ebook Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 Kab. Klaten

PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2022-2024

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLATEN

Sekretariat Daerah Bagian
Organisasi

-----------------------

JL. Pemuda Nomor 294
Gedung Pemda I Lt.4 Telp.
(0272) 321046
Fax.322567 - Kode Pos 57424



tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 441);

2

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020
tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun
2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 28);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009
Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 218);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor
219);

3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN
2022-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Klaten.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
7. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan
dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan
(organisasi), ketatalaksanaan (business prosess), dan sumber daya
manusia aparatur.
8. Road Map Reformasi Birokrasi adalah Road Map Reformasi Birokrasi
Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024.
9. Rencana Aksi Daerah Reformasi Birokrasi adalah Rencana
Aksi Daerah Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun
2022-2024.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah Tahun 2022–2024 dan
sebagai acuan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Road Map
Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten.

4

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai alat bantu bagi
Pemerintah Daerah untuk mencapai penyelesaian kegiatan-kegiatan
dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3
(1) Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 memuat :
a. pendahuluan;
b. evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
c. analisis lingkungan strategis;
d. sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2022-2024;
e. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 2022-2024; dan
f. penutup.
(2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN DAN RENCANA AKSI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 4
(1) Road Map Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

sesuai bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing.
(2) Tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

berikut:
a. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi

prioritas tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
b. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi Reformasi Birokrasi

Perangkat Daerah selaras dengan Road Map Reformasi Birokrasi;
c. Perangkat Daerah bersama Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah

Kabupaten Klaten mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor
Quick Wins apabila salah satu Quick Wins berada dalam
lingkupnya;
d. Mengawal ketercapaian target pelaksanaan reformasi birokrasi
Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan indikator yang telah
ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi;

5

e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi
birokrasi Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Road Map
Reformasi Birokrasi.

(3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibentuk Tim Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Klaten.

(4) Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 5
Jangka waktu Road Map Reformasi Birokrasi adalah 3 (tiga) tahun.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6
(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

Reformasi Birokrasi.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Klaten.
(3) Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten melaporkan
hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Klaten.

6



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN
2022-2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan untuk memastikan terciptanya perbaikan tata kelola
pemerintahan secara berkelanjutan. Tata kelola pemerintahan yang
baik adalah syarat utama pembangunan Daerah. Kualitas tata kelola
pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-
program pembangunan Daerah. Semakin baik tata kelola
pemerintahan suatu Daerah, semakin cepat pula kinerja pelaksanaan
pembangunan Daerah. Dalam rangka memastikan pengelolaan
Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah Daerah perlu
menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam
sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan
dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang
berkepentingan.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road
Map Reformasi Birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi
Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Artinya, saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk periode ketiga
atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada
tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan
karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 I-1

bercirikan : 1. pelayanan publik yang semakin berkualitas dan, 2. tata
kelola yang semakin efektif dan efisien. Upaya perbaikan tata kelola
pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat
dipraktikkan di lapangan. Secara umum, Indonesia mengarah pada
praktik paradigma New Public Management, yang ditunjukkan dengan
upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yeng
berorientasi pada hasil, serta New Public Service (Governance) yang
ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam
kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan
media masa. Diharapkan, apapun paradigma yang digunakan, hasil
yang ingin diwujudkan adalah birokrasi yang makin berkualitas dan
berkelas.

Road Map ini disusun untuk mendukung penjabaran visi misi dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati
dan Wakil Bupati terpilih (visi-misi pembangunan jangka menengah
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026), serta melanjutkan
Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2021 sehingga dapat menjadi acuan bagi perangkat
Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi. Hasil yang
diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan
bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat
secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi,
Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran
hasil utama program Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan
Birokrasi yang akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan
prima.

Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2024 asas yang akan
dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya
Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah
tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan
memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan
karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Road Map ini
lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan
dengan formalitas. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab
permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 I-2

Disamping itu, program dan kegiatan didesain agar dapat
diimplementasikan sampai dengan unit kerja Perangkat Daerah
dengan pertimbangan. Pertama, analisis dilakukan secara lebih
holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret
kemajuan, tantangan, dan permasalahan Reformasi Birokrasi yang
lebih utuh. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembahasan tentang
“Evaluasi atas Capaian Reformasi Birokrasi 2 (dua) tahun terakhir
serta “Analisis atas Lingkungan Strategis”. Kedua, pembahasan
tersebut menjadi dasar bagi penetapan Sasaran Reformasi Birokrasi,
upaya yang perlu dilakukan, serta manajemen atau pengelolaan
Reformasi Birokrasi.

Adapun Kerangka Pikir dan Keterkaitan Antar Bagian Road Map
Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 disajikan pada Gambar 1.1.

Evaluasi pelaksanaan RB Tahun Analisis Lingkungan Strategis RB
2016-2021 (Lingkungan RB) + (Isu Strategis)

(UPAYA) + (dampak/hasil) BAB III
BAB II

Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
BAB IV

Ukuran keberhasilan Kegiatan dan Upaya
RB (Mikro, Meso, Mikro)

Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024
BAB V

Organisasi Pengelola Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024
(Mikro, Meso, Mikro)

Gambar 1.1. Kerangka Pikir dan Keterkaitan Antar Bagian Road Map
Reformasi Birokrasi 2022-2024

Selain itu, pada Road Map ini tujuan dan sasaran Reformasi
Birokrasi yang ditetapkan didapatkan dari proses berpikir logis yang
melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi dari
berbagai universitas, praktisi, pengusaha, birokrat, dan masyarakat
dengan berdasarkan dua pertimbangan yang sudah disebutkan
sebelumnya (evaluasi pencapaian Reformasi Birokrasi 2020-2021 dan
Analisis Lingkungan Strategis). Strategi pelaksanaan Reformasi

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 I-3

Birokrasi juga diformulasikan secara lebih riil menjawab
permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan
kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan
secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan dalam
pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun
secara horizontal yaitu melibatkan banyak perangkat daerah terkait,
dan unsur di luar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha,
akademisi, dan politisi. Hal-hal baru yang terkait dengan Road Map
RB 2022-2024 disajikan pada Gambar 1.2.

Lebih banyak menterlibatkan
banyak pihak

(vertikal + horisontal)

Strategis lebih Program dan Kegiatan
implemtatif didesain

sampai Unit Kerja

Road Map
2022-2024

Gambar 1.2. Hal-Hal Baru pada Road Map RB 2022-2024

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Road Map Birokrasi Kabupaten
Klaten Tahun 2022-2024 berdasarkan ketentuan perundang-
undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 I-4

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan
Budaya Kerja;

9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 441);

10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

11) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-
2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 28);

12) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2009 Nomor 7);

13) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Noreg

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 I-5

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah: (7-
174/ 2021));
14) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8,
Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah:
(8-184/2021));

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Road Map Birokrasi Kabupaten
Klaten Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Road Map Birokrasi Kabupaten Klaten

Tahun 2022-2024 adalah untuk menjadi pedoman

pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

1.3.2. Tujuan
Tujuan Penyusunan Road Map Birokrasi Kabupaten Klaten
Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:
1) Mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah
Daerah tahun 2021-2026;
2) Menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam
merealisasikan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024; dan
3) Menjadi pedoman dalam mengkoordinasikan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Klaten.

1.4. Manfaat

Manfaat Penyusunan Road Map Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun
2022-2024 adalah sebagai:

1) Sarana penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Daerah agar
berjalan secara sinergis, terencana, terukur, dan
berkesinambungan; dan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 I-6

2) Sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara
berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area
perubahan Reformasi Birokrasi.

1.5. SISTEMATIKA
Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten
Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum,
maksud dan tujuan, manfaat dan sistematika penyusunan
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun
2022-2024.
Bab II Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Bab ini menguraikan tentang Capaian dan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi sesuai dengan visi-misi jangka menengah
Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten
Tahun 2021-2026.
Bab III Analisis Lingkungan Strategis
Bab ini menguraikan tentang Analisis Lingkungan Strategis
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun
2022-2024.
Bab IV Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024.
Bab ini menguraikan tentang Sasaran dan Strategi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun
2022-2024.

Bab V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten
Klaten Tahun 2022 -2024.
Bab ini menguraikan tentang Manajemen Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 I-7

Bab VI Penutup
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan rencana
tindaklanjut Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten
Klaten Tahun 2022-2024.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 I-8

BAB II
EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun
2020-2021 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 98
Tahun 2019 telah membawa perubahan yang signifikan dalam hal tata
kelola pemerintahan. Hal ini tercermin pada Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/414/RB.06/2021.
Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan Kementerian
Pendayagunaan Negara Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian
PANRB), simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2020
adalah 57,74 dengan kategori “CC”. Adapun rincian hasil evaluasi
disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Hasil Penilaian Komponen Indeks Reformasi Birokrasi

Kabupaten Klaten Tahun 2020

No Komponen Penilaian Bobot Nilai
(1) (2) (3) (4)
I Komponen Pengungkit
20,00 10,75
1. Pemenuhan 10,00 5,85
2. Hasil antara area perubahan 30,00 9,22
3. Reform 60,00 25,82
Total komponen pengungkit (A)
II Komponen Hasil 10,00 7,29
1. Akuntabilitas Kinerja dan
10,00 8,55
Keuangan 10,00 9,03
2. Kualitas Pelayanan Publik
3. Survei Eksternal Persepsi 10,00 7,05

Korupsi 40,00 31,92
4. Pemerintahan yang Bersih dan

Bebas KKN
Total Komponen Hasil (B)

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-1

No Komponen Penilaian Bobot Nilai
(1) (2) (3) (4)
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100 57,74

Berdasarkan penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan
Kementerian PANRB sebagaimana Tabel 2.1. diperoleh nilai 57,74
(atau dengan kategori “CC”), sehingga capaian beberapa komponen
pengungkit yang masih rendah dapat menjadi dasar dalam
penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi periode selanjutnya Tahun
2022-2024.

2. Hasil antara dari masing-masing leading sector yang telah diterima
Kementerian PANRB, disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Hasil Antara dari Masing-Masing Leading Sector

No Hasil Antara Skala Nilai Sumber Data
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Kualitas Pengelolaan 94,95
0-100 (sangat Arsip Nasional
Arsip 0-100 memuaskan) Republik
2 Kualitas Pengelolaan 0 Indonesia
0-400 (kurang) Lembaga
Pengadaan Barang dan 0-100 Kebijakan
Jasa 160,5 Pengadaan
0-5 (buruk)
3 Sistem Merit Barang/Jasa
77,5 Pemerintah
4 Profesionalitas ASN (sedang)
Republik
5 Maturitas SPIP 3 Indonesia

Komisi
Aparatur Sipil

Negara
Badan
Kepegawaian
Negara
Badan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-2

No Hasil Antara Skala Nilai Sumber Data
(1) (2) (3) (4) (5)

6 Kapabilitas APIP 0-5 3 Pengawasan
Keuangan dan
7 Kepatuhan Terhadap 0-100 77,2 Pembangunan
Standar Pelayanan
Penyelenggara Badan
Pelayanan Pengawasan
Keuangan dan
Pembangunan
Ombudsman

Republik
Indonesia

Berdasarkan Tabel 2.2. Komponen Hasil Antara yang perlu
diperhatikan adalah Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa,
dan Sistem Merit masih menunjukkan kinerja dengan nilai kurang dan
buruk, sehingga hal ini menjadi skala prioritas dalam penyusunan
Road Map Reformasi Birokrasi periode Tahun 2022-2024.

3. Hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan,
mengimplentasikan reformasi birokrasi, diantaranya:
a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) sudah menunjukkan reform
positif, namun harus lebih difokuskan pada tingkatan OPD secara
menyeluruh;
b. Monitoring dan evaluasi atas rencana aksi reformasi birokrasi
belum dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat
perkembangannya;
c. Identifikasi dan harmonisasi peraturan yang tumpang tindih serta
monitoring dan evaluasi atas sistem pengendalian penyusunan
peraturan perundang-undangan belum dilakukan secara optimal;
d. Tindak lanjut atas surat edaran menteri PANRB Nomor 282 s.d. 393
Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret
PenyederhanaanBirokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-3

Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional belum diterapkan secara menyeluruh;
e. Belum menyusun peta proses bisnis yang mengacu pada kinerja
utama , baik di tingkat Pemda maupun tingkat OPD, sehingga
struktur organisasi yang terbentuk belum ideal;
f. Penerapan E-Gov sudah mulai dilakukan, namun belum
sepenuhnya terintegrasi, mengingat belum adanya Grand Design
pengembangan aplikasi antar OPD, sehingga belum optimal
pemanfaatannya. Salah satu diantaranya adalah penggunaan
aplikasi manajemen kinerja yang belum sepenuhnya terintegrasi
antara perencanaan, penganggaran, pelaporan maupun sebagai
sarana penilaian capaian kinerja individu;
g. Belum optimalnya penguatan sistem sistem manajemen SDM
antara lain mengenai, tindak-lanjut hasil assessment sebagai dasar
pengembangan karier individu berbasis kompetensi, penyusunan
perencanaan pengembangan komptensi pegawai atau Human
Capital Development Plan (HCDP) belum menyeluruh dan belum
dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan
kritikal/suksesi:
h. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja sudah berjalan, namun
masih terdapat beberapa tujuan/sasaran serta indikator kinerja
belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Hal ini akan
berpengaruh terhadap terhadap penjabaran kinerja ke level di
bawahnya dan akan berdampak pada ketidaksesuaian pemberian
reward and punishment;
i. Evaluasi atas program yang dilaksanakan belum berfokus pada
efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan, dikarenakan
penentuan program masih melihat pada struktur organisasi yang
ada belum mengacu pada kinerja utama. Hal ini berpotensi
menimbulkan pemborosan dan ketidak-efektifan penggunaan
anggaran dalam mencapai kinerja organisasi yang seharusnya;
j. Implementasi kebijakan pengawasan internal juga masih perlu
ditingkatkan, tidak hanya sebatas terdapatnya kebijakan akan
pengawasan serta sosialisasinya, namun lebih harus ditingkatkan
pemanfaatannya dan harus dilakukan monitoring serta evaluasi
secara rutin/berkala;

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-4

k. Pembagunan zona integritas belum masif dan intensif dilakukan
pada unit kerja yang meberikan layanan utama dan strategis,
sehingga belum dapat mewujudkan unit kerja yang memiliki
predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBK/WBMN); dan

l. Upaya-upaya peningkatan pada pelayanan publik sudah mulai
dilaksanakan, mulai dari perbaikan sarana dan prasarana maupun
fasilitas lainnya, termasuk juga menerapkan survei kepuasan
masyarakat yang dilakukan oleh sebagian besar OPD. Namun, yang
menjadi catatan hasil survei belum menjadi dasar untuk perbaikan
mutu layanan yang diharapkan dari pengguna layanan.

4. Penjelasan terkait komponen Hasil Antara lain sebagai berikut:
a. Capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten
Klaten menunjukkan hasil yang baik dengan nilai SAKIP 61,32
(Predikat B tahun 2019) dan akuntabilitas keuangan dengan hasil
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK-RI tahun 2019;
b. Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah mendapat
pelayanan oleh Pemerintah disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Survei Eksternal Pelayanan

No Hasil Survei Indeks
2019 2020
(1) (2)
(3) (4)
1 Survei Eksternal Kualitas 3,64 3,42

Pelayanan 3,79 3,61

2 Survei Eksternal Persepsi Korupsi

Berdasarkan Tabel 2.3. sebagaimana tersebut di atas, ada
beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam menyusun target
Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024, diantaranya:
a) Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan tahun 2020

mengalami penurunan, hal ini disebabkan bahwa penyedia

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-5

layanan belum bisa meningkatkan mutu layanan sebagaimana
yang diharapkan pengguna layanan; dan
b) Hasil Survei Eksternal Persepsi Korupsi tahun 2020 mengalami
penurunan, hal ini menunjukan bahwa upaya pembangunan
sistem integritas yang dibangun belum mampu meningkatkan
persepsi para penerima layanan terhadap penerapan anti
korupsi.

c. Hasil Survei Integritas Jabatan
Survei Integritas Jabatan terhadap 19 responden

menunjukkan indeks 3,42 dari skala 5. Secara keseluruhan, hanya
26% responden yang memahami kinerjanya, ukuran kinerja, dan
kontribusinya terhadap kinerja organisasi. Sedangkan 74%
responden belum sepenuhnya memahami kinerjanya, ukuran
kinerja, dan kontribusinya terhadap kinerja organisasi. Secara garis
besar disajikan pada Diagram 2.1.

5% Tidak memahami kinerja, ukuran dan
26% 11% kontribusinya terhadap organisasi

58% Hanya memahami kinerjanya

Memahami kinerja, ukuran dan blm
berkontribusi thd organisasi

Memahami kinerja, ukuran dan
kontribusinya thd organisasi

Diagram 2.1. Survei Integritas Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten

Disamping penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan
Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi
sebagaimana telah diuraikan di atas, Evaluasi Capaian Dan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi perlu ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya: 1.
Kebijakan Reformasi Birokrasi, 2. Area Perubahan Reformasi Birokrasi,
dan 3. Implementasi Program Reformasi Birokrasi, 4. Dampak/Hasil

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-6

Kebijakan Reformasi Birokrasi, dan 5. Tantangan dan hambatan sebagai
komponen pengungkit Reformasi Birokrasi, dengan penjelasan sebagai
berikut:

2.1. Kebijakan Reformasi Birokrasi
Dinamika pelaksanaan dan capaian program Reformasi Birokrasi

menjadi pertimbangan dalam perbaikan beberapa kebijakan umum
Reformasi Birokrasi. Salah satu isu yang sering muncul dari pelaksanaan
evaluasi yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi terkait dengan
sinkronisasi aturan di tingkat Daerah, dan penyusunan dokumen jangka
menengah Daerah (RPJMD, terutama penetapan sasaran dan target
jangka menengah Daerah). Dalam penyusunan kebijakan Road Map ini,
Tim Reformasi Birokrasi telah melibatkan berbagai instansi di tingkat
Daerah dalam rangka mendapat masukan dan sinkronisasi berbagai
kebijakan.

Kebijakan yang dinilai terlalu detail atau kaku telah diperbaiki
dengan tujuan memberikan ruang yang lebih bagi masing-masing
instansi untuk menyusun program Reformasi Birokrasi dengan
kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Kebijakan yang tertera
dalam Road Map ini bersifat sebagai panduan umum dalam rangka
menyediakan sebuah indikator yang minimum perlu dicapai oleh setiap
instansi dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi. Lebih dari
itu, sinkronisasi kebijakan, kontekstualisasi bagi kebutuhan pengguna,
pengelolaan pengetahuan berbasis nilai (virtue) yang mapan, serta
pengarusutamaan inovasi merupakan komponen resep perubahan tata
kelola pemerintahan yang diperlukan bagi menyiapkan pemerintah dan
masyarakat menjalani era digital.

Dalam Road Map ini terdapat indikator yang telah disinkronkan
dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2019-
2020 dan target capaian dari setiap sasaran Reformasi Birokrasi. Seiring
dengan era governance menuntut pemerintah Daerah untuk melibatkan
filantropi (aktor-aktor di luar pemerintah) dalam penyusunan dan
pelaksanaan program-program Reformasi Birokrasi. Dengan demikian,
pelibatan masyarakat secara lebih intens menjadi salah satu agenda
prioritas dalam setiap kebijakan Reformasi Birokrasi.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-7

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024,
Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga
sasaran pembangunan Daerah. Sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud, yaitu: 1) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, 2) Birokrasi
yang Kapabel, dan 3) Pelayanan Publik yang Prima. Penetapan ketiga
sasaran dengan mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran
Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan
lingkungan strategis pemerintah. Dalam Road Map ini terdapat indikator
yang akan disinkronkan dengan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-
2026 dengan target capaian dari setiap sasaran Reformasi Birokrasi.
Indikator yang disusun juga mempertimbangkan hasil evaluasi Indeks
Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan 3 (tiga) sasaran ditetapkan juga 6 (enam) indikator
sasaran yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran Reformasi
Birokrasi 2022-2024. Adapun capaian indikator sasaran Reformasi
Birokrasi 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Capaian Indikator Sasaran Reformasi Birokrasi 2016-2020

Sasaran Indikator Satua 2016 Tahun
Sasaran n (3) 2017 2018 2019 2020
47,8
(1) (2) Skor 9 (4) (5) (6) (7)
(C) 53,01 60,3 61,3 62,0
Birokrasi yang Nilai SAKIP Level (CC) 3 2 7
WDP
bersih dan (B) (B) (B)
WDP WTP WTP Na
akuntabel

Opini BPK

Birokrasi yang Nilai Skor Na Na Na Na 31,2

Kapabel Kematangan/ Level 2,1 2 333
Level 1,12 2,29 2,29 3,00 3,00
Maturitas

Organisasi

Kapabilitas

APIP

Maturitas

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-8

Sasaran Indikator Satua 2016 Tahun
(1) Sasaran n (3) 2017 2018 2019 2020

Pelayanan (2) (4) (5) (6) (7)
Publik yang SPIP
Prima Indeks Indeks 79,14 79,94 81,08 81,31 81,88
Pelayanan
Publik

2.2. Area Perubahan Reformasi Birokrasi
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, serta mengacu
pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2014-2019 bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan
Reformasi Birokrasi di Daerah dengan menyesuaikan dinamika yang
berkembang.
Harapannya, dalam Road Map baru ini mengurangi tumpang tindih
antara proses dan output dari masing-masing area. Berdasarkan prioritas,
delapan area perubahan dapat menjadi semacam “list of priority” yang
masing-masing instansi diberi keleluasaan untuk menentukan fokus
prioritas dan kemudian menyusun program yang relevan. Dengan
demikian, area perubahan tersebut lebih dipandang sebagai sebuah
model atau pola yang pencapaiannya disesuaikan dengan kondisi dan
kapasitas masing-masing organisasi.

Area perubahaan dalam Reformasi Birokrasi yang menjadi fokus
pembangunan antara lain disajikan pada Gambar 2.1.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-9

Manajemen Deregulasi Penataan Penataan
Perubahan Kebijakan Organisasi Tatalaksana

Perubahan

Manajemen Deregulasi Penataan Penataan
Perubahan Kebijakan Organisasi Tatalaksana

Gambar 2.1. 8 (Delapan) Area Perubahan

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

2.3. Implementasi Program Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi
prioritas nasional sejak dikeluarkannya Grand Design Reformasi
Birokrasi pada tahun 2010. Sehingga Implementasi Program
Reformasi Birokrasi sudah hampir satu dekade berjalan, harus
diakui secara umum Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak
hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun
eksternal pemerintah. Walaupun menghadapi banyak hambatan dan
tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal
pemerintah dari 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sudah mereform tata
kelola pemerintahan untuk memastikan pengelolaan Reformasi
Birokrasi yang efektif dan efisien.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
khususnya di tingkat Pemerintah Daerah, ditemukan bahwa
berbagai program Reformasi Birokrasi minim value karena para
aparatur di Pemerintah Daerah tidak memahami filosofi program
yang bersangkutan. Program seringkali diadopsi dari daerah lain
yang dianggap berhasil, meskipun secara kontekstual tidak sesuai
dengan kebutuhan daerah yang mengadopsi program tersebut. Hal
ini terjadi karena penyusunan dan pelaksanaan berbagai program

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-10

reformasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ditujukan hanya
sekedar untuk memenuhi indikator evaluasi yang ditetapkan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, namun tidak menjawab permasalahan baik yang berasal
dari internal maupun eksternal birokrasi. Melihat kondisi ini,
“demand-based reform “perlu menjadi fokus pemerintah ke depan.
Proses pembelajaran dalam transfer kebijakan dari
kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang dianggap relatif
berhasil dalam implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi kepada
pemerintah daerah lainnya mutlak diperlukan. Tidak hanya ini perlu
diusahakan dalam meningkatkan adaptasi kontekstual masing-
masing instansi tetapi juga menciptakan value baru di lingkungan
instansi masing-masing yang mendukung internalisasi perubahan
mind-set dan culture-set-nya.

Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan dalam
mengimplementasikan berbagai program Reformasi Birokrasi dapat
tergambar melalui hasil pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi
yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014
Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
Dalam melakukan penilaian perkembangan RB cakupan penilaian
dilakukan pada upaya dan hasil. Upaya-upaya yang dilakukan
antara lain:

1) Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN), postur ASN semakin berkarakter dan
berbudaya kinerja agar lebih: berintegritas, profesional, netral dan
bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik
yang berkualitas untuk masyarakat dan mampu menjalankan
peran sebagai unsur perekat dan persatuan dan kesatuan bangsa.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-11

Agar pemerintah daerah dalam melakukan internalisasi atas
perubahan pola pikir, maka diperlukan suatu perubahan
peraturan untuk mengganti paradigma yang lama. Hal ini untuk
mendorong peningkatkan kualitas manajemen aparatur sipil
negara dalam suatu Sistem Merit yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi dan kinerja mulai dari proses rekrutmen
dan seleksi pengembangan kompetensi, penempatan, promosi,
rotasi, dan karir.

Hal ini dapat dilihat dari transparansi penyelenggaraan
negara, pejabat mulai dari: 1) Eselon IV, III, dan II. 2) Pejabat
Pembuat Komitmen, Pokja/Panitia Pengadan Barang dan Jasa,
dan Bendahara diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), dan sudah
menyerahkan laporan dimaksud kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Pada tahun 2020 yang wajib lapor LHKPN sebanyak
266 ASN.

Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP), untuk menjamin terjadinya proses yang terintegrasi antara
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai agar memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan hal ini telah diterapkan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten dengan melakukan manajemen pengendalian
risiko untuk mengurangi inefisiensi penyelenggaraan pemerintah
Daerah.

2) Deregulasi Kebijakan

Dalam Road Map ini deregulasi kebijakan juga dimaksudkan
adalah penyederhanaan peraturan. Hal ini mengandung maksud
agar pemerintah daerah dapat mengeliminasi berbagai
kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan
birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Termasuk
melakukan deregulasi terhadap berbagai kebijakan yang

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-12

menghambat kinerja dan investasi, utamanya yang terkait dengan
kemudahan perijinan.

Langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten
diantaranya membuka layanan informasi dengan penerapan
teknologi informasi, salah satunya telah mendapatkan sertifikasi
ISO 9001:2015 dalam pelayanan perijinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

3) Penyederhanaan Organisasi

Penyederhanaan dilakukan untuk menelaah keberadaan
Lembaga Non Struktural (LNS). Hasil kajian merekomendasikan
untuk melikuidasi dan fungsi-fungsinya dilaksanakan oleh
instansi terkait, integrasi atau penggabungan LNS yang memiliki
tugas fungsi serupa, integrasi LNS ke lembaga atau Organisasi
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang
sama. Selain itu, dalam rangka menciptakan organisasi yang lebih
sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan
efisien upaya lain yang telah dilakukan adalah merampingkan
struktur organisasi pemerintah dengan mengacu Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi
Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi . Dengan
adanya penyederhanaan birokrasi, maka diharapkan
disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke fungsional.

Berdasarkan Persetujuan Penyederhanaan Struktur

Organisasi Kementerian PANRB, dan berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/1959 tanggal 2

Agustus 2021, disetujui sebanyak 189 struktur yang

disederhanakan. Sedangkan usulan penyetaraan jabatan

administrasi ke Jabatan Fungsional sebanyak 177 JF, serta

tambahan PSO yang belum diusulkan di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil sebanyak 12 jabatan, Dinas Perhubungan 4

jabatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1 jabatan.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-13

Penambahan usulan jabatan di eselon III (Kepala Bidang di Unit
Kerja DPMPTSP), serta Penambahan 3 Kepala Subbidang di
Instansi Badan Kesbangpol menyesuaikan Permendagri 25 Tahun
2021.

4) Perbaikan Tata Laksana

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang
bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik yang terpadu baik di instansi Pusat maupun
Pemerintah Daerah. SPBE Nasional akan digunakan sebagai
acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data,
infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan
keterpaduan secara nasional, dan Daerah juga diharapkan
memiliki perangkat yang sama.

Berdasarkan kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Klaten wajib menerapkan SPBE. Penerapan SPBE yang
terpadu, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan integrasi proses
bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE. Hal ini
akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan pemerintah
berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis
elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif,
efisien, transparan dan akuntabel.

Selama ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif, efisien, transparan dan akuntabel masih menggunakan E-
goverment, sedangkan Penerapan SPBE yang terpadu baru sampai
pada penyusunan arsitektur SPBE. Langkah yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya ditetapkannya
Peraturan Bupati 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klaten, dan telah dibentuk Pejabat
Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) Daerah.
Disamping itu juga telah diterapkannya E-goverment dan aplikasi
simda untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-14

5) Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur dilakukan dengan
merit system sehingga tercipta ASN yang professional, berintegritas
dan berdaya saing tinggi. Perencanaan formasi jabatan didasarkan
atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peta jabatan
instansi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
Upaya yang dilakukan dalam mendapatkan ASN yang baik dimulai
dari perbaikan sistem rekrutman ASN secara kompetitif berbasis
kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu
kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek KKN dan
tidak di pungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin
objektif, transparan dan akuntabel. Karena hasil seleksi dapat
diketahui secara langsung (real time) tanpa perlu menunggu lama
(hasil ujian akan langsung keluar setelah selesai mengikuti ujian).
Sejak pengadaan CPNS tahun 2017, seluruh instansi baik Pusat
maupun Daerah telah menggunakan sistem CAT dalam
pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Disamping itu,
naskah soal yang diujikan dalam SKD selalu dievaluasi setiap
tahunnya. Diupayakan agar setiap pengadaan ASN selalu
menggunakan soal baru yang sesuai dengan perkembangan zaman
dan dinamika sosial. Demikian pula untuk naskah soal Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB) yang selalu diperbarui dan
menyesuaikan dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh
masing-masing jabatan fungsional. Sehingga nantinya akan di
dapat ASN yang benar-benar kompeten dan sesuai dengan
kebutuhan instansi.

Kriteria penetapan dan kebutuhan ASN serta pelaksanaan
seleksi ASN diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, begitu juga dengan
penentuan kelulusan peserta seleksi yang berdasarkan nilai
ambang batas (passing grade) yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Bagi peserta seleksi CPNS yang memenuhi nilai ambang batas
kelulusan/passing grade akan diambil kelipatan tiga besar

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-15

berdasarkan alokasi kebutuhan/formasi masing-masing jabatan
untuk mengikuti Seleksi Kompentensi Bidang (SKB). Tahap akhir
penilaian akan dilakukan integrasi nilai SKD dan SKB untuk
menentukan peserta yang berhak dinyatakan lulus akhir seleksi
CPNS.

Hal ini mengingat bahwa untuk mewujudkan Aparatur
Sipil Negara (ASN) yang bersih, kompeten, dan melayani, setiap
Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib memiliki standar nilai
kompetensi dasar bagi Pegawai Negeri Sipil serta standar nilai
kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural (bagi PPPK) agar
sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai
penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat. Untuk
menjamin terpenuhinya standar nilai kompetensi dimaksud, maka
perlu ditetapkan standar penilaian dalam bentuk nilai ambang
batas (passing grade) seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten
selama tahun 2016-2019 dalam pengisian formasi pengawai
dengan memanfaatkan CAT yang dibutuhkan bagi Pemerintah
Kabupaten Klaten, adalah sebagai berikut: Tahun 2016-2018
masih menggunakan moratorium dan Tahun 2019 sebanyak 736
CPNS.

Upaya lain yang telah dilakukan dalam mendorong
terciptanya ASN unggul dan berdaya saing tinggi adalah
diterapkannya Talent Pool ASN Nasional sebagai dasar
pengembangan karier ASN yang transparan, kompetitif dan
berbasis merit. Talent Pool ASN diharapkan dapat mewujudkan
sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN melalui penerapan sistem
promosi terbuka, transparan, kompetitif, berbasis kompetensi dan
kinerja.

Selain itu, penataan sumber daya manusia aparatur juga
diarahkan agar kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian
kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen kinerja yang
efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja,
penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-16

berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci
didalamnya.

6) Penguatan Akuntabilitas

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi masih terus mendorong penguatan Akuntabilitas Kinerja
melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah
daerah. Hal ini diharapkan untuk peningkatan efektivitas dan
efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBD yang fokus dan
tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Klaten terus menerus
mendorong penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
seluruh perangkat daerah. Hal ini sesuai dengan perintah presiden
dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan efektivitas dan
efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBD yang fokus dan
tepat sasaran. Hasil dari implementasi SAKIP ini adalah
menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan
pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Adapun hasil
penyelenggaraan SAKIP 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Hasil Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2016-2020

Komponen yang Nilai
No Bobot

Dinilai 2016 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Perencanaan 30 16,63 17,60 19,94 20,79 20,79

Kinerja 25 9,19 11,74 14,83 15,16 15,16
2 Pengukuran
15 9,12 9,34 9,43 10,21 10,34
Kinerja
3 Pelaporan 10 4,39 4,66 5,74 5,03 5,29

Kinerja
4 Evaluasi

Eksternal

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-17

Komponen yang Nilai
No Bobot

Dinilai 2016 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
5 Capaian Kinerja 20 8,66 9,68 10,39 10,14 10,49
6 Nilai Hasil 100 47,89 53,02 60,33 61,32 62,07

Evaluasi C CC B B B
7 Tingkat

Akuntabilitas
Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dapat dipahami
bahwa Kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten dapat dikatakan
semakin meningkat dari tahun ke tahun.

7) Penguatan Pengawasan

Percepatan Reformasi Birokrasi dihadapkan pada tantangan
luasnya wilayah Indonesia, banyaknya unit kerja dan beragamnya
jenis pelayanan. Untuk itu dibutuhkan strategi percepatan
Reformasi Birokrasi yang masif dan memiliki dampak yang
lansung dapat dirasakan oleh masyarakat. Zona Integritas (ZI)
adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui
pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (role model) yang
bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM).
Fokus pembangunan ZI adalah pada unit kerja yang mampu
membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan
prima sehingga dampaknya dapat dirasaakan langsung oleh
masyarakat. Proses pembangunan tersebut akan tergambar pada
dua survei eksternal yaitu Survei persepsi anti korupsi dan Survei
Persepsi Pelayanan Publik.

Langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten
dalam memperkuat pengawasan adalah dengan penandatanganan
Pakta Integritas oleh seluruh pejabatan struktural, dan kewajiban
bagi ASN untuk mendaftarkan diri peserta LHKASN serta
melakukan Survei Penilaian Interitas (SPI), kapabilitas APIP,

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-18

whistle blowing system, penanganan benturan kepentingan,
gratifikasi. Disamping itu, telah terbentuk e-Procurement pada unit
pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE). Tersusunnya
Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK), serta
terbentuknya Bagian Layanan Pengadaan (BLP) untuk
memfasilitasi OPD dalam pengadaan barang dan jasa. Tahun 2019
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan RSUD
Bagas Waras ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas Korupsi (WBK).

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai upaya untuk
meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan
publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan
korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap
warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di
dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan
hukum yang mendukungnya. Hal ini untuk mempertegas hak dan
kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya
tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi
pengaturan secara jelas. Salah satu bukti terjadinya peningkatan
kualitas pelayanan publik ditandai dengan semakin baiknya
persepsi masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, bukti terjadinya peningkatan kualitas pelayanan
publik tidak terlepas dari pengukuran Indeks Pelayanan Publik
sebagai alat evaluasi penyeleggaraan pelayanan publik yang
dilakukan, dimana ada 6 (enam) aspek yang digunakan dalam
pengukuran indeks yaitu: 1) pemenuhan Kebijakan Pelayanan
(standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan
masyarakat), 2) peningkatan profesionalisme SDM, 3) peningkatan
kualitas Sarana dan Prasarana, 4) pemanfaatan Sistem Informasi
Pelayanan Publik (SIPP), 5) pengelolaan konsultasi dan pengaduan
(termasuk penerapan MATUR IBU!), serta 6) penyelenggaraan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-19

inovasi dalam pelayanan publik antara lain : SIPON KEDUTEN
dalam sistem pelayanan pencatatan sipil, TITIP BANDAKU oleh
Dinas Arsip dan Perpustakaan, Mall Pelayanan Publik oleh
DPMPTSP, SAPA BKD oleh BKPPD, Juwita Seribu Harta oleh
Puskesmas Juwiring, E-Difa oleh BPBD, Diskon Ojol oleh
DISSOSP3AKB . Trend positif Indeks Pelayanan Publik Kabupaten
Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada Grafik 2.2.

IKM

81,88

81,08 81,31

79,94

79,14

2016 2017 2018 2019 2020
IKM 79,14 79,94 81,08 81,31 81,88

Grafik 2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2016-2020.

Seiring dengan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap layanan Publik, pada tahun 2021 telah dilaksanakan
pembangunan Mall Pelayanan Publik di Kawasan Jalan Mayor
Kusmanto, dan direncanakan pada tahun 2022 sudah grand
opening (operasional).

2.4. Dampak/Hasil Kebijakan Reformasi Birokrasi

Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada dua periode
sebelumnya menunjukkan bahwa upaya menuju Pemerintahan
Daerah yang lebih baik telah menghasilkan beberapa perubahan.
Perubahan tersebut terlihat dari capaian atas target beberapa
indikator tata kelola pemerintahan yang semakin membaik.
Kebijakan Reformasi Birokrasi di tahun 2015-2019 ditujukan untuk
mencapai tiga (3) sasaran utama yaitu; (1) Birokrasi yang bersih dan
akuntabel, (2) Birokrasi yang efisien dan efektif, dan (3) Birokrasi
yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Keberhasilan
pencapaian tiga (3) sasaran tersebut diukur dengan beberapa

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-20

indikator yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015-
2019. Capaian atas target dari ukuran keberhasilan yang telah
ditetapkan pada Road Map Birokrasi 2015-2019 disajikan pada Tabel
2.6.

Tabel 2.6.
Pencapaian Ukuran Keberhasilan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-

2019

Sasaran Indikator Satua Baseli Target Realis
n ne 2019 asi

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Birokrasi yang 1 Indeks Skor 3 3 3

Bersih dan Kapabilitas 0-5

Akuntabel APIP

2 Indeks Skor 3 3 3
Maturitas
SPIP 0-5

3 Nilai SAKIP Indeks 47,89 60,33 61,32

4 Opini BPK Kate- WTP WTP WTP
100 100 100
gori

5 Penggunaan e- %

Procurement

terhadap

Belanja

Pengadaan

6 Indeks Skor Na 62 77,5
Na 33
Profesionalitas 1-100

ASN

7 Indeks e- Skor

goverment/SP 0-5

BE

Birokrasi yang 1 Indeks % 71,38 Na 77,20
memiliki Pelayanan
integritas Publik
pelayanan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-21

Sasaran Indikator Satua Baseli Target Realis
(2) n ne 2019 asi
(1)
publik (3) (4) (5) 2019
berkualitas (6)

2 Indeks Skor 71,38 81,08 81,31
Kepuasan 0-100
Masyarakat

2.5. Tantangan dan Hambatan

Sekalipun program Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan
sejak tahun 2018 dengan dikeluarkannya Road Map Reformasi
Birokrasi periode kedua (Tahun 2015 - 2019), namun secara umum
Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan
tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal
pemerintah. Hambatan dan tantangan tersebut diantaranya:

1) Intervensi Politik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak dapat dilepaskan
dari kondisi lingkungan strategis. Hal yang mencuat, dan
menjadi tantangan terbesar dari lingkungan strategis adalah
intervensi politik dari para pejabat political appointee ke dalam
birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Reformasi
Birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen para pemimpin
dalam menjalankan program Reformasi Birokrasi. Agenda
Reformasi Birokrasi akan terhambat kalau pemimpin instansi
tidak memiliki komitmen untuk mendukung Reformasi Birokrasi
karena birokrasi diposisikan untuk mengamankan kepentingan
politik sehingga birokrasi menjadi tidak netral.

Dampak negatif intervensi politik ke dalam birokrasi dan
ketidaknetralan ASN dalam penyelenggaraan negara akan
meningkat apabila politik anggaran tidak sesuai dengan tujuan
peruntukan awalnya, hingga pelayanan diskriminatif. Situasi ini

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-22

dapat berkembang menjadi semakin negatif ketika tidak ada
nilai-nilai antikorupsi dan etika publik yang terinternalisasi ke
dalam ASN, penerapan sistem integritas nasional yang lemah,
serta kemapanan sistem dan maturitas aparat pengawas internal
pemerintah (SPIP dan APIP) yang belum optimal.

Langkah yang harus dilakukan dengan menyusun peta
bisnis proses dari level instansi hingga unit kerja sehingga dapat
menggambarkan hubungan sinergis antar unit kerja serta
melakukan monitoring dan evaluasi yang mengukur tingkat
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan SOP.

2) Inkapabilitas ASN dan Mentalitas Silo

Rendahnya kompetensi ASN mempersulit pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, bahkan sebagian bersikap resisten dan tidak
memahami esensi Reformasi Birokrasi. Hal tersebut diperburuk
dengan mentalitas silo yang menjadi penghadang upaya
sinergitas agenda-agenda Reformasi Birokrasi dan membentuk
persepsi bahwa Reformasi Birokrasi hanyalah menjadi suatu
tugas dari instansi atau sebagian orang yang ditugaskan, atau
hanya menjadi sesuatu yang bersifat administratif.

Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan
penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang
dinamis dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan
efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada
masyarakat.

3) Birokrasi Yang Tertutup (Closed-System Bureaucracy)
Birokrasi yang tertutup menyebabkan lemahnya kontrol

dan partisipasi masyarakat terhadap birokrasi. Hal ini
dikarenakan tidak ada interaksi antara birokrasi dengan
lingkungan eksternal, termasuk masyarakat sebagai penerima
layanan publik. Akibatnya birokrasi menjadi tidak responsif
terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Untuk menjadi
birokrasi yang kredibel, birokrasi harus mampu berkolaborasi

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-23

dengan berbagai aktor dan sektor dalam berbagai proses
pengambilan kebijakan dan pelayanan publik.

Langkah yang harus dilakukan dengan melakukan
identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-
undangan yang tidak harmonis secara keseluruhan serta
melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian
penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala
untuk menyempurnakan produk hukum yang dibentuk.

4) Pembelajaran

a. Peran Kepemimpinan.
Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di jajaran

pemerintah Daerah tidak terlepas dari komitmen Kepala
Daerah. Beberapa instansi yang memperlihatkan keberhasilan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi, ditunjukkan adanya
komitmen Kepala Daerah yang mempunyai atensi tinggi
terhadap keberlangsungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
dan menjamin netralitas birokrasi dalam setiap gelaran
demokrasi.

b. Program yang Fokus dan Terarah.
Pemerintah daerah akan berhasil memaksimalkan

kinerja organisasi melalui penyusunan program yang fokus dan
terarah dengan dukungan keuangan yang memadai. Beberapa
program-program rutin dan berskala kecil disusun ulang dan
dikembangkan menjadi sebuah program baru yang lebih besar.
Kompleksitas program baru yang lebih besar tersebut menuntut
kolaborasi, integrasi dan koordinasi yang lebih intens diantara
unit kerja. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk merubah
budaya dan mindset aparatur sipil negara agar lebih inovatif dan
kolaboratif.

Hasilnya, program yang dibuat lebih menyasar pada
kebutuhan masyarakat dengan dampak yang lebih terasa dan
terjadinya perubahan budaya organisasi dan mindset ASN.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-24

c. Memahami Kompleksitas dan Kesenjangan Kompetensi untuk
Melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Dalam melakukan internalisasi pelaksanaan RB
secara masif sampai tingkat OPD, tidak hanya sebatas Tim
Reformasi Birokrasi tingkat Kabupaten, sehingga pembangunan
dan perubahan akan merata sampai ke tingkat OPD. Disamping
itu perlunya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi secara berkala, sehingga dapat terlihat
perkembangan dari rencana perubahan yang telah disusun.
Monitoring dan evaluasi tersebut penting dilakukan dan
ditindaklanjuti untuk mengetahui apakah terdapat kendala atau
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, dan mencari solusi/alternatif strategi yang mungkin
lebih tepat dan efektif untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sangat penting untuk memahami kompleksitas
Reformasi Birokrasi dan kesenjangan kompetensi aparatur sipil
negara untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi. Hal ini
dibutuhkan agar kebijakan dan program Reformasi Birokrasi
yang dibuat sesuai dengan konteks dan kondisi di tiap-tiap
instansi. Kegagalan memahami kompleksitas dan kesenjangan
kompetensi untuk melaksanakan reformasi akan menggiring
upaya Reformasi Birokrasi pada kondisi yang frustasi dan
stagnan karena target yang ditetapkan terlalu tinggi
dibandingkan kemampuan organisasi dan personil merespon
perubahan. Namun perlu diperhatikan bahwa target
keberhasilan Reformasi Birokrasi tidak juga boleh terlalu
rendah agar perubahan yang diharapkan dapat dirasakan.

Langkah yang harus dilakukan adalah dengan
mendorong dan memastikan agar pembangunan zona integritas
menuju WBK/WBBM di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Klaten berjalan lebih optimal, sehingga mampu mempercepat
pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 II-25

BAB III
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Analisis lingkungan strategis dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan
isu strategis. Dimana, faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road Map
Reformasi Birokrasi adalah context (konteks) di mana birokrasi beroperasi.
Sedangkan isu strategis merupakan content (konten) yang berpengaruh
signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi. Secara garis besar dijelaskan
sebagai berikut:

3.1. Lingkungan Reformasi Birokrasi

Lingkungan Reformasi Birokrasi dalam Road Map ini adalah
beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi
Birokrasi, diantaranya politik dan kooptasi birokrasi; penegakan dan
kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi;
serta globalisasi dan transformasi digital. Gambaran Lingkungan
Reformasi disajikan pada Gambar 3.1.

Politik & Kooptasi
Birokrasi

Globalisasi & Penegakan &
Transformasi Kepastian Hukum

Digital

Lingkungan
Reformasi
Birokrasi

Budaya Birokrasi Administrasi &
Kelembagaan

Hukum

Gambar 3.1. Lingkungan Reformasi Birokrasi

Lingkungan Reformasi Birokrasi sebagaimana Gambar 3.1.
tersebut di atas dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN 2022-2024 III-1

3.1.1. Politik dan Kooptasi Birokrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, bahwa untuk menjamin perwujudan sistem
ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin
konsitensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif
dan efisien, serta dengan pertimbangan pemilihan umum wajib
menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur,dan adil, maka gesekan kepentingan politik
dan birokrasi menjadi hal yang tidak terhindarkan. Adanya
politisasi dan kooptasi politik terhadap birokrasi, membuat birokrasi
menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan
rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme ketika tidak diiringi
berjalanannya sistem integritas nasional yang belum terbangun,
pengawasan intern pemerintah yang masih inkapabel dan immature,
serta etika publik yang belum terpelihara.

Pemikiran dan perlunya reformasi administrasi juga bermula dari
keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan
administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu,
netralitas birokrasi haruslah menjadi langkah awal untuk
menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten.

3.1.2. Penegakan dan Kepastian Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme pelaksanaan prinsip koersif melalui
penegakan hukum, sangat diperlukan dalam Reformasi Birokrasi.
Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak-berjalannya
sistem reward dan punishment. Pemerintah perlu mendorong
pemberian penghargaan bagi stakeholders yang mampu melakukan
Reformasi Birokrasi. Demikian juga sebaliknya, perlu ada sanksi
yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan
tidak merespon proses Reformasi Birokrasi. Pemberian penghargaan
dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi dan kebijakan
yang jelas dan tegas.

Hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintah
Daerah yang reponsif terhadap perubahan, dan perlunya

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN 2022-2024 III-2

transparansi dan keterbukaan publik. Sehingga penegakan dan
kepastian hukum bagi penyelenggara negara wajib diberikan
sebagai rasa aman untuk bekerja sebagaimana amanat Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yo
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.

3.1.3. Administrasi dan Kelembagaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, bahwa untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan,
undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi
landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan
dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi
kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif,
dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan
lingkungan strategis. Serta memperhatikan Peraturan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17
Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi belum diterapkan
secara menyeluruh.

Reformasi birokrasi diperlukan untuk mengurangi tumpang
tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan, dan perlunya
terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah
bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar
kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan
paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa
(business not as usual). Oleh karena itu, reformasi birokrasi
nasional perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi,
memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN 2022-2024 III-3

pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi
instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam
beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian
dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur yang
mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah
proses pelayanan publik, sehingga tidak terlalu gemuk dan
membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses
pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas dan
keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma
yang negatif. Selain itu rendahnya kapabilitas, kompetensi, dan
kemampuan juga membuat lemahnya profesionalisme dari aparatur
negara.

3.1.4. Budaya Birokrasi

Berdasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, bahwa untuk meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat

pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada

asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk

menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan

diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan

hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat

pemerintahan.

Menghadapi situasi lingkungan strategis, tuntutan
pengembangan Budaya birokrasi menjadi hal mutlak yang tak bisa
terhindarkan. Hal ini berdasarkan nilai-nilai historis dan
pengalaman yang menginternalisasi. Mengejawantah dalam sikap,
tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber
daya yang terdapat dalam lingkungan birokrasi. Dalam proses
panjang pelembagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai
penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk
variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya birokrasi
yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN 2022-2024 III-4

birokrasi yang professional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang
belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi
yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya.
Tuntutan budaya birokrasi yang harus berkinerja menjadi fondasi
pembangunan saat ini.

3.1.5. Globalisasi dan Transformasi Digital

Berdasar Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development Goals /SDGs) menjadi rujukan bersama
bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi
dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 (tujuh belas) tujuan
berkelanjutan pada tahun 2030.

Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan
dapat membantu peran ASN dalam memposisikan diri di kancah
global maupun regional. Selain itu, pada tataran global terdapat
sejumlah isu yang menarik perhatian negara-negara di seluruh
dunia, antara lain berkaitan dengan pemanfaatan “Big Data”,
pelayanan terintegrasi (integrated service), pelayanan yang lebih
mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan
artificial intelligence di ranah publik. Dalam era globalisasi, aparatur
juga perlu mengembangkan kompetensi yang selaras dengan
tuntutan zaman, sekaligus tetap membumi dan memperhatikan
khazanah lokal.

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja
pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan
masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan
teknologi mobile internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha
data, dan Internet of Things (IoT) akan mendorong pemerintah
Daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan
layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat.
Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi
masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area
sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah ekslusif
pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN 2022-2024 III-5

mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan
melakukan transformasi.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,
untuk penerapan E-gov sudah mulai dilakukan, namun belum
sepenuhnya terintegrasi, mengingat belum adanya Grand Design
pengembangan aplikasi antar OPD, sehingga belum optimal
pemanfaatannya. Salah satu diantaranya adalah penggunaan
aplikasi manajemen kinerja yang belum sepenuhnya terintegrasi
antara perencanaan, penganggaran, pelaporan maupun sebagai
sarana penilaian capaian kinerja individu. E-gov menuju SPBE
sekarang baru sampai penyusunan arsituktur SPBE.

3.2. Isu-Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini
yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan
kelembagaan birokrasi, Kualitas Kinerja Pelayanan Birokrasi, dan
pemanfaatan teknologi. Gambaran isu-isu strategis Reformasi Birokrasi
disajikan pada Gambar 3.2.

Penyederhanaan Struktur
& Kelembagaan Birokrasi

Pemanfaatan Isu Strategis Kualitas Pelayanan
Teknologi Reformasi Kinerja Birokrasi
Birokrasi amban

Gambar 3.2. Isu-isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu-isu Strategis Reformasi Birokrasi sebagaimana Gambar 3.2.
tersebut di atas dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN 2022-2024 III-6

3.2.1 Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi

Pergerakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan
telah ditindaklanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten , dilakukan untuk mendapatkan profil
kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat
ukuran. Mengingat di Kabupaten Klaten, besarnya jumlah
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 51 (lima puluh satu)
OPD, dengan jumlah Pejabat JPT (Eselon II) sebanyak 26 orang (
yang ikut Diklatpim Tingkat II baru 67,69%), Administrator (Eselon
III) sebanyak 153 orang (yang ikut Diklatpim Tingkat III baru
40,52%) , dan Pengawas (Eselon IV) sebanyak 454 orang (yang ikut
Diklatpim Tingkat IV baru 21,14)% . Sisi lain, diketemukan fakta
pekerjaan yang sifatnya strategis dan mengambil keputusan
organisasi dilakukan oleh Tenaga Harian Lepas (THL).

Sehingga organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada
tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian kinerja birokrasi.
Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan
kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari
reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan
struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan Langkah awal
dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya
diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang
menuju terwujudnya Smart Institution.

Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato
Presiden pada sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober
2019, serta memperhatikan visi-misi jangka menengah Daerah
Tahun 2021-2024. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan
dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN 2022-2024 III-7

mengalihkan jabatan struktur di bawah dua level tersebut menjadi
jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut sudah
dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya
mengamanatkan agar struktur organisasi kementerian
mengutamakan kelompok jabatan fungsional. Di Bappeda sudah
ada jabatan fungsional perencana sebagai tindaklanjut perlunya
menjaga konsistensi antar rencana dokumen pembangunan.

3.2.2. Kualitas Kinerja Pelayanan Birokrasi

Kualitas Kinerja Pelayanan Birokrasi dilihat dari pencapaian
Nilai: 1) Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 dengan skor
81,31 (kategori Baik), 2) Indeks Sistem Merit skor 160,5 dan 3)
Indeks Profesionalitas ASN skor 78,06 hal ini sebagai langkah awal
untuk memperbaiki kinerja pelayanan birokrasi di Kabupaten Klaten,
masih dihadapkan beberapa isu, diantaranya:

a. Belum optimalnya penguatan sistem sistem manajemen SDM
antara lain mengenai, tindak-lanjut hasil assessment sebagai dasar
pengembangan karier individu berbasis kompetensi, penyusunan
perencanaan pengembangan komptensi pegawai atau Human
Capital Development Plan (HCDP) belum menyeluruh dan belum
dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan
kritikal/suksesi:

b. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja sudah berjalan, namun
masih terdapat beberapa tujuan/sasaran serta indikator kinerja
belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Hal ini akan
berpengaruh terhadap terhadap penjabaran kinerja ke level di
bawahnya dan akan berdampak pada ketidaksesuaian pemberian
reward and punishment;

3.2.3. Pemanfaatan Teknologi

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan
tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi,
khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif
untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan
pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting
untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN 2022-2024 III-8

mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini,
pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital melalui
pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung
transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan
mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa
batas.

Dalam hal pembangunan SDM, Reformasi Birokrasi perlu
mendorong setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi
spesifik yang dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan
industri 4.0. Dalam hal pembangunan infrastruktur, Reformasi
Birokrasi berperan untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan
secara efektif, efisien, dan bebas dari segala penyimpangan. Salah satu
perwujudannya adalah dengan meningkatkan pengawasan pada
proyek-proyek srategis Daerah.

Dalam hal penyederhanaan regulasi, Reformasi Birokrasi
mengupayakan terbentuknya regulasi yang ideal di mana kuantitas
regulasi perlu disederhanakan, namun tetap membawa dampak yang
lebih baik. Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dengan memangkas
berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Salah
satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi
menjadi lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini
dilakukan untuk menciptakan kemudahan berusaha serta menekan
berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Dalam hal
transformasi ekonomi, Reformasi Birokrasi perlu mengarahkan
pemerintah daerah untuk memastikan setiap program dan kegiatannya
dirancang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan
memangkas berbagai biaya birokrasi yang menyebabkan efisiensi dan
pemborosan.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN 2022-2024 III-9