIM, S.Pd. SDN 6 Lombe Rp1.820.000,-
33 LA ODE RUDI, A. Ma.PD. SDN 1 Bantea Rp1.500.000,-
34 MUHAMAD THAHIR, S.Pd. SDN 3 Tangali Rp2.500.000,-
35 LA NGKAHALI, S.Pd. SD 1 Mawasangka Rp2.572.400,-
36 LA OFI, S.Pd. SD 1 Wasiomata Rp5.000.000,-
37 LA SENI. SDN 2 Saragi Rp400.000,-
38 HARUDIN. SDN 1 Umalaoge Rp500.000,-
39 HARMAN SDN 1 Bungarasi Rumbia Rp500.000,-
40 LA HAINI SDN 3 Talaga I Rp1.500.000,-
41 Drs. AYUB TALIHO. SMP 2 Lasalimu Rp3.417.000,-
42 LA ODE ABDUL HASAN. SDN 1 Barangka Rp4.300.000,-
43 HASIRUN, S.Ag. SMP 3 Kapontori
44 USMAN, S.Pd.SD. SDN 1 Sandang Pangan -
45 IDRIS SDN 1 Waondo Wolio Rp600.000,-
46 SARLINA, Spd. SMP 3 Lasalimu Selatan
47 LA BAISA, Ama. SDN 1 Wakalambe -
48 LA AJIMA, S.Pd. SMP 1 Batauga Rp4.300.000,-
49 MUSUIDU, Spd. SMP 1 Sangia Wambulu Rp600.000,-
50 RUSDI NUDI, Spd.Mpd. SMP 1 Pasarwajo Rp1.000.000,-
51 LA MUUDJI, A.Ma,Pd. SDN 1 Kondawa Rp500.000,-
52 H. NURDIN. SDN 1 Banga
53 LA UBI, Spdi. SDN 1 Marikana -
54 LA ITUNGA S.Ag.MM. SDN 1 Awainulu -
55 LA NAADI, S.Pd.MM. SDN 1 Waangu Angu Rp500.000,-
56 LA SALIMU, Spd.MM.Pd. SMPN 1 Lapandewa Rp1.550.000,-
57 LA SALATI, Spd. SDN 3 Molona Rp1.000.000,-
58 LA ODE MIRU, Spd. SDN 1 Wacuala Rp3.800.000,-
59 MAANI. SDN 1 Baruta Rp300.000,-
60 LA ODE NAIM, S.Pd. MM. Pd. SMP 2 Lapandewa Rp500.000,-
61 SALAM HUSBA, Spd.SD. SDN 1 Bonemarambe Rp2.000.000,-
62 LA UZA, Spd.SD, M.Pd SDN 1 Watorumbe -
63 RUSDIN, Spd. SDN 3 Talaga II Rp3.043.030
64 LA AGO, A.Ma, Pd. SDN 1 Mega Bahari Rp3.500.000,-
Rp1.700.000,-
Rp1.500.000,-
Rp4.895.200,-
Rp4.250.000,-
Rp1.500.000,-

130

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

No. Nama Kepala Sekolah Yang Nama Sekolah Yang Jumlah Dana Yang
Memberikan Memberi Diberikan Kepada
Terdakwa ARMAN
12 3
bin LA NAUNU
65 LA DALIMU, A.Ma.Pd. SDN 2 Biwinapada 4

66 SUMIYANTO, S.Pd. SDN 1 Sangia Arano Rp600.000,-
Rp3.000.000,-
67 LA ODE BASRI, Spd. SDN 1 Majapahit Rp1.500.000,-
Rp1.000.000,-
68 LA ODE ABDIN, S.pd. SDN 2 Laompo Rp5.000.000,-
Rp500.000,-
69 LA USAHA, S.pd. SDN 1 Tolando Jaya Rp1.000.000,-
Rp4.000.000,-
70 LA NGONA, A.Ma.Pd. SDN 1 Bukit Asri Rp4.272.750,-
Rp2.800.000,-
71 LA DUNI SMP 2 Lakudo Rp3.000.000,-
Rp146.813.143,-
72 SYARIFUDDIN SDN 1 Wadiaberu

73 TAJUDDIN SDN 2 Waliko

74 LA BOONA SMPN 1 Gu

75 LA NAHE SMPN 1 Wabula

TOTAL

- Tahun Anggaran 2012 sebesar 1% (satu persen) dari total
anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2012 yang Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU telah
terima dari masing- masing Kepala Sekolah Penerima Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012,
Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU gunakan untuk pembuatan
dokumen kontrak dan laporan pertanggungjawaban, namun
penggunaan uang tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti
pertanggungjawaban yang sah dan uang tersebut juga Terdakwa
gunakan sendiri untuk kepentingannya;

- Bahwa berdasarkan hasil audit dalam Rangka Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor: LAPKKN-780/PW20/5/2013 tanggal 30
Desember 2013, diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan
negara sebesar Rp672.250.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU
bersama-sama dengan TASRIM, S.Pd., M.Pd., dan Drs. LA
ODE HALIMAMBARA tersebut telah memperkaya dirinya sendiri
dan orang lain serta telah menimbulkan kerugian keuangan
negara sebesar kurang lebih Rp867.125.225,- (delapan ratus
enam puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus dua
puluh lima rupiah) DanaAlokasi Khusus Bidang PendidikanTahun
Anggaran 2012 yang diterima oleh Drs. LA ODE HALIM AMBARA
ditambah dengan Rp146.813.143,- (seratus empat puluh enam
juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah seratus empat puluh
tiga rupiah) Dana alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2012 yang diterima oleh Terdakwa ARMAN bin LA
NAUNU dengan total Rp1.013.938.368,- (satu miliar tiga belas
juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam
puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah itu;

131

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

Perbuatan Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU tersebut sebagai-
mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal
18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1)
KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

BahwaTerdakwaARMANBin LANAUNUselaku Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) pada Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012 yang
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor: Tahun 2012 tanggal
09 Maret 2012, bersama-sama dengan TASRIM, S.Pd., M.Pd.
(diajukan dalam penun- tutan terpisah) dan Drs. LA ODE HALIM
AMBARA (sudah meninggal dunia) selaku Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton, dalam waktu-waktu antara
bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan
tahun 2013 di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buton di Jalan Balai Kota Nomor 2 Kecamatan Pasarwajo,
Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidak- tidaknya
di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari. “Baik sebagai orang
yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
perbuatan mana antara satu dengan yang lainnya mempunyai
hubungan sedemikian rupa se- hingga harus dipandang sebagai
perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012 terdapat anggaran
dana rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah sebesar
Rp26.932.970.600,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus
tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus
rupiah) yang diperuntukkan kepada 87 (delapan puluh tujuh)
sekolah yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Sekolah Menengah
Pertama (SMP) dan 70 (tujuh puluh) Sekolah Dasar dan juga
terdapat anggaran dana pembangunan perpustakaan sekolah
sebesar Rp3.358.464.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh
delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang
diperuntukkan kepada 21 (dua puluh satu) sekolah, bersumber
dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran
2012 yang merupakan dana dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dialokasikan kepada daerah
tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan
bagian dari program yang menjadi prioritas nasional;

132

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton tanpa
nomor dan tanpa tanggal Tahun 2012 telah ditetapkan Sekolah
Dasar (SD)/ Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yakni
untuk rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah sebanyak
85 (delapan puluh lima) sekolah terdiri dari 17 (tujuh belas)
Sekolah Menengah Pertama (SMP), 68 (enam puluh delapan)
Sekolah Dasar (SD) dan untuk pembangunan perpustakaan
sebanyak 21 (dua puluh satu) Sekolah Dasar (SD);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 56 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/
Sekolah Dasar Luar Biasa dan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 57 Tahun 2011
tentang Petunjuk Teknis Peng- gunaan Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah
Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar
Biasa, “Yang memiliki kewajiban menyusun laporan teknis dan
mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan
pelaksanaan rehabilitasi ruang sekolah atau pembangunan
ruang perpustakaan serta hasil pembangunan adalah Panitia
Pem- bangunan Sekolah/Panitia Pelaksana ProgramDanaAlokasi
Khusus di Tingkat Sekolah dan Kepala Sekolah”;

- Bahwa Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU diangkat selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Lingkup Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun
Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Nomor:
Tahun 2012 tanggal 09 Maret 2012;

- Berdasarkan Pasal 12 angka 5 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lingkup Dinas
Pendidikan, Pemudaoian Olahraga Kabupaten Buton Tahun
Anggaran 2012 mempunyai tugas:

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

c. Menyiapkan dokumen anggaran (mencakup dokumen
adminis- trasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang
terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan) atas
beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

- BahwaTerdakwaARMAN bin LANAUNUselaku Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) pada Lingkup Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun Anggaran
2012 telah dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan yang ada pada Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU

133

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

meminta, menerima dan meng- gunakan Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 tidak sesuai dengan
peruntukannya bertentangan dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 56
Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah
Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 57
Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah
Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa,
perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara pada tanggal
yang tidak dapat dipasti- kan lagi sekitar bulan Juli tahun 2012 di
Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Buton TASRIM, S.Pd., M.Pd., menyampaikan kepada Terdakwa
ARMAN bin LA NAUNU agar Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU
menyampaikan kepada seluruh Kepala Sekolah Penerima Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012
untuk ikut berpartisipasi menanggung biaya perencanaan dan
pengawasan, lalu Terdakwa ARMAN Bin LA NAUNU meminta
TASRIM, S.Pd., M.Pd., juga menyampaikan sendiri hal tersebut
kepada seluruh Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa kemudian pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi
sekitar bulan Juli tahun 2012 di Kantor Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton dilakukan sosialisasi
program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi
Khusus kepada sekolah calon penerima Dana Alokasi Khusus
TahunAnggaran2012 yang dihadiri oleh Kepala Sekolah Penerima
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012.
Setelah selesai kegiatan TASRIM, S.Pd., M.Pd., memerintahkan
agar Kepala Sekolah Pene- rima Dana Alokasi Khusus Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2012 masuk satu persatu ke dalam
ruangan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buton dan TASRIM, S.Pd., M.Pd., menyampaikan
kepada Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi KhususBidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2012 “Setelah menerima pencairan
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012,
Kepala Sekolah memiliki kewajiban menyerahkan Dana Alokasi
Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang
di- terima sebesar 10% dengan rincian untuk biaya perencanaan
sebesar 2,5%, untuk biaya pengawasan 3%, untuk Kepala
Dinas sebesar 4,5%, selain itu Kepala Sekolah juga memiliki
kewajiban menyerah- kan dana sebesar 1% dari total anggaran
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012
yang diterima masing- masing Sekolah untuk Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)”;

- Bahwa setelah ada penyampaian dari TASRIM, S.Pd., M.Pd.,
kepada Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 mengenai kewajiban
Kepala Sekolah tersebut, Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU

134

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

juga menyampaikan kepada Kepala Sekolah Penerima Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012
“Kepala Sekolah dibebankan uang sebesar 1% dari nilai
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran
2012 yang diterima masing-masing Kepala Sekolah untuk biaya
administrasi pembuatan dokumen kontrak dan laporan
pertanggungjawaban penggunaan Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012,”;

- Bahwa belum sempat menerima dana total sebesar 11%
(sebelas persen) dari Dana Alokasi Khusus Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2012 tersebut, Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TASRIM,
S.Pd., M.Pd., digantikan oleh Drs. LA ODE HALIM AMBARA
berdasarkan Keputusan Bupati Buton Nomor: 588 Tahun 2012
tanggal 24 Agustus 2012;

- Bahwa kemudian Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU memberitahu
kepada Drs. LA ODE HALIM AMBARA “Ada komitmen yang
disepakati oleh TASRIM, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton
dan Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2012 mengenai potongan Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012
yang diterima oleh Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 melalui masing-masing
Kepala Sekolah”;

- Bahwa kemudian sampai dengan tanggal 31 Desember
2012 masing-masing Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 telah menerima
pencairan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2012 100% yang dibayarkan per-tahap/per-termin
masing-masing sebanyak tiga tahap/termin;

- Bahwa Drs. LA ODE HALIM AMBARA pada tanggal yang
tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan November 2012 sampai
dengan bulan Maret 2013 telah menerima uang Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012
sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari total anggaran
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran
2012 yang diserahkan oleh masing- masing Kepala Sekolah
Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2012, yang digunakan oleh Drs. LA ODE HALIM
AMBARA untuk kepentingannya sendiri, adapun rincian uang
sebesar 4,5% (empat koma lima persen) tersebut yakni:

135

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

Nama Kepala Nama Sekolah Yang Jumlah Dana Uang Yang
No. Sekolah Yang Memberikan Yang Diberikan Diterima
Berdasarkan
Memberikan Kepada Drs. Keterangan Drs.
LA ODE HALIM LA ODE HALIM
12 3 AMBARA
1 JUFRIN NUHLADIN SDN 2 SIONTAPINA AMBARA
2 LA ODE NGGOROU SDN 1 MASIRI 5
3 MASDIR SDN 1 BONEOGE 4 Rp10.000.000,-
4 LA RIDI SDN 2 MONE Rp11.000.000,- Rp6.000.000,-
5 LA HAMDINI SDN 1 MONE Rp7.000.000,-
6 TAMRIN SDN 3 BUSUO Rp6.050.000,- -
7 ARSILI SDN 1 DAHIANGO Rp6.100.000,- -
8 LA ODE OPA SDN 2 KANDOWA Rp6.845.000,- Rp6.000.000,-
9 LA MBERO SDN 1 WATUAMPARA Rp13.261.000,- Rp13.000.000,-
10 LA BOLO SDN 1 TANAILANDU Rp12.800.000,- Rp7.000.000,-
11 HAFILI SDN 1 LAGILI Rp4.000.000,- Rp7.000.000,-
12 ANZAR SDN 3 MAWASANGKA Rp8.692.000,- Rp8.000.000,-
13 LA DUHU SDN 1 WANTOPI Rp21.838.000,- Rp15.250.000,-
14 H. GAFAR. ANDE SDN 1 Rp23.355.000,- Rp10.000.000,-
WAKAMBANGURA Rp11.299.050,- Rp8.000.000,-
15 BAHARUDDIN A. SDN 1 KAIMBULAWA Rp12.780.000,- Rp10.000.000,-
16 HAIRUDDIN SDN 1 KAPOA Rp17.495.000,- Rp12.000.000,-
17 FAHRUDDIN SDN 1 LIPU
18 ARIFUDDIN SDN 1 WAONU Rp6.425.600,- Rp6.000.000,-
19 SAID SDN 2 BUSOA Rp16.000.000,- Rp9.000.000,-
20 MANAN SDN 1 WINNING Rp10.000.000,- Rp10.000.000,-
21 ALI HUSIN SDN 1 LA PANDA Rp12.000.000,- Rp6.000.000,-
22 LA PADI SDN 1 WALOWA Rp20.000.000,- Rp13.000.000,-
23 LA HIDI SDN 1 LALOLE Rp4.000.000,-
24 ALI HUSIN SDN 1 LA PANDA Rp13.247.370,- -
25 ALIMUDDIN SDN 1 UEMAASI Rp15.200.000,- Rp7.000.000,-
26 LA RATO SDN 2 LAMENA Rp13.489.000,-
27 LA NANI SMP 1 TALAGA RAYA Rp13.247.000,- -
28 HASDIN SDN 1 LAWELA Rp16.000.000,- -
29 LA AMANI SDN 1 BANABUNGI Rp16.780.265,- Rp7.000.000,-
30 SIRADJUDDIN SDN 1 BARUTA Rp20.000.000,- Rp15.000.000,-
ANAALAKI Rp19.000.000,- Rp15.000.000,-
31 DAMRIN KARIM SDN 6 LOMBE RP2.950.000,- Rp17.000.000,-
32 LA ODE RUDI SDN 1 BANTEA Rp3.000.000,- Rp10.000.000,-
33 MUHAMMAD SDN 3 TONGALI RP3.000.000,-
Rp13.000.000,-
THAHIR SD 1 MAWASANGKA
34 LA NGKALI SD 1 WASILOMATA Rp18.000.000,- Rp11.000.000,-
35 LA OFI SDN 1 UMALAOGE Rp11.575.000,- Rp6.000.000,-
36 HARUDIN Rp24.000.000,- Rp6.000.000,-

Rp15.999.000,- Rp10.000.000,-
Rp19.702.000,- Rp15.000.000,-
Rp7.000.000,-
-

-

-

-

-

-

136

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

Nama Kepala Nama Sekolah Yang Jumlah Dana Uang Yang
No. Sekolah Yang Memberikan Yang Diberikan Diterima
Berdasarkan
Memberikan 3 Kepada Drs. Keterangan Drs.
SDN 1 BUNGARASI LA ODE HALIM LA ODE HALIM
12 RUMBIA AMBARA
37 HARMAN SDN 3 TALAGA I AMBARA
SMP 2 LA SALIMU 5
38 LA HAINI SDN 1 BARANGKA 4 -
39 AYUB LATIHO Rp15.512.000,-
40 LA ODE ABDUL
Rp19.400.000,- Rp5.000.000,-
HASAN Rp12.800.000,- Rp12.000.000,-
41 HASIRUN Rp12.850.000,- Rp12.000.000,-
42 IDRIS
43 SARLINA SMP 3 KAPONTORI Rp14.000.000,- Rp14.000.000,-
SDN 1 WAONDO WOLIO Rp12.720.000,- Rp12.000.000,-
44 LA BAISA SMP 3 LASALIMU Rp14.425.000,-
45 LA AJIMA SELATAN -
46 MUSUIDI SDN 1 WAKALAMBE Rp8.750.000,-
SMP 1 BATAUGA Rp11 358.000,- Rp8.000.000,-
47 LA MUUDJI SMP 1 SANGIA Rp18.040.500,- Rp10.000.000,-
48 H. NURDIN WAMBULU
49 LA UBI SDN 1 KONDOWA Rp6.975.000,- -
50 LA ITUGA SD. 1 BANGA Rp6.885.000,-
51 LA NAADI SDN 1 MORIKANA Rp17.280.000,- -
52 LA SALIMU SDN 1 AWAINULU Rp2.000.000,- Rp6.000.000,-
53 LA SALATI SDN 1 WAANGU ANGU Rp3.000.000,- Rp13.000.000,-
54 LA ODE MIRU SMPN 1 LAPANDEWA Rp13.944.000,- Rp2.000.000,-
55 MANI SDN 3 MOLONA Rp3.000.000,-
56 LA ODE NAIM SDN 1 WACUALA -
57 SALAM HUSBA SDN 1 BARUTA Rp13.693.635,- -
58 LA UZA SMP 2 LAPANDEWA Rp5.000.000,-
59 RUSDIN SDN 1 BONEMARAMBE - Rp10.000.000,-
60 LA DALIMU SDN 1 WATUROMBE Rp7.600.000,- Rp13.000.000,-
61 SUMIYANTO SDN 3 TALAGA II Rp7.010.000,- Rp7.000.000,-
62 LA ODE BASRI SDN 2 BIWINAPADA Rp22.129.680,- Rp7.000.000,-
63 LA ODE ABDIN SDN 1 SANGIA ARANO Rp19.000.000,- Rp15.000.000,-
64 LA USAHA SDN 1 MAJAPAHIT Rp12.000.000,- Rp17.000.000,-
65 LA NGONA SDN 2 LAOMPO Rp10.000.000,- Rp10.000.000,-
66 LA DUNI SDN 1 TOLANDO JAYA Rp12.825.000,-
67 SYARIFUDDIN SDN 1 BUKIT ASRI Rp6.540.000,- -
68 TAJUDDIN SMP 2 LAKUDO Rp22.500.000,- Rp12.000.000,-
69 LA BOONA SDN 1 WADIABERO Rp14.062.000,- Rp6.000.000,-
70 LA NAHE SDN 2 WALIKO Rp13.400.000,- Rp17.500.000,-
71 SMPN 1 GU Rp16.000.000,- Rp14.000.000,-
72 SMPN 1 WABULA Rp6.409.125,- Rp15.000.000,-
73 SDN 2 BARANGKA Rp12.000.000,- Rp16.000.000,-
74 SDN WAKINAMPORO Rp15.567.000,- Rp6.000.000,-
SDN 1 MOLONA Rp2.000.000,-
SDN KOLOWA - Rp15.000.000,-
- Rp7.000.000,-
- Rp3.500.000,-
- Rp7.000.000,-
Rp4.000.000,-

137

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

Nama Kepala Nama Sekolah Yang Jumlah Dana Uang Yang
No. Sekolah Yang Memberikan Yang Diberikan Diterima
Berdasarkan
Memberikan 3 Kepada Drs. Keterangan Drs.
SDN 1 WINING LA ODE HALIM LA ODE HALIM
1 2 SDN 1 KAKENAUWE AMBARA
75 SMP 2 BATAUGA AMBARA
76 SMP 1 MAWASANGKA 5
77 TENGAH 4 Rp4.000.000,-
78 - Rp10.000.000,-
-
TOTAL - Rp5.000.000,-
- Rp15.000.000,-

Rp624.250.000,- Rp867.125.225,-

- Bahwa Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU pada tanggal yang
tidak dapat dipastikan lagi sekitar tahun 2013 telah menerima
uang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran
2012 sebesar 1% (satu persen) dari total anggaran Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang
diserahkan oleh masing- masing Kepala Sekolah Penerima
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran
2012, sebagai berikut:

No. Nama Kepala Sekolah Yang Nama Sekolah Yang Jumlah Dana Yang
Memberikan Memberi Diberikan Kepada
Terdakwa ARMAN
12 3
1 JUFRIN NUHLADIN SDN 2 Siotapina bin LA NAUNU
2 LA ODE NGGORAU, S.Pd. SDN 1 Masiri
3 MASDIR, SPd. SDN 1 Boneoge 4
4 LA RIDI, Spd. SDN 2 Mone -
5 LA HAMDINI, S.Pd. SDN 1 Mone -
6 LA ODE SAHAMA, S.Pd. SD. SDN 2 Manuru Rp1.000.000,-
7 LA ODE AZILU, SPG. SDN 2 Sampuabalo Rp1.050.000,-
8 TAMRIN. SDN 3 Busoa Rp750.000,-
9 ARSILI, Spd.SD. SDN 1 Dahiango Rp3.000.000,-
10 LA ODE OPA. SDN 2 Kondawa Rp500.000,-
11 LA MBERO, AMa.Pd. SDN 1 Watuampara Rp850.000,-
12 LA BOLO. SDN 1 Tanailandu Rp2.000.000,-
13 HAFILI. SDN Lagili Rp2.000.000,-
14 ANZAR, S.Pd.SD. SDN 3 Mawasangka Rp1.931.500,-
15 LA DUHU, S.Pd.SD. SDN 1 Wakambangura Rp4.853.000,-
16 H. GAFAR ANDE, S.Pd.SD. SDN 1 Wakambangura Rp5.000.000,-
17 BAHARUDIN A. SDN1 Kaimbulawa Rp2.510.000,-
18 HAIRUDDIN, S. Pd, MM. SDN 1 Kapoa Rp2.840.000,-
19 FAHRUDDIN, Spd. SDN 1 Lipu Rp3887.000,-
20 ARIFUDIN, S.Pd SDN 1 Waonu Rp2.570.293,-
Rp3.000.000,-
Rp1.000.000,-
Rp2.700.000,-

138

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

No. Nama Kepala Sekolah Yang Nama Sekolah Yang Jumlah Dana Yang
Memberikan Memberi Diberikan Kepada
Terdakwa ARMAN
12 3
21 SAID, Spd. SDN 2 Busoa bin LA NAUNU
22 MANAN. SDN 1 Winning
23 ALI MUSIN, S.Pd. SDN 1 Lapanda 4
24 LA PADI. SD 1 Walowa -
25 LA HIDI. SDN 1 Lalole Rp600.000,-
26 ALIMUDIN ANGI. SDN 1 Uemaasi Rp500.000,-
27 LA RATO, S.Pd. SDN 2 Lamena -
28 Drs. LA NANI. SMP 1 Talaga Raya Rp1.500.000,-
29 HASDIN, S.Pd. SDN 1 Lawela Rp3.600.000,-
30 LA AMANI, S.Pd. SDN 1 Banabungi Rp3.950.970,-
31 SIRADJUDDIN. SDN 1 Baruta Anaalaki Rp4.500.000,-
32 DAMRIN KARIM, S.Pd. SDN 6 Lombe Rp3.000.000,-
33 LA ODE RUDI, A. Ma.PD. SDN 1 Bantea Rp1.820.000,-
34 MUHAMAD THAHIR, S.Pd. SDN 3 Tangali Rp1.500.000,-
35 LA NGKAHALI, S.Pd. SD 1 Mawasangka Rp2.500.000,-
36 LA OFI, S.Pd. SD 1 Wasiomata Rp2.572.400,-
37 LA SENI. SDN 2 Saragi Rp5.000.000,-
38 HARUDIN. SDN 1 Umalaoge Rp400.000,-
39 HARMAN SDN 1 Bungarasi Rumbia Rp500.000,-
40 LA HAINI SDN 3 Talaga I Rp500.000,-
41 Drs. AYUB TALIHO. SMP 2 Lasalimu Rp1.500.000,-
42 LA ODE ABDUL HASAN. SDN 1 Barangka Rp3.417.000,-
43 HASIRUN, S.Ag. SMP 3 Kapontori Rp4.300.000,-
44 USMAN, S.Pd.SD. SDN 1 Sandang Pangan -
45 IDRIS SDN 1 Waondo Wolio Rp600.000,-
46 SARLINA, Spd. SMP 3 Lasalimu Selatan -
47 LA BAISA, Ama. SDN 1 Wakalambe Rp4.300.000,-
48 LA AJIMA, S.Pd. SMP 1 Batauga Rp600.000,-
49 MUSUIDU, Spd. SMP 1 Sangia Wambulu Rp1.000.000,-
50 RUSDI NUDI, Spd.Mpd. SMP 1 Pasarwajo Rp500.000,-
51 LA MUUDJI, A.Ma,Pd. SDN 1 Kondawa -
52 H. NURDIN. SDN 1 Banga -
53 LA UBI, Spdi. SDN 1 Marikana Rp500.000,-
54 LA ITUNGA S.Ag.MM. SDN 1 Awainulu Rp1.550.000,-
55 LA NAADI, S.Pd.MM. SDN 1 Waangu Angu Rp1.000.000,-
56 LA SALIMU, Spd.MM.Pd. SMPN 1 Lapandewa Rp3.800.000,-
57 LA SALATI, Spd. SDN 3 Molona Rp300.000,-
58 LA ODE MIRU, Spd. SDN 1 Wacuala Rp500.000,-
59 MAANI. SDN 1 Baruta Rp2.000.000,-
60 LA ODE NAIM, S.Pd. MM. Pd. SMP 2 Lapandewa -
61 SALAM HUSBA, Spd.SD. SDN 1 Bonemarambe Rp3.043.030
62 LA UZA, Spd.SD, M.Pd SDN 1 Watorumbe Rp3.500.000,-
63 RUSDIN, Spd. SDN 3 Talaga II Rp1.700.000,-
64 LA AGO, A.Ma, Pd. SDN 1 Mega Bahari Rp1.500.000,-
Rp4.895.200,-
Rp4.250.000,-
Rp1.500.000,-

139

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

No. Nama Kepala Sekolah Yang Nama Sekolah Yang Jumlah Dana Yang
Memberikan Memberi Diberikan Kepada
Terdakwa ARMAN
12 3
bin LA NAUNU
65 LA DALIMU, A.Ma.Pd. SDN 2 Biwinapada 4

66 SUMIYANTO, S.Pd. SDN 1 Sangia Arano Rp600.000,-
Rp3.000.000,-
67 LA ODE BASRI, Spd. SDN 1 Majapahit Rp1.500.000,-
Rp1.000.000,-
68 LA ODE ABDIN, S.pd. SDN 2 Laompo Rp5.000.000,-
Rp500.000,-
69 LA USAHA, S.pd. SDN 1 Tolando Jaya Rp1.000.000,-
Rp4.000.000,-
70 LA NGONA, A.Ma.Pd. SDN 1 Bukit Asri Rp4.272.750,-
Rp2.800.000,-
71 LA DUNI SMP 2 Lakudo Rp3.000.000,-
Rp146.813.143,-
72 SYARIFUDDIN SDN 1 Wadiaberu

73 TAJUDDIN SDN 2 Waliko

74 LA BOONA SMPN 1 Gu

75 LA NAHE SMPN 1 Wabula

TOTAL

- Bahwa terhadap uang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
Tahun Anggaran 2012 sebesar 1% (satu persen) dari total
anggaran DanaAlokasiKhususBidangPendidikanTahunAnggaran
2012 yang Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU telah terima dari
masing-masing Kepala Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Terdakwa ARMAN
bin LA NAUNU gunakan untuk pembuatan dokumen kontrak
dan laporan pertanggung- jawaban, namun penggunaan uang
tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban
yang sah dan uang tersebut juga Terdakwa gunakan sendiri
untuk kepentingannya;

- Bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka perhitungan
kerugian keuangan negara dari Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi
Tenggara Nomor: LAPKKN-780/PW20/5/2013 Tanggal 30
Desember 2013, diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan
Negara sebesar Rp672.250.000,- (enam ratus tujuh puluh dua
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU
bersama-sama dengan TASRIM, S.Pd., M.Pd., dan Drs. LA
ODE HALIM AMBARA tersebut telah menguntungkan diri
Terdakwa sendiri atau orang lain dan telah merugikan keuangan
negara sebesar kurang lebih Rp867.125.225,- (delapan ratus
enam puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus dua
puluh lima rupiah)

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012
yang diterima oleh Drs. LA ODE HALIM AMBARA ditambah
Rp146.813.143,- (seratus empat puluh enam juta delapan
ratus tiga belas ribu rupiah seratus empat puluh tiga rupiah) Dana
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 yang
diterima oleh Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU dengan total
Rp1.013.938.368,- (satu miliar tiga belas juta sembilan ratus
tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah)

140

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3
Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64
Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri tanggal 21 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU tidak terbukti
ber- salah melakukan Tindak Pidana Korupsi “Secara melawan
hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana
dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal
64 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana,
dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU bersalah melaku-
kan tindak pidana korupsi “Dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara”, sebagaimana dalam
Dakwaan Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 sebagai- mana dirubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Subsidair Jaksa
Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU
dengan:

- Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah
agar Terdakwa ditahan;

- Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) subsidair pidana pengganti 3 (tiga) bulan kurungan;

- Membayar uang pengganti sebesar Rp98.813.143,00
(sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu
seratus empat puluh tiga rupiah) dibayar paling lama 1
(satu) bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum
tetap, jika Terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup
untuk membayar uang pengganti kerugian negara maka
harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, jika Terdakwa tidak

141

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun;

4. Menyatakan barang bukti:

a. Berupa uang sejumlah Rp48.000.000,- (empat puluh
delapan juta rupiah) yang diserahkan oleh tersangka
ARMAN bin LA NAUNU kepada Penyidik pada Kejaksaan
Negeri Pasarwajo dirampas untuk Negara;

b. Berupa Uang sejumlah Rp624.250.000,- (enam ratus dua
puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai
pengem- balian Dana DAK TA. 2012 dirampas untuk Negara
untuk me- nutupi kerugian keuangan Negara;

c. Berupa:

1) Kuitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL
HALIM sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga
puluh juta rupiah) tanggal 9 Maret 2013;

2) Kuitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL
HALIM sejumlah Rp96.500.000,00 (sembilan puluh
enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Nopember
2012;

3) Kuitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL
HALIM sejumlah Rp297.750.000,00 (dua ratus tiga
puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2012. Surat
No: 800/ 398.a/2013 Tanggal 16 April 2013 Perihal:
Pengembalian Dana DAK Tahun 2012;

4) Surat No: 800/398.a/2013 tanggal 16 April 2013
Perihal Penyetoran dari Sumbangan Pihak Ketiga;

5) Surat No: 900/73.b/2013 tanggal 22 April 2013
Perihal Penolakan Penyetoran dari Sumbangan Pihak
Ketiga;

6) 1 (satu) rangkap Rekening Koran dengan No.
Rek.106.01. 05.000084-5 periode 01 Nopember 2012 s/d
17 Oktober 2013;

7) 1 (satu) rangkap Slip Penyetoran dengan No. Rek. 106.09.21.
4999302.4 tanggal 23 September 2013 titipan Diknas
Pora Kabupaten Buton yang melakukan penyetoran sdr.
RATNA;

8) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab
yang ditanda tangani oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM
tanggal 26 September 2013;

9) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab
Mutlak yang ditandatangani oleh Drs. LA ODE ABDUL
HALIM tanggal 26 September 2013;

10) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1 Mone;

142

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

11) 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1 Mone;

12) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Tanailandu;

13) 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Tanailandu;

14) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 6 Lombe;

15) 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 6 Lombe;

16) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Bantea;

17) 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Bantea;

18) 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1 Banga;

19) 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Pengadaan bangunan Perpustakaan SDN 1
Banga;

Dikembalikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri
Pasarwajo untuk dipergunakan dalam perkara lain atas
nama Tersangka TASRIM, S.Pd., Mpd.;

5. Memerintahkan kepada Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU agar
membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid.Tipikor/ 2015/PN.KDI,
tanggal 26 Juni 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi,
sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU dari Dakwaan
Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana
Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut”,
sebagaimana Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARMAN bin LA NAUNU
oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

143

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan barang bukti:

a. Berupa uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh
delapan juta rupiah) yang diserahkan oleh tersangka
ARMAN bin LA NAUNU kepada Penyidik pada Kejaksaan
Negeri Pasarwajo dirampas untuk Negara;

b. Berupa uang sejumlah Rp624.250.000,00 (enam ratus dua
puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai
pengembalian Dana DAK TA. 2012, dirampas untuk Negara
untuk menutupi kerugian keuangan Negara;

c. Berupa:

1. Kuitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL
HALIM sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga
puluh juta rupiah) tanggal 9 Maret 2013;

2. Kuitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL
HALIM sejumlah Rp96.500.000,00 (sembilan puluh
enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Nopember
2012;

3. Kuitansi bea materai diterima dari Drs. LA ODE ABDUL
HALIM sejumlah Rp297.750.000,00 (dua ratus tiga
puluh juta rupiah) tanggal 13 Desember 2012. Surat
No : 800/ 398.a/2013 Tanggal 16 April 2013 Perihal
Pengembalian Dana DAK Tahun 2012;

4. Surat No: 800/398.a/2013 tanggal 16 April 2013
Perihal Penyetoran dari Sumbangan Pihak Ketiga;

5. Surat No: 900/73.b/2013 tanggal 22 April 2013
Perihal Penolakan Penyetoran dari Sumbangan Pihak
Ketiga;

6. 1 (satu) rangkap Rekening Koran dengan No. Rek.
106.01. 05.000084-5 periode 01 Nopember 2012 s/d 17
Oktober 2013;

7. 1 (satu) rangkap Slip Penyetoran dengan No. Rek. 106.09.21.
4999302.4 tanggal 23 September 2013 titipan Diknas
Pora Kabupaten Buton yang melakukan penyetoran sdr.
RATNA;

8. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab
yang ditanda tangani oleh Drs. LA ODE ABDUL HALIM
tanggal 26 September 2013;

9. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab
Mutlak yang ditandatangani oleh Drs. LA ODE ABDUL
HALIM tanggal 26 September 2013;

10. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan

144

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1 Mone;

11. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1 Mone;

12. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Tanailandu;

13. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Tanailandu;

14. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 6 Lombe;

15. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 6 Lombe;

16. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Bantea;

17. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Rehabilitasi Berat Bangunan SDN 1 Bantea;

18. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pekerjaan (SP3) Kegiatan Lingkup Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton TA. 2012 atas
Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1 Banga;

19. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Penggunaan
Dana Pengadaan Bangunan Perpustakaan SDN 1
Banga;

Dikembalikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri
Pasarwajo untuk dipergunakan dalam perkara lain atas
nama Tersangka TASRIM, S.Pd., M.Pd.;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 06/TIPIKOR/2015/PT.KDI,
tanggal 16 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Kendari tanggal 26 Juni
2015 Nomor 17/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi. yang dimintakan
banding tersebut:

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

145

Putusan Varia Peradilan No. 392 Juli 2018

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid.Tipikor/
2015/PN.Kdi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan
Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober
2015, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Kendari tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 20 Oktober 2015
dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 20 Oktober
2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana
Ko- rupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari tersebut telah diberitahukan
kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2015 dan
Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada
tanggal 20 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 20 Oktober
2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-
alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara
menurut undang-undang, oleh karena itu per- mohonan kasasi
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya
sebagai berikut :

Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak
Sebagaimana Mestinya:

Bahwa setelah Kami Penuntut Umum mempelajari seluruh
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Kendari dalam perkara An. Terdakwa ARMAN bin
LA NAUNU tersebut, mengenai dijatuhkannya pemidanaan terhadap
diri Terdakwa kami Penuntut Umum sependapat, namun terhadap
jumlah kerugian keuangan Negara dan jumlah pembayaran uang
pengganti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Kendari telah salah dalam menerapkan
hukum yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d
KUHAP dan penjelasannya sebagai berikut:

“Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun
secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat
pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang
menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Lebih lanjut dalam penjelasan disebutkan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini ialah segala apa
yang ada dan apayang diketemukandisidangolehpihakdalam proses,
antara lain penuntut umum, saksi, ahli, Terdakwa, penasihat hukum
dan saksi korban”;

Adapun pertimbangan Majelis Hakim tidak menerima alasan
banding Penuntut Umum hanya berdasarkan kepada keteranganAhli

146