LHPS Semester II 2021

Negara, Layanan Registrasi Hibah Langsung Dalam Negeri, dan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik. KPPN sebagai unit vertikal di daerah bersama
dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dapat
melakukan layanan bersama dalam rangka rekonsiliasi BMN satuan kerja yang
menjadi mitra kedua unit vertikal tersebut.

5. Peran dalam Akuntabilitas Pelaksanaan Registrasi Hibah
a. Pencatatan dan Pengesahan atas Hibah Langsung Uang dan Barang
Sesuai Perturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang
Administrasi Pengelolaan Hibah, hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa
BUN dilaksanakan melalui pengesahan oleh Kuasa BUN. KPPN sebagai Kuasa
BUN didaerah melakukan pengesahan berdasarkan Surat Pencatatan dan
Pengesahan atas Hibah Langsung (SP2HL) yang disampaikan oleh satuan kerja.

SP2HL disampaikan PA/KPA kepada KPPN dengan melampirkan salinan
rekening koran atas Rekening Hibah, salinan surat penetapan nomor register
Hibah untuk pengajuan SP2HL pertama kali, Surat Pernyataan telah Menerima
Hibah Langsung (SPTMHL), dan salinan surat persetujuan pembukaan rekening
untuk pengajuan SP2HL pertama kali. Berdasarkan SP2HL KPPN melakukan
penelitian dan pengujian SP2HL.

Penelitian SP2HL meliputi pemeriksaan kelengkapan lampiran, kebenaran
penulisan, kesesuaian tanda tangan pada SP2HL dan SPTMHL dengan spesimen
tanda tangan; dan saldo kas di K/L dari Hibah tidak bernilai negatif. Pengujian
SP2HL meliputi pemeriksaan kesesuaian kode kegiatan/ output/jenis

LHPS 41 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

belanja/sumber dana dengan DIPA, jumlah belanja tidak melebihi pagu dalam
DIPA, dan kesesuaian pencantuman pendapatan dan/atau belanja pada SP2HL
dengan SPTMHL. Berdasarkan penelitian dan pengujian SP2HL KPPN
menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan menyampaikan ke
PA/KPA dan DJPPR.

D. TUGAS KHUSUS PERBENDAHARAAN LAINNYA (SPECIAL MISSION)
1. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
a. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD yang
Menjadi Mitra KPPN
Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-7/PB/2015
tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU (sebagaimana telah
diubah dengan PER-48/PB/2016), pembinaan BLU dilakukan secara sistematis
dan terkoordinasi antara Direktorat Pembinaan PK BLU dengan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan dalam bentuk pengembangan kapasitas sumber daya
manusia/pegawai (capacity building), konsultasi, dan monitoring dan evaluasi.
Sasaran pembinaan meliputi pembinaan internal dan eksternal.

Pembinaan internal dilakukan oleh Direktorat Pembinaan PKBLU terhadap
pegawai pada Direktorat Pembinaan PK BLU dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan,
dan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan terhadap pegawai Kanwil Ditjen
Perbendaharaan dan KPPN. Sedangkan pembinaan eksternal dilaksanakan
dengan sasaran BLU di lingkungan Pemerintah Pusat (BLU) dan Pemerintah
Daerah (BLUD), Kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi
Pemerintah lainnya.

LHPS 42 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Pembinaan eksternal dilakukan oleh Direktorat Pembinaan PK BLU kepada
Kementerian/lembaga atau eselon I dan dan/atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan
kepada Satker BLU. Sebagai Kuasa BUN yang melakukan pengesahan atas
penggunaan dana satker BLU, KPPN turut aktif dalam melakukan pembinaan dan
bimbingan teknis pengelolaan keuangan BLU/BLUD yang menjadi mitranya yang
dilakukan bersama Kanwil.
b. Pengesahan Penggunaan Dana Satker BLU

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30
/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
(sebagaimana telah diubah dengan PER-2/PB/ 2015), KPPN melakukan
pengesahan penggunaan dana satker BLU berdasarkan Surat Perintah
Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU yang disampaikan ke KPPN.
Penyampaian SP3B tersebut dalam rangka mempertanggungjawabkan
pendapatan dan belanja yang sumber dananya berasal dari PNBP yang digunakan
langsung oleh satker BLU.

Periode penyampaian SP3B BLU ke KPPN adalah triwulanan dan dapat
dilakukan satu kali atau lebih dari satu kali dalam satu triwulan dengan dilampiri
Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Kuasa
PA/Pemimpin BLU dan ADK SP3B. KPPN menerbitkan Surat Pengesahan
Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLU setelah dilakukan pengujian terhadap SP3B
BLU sesuai ketentuan yang berlaku.

LHPS 43 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

2. Menjaga Ketepatan Sasaran Kredit Program
a. Akurasi Data Kredit Program
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang
Pembiayaan Ultra Mikro dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-25/PB/2018 tentang Juknis Monev Pembiayaan UMi, pelaksanaan
monitoring dan evaluasi atas Pembiayaan Ultra Mikro dilaksanakan oleh KPPN
dan Kanwil. Monitoring dan evaluasi meliputi monitoring ketepatan data
penyaluran, pengukuran nilai keekonomian debitur, dan monitoring dan evaluasi
lainnya.
Monitoring ketepatan data penyaluran dilakukan dalam rangka memastikan
keakuratan data. Dalam pelaksanaan monitoring ketepatan data penyaluran,
KPPN menyampaikan permintaan salinan dokumen penyaluran kepada penyalur
untuk pola penyaluran langsung dan lembaga linkage untuk pola tidak penyaluran
langsung. Dokumen penyaluran tersebut terdiri dari softcopy dan hardcopy akad
kredit antara penyalur/lembaga linkage dengan debitur dan Kartu Tanda Penduduk
debitur.

KPPN memeriksa kelengkapan dokumen penyaluran yang diterima dari
penyalur/lembaga linkage dan melakukan analisis dengan membandingkan
keseuaian data penyaluran dengan dokumen penyaluran dan mengevaluasi
keseuaian data penyaluran pada dokumen penyaluran dengan ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

LHPS 44 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

b. Survey Lapangan Debitur
Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

25/PB/2018 tentang Juknis Monev Pembiayaan UMi, KPPN melakukan
pengukuran nilai keekonomian debitur dilakukan dengan melakukan survei
lapangan kepada debitur. Survei lapangan debitur dilakukan KPPN setiap
semester yang terdiri dari survei baseline dan survei endline.

Survei baseline dilakukan untuk mengukur nilai keekonomian debitur pada
awal masa pinjaman UMi dan survei endline dilakukan untuk mengukur perubahan
nilai keekonomian debitur. Survei baseline dilakukan terhadap paling banyak 10
(sepuluh) sampel debitur yang menerima pembiayaan UMi paling lama 3 (tiga)
bulan sejak akad pembiayaan. Survei endline dilakukan terhadap sampel survei
baseline pada semester sama tahun sebelumnya atau pada akhir akad
pembiayaan debitur.

E. TATA KELOLA INTERNAL
1. Kinerja Organisasi
a. Pengelolaan Kinerja Organisasi
Pengelolaan kinerja pada KPPN berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 467/PMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
Kementerian Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendahraan nomor
KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb. Pengelolaan

LHPS 45 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Kepatuhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kegiatan
pengujian kepatuhan bertujuan untuk:
1) Memberikan keyakinan yang memadai (asurans) bahwa tugas dan fungsi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah dilaksanakan sesuai dengan
Standard Operating Procedure/ Standar Operasional Prosedur (SOP),
peraturan dan/ a tau petunjuk teknis yang berlaku;
2) Memperoleh informasi lebih dini (early warning) apabila terdapat indikasi
terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan SOP, peraturan dan/ atau petunjuk
teknis yang berlaku yang dapat mengarah kepada tindakan yang menyimpang
(fraud).
3) Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata
kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

c. Sistem Manajemen Mutu
Sebagai langkah strategis menuju organisasi modern dengan standar

kualitas layanan internasional, pada KPPN telah diterapkan sistem manajemen
mutu berstandar internasional. Penerapan sistem manajemen mutu berstandar
internasional ini ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal
Perbendaharaan nomor SE-06/PB/2016 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Mutu ISO 9001:2008 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pada tahun 2018 enerapan sistem manajemen mutu tersebut telah
ditingkatkan dengan menggunakan sistem manajemen mutu yang baru yaitu ISO

LHPS 46 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

9001:2015. Sebagai panduan, standarisasi, dan quality assurance implementasi
sistem manajemen mutu yang baru tersebut maka ditetapkan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-151/PB/2018 tentang Pedoman
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara.

Implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 pada KPPN
terdiri dari 3 tahap yaitu penyusunan dan penetapan Pedoman Mutu KPPN,
internalisasi Pedoman Mutu KPPN, dan pelaksanaan Pedoman Mutu KPPN.
Dalam rangka perbaikan berkesinambungan dan untuk memenuhi kebutuhan
serta meningkatkan kepuasan mitra kerja, KPPN memelihara dan terus
meningkatkan kualitas sistem manajemen mutu dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi KPPN yang sesuai dengan persyaratan ISO dan peraturan perundang-
undangan.

2. Manajemen SDM
Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting dalam

penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Sebagai salah satu unsur ASN, pegawai negeri sipil (PNS)
bertugas melayani kepentingan publik dalam merealisasikan penyelenggaraan tugas
pemerintahan, dan melaksanakan pembangunan nasional sesuai dengan kualitas
PNS itu sendiri. Untuk itu, manajemen PNS perlu diarahkan guna menjamin
penyelenggaraan tugas dapat berdaya guna, dan hasil guna.

Manajemen PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 17

LHPS 47 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Tahun 2020. Manajemen PNS merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam
meningkatkan efisiensi, efektifitas, derajat profesioanalisme, penyelenggaraan tugas,
fungsi dan kewajiban kepegawaian. Manajemen PNS meliputi perencanaan,
pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, pengajian,
kesejahteraan, dan pemberhentian PNS.

a. Pola Mutasi Internal
Mutasi kepegawaian di KPPN merupakan salah satu agenda pengelolaan

SDM Ditjen Perbendaharaan yang dilaksanakan secara konsisten dan periodik
sesuai kebutuhan organisasi. Penugasan pegawai pada jabatan tertentu
disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan guna
memberikan quality assurance atas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu jabatan.
Mutasi pada Ditjen Perbendaharaan berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 3/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di
Lingkungan Departemen Keuangan dan juga melakukan beberapa kebijakan
dalam melakukan mutasi jabatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
karakteristik organisasi Ditjen Perbendaharaan.

b. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM pada KPPN merupakan

bagian dari grand design pengelolaan SDM Ditjen Perbendaharaan. melalui
berbagai jalur pengembangan diri yang tersedia bagi pegawai. Dua jalur utama
pengembangan kapasitas pegawai yang dibuka bagi pegawai adalah melalui
program pendidikan lanjutan berupa pemberian beasiswa di berbagai jenjang

LHPS 48 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

pendidikan (sarjana dan pascasarjana) bagi pegawai yang terseleksi dan
memenuhi syarat, serta pengikutsertaan pegawai dalam pendidikan/pelatihan non
gelar yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan.

Setiap tahun DJPb memberikan beasiswa secara internal melalui alokasi
dana anggaran Ditjen Perbendaharaan sendiri bekerjasama dengan sejumlah
perguruan tinggi terkemuka di Indonesia seperti UI, UGM, ITB, ITS, dan Unibraw.
Selain itu, dilakukan sejumlah kerjasama dan fasilitas beasiswa eksternal seperti
Bappenas, BKF, BPPK Kemenkeu, Kemenkominfo, KAIST, KOICA, JDS.

Untuk program pendidikan/pelatihan non gelar bagi pegawai
diselenggarakan dan difasilitasi Ditjen Perbendaharaan baik secara mandiri
maupun bekerjasama dengan pihak lain (terutama BPPK Kemenkeu) sesuai
identifikasi kebutuhan diklat. Ditjen Perbendaharaan juga memberi kesempatan
pegawai untuk mengikuti e-learning yang dapat diakses secara luas oleh pegawai
melalui internet sebagai media belajar tanpa tergantung keikutsertaan secara
konvensial dalam diklat-diklat yang ada.

c. Penetapan Kinerja Individu
Pegawai di KPPN dituntut untuk memiliki kinerja yang tinggi sesuai target

yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 467/PMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian
Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendahraan nomor KEP-
241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb, kontrak kerja
ditetapkan setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari. Kontrak kinerja
tersebut mengacu pada Rencana Strategis Menteri Keuangan dan Rencana
Strategis unit Eselon I, Eselon II, dan eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal

LHPS 49 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Perbendaharaan. Secara periodik dilakukan penilaian atas kinerja pegawai yang
didasarkan pada Kontrak Kinerja dan Nilai Perilaku pegawai yang bersangkutan
untuk menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai dan Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil.

d. User SPAN
Pengelolaan APBN pada KPPN menggunakan aplikasin Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang merupakan single database.
SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan
APBN. SPAN terdiri dari 6 modul yaitu modul penganggaran, modul komitmen,
modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan
pelaporan. Pelaksanaan SPAN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan SPAN.

SPAN dilakukan secara sistem elektronik dengan menggunakan aplikasi
SPAN yang hanya dapat diakses oleh penerima hak akses (User License) yang

LHPS 50 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

memiliki user ID dan password. Pada KPPN terdapat beberapa user yang memiliki
kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Apabila terdapat perubahan
user yang disebabkan adanya user yang mutasi atau cuti/sakit maka dilakukan
perubahan user. Perubahan user SPAN pada KPPN diatur pada Keputusan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015 Standar
Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Perubahan user SPAN pada KPPN dilakukan dengan mengajukan permintaan
surat permintaan perubahan user SPAN dan membuat berita acara perubahan
user SPAN sesuai surat ijin cuti/ sakit dan surat tugas.

e. Pengelolaan Administrasi dan Layanan SDM
Selain melaksanakan tugas menyalurkan dana APBN, KPPN juga memiliki

tugas melakukan adminstrasi dan layanan terkait hak-hak pegawai. Sesuai
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, PNS berhak
memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari
tua; perlindungan; dan pengembangan kompetensi.

Dalam melakukan pengelolaan administrasi dan layanan SDM, Kementerian
Keuangan telah mengembangkan sistem informasi manajemen sumber daya
manusia melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 6/PMK.1/2015 tentang
Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Kementerian
Keuangan.. Sistem ini dikembangkan rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas
dan akurasi dalam pengambilan keputusan manajemen ASN melalui aplikasi HRIS
dan e-performance. Selain itu di lingkungan Ditjen Perbendaharaan juga telah
dikembangkan aplikasi PbnOpen.

LHPS 51 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

f. Penatausahan Laporan Kepegawaian
KPPN sebagai unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku

pengguna sumber daya manusia/pegawai negeri sipil wajib menyelenggarakan
pelaporan kepegawaian atas seluruh perubahan/mutasi data pegawai negeri sipil
yang berada dalam tanggung jawab manajemennya. Dalam upaya meningkatkan
efisiensi dan efektivitas penyampaian laporan kepegawaian serta untuk
meningkatkan akurasi dan validitas informasi kepegawaian, Direktur Jenderal
Perbendaharaan telah menetapkan pedoman penyusunan laporan kepegawaian
dalam Sistem Informasi Laporan Kepegawaian (SILK) melalui Surat Edaran nomor
SE-40/PB/2011 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepegawaian Lingkup
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Laporan Kepegawaian unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
digunakan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan SDM meliputi Laporan
Kepegawaian Bulanan (LK.1) dan Laporan Kepegawaian Semesteran (LK.2).
Laporan Kepegawaian dikirim ke Kantor Pusat secara periodik bulanan dan
semesteran disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani
oleh pejabat eselon III (Kasubdit/Kabag Administrasi Kepegawaian/Kabag Umum
Kanwil/Kepala KPPN).

3. Manajemen Keuangan
a. Penyusunan Rencana Anggaran
Penyusunan anggaran pada KPPN dilaksanakan sebagaimana pada siklus
anggaran. Penyusunan anggaran dimulai pada bulan Januari dengan kegiatan

LHPS 52 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

melakukan update data pada aplikasi SAKURA yang outputnya adalah Daftar
Perhitungan Anggaran (DPA).

Tahap selanjutnya adalah dilakukan sosialisasi Penyusunan Struktur
Rencana Kerja dan Anggaran oleh Kantor Pusat DJPb dan memastikan bahwa
usulan sudah dilampiri dengan data pendukung. Kemudian dilaksanakan
penelitian dan penelaahan RKAKL oleh Kantor Pusat dan Kantor Daerah agar
Kantor Daerah meneliti Kertas Kerja yang telah disusun oleh Kantor Pusat, dan
selanjutnya Kantor Daerah agar mengupdate Kerja Kerja tersebut disesuaikan
dengan data yang terakhir pada Kantor Daerah antara lain jumlah SDM, PPNPN,
jumlah Satker mitra kerja, dan Bank/Pos Operasional

b. Pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai
Pengelolaan gaji pegawai KPPN dilakukan dengan menggunalakan aplikasi

GPP yang berlaku sejak pengalihan pengelolaan administrasi belanja PNS pusat
dari KPPN selaku Kuasa BUN kepada Satuan Kerja sesuai Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor 37/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan
Pengelolaan Adminstrasi Belanja PNS Pusat Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.
Pembayaran gaji/tunjangan pegawai dilakukan berdasarkan Daftar Permintaan
Belanja Pegawai yang disampakan PPABP kepada PPK berserta ADK dan
dokumen pendukungnya. Daftar Permintaan Belanja Pegawai meliputi
pembayaran gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, uang duka wafat/tewa,
terusan penghasilan, uamg muka gaji, uang lembur, uang makan, dan
honorarium/vakasi.

LHPS 53 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

PPK melakukan penelitian terhadap Daftar Permintaan Belanja Pegawai
berserta ADK dan dokumen pendukungnya sebagai dasar pengajuan SPP Belanja
Pegawai kepada PPSPM. Setelah melakukan pengujian dan penelitian, PPSPM
menandatangani SPM dan mengajukannya kepada KPPN disertai ADK SPM dan
ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan. Setiap pegawai yang dimutasikan
ke satuan kerja lain atau memasuki masa pensiun wajib diterbitkan SKPP dengan
menggunakan aplikasi GPP.

c. Penyelesaian Tagihan
Penyelesaian tagihan pada KPPN dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam
Rangka Pelaksanaan APBN. Pelaksanaan pembayaran tagihan kepada penyedia
barang/jasa atau Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya dilakukan dengan
Pembayaran LS dan dalam hal pembayaran LS tidak dapat dilakukan maka
pembayaran tagihan kepada penerima hak dilakukan dengan UP. Pembayaran
tagihan kepada penerima hak dilaksanakan berdasar bukti-bukti yang sah setelah
dilakukan pengujian.

Dalam hal pengujian telah memenuhi persyaratan, Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) mengesahkan dokumen tagihan dan menerbitkan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyampaikan kepada Pejabat
Penadatangan SPM (PPSPM). PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian
SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK. Dalam hal
pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya memenuhi
ketentuan, PPSPM menerbitkan/ menandatangani SPM dan disampaikan ke

LHPS 54 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

KPPN sebagai Kuasa BUN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM
diterbitkan.

Sebelum melakukan penarikan dana, sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana
Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, satuan kerja harus menyampaikan
Rencana Penarikan Dana harian kepada KPPN. RPD Harian diajukan untuk
rencana pengajuan semua jenis SPM yang nilainya masuk dalam klasifikasi
transaksi besar, yaitu yang nilainya 1 milyar ke atas.

d. Pembukuan Bendahara
Sebagai satker yang pengelola dana APBN sesuai DIPA yang dimilikinya,

Bendahara KPPN wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh
penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan. Sesuai Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab
Bendahara pada Satker Pengelola APBN dan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan nomor PER-3/PB/2014, pembukuan dilakukan oleh Bendahara
dimulai dari Buku Kas Umum, Buku-Buku Pembantu, dan selanjutnya pada Buku
Pengawasan Anggaran.

LHPS 55 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Selain itu Kepala KPPN selaku KPA atau PPK atas nama KPA wajib
melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dan rekonsiliasi internal
paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Rekonsiliasi dilakukan antara pembukuan
Bendahara Pengeluaran dengan Laporan Keuangan UAKPA untuk meneliti
kesesuaian antara pembukuan bendahara dengan Laporan Keuangan UAKPA.
Bendahara KPPN juga wajib menyusun LPJ setiap bulan atas uang/surat berharga
yang dikelolanya berdasarkan pembukuan Bendahara yang telah direkonsiliasi
dengan UAKPA.

e. Penatausahaan Laporan Keuangan
Sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), KPPN wajib

menyusun dan menatausahakan laporan keuangan. Sesuai Peraturan Menteri
Keuangan Nomor Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan PMK
Nomor 215/PMK.05/2016, laporan keuangan tingkat UAKPA terdiri atas LRA,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sebagai UAKPA,
KPPN menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK kepada KPPN setiap bulan
dan kepada UAPPA-W setiap bulan, semester I, dan tahunan.. Penyampaian
Laporan Keuangan semester I dan tahunan disertai dengan CaLK.

Dalam rangka pelaksanaan akuntansi dan pelaporan BMN, sebagai Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), KPPN wajib memproses transaksi
BMN dalam rangka penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dan
Laporan Keuangan tingkat UAKPA. UAKPB menyampaikan LBKP disertai Catatan
atas Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada UAPPB-W dan KPKNL
setiap semesteran dan tahunan.

LHPS 56 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Dalam rangka meyakinkan keandalan data dalam penyusunan laporan
keuangan KPPN wajib melakukan rekonsiliasi internal dilakukan antara unit
pelaporan keuangan dan unit pelaporan barang pada Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang; dan antara UAKPA dengan bendahara
pengeluaran/bendahara penerimaan. Rekonsiliasi antara UAKPA dengan
bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan Satker dilaksanakan untuk
memastikan kesesuaian jumlah kas di bendahara pengeluaran/bendahara
penerimaan di Neraca. Rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang sebelum
Laporan Keuangan disampaikan kepada KPPN dan UAPPA-W.

4. Tata Usaha dan Rumah Tangga
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
tugas tata usaha dan rumah tangga pada KPPN dilaksanakan oleh Subbagian Umum.
Sesuai peraturan tersebut tugas Subbagian Umum yang berkaitan dengan tatausaha
dan rumah tangga adalah penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan
laporan kegiatan, melakukan pengadaan barang dan jasa, pembuatan komitmen,
pengujian tagihan, pengajuan permintaan pembayaran, melakukan urusan
perlengkapan dan rumah tangga, tata usaha, kehumasan, protokoler pimpinan, dan
pelaksanaan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), serta monitoring dan
evaluasi pemenuhan sarana prasarana.

LHPS 57 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

a. Tata usaha
Tugas tata usaha antara lain berkaitan dengan pengelolaan arsip.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip
merupakan suatu bentuk rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang dibuat
serta diterima oleh lembaga negara dan lembaga lainnya. Pengelolaan arsip
dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis. Pengelolaan arsip dinamis
meliputi arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Pengelolaan arsip dinamis menjadi
tanggung jawab pencipta arsip, sedangkan pengelolaan arsip statis menjadi
tanggung jawab lembaga kearsipan.

Pengelolaan arsip di lingkungan DJPb berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 196/PMK.01/2019 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan
Kementerian Keuangan. Pengelolaan Arsip Dinamis dilakukan terhadap Arsip
Vital, Arsip Aktif, dan Arsip Inaktif baik yang termasuk dalam kategori Arsip Terjaga
maupun Arsip Umum. Pencipta Arsip bertanggung jawab terhadap pengelolaan
Arsip Dinamis dengan melakukan 1). Penciptaan Arsip; 2). Penggunaan Arsip; 3).
Pemeliharaan Arsip; dan 4). Penyusutan Arsip.

b. Pengadaan Barang/Jasa
Proses pengadaan barang dan jasa diatur melalui Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Secara
umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan
pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan
serah terima barang/jasa. Jenis pengadaan barang/jasa pemerintah dibagi

LHPS 58 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

menjadi 4 kelompok besar yaitu barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan
jasa lainnya.

Cara pengadaan barang/jasa dibagi menjadi dua kelompok yaitu melalui
swakelola dan melalui pemilihan penyedia. Pengadaan barang/jasa melalui
swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Sedangkan
pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa
yang disediakan oleh pelaku usaha.

c. Pengelolaan Aset
KPPN memiliki banyak aset baik berupa tanah, gedung/bangunan,

kendaraan bermotor, perangkat komputer, dan aset pendukung lainnya. Aset-aset
tersebut harus diamankan dan dipelihara untuk menjamin keberlangsungan
pelaksanaan tugas KPPN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, dan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 tentang Pedoman Pengamanan dan
Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

LHPS 59 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

d. Sarana Prasarana dan Tata Ruang
Dalam rangka mewujudkan layanan publik sesuai dengan asas

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak
dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan layanan,
setiap penyelenggara layanan publik harus menerapkan standar pelayanan.
Penerapan standar pelayanan pada unit vertikal Ditjen Perbendaharaan ditetapkan
melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-650/PB/ 2018
tentang Standar Pelayanan di Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan. Standar pelayanan tersebut adalah :
1) Standar Ketatalaksanaan, Perencanaan dan Manajerial;
2) Standar Fasilitas, Sarana dan Prasarana;
3) Standar Petugas pada Ruang Pelayanan;
4) Standar Pelayanan pada Ruang Pelayanan;
5) Standar Pelaksanaan Clean Desk Policy, Program Perbendaharaan Go Green,

serta Pengarusutamaan Gender (PUG);
6) Standar Layanan Utama Kantor Vertikal

Dalam penerapan standar fasilitas, sarana dan prasarana beberapa hal yang
perlu diperhatikan dalam pengaturan fasilitas di ruang pelayanan adalah:
1) Pencahayaan diatur sedemikian rupa agar pelayanan dapat dilakukan dengan

nyaman dan tetap mengutamakan prinsip hemat energi;
2) Sirkulasi udara, suhu ruangan, dan kelembaban ruangan diatur agar memenuhi

standar kesehatan dan lingkungan kerja;

LHPS 60 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

3) Instalasi listrik diatur dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan diatur
sedemikian rupa agar tidak membahayakan (tersandung, terinjak, maupun
tersengat), tidak mengganggu aktivitas pelayanan, serta terlihat rapi;

4) Pengaturan fasilitas pada ruang pelayanan antara lain sistem antrian, kursi
tunggu, meja layanan, media informasi, kotak kritik dan saran, kotak
brosur/pamflet, tempat koran/majalah, tempat sampah, dan jam/penunjuk
waktu.

5. Kepatuhan Internal
a. Sistem Pengendalian Internal
Pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan
organiasasi. Sesuai Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sitem
Pengendalian Internal Pemerintah, untuk mencapai pengelolaan keuangan yang
efektif, efesien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan
berpedoman pada Sitem Pengendalian Internal Pemerintah.

LHPS 61 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Untuk itu Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan
nomor 940/KMK.09/2017 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian
Internal dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Internal di Lingkungan
Kementerian Keuangan. Penerapan kerangka kerja dalam pengendalian internal
pada Kementerian Keuangan dilakukan melalui Tiga Lini Pertahanan (Three Lines
of Defense) yaitu :
1) Lini Pertahanan Pertama (First Line) yang dijalankan oleh manajemen unit kerja

dan seluruh pegawai unit kerja yang bersangkutan di tingkat unit eselon I, kantor
wilayah, dan kantor pelayanan. Manajemen unit kerja memiliki tugas dan
tanggung jawab mencegah kesalahan, mendeteksi kecurangan serta
mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan pengendalian internal.
2) Lini Pertahanan Kedua (Second Line) ang dijalankan oleh Unit Kepatuhan
Internal (UKI) atau unit yang melaksanakan fungsi Unit Kepatuhan Internal di
tingkat unit eselon I, kantor wilayah, dan kantor pelayanan. Unit Kepatuhan
Internal memiliki tugas dan tanggung jawab membantu manajemen unit kerja
dalam melaksanakan pemantauan pengendalian internal.
3) Lini Pertahanan Ketiga (Third Line) yang dijalankan oleh Inspektorat Jenderal.
Inspektorat Jenderal memiliki tugas dan tanggung jawab mengembangkan
metodologi,perangkat, dan mekanisme kerja seluruh unsur pengendalian

LHPS 62 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

internal, sera melaksanakan asistensi, monitoring, dan evaluasi dalam rangka
penerapan pengendalian internal pada unit eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan.

b. LHP Aparat Pengawas
Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus

yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan
selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka
setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan ekstern dan intern
Pemerintah wajib ditindaklanjuti baik oleh pimpinan lnstansi Pemerintah Pusat
maupun Daerah secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional (TLHP-F) merupakan bagian dari upaya
perbaikan manajemen pemerintahan.

LHPS 63 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,
dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional, pejabat yang
bertanggung jawab melaksanakan TLHP Fungsional pada lnstansi Pemerintah
meliputi:
1) Atasan Langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab,

apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif
kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
2) Pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran/rekomendasi
pengawasan, apabila saran/rekornendasi menyangkut tindakan perbaikan
administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja;
3) Pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa, apabila
saran/rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus
dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau
pihak instansi di luar instansi Pemerintah.

Laporan TLHP Fungsional pada lnstansi Pemerintah Pusat disusun setiap
semester oleh unit pemantau dan disampaikan kepada Pimpinan lnstansi
Pemerintah yang bersangkutan dan Menteri Negara PAN. Batas waktu
pelaksanaan TLHP Fungsional oleh Pimpinan Unit Kerja pada auditi selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah LHP diterima.

6. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan
Komunikasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan

proses administrasi dan interaksi antar elemen pada suatu organisasi atau lembaga,
baik internal maupun eksternal. Tanpa adanya jalinan komunikasi yang baik dan
benar, besar kemungkinan semua proses di dalam organisasi/lembaga tersebut
tidak akan dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan yang telah
direncanakan. Kemampuan komunikasi yang baik akan sangat membantu semua
proses yang ada dalam suatu organisasi/lembaga.

Terkait dengan kepemimpinan, maka komunikasi yang baik sangatlah penting
dimiliki oleh seorang pemimpin karena berkaitan dengan tugasnya untuk
mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, mendorong anggota untuk melakukan
aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mencapai

LHPS 64 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

efektivitas dalam kepemimpinan, perencanaan, pengendalian, koordinasi, latihan,
manajemen konflik serta proses-proses organisasi lainnya.

Organisasi dalam bentuk apapun esensinya terdiri dari sumber daya, proses
manajemen dan tujuan organisasi. Seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi
tersebut dimanfaatkan dalam proses manajemen secara terintegrasi dalam
pencapaian tujuan organisasi. Proses integrasi sumber daya maupun proses
manajemen untuk mencapai tujuan organisasi tersebut disebut dengan proses
koordinasi. Dengan demikian, koordinasi memiliki peran yang vital dalam memadukan
seluruh sumber daya organisasi untuk pencapaian tujuan. Maka yang harus
diperhatikan dalam suatu organisasi itu adalah sebuah koordinasi, dimana dengan
adanya suatu organisasi dari pimpinan akan membuat jalan organisasi itu terarah
serta tepat pada sasaran dari organisasi itu sendiri.

LHPS 65 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, Kepala KPPN
selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di Daerah mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara,
penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan
pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Dengan posisi sebagai Kuasa BUN di daerah, hal ini juga
bermakna Kepala KPPN merupakan representrasi Menteri Keuangan di wilayah
kerjanya.

Tugas dan fungsi KPPN saat ini sangat kaya dan dinamis. Sejak tahun 2017,
KPPN tidak saja sebagai penyalur anggaran satuan kerja (satker)
kementerian/lembaga, tetapi juga memiliki peranan dalam penyaluran sebagian dana
transfer dan pelaksanaan investasi pemerintah. Kepala KPPN adalah KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
di wilayah kerjanya. KPPN juga melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Kredit
Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (Umi). Tugas dan fungsi KPPN tersebut
akan semakin berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi Ditjen
Perbendaharaan. Untuk itu Kepala KPPN dituntut untuk aktif melaksanakan
komunikasi dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal agar tugas dan
fungsi terseebut dapat dilaksanakan dengan baik.

a. Komunikasi dan Koordinasi Internal
Sesuai buku Pedoman Kepala KPPN Edisi 2 yang diterbitkan oleh

Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam melaksanakan komunikasi
dan koordinasi internal ada 4 aspek pembinaan yang harus dilakukan oleh Kepala
KPPN. Keempat aspek tersebut adalah organisasi, SDM, keuangan, serta sarana
dan prasarana, tata usaha dan rumah tangga.
1) Pembinaan pada Aspek Organisasi

Di Bidang organisasi, Kepala KPPN harus mampu memastikan
berjalannya organisasi, menyelenggarakan seluruh bisnis proses sesuai SOP
dan peraturan yang berlaku serta melakukan pemantauan standar kualitas
layanan KPPN yang meliputi: monitoring dan evaluasi terhadap standar sarana
prasarana yang dimiliki di lingkungan KPPN dan standar pelayanan minimum
yang harus dipenuhi KPPN, penyelenggaraan kegiatan pengelolaan risiko dan

LHPS 66 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

kepatuhan internal pada KPPN, pengelolaan Kontrak Kinerja, serta penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja (LAKIN).
2) Pembinaan pada Aspek SDM

Kepala KPPN adalah seorang leader sekaligus sebagai manajer sehingga
Kepala KPPN sebagai seorang pemimpin juga berkewajiban untuk membina
dan memberdayakan SDM yang berada di bawah kepemimpinannya. Peran
seorang pemimpin mencakup banyak aspek antara lain motivator, inspirator,
pengayom dan penanggung jawab. Segala kesalahan bawahan yang terkait
pekerjaan menjadi tanggung jawab Kepala KPPN. Begitu juga sebaliknya,
kesuksesan bawahan adalah kesuksesan seorang Kepala KPPN dalam
membina bawahannya. Arah kebijakan manajemen SDM adalah terwujudnya
sumberdaya manusia/pegawai yang berintegritas, profesional, kompeten, dan
berkinerja tinggi.

3) Pembinaan pada Aspek Sarana Prasarana, Tata Usaha Perkantoran dan
Rumah Tangga
Di bidang sarana dan prasarana, Kepala KPPN dituntut untuk mampu
memahami dan memastikan kegiatan di bidang penyelenggaraan urusan rumah
tangga, serta kegiatan terkait barang dan jasa, berjalan dengan baik. Dalam
proses pembinaan pada aspek sarana prasarana, yang perlu dilakukan oleh
Kepala KPPN, antara lain:
a) Merencanakan dan memantau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,
misalnya terkait pengadaan ATK, perlengkapan kantor, pemeliharaan
gedung kantor, kendaraan dinas, dan lainnya.

LHPS 67 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

b) Memantau Subbagian Umum dalam melakukan penyimpanan,
penatausahaan, penyaluran, dan pemeliharaan alat perlengkapan kantor.

c) Memantau pelaksanaan penatausahaan, pengaturan penggunaan serta
pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.

4) Pembinaan pada Aspek Keuangan
Kegiatan yang dilakukan oleh Kepala KPPN dalam rangka pelaksanaan

kegiatan urusan tata usaha dan keuangan, antara lain:
a) Memantau pelaksanaan penatausahaan DIPA, SPM dan SP2D
b) Memantau penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan KPPN,

diantaranya Laporan pertanggungjawaban TKPKN, Laporan UAKPA dan
LPJ Bendahara.
c) Melakukan pembahasan, meneliti dan menetapkan rencana pembiayaan
kantor berupa Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL),
termasuk usulan revisi dalam tahun berjalan

b. Komunikasi dan Koordinasi Eksternal
Sesuai buku Pedoman Kepala KPPN Edisi 2, Kepala KPPN dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah agar melakukan komunikasi dan
koordinasi dengan pihak eksternal, yaitu satuan kerja, pemerintah daerah, unit
penegak hukum, bank/pos persepsi/LKBB/, media massa, dan masyarakat.
1) Satuan Kerja Kementerian/Lembaga

Peran Kepala KPPN sebagai koordinator dan pembina pengelolaan
keuangan di daerah dituntut untuk dapat merangkul seluruh satker yang
menjadi mitra kerjanya. Satker baik dari Kementerian/Lembaga atau
Pemerintah Daerah merupakan mitra strategis yang dilayani oleh KPPN dalam
pelaksanaan APBN. Pola hubungan tersebut dapat dilakukan melalui
hubungan yang memiliki kapasitas interpersonal relationship (hubungan
personal Kepala KPPN dengan KPA), dengan tetap menjaga integritas dan
memperhatikan koridor-koridor yang tidak bertentangan dengan aturan dan
hubungan yang bersifat institusional relationship (resmi kelembagaan).

Kepala KPPN berperan untuk melakukan pemantauan dan memberikan
pemahaman terkait pelaksanaan anggaran, dengan menjaga pola
hubungan/koordinasi yang harmonis dan konstruktif dengan satker. Bila
diperlukan, untuk menjaga komitmen satker dalam pelaksanaan anggaran,

LHPS 68 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Kepala KPPN di daerah dapat membangun sebuah forum komunikasi dan
koordinasi dengan satker secara efektif. Forum tersebut dapat berupa forum
kerja sama, forum edukasi, studi perbandingan dan/atau pertukaran informasi.
2) Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah terdiri dari Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat
Daerah Provinsi/Kab/Kota, Biro Keuangan Provinsi/ Kab/Kota yang membawahi
Bagian Perencanaan, Bagian Perbendaharaan dan Bagian Akuntansi, Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda (terkait dengan
rencana strategis provinsi), Biro Pemerintahan (terkait koordinasi realisasi
anggaran DK/TP/UB) dan Inspektorat Wilayah (terkait koordinasi kepatuhan
SKPD), dan Biro Perekonomian (terkait pembiayaan kredit program).

Para Kepala Daerah dalam satu provinsi/kabupaten/kota biasanya
memiliki sarana komunikasi dalam bentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
(Forkompimda). Kepala KPPN dituntut untuk memanfaatkan forum tersebut
untuk menjalin kerjasama dengan seluruh pimpinan daerah yang menjadi
wilayah kerjanya. Forum komunikasi dan koordinasi dengan Pemda berperan
penting dalam mendukung penyelesaian tugas-tugas Kepala KPPN dan
diarahkan untuk mencapai peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di
daerah.
3) Perbankan / Kantor Pos /LKBB

Dalam rangka implementasi MPN G2, pihak bank/ pos persepsi memiliki
peran dalam memberikan edukasi dan layanan kepada wajib pajak atau

LHPS 69 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

penyetor tidak bisa dikecilkan. Di sisi lain, proses penertiban rekening
pemerintah juga menuntut peran bank dalam hal proses perekaman nama
pemilik rekening sesuai standar dalam pengelolaan data rekening. Dalam
rangka mendorong modernisasi sistem pembayaran pelaksanaan APBN,
diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan perbankan di daerah untuk
mendukung pelaksanaan penggunaan kartu kredit sebagai metode baru dalam
pembayaran APBN. Koordinasi pengelolaan kredit program dan pembiayaan
Ultra Mikro (UMi) juga diperlukan agar dihasilkan pelaksanaan pengelolaan
kredit program dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di daerah yang efektif dan
efisien.
4) Unit Penegak Hukum

Proses pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN, adakalanya akan
mengalami permasalahan yang tidak diinginkan, misalnya kondisi kantor yang
tidak aman karena adanya kerusuhan di sekitar kantor, menemukan oknum-
oknum yang menyalahgunakan wewenang, dan lain sebagainya. Mengingat
hal ini mungkin saja terjadi, terutama di daerah-daerah konflik, atau daerah-
daerah rawan, maka melakukan koordinasi dengan pimpinan unit penegak
hukum, menjadi sesuatu yang krusial, agar dalam menjalankan tugas
mengelola keuangan negara menjadi lebih nyaman dan aman. Pimpinan unit
penegak hukum di sini antara lain Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan
Negeri, dan Kepala Kepolisian Wilayah/Resort.

LHPS 70 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

5) Media Massa
Dalam rangka publikasi berbagai kegiatan dan informasi yang terkait

dengan pelaksanaan anggaran, KPPN dapat menggunakan fasilitas publikasi
melalui sarana dan media kantor ataupun melakukan kerjasama dengan semua
media massa lokal seperti koran, stasiun televisi dan radio. Hubungan yang
baik dengan media massa pada umumnya akan mengarah pada citra dan
nama baik institusi dan tentunya mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pelaksanaan tugas pengelolaan anggaran.

Untuk itu beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain :
a) KPPN memiliki kolom ataupun rubrik khusus di salah satu media cetak

(koran) yang secara periodik (bulanan atau triwulanan) menampilkan
publikasi data realisasi atau program-program/informasi pengelolaan APBN
ataupun anggaran di daerah.
b) Kepala KPPN menjalin kerja sama dengan stasiun TV ataupun radio
lokal untuk secara rutin menyiarkan acara talk show tentang KPPN, MPN G2,
KKP, UMi dan informasi lainnya seputar APBN.
c) Kepala KPPN secara periodik membuat tulisan tentang pelaksanaan
anggaran dan program-program Ditjen Perbendaharaan untuk dimuat pada
media serta menyemangati para pejabat dan pelaksana lingkup kerjanya
untuk melakukan hal yang sama.
6) Masyarakat

Tugas kehumasan pada KPPN mempunyai peran penting dalam
membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan akses informasi terkait

LHPS 71 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

pelaksanaan anggaran. Publikasi pengelolaan APBN selain kepada stakeholder
juga harus disampaikan kepada halayak umum, baik melalui media massa
maupun publikasi secara langsung kepada masyarakat. Hubungan antara
KPPN sebagai pemberi informasi dengan masyarakat sebagai penerima
informasi harus selalu dijaga.

Agar informasi dapat diterima oleh masyarakat, KPPN harus mengemas
publikasi yang menarik seperti memberikan edukasi/informasi dengan
mengunjungi Sekolah, Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainya,
ataupun pemasangan/penyebaran baliho/spanduk/brosur. Masyarakat harus
mengetahui upaya pemerintah bahwa pembelanjaan dana APBN semata-mata
untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk KPPN yang berlokasi di daerah hunian masyarakat dan untuk
menjaga kenyamanan dan keamanan, hubungan dengan masyarakat sekitar
juga harus selalu dibina dan sedapat mungkin masyarakat sekitar mengetahui
sekilas tentang tugas pokok dan fungsi dari keberadaan KPPN di tempat
tersebut.

c. Kepuasan Pegawai
Sebagai Sumber Daya Manusia di suatu organisasi, pegawai memiliki

peranan yang penting karena perkembangan diri mereka dan akan berpengaruh
pada perkembangan organisasi. Oleh sebab itu, setiap organisasi dianjurkan untuk
rutin mengadakan survey kepuasan pegawai demi mengetahui tingkat kepuasan
mereka dalam lingkungan kerja dari waktu ke waktu. Hal ini karena kepuasan
pegawai sangat berpengaruh terhadap kinerja mereka.

LHPS 72 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

7. Peningkatan Kualitas pelayanan Publik
a. Keterbukaan Informasi Publik
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan
pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan
nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan
keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis
yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan
pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya

LHPS 73 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk itu perlu
dilakukan pengelolaan informasi publik sebagai salah satu upaya untuk
mengembangkan masyarakat informasi.

Pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman
Layanan Informasi Publik Oleh PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu.
Sesuai peraturan tersebut, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan terdiri
dari:
1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang

merupakan informasi yang disampaikan secara rutin, teratur, dan dalam jangka
waktu tertentu;
2) informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, yang merupakan
informasi yang disampaikan secara spontan, pada saat itu juga; dan
3) informasi yang wajib tersedia setiap saat.

b. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Salah satu tujuan peningkatan kualitas layanan publik adalah untuk

meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Untuk mengentahui tingkat kepuasan
pengguna layanan maka dilakukan survey kepuasan pengguna layanan.Tingkat
kepuasan pengguna layanan diukur berdasarkan indeks yang dihasilkan dari
suevey tersebut. Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan data dan
informasi tentang tingkat kepuasan pengguna layanan yang diperoleh dari hasil
pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna layanan
dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan kinerjanya.

LHPS 74 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

c. Pengelolaan Pengaduan
Untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai dan masyarakat dalam

upaya pencegahan dan pemeberantasan tindak pidana korupsi serta
penyalahgunaan wewenang pejabat/pegawai atas layanan yang diberikan,
Kementerian Keuangan telah menetapkan pedoman pengelolaan dan tindak lanjut
laporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementeri Keuangan melalui
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara
Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di
Lingkungan Kementerian Keuangan. Menindaklanjuti keputusan tersebut, Direktur
Jendral Perbendaharaan telah mengeluarkan peraturan Direktur Jendral
Perbendaharaan nomor PER-03/PB/2013 Pedoman Pengelolaan Pengaduan di
Lingkungan DJPb.

Sesuai ketentuan peraturan tersebut, setiap pejabat/pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mengetahui adanya indikasi
pelanggaran wajib melaporkan pelanggaran dimaksud kepada UKI dan/atau
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Selain itu masyarakat yang
mengetahui adanya indikasi pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap
pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dapat melaporkannya kepada UKI dan/atau Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan.

LHPS 75 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Penyampaian pelaporan secara langsung dapat dilakukan melalui saluran
pengaduan berupa help desk atau secara tidak langsung melalui telepon, faksimili,
layanan pesan singkat, kotak pengaduan, surat elektronik (email) yang wajib
disediakan disediakan oleh Unit Kepatuhan Internal dan Inspetorat Jenderal.
Saluran pengaduan tersebut wajib dipublikasikan paling kurang pada papan
pengumuman resmi kantor secara terus-menerus dan media cetak secara berkala
2 (dua) kali dalam setahun.

d. Pengendalian Gratifikasi
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.01/2017 tentang

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kernenterian Keuangan, ASN Kemenkeu
memiliki kewajiban untuk:
1) menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan

kewajiban atau tugas yang bersangkutan;
2) melaporkan penolakan Gratifikasi kepada UPG; dan
3) melaporkan penerimaan Gratifikasi yang tidak dapat ditolak melalui UPG atau

secara langsung kepada KPK.

Gratifikasi yang tidak dapat ditolak merupakan gratifikasi yang memenuhi
kondisi sebagai berikut:
1) gratifikasi tidak diterima secara langsung;
2) pemberi gratifikasi tidak diketahui;
3) penerima gratifikasi ragu dengan kategori gratifikasi yang diterima; dan/atau

LHPS 76 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

4) terdapat kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yang antara lain dapat
mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri
sendiri/karier penerima/ada ancaman lain.
Gratifikasi yang diterima oleh ASN Kemenkeu, dikategorikan menjadi 2 yaitu

gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.
Gratifikasi yang wajib dilaporkan meliputi gratifikasi yang diterima dan/atau ditolak
oleh ASN Kemenkeu, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan
kewajiban atau tugas yang bersangkutan dan gratifikasi yang ditujukan kepada
unit kerja dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan. Gratifikasi yang tidak
wajib dilaporkan meliputi gratifikasi yang terkait dengan kedinasan dan gratifikasi
yang tidak terkait dengan kedinasan.

F. INOVASI DAN PRESTASI
1. Inovasi
Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014, inovasi adalah
proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang
berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada. Selanjutnya dalam Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik
Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan bahwa Inovasi Pelayanan Publik
yang selanjutnya disebut inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang
merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang
memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

LHPS 77 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Inovasi di Kemenkeu memiliki kaitan yang sangat erat dengan nilai Kemenkeu,
yaitu value pelayanan (memberikan kepuasan kepada stakeholder) dan
kesempurnaan (continuous improvement). Penguatan Budaya Organisasi melalui
pengembangan ekosistem inovasi telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)
Kemenkeu 2020-2024 (PMK 77/2020). Sebagai unit kerja yang memberikan
pelayanan umum KPPN dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik untuk
memberikan kepuasan kepada stakeholder dengan mengembangkan inovasi.

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Inovasi yang dikembangkan KPPN harus berdampak pada peningkatan

kualitas pelayanan publik oleh KPPN. Hal ini dapat diukur melalui penilaian
kepuasan masyarakat dan/atau kepuasan pegawai dan perbandingan output
KPPN pra dan pasca implementasi inovasi.

b. Perluasan Mamfaat Hasil Inovasi
Pengembangan inovasi dapat dilakukan dengan melakukan replikasi dari

inovasi yang telah dihasilkan oleh instansi lain. Replikasi inovasi merupakan
perluasan dari mamfaat inovasi yang dikembangkan oleh suatu instansi. Untuk itu
inovasi yang telah dikembangkan KPPN agar diperluas mamfaatnya dan dapat
direplikasi oleh unit lain.

LHPS 78 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

2. Prestasi
Unit kerja yang memiliki prestasi adalah unit kerja yang memiliki keunggulan

dibandingkan unit kerja lain yang sejenis. Prestasi yang dicapai merupakan hasil
kerja yang dilaksanakan secara optimal dan melebihi target yang telah ditetapkan
bahkan melampaui capaian yang diraih unit kerja lainnya. Prestasi yang telah dicapai
harus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Selain itu harus diupayakan untuk
mencapai prestasi baru yang berbeda dari prestasi sebelumnya.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.1/2021 tentang
Pedoman Penilaian Kantor Wilayah Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik di
Lingkungan Kementerian Keuangan, prestasi termasuk dalam komponen penilaian.
Penilaian terhadap komponen prestasi tersebut merupakan penilaian untuk
penghargaan-penghargaan yang berhasil diraih oleh unit kerja bai katas nama pegawai

LHPS 79 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

maupun atas nama unit kerja di tingkat regional/daerah, nasional, maupun internasional
yang diselenggarakan unit eksternal antara lain pemda/instansi lain dan/atau unit
internal di lingkungan Kementerian Keuangan.

Penghargaan tersebut dapat berkaitan langsung dengan kinerja, yaitu prestasi
yang berkaitan langsung dengan capaian kinerja, seperti meraih penghargaan capaian
luar biasa dalam menggagalkan barang-barang illegal. Penghargaan tersebut juga
dapat yang mendukung peningkatan kinerja yaitu prestasi yang tidak berkaitan
langsung dengan capaian kinerja namun dapat meningkatkan kinerja pegawai, seperti
penghargaan sebagai kantor terbersih tingkat kabupaten/kota.

LHPS 80 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

BAB III

PEMBINAAN DAN SUPERVISI

KPPN

UPACARA ADAT

SEBA BADUY

Dalam bahasa Baduy ar�nya Seba adalah "seserahan,"

sehingga Seba yang menjadi tradisi budaya di Baduy adalah
tradisi seserahan hasil bumi. Selain itu, Suku Baduy juga biasanya
melaporkan kejadian yang telah terjadi selama 1 tahun terakhir
di Suku Baduy kepada pemerintah setempat.

Tradisi yang selalu dilakukan oleh Suku Baduy ini sebagai bentuk
ungkapan rasa syukur baik untuk Baduy Luar ataupun Baduy
Dalam. Sebab pada saat itu sudah mendapatkan hasil panen
yang sangat melimpah.

Kegiatan tradisi Seba yang dilakukan baduy adanya paksaan dari
pihak siapapun. Masyarakat Baduy akan berbondong-bondong
membawa hasil panen ke pemerintah.

LHPS 81 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

BAB III
PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

A. PELAKSANAAN PEMBINAAN KPPN
Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-24/PB/2019 tentang

Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, pembinaan
adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan Kanwil DJPb untuk mengarahkan dan
memastikan pelaksanaan tugas KPPN yang selaras dengan visi dan misi Ditjen Perbendaharaan.
Pembinaan dilakukan dilakukan dalam 2 bentuk yaitu:
1. Konsultasi yang dilakukan untuk memberikan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat

terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas KPPN.
2. Fasilitasi yang dilakukan untuk mendukung dan/atau meningkatkan kapasitas KPPN dalam

penyelenggaraan tugas dalam bentuk dukungan sarana dan prasarana serta pelaksanaan
asistensi/ bimbingan teknis/sosialisasi kepada KPPN dan/atau mitra kerja KPPN.

Selama semester II tahun 2021 kegiatan pembinaan dalam bentuk asistensi, bimbingan
teknis, dan sosialisasi kepada KPPN dan/atau mitra kerja KPPN yang dilakukan Tim Pembinaan
dan Supervisi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kegiatan Asistensi, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi
kepada KPPN dan Satuan Kerja Semester II Tahun 2021

No. Nama Kegiatan Unsur Waktu Tempat Peserta/ Pelaksana

Pembinaan Obyek Kegiatan

Pembinaan

1. Bimbingan Teknis 1. Layanan 24-26 KPPN Serang, Seluruh Bidang PPA

dengan Perbenda November Tangerang, dan Pejabat dan I

materi : haraan 2021 Rangkasbitung Pelaksana

Dispensasi SPM, 2. Refresen- pada KPPN

MP PNBP dan tasi Ke-

Penyampaian menkeu di

Data Kontrak dan Daerah

Aplikasi 3. Tugas

Pengelolaan Hibah Perben-

(APLIKASI daharaan

SEHATI) Lainnya

2. Monitoring dan Refresenta- 16 dan 20- 1. Kantor KPA dan Bidang PPA

Evaluasi PNBP si Kemen- 23 Kesyahbandaran Pengelola I

periode Semester keu di Desember dan Otoritas PNBP

II Tahun Anggaran Daerah 2021 Pelabuhan Satuan Kerja

2021 Banten, di Merak

2. Kantor

Kesehatan

Pelabuhan, di

Merak

3. Stasiun Karantina

Ikan,

Pengendalian

Mutu dan

LHPS 82 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Keamanan Hasil

Perikanan, di

Merak

4. Balai Pengkajian

Teknologi

Pertanian, di

Ciruas

5. Politeknik

Kesehatan

Banten, di

Serang

3. Sosialisasi Revisi 1. Efektifitas 23 Kantor Korem-064 Pengelola Bidang PPA

anggaran, IKPA dan Akun- November DAM III/SLW, di Keuangan I

dan Pengelolaan tabilitas 2021 Serang Satuan Kerja

Hibah APBN

2. Refresen-

tasi

Kemen-

keu di

Daerah

4. Monitoring dan Tugas 12,15,17, 1. Politeknik Pengelola Bidang PPA

Evaluasi Satker Perbenda- dan 18 Penerbangan Keuangan I

BLU raan Lain- November Indonesia (PPI), BLU

nya 2021 di Curug

Tangerang

2. Politeknik

Pelayaran

Banten, di Mauk

Tangerang

3. Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa,

di Serang

4. UIN Sultan

Maulana

Hasanuddin, di

Serang

5. FGD Percepatan Refresentasi 8 Juli 2021 Zoom Meeting Pengelola Bidang PPA

Percepatan Kemenkeu Room DAK Fiisik II

Penyerapan DAK di Daerah pada KPPN

Fisik Tahun 2021 dan

BPKAD/BPK

D Kab/Kota

lingkup

Kanwil DJPb

Prov. Banten

6. FGD Penyaluran Tugas Per- 27 Oktober Kanwil DJPb Prov. KPPN dan Bidang PPA

Pembiayaan Ultra bendahara- 2021 Banten dan Zoom Penyalur II

Mikro (UMi) an Lainnya Meeting Room UMi lingkup

Kanwil DJPb

Prov. Banten

7. Monitoring dan Refresentasi Semester I On the desk pada Laporan Bidang PPA

Evaluasi Kemenkeu Monitoring II

Penyaluran DAK di Daerah dan Evaluasi

Fisik, Dana Desa Penyaluran

dan Dana BOS DAK Fisik,

Dana Desa

dan Dana

BOS KPPN

Triwulan III

dan IV

8. Penyuluhan Pelayanan 29 Kanwil DJPb Prov. KPPN, Bidang

Sistem Akuntansi Perbenda- September Banten dan Zoom UAPPA, dan PAPK

Instansi dan Rapat haraan 2021 Meeting Room UAPPA-W

Koordinasi Teknis lingkup

LHPS 83 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

LKBUN Tahun Kanwil DJPb
Prov. Banten
2021
Pejabat dan
9. Pembinaan Sistem Pelayanan 12-14 KPPN Serang, Pegawai Bidang
Tangerang, dan KPPN PAPK
Akuntansi Perbenda- Oktober Rangkasbitung Serang,
Tangerang,
Pemerintah Pusat haraan 2021 dan
Rangkasbitu
ng

B. PELAKSANAAN SUPERVISI KPPN
Kegiatan supervisi dilaksanakan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor

PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara. Supervisi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan Kanwil
DJPb untuk menjamin pelaksanaan tugas KPPN berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.Supervisi
dilaksanakan dalam 2 kegiatan yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah aktivitas
mengamati secara seksama terhadap keadaan/kegiatan tertentu dalam rangka memperoleh
informasi, sedangkan evaluasi adalah proses yang sistematis dalam melakukan penilaian atas
pelaksanaan kegiatan. Kegiatan supervisi semester II tahun 2021 dilakukan pada 2-19 Nopember
2021 sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST-455/WPB.11/2021 yang ditetapkan oleh Kepala
Kanwil DJPb Provinsi Banten. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Supervisi
yang terdiri dari unsur Bagian Umum dan Bidang SKKI. Pelaksanaan supervisi meliputi semua
unsur-unsur seperti yang diuraikan dibawah ini.

1. EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN APBN
a. Mengawal Evaluasi Belanja Negara di Daerah
1) Support data dan hubungan kelembagaan satker dalam rangka analisis Reviu
Pelaksanaan Anggaran (RPA), Spending Review (SR), dan Kajian Fiskal Regional
(KFR)
Supervisi pada unsur ini ditujukan untuk memastikan bahwa KPPN telah melakukan
review pelaksanaan anggaran dalam rangka support data penyusunan RPA tingkat
Kantor Wilayah. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap unsur pembinaan ini
antara lain:
 Melakukan monitoring perkembangan kinerja anggaran satker di wilayah kerja masing-
masing KPPN melalui aplikasi OMSPAN. Monitoring yang dilakukan antara lain melalui
modul Indikator Pelaksanaan Anggaran pada aplikasi omspan. Monev dilakukan baik
terhadap IKPA satker maupun IKPA KPPN. Melalui menu IKPA satker dapat diketahui

LHPS 84 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

satker-satker mana saja yang nilai IKPA nya masih rendah berikut analisis tiap unsur
penilaian IKPA terhadap masing-masing satker.
 Memastikan KPPN telah menyusun laporan RPA tingkat KPPN secara semesteran
dan melakukan reviu terhadap laporan RPA tingkat KPPN. Untuk memastikan KPPN
telah menyusun dan menyampaikan RPA tingkat KPPN secara tepat waktu, tim
pembinaan dan supervisi KPPN berkoordinasi dengan bidang PA I untuk memonitoring
penyampaian RPA.

b. Quality Assurance Pengelolaan APBN oleh Satker
1) Pembinaan kompetensi teknis pejabat perbendaharaan satker
Supervisi pada unsur ini adalah untuk memastikan bahwa bendahara satker
memahamani dan menjalankan kebijakan di bidang perbendaharaan dengan baik, dan
pembinaan dari KPPN kepada pengelola perbendaharaan satker telah terlaksana dan
terfasilitasi dengan baik. Adapun kegiatan pembiaan dan supervisi pada unsur tersebut
antara lain berupa :
 Melakukan monitoring pada website/media sosial KPPN apakah kegiatan-kegiatan
yang berhubungan dengan pembinaan kompetensi pejabat perbendaharaan telah
dipublikasikan melalui media sosial;
 Memeriksa dokumen pelaksanaan kegiatan di KPPN apakah telah melakukan
bimbingan teknis terhadap satker di wilayah kerjanya khususnya yang berkaitan
dengan peningkatan nilai IKPA satker. Dokumen yang diperiksa berupa laporan
kegiatan yang diselenggarakan oleh KPPN selama semester I 2021.
2) Peningkatan kapasitas serta kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran oleh
satker
Supervisi pada unsur ini bertujuan untuk capaian nilai IKPA satker yang lebih baik.
Pelaksanaan 4ndicator pada unsur dimaksud untuk memastikan KPPN telah
melaksanakan evaluasi kinerja anggaran satker secara berkala dan melakukan tindak
lanjut pada hasil evaluasi kinerja anggaran satker (misalnya dengan melakukan
bimbingan teknis), dengan cara memeriksa dokumen laporan hasil evaluasi dan
pelatihan/bimbingan teknis.
3) Mengawal implementasi simplifikasi pelaksanaan anggaran
Supervisi terhadap implementasi simplifikasi pelaksanaan anggaran bertujuan
untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai, dan meningkatkan keamanan bertransaksi
sehingga meminimalisasi potensi penyelewengan. Kegiatan pembinaan yang dilakukan
pada unsur tersebut antara lain :

LHPS 85 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

 Memantau tren penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada KPPN;
 Melakukan monitoring apakah KPPN telah melakukan sosialisasi kepada satker

tentang penggunaan KKP;
 Memastikan KPPN telah 5ndicato rekap laporan hasil monev pembayaran KPPN;
 Memastikan rekomendasi kantor pusat telah dilakukan oleh KPPN.

2. PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
a. Menjaga Likuiditas Keuangan di Daerah
1) Rencana Penarikan Dana Satker
Pembinaan dan 5ndicator pada unsur ini bertujuan agar tingkat deviasi minimum
antara penarikan dana dengan realisasi. Kegiatan yang dilakukan selama pembinaan
terkait dengan unsur ini antara lain :
 Melakukan monitoring data RPD pada OMSPAN;
 Melakukan penghitungan rata-rata deviasi KPPN selama semester II tahun 2020;
 Memastikan kepatuhan dan ketepatan penyampaian RPD harian satker pada rencana
pengajuan SPM yang nilainya masuk dalam klasifikasi transaksi besar melalui
monitoring deviasi satker pada OMSPAN.
b. Penatausahaan Pengeluaran Negara
1) Pra-Penyelesaian Tagihan
Pembinaan dan 5ndicator bertujuan untuk memastikan tata Kelola kepemilikan
KIPS, Data Kontrak dan pengembalian SPM dilakukan sesuai ketentuan. Kegiatan yang
dilakukan selama pembinaan antara lain :
 Memantau menu monitoring kontrak melalui OMSPAN;
 Melakukan uji sampling kesesuaian penggunaan KIPS;
 Melalukan monitoring pendaftaran data kontrak dan penonaktifan data kontrak;
 Melakukan monitoring pada OMSPAN pada pengembalian SPM dan melakukan
konfirmasi ke KPPN terkait prosedur pengembalian SPM apabila terdapat penolakan
SPM.
2) Penyelesaian Tagihan
Pembinaan dan 5ndicator untuk memastikan prosedur penerbitan SP2D gaji induk,
SP2D GU, SP2D LS non kontraktual, SP2D LS kontraktual, SP3HL, SP2B BLU dijalankan
sesuai dengan ketentuan. Kegiatan yang dilakukan selama masa pembinaan antara lain:
 Melakukan uji sampling kepatuhan pelaksanaan SOP terhadap SP2D gaji induk, SP2D
GU, SP2D LS non kontraktual, SP2D LS kontraktual, SP3HL, SP2B BLU;

LHPS 86 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

 Melakukan monitoring karwas UP/TUP pada OMSPAn dan memastikan keterlambatan
pengajuan GU telah ditindaklanjuti oleh KPPN.

3) Penyelesaian SKPP
Pembinaan dilakukan untuk memastikan kebenaran SKPP diterbitkan sesuai ketentuan
dan mencegah dobel pembayaran. Pengujian yang dilakukan selama masa pembinaan
antara lain :
 Melakukan uji sampling penyelesaian dan penatausahaan SKPP;
 Memastikan kesesuaian kebenaran isi SKPP dengan data yang ada;
 Memastikan kesesuaian format SKPP dengan format yang berlaku.

c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara
1) Penerbitan surat persetujuan /penolakan pembukaan rekening
Pembinaan dan 6ndicator terhadap unsur ini bertujuan untuk memastikan
kepemilikan rekening satker terdaftar secara resmi dan terdata jelas di KPPN dan
pembukaan rekening dilakukan sesuai prosedur. Kegiatan yang dilakukan selama
pembinaan antara lain :
 Memastikan ketepatan waktu penyampaian laporan pembukaan rekening;
 Memastikan KPPN telah mengupdate data pembukaan, penutupan, dan perubahan
rekening melalui SPRINT;
 Memastikan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening dilengkapi dengan
data pendukung.
2) Penerbitan Daftar Saldo Rekening
Pengujian yang dilakukan antara lain :
 Menguji ketepatan waktu penyampaian rekapitulasi daftar saldo rekening;
 Memastikan daftar saldo rekening sesuai ketentuan mengenai rekening milik
Kementerian/Lembaga/satuan kerja;
 Memastikan satker menyampaikan laporan saldo rekening ke KPPN;
3) Pengendalian Rekening Satker
Kegiatan yang dilakukan pada unsur pembinaan ini antara lain:
 Memastikan KPPN telah melaksanakan rekonsiliasi rekening dengan satker dan bank
umum sesuai ketentuan;
 Memastikan BAR telah dibuat dan ditatausahakan dengan baik.
4) Tata Kelola Konfirmasi Penerimaan Negara
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur pembinaan ini antara lain:
 Melakukan monitoring modul penerimaan pada OMSPAN secara 6ndicato;

LHPS 87 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

 Melakukan uji sampling penerbitan nota konfirmasi dilakukan berdasarkan permintaan
konfirmasi dari satker;

 Memastikan nota perbaikan transaksi penerimaan negara sesuai dengan surat
permohonan dari satker.

5) Penerbitan surat pemberitahuan pada Pelaksanaan Penyesuain Pagu DIPA
Pengujian yang dilakukan pada unsur pembinaan ini mencakup :
 Melakukan monitoring pada dokumen pelaksanaan penyesuain pagu DIPA;
 Melakukan Pengecekan kelengkapan dokumen serta kesesuaian penerbitan BA
penyesuaian Pagu DIPA sesuai dengan surat Pernyataan Koreksi;

6) Penerbitan SKTB dan SKP4
Kegiatan pengujian dilakukan pada unsur ini antara lain :
 Memastikan SKTB sesuai dengan surat permintaan penegembalian negara;
 Memastikan surat penegmbalian penerimaan negara dari Bank/Pos persepsi
dilengkapi dengan dokumen pendukung yang lengkap

7) Tata Kelola Retur
Kegiatan yang dilakukan selama masa pembinaan antara lain:
 Melakukan monitoring retur KPPN pada OMSPAN;
 Memastikan penyampaian surat pemberitahuan retur SP2D kepada satker telah
dilakukan;

8) Monitoring Kepatuhan Bank / Pos Persepsi
Kegiatan yang dilakukan selama masa pembinaan terhadap unsur ini antara lain:
 Monitoring Berita Acara Uji Petik kinerja bank/pos persepsi ;
 Monitoring menu monev kepatuhan bank/pos persepsi pada dashboard MPN G2;
 Memastikan KPPN melakukan uji petik /monev pada kepatuhan bank /pos persepsi
setiap triwulan, dan merekam hasil uji petik/ monev kepatuhan bank/pos persepsi dan
mengunggah BA pada dashboard MPN G2.

d. Verifikasi dan Akuntansi
1) Rekonsiliasi Internal
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini dengan melakukan pengecekan data
rekonsiliasi internal yang dilakukan setiap hari.
2) Rekonsiliasi Tingkat UAKPA
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Melakukan monitoring ketepatan waktu pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA;

LHPS 88 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

 Memastikan KPPN penyampaian surat pengenaan sanksi pada keterlambatan
rekonsiliasi tingkat UAKPA.

3) Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Melakukan monitoring ketepatan waktu penyampaian LK UAKBUN-Daerah;
 Melakukan monitoring kesesuaian analisis laporan keuangan UAKBUN-Daerah
dengan format yang telah ditentukan;
 Memastikan LK UAKBUN-Daerah telah disusun dan dilengkapi dengan data
pendukung dan lampiran sesuai ketentuan.

4) Penerbitan Daftar LPJ Bendahara Satker
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Melakukan uji sampling LPJ Bendahara satker terkait kesesuaian isi laporan ;
 Melakukan monitoring penerbitan SP2S pada keterlambatan penyampaian LPJ
Bendahara;
 Melakukan monitoring penerbitan SP3S bagi satker yang mendapat sanksi dan telah
menyampaikan LPJ Bendaharanya ke KPPN;
 Memastikan telah diterbitkan surat teguran terhadap bendahara penerima apabila
terdapat ketidakpatuhan peneyetoran penerimaan negara;
 Memastikan rekap LPJ Bendahara telah disampaikan ke Kanwil DJPb secara tepat
waktu.

5) Penerbitan Surat Pemberitahuan Pada Pelaksanaan Penyesuaian Pagu DIPA
Pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Melakukan monitoring dokumen pelaksanaan penyesuaian pagu DIPA;
 Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen serta kesesuaian penerbitan BA
Penyesuaian Pagu DIPA dengan Surat Pernyataan Koreksi ;

6) Penerbitan SKTB dan SKP4
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 memastikan surat permintaan pengembalian penerimaan negara dari bank/pos
persepsi dilengkapi dengan dokumen pendukung;
 memastikan SKTB sesuai dengan surat permintaan pengembalian negara .

LHPS 89 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

3. REPRESENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DI DAERAH
a. Ruang Diskusi Perspektif Baru Perbendaharaan
1) Inisiasi dan Fasilitasi Kegiatan Diskusi/Sharing Knowledge /FGD tentang
Keterkaitan Keuangan Negara (Perbendaharaan) dengan Kondisi Sosial dan
Perekonomian Daerah.
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini adalah:
 Melakukan monitoring pada website/akun media 9ndica terkait publikasi kegiatan ;
 Melakukan wawancara dengan Kepala Kantor terkait kegiatan yang telah dilaksanakan
KPPN berupa diskusi dengan tema keuangan negara dengan pihak eksternal;
 Memeriksa dokumen laporan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pada KPPN.
b. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah
1) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Kegiatan yang dilakukan untuk menguji unsur ini antara lain:
 Monitoring penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui OMSPAN;
 Melakukan monitoring KEP KPA tentang penunjukan pejabat perbendaharaan dan
operator penyaluran/pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa;
 Monitoring rekonsiliasi realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
c. Peran Dalam Peningkatan Penerimaan Negara di Daerah
1) Pembinaan pada Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Satker K/L dan
Pemda
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Melakukan monitoring kegiatan fasilitasi ketaatan perpajakan yang dipublikasikan
melalui media 9ndica maupun website KPPN;
 Melakukan wawancara dengan Kepala Kantor apakah KPPN pernah melakukan
kegiatan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
2) Monev dan Sumbangan Analisis Terkait Potensi PNBP untuk Peningkatan
Penerimaan Negara
Kegiatan yang dilakukan dalam pengujian unsur ini adalah melakukan wawancara
dengan Kepala Kantor apakah KPPN telah 9ndicato analisis potensi PNBP untuk
peningkatan penerimaan negara di wilayah kerjanya.
d. Penyediaan Layanan Bersama ( Co-Location)
1) Inisiasi dan Fasilitasi Penyediaan Layanan Bersama (Khususnya layanan dari Unit
Kementerian Keuangan) Kepada Masyarakat
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur pembinaan ini adalah memeriksa secara
on the spot apakah terdapat layanan 9ndicat pada KPPN.

LHPS 90 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN