ebook Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 Kab. Klaten

No KEGIATAN SUB KEGIA

12 3

3. Meningkatkan sistem integritas dalam 1. Pembangunan Zon
upaya pencegahan KKN

2. Pengendalian grati

3. pembangunan dan
penyelenggaraan SPIP

ATAN OUTPUT TAHUN
na Integritas PELAKSANAAN
4 2022 2023 2024
laporan penanganan 5 67
pengaduan masyarakat √ √√
Pencanangan zona integritas
√ √√

ifikasi laporan pembangunan zona √ √√
integritas
n penerapan √ √√
P laporan evaluasi atas
kebijakan penanganan √ √√
gratifikasi √ √√
laporan public campaign √ √√
laporan penanganan √ √√
gratifikasi √ √√
dokumen penilaian risiko
OPD
laporan kegiatan internalisasi
laporan evaluasi dan monitoring
penyelenggaraan SPIP

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-44

No KEGIATAN SUB KEGIA

12 3

H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1. Peningkatan indeks kepuasan 1. Penyusunan Kebija

masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan.

pelayanan publik

2. Budaya pelayanan

3. Peningkatan saran
publik terpusat.
4. Survey kepuasan t
pelayanan publik

5. Pemanfaatan tekno
informasi.
6. Pengelolaan penga

ATAN OUTPUT TAHUN
4 PELAKSANAAN
2022 2023 2024
5 67

akan standar Dokumen Peraturan Bupati √ √√
n prima Pedoman Standar Kualitas
Pelayanan pelayan publik. √ √√
Pelayanan prima √ √√

na pelayanan Mall Pelayanan Publik.

terhadap Dokumen Hasil survei √ √√
kepuasan masyarakat dapat
ologi diakses secara terbuka √ √√
aduan Inovasi pelayanan publik yang √ √√
responsif
Laporan pengaduan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-45

4.5. Quick Wins
Secara harafiah Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau

keberhasilan yang cepat. Tujuan dari Quick Wins adalah adanya sebuah
tindakan atau action yang bisa segera mendatangkan sebuah
kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu
mendorong kemenangan selanjutnya. Quick Wins dalam kerangka
strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program
percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan
percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah.

Sedangkan Quick Wins di Kabupaten Klaten rencana yang akan
dilakukan yaitu Mall Pelayanan Publik dan Tanda Tangan Elektronik
yang akan dilakukan di tahun 2022.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-46

BAB V
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Reformasi Birokrasi diperlukan manajemen pelaksanaan agar dapat
berjalan dengan baik, maka perlu pengelolaan yang baik pula. Oleh
karenanya diperlukan pembentukan Tim yang berperan untuk melakukan
pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat
dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Tahun 2020-2024 yakni Organisasi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi harus sesuai dengan level pelaksanaan program Reformasi
Birokrasi itu sendiri, yaitu: makro, meso, dan mikro. Adapun gambaran
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Level Makro dan Meso disajikan pada
Gambar 5.1.

Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Daerah
(KPRBD)

Tim Indenpenden Tim Reformasi Birokrasi Tim Penjamin Kualitas
Reformasi Birokrasi Daerah (TPK) Reformasi Birokrasi
(TRBD)
Daerah (TIRBD) Daerah (RBD)
Unit Pengelola Reformasi Birokrasi (TPK-RBD)
Daerah (UPRBD)

Gambar 5.1. Pelaksana Reformasi Birokrasi Level Makro dan Meso

5.1. Pelaksana Level Makro

Pada level makro, penanggung jawab pelaksanaan Reformasi
Birokrasi diamanatkan pada beberapa tim yang sifatnya Daerah dan
melibatkan para pimpinan tinggi pemerintah Daerah. Selain itu dalam
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 kedudukan Tim Independen
dan Tim Penjamin Kualitas RB yang pada Grand Design RB Daerah
berada pada level meso ditingkatkan fungsinya sebagai pemberi
masukan bagi KPRBD dan TRBD (level makro) sekaligus memberikan
supervisi kepada UPRBD (level meso).

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020-2024 V-1

Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi level makro terdiri
dari:

A. Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Daerah (KPRBD), dan
bertugas untuk:

a. Menetapkan arah kebijakan Daerah sebagai landasan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik;

b. Menetapkan program strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
dan

c. Menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim
Reformasi Birokrasi Daerah.

B. Tim Reformasi Birokrasi Daerah (TRBD), dan bertugas untuk:
a. Merumuskan kebijakan dan strategi operasional Reformasi
Birokrasi Daerah;
b. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kemajuan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional sesuai dengan
peranya dalam strategi Reformasi Birokrasi Daerah;
c. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk
menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan
program Reformasi Birokrasi;
d. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para
pemangku kepentingan (stakeholders); dan
e. Melaporkan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Daerah.

C. Tim Independen Reformasi Birokrasi

Tim Independen Reformasi Birokrasi Daerah berfungsi memberikan
saran dan masukan secara independen kepada Tim Pengarah
Reformasi Birokrasi Daerah tentang pelaksanaan Reformasi
Birokrasi.

D. Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi

Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi berfungsi melakukan
penjaminan kualitas kebijakan Reformasi Birokrasi secara Daerah.
Untuk itu, tim ini bertugas untuk menyusun dan menetapkan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020-2024 V-2

pedoman evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi pada
level Makro. Selanjutnya, Tim Penjamin Kualitas melakukan
evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi pada level
Makro, dan melaporkan hasilnya kepada TRBD.

5.2. Pelaksana Level Meso
Program Reformasi Birokrasi di level meso dilakukan oleh beberapa
instansi yang ditetapkan sebagai leading sector program, atau dalam
struktur organisasi disebut dengan Unit Pengelola Reformasi
Birokrasi Daerah (UPRBD). Instansi-instansi yang termasuk
kedalam UPRBD tersebut berperan sebagai koordinator dalam
urusannya yang antara lain memiliki fungsi dalam penyempurnaan
kebijakan, pembinaan dan implementasi, hingga monitoring dan
evaluasi atas program yang diampu.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) leading sector diminta
untuk membuat rencana aksi pelaksanaan program yang akan
dimonitor pelaksanaannya setiap triwulanan oleh Setda Bagian
Organisasi selaku Ketua TRBD. Adapun Instansi yang merupakan
leading sector program RB disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Instansi Leading Sector Program Meso

Instansi Kedudukan Dalam Tim

(1) (2)

Setda Bagian Organisasi Ketua

Sasaran 1 :

Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Inspektorat Anggota

Badan Pengelolaan Keuangan, Anggota

dan Aset Daerah

Dinas Komunikasi dan Anggota

Informatika

Badan Perencanaan, Anggota

Pengembangan dan Penelitian

Daerah

Setda Bagian Pengadaan Barang Anggota

dan Jasa

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020-2024 V-3

Instansi Kedudukan Dalam Tim

(1) (2)

Setda Bagian Organisasi Anggota

Sasaran 2:

Birokrasi yang Kapabel

Badan Kepegawaian dan Anggota

Pelatihan Daerah

Dinas Komunikasi dan Anggota

Informatika

Badan Perencanaan, Anggota

Pengembangan dan Penelitian

Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan, Anggota

dan Aset Daerah

Setda Bagian Pemerintahan Anggota

Setda Bagian Hukum Anggota

Sasaran 3:

Pelayanan Publik yang Prima

Dinas Kesehatan Anggota

Dinas Penanaman Modal dan Anggota

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Kependudukan dan Anggota

Pencatatan Sipil

Dinas Arsip dan Perpustakaan Anggota

Sekretariat DPRD Anggota

Setda Bagian Pemerintahan Anggota

Berdasarkan tugas pokok, dan leading sector yang diampu setiap
instansi sebagaimana tersebut di atas, wajib melaporkan capaian atau
hasil atas evaluasi program yang diampunya kepada Setda Bagian
Organisasi selaku Ketua TRBD paling lambat satu bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

5.3. Pelaksana Level Mikro

Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi
pada level mikro dikoordinasikan oleh Assiten III Administrasi

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020-2024 V-4

Pembangunan. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program
mikro RB telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh
semua unit kerja di pemerintah daerah. Sedangkan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan
oleh Inspektorat Daerah. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan
program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya
sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mendorong penguatan reformasi birokrasi di jajaran
pemerintah daerah, instansi yang melaksanakan reformasi birokrasi
dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal pemerintah
daerah. Adapun gambaran pelaksanaan reformasi birokrasi level mikro
disajikan pada Gambar 5.2.

Koordinator Monitoring dan Evaluasi

Asisten III Inspektorat Implementasi: Reformasi
Administrasi Daerah Birokrasi
Pembangunan Dimotori dan
dikoordinatori
oleh Tim
Reformasi
Birokrasi Internal
Pemda

Gambar 5.2. Pelaksana Reformasi Birokrasi Level Mikro

Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing jajaran unit kerja
di dalamnya. Tugas dari Tim Pelaksana ini adalah:

a. Merumuskan Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Instansi dan unit kerja. Road Map dimaksud
diantaranya memuat:
a) Rencana kerja lima tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana
aksi tahunan yang selaras dengan Road Map Nasional 2020-2024
serta Rencana Strategis OPD;
b) Program-program Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Instansi
dan Unit kerja yang sesuai dengan tingkat kemajuan Reformasi
Birokrasi serta isu-isu satrategis setiap instansi dan unit kerja;

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020-2024 V-5

c) Tim yang memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan RB di
lingkungan OPD; dan

d) Agen perubahan (Reform the Reformers).
b. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi dan program-program

prioritas di setiap OPD;
c. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan

dengan baik;
d. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan

Reformasi Birokrasi OPD; dan
e. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target

yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan
stakeholders. Selain itu, untuk memastikan bahwa program
Reformasi Birokrasi internal OPD berjalan secara masif dan
dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan
aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi
Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama.

5.4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam
tingkatan lingkup pemerintah daerah serta lingkup perangkat
daerah. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana
aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat
berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan
sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal
yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat
program/kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak
terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:
1) Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi

Kabupaten Klaten untuk memantau perkembangan Reformasi
Birokrasi sesuai dengan target-target yang ditetapkan dalam Road
Map Reformasi Birokrasi.
2) Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi
Kabupaten Klaten untuk memantau perkembangan Reformasi
Birokrasi pada setiap perangkat daerah agar konsisten dengan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020-2024 V-6

Road Map dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil
dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi.
3) Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi
Birokrasi Perangkat Daerah dapat dipergunakan untuk:
a. Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan

penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon
permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
b. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi
sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
c. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti
korupsi; dan
d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat
yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola
Reformasi Birokrasi nasional.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi level
pemerintah daerah, evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan
tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil
monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi
dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari Pemerintah Daerah
sampai pada tingkat Perangkat Daerah, sebagai berikut:
a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat tim pelaksana

reformasi birokasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan
Kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan
yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan
pada enam bulan atau satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi
permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon
perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara
menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan.
b. Evaluasi tahunan di setiap tingkat pemerintah daerah yang
dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana RB; Berbagai
informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan
dapat diperoleh dari:
1) Hasil-hasil monitoring;
2) Survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020-2024 V-7

3) Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi
sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
dan

4) Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh
Inspektorat/Pengawas Internal.

Sehingga hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus
menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di tahun-tahun berikutnya. Disamping itu, hasil evaluasi
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap perangkat Daerah dapat
menjadi dasar dalam pemberlakuan insentif bagi perangkat daerah
terkait. Kebijakan terkait ini dilaksanaan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

5.5. Pendanaan

Setiap agenda aksi Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten
Klaten Tahun 2022-2024 harus masuk dalam pentahapan dan
terintegrasi kedalam dokumen rencana pembangunan Daerah. Hal ini
dilakukan agar program dan kegiatan dalam Road Map Reformasi
Birokrasi dapat dibiayai melalui penganggaran setiap instansi dan
unit kerja. Disamping itu, bagi pemerintah daerah, pos Dana Alokasi
Khusus (DAK)/Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Reformasi Birokrasi
yang diberikan adalah berdasarkan implementasi Reformasi Birokrasi
pada Pemerintah Daerah.

5.6. Sinkronisasi Road Map Dengan Rencana Strategis

Sinkronisasi Road Map Reformasi Birokrasi dengan Rencana
Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperlukan untuk
menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di setiap lini, maka penting bagi setiap OPD
untuk menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan program
jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026
dengan Renstra OPD, serta Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten
Klaten Tahun 2022-2024.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020-2024 V-8

Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol pelaksanaannya baik
oleh instansi yang berperan dan bertanggung jawab di level makro,
meso, hingga mikro. agar keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap lini tetap terjamin.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020-2024 V-9

BAB VI
PENUTUP

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan
pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel. Sehingga dengan
terciptanya Reformasi Birokrasi, akan dapat melayani masyarakat secara
cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Reformasi
Birokrasi juga mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar
dapat memanfaatkan keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat.

6.1. Kesimpulan
Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024 akan

dapat terwujud apabila seluruh strategi dan kebijakan serta Road Map
yang telah disusun dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan
yang terlibat di dalamnya, dengan catatan:
1) Adanya komitmen bersama untuk melaksanakan seluruh rencana

yang telah dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi; dan
2) Kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggungjawab

pemerintahan Daerah, serta diharapkan dukungan stakeholder
untuk turut serta aktif terlibat, tanpa kecuali dalam mewujudkan
Visi dan Misi jangka menengah Daerah.

6.2. Rencana Tindaklanjut
Rencana tindaklanjut yang harus dilakukan untuk

mempercepat Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2022-
2024 dengan memperhatikan tuntutan masyarakat yang semakin
tinggi, hal mendesak untuk terus dilakukan adalah dengan
meningkatkan kualitas pelayanan publik, diantaranya:
1) Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar

birokrasi mampu menunjukan performa/kinerjanya yang terukur;
dan
2) Diperlukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kepada
Pimpinan secara berkala dan berkesinambungan, agar capaian dan
kendala pelaksananan Reformasi Birokrasi dapat diketahui dan
diantisipasi secara dini apabila terdapat hambatan dalam
pelaksanaannya;

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 VI-1