LHPS Semester II 2021

e. Peran Dalam Akuntabilitas Pelaksanaan Registrasi Hibah
1) Pencatatan dan Pengesahan pada Hibah Langsung Uang dan Barang
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Melakukan monitoring dokumen laporan hasil pencatatan dan pengesahan hibah
langsung;
 Memastikan kesesuaian dokumen MPHL BJS beserta data dukungnya.
 Memastikan Memo persetujuan dan MPHL BJS telah disampaikan ke DJPPR.

4. TUGAS KHUSUS PERBENDAHARAAN LAINNYA (SPECIAL MISSION)
a. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
1) Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan BLU / BLUD yang
Menjadi Satker KPPN.
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini yaitu melakukan wawancara dengan
pegawai KPPN terkait kepatuhan satker BLU dalam wilayah kerjanya.
2) Pengesahan Penggunaan dana Satker BLU
Pada unsur pembinaan ini, kegiatan pengujian yang telah dilakukan antara lain:
 Melakukan uji sampling prosedur penerbitan SP2B BLU di KPPN;
 Menguji kelengkapan dokumen SP2B BLU.
b. Menjaga Ketepatan Sasaran Kredit Program
1) Akurasi Data Kredit Program
Pengujian yang dilakukan pada unsur pembinaan ini antara lain:
 Melakukan monitoring pada penerbitan SK Pengguna Sistem Informasi Monitoring dan
Evaluasi sesuai dengan operator terbaru;
 Melakukan monitoring kesesuaian data debitur pada aplikasi SIKP di KPPN dan data
penyalur;
 Memastikan KPPN telah melakukan rekonsiliasi data sesuai ketentuan.
2) Survey Lapangan Debitur
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada undur ini antara lain:
 Memastikan KPPN telah melakukan survey lapangan kepada debitur dengan
melakukan monitoring surat penugasan survey lapangan;
 Memastikan bahwa data debitur yang akan disurvey telah terekam pada SIKP-Umi.

LHPS 91 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

a. TATA KELOLA INTERNAL
a. Kinerja Organisasi

1) Pengelolaan Kinerja Organisasi
Kegiatan pengujian yang telah dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Melakukan monitoring ketepatan waktu penyampaian data capaian IKU setiap triwulan;
 Melakukan monitoring penandatanganan kontrak kinerja seluruh pegawai;
 Melakukan monitoring pelaksanaan evaluasi capaian kinerja dalam bentuk DKO.

2) Standar Operasional Prosedur
Kegiatan pengujian yang dilakukan antara lain:
 Menguji kepatuhan pegawai dalam pelaksanaan SOP melalui kegiatan pengamatan di
lapangan dan wawancara terhadap pegawai;
 Melakukan uji sampling pengisian form kepatuhan SOP.

3) Sistem Manajemen Mutu
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Menguji dokumen ISO antara lain pedoman mutu, konteks organisasi, kebijakan mutu,
sasaran mutu;
 Memastikan dokumen catatan mutu telah menggambarkan kondisi terkini;
 Menguji frekuensi pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen.

b. Manajemen Sumber Daya Manusia
1) Pola Mutasi Internal
Pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Memeriksa 11ndicat SK 11ndica internal pada semester berkenaan;
 Melakukan monitoring apakah pelaksanaan 11ndica internal dilakukan sesuai dengan
pengembangan kompetensi pegawai.
2) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Memeriksa dokumen surat tugas mengikuti bimtek/diklat pegawai;
 Memastikan setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti
diklat/bimtek.
3) Penetapan Kinerja Individu
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Memeriksa dokumen pendukung hasil capaian kinerja pegawai berupa raw data dan
data dukung;
 Melakukan pengecekan penyampaian kontrak kinerja pegawai KPPNmelakukan
monitoring data capaian IKU pegawai.

LHPS 92 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

4) User SPAN
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Melakukan pemeriksaan surat permintaan perubahan user SPAN;
 Memeriksa dokumen cuti/surat tugas dan membandingkan dengan pemegang user
SPAN.

5) Pengelolaan Administrasi dan Layanan SDM
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Melakukan uji sampling pemeriksanaan kelengkapan data pegawai pada dosir
pegawai;
 Memeriksa kelengkapan data surat izin cuti pegawai;
 Melakukan monitoring kesesuaian dokumen Usul Kenaikan Pangkat dan Kenaikan
Gaji Berkala;
 Memeriksa surat pengajuan usul 12ndicat pegawai yang akan memasuki masa
12ndicat.

6) Penatausahaan Laporan Kepegawaian
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Melakukan uji sampling kelengkapan data pegawai pada HRIS;
 Memeriksa penatausahaan dan pengarsipan laporan kepegawaian;

c. Manajemen Keuangan
1) Penyusunan Rencana Anggaran
Pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Memeriksa dokumen rencana kerja tahunan pada KPPN;
 Memeriksa up date data pada rencana kerja tahunan;
 Memeriksa dokumen POK.
2) Pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Memeriksa dokumen pembayaran uang lembur;
 Memeriksa dokumen pembayaran uang makan;
 Memeriksa dokumen pembayaran tunjangan kinerja;
3) Penyelesaian Tagihan
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Memeriksa penyampaian RPD ke KPPN;
 Memeriksa dokumen SPM GUP/TUP beserta kelengkapannya;
 Memeriksa dokumen SPM LS beserta kelengkapannya;

LHPS 93 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

4) Pembukuan Bendahara
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Melakukan pemeriksaan kas tunai di brankas dari UP;
 Melakukan pengecekan dokumen pembukuan bendahara;
 Memeriksa ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara;
 Memeriksa kepatuhan penyetoran penerimaan pajak.

5) Penatausahaan Laporan Keuangan
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Melakukan monitoring ketepatan waktu penyampaian data UAKPA kepada UAPPAW;
 Memeriksa kesesuaian penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA;
 Memeriksa ketepatan waktu rekonsiliasi dengan KPPN;
 Memastikan rekonsiliasi internal antara SIMAK BMN dan UAKPA telah dilakukan.

d. Tata Usaha dan Rumah Tangga
1) Tata Usaha
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Memastikan penyampaian surat / naskah dinas telah dilakukan melalui e-office;
 Memeriksa pencatatan barang persediaan dan melakukan opname fisik pada 13ndica
persediaan;
 Memeriksa pengarsipan surat telah dilakukan melalui aplikasi (e-office)
2) Pengadaan Barang/Jasa
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Memeriksa dokumen perikatan PPK dengan penyedia barang/jasa;
 Memastikan barang/jasa hasil pengadaan telah tercatat pada aplikasi
persediaan/SIMAK BMN;
 Memeriksa ketertiban penatausahaan dokumen pengadaan barang/jasa.
3) Pengelolaan Aset
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Memastikan pemeliharaan BMN telah dilakukan sesuai ketentuan;
 Memeriksa kelayakan rumah dinas;
 Memeriksa ketersediaan kendaraan operasional ;
4) Sarana Prasarana dan Tata Ruang
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:

LHPS 94 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

 Memeriksa apakah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPPN telah sesuai dengan
standar pelayanan;

 Memeriksa ketersediaan daftar inventaris barang pada ruangan;
 Memastikan letak sarana prasarana telah memenuhi kriteria;
 Mengisi cek list sarana prasarana;
 Memastikan pelaksanaan prinsip go green.

e. Kepatuhan Internal
1) Sistem Pengendalian Internal
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Melakukan pemantauan ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan;
 Memeriksa penunjukan petugas pemantauan pengendalian intenal;
 Memeriksa dokumen pelaksanaan pemantauan pengendalian internal.
2) LHP Aparat Pengawas
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini adalah memeriksa apakah ada
pemeriksaan 14ndicat pengawas ke KPPN pada semester berkenaan.

f. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan
1) Komunikasi dan Koordinasi Internal
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Melakukan wawancara dengan Kepala Kantor terkait pelaksanaan koordinasi antar
seksi;
 Melakukan monitoring pada omspan antara lain monitoring penyelesaian SP2D,
pendaftaran data kontrak, penyelesaian retur pada KPPN;
 Melakukan monitoring pengelolaan rekening satker;
 Memeriksa dokumen pembinaan pegawai dalam rangka meningkatkan motivasi dan
prestasi kerja misalnya dokumen pelaksanaan service excellence.
2) Komunikasi dan Koordinasi Eksternal
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Memantau liputan kegiatan pada website dan media 14ndica KPPN;
 Memeriksa ada/tidaknya forum komunikasi dengan pihak eksternal;
 Memeriksa dokumen laporan kegiatan KPPN khususnya dengan pihak eksternal;
 Melakukan wawancara dengan Kepala Kantor dan memastikan apakah Kepala Kantor
memiliki nomor kontak mitra kerjanya;

LHPS 95 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

3) Kepuasan Pegawai
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Melaksanakan survey kepuasan pegawai KPPN;
 Membuat rekap hasil survey kepuasan pegawai.

g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1) Keterbukaan Informasi Pubilk
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Melakukan pemeriksaan konten media 15ndica KPPN;
 Melakukan pengecekan dokumen laporan kegiatan KPPN;
 Memeriksa informasi 15ndica yang disampaikan dalam website/media 15ndica;
2) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Monitoring website/media 15ndica tentang hasil survey kepuasan pengguna layanan;
 Memastikan KPPN melakukan survey pengguna layanan minimal satu kali tiap
semester.
3) Pengelolaan Pengaduan
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Memeriksa penetapan petugas penerima pengaduan ;
 Memastikan KPPN telah mempublikasikan sarana pengaduan yang ada di KPPN.
4) Pengendalian Gratifikasi
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Memonitor publikasi KPPN tentang pengendalian gratifikasi;
 Memastikan KPPN telah membentuk tim kerja ZI;
 Memeriksa apakah KPPN telah melakukan public campaign tentang pengendalian
gratifikasi.

6. INOVASI DAN PRESTASI
a. Inovasi
1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Mengamati fungsi inovasi yang telah dihasilkan oleh KPPN;
 Memeriksa dokumen laporan inovasi KPPN;
2) Perluasan Manfaat Inovasi
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:

LHPS 96 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

 Memeriksa dokumen inovasi;
 Mengamati adanya manfaat lebih dari adanya inovasi.
b. Prestasi
1) Mempertahankan/Meningkatkan Prestasi Yang Telah Dicapai
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Memonitori capaian prestasi pada KPPN baik lingkup regional maupun nasional;
 Memotivasi KPPN untuk konsisten mempertahankan prestasinya.
2) Prestasi Baru
Kegiatan pengujian yang dilakukan pada unsur ini antara lain:
 Melakukan monitoring capaian prestasi KPPN pada semester berkenaan;
 Mendorong KPPN untuk menciptakan prestasi baru.

B. HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN
Dari hasil pelaksanaan pembinaan dan 16ndicator KPPN semester II tahun 2021 pada KPPN

lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, dapat diuraikan sebagai berikut :
1. EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN APBN

a. Mengawal Evaluasi Belanja Negara di Daerah
1) Support data dan hubungan kelembagaan satker dalam rangka analisis Reviu
Pelaksanaan Anggaran (RPA), Spending Review (SR), dan Kajian Fiskal Regional
(KFR)
KPPN memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap
satker di wilayah kerjanya sesuai dengan PMK 195/PMK.05/2018 tentang monev
pelaksanaan anggaran belanja satker. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja oleh KPPN
dituangkan dalam laporan pemantauan dan evaluasi kinerja berupa Reviu Pelaksanaan
Anggaran Tingkat KPPN. Pada dasar hal tersebut, maka Kanwil DJPb Provinsi Banten
memberikan fasilitasi kepada KPPN dalam wilayah kerjanya untuk dapat 16ndicato RPA
tingkat KPPN. Hasil dari fasilitasi tersebut pada periode Triwulan III tahun 2021 seluruh
KPPN telah 16ndicato RPA tingkat KPPN dan menyampaikan ke Kanwil DJPb Provinsi
Banten sebagai bahan penyusunan RPA tingkat Kanwil.

b. Quality Assurance Pengelolaan APBN Oleh Satker
1) Pembinaan kompetensi teknis pejabat perbendaharaan satker.
Pembinaan terhadap satker ditujukan untuk menjamin pengelolaan keuangan
ditingkat satker berjalan sesuai ketentuan dan kualitas pelaksanaan anggaran semakin
meningkat yang merupakan tugas KPPN untuk melaksanakan pembinaan kompetensi
teknis pejabat perbendaharaan satker di wilayah kerjanya. Pada KPPN dalam wilayah

LHPS 97 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

kerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, kegiatan pembinaan
kompetensi teknis pejabat perbendaharaan pada periode semester II 2021 dilakukan
dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, maupun Focus Group Discussion.

Tim 17ndicat melakukan pengecekan dokumen laporan kegiatan yang
diselenggarakan oleh KPPN selama periose semester II. Selain itu monitoring terhadap
akun media 17ndica KPPN yang menampilkan kegiatan yang dilakukan dalam rangka
pembinaan kompetensi teknis pejabat perbendaharaan satker dalam wilayah kerja KPPN
juga dilakukan sepanjang semester II 2021.

Tabel 3.2 Kegiatan Pembinaan Kompetensi Satker

No KPPN SERANG KPPN TANGERANG KPPN RANGKASBITUNG

1. Bimtek Pengajuan DUPAK Pelaksanaan IKU Bimbingan Teknis

Pejabat Fungsional PK APBN Persentase Tingkat Pengajuan DUPAK JF PK

Lingkup KPPN Serang implementasi SAKTI pada APBN Lingkup KPPN

KPPN Tanggerang Rangkasbitung

2. Sosialisasi Capaian Output Pendaftaran User SAKTI FGD Penyusunan Tim

Tahun 2021 Web satker Non Kemenkeu Penilai JF Terbuka PK APBN

Umum Semester II 2021

3. Bimtek SAKTI Full Module Bimtek Tata cara pengajuan Sosialisasi Marketplace

DUPAK JF PK APBN lingkup KPPN Rangkasbitung dan

KPPN Tanggerang Bank Mandiri

4. Sosialisasi dan Konsultasi Sosialisasi Mekanisme Monev PA dan KKP

Pelaksanaan Pelaporan DAK- Pelaporan Data Capaian Triwulan III 2021

Fisik tahun 2021 Output Satker Tahun 2021

5 Sosialisasi Langkah-langkah Sosialisasi Langkah-langkah Bimtek Aplikasi OMSPAN

Pelaksanaan Anggaran Akhir Pelaksanaan Anggaran Penyaluran Dana Desa

Tahun TA 2021, Lingkup Akhir Tahun TA Tahun 2021

KPPN Serang 2021,lingkup KPPN

Tanggerang

6. Pelaksanaan dan Koordinasi dan Konsultasi

Penyampaian Juknis Pelaksanaan Pelaporan

- Pelaporan data capaian DAK-Fisik tahun 2021
Output DIPA bagi satker

pengguna apl.SAKTI thn

2021

7. Sosialisasi Langkah Sosialisasi Langkah

Strategis Pelaksanaan Strategis Pelaksanaan

- Anggaran Akhir TA Anggaran Akhir TA 2021

2021,lingkup KPPN

Tanggerang

LHPS 98 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

2) Peningkatan kapasitas serta kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran oleh
satker.
Penilaian IKPA terdiri dari 13 indikator antara lain revisi DIPA, deviasi halaman III
DIPA, pagu minus, data kontrak, pengelolaan UP dan TUP, LPJ bendahara, dispensasi
SPM, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, capaian output, retur SP2D, renkas,
dan kesalahan SPM. Masing-masing 18ndicator memiliki bobot yang berbeda untuk
kemudian diformulasikan menjadi nilai IKPA satker maupun KPPN. Berdasarkan PMK
195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja Satker, penilaian IKPA
menjadi alat ukur tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pada satker. Indikator
Capaian Output merupakan 18ndicator baru yang penilaiannya mulai diterapkan pada
Triwulan I 2021 dan memiliki bobot yang cukup tinggi yaitu 17 %. Berdasarkan hasil
monitoring pada OMSPAN, berikut nilai IKPA KPPN selaku Kuasa BUN wilayah kerja
Kanwil DJPb Banten semester II 2021;

Tabel 3.3 Nilai IKPA Tingkat KPPN Semester II 2021

Bulan KPPN SERANG KPPN TANGERANG KPPN RANGKASBITUNG

Juli 88,22 93,92 92,77
Agustus 89,61 94,74 94,29
September 90,79 95,54 95,08
Oktober 89,63 93,67 92,71
Nopember 91,25 95,34 94,46
Desember 90,32 94,03 96,40
Sumber : Monev PA

Grafik 3.1 Nilai IKPA KPPN Semester II-2021

98
96
94
92
90
88
86
84

SERANG TANGGERANGRANGKASBITUNG
JULI Agustus September Oktober Nopember Desember

LHPS 99 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Dalam rangka mendukung dan mengawal pelaksanaan anggaran pada satuan kerja lingkup
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, kegiatan pembinaan yang
dilakukan Tim Pembinaan dan Supervisi dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Bidang PPA I adalah
sosialisasi revisi anggaran, IKPA dan pengelolaan hibah dengan melakukan kunjungan langsung ke
satker Korem-064 DAM III/SLW. Tujuan kegiatan ini adalah:
a. Melakukan monitoring pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja Korem-064 DAM III/SLW

sepanjang tahun 2021;
b. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan revisi anggaran, IKPA dan

pengelolaan hibah;
c. Menyusun rencana rekomendasi/ tindak lanjut atas permasalahan yang muncul dalam

pelaksanaan anggaran.

3) Mengawal implementasi simplifikasi pelaksanaan anggaran
Upaya yang telah dilakukan KPPN antara lain dengan mensosialisasikan

penggunaan KKP melalui uji coba marketplace. Implementasi pada simplifikasi
pelaksanaan anggaran pada satker melalui mekanisme penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah diatur dalam PMK-196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Hal ini sejalan dengan tujuan penggunaan KKP
antara lain untuk meningkatkan keamanan bertransaksi, meminimalisir potensi
penyelewengan, meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam bertransaksi, serta
meminimalisasi idle cash dari penggunaan UP.

LHPS 100 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Walaupun tingkat realisasi penggunaan KPP masih belum maksimal, namun secara
keseluruhan satker dalam wilayah kerja KPPN telah menunjukkan respon yang positif
pada penggunaan UP maupun TUP KKP.

Tabel 3.4 Realisasi GU KKP dan GU TUNAI Lingkup Kanwil DJPb.Prov. Banten TA.2021

NO KPPN GU KKP GU TUNAI

1 SERANG 5.013.971.545 292.215.739.434
2 TANGGERANG 6.000.767.398 158.864.486.265
3 RANGKASBITUNG 169.052.409 58.220.055.970
Sumber : OMSPAN

Grafik 3.2 Realisasi GU KKP dan GU Tunai TA 2021

REALISASI GU KKP DAN GU TUNAI TA 2021

GU KKP GU TUNAI

292.215.739.434

158.864.486.265

58.220.055.970

GU TUNAI

5.013.971.545 6.000.767.398 169.052.409 GU KKP
SERANG
TANGGERANG RANGKAS BITUNG

Jika dilihat secara keseluruhan, nilai GU KKP yang dikelola seluruh satker pada
lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Tahun 2021 adalah
Rp11.183.791.352 sedangkan Realisasi GU Tunai Tahun 2021 sebesar
Rp456.094.197.244 . Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa Kecendrungan
melakukan transaksi Tunai masih jauh lebih besar dibandingkan dengan Transaksi KKP.
Transaksi menggunakan KKP hanya sebesar 2,39% dari Total Pagu. Diketahui bahwa
sejak di mulai 1 tahun yang lalu, tepatnya 1 Juli 2019, masih terdapat satker yang belum
menerima KKP yaitu sebanyak 116 satker.

LHPS 101 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Belum efektifnya pelaksanaan UP KKP ini tentunya ada penyebabnya. Beberapa
penyebab berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan UP KKP s.d triwulan
IV dapat disebutkan sebagai berikut :
 Tidak tersedianya mesin EDC (mesin EDC BRI masih jarang di serang);
 Belum menerima KKP akibat masih proses di bank ataupun ada penggantian

Pejabat sehingga KKP harus diganti;
 Belum digunakan akibat Pandemi Covid-19 ataupun masih ragu / takut menggunakan;
 Baru melaksanakan PKS dengan bank (Baru melaksanakan Perjanjian Kerja Sama

(PKS) ataupun PKS ulang akibat ganti bank operasional);
 Dikena biaya/charge pada saat belanja di toko;
 Pembayaran di teller / kasir dikenakan biaya.

2. PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
a. Menjaga Likuiditas Keuangan di Daerah
1) Rencana Penarikan Dana Satker
Pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, kepatuhan dan
ketepatan penyampaian RPD harian satker pada rencana pengajuan SPM yang nilainya
masuk dalam klasifikasi transaksi besar telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan
dengan rata-rata nilai deviasi KPPN berada dibawah 1,99 % selama periode semester II-
2021. Selain itu KPPN juga telah melakukan pengiriman ADK RPD harian tingkat KPPN
ke FTP SPAN setiap hari. Ketepatan waktu dalam penyampaian rencana penarikan dana
pada satker dimaksudkan untuk menjaga likuiditas keuangan di daerah.

Tabel 3.5 Nilai Deviasi KPPN

Bulan KPPN SERANG KPPN TANGERANG KPPN RANGKASBITUNG
Juli 0% 4,58% 0%
0% 0% 0%
Agustus 0% 0,01% 0%
September 0% 0%
0,02% 0% 0%
Oktober 0%
November
Sumber : OMSPAN

LHPS 102 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Grafik 3.3 Nilai Deviasi KPPN Sem.II 2021

5 Tanggerang Nopember
4 RANGKASBITUNG Oktober
3 September
2 Agustus
1
0 Juli
SERANG

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5

b. Penatausahaan Pengeluaran Negara
1) Pra-Penyelesaian Tagihan
Berdasarkan monitoring pra-penyelesaian tagihan, antara lain berupa kepemilikan
KIPS, monitoring data kontrak dan penolakan SPM, dapat diperoleh hasil pembinaan
sebagai berikut:
 Ketepatan waktu penyampaian data kontrak ke KPPN secara umum telah
dilaksanakan sesuai ketentuan, namun berdasarkan hasil monitoring OMSPAN masih
terdapat keterlambatan penyampaian data kontrak pada masing-masing KPPN
dengan tingkat keterlambatan yang bervariasi, antara 1 sampai lebih dari 10 hari kerja.
Pada hasil pembinaan tersebut, KPPN direkomendasikan untuk terus melakukan
koordinasi dan edukasi kepada satker diwilayahnya dalam rangka peningkatan kualitas
pelaksanaan anggaran pada satker.
 Kepemilikan KIPS dan pendaftaran KIPS telah dilaksanakan dengan baik sesuai
ketentuan, antara lain kesesuaian KIPS dengan petugas satker, dan berkas pengajuan
KIPS telah dilengkapi dengan data dukung yang dipersyaratkan. Seluruh satker telah
memiliki KIPS yang dipegang/dipergunakan oleh petugas yang memiliki KIPS saja.
Penerbitan KIPS dari unsur non PNS juga telah dilampiri dengan surat dispensasi dari
Kanwil DJPb Provinsi Banten.
 Berdasarkan hasil monitoring daftar penolakan SPM pada OMSPAN, tidak ditemukan
penolakan substantif pada satker KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi

LHPS 103 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Banten pada periode semester II-2021 ini. Meskipun demikian penolakan formal masih
ditemui dan diharapkan kedepannya pembinaan terhadap satker terus ditingkatkan
agar semakin meminimalisir penolakan SPM baik formal maupun substantif.

Tabel 3.6 Daftar Keterlambatan Data Kontrak

Ketepatan waktu KPPN SERANG KPPN TANGERANG KPPN

Tepat waktu s.d 5 HK RANGKASBITUNG
sejak tanggal kontrak
Terlambat 5-9 HK 1.277 740 95

97 35 7

Terlambat lebih dari 32 9 2
10 HK
Sumber : OMSPAN data diolah

Grafik 3.4 Keterlambatan Data Kontrak

1400
1200
1000

800
600
400
200

0

SERANG TANGGERANG RANGKASBITUNG
5 - 9 Hari > 10 Hari
< 5 Hari

Dalam rangka memberi pemahaman kepada KPPN dalam mengelola data kontrak,
Tim Pembina dalam hal ini Bidang PPA I melakukan kegiatan edukasi mengenai
pengelolaan data kontrak kepada KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Banten pada tanggal
24-26 November 2021. Permasalahan yang berhasil diidentifikasi dan rekomendasi yang
diberikan adalah :

LHPS 104 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Tabel 3.7 Permasalahan dan Rekomendasi Data Kontrak

PERMASALAHAN REKOMENDASI

Satker kurang aware dengan batas waktu KPPN senantiasa mengingatkan Satker

pengajuan SPM dan data kontrak terkait penyampaian data kontrak sesuai

Langkah-langkah Akhir tahun anggaran

2) Penyelesaian Tagihan
Hasil pengamatan secara langsung pada KPPN, proses penyelesaian tagihan

berupa penerbitan SP2D, SP2B BLU, SP2D retur telah dilaksanakan sesuai dengan PMK
190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN dan
KEP-287/PB/2015 tentang Standar Operasional dan Prosedur pada KPPN.

Namun berdasarkan monitoring tim pembinaan dan supervisi KPPN masih terdapat
temuan terkait penyelesaian tagihan, berdasarkan monitoring pada OMSPAN modul
pembayaran sub modul karwas UP masih terdapat Satker Madrasah Tsanawiyah Negeri
4 Lebak (661410) KPPN Rangkasbitung ,yang GU nya mengalami keterlambatan hingga
28 September 2021 sehingga mengalami pemotongan sebesar 25 % nilai UP.

Pada temuan dimaksud, KPPN direkomendasikan untuk segera membuat surat
pemberitahuan kepada satker dan untuk selanjutnya kepatuhan terhadap SOP agar terus
ditingkatkan. Jika diperlukan internalisasi SOP bisa dilaksanakan secara berkala pada
KPPN agar seluruh pegawai mengetahui dan melaksanakan SOP secara tertib.
3) Penyelesaian SKPP

Berdasarkan pemeriksaan dokumen, penyelesaian SKPP secara umum telah
dilaksanakan sesuai dengan PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan
Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, antara lain data di SKPP sesuai dengan data
yang ada pada kartu pengawasan gaji pegawai, data supplier pada aplikasi SPAN telah
dinonaktifkan .

Proses penyelesaian SKPP dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa
kelengkapan berkas berupa :
 Fotocopy SK pindah/pensiun telah terlampir
 Rincian data pegawai dan dan rincian gaji terakhir telah sesuai;
 lampiran surat keterangan penonaktifan data supplier.

Penyelesaian SKPP telah dilakukan secara tepat waktu yaitu maksimal 3 hari kerja
sejak SKPP beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh KPPN.

LHPS 105 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara
1) Penerbitan surat persetujuan /penolakan pembukaan rekening
Berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi SPRINT dan uji sampling dokumen
persetujuan dan penolakan rekening pada KPPN dapat disampaikan bahwa
penatausahaan rekening telah dilaksanakan sesuai dengen PMK-182/PMK.05/2017
tentang pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga. Hasil
monitoring tersebut antara lain:
 Surat persetujuan pembukaan rekening telah sesuai dengan surat permohonan;
 Surat persetujuan pembukaan rekening dari KPA telah dilengkapi dengan dokumen
yang dipersyaratkan;
 Data pembukaan dan penutupan rekening dan perubahan rekening telah diupdate
pada aplikasi SPRINT secara tepat waktu;
2) Penerbitan Daftar Saldo Rekening
Dari hasil monitoring dan uji sampling laporan daftar saldo rekening sesuai PMK
182/PMK.05/2017 tentang pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup
Kementerian/Lembaga diperoleh hasil pembinaan dan supervisi sebagai berikut:
 Satker dalam wilayah kerja KPPN telah menyampaikan daftar saldo rekening ke KPPN
secara teratur;
 Laporan rekapitulasi daftar saldo rekening KPPN telah disampaikan kepada Kanwil
DJPb Provinsi Banten secara tepat waktu setiap bulan ( paling lambat tanggal 15);
 Saldo rekening satuan kerja telah diunggah pada aplikasi SPRINT sesuai dengan S-
3303/PB/2018 tentang penggunaan aplikasi SPRINT;

Tabel 3.8 Daftar Penyampaian Laporan Saldo Rekening

KPPN Juni Juli Agustus Sept Okt Nov
14-12-2021
Serang 13-8-2021 12-8-2021 13-9-2021 13-10-2021 12-11-2021 15-12-2021
15-12-2021
Tangerang 15-7-2021 12-8-2020 15-9-2021 14-10-2021 13-11-2021

Rangkasbitung 15-7-2021 13-8-2020 14-9-2021 13-10-2021 15-11-2021

Sumber : rekapitulasi penyampaian laporan KPPN

3) Pengendalian Rekening Satker
Berdasarkan PMK-182/PMK.05/2017 pasal 28 disebutkan bahwa dalam

melaksanakan pengendalian rekening, KPPN berkewajiban melaksanakan rekonsiliasi
data rekening tingkat daerah di wilayah kerjanya setiap bulan dengan satuan kerja dan

LHPS 106 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

kantor cabang bank umum di wilayah kerjanya. Dari hasil pengamatan dan uji petik
dokumen diperoleh hasil sebagai berikut:
 KPPN telah melaksanakan rekonsiliasi rekening dengan satker dan bank di wilayah

kerjanya setiap bulan;
 Hasil rekonsiliasi rekening berupa Berita Acara Rekonsiliasi telah ditatausahakan

dengan baik oleh seluruh KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Banten.
4) Tata Kelola Konfirmasi Penerimaan Negara

Konfirmasi setoran penerimaan negara ini harus dilakukan sebagai upaya untuk
menjaga akurasi dan akuntabilitas data penerimaan negara pada laporan keuangan ,
sesuai dengan PER-5/PB/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran
Penerimaan Negara, KPPN harus melaksanakan konfirmasi setoran penerimaan sesuai
permintaan konfirmasi dari satker. Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan
penerimaan negara pada periode semester II-2021 diperoleh hasil sebagai berikut:
 Pada periode semester II-2021 seluruh permohonan konfirmasi penerimaan negara

oleh satker disampaikan melalui email karena adanya pandemi COVID-19 yang
meniadakan layanan tatap muka pada KPPN;
 Berdasarkan monitoring OMSPAN modul penerimaan, terdapat PFK salah pecahan
pada KPPN Serang, namun telah ditindaklanjuti oleh KPPN dengan menyampaikan
surat pemberitahuan ke satker, kemudian satker telah menyampaikan surat
permohonan perbaikan data penerimaan dan telah diselesaikan oleh KPPN.
 Penatausahaan data konfirmasi penerimaan negara telah dilakukan dengan tertata
rapi;
 Seluruh permohonan konfirmasi telah diselesaikan oleh KPPN dan hasilnya
disampaikan melalui email satker;
5) Tata Kelola Retur

Dari hasil monitoring pada OMSPAN dan uji petik dokumen retur pada KPPN,
secara umum penatausahaan retur pada KPPN telah dilakukan sesuai dengan PER-
9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur SP2D. Penyelesaian retur SP2D
tersebut antara lain meliputi :
 KPPN telah menyampaikan surat pemberitahuan retur SP2D kepada satker;
 Data supplier telah diubah sesuai dengan permohonan retur dari satker;
 Surat ralat rekening dan data pendukung telah sesuai dengan laporan daftar retur

SP2D .

LHPS 107 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Namun demikian, masih terdapat temuan terkait tata kelola retur di KPPN antara
lain:
 Terdapat beberapa kesalahan dikarenakan Rekening tidak Aktif dan kesalahan Nomor

rekening suplier .
 Pada KPPN Serang terdapat 150 Retur SP2D Dana BOS dari berbagai Satker KPPN

Serang periode semester II tahun 2021, Retur di sebabkan karena kesalahan
pencantuman nomor rekening dan nomor rekening sudah tidak aktif lagi.

Temuan ini telah ditindaklanjuti oleh KPPN dengan melakukan void SP2D dan
permohonan pemblokiran rekening kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Pada
temuan dimaksud KPPN direkomendasikan untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam
pemilihan data supplier agar kejadian serupa tidak terjadi lagi pada periode selanjutnya.

Tabel 3.9 Retur SP2D Semester II-2021

No KPPN Jumlah Suplier Nilai Retur

1. SERANG 150 Rp. 18.268.807.000

2. TANGGERANG - -

3. RANGKASBITUNG - -

Sumber : OMSPAN data diolah

Grafik 3.5 Retur SP2D Semester II-2021

2E+10 Nilai Retur
1,5E+10 Jumlah Suplier

1E+10
5E+09

0

SERANG

TANGGERANG

RANGKASBITUNG

Jumlah Suplier Nilai Retur

LHPS 108 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

6) Monitoring Kepatuhan Bank / Pos Persepsi
Dari hasil monitoring pada dashboard MPN G2, KPPN pada wilayah kerja Kanwil

Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten telah melaksanakan monev kepatuhan bank/pos
persepsi setiap triwulan. Hasil monev berupa Berita Acara telah diunggah pada menu
kepatuhan bank/pos pada dashboard MPN G2 secara tertib sesuai amanat SE-
84/PB/2017 tentang Juknis Pelaksanaan dan Pelaporan Monev Kepatuhan Bank/Pos
dalam Rangka Pelaksanaan TSA Penerimaan.

Tabel 3.10 Data Monev Kepatuhan Bank TW III-2021

No KPPN Bank Hasil Monev

1. SERANG BTN Cabang Cilegon Sesuai/ Tidak ada pelanggaran

BRI Cabang Serang Sesuai/ Tidak ada pelanggaran

Mandiri Cabang CIlegon Merak Sesuai/ Tidak ada pelanggaran

2. RANGKASBITUNG BRI KC Pandeglang Sesuai/ Tidak ada pelanggaran

BJB KC Pandeglang Sesuai/ Tidak ada pelanggaran

BRI KC Rangkasbitung Sesuai/ Tidak ada pelanggaran

BJB KC Rangkasbitung Sesuai/ Tidak ada pelanggaran

3. TANGERANG BNI KC Tangerang Sesuai/ Tidak ada pelanggaran

BRI KC Tangerang Sesuai/ Tidak ada pelanggaran

Sumber : Dashboard MPN G2

d. Verifikasi dan Akuntansi
1) Rekonsiliasi Internal
Berdasarkan hasil monitoring dan pengamatan tim pembinaan dan supervisi, KPPN
telah melaksanakan rekonsiliasi internal setiap hari pada modul-modul pada aplikasi
SPAN. Hasil rekonsiliasi harian telah ditatausahakan sesuai dengan ketentuan dalam
bentuk soft copy .
2) Rekonsiliasi Tingkat UAKPA
Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA melalui
aplikasi e-Rekon LK, seluruh satker pada KPPN lingkup wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Banten telah melaksanakan rekonsiliasi secara tepat waktu.
Oleh karena itu tidak ditemukan adanya penerbitan SP2S pada periode semester II-2021.

LHPS 109 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Hasil rekonsiliasi bulanan juga telah dibuat rekapitulasi hasil monitoring rekonsiliasi oleh
KPPN.
3) Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah

Dari hasil monitoring dan uji petik dokumen LK UAKBUN Daerah bulan Oktober
2021, penyusunan LK UAKBUN D pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Banten diperoleh hasil sebagai berikut:
 Penyampaian LK UAKBUN D ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten telah

dilaksanakan secara tepat waktu oleh KPPN Serang, KPPN Tangerang dan KPPN
Rangkasbitung;
 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Kas lainnya dari Hibah, Saldo kas BLU
telah sesuai dengan Saldo Kas di Neraca satker.
 LK UAKBUN-D telah dilampiri dengan analisa laporan keuangan sesuai dengan PER-
56/PB/2016 tentang Pedoman Analisis Laporan Keuangan;
 Nilai LK UAKBUN-D tahun 2020 seperti ditetapkan dalam KEP-220/WPB.11/2021
telah memenuhi target capaian IKU KPPN.

Tabel 3.11 Nilai UKABUN D tahun 2020

No KPPN Nilai

1. KPPN SERANG 99,37

2. KPPN TANGERANG 99,42

3. KPPN RANGKASBITUNG 99,68

Grafik 3.6 Nilai UAKBUN D Tahun 2020

99,37 99,42 99,68
SERANG RANGKASBITUNG
TANGGERANG
Series 1

LHPS 110 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Kanwil DJPb. Prov. Banten dalam hal ini oleh
Bidang PAPK adalah :
1. Penyuluhan Sistem Akuntansi Instansi dan Rapat Koordinasi Teknis LKBUN Tahun

2021 “ pada tanggal 29 September 2021 di Aula Kanwil DJPb. Prov. Banten dan secara
online melalui Zoom. Acara ini diikuti oleh pengelola keuangan Unit Akuntansi
Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah (UAPPA-W) lingkup DJPb.Provinsi Banten. Tujuan dari kegiatan ini adalah :
a. Mengawal serta menjaga akurasi dan kualitas Laporan Keuangan UAPPA-W,

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang diterapkan
pertama kali mulai Tahun Anggaran 2015;
b. Meningkatkan kualitas penyajian dan kepatuhan penyampaian Laporan Keuangan
Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU);
c. Meningkatkan kualitas penyajian dan kepatuhan penyampaian Laporan Keuangan
Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W);
d. Meningkatan kualitas dan akurasi Laporan Keuangan Kuasa BUN;
2. Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat pada KPPN Serang, KPPN
Tangerang, dan KPPN Rangkasbitung pada tanggal 12-14 Oktober 2021.
Pelaksanaan Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat pada KPPN sebagai
upaya untuk meningkatkan kualitas data dan penyajian CaLK LKBUN. Tujuannya
adalah:
a. Terlaksananya kegiatan analisa bersama atas LKBUN KPPN periode sampai
dengan bulan September 2021 melalui aplikasi SiBUNDA.
b. Tercapainya komitmen penyamaan runtutan penyajian Catatan Penting Lainnya

LHPS 111 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

4) Penerbitan Daftar LPJ Bendahara Satker
Sesuai PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan

Pertanggungjawaban Bendahara pada Satker Pengelola APBN, secara umum
pelaksanaan penerbitan LPJ Bendahara pada satker wilayah kerja KPPN lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten telah dilaksanakan. Namun demikian masih
terdapat LPJ Bendahara yang belum sesuai ketentuan, dan sifatnya administratif.
Diantara temuan-temuan tersebut antara lain adalah:
 Masih terdapat selisih pada Bendahara Penerimaan lingkup Kanwil DJPb Prov. Banten

periode Nopember 2021 dimana seharusnya selisih tidak boleh ada atau hanya boleh
karena pecahan kecil;
 terdapat pajak/penerimaan yang belum disetor sejak periode akhir Nopember 2021
sampai dengan akhir Oktober 2021 sebesar Rp544.433.501,-

Pada temuan-temuan di atas, KPPN telah direkomendasikan untuk:
 melakukan konfirmasi kepada satker, dan apabila terdapat kesalahan diberitahukan

kepada satker agar membuat perbaikan LPJ Bendahara;

LHPS 112 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

 melakukan edukasi kepada satker wilayah kerja masing-masing tentang pembukuan
bendahara;

 membuat surat teguran kepada satker terkait kepatuhan penyetoran penerimaan
negara seperti amanat PER-3/PB/2014.

5) Penerbitan Surat Pemberitahuan Pada Pelaksanaan Penyesuaian Pagu DIPA
Berdasarkan uji petik dokumen penyesuaian pagu DIPA pada KPPN, Penerbitan

surat Pemberitahuan pada pelaksanaan Penyesuaian Sisa pagu telah sesuai dengan
PER-21/PB/2014 tentang mekanisme penyesuaian sisa pagu DIPA pada setoran
pengembalian belanja pada pelaksanaan SPAN. Surat pernyataan koreksi dari satker
dilengkapi dengan dokumen pendukung, BA dan surat pemberitahuan penyesuaian sisa
pagu sesuai dengan Surat Pernyataan Koreksi dari satker.
6) Penerbitan SKTB dan SKP4

Berdasarkan hasil uji petik dokumen SKTB dan SKP4, pada periode semester II-
2021 pada KPPN Tangerang, KPPN Serang dan KPPN Rangkasbitung tidak terdapat
permohonan penerbitan SKTB dari satker.

3. REPRESENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DI DAERAH
a. Ruang Diskusi Perspektif baru Perbendaharaan
1) Inisiasi dan Fasilitasi Kegiatan Diskusi/Sharing Knowledge /FGD tentang
Keterkaitan Keuangan Negara (Perbendaharaan) dengan Kondisi Sosial dan
Perekonomian Daerah.
Dalam rangka menggali perspektif baru terkait peran perbendaharaan dalam
mendorong perekonomian daerah dan mempromosikan perbendaharaan di daerah,
KPPN diharapkan dapat melaksanakan kegiatan diskusi atau sharing knowledge dengan
berbagai elemen masyarakat. FGD antara lain dapat dilaksanakan dengan pemda,
akademisi, maupun elemen masyarakat. Selain itu, diskusi internal untuk meningkatkan
pengetahuan pegawai dan menyamakan persepsi akan arah baru kebijakan
perbendaharaan juga perlu dilakukan.
Berdasarkan hasil wawancara tim pembina dengan pegawai dan Kepala KPPN,
selama periode semester II-2021 diperoleh hasil antara lain :
 Kegiatan sharing knowledge dengan pihak eksternal baru dilaksanakan dengan mitra
kerja KPPN terbatas pada pembahasan tentang pelaksanaan tugas pokok KPPN;
 Sharing knowledge internal telah dilaksanakan namun masih terbatas pada tema-tema
yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat;

LHPS 113 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

 Terdapat beberapa pegawai yang membuat artikel dan dimuat baik pada media cetak
lokal maupun media online.

Tabel 3.12 Kegiatan FGD Terkait Keuangan Negara

Kegiatan KPPN SERANG KPPN KPPN

TANGERANG RANGKASBITUNG

1. Inisiasi kegiatan diskusi FGD tentang FGD dengan FGD dengan BPKAD
lintas lembaga dengan Penyaluran DAK Pemda dan BPKD Lebak
tema perbendaharaan, Fisik dan UMI setempat dan Pandeglang
keuangan negara dengan thema tentang Percepatan
perekonomian daerah) Penyaluran DAK Penyaluran dana
Fisik dan Dana Desa
2. Inisiasi kegiatan diskusi - Desa
lingkup internal dengan FGD internal
tema perbendaharaan, FGD internal mengenai Aplikasi
keuangan negara, Sharing antara DFDD
perekonomian daerah Pejabat
Administrator Terdapat satu
3. Karya tulis pegawai - kepada seluruh artikel pegawai
bertema Pjbt dan yang dimuat di
perbendaharaan/keuangan pegawai KPPN. harian
negara/perekonomian Independent
daerah dalam liputan Terdapat satu
media massa. artikel pegawai
yang dimuat di
media online
setempat

b. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah
1) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
Dari hasil monitoring pada OMSPAN, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada
KPPN Serang, KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbitung telah dilaksanakan sesuai
dengan peraturan. Hasil pemantauan pada penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai
berikut:
 Penetapan pejabat perbendaharaan dan operator untuk penyaluran dan pelaporan
DAK Fisik dan Dana Desa telah dilaksanakan melalui Surat Keputusan Kepala KPPN;
 Verifikasi dokumen penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa telah dilaksanakan oleh
petugas yang ditetapkan ;
 Laporan Keuangan DAK Fisik dan Dana Desa telah disampaikan secara tepat waktu
setiap periode penyaluran.

LHPS 114 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

 KPPN telah menyalurkan DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan tahapan yang telah
dijadualkan.
Tabel 3.13 Penyaluran DAK FISIK per Kabupaten/kota

No Pemda Pagu Realisasi %

1 Prov. Banten 135,972,770,000 117,710,583,760 86,56%

2 Kab Serang 111,519,466,000 105,127,260,790 94,26%

3 Kota Cilegon 25,368,374,000 23,433,130,328 92,37%

4 Kota Serang 115,696,833,000 110,762,053,991 95,73%
5 Kab. Tangerang 81,154,913,000 70,910,568,575 87,37%
6 Kota Tangerang 25,414,320,000 10,506,659,319 41,34%
7 Kota Tangerang Selatan 45,770,319,000 20,255,012,186 44,25%
8 Kab. Lebak 160,045,542,000 96,57%
9 Kab. Pandeglang 181,779,968,000 154,561,604,359 95,03%
172,760,818,365

Sumber: Data OMSPAN

Grafik 3.7 Realisasi DAK Fisik 2021

REALISASI

86,56 94,26 92,37 95,73 87,37 96,57 95,03

41,34 44,25

Tabel 3.14 Rekapitulasi Penyaluran Dana Desa s.d. Semester II Tahun 2021

No Pemda Pagu Realisasi %

1 Kabupaten Serang 26.853.178.000 266.073.2951.000 99,08%

2 Kabupaten Tangerang 270.986.700.000 270.986.700.000 100%

3 Kab. Lebak 294.233.508.000 291.983.725.000 99.23%

4 Kab. Pandeglang 301.280.535.000 301.280.535.000 100%

Sumber : data OMSPAN

LHPS 115 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Grafik 3.8 Realisasi Dana Desa Sem.II 2021

100,2 99,08 100 100
100 Kabupaten Serang 99,23
99,8 Kabupaten Kab. Lebak Kab. Pandeglang
99,6 Tangerang
99,4
99,2
99
98,8
98,6

Series 1

Kegiatan pembinaan yang dilakukan Tim Pembina dalam hal ini Bidang PPA II
terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa adalah:
1. FGD Percepatan penyerapan DAK Fisik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8

Juli 2021 secara daring dengan media Zoom. Peserta kegiatan ini adalah Pengelola
DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN dan BPKAD/BPKD Kab/Kota lingkup Kanwil
DJPb Provinsi Banten. Tujuan kegiatan FGD ini adalah :
a. Mempercepat waktu penyaluran DAK Fisik , karena seluruh Pemda di Provinsi

Banten masih banyak yang “belum lengkap”.
b. Dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalan yang menjadi penghambat

belum lengkapnya dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
c. Mengetahui kinerja penyaluran DAK Fisik

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan rekomendasi yang
diberikan dalam kegiatan ini adalah :

LHPS 116 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

FGD Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahun 2021

2. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik, Dana Desa dan Dana BOS

Kegiatan monitoring dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan
sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-72/PB/2017
tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa yang Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kegiatan ini
bertujuan antara lain :
a. Mengetahui kinerja penyaluran DAK Fisik, Dana Desa dan Dana BOS
b. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan

penyaluran DAK Fisik, Dana Desa dan Dana BOS
Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam kegiatan monitoring

dan evaluasipenyaluran DAK Fisik, Dana Desa dan BOS adalah sebagai beikut :

KPPN Tabel 3.15 Kendala Penyaluran DAK Fisik 2021
KENDALA

RANGKASBITUNG Sesuai dengan keterangan dari Dinas terkait bahwa terdapat barang
SERANG yang ada pada Rencana kegiatan namun tidak terdapat/berbeda
spesifikasinya dengan yang ada di E-Catalog sehingga gagal
terealisasi khususnya alat- alat kesehatan.

Pada Tahap I Beberapa Bidang baik Reguler maupun Penugasan
kesulitan dalam proses pengadaan. baik swakelola, e-catalog maupun
pada Unit Pelayanan Lelang.

Kendala eksternal dari pihak ketiga sebagai pemenang kontrak
kegiatan DAK Fisik yang belum memahami sepenuhnya sumber
pendanaan DAK Fisik dari APBN atau APBD.

LHPS 117 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

TANGGERANG Anggapan Pemerintah Daerah bahwa apabila pagu definitif TKDD termasuk
DAK Fisik sudah ditetapkan maka Pemda memiliki otoritas penuh dalam
prosesnya. Pemahaman yang kurang tepat ini berakibat pada lambatnya
penyaluran.

Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dari
Kementerian/Lembaga pada umumnya datang terlambat diterima,
sehingga Pemda juga terlambat melakukan eksekusi pelaksanaan
kegiatan.

Sebagian besar kontrak yang melalui e-katalog belum ditandatangani
karena barang- barang yang ada dalam e-katalog masih banyak yang
belum muncul. Pada saat harga telah muncul di e-catalog, harga tidak
sesuai dengan harga perkiraan sehingga harus disesuaikan dengan
kontrak-kontrak yang lain. Hal ini menyebabkan proses input kontrak
menjadi terhambat.

KPPN Tabel 3.16 Kendala Penyaluran Dana Desa 2021
KENDALA

SERANG KPPN tidak memiliki kewenangan kepada para Kepala Desa
TANGGERANG terkait penyaluran BLT kepada masyarakat, akan tetapi ada
sebagian kepala desa datang ke kppn untuk meminta penjelasan
terkait penyaluran Dana Desa, dan mekanisme penyaluran BLT
pada warganya.

Sistem administrasi Laporan Keuangan di Pemda yang belum
rapi sehingga menghambat proses rekonsiliasi sisa Dana Desa.

Keterbatasan SDM pengelola keuangan yang menangani
Dana Desa.

LHPS 118 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

KPPN Penyaluran BLT Desa terkendala masih kurang cepatnya
aparat pemdes untuk mendistribusikan dana BLT Desa dari
SERANG RKD ke masyarakat (KPM) dan kurang cepatnya melaporkan
data realisasi penyaluran BLT Desa ke aplikasi Omspan
sebagai syarat pengajuan BLT Desa bulan berikutnya.

Tabel 3.17 Kendala Penyaluran BOS 2021
KENDALA

Penyaluran dana BOS dilakukan oleh KPPN berdasarkan surat
rekomendasi dari DJPK. Tugas KPPN hanyalah menyalurkan sesuai
rekening yang telah divalidasi oleh pihak sekolah,
Pihak KPPN Serang telah berupaya melakukan koordinasi dengan pihak
Pemerintah Provinsi Banten dan segera menginfokan ketika terjadi retur.
Koordinasi yang belum kuat antara KPPN, Pemda dan pihak Sekolah
penerima Dana BOS.

c. Peran Dalam Peningkatan Penerimaan Negara di Daerah
1) Pembinaan pada Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Satker K/L dan
Pemda.
Kegiatan pembinaan pada kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh
satker dan Pemda pada KPPN Serang, KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbitung
selama periode Semester II-2021 dilaksanakan dalam bentuk rekonsiliasi data
perpajakan dengan pemda yang dilaksanakan secara rutin setiap triwulan.
Kegiatan lain yang sifatnya pembinaan ketaatan perpajakan yang dilaksanakan
secara khusus terhadap satker dan Pemda belum dilaksanakan oleh KPPN. Namun
demikian, KPPN telah berupaya untuk terus mengingatkan satker dalam wilayah kerjanya
untuk taat dalam pemenuhan kewajiban terkait penerimaan negara, misalnya ketaatan
penyetoran penerimaan negara.

LHPS 119 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Tabel 3.18 Kegiatan Pembinaan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

No KPPN SERANG KPPN TANGERANG KPPN RANGKASBITUNG

1. Rekonsiliasi pajak dengan Rekonsiliasi pajak Rekonsiliasi pajak

pemda setiap triwulan dengan pemda setiap dengan pemda setiap

triwulan triwulan

2. - - Diskusi dengan thema
setoran perpajakan
tahun 2021 dengan
BPKAD

2) Monev dan Sumbangan Analisis Terkait Potensi PNBP untuk Peningkatan
Penerimaan Negara
Berdasarkan dengan PMK-262/PMK.01/2016 tentang organisasi dan tata kerja
instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, salah satu fungsi KPPN adalah
melakukan pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP). Namun sampai dengan Semester II-2021, kegiatan monitoring dan
evaluasi PNBP serta sumbangan analisis potensi PNBP di daerah belum dilaksanakan
oleh KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten.
Pembinaan yang dilaksanakan oleh Bidang PPA.I Kanwil DJPb. Prov. Banten yang
terkait satker PNBP adalah kegiatan :
1. Edukasi, Komunikasi dan Standarisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021. Kegiatan
ini dilaksanakan pada KPPN lingkup Kanwil DJPb. Prov. Banten mulai tanggal 24
November 2021 s.d 26 November 2021. Kegiatan Bimtek ini ditujukan untuk :
a. Menyelaraskan pemahaman/persepsi pegawai Kementerian Keuangan terhadap
arahan dan/kebijakan yang disampaikan oleh para Pimpinan di Lingkungan
Kementerian Keuangan.
b. Meningkatkan kinerja organisasi dan individu di unit kerjanya masing-masing.
Adapun beberapa permasalahan yang ditemui dalam kegiatan tersebut dan
rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pembina adalah sebagai berikut :

LHPS 120 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Tabel 3.19 Permasalahan dan Rekomendasi MP PNBP Tidak Terpusat

PERMASALAHAN REKOMENDASI

1. Satker belum memahami terkait Kanwil maupun KPPN berupaya untuk
persyaratan usulan permohonan, selalu memberikan informasi terkait MP
khususnya terkait penentuan Tahap MP PNBP tidak terpusat.
PNBP.

2. Format Permohonan MP PNBP belum
tersedia pada PMK 110/PMK.05/2021
maupun pada PER-8/PB/2021

2. Monitoring dan Evaluasi PNBP periode Semester II Tahun Anggaran 2021 yang
dilaksanakan pada tanggal 16 dan 20-23 Desember 2021 pada satuan kerja sebagai
berikut :
a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banten, di Merak
b. Kantor Kesehatan Pelabuhan, di Merak
c. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, di
Merak
d. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, di Ciruas
e. Politeknik Kesehatan Banten, di Serang

LHPS 121 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Tujuan kegiatan monitoring evaluasi kepada satuan kerja yang dananya
bersumber dari PNBP yaitu:
a. Melakukan pengawasan pada pelaporan dan penatausahaan PNBP, diantaranya

pengawasan terhadap kesesuaian Kas di Bendahara Pengeluaran, Kesesuaian
Rekening, Ketepatan waktu penyampaian LPJ, dsb;
b. Melakukan monitoring pelaksanaan anggaran belanja yang bersumber dari DIPA
PNBP, diantaranya : estimasi pendapatan pada hal III DIPA, ketepatan perhitungan
MP, dan kesesuaian realisasi belanja;
c. Melakukan evaluasi atas kepatuhan pemungutan dan penyetoran PNBP,
diantaranya : kesesuaian nilai PNBP, kesesuaian waktu penyetoran, kesesuaian
tarif, dan surat ijin dispensasi penyetoran (bila lewat waktu);
d. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan
dengansumber dana PNBP;
e. Menggali potensi-potensi PNBP yang ada di satuan kerja guna memaksimalkan
penerimaan negara bukan pajak;
f. Menyusun rencana rekomendasi/ tindak lanjut atas permasalahan yang muncul
dalam pelaksanaan PNBP
d. Penyediaan Layanan Bersama ( Co-Location)
1) Inisiasi dan Fasilitasi Penyediaan Layanan Bersama (Khususnya layanan dari Unit
Kementerian Keuangan) Kepada Masyarakat
Sesuai dengan KMK-834/KMK.01/2016 tentang layanan bersama terkait
pelaksanaan fungsi perbendaharaan, kekayaan negara dan keuangan negara lainnya di
daerah inisiasi penyediaan fasilitas layanan bersama seperti amanat belum dapat
dilaksanakan pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Selain
karena kondisi pandemi yang membatasi/meniadakan layanan tatap muka, ketersediaan
sarana prasarana pendukung layanan bersama juga belum dimiliki secara lengkap oleh
KPPN.
e. Peran Dalam Akuntabilitas Pelaksanaan Registrasi Hibah
1) Pencatatan dan Pengesahan pada Hibah Langsung Uang dan Barang
Berdasarkan hasil monitoring dokumen penerbitan MPHL BJS pada KPPN Serang,
KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbitung, secara umum telah dilaksanakan sesuai
ketentuan. Hasil pengecekan kesesuaian dokumen MPHL BJS oleh tim pembinaan dan
supervisi antara lain sebagai berikut:
 Nomor registrasi hibah pada MPHL BJS telah sesuai dengan SP3HL –BJS;
 Jumlah penerimaan dan belanja pada MPHL-BJS telah sesuai;

LHPS 122 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

 Kode jenis barang pada MPHL-BJS telah sesuai ketentuan;
 Besaran hibah pada MPHL-BJS telah sesuai dengan surat pernyataan telah menerima

hibah.
Berdasarkan penelitian dokumen yang dilakukan Tim Pembina semua KPPN

lingkup Kanwil DJPb Prov. Banten tidak ditemui ketidaksesuaian prosedur penerbitan
MPHL BJS pada saat dilakukan pemeriksaan. Diharapkan untuk tahun kedepan KPPN
dalam memproses Registrasi Hibah tetap sesuai dengan aturan.

Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Bidang PPA I Kanwil DJPb. Prov.
Banten yang terkait dengan Hibah adalah kegiatan Edukasi, Komunikasi dan
Standarisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan pada KPPN
lingkup Kanwil DJPb. Prov. Banten mulai tanggal 24 November 2021 s.d 26 November
2021. Materi yang diberikan antara lain terkait Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi
(SEHATI).

Adapun beberapa permasalahan yang ditemui dalam kegiatan tersebut dan
rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pembina adalah sebagai berikut :

LHPS 123 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

4. TUGAS KHUSUS PERBENDAHARAAN LAINNYA (SPECIAL MISSION)
a. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
1) Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD yang Menjadi
Satker KPPN.
Pembinaan terhadap satker BLU dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan sesuai dengan PER-7/PB/2015 tentang pedoman pembinaan keuangan
BLU sebagaimana telah diubah sengan PER-48/PB/2016. Berdasarkan hasil monitoring
dan wawancara dengan KPPN, kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan
keuangan BLU/BLUD tidak dilakukan oleh KPPN terhadap satker BLU wilayah kerja
masing-masing. Sedangkan layanan yang diberikan oleh KPPN terhadap satker BLU
berupa konsultasi terkait pengesahan SP2D BLU.
2) Pengesahan Penggunaan dana Satker BLU
Berdasarkan hasil monitoring pengesahan BLU pada KPPN Serang dan KPPN
Tangerang, prosedur pengesahan SP2B BLU telah dilaksanakan sesuai ketentuan PER-
30/PB/2011 tentang mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja satker BLU,
sebagaimana telah diubah dengan PER-2/PB/2015. Hasil monitoring tim pembinaan dan
supervisi terhadap 2 KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Banten terkecuali KPPN
Rangkasbitung dikarenakan tidak mempunyai BLU pada pengesahan penggunaan dana
satker BLU. Penerbitan SP2BLU dilakukan setelah pengujian SP3BLU yang meliputi:
 Pengujian kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja BLU.
 Pengujian kesesuaian kode output dan jenis belanja;

LHPS 124 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

 Pengujian kelengkapan dokumen;

Berdasarkan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada 5 satker BLU
pada tanggal 12,15,17, dan 18 November 2021 diperoleh beberapa temuan dan saran
perbaikan sebagai berikut :

Tabel 3.20 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Satker BLU

No. Obyek Temuan pembinaan Saran Perbaikan

Pembinaan

1. Satker : Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug

Aspek Layanan PPI Curug sudah memiliki Telah sesuai dengan ketentuan

sertifikat ISO:9001 terkait yang berlaku

pelayanan publik

PPI Curug telah memiliki

proses layanan yang

dipajang pada ruang tunggu

maupun diketahui

masyarakat umum lewat
sarana lain (website)

Pengelolaan Seluruh rekening telah Telah sesuai dengan ketentuan

Rekening BLU ditatausahakan sesuai yang berlaku

ketentuan yang berlaku

Pemilihan bank mitra telah

dilaksanakan melalui

metoda beauty contest dan

telah tersedia SK terkait

pemilihan bank mitra melalui

beauty contest

Pendapatan dan PPI Curug belum Segera melakukan pencatatan

Belanja BLU menggunakan pencatatan drngan menggunakan system

penerimaan dan belanja informasi agar meminimalisir

dengan menggunakan human error

system informasi

PPI Curug telah memiliki Telah sesuai dengan ketentuan

sertifikat bendahara yang berlaku

Belum ada operator khusus Perlu dibuatkan SK terkait

SP3B BLU dan masih pengaturan operator SP3B BLU

dirngkap operator SPM

2. Satker : Politeknik Pelayaran Banten

Aspek Layanan BLU sudah memiliki sertifikat Telah sesuai dengan ketentuan

ISO:9001 terkait pelayanan yang berlaku

publik

Seluruh aspek layanan

lainnya sudah sesuai

dengan ketentuan yang

berlaku

LHPS 125 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Pengelolaan Seluruh rekening telah Telah sesuai dengan ketentuan

Rekening BLU ditatausahakan sesuai yang berlaku

ketentuan yang berlaku

Pemilihan bank mitra telah

dilaksanakan melalui

metoda beauty contest dan

telah tersedia SK terkait

pemilihan bank mitra melalui

beauty contest

Pendapatan dan Seluruh pencatatan Telah sesuai dengan ketentuan

Belanja BLU penerimaan telah sesuai yang berlaku

dengan bukti-bukti dan atau

daftar nominatif

Seluruh bendahara telah

memiliki sertifikat bendahara

BLU telah melakukan

pengesahan lebih dari satu

kali setiap bulannya

Belum ada operator khusus Perlu dibuatkan SK terkait

SP3B BLU dan masih pengaturan operator SP3B BLU

dirngkap operator SPM

Penggunaan Masih terdap[at beberapa Perlu dilakukan montoring lebih

Aplikasi Bios informasi terkait satker BLU lanjut terkait kelengkapan

yang belum diinput pada pengisian pada aplikasi BIOS

aplikasi BIOS

Tanggapan atas pembinaan Setiap permasalahan yang terjadi

belum mencerminkan agar disampaikan secara jelas dan

kondisi riil pada satker BLU detil sehingga dapat segera

ditindaklanjuti

3. Satker : UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Aspek Layanan BLU belum memiliki sertifikat Perlu dipersiapkan untuk

ISO:9001 terkait pelayanan penilaian ISO:9001 mengingat hal

publik tersebut menjadi salah satu

Belum terdapat diagram alur standar yang diakui saat in.

proses layanan yang

dipajang pada ruang tunggu

maupun diketahu

masyarakat umum lewat

sarana lainnya

Pengelolaan Seluruh rekening telah Telah sesuai dengan ketentuan

Rekening BLU ditatausahakan sesuai yang berlaku

ketentuan yang berlaku

Pemilihan bank mitra telah

dilaksanakan melalui metoda

beauty contest dan telah

tersedia SK terkait pemilihan

bank mitra melalui beauty

contest

Pendapatan dan Seluruh pencatatan Telah sesuai dengan ketentuan

Belanja BLU penerimaan telah sesuai yang berlaku

LHPS 126 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

dengan bukti-bukti dan atau

daftar nominatif

Sebagian besar bendahara Segera mendaftarkan bendahara-

telah memiliki sertifikat bendahara baru untuk mengikuti

bendahara sertifikasi bendahara ke KPPN

mitra

Belum ada operator khusus Perlu dibuatkan SK terkait

SP3B BLU dan masih pengaturan operator SP3B BLU

dirngkap operator SPM

4. Satker : Universitas sultan Ageng Tirtayasa

Aspek Layanan BLU belum memiliki sertifikat Perlu dipersiapkan untuk

ISO:9001 terkait pelayanan penilaian ISO:9001 mengingat hal

publik tersebut menjadi salah satu

standar yang diakui saat in.

Seluruh aspek layanan Telah sesuai dengan ketentuan

lainnya sudh sesuai dengan yang berlaku

ketentuan yang berlaku

Pengelolaan Seluruh rekening telah Telah sesuai dengan ketentuan

Rekening BLU ditatausahakan sesuai yang berlaku

ketentuan yang berlaku

Pemilihan bank mitra telah

dilaksanakan melalui metoda

beauty contest dan telah

tersedia SK terkait pemilihan

bank mitra melalui beauty

contest

Pendapatan dan Seluruh pencatatan Telah sesuai dengan ketentuan yang

Belanja BLU penerimaan telah sesuai berlaku

dengan bukti-bukti dan atau

daftar nominatif

Sebagian besar bendahara Segera mendaftarkan bendahara-

telah memiliki sertifikat bendahara baru untuk mengikuti

bendahara sertifikasi bendahara ke KPPN mitra

Belum ada operator khusus Perlu dibuatkan SK terkait

SP3B BLU dan masih dirngkap pengaturan operator SP3B BLU

operator SPM

Penggunaan Masih terdapat beberapa Perlu dilakukan montoring lebih

Aplikasi BIOS informasi terkait satker BLU lanjut terkait kelengkapan pengisian

yang belum diinput pada pada aplikasi BIOS

aplikasi BIOS

Tanggapan atas pembinaan Setiap permasalahan yang terjadi

belum mencerminkan kondisi agar disampaikan secara jelas dan

riil pada satker BLU detil sehingga dapat segera

ditindaklanjuti

Aspek Tarif PMK Tarif Layanan masih Perlu dipersiapkan usulan PMK

Layanan menggunakan PMK lama Tarif Layanan terbaru yang

(tahun 2015) relevan dengan situasi dan
kondisi saat ini

LHPS 127 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

b. Menjaga Ketepatan Sasaran Kredit Program
1) Akurasi Data Kredit Program
Berdasarkan kegiatan monitoring terhadap lapaoran monev penyaluran
pembiayaan UMi , monitoring pada aplikasi SIKP-UMi pada KPPN, dan hasil wawancara
dengan petugas di KPPN, hasil pembinaan pada akurasi data kredit program dapat
diuraikan sebagai berikut:
 Penetapan petugas pengguna SIKP telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala
KPPN;
 Dokumen penyalur dari lembaga penyalur telah ditatausahakan dengan rapi;
 KPPN telah melakukan monev kesesuaian data debitur dengan data penyalur secara
berkala;
 Rekonsiliasi data UMi sudah sesuai dengan ketentuan .
 Laporan monev UMi telah disampaikan secara tepat waktu setiap semester.
Berdasarkan hasil pengamatan pada aplikasi SIKP tentang kesesuaian data debitur
antara penyalur dengan debitur, masih ditemukannya ketidaksesuaian data baik pada
KPPN Serang, KPPN Tangerang maupun KPPN Rangkasbitung walaupun jumlahnya
tidak signifikan. Ketidaksesuaian data debitur pada aplikasi monev dan penyalur telah
ditindaklanjuti oleh KPPN berupa pemberitahuan kepada pihak penyalur agar lebih teliti
dalam melakukan input data debitur.

2) Survey Lapangan Debitur
Sesuai dengan PER-25/PB/2015 tentang petunjuk teknis monev pembiayaan UMi,

KPPN memiliki tugas untuk melaksanakan survey lapangan terhadap debitur UMi.
Berdasarkan hasil monitoring tim pembinaan dan supervisi, KPPN Serang, KPPN
Tangerang dan KPPN Rangkasbitung telah melaksanakan survey lapangan sesuai
ketentuan. Hasil dari monitoring terhadap pelaksanaan survey lapangan debitur dapat
diuraikan antara lain sebagai berikut:
 KPPN telah melaksanakan survey debitur setiap semester untuk mengukur tingkat

keekonomian debitur;
 Hasil survey telah disampaikan dalam laporan monitoring dan evaluasi penyaluran

pembiayaan UMi.
 Data debitur yang dilakukan survey telah terekam pada aplikasi SIKP-UMi;

Kegiatan pembinaan yang dilakukan Tim Pembina dalam hal ini Bidang PPA II
adalah FGD Pembiayaan Ultra Mikro di wilayah Banten. Kegiatan ini dilaksanakan pada
tanggal 27 Oktober 2021 secara hybrid di Kanwil DJPb Prov. Banten dan media Zoom

LHPS 128 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

dengan peserta KPPN dan Penyalur UMi lingkup Kanwil DJPb Prov. Banten. Tujuan
melaksanakan FGD penyaluran Pembiayaan UMi, antara lain :
a. Memonitoring ketepatan data penyaluran, dengan cara menguji keakuratan data

penyalur dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
b. Pengukuran nilai keekonomian debitur, dilaksanakan dengan cara mengukur dampak

pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro terhadap Debitur.
c. Memenuhi amanat Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018

tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Permasalahan yang timbul dalam penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro di wilayah
Provinsi Banten antara lain adalah :

Tabel 3.21 Permasalahan Penyaluran Pembiayaan UMi

SERANG TANGGERANG RANGKASBITUNG

- Debitur kurang Masih ditemukan - Pengenaan bunga

memahami apa yang beberapa penginputan penyalur masih bervariasi.

diminta dalam data yang tidak sesuai - Survey yang dilakukan
tidak memakai metode On
pengisian Form terutama pada item The Spot sehingga data
kurang akurat.
Permohonan UMI. NIK, Skema, Agunan,

- Masih terdapat data yang tanggal Akad dan
tidak sesuai
tanggal Jatuh Tempo. - Data yang ada pada SIKP
masih belum digunakan
- PIC penyalur sering secara tepat oleh penyalur.

berganti tanpa

konfirmasi ke KPPN.

Dari permasalahan tersebut rekomendasi yang diberikan antara lain :
1. Perlunya koordinasi dan kerjasama yang baik dari KPPN dan penyalur agar pada saat

melakukan survey debitur dapat berjalan dengan baik;
2. Penyalur agar mempersiapkan dokumen yang dminta dengan lebih baik lagi, dan

meminimalkan data yang tidak sesuai dengan dokumen yang dikirimkan.
3. Perlunya Sosialisasi yang masif kepada Debitur tentang tata cara Pengajuan UMI

LHPS 129 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

5. TATA KELOLA INTERNAL
a. Kinerja Organisasi

1) Pengelolaan Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil monitoring pengelolaan kinerja pada KPPN periode semester II-

2021, kegiatan pengelolaan kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan KEP-241/PB/2015

tentang pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb. Hasil monitoring pengelolaan kinerja

pada KPPN antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

 Kontrak kinerja seluruh pegawai telah ditandatangani secara tepat waktu;

 Laporan Capaian Kinerja KPPN telah disampaikan kepada Kanwil DJPb secara tepat

waktu setiap triwulan .

 Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala melalui kegiatan Dialog Kinerja Organisasi

(DKO).

Tabel 3.22 Nilai NKO Semester II 2021

No KPPN Nilai NKO

1. KPPN SERANG 108,54

2 KPPN TANGERANG 108,70
3. KPPN RANGKASBITUNG 108,14

GRAFIK 3.9 NILAI NKO SEM.II 2021

108,8 1,2
108,7
108,6 1
108,5
108,4 0,8
108,3
108,2 0,6
108,1
0,4
108
107,9 0,2
107,8
0
KPPN SERANG KPPN TANGGERANG KPPN RANGKASBITUNG
Nilai NKO
#REF! #REF! #REF! #REF!

LHPS 130 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

2) Standar Operasional Prosedur
Berdasarkan wawancara kepada pegawai pada Sub Bagian Umum dan uji sampling

dokumen, dapat disimpulkan bahwa KPPN telah melaksanakan Standar Operasional
Prosedur secara tertib sesuai dengan KEP-287/PB/2016 tentang SOP pada KPPN.
Kegiatan pengujian antara lain dilaksanakan pada pelaksanaan tugas di Sub Bagian
Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian TU/RT dan Seksi MSKI.

Berdasarkan uji sampling tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh petugas
telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengen SOP dan tidak ada prosedur yang
terlewat. Namun demikian, sebagian KPPN belum melaksanakan internalisasi SOP
secara berkala sebagai upaya untuk mengingatkan kembali seluruh pegawai akan
pentingnya pelaksaaan tugas sesuai SOP.
3) Sistem Manajemen Mutu

Seluruh KPPN pada lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten telah
memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 pada tahun 2018. Implementasi SMM ISO juga
telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan KEP-151/PB/2015 tentang Pelaksanaan
Sistem Manajemen Mutu di KPPN. Berdasarkan pengamatan secara langsung pada
pelaksanaan SMM ISO pada KPPN, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.23 Pelaksanaan SMM ISO pada KPPN

No DOKUMEN KPPN SERANG KPPN KPPN

TANGERANG RANGKASBITUNG

1. Pedoman Mutu Ada Ada Ada

2. Konteks Organisasi Ada Ada Ada

3. Kebijakan Mutu Ada Ada Ada

4. Sasaran Mutu Ada Ada Ada

5. Catatan Mutu Ada dan update Ada dan update Ada dan update

6. Rapat Tinjauan Setahun sekali Setahun sekali Setahun sekali
Manajemen

Hasil monitoring pada Rapat Tinjauan Manajemen KPPN Serang dan KPPN
Rangkasbitung baru melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen 1 kali. Hal ini sesuai
ketentuan melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen minimal satu tahun sekali.
Direkomendasikan untuk dilaksanakan lebih dari satu kali untuk menjamin pelaksanaan
manajemen mutu berjalan sesuai ketentuan.

LHPS 131 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

b. Manajemen Sumber Daya Manusia
1) Pola Mutasi Internal
Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan mutasi internal pada KPPN berupa
pengecekan Surat Keputusan mutasi internal KPPN pada periode Semester II -2021,
seluruh KPPN dalam lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten melakukan
mutasi internal pegawai. Mutasi internal ini dimaksudkan untuk menerapkan pola mutasi
sesuai dengan kompetensi pegawai. Selain itu mutasi internal yang dilaksanakan oleh
KPPN juga bertujuan untuk kebutuhan pencapaian output pekerjaan.

Tabel 3.23 Mutasi Internal pada KPPN Semester II-2021

No. KPPN Nomor KEP

1. SERANG -
2. TANGERANG KEP- 85/WPB.11/KP.02/2021
3. RANGKASBITUNG KEP-01/WPB.11/KP.03/2021

2) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Dari hasil monitoring pelaksanaan pengembangan pegawai berbasis kompetensi,

KPPN telah melaksanakan usulan pengembangan pegawai sesuai dengan kebutuhan
organisasi dan kompetensi pegawai. Hasil monitoring pada pelaksanaan pengembangan
pegawai antara lain sebagai berikut:
 Pelatihan/bimtek diikuti oleh pegawai sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 Seluruh pegawai diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat, bimtek,

maupun tawaran beasiswa yang dibuktikan dengan nota dinas Kepala KPPN kepada
seluruh pegawai pada penawaran pengembangan kompetensi pegawai;
 Bimtek/e-learning yang diperuntukkan kepada seluruh pegawai telah diikuti oleh
seluruh pegawai.
3) Penetapan Kinerja Individu

Dari hasil monitoring capaian kinerja individu melalui data capaian IKU pada KPPN,
penetapan kinerja individu telah dilaksanakan sesuai dengan KEP-241/PB/2015 tentang
pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berdasarkan
hasil monitoring tim pembina dan supervisi, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:
 Kontrak kinerja pegawai telah ditandatangani secara tepat waktu;
 Pengukuran capaian kinerja individu telah dilaksanakan setiap triwulan;
 KPPN telah memiliki kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;

LHPS 132 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

 Data capaian IKU tiap pegawai telah dilampiri dengan raw data dan data dukung yang

lengkap.

4) User SPAN

Berdasarkan hasil pengamatan penggunaan user SPAN pada KPPN telah

dilaksanakan sesuai dengan PMK-154/PMK.05/2014 tentang pelaksanaan SPAN. Pada

saat dilakukan kegiatan pembinaan dan supervisi secara on the spot, tim pembina dan

supervisi melakukan pengamatan secara langsung dan diperoleh hasil sebagi berikut:

 Pengguna user SPAN telah sesuai dengan SK penunjukan olek Kepala kantor;

 Pergantian user SPAN karena pergantian petugas, DL, dan cuti telah dilaksanakan

sesuai aturan;

 Perubahan user SPAN dilakukan dengan membuat Berita Acara penggantian user

SPAN.

5) Pengelolaan Administrasi dan Layanan SDM

Berdasarkan hasil monitoring pengelolaan administrasi layanan SDM pada KPPN

secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun demikian masih terdapat

temuan yang bersifat administratif yang umumnya berupa kurangnya dokumen

pendukung. Hasil monitoring terhadap layanan SDM antara lain sebagai berikut:

 Usul Kenaikan Pangkat telah dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan;

 Kenaikan Gaji Berkala telah ditetapkan sesuai ketentuan;

 Seluruh pegawai telah memiliki kartu taspen, kartu BPJS, Karis dan Karsu;

 Penunjukan pejabat pengganti (plt maupun plh) telah dilakukan sesuai ketentuan;

 Surat ijin cuti, surat keterangan LAP, dan TL terlampir pada rekapitulasi daftar hadir

bulanan.

 Pegawai yang akan memasuki masa pensiun telah dibuatkan usulan pensiun satu

tahun sebelum memasuki masa pensiun;

 Dokumen arsip kepegawaian telah ditatausahakan dengan tertib dan lengkap baik

berupa data elektronik maupun data cetak;

Pada temuan berupa data dukung yang belum terlampir secara lengkap, KPPN

telah direkomendasikan untuk segera melengkapi data dukung masing-masing pegawai,

dan terus meningkatkan ketelitian khususnya dalam pengelolaan layanan SDM.

6) Penatausahaan Laporan Kepegawaian

Penatausahaan laporan kepegawaian, dapat disampaikan bahwa secara umum

penatausahaan laporan kepegawaian telah dilaksanakan secara tertib. Data

kepegawaian selalu dilakukan updating sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari monitoring

laporan kepegawaian antara lain sebagai berikut:

LHPS 133 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

 Laporan kepegawaian telah disampaikan secara tepat waktu sesuai SE-65/PB/2017
tentang penyusunan dan penyampaian laporan rutin instansi vertikal di lingkungan
DJPb.

 Data kepegawaian dalam bentuk softcopy pada aplikasi HRIS dan e-djpb dalam
kondisi lengkap dan terupdate

 Data pegawai secara hard copy berupa arsip data pegawai telah disusun dengan rapih
dan lengkap;

c. Manajemen Keuangan
1) Penyusunan Rencana Anggaran
Berdasarkan hasil monitoring penyusunan rencana anggaran pada KPPN tahun
2021 telah dilaksanakan sesuai aturan. Secara umum hasil dari monitoring penyusunan
rencana anggaran KPPN adalah sebagai berikut:
 RKA-KL telah disusun berdasarkan rencana kerja KPPN ;
 KPPN telah menyusun POK sesuai dengan DIPA yang diperoleh;
 Pada DIPA yang diperoleh, KPPN telah menyusun Rencana kerja Tahunan dan selalu
melakukan updating setiap ada perubahan rencana kegiatan.
2) Pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai
Pengelolaan gaji/ tunjangan pegawai baik berupa pembayaran gaji, tunjangan, uang
makan dan uang lembur secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun
masih terdapat dokumen pendukung yang belum dilampirkan. Berdasarkan hasil
monitoriang data pengelolaan gaji/tunjangan pegawai berupa pembayaran gaji, tukin,
lembur, dan uang makan pegawai dapat diuraikan sebagai berikut:
 Secara keseluruhan Pembayaran gaji pegawai telah sesuai dengan daftar perubahan
pegawai, termasuk kebenaran perhitungan didalamnya. Pembayaran gaji pegawai
dikelola oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, berdasarkan daftar yang dibuat
oleh masing-masing kantor;
 Daftar tunjangan kinerja sesuai dengan daftar hadir pegawai , jumlah dropping sesuai
dengan permintaan, potongan PPh pasal 21 telah disetor dan LPP Tukin telah
disampaikan ke Kantor Pusat secara tepat waktu;
 Daftar perhitungan uang makan telah sesuai dengan rekap daftar kehadiran pegawai;
 Daftar perhitungan uang lembur telah sesuai dengan rekapitulasi daftar hadir lembur
pegawai. Secara umum daftar SPM uang lembur telah dilampiri dengan dokumen
pendukung berupa SPTPL, dan rekap daftar hadir lembur pegawai .

LHPS 134 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

3) Penyelesaian Tagihan
Berdasarkan hasil uji petik dokumen SPM GU, dan LS pada KPPN, secara umum

pelaksanaan penyelesaian tagihan pada KPPN sebagai satker telah mengacu pada PMK-
190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN
sebagaimana telah diubah dengan PMK-178/PMK.05/2018. Namun dari hasil penelitian
dokumen masih ditemui beberapa ketidaksesuaian dalam penatausahaan penyelesaian
tagihan, antara lain:
 Terdapat Pembayaran Honor Tim pengelola belanja modal paket pekerjaan Renovasi

Lapangan olahraga Tenes lapangan, toilet dan pengaspalan halaman Parkir yang
anggotanya adalah pejabat pengelola Keuangan, sehingga memberikan kesan double
bayar honor sebagai Pengelola Keuangan dan sebagai Tim pengelola pekerjaan
belanja modal dimaksud. Sebaiknya anggota Tim pengelola pekerjaannya terdiri dari
pejabat atau pegawai lain.
Pada temuan tersebut, KPPN Tanggerang direkomendasikan untuk segera
memperbaiki dari sisi administrasinya dan lebih memahami aturan pengadaan barang
dan jasa secara komprehensif.
 Terdapat kwitansi pembelian obat untuk pegawai yang sakit dan pembelian peralatan
rumah tangga seperti piring , gelas dll yang seharusnya tidak di dapat cover oleh biaya
Kantor .
 Pada temuan tersebut KPPN Rangkasbitung diminta untuk segera memperbaiki
kwitansi-kwitansi dimaksud agar sesuai dengan ketentuan, dan untuk kedepannya
lebih memahami aturan dengan lebih komprehensif.
4) Pembukuan Bendahara

Pelaksanaan LPJ Bendahara telah seusai dengan PER-3/PB/2014. Hasil uji
sampling laporan pembukuan bendahara pada KPPN, uji sampling LPJ Bendahara bulan
September dan November pada KPPN, dan pengamatan langsung di KPPN,
pelaksanaan pembukuan bendahara pada KPPN sebagai satker telah dilaksanakan
sesuai ketentuan. Adapun hasil monitoring terhadap pembukuan bendahara antara lain
sebagai berikut:
 Berdasarkan hasil cek pembukuan bendahara, saldo BKU dan buku pembantu telah

sesuai;
 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah sesuai dengan Saldo Kas di bendahara

Pengeluaran pada Neraca UAKPA;
 Saldo kas tunai dari UP di bendahara tidak lebih dari Rp 50 juta;

LHPS 135 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

 LPJ Bendahara telah disampaikan ke KPPN secara tepat waktu (paling lambat tanggal
10);

 Penyetoran pajak telah dilaksanakan dengan tertib.
5) Penatausahaan Laporan Keuangan

Mengacu pada PMK-213/PMK.05/2013 tentang sistem akuntansi pelaporan
keuangan pemerintah pusat , sebagaimana telah diubah dengan PMK-215/PMK.05/2016,
Hasil pengujian laporan UAKPA pada KPPN, secara keseluruhan penatausahaan laporan
keuangan telah dilaksanakan dengan tertib oleh seluruh KPPN Adapun hasil monitoring
terhadap penatausahaan laporan keuangan pada KPPN antara lain:
 Penyampaian data UAKPA kepada UAPPA-W telah dilaksanakan secara tepat waktu;
 Penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA telah dilakukan sesuai dengan

ketentuan.
 Rekonsiliasi internal antara SAIBA dengan SIMAK BMN telah dilaksanakan dengan

tertib;
 Rekonsiliasi UAKPA dengan KPPN telah dilaksanakan secara tepat waktu;

d. Tata Usaha dan Rumah Tangga
1) Tata Usaha
Berdasarkan hasil monitoring pada penatausahaan surat masuk, penatausahaan
pengarsipan dan penatausahaan barang persediaan, secara umum telah dilaksanakan
sesuai ketentuan. KPPN lingkup wilayah Kanwil DJPb Provinsi banten telah
melaksanakan penatausahaan surat –menyurat secara elektronik sejak tahun 2018. Hasil
monitoring tata usaha pada KPPN antara lain sebagai berikut:
 Penatausahaan surat masuk telah dilaksanakan secara elektronik melalui e-office
(Nadine);
 Penatausahaan barang persediaan telah dilaksanakan dengan tertib melalui aplikasi
SAKTI modul persediaan;
 Penatausahaan arsip surat telah terintegrasi pada aplikasi Nadine.
2) Pengadaan Barang/Jasa
Berdasarkan Peraturan PresidenS No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, hasil monitoring dokumen pengadaan barang/jasa pada KPPN
dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan barang/jasa secara umum telah
dilaksanakan sesuai ketentuan. Hasil yang diperoleh pada monitoring dokumen pada
KPPN antara lain sebagai berikut:

LHPS 136 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

 Barang/jasa hasil pengadaan telah dicatat pada aplikasi SAKTI modul persediaan an
SIMAK BMN secara tertib, termasuk data perubahan keluar masuk barang;

 Dokumen pengadaan barang/jasa telah ditatausahakan dengan baik;
 Tidak terdapat kurang bayar/lebih bayar pada pengadaan barang/jasa;
 Berdasarkan monitoring proses perikatan oleh PPK, secara umum telah dilaksanakan

dengan baik. Sesuai dengan ketentuan pada Perpres 16 tahun 2018 pasal 11 ayat 1
poin D : PPK dalam pengadaan barang dan jasa menetapkan HPS.

KPPN direkomendasikan untuk membuat data dukung pengadaan barang dan jasa
seperti HPS (harga perkiraan sendiri) yang lebih akurat sesuai ketentuan agar tidak terjadi
permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa dikemudian hari.

3) Pengelolaan Aset
Monitoring pada pengelolaan aset dimaksudkan untuk mengetahui apakah KPPN

telah melaksanakan pengelolaan barang Milik Negara sesuai dengan pedoman
pengamanan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan monitoring,
pengelolaan aset pada KPPN, diperoleh hasil sebagai berikut:
 Laporan BMN telah dibuat dan disampaikan secara tepat waktu secara semesteran

kepada KPKNL dan kanwil DJPb Provinsi Banten;
 KPPN telah melakukan pengamanan BMN sesuai pedoman pengamanan

pengamanan barang di lingkungan kementerian Keuangan;
 Ketersediaan dan kondisi kendaraan operasional pada KPPN telah dalam kondisi baik

sesuai dengan tingkat kebutuhan;
 Kondisi rumah dinas pada KPPN secara umum adalah layak huni, namun berdasarkan

pengamatan di lapangan, terdapat satu rumah dinas yang dialih fungsikan sebagai
gudang barang pada KPPN Tangerang.

Pada temuan tersebut, KPPN telah direkomendasikan untuk memanfaatkan rumah
dinas sesuai dengan peruntukannya, sesuai SE-69/PB/2018 tentang pedoman teknis
penghunian rumah dinas di lingkungan DJPb.

4) Sarana Prasarana dan Tata Ruang
Berdasarkan KEP-650/PB/2018 tentang standar pelayanan di instansi vertikal

DJPb, pengamatan secara langsung pada KPPN, secara umum sarana dan prasarana
dan tata ruang pada KPPN Serang, KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbituang telah
sesuai dengan ketentuan. Hasil monitoring terhadap sarana prasarana dan tata ruang
pada KPPN antara lain:

LHPS 137 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

 Kondisi ruang kantor telah memperhatikan kenyamanan pengguna layanan;
 Sarana prasaran pada KPPN telah memenuhi standar meliputi

ketersediaan/terpasangnya visi dan misi, motto layanan, nilai-nilai kementerian
keuangan dan standard an maklumat pelayanan. Seluruh standar minimal tersebut
relah terpsang pada ruang layanan sehingga dapat diakses oleh pengguna layanan;
 Letak sarana dan prasarana telah memenuhi tata ruang kantor dengan estetika;
 Pencahayaan, sirkulasi udara dan penggunaan listrik telah memperhatikan keamanan,
kesehatan dan kenyamanan, serta prinsip hemat energi;
 KPPN telah melaksanakan prinsip go green .
 Secara umum inventarisasi kondisi sarana dan prasarana telah sesuai dengan kondisi
yang ada;
e. Kepatuhan Internal
1) Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan KMK-940/KMK.09/2017 tentang kerangka kerja penerapan
pengendalian intern dan pedoman pemantauan pengendalian intern di lingkungan
Kementerian Keuangan, hasil monitoring dokumen pelaksanaan pengendalian internal,
KPPN telah melaksanakan prinsip pengendalian internal sesuai dengan Hasil monitoring
pelaksanaan pengendalian internal pada KPPN antara lain:
 KPPN telah menmbuat SK penunjukan petugas pemantauan pengendalian internal;
 KPPN telah menyampaikan laporan hasil pengendalian internal secara tepat waktu

kepada kanwil DJPb Provinsi Banten.
 Kegiatan pemantauan telah dilaksanakan secara teratur setiap triwulan;
2) LHP Aparat Pengawas

Berdasarkan hasil pemantauan tim pembinaan dan supervisi KPPN, pada periode
semester II-2020 tidak terdapat aparat pengawas fungsional yang melakukan kegiatan uji
kepatuhan pada KPPN dalam lingkup wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Banten. Dikarenakan tidak ada aparat pengawas fungsional yang melakukan kegiatan uji
kepatuhan, maka tidak terdapat LHP aparat pengawas yang ditatausahakan pada
semester ini.

f. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan
1) Komunikasi dan Koordinasi Internal
Komunikasi dan koordinasi internal pada KPPN dimaksudkan untuk meningkatkan
sinergi dan menyelesaikan permasalahan internal dalam kaitannya dengan pekerjaan

LHPS 138 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

pada KPPN. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Kepala Kantor,
dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:
 Kepala kantor memantau kegiatan verifikasi transaksi keuangan dan akuntasnsi dalam

penyusunan LKBUN;
 Kepala Kantor dan Kepala seksi terkait, malakukan monitoring pengelolaan rekening

dan penatausahaan penerimaan negara melalui OMSPAN dan SPRINT;
 Kepala Kantor memantau proses pengadaan barang/jasa, penetausahaan dan

pemeliharaan BMN;
 Kepala Kantor memantau ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan yang

dihasilkan KPPN;
 KPPN telah melaksanakan koordinasi antar seksi dalam penyelesaian pekerjaan,

antara lain seksi bank dan pencairan dana berkoordinasi dalam proses penerbitan
SP2D.
 Koordinasi internal juga dilaksanakan melalui kegiatan rapat internal dan melalui WA
Grup.

2) Komunikasi dan Koordinasi Eksternal
Koordinasi eksternal dilakukan untuk menjalin hubungan kelembagaan yang baik

antara KPPN dengan unit kerja lainnya, baik satker maupun non satker. Berdasarkan hasil
pemantauan yang dilakukan tim pembina dan supervisi, diperoleh hasil sebagai berikut:
 KPPN telah memiliki kontak seluruh Satker dan Pemda mitra kerjanya untuk

memudahkan koordinasi dan koordinasi;
 KPPN memiliki grup WhatsApp dengan mitra kerjanya masing-masing untuk

mempercepat penyampaian informasi yang penting;
 KPPN telah menjalin hubungan komunikasi dengan aparat penegak hukum dalam

kaitannya dengan pelaksanaan tugas;
 KPPN secara rutin melaksanakan sosialisasi / FGD terkait pencairan dana,

pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa, serta langkah-langkah strategis pelaksanaan
anggaran;
 Kepala KPPN telah aktif menghadiri undangan baik dari Pemda maupun dari satker
pada hari-hari besar nasional/HUT Pemda;
 KPPN juga menjalin kerjasama baik formal maupun informal dengan mitra kerjanya,
misalnya dengan menyelenggarakan olah raga bersama dengan Pemda maupun
satker.

LHPS 139 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

3) Kepuasan Pegawai
Berdasarkan hasil survey kepuasan pegawai yang dilakukan oleh tim pembinaan dan

supervisi KPPN kepada seluruh pegawai KPPN, diperoleh hasil indeks kepuasan pegawai
ini 4 atau kategori memuaskan. kegiatan diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan
integritas para pegawai KPPN dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.

Hasil survey ini juga mengindikasikan bahwa pelayanan dari supporting unit terhadap
seluruh pegawai telah dilaksanakan dengan baik, untuk menjamin layanan terhadap
stakeholder juga berjalan dengan baik. Diharapkan hasil survey kepuasan pegawai ini
menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan akan terus mengalami peningkatan.

Tabel 3.25 Hasil Survey Kepuasan Pegawai Semester II-2021

No KPPN Indeks Kepuasan Pegawai

1. SERANG 97,72 %
2. TANGERANG 99,26 %
3. RANGKASBITUNG 98,70 %

Grafik 3.10 Hasil Survey Kepuasan Pegawai 2021

99,5

99

98,5

98

97,5

97

96,5 KPPN TANGGERANG KPPN RANGKASBITUNG
KPPN SERANG Column1

LHPS 140 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN