ebook Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 Kab. Klaten

BAB IV
SASARAN DAN STRATEGI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022-2024

Perlunya penetapan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
diharapkan dapat menjawab tantangan dan hambatan pada periode
sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis Reformasi Birokrasi
kedepan. Penetapan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi, didasarkan
pada: 1). evaluasi capaian Reformasi Birokrasi 2015-2019, 2). Isu
strategis Reformasi Birokrasi ke depan, dan 3). Arahan utama presiden
tentang pembangunan nasional menunjukkan bahwa profil birokrasi yang
baik dan bersih, masih perlu diupayakan perwujudannya. Birokrasi yang
baik dan bersih adalah birokrasi yang berintegritas dan bebas dari
berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif, profesional,
adaptif, responsif dalam memberikan pelayanan, kapabel menjadi
penggerak pembangunan.

Atas dasar hal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetepkan dalam
Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah diarahkan pada penciptaan
profil birokrasi yang adaptif, dan responsif dalam memberikan pelayanan.
Selain itu, untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran, ditetapkan juga indikator tujuan dan indikator sasaran
Reformasi Birokrasi. Penetapan indikator tujuan dan sasaran ini
dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat
merepresentasikan sedekat mungkin profil birokrasi yang diinginkan
serta lebih objektif karena menggunakan indikator keberhasilan
Reformasi Birokrasi yang dipotret oleh Lembaga internasional dan
digunakan oleh banyak negara di dunia. Adapun Diagram Alur Tujuan,
Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi disajikan pada
Gambar 4.1.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-1

Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Indikator outcome: Indikator impact:
Indeks Reformasi Birokrasi 1. Kemudahan Melakukan Berbisnis
2. Indeks Persepsi Korupsi
3.Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan

4. Tingkat Kepercayaan

Birokrasi yang bersih dan Birokrasi yang kapabel: Pelayanan Prima:
akuntabel:
Indikator Indikator Indikator
1. Indeks Kelembagaan 1.Indeks pelayanan publik
1. Indeks Prilaku Anti Korupsi 2. Indeks SPBE
2. Nilai SAKIP 3. Indeks Profesionalitas (Kebijakan Pelayanan,
3. Opini BPK Profesionalisme SDM, Sarana dan
ASN Prasarana, Sistem Informasi
Pelayanan Publik, Konsultasi dan
Pengaduan, serta Inovasi)

Gambar 4.1. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun

2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

4.1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2024 tingkat
nasional adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan
bersih. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator global
diantaranya: Ease of Doing Business (Kemudahan Melakukan
Berbisnis) yang dikeluarkan oleh World Bank, Corruption Perceptions
Index (Indeks Persepsi Korupsi) oleh Transparency International,
Government Effectiveness Index (Tingkat Efektifitas Tata Kelola
Pemerintahan) oleh World Bank, dan Trust Barometer oleh Edelman.
Selain akan diukur pada akhir periode Roadmap Reformasi Birokrasi
2022-2024, setiap indikator tersebut juga akan di evaluasi
pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan
keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada
berbagai tingkatan. Namun di tingkat daerah indikator tujuan hanya
diukur dengan beberapa indikator kunci, diantaranya: Kemudahan
Melakukan Berbisnis (diukur dengan IKM pada Unit Kerja DPMPTST),
Indeks Persepsi Korupsi, Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan
(diukur dari capaian SAKIP), dengan catatan beberapa indikator
tersebut dilakukan pengukuran secara mandiri.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-2

4.2. Sasaran

Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2022-
2024 dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2020-2024, Pembangunan di sub bidang aparatur negara
diarahkan pada tiga sasaran pembangunan Daerah. Sasaran
Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud, yaitu: 1) Birokrasi yang
Bersih dan Akuntabel, 2) Birokrasi yang Kapabel, dan 3) Pelayanan
Publik yang Prima. Penetapan ketiga sasaran dengan
mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi
periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis
pemerintah. Sedangkan sasaran strategis jangka menengah Daerah
Tahun 2021-2026 adalah: 1) meningkatnya akuntabilitas dan
transparansi, dan kinerja pemerintah Daerah, 2) meningkatnya
pelayanan publik. Hal ini untuk mendukung pencapaian misi daerah,
yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional,
bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi.

Berdasarkan 3 (tiga) sasaran ditetapkan juga 7 (tujuh)
indikator sasaran yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran
Reformasi Birokrasi 2020-2024. Indikator sasaran Reformasi Birokrasi
2020-2024 beserta baseline tahun 2020 dan target pada tahun 2024
disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Indikator Sasaran Reformasi Birokrasi 2022-2024
Beserta Baseline Tahun 2020 dan Target Pada Tahun 2024

Sasaran Indikator Baseline Target
Sasaran Data Rencana
(1) Tahun Tahun 2024
Birokrasi yang (2) 2020
bersih dan Indeks Perilaku (3) (4)
akuntabel Anti Korupsi Na Baik
Indeks Survey
Penilaian Na 82

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-3

Sasaran Indikator Baseline Target
Sasaran Data Rencana
Tahun Tahun 2024
(1) (2) 2020
Integritas (SPI) (3) (4)
Birokrasi yang Indek
Kapabel Kapabilitas 33
APIP
Pelayanan Indeks 3 3
Publik yang Maturitas SPIP
Prima Nilai SAKIP 61,32 (B) 63
Opini Laporan WTP WTP
Keuangan
Indeks 31,2
Kelembagaan
Nilai 3/95,7 3,6/79
Kematangan/ 78,06 80
Maturitas
Organisasi 81,31 83
Indeks SPBE
Indeks
Profesionalitas
ASN
Indeks
Pelayanan
Publik

4.3. Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-
2024 disusun untuk memastikan tujuan dan sasaran Road Map
Reformasi Birokrasi dapat tercapai. Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024 ini menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada Road
Map periode sebelumnya, namun juga tetap mempertahankan hal-hal
yang dianggap efektif dari Road Map periode sebelumnya.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-4

Penambahan hal baru tersebut misalnya adalah ditetapkannya
sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian
perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Secara
umum, hubungan antara tujuan, sasaran, serta strategi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi 2020-2024 disajikan pada Gambar 4.2.

t TUJUAN KEBIJAKAN 8 QUICK WINS
RB 2020-2024 MAKRO RB AREA PERUBAHAN AGENDA AKSI
Evaluasi Capaian
RB 2015-2019 BIROKRASI YANG BAIK SASARAN • PROGRAM MESO
DAN BERSIH PROGRAM RB • PROGRAM MIKRO
Analisis
Lingkungan SASARAN
Strategis RB RB 2020-2024

Arahan Program Birokrasi yang bersih
Prioritas Daerah dan akuntabel
Birokrasi yang
kapabel STRATEGI PELAKSANAAN RB 2020-2024
Pelayanan Prima

Gambar 4.2. Hubungan Antara Tujuan, Sasaran, Serta Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024
Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun

2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Berdasarkan Gambar 4.2. sebagaimana tersebut di atas,
pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke dalam dua tingkatan
pelaksanaan, yaitu:

1) Tingkat Daerah.

Pada tingkat Daerah, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi ke
dalam tingkat pelaksanaan Makro dan Meso, dengan penjelasan
sebagai berikut:

Tingkat Pelaksanaan Makro mencakup penetapan arah
kebijakan Reformasi Birokrasi secara Daerah serta monitoring dan
evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada
tingkat meso dan mikro.

Tingkat Pelaksanaan Meso mencakup pelaksanaan program
Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading
sector. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan
kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro,
mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta
pemantauan kemajuan pelaksanaannya.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-5

2) Tingkat Instansional/Perangkat Daerah.
Pada Tingkat Instansional, disebut juga dengan tingkat
pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program
Reformasi Birokrasi pada masing-masing pemerintah daerah.
Kebijakan tersebut sebagaimana digariskan secara daerah melalui
program makro, program meso, dan pelaksanaan program atau
inovasi lainnya yang masih menjadi bagian dari upaya percepatan
Reformasi Birokrasi yang selaras dengan program Reformasi
Birokrasi Daerah.

4.4. Program Prioritas
Program prioritas Daerah adalah program strategis Daerah

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah
kebijakan untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi. Program
Prioritas Reformasi Birokrasi dikelompokkan berdasarkan cakupan
atau ruang lingkup dari implementasi program itu sendiri, yaitu
program makro, meso, dan mikro. Secara garis besar program makro,
meso dan mikro disajikan sebagai berikut:
4.4.1. Program Level Makro

Pada level makro, program pelaksanaan Reformasi Birokrasi
fokus terhadap upaya dalam menetapkan arah kebijakan Daerah
serta upaya untuk mengawal agar implementasi kebijakan
tersebut berjalan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi
2020 – 2024. Terkait dari waktu pelaksanaan Road Map
Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, level makro juga memastikan
agar pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi berjalan
sebagaimana kerangka waktu Road Map sebagaimana Gambar
4.3.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-6

Penetapan Kebijakan Implementasi & Monev Program

Merumuskan dan Pelaksanaan Pengawasan dan
menetapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan
program Makro, Meso, dan
bagi leading Sektor
Mikro

Konsolidasi Implementasi & Monev Program Implementasi & Monev Program

Penyesuaian Road Map RB Pelaksanaan Pengawasan dan Pelaksanaan Pengawasan dan
dengan Renstra OPD pembangunan berkelanjutan pembangunan berkelanjutan
program Makro, Meso, dan program Makro, Meso, dan

Mikro Mikro

Gambar 4.3. Agenda Road Map Reformasi Birokrasi
Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

4.4.2. Program Level Meso

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso
merupakan pelaksanaan sasaran program yang merupakan
uraian atau cascade down dari 3 (tiga) sasaran Reformasi
Birokrasi. Mengingat program ini wajib dilakukan oleh
pemerintah daerah, maka setiap Lembaga leading sector harus
memastikan pelaksanaan program-program meso dengan
memperhatikan kebutuhan Daerah. Adapun sasaran program
dan instansi pengampu serta kegiatan/tema yang mendukung
pencapaian sasaran program meso disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Sasaran Program dan Instansi Pengampu Serta Kegiatan/Tema

yang Mendukung Pencapaian Sasaran Program Mikro

Sasaran Program Leading Sektor Kegiatan/tema

(1) (2) (3)

Sasaran 1:

Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

1.1. Menguatnya Setda Bagian Level Organisasi:

Integritas dan Organisasi - Perluasan

Budaya Pembangunan Zona

Antikorupsi Integritas kepada

dalam Birokrasi seluruh lembaga

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-7

Sasaran Program Leading Sektor Kegiatan/tema
(1) (2) (3)

Setda Bagian pemerintah daerah,
Hukum khususnya pada
pelayanan yang strategis
dan berisiko;
- Menetapkan Perbup
Pedoman Umum
Pencapaian
Pembangunan Integritas
Pegawai ASN, sebagai
dasar terbangunnya
budaya integritas
pegawai ASN.

Level Individu:
• Proses penguatan

gerakan masyarakat anti
korupsi.

Badan Induksi antikorupsi
Kepegawaian, kepada ASN melalui
Pendidikan dan pendidikan pelatihan.
Pelatihan Daerah
Induksi antikorupsi
kepada anggota DPRD,
Perangkat Daerah, dan
penyelenggara
negara/pemerintah
Daerah lainnya.

Dinas Pendidikan • Proses pembelajaran
yang memiliki muatan
anti korupsi.

• Tenaga pendidik mampu
menerapkan kurikulum

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-8

Sasaran Program Leading Sektor Kegiatan/tema
(1) (2) (3)

dan memberikan teladan
praktik antikorupsi.

Dinas Diseminasi konten
Komunikasi dan antikorupsi melalui
Informatika berbagai saluran media
cetak, elektronik, dan
sosial.

1.2. Terciptanya Inspektorat • Pembinaan,
pengawasan pengawasan, dan
yang evaluasi terhadap
independen, kinerja Aparat
profesional, dan Pengawasan Intern
sinergis. Pemerintah (APIP)

• Meningkatkan sinergitas
antar lembaga
pengawasan.

• Meningkatkan sinergitas
APIP dengan pemeriksa
eksternal (BPK)

• Membentuk sistem
manajemen risiko

• Menetapkan unit yang
bertanggungjawab
terhadap manajemen
risiko

• Membuat panduan
hubungan kerja antara
pengampu jabatan
fungsional risk officer
dan aparat pengawas
intern pemerintah (APIP)

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-9

Sasaran Program Leading Sektor Kegiatan/tema
(1)
(2) (3)
1.3. Menguatnya
manajemen Badan • Memastikan
kinerja dalam
sistem Perencanaan, perencanaan berbasis
pemerintahan
yang efektif, Penelitian dan kinerja
efisien, dan
akuntabel Pengembangan • Memastikan program-

Daerah (Bappeda) program yang

direncanakan sesuai

dengan tujuan dan

sasaran pembangunan

Daerah

• Menjamin

keterhubungan tujuan,

sasaran, dan program

pembangunan antar

berbagai sektor

• Memanfaatkan teknologi

informasi dan

komunikasi dalam

proses perencanaan dan

penganggaran (e-

planning dan e-

budgeting)

Badan • Memastikan

Perencanaan, ketersambungan antara

Penelitian dan tujuan, sasaran, dan

Pengembangan indikator kinerja dalam

Daerah perencanaan

(Bappeda)/Setda pembangunan daerah

Bagian Organisasi • Melakukan evaluasi

ketersambungan antara

tujuan, sasaran,

indikator kinerja, dan

pelaporan pelaksanaan

• Memperbaiki ukuran

kinerja outcome di setiap

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-10

Sasaran Program Leading Sektor Kegiatan/tema
(1)
(2) (3)

program dan kegiatan

oleh pemerintah daerah

Setda Bagian • Meningkatkan kualitas

Organisasi evaluasi penerapan

SAKIP di pemerintah

daerah

• Menetapkan kebijakan

mengenai peningkatan

kompetensi dan

pembudayaan kinerja

dalam perencanaan dan

penganggaran;

• Menyusun Peraturan

Bupati mengenai

penilaian kinerja

individu dan kinerja

organisasi.

• Menggunakan informasi

kinerja sebagai dasar

dalam menyusun proses

bisnis internal

pemerintah.

• Menyusun Peraturan

Bupati mengenai

penggunaan capaian

kinerja sebagai dasar

untuk pemberian

tunjangan kinerja.

Badan Memastikan penganggaran

Pengelolaan berbasis kinerja sesuai

Keuangan Daerah dengan mandat UU

17/2003 tentang

keuangan negara.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-11

Sasaran Program Leading Sektor Kegiatan/tema
(1) (2) (3)

Badan • Melakukan diklat
Kepegawaian, peningkatan kompetensi
Pendidikan dan manajemen kinerja ASN
Pelatihan Daerah
• Internalisasi budaya
kinerja dalam berbagai
pelatihan ASN

1.4. Meningkatnya Dinas • Penyediaan infratruktur
dan aplikasi
fairness, Komunikasi dan pemanfaatan one-data
system untuk
transparansi, Informatika perumusan kebijakan
dan pengambilan
profesionalisme, keputusan

dan • Efektivitas PPID dalam
mewujudkan
nondiskriminatif keterbukaan informasi
publik
dalam sistem
• Mendorong digitalisasi
pemerintahan dan transparansi
berbagai informasi di
Badan pemerintah daerah
Perencanaan,
Penelitian dan • Memastikan sistem
Pengembangan keamanan data, aplikasi
Daerah dan infrastruktur dalam
(Bappeda)/BPS penyelenggaraan SPBE

• Menyediakan berbagai
data yang dibutuhkan
untuk mendukung one-
data system

• Memberikan
kemudahan akses
kepada seluruh
pemangku kepentingan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-12

Sasaran Program Leading Sektor Kegiatan/tema
(1) (2) (3)

Badan dalam perolehan data
Perencanaan, untuk berbagai
Penelitian dan kepentingan secara
Pengembangan terbuka
Daerah (Bappeda) Mendorong dan
memperkuat partisipasi
berbagai pemangku
kepentingan (masyarakat,
private sector, dan dunia
usaha) dalam pembuatan
dan implementasi
kebijakan di daerah

Dinas Arsip dan • Menetapkan dan
Perpustakaan implementasi kebijakan
pengelolaan arsip
berbasis digital

• Memperkuat knowledge
management melalui
digitalisasi arsip

Setda Bagian • Memperluas database
Pengadaan dan implementasi e-
Barang dan Jasa catalog

• Meningkatkan ASN
bersertifikasi dan
jabatan fungsional
dalam pengadaan
barang dan jasa

• Melaksanakan
pengawasan rencana,
penganggaran, dan
pelaksanaan pengadaan
barang/jasa

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-13

Sasaran Program Leading Sektor Kegiatan/tema
(1) (2) (3)

1.5. Reviu Setda Bagian • Memperkuat koordinasi
terhadap Hukum dengan para pemangku
berbagai kepentingan untuk
peraturan melakukan harmonisasi
perundang- regulasi
undangan
• Mendorong reregulasi
atau deregulasi berbagai
peraturan perundang-
undangan berdasarkan
hasil reviu

• Mendorong
penyederhanaan
regulasi pada setiap
jenjang level peraturan
perundangan-undangan.

• Meningkatkan
kompetensi ASN sebagai
perancang peraturan
perundang-undangan
(legal drafter) di daerah

Sasaran 2:

Birokrasi yang Kapabel

2.1. Tertatanya Setda Bagian • Memastikan struktur
kelembagaan
pemerintah Organisasi organisasi pemerintah
daerah yang
berbasis kinerja berbasis kinerja
dan prinsip
efisiensi. • Menetapkan kebijakan

penyederhanaan eselon

3 dan 4 secara bertahap

dan selektif

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-14

Sasaran Program Leading Sektor Kegiatan/tema
(1) (2) (3)

• Melakukan monitoring
evaluasi terhadap
pelaksanaan reviu
kelembagaan berbasis
kinerja yang dilakukan
oleh pemerintah daerah.

• Melakukan monitoring
evaluasi atas
pelaksanaan kebijakan
pemisahan antara
pembuat kebijakan
(policy maker) dan
pelaksana kebijakan
(policy implementing
agency) di pemerintahan
daerah.

2.2.Penyederhanaan Setda Bagian Percepatan pelaksanaan
SPBE di tingkat
proses bisnis Organisasi lembaga/pemerintah
daerah.
dan tata kelola
• Memperkuat
berbasis interoperability system
antar
teknologi lembaga/pemerintah
daerah baik secara
informasi dan vertikal maupun
horizontal.
komunikasi
• Memastikan teknologi
Dinas

Komunikasi dan

Informatika

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-15

Sasaran Program Leading Sektor Kegiatan/tema
(1) (2) (3)

2.3. Meningkatnya Badan • Menetapkan kebijakan
profesionalisme Kepegawaian, tentang pertukaran dan
ASN berbasis Pendidikan dan magang antara ASN dan
sistem merit Pelatihan Daerah swasta

• Mengembangkan sistem
agar pemerintah daerah
memiliki dan
melaksanakan IHRM
(Integrated Human
Resource Management)

• Membangun sistem
informasi ASN Daerah.

• Mengarusutamakan
evidence-based policy
dengan melibatkan
pemangku kepentingan,
seperti perguruan tinggi,
riset, dan lembaga
penelitian pada K/L
sebagai proses dan
metode analisis dalam
setiap proses kebijakan
yang dilakukan.

• Menetapkan
pembentukan jabatan
fungsional risk officer
(penelaah risiko)

• Sinkronisasi kebijakan
pola karir nasional
berbasis pada
manajemen talenta
nasional dan
berorientasi terhadap
keahlian (expertise) dan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-16

Sasaran Program Leading Sektor Kegiatan/tema
(1) (2) (3)

profesionalisme jabatan
fungsional sebagai
tindak lanjut dari
penyederhanaan
birokrasi melalui
penyetaraan jabatan
administrasi ke dalam
jabatan fungsional.
• Membentuk Tim
Manajemen Talenta
Daerah (penetapan oleh
Bupati) dan membentuk
Manajemen Talenta
Daerah (berkoordinasi
dan berkonsultasi
dengan Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Bappenas,
Kementerian Dalam
Negeri, Lembaga
Administrasi Negara,
Badan Kepegawaian
Negara, dan Komisi
Aparatur Sipil Negara)
• Memastikan dan
melakukan
pendampingan serta
monitoring dan evaluasi
atas penyusunan dan
implementasi pola karir
dan manajemen talenta
instansi pada setiap
pemerintah daerah

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-17

Sasaran Program Leading Sektor Kegiatan/tema
(1) (2) (3)

berjalan dengan efektif

Badan • Melakukan kajian
Kepegawaian, komprehensif
Pendidikan dan pembentukan national
Pelatihan Daerah talent management.

Badan • Memasukan kurikulum
Perencanaan, pembuatan dan
Penelitian dan implementasi serta
Pengembangan analisis kebijakan publik
Daerah (Bappeda) dalam semua jenjang
kediklatan ASN.

• Melakukan pelatihan
mitigasi risiko dalam
semua jenjang
kediklatan dan bidang.

• Memperbaiki sistem
pengajaran diklat yang
berbasis studi kasus dan
proyek perubahan.

• Melakukan perubahan
kelembagaan diklat

• Membentuk dan
mengembangkan
Corporate University.

Memperkuat dan
mendorong evidence-based
policy dengan melibatkan
pemangku kepentingan,
seperti perguruan tinggi,
riset, dan lembaga
penelitian pada level
pemerintah daerah.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-18

Sasaran Program Leading Sektor Kegiatan/tema
(1) (2) (3)

Dinas Pendidikan Mendorong Dewan
Pendidikan, Perguruan
Tinggi untuk secara aktif
terlibat dalam berbagai
proses perumusan dan
pengembangan evidence-
based policy pada
pemerintah daerah.

Inspektorat Melakukan sertifikasi
manajemen risiko bagi
jabatan fungsional ASN.

2.4. Meningkatnya Badan • Memperbaiki sistem

kepemimpinan Kepegawaian, pengajaran diklat yang

transformatif Pendidikan dan berbasis studi kasus

untuk Pelatihan Daerah dan proyek perubahan

memperbaiki • Melakukan perubahan

kinerja birokrasi kelembagaan diklat

Sasaran 3:

Pelayanan Prima

3.1 Menguatnya Setda Bagian • Mendorong penerapan

pelayanan Organisasi kebijakan pelayanan

publik yang publik (Stadar

responsif dan Pelayanan, Maklumat

berdaya saing Pelayanan, dan SKM);

• Mendorong sistem

pelayanan yang terpadu

dan terintegrasi;

• Mendorong K/L/D

untuk menerapkan

sistem pengelolaan

pengaduan yang

terintegrasi, tuntas dan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-19

Sasaran Program Leading Sektor Kegiatan/tema
(1) (2) (3)

berkelanjutan dalam
rangka pengelolaan
pengaduan yang efektif
dan responsif.

Badan • Mendorong pemerintah
Perencanaan, Daerah untuk
Penelitian dan mengembangkan pusat-
Pengembangan pusat inovasi pelayanan
Daerah (Bappeda) publik.

3.2 Percepatan Badan • Penguatan kebijakan
peningkatan Perencanaan, untuk peningkatan
kualitas Penelitian dan kualitas pelayanan
pelayanan publik Pengembangan publik;
Daerah (Bappeda)
• Mendorong K/L/D
untuk melakukan
percepatan peningkatan
kualitas pelayanan
publik melalui inovasi
dengan pembinaan
inovasi pelayanan publik
secara terus menerus
dan berkelanjutan,
yaitu:
1) Mendorong
Penciptaan inovasi
dalam rangka
mendapatkan data
dan informasi inovasi
serta inovasi yang
terseleksi sesuai
standar internasional
melalui Kompetisi

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-20

Sasaran Program Leading Sektor Kegiatan/tema
(1) (2) (3)

Inovasi Pelayanan
Publik;
2) Mendorong
Pengembangan
Inovasi melalui
pengembangan Hub
Inovasi dalam rangka
penyebarluasan
pengetahuan dan
replikasi inovasi;
3) Mendorong
Pelembagaan Inovasi
dalam rangka
keberlanjutan inovasi
melalui kebijakan dan
pembinaan yang terus
menerus.

Badan • Membangun
Kepegawaian, profesionalitas ASN di
Pendidikan dan bidang pelayanan
Pelatihan Daerah publik.

Setda Bagian • Mengkoordinasikan
Perekonomian, penyederhanaan
dan DPMPTSP prosedur perizinan
terkait EoDB pada
seluruh stakeholder
terkait

• Mendorong
implementasi one single
submission (OSS).

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-21

Berdasar Program sebagaimana Tabel 4.2. di atas, akan diukur
berdasarkan indikator antara pada setiap sasaran Reformasi
Birokrasi. K/L yang tugas dan kewenangannya terkait dengan
indikator antara ini wajib untuk melaporkan perkembangan capaian
indikator tersebut kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi
Daerah setiap tahunnya. Adapun target capaian kinerja indikator
antara sasaran Reformasi Birokrasi disajikan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3.
Target Capaian Kinerja Indikator Sasaran Antara Reformasi

Birokrasi

Sasaran Indikator Sasaran Target 2024
(1) (2) (3)
82
Birokrasi yang Bersih dan 1 Indeks Survei
Akuntabel Penilaian Integritas Level Baik
(SPI)
Birokrasi yang Kapabel Level 3
2 Indeks Perilaku Level 3
Anti Korupsi
63
3 Kapabilitas APIP WTP
4 Maturitas SPIP
5 Nilai SAKIP Baik
6 Opini Laporan
Baik
Keuangan
7 Indeks Cukup (70)

Perencanaan Baik
8 Indeks Refromasi
Sedang
Hukum (31,2)
9 Indeks Tata Kelola
3,6
Pengadaan Barang
dan Jasa
1 Indeks
Kelembagaan
2 Nilai Kematangan/
Maturitas
Organisasi
3 Indeks SPBE

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-22

Sasaran Indikator Sasaran Target 2024
(1) (2) (3)
95
Pelayanan Publik yang 4 Indeks
Prima Pengawasan 225
Kearsipan 80
Na
5 Indeks Penerapan Na
Sistem Merit ASN
Na
6 Indeks 3,20
Profesionalitas ASN Baik
Na
7 Indeks Kualitas 2.101
Kebijakan 25

8 Indeks 81
Kepemimpinan
Perubahan

9 Indeks Pemerintah
Daerah

10 Indeks Daya Saing
Daerah

11 Indeks Pengelolaan
Keuangan

12 Indeks Pengelolaan
Aset

13 Indeks Inovasi
Daerah

14 Indeks
Perencanaan (Skor
Capaian Aspek
Perencanaan dalam
SAKIP Pemerintah
Daerah)

1 Indeks Pelayanan
Publik

Dalam rangka memastikan setiap OPD penanggungjawab
indikator dan Program Meso melaksanakan program tersebut,
maka setiap OPD penanggung jawab harus menyusun rencana

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-23

aksi pelaksanaan program. Rencana aksi ini akan di monitor dan
evaluasi secara berkala (tiga bulanan) oleh Setda Bagian
Organisasi selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Daerah (TRBD).

4.4.3. Program Level Mikro

Tahapan selanjutnya setelah program level meso, adalah
kegiatan mikro yang menjadi prioritas pemerintah Daerah dalam
menerapkan Reformasi Birokrasi di lingkup internal instansi.
Aktifitas mikro seperti berdasarkan kepada sasaran Reformasi
Birokrasi serta 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi
dan program di level meso. Kegiatan Level Mikro Reformasi
Birokrasi 2022-2024 disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4.
Kegiatan Level Mikro Reformasi Birokrasi 2022-2024

Area Indikator Indikasi Kegiatan Birokrasi yang
Perubahan Bersih dan
Akuntabel
Birokrasi yang
Kapabel
Pelayanan
Publik yang
Prima

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. 1.1. Indeks • Pengembangan √ √ √

Manajemen Kepemimp dan Penguatan

Perubahan inan nilai-nilai untuk

Perubahan meningkatkan

(Indeks komitmen dan

Inovasi implementasi

Daerah) perubahan

(reform);

• Penguatan nilai

integritas;

• Pengembangan

dan Penguatan

peran agent

perubahan dan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-24

Area Indikator Indikasi Kegiatan Birokrasi yang
Perubahan Bersih dan
Akuntabel
Birokrasi yang
Kapabel
Pelayanan
Publik yang
Prima

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

role model;

• Pengembangan

budaya kerja

dan cara kerja

yang adaptif

dalam

menyongsong

revolusi industry

4.0;

2. Penataan 2.1 Indeks • Melakukan √

Peraturan Reformasi identifikasi dan

Perundanga Hukum pemetaan

n/ regulasi lingkup

Deregulasi IP

Kebijakan (menghilangkan

overlapping

peraturan);

• Deregulasi

aturan yang

menghambat

birokrasi;

2.2 Indeks • Melakukan

Kualitas perencanaan

Kebijakan kebijakan yang

meliputi agenda

setting dan

formulasi

kebijakan;

• Melakukan

evaluasi

kemanfaatan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-25

Area Indikator Indikasi Kegiatan Birokrasi yang
Perubahan Bersih dan
Akuntabel
Birokrasi yang
Kapabel
Pelayanan
Publik yang
Prima

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

kebijakan yang

telah disusun

3. Penataan 3.1 Indeks • Asessment √√√

Organisasi/ Kelembaga organisasi

Kelembagaa an (Nilai berbasis kinerja;

n Kematang • Restrukturisasi

an/Maturit (penyederhanaa

as n) kelembagaan

Organisasi IP berdasarkan

) hasil asesmen;

• Membentuk

struktur

organisasi yang

tepat fungsi.

4. Penataan 4.1Indeks • Penerapan Tata
Tatalaksana SPBE Kelola SPBE

• Penerapan
Manajemen
SPBE

• Penerapan
Layanan SPBE

• Mengintegrasikan
pemanfaatan IT
dalam tata
kelola
pemerintahan;

4.2 Indeks • Implementasi
Pengawasan Manajemen
Kearsipan Kearsipan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-26

Area Indikator Indikasi Kegiatan Birokrasi yang
Perubahan Bersih dan
Akuntabel
Birokrasi yang
Kapabel
Pelayanan
Publik yang
Prima

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Modern dan

Handal (dari

manual ke

digital);

• Melakukan

pengelolaan

arsip sesuai

aturan;

• Mengimplemen-

tasikan

digitalisasi arsip;

4.3 Indeks • Melakukan
Pengelolaan pengelolaan
Keuangan keuangan secara
tepat dan sesuai
4.4 Indeks aturan;
Pengelolaan
Aset • Melakukan
pengelolaan atas
aset sesuai
dengan kaedah
dan aturan yang
berlaku.

4.5 Indeks • Penguatan
Pemerintah implementasi
Daerah keterbukaan
(Indeks Daya informasi publik;
Saing
Daerah) • Pengembangan
proses bisnis
instansi dan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-27

Area Indikator Indikasi Kegiatan Birokrasi yang
Perubahan Bersih dan
Akuntabel
Birokrasi yang
Kapabel
Pelayanan
Publik yang
Prima

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

unit;

• Penyelarasan

Proses bisnis

dan SOP;

5. Sistem 5.1 Indeks • Menerapkan √√√

Manajemen Profesionalit prinsip-prinsip

SDM as ASN manejemen ASN

secara

professional;

5.2 Indeks • Implementasi
Merit System manajemen ASN
berbasis merit
5.3 Indeks system;
Tata Kelola
Manajemen • Penetapan
ASN ukuran kinerja
individu;

• Monitoring dan
evaluasi kinerja
individu secara
berkala;

• Penguatan
implementasi
Reward and
Punishment
berdasarkan
kinerja;

• Pengembangan
kompetensi dan
karir ASN

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-28

Area Indikator Indikasi Kegiatan Birokrasi yang
Perubahan Bersih dan
Akuntabel
Birokrasi yang
Kapabel
Pelayanan
Publik yang
Prima

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

berdasarkan

hasil/monitoring

dan evaluasi

kinerja dan

kebutuhan

organisasi;

• Pemanfaatan IT

dalam

manajemen

ASN;

• Pengembangan

nilai-nilai untuk

menegakkan

integritas ASN;

• Pengembangan

implementasi

Manajemen

Talenta (Talent

pool);

• Penguatan

database dan

sistem informasi

kepegawaian

untuk

pengembangan

karir dan talenta

ASN;

6. Penguatan 6.1Nilai • Melakukan √√√

Akuntabilit SAKIP perencanaan

as 6.2 Indeks terintegrasi dan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-29

Area Indikator Indikasi Kegiatan Birokrasi yang
Perubahan Bersih dan
Akuntabel
Birokrasi yang
Kapabel
Pelayanan
Publik yang
Prima

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Perencanaan perencanaan

(Skor yang lintas

Capaian sector

Aspek (collaborative

Perencanaan and

dalam SAKIP crosscutting);

Pemerintah • Penguatan

Daerah) keterlibatan

pimpinan dan

seluruh

penanggung

jawab dalam

perencanaan

kinerja,

monitoring dan

evaluasi kinerja,

serta pelaporan

kinerja;

• Peningkatkan

kualitas

penyelarasan

kinerja unit

kepada kinerja

organisasi (goal

and strategy

cascade);

• Pelaksanaan

monitoring dan

evaluasi kinerja

secara berkala;

• Penembangan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-30

Area Indikator Indikasi Kegiatan Birokrasi yang
Perubahan Bersih dan
Akuntabel
Birokrasi yang
Kapabel
Pelayanan
Publik yang
Prima

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

dan

pengintegrasian

sistem informasi

kinerja,

perencanaan,

dan

penganggaran;

• Penguatan

implementasi

value for money

dalam rangka

merealisasikan

anggaran

berbasis kinerja;

7. 7.1 Maturitas • Melakukan √

Pengawasan SPIP Penguatan

implementasi

SPIP di seluruh

bagian

organisasi;

7.2 • Meningkatkan

Kapabilitas Kompetensi

APIP APIP;

• Pemenuhan

Rasio APIP

(pemenuhan

jumlah ideal

aparatur

pengawas);

7.3 Opini • Melakukan

BPK pengelolaan dan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-31

Area Indikator Indikasi Kegiatan Birokrasi yang
Perubahan Bersih dan
Akuntabel
Birokrasi yang
Kapabel
Pelayanan
Publik yang
Prima

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

akuntabilitas

keuangan sesuai

kaedah dan

aturan yang

berlaku;

• Melakukan

pengelolaan

barang dan jasa

sesuai aturan;

• Pembangunan

unit kerja Zona

Integritas

Menuju

WBK/WBBM;

• Penguatan

pengendalian

gratifikasi;

• Penguatan

penanganan

pengaduan dan

komplain;

• Penguatan

efektivitas

manajemen

risiko;

7.4 Indeks • Pelaksanaan
Tata Kelola pemantauan
Pengadaan benturan
Barang & kepentingan;
Jasa

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-32

Area Indikator Indikasi Kegiatan Birokrasi yang
Perubahan Bersih dan
Akuntabel
Birokrasi yang
Kapabel
Pelayanan
Publik yang
Prima

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

8. Pelayanan 8.1 Indeks • Melakukan

Publik Pelayanan penguatan

Publik implementasi

8.2 Hasil kebijakan

Survei bidang

Kepuasan pelayanan

Masyarakat publik (Standar

Pelayanan,

Maklumat

Pelayanan, SKM)

• Pengembangan

dan

pengintegrasian

sistem informasi

pelayanan

publik dalam

rangka

peningatan

akses publik

dalam rangka

memperoleh

informasi

pelayanan;

• Pengelolaan

pengaduan

pelayanan

publik secara

terpadu, tuntas

dan

berkelanjutan

dalam rangka

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-33

Area Indikator Indikasi Kegiatan Birokrasi yang
Perubahan Bersih dan
Akuntabel
Birokrasi yang
Kapabel
Pelayanan
Publik yang
Prima

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

memberikan

akses kepada

publik dalam

mendapatkan

pelayanan yang

baik;

• Peningkatan

pelayanan

publik berbasis

elektronik dalam

rangka

memberikan

pelayanan yang

mudah, murah,

cepat, dan

terjangkau.

• Penciptaan,

pengembangan,

dan

pelembagaan

inovasi

pelayanan

publik dalam

rangka

percepatan

peningkatan

kualitas

pelayanan

publik;

• Pengembangan

sistem

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-34

Area Indikator Indikasi Kegiatan Birokrasi yang
Perubahan Bersih dan
Akuntabel
Birokrasi yang
Kapabel
Pelayanan
Publik yang
Prima

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

pelayanan

dengan

mengintegrasikan

pelayanan

pusat, daerah

dan bisnis

dalam Mall

Pelayanan

Publik;

• Pengukuran

kepuasan

masyarakat

secara berkala;

• Pelaksanaan

monitoring dan

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

pelayanan

publik secara

berkala.

• Mendorong

K/L/D untuk

melaksanakan

survei kepuasan

masyarakat;

• Meningkatkan

tindak lanjut

dari Laporan

Hasil Survei

Kepuasan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-35

Area Indikator Indikasi Kegiatan Birokrasi yang
Perubahan Bersih dan
Akuntabel
Birokrasi yang
Kapabel
Pelayanan
Publik yang
Prima

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Masyarakat.

Aktifitas Kegiatan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi
pada Level Mikro Reformasi Birokrasi 2022-2024 sebagaimana disajikan
pada Tabel 4.4. di atas, selanjutnya disusun Rencana Aksi Road Map
Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024 disajikan pada Tabel 4.5.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-36

Tabe
Rencana Aksi Road-Map Ka

No KEGIATAN SUB KEGIA

12 3
A. MANAJEMEN PERUBAHAN.
1. Peningkatan keterlibatan pimpinan 1. Pembentukan Tim
dan seluruh jajaran pegawai dalam Birokrasi
melaksanakan reformasi birokrasi 2. Penyusunan Road

2. Peningkatan perubahan pola pikir dan 3. Pemantauan dan E
budaya Kinerja Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Reforma
Perangkat Daerah 1. Pembentukan Agen

2. Pembangunan Bud

3. Pembangunan med
dan komunikasi imple
reformasi birokrasi

el 4.5.
abupaten Klaten 2022-2024

ATAN OUTPUT TAHUN
PELAKSANAAN
4 2022 2023 2024
5 67

m Reformasi Dokumen Keputusan √ √√
Map - RB Pembentukan Tim RB √
Dokumen Penetapan Road √
Evaluasi Map RB √ √√
asi Birokrasi Dokumen hasil PMPRB √√
n Perubahan √
Surat Keputusan √√
daya Kerja Pembentukan Agen
Perubahan Pemerintah
Daerah dan Perangkat Daerah
Penerapan nilai budaya kerja

dia sosialisasi Komunikasi, informasi √ √√
ementasi reformasi birokrasi.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-37

No KEGIATAN SUB KEGIA

12 3
B. DEREGULASI KEBIJAKAN
1. Peningkatan efektivitas pengelolaan 1. Harmonisasi perat
peraturan perundang-undangan dan peraturan bupat
pemerintah daerah

2. Pembangunan sist
Pengendalian penyus
peraturan daerah dan
bupati

ATAN OUTPUT TAHUN
4 PELAKSANAAN
2022 2023 2024
5 67

turan daerah 1. Identifikasi, analisis, dan √ √√
ti pemetaan terhadap √ √√
peraturan perundang-
tem undangan yang tidak
sunan harmonis/sinkron/bersifat
n peraturan menghambat
2. Revisi peraturan daerah,
peraturan bupati, dan
kebijakan yang tidak
harmonis /tidak
sinkron/bersifat menghambat
Sistem pengendalian
penyusunan peraturan
perundangan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-38

No KEGIATAN SUB KEGIA

12 3

C. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

1. Penataan Organisasi 1. Penyusunan desai

berbasis kinerja

2. Evaluasi kelembag

D. PENATAAN TATALAKSANA 1. Penyusunan Peta P
1. Pembangunan SPBE terintegrasi.
2. Pembentuk Tim Ko
SPBE
3. Penyusunan Arsite

4. Pembangunan laya
kepegawaian, kearsip
layanan publik berba

ATAN OUTPUT TAHUN
4 PELAKSANAAN
2022 2023 2024
5 67

in organisasi Dokumen penetapan SOTK √ √√
gaan PD. √ √√
1. Dokumen hasil evaluasi;
organisasi tepat fungsi dan √ √√
tepat ukuran
2. Dokumen penyederhanaan
birokrasi

Proses Bisnis Dokumen Peta Proses Bisnis √ √√
√ √√
oordinasi Dokumen Keputusan
ektur SPBE Pembentukan Tim SPBE. √ √√
Dokumen Induk SPBE √ √√

anan Aplikasi SIMPEG, SIM
pan, dan Pengelolaan Arsip Daerah dan
asis elektronik SIM Pelayanan umum.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-39

No KEGIATAN SUB KEGIA

12 3
2. Keterbukaan Informasi Publik 5. Pembangunan sist
perencanaan, pengan
kinerja berbasis elekt
6. Pembangunan sist
penatausahaan keua
1. Penyusunan regula
keterbukaan informa
2. Monitoring dan eva
pelaksanaan kebijaka
keterbukaan informa

E. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

1. Peningkatan transparansi dan 1. Perencanaan kebu

akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur. pegawai sesuai kebut

organisasi.

2. Penyusunan Anjab

Evjab.

ATAN OUTPUT TAHUN
PELAKSANAAN
tem 4 2022 2023 2024
nggaran dan Aplikasi perencanaan, 5 67
tronik. penganggaran dan kinerja √ √√
tem terintegrasi by sistem.
angan Aplikasi SIPD √ √√
asi
asi publik Dokumen peraturan bupati √ √√
aluasi tentang KIP. √ √√
an Dokumen evaluasi
asi publik keterbukaan informasi publik
(laporan triwulan, semester,
tahunan)

utuhan Dokumen kebutuhan pegawai √ √√
tuhan 5 tahunan.

b, ABK dan Dokumen Anjab, ABK dan √ √√
Evjab.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-40

No KEGIATAN SUB KEGIA

12 3

3. Penerimaan pegaw

obyektif, akuntabel d

4. Penyusunan Regul
Promosi jabatan dilak
terbuka
5. Penyusunan Regul
Kinerja individu.
6. Penetapan Kinerja
7. Penyusunan stand
jabatan
8. Adanya asessment
9. Pengembangan peg

ATAN OUTPUT TAHUN
PELAKSANAAN
4 2022 2023 2024
5 67
wai transparan, Dokumen pengumuman √ √√

dan bebas KKN penerimaan terbuka, √ √√

pendaftaran mudah dan cepat √ √√
√ √√
persyaratan jelas, tidak √ √√
√ √√
diskriminatif; seleksi √ √√

transparan, objektif, adil,

akuntabel dan bebas KKN

lasi Pedoman Dokumen pedoman kebijakan

kukan secara seleksi terbuka promosi

jabatan.

lasi Penetapan Dokumen Pedoman penilaian

kinerja individu.

a Individu SKP

dar kompetesi dokumen standar kompetensi

jabatan

t pegawai Hasil asessment pegawai

gawai berbasis Diklat dan Bintek

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-41

No KEGIATAN SUB KEGIA

12 3

F. PENGUATAN AKUNTABILITAS kompetensi
1. Keterlibatan pimpinan
10. Penegakan Disipl
2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja
1. Penyusunan peren
G. PENGUATAN PENGAWASAN kinerja tahunan.
1. Peningkatan kepatuhan dan 2. Monitoring dan eva
efektivitas terhadap pengelolaan keterlibatan pimpina
keuangan negara 1. Peningkatan kapas
yang menangani aku
kinerja
2. Implementasi aplik
akuntabilitas kinerja

1. Aparat Pengawasa
Pemerintah (APIP)

ATAN OUTPUT TAHUN
4 PELAKSANAAN
2022 2023 2024
5 67

lin Pegawai Dokumen disiplin pegawai √ √√
√ √√
ncanaan Dokumen perencanaan. √ √√
√ √√
aluasi Laporan Monitoring dan
an Evaluasi √ √√
sitas SDM Bintek atau pelatihan
untabilitas √ √√

kasi Laporan pemutakhiran data
a. kinerja

an Intern kapabilitas APIP

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-42

No KEGIATAN SUB KEGIA

12 3

2. Menurunkan tingkat penyalahgunaan 1.Penanganan bentur

wewenang kepentingan

2. Penanganan whist
System

3. Penanganan penga
masyarakat.

ATAN OUTPUT TAHUN
ran PELAKSANAAN
4 2022 2023 2024
tle Blowing audit berbasis risiko 5 67
aduan laporan evaluasi kebijakan √ √√
benturan kepentingan √ √√
laporan sosialiasi benturan
kepentingan √ √√
laporan implementasi dan
penanganan benturan √ √√
kepentingan
laporan evaluasi kebijakan √ √√
WBS
laporan sosialiasi WBS √ √√
laporan implementasi dan √ √√
penanganan WBS
laporan evaluasi penanganan √ √√
dan kebijakan pengaduan
masyarakat

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022-2024 IV-43