LHPS Semester II 2021

g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1) Keterbukaan Informasi Pubilk
Standar keterbukaan informasi publik dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 14
tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, serta PMK-200/PMK.01/2016 tentang
pedoman layanan informasi publik oleh PPID Kemenkeu dan perangkat PPID Kemenkeu.
Berdasarkan hasil pengamatan media sosial KPPN, dan pengamatan secara langsung di
KPPN, diperoleh hasil sebagai berikut:
 Website KPPN telah sesuai dengan standar, antara lain telah mencantumkan Visi dan
Misi, motto layanan, dan nilai-nilai Kementerian Keuangan;
 Konten website dan media sosial KPPN telah memperhatikan prinsip keamanan
dengan tidak mengunggah unsur SARA, diskriminasi, radikalisme, terorisme dan
LGBT.
 Konten pada website KPPN telah sesuai dengan standar micro website DJPb, antara
lain minimal memuat informasi prosedur layanan, dan link pengaduan internal dan
eksternal;

2) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Seluruh KPPN dalam lingkup wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

Banten telah melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan setiap semester. KPPN
secara rutin telah melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan, paling sedikit satu
kali dalam satu tahun. Adapun hasil survey selalu ini target pada IKU yaitu 4,55

Tabel 3.26 Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan

No KPPN IKM

1. SERANG 4,78
2. TANGERANG 4,98
3 RANGKASBITUNG 4,76

LHPS 141 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Grafik 3.11 Hasil Survey Kepuasan Pengguna Layanan

3) Pengelolaan Pengaduan
Pengelolaan pengaduan pada KPPN Serang, KPPN Tangerang dan KPPN

Rangkasbitung telah dilaksanakan dengan tertib. Berdasarkan hasil monitoring terhadap
pengelolaan pengaduan, diperoleh hasil sebagai berikut:
 Terdapat tata kelola pengaduan yang jelas pada KPPN dan kontak pengaduan telah

terpasang pada ruang layanan;
 Kepala KPPN telah menetapkan petugas pengelola pengaduan (SIPANDU) pada

KPPN;
 Website KPPN telah mempublikasikan sarana pengaduan;
 Terdapat box pengaduan pada masing-masing KPPN.
4) Pengendalian Gratifikasi

KPPN lingkup wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi banten telah
menerapkan pembangunan ZI-WBK WBBM sesuai dengan KEP-43/PB/2019 tentang
pedoman akselerasi pembangunan dan penilaian ZI menuju WBK di lingkungan DJPb.
Berdasarkan hasil monitoring terhadap KPPN diperoleh hasil sebagai berikut:
 KPPN Serang dan KPPN Rangkasbitung telah berhasil memperoleh WBK pada tahun

2020;
 KPPN Tangerang telah menerapkan pembangunan ZI ;
 KPPN telah melakukan public campaign terhadap pengendalian gratifikasi secara

berkala;

LHPS 142 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

6. INOVASI DAN PRESTASI
a. Inovasi
1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Berdasarkan hasil survey kepuasan pengguna layanan yang berada pada indeks
ini 4 dan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dapat disimpulkan bahwa KPPN
telah berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui berbagai upaya,
diantaranya melalui inovasi layanan. Pada periode semester II-2021 ini, KPPN Serang,
KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbitung menghasilkan inovasi yang baru meskipun
KPPN Serang dan KPPN Tanggerang hanya menghasilkan inovasi yang tidak banyak
seperti KPPN Tanggerang

Tabel 3.27 Innovasi KPPN Semester II tahun 2021

No KPPN Serang KPPN Tanggerang KPPN Keterangan

Rangkasbitung

1 Inovasi Askara Inovasi PETA_127 Buku_tamu161

Diharapkan periode berikutnya, KPPN dapat menghasilkan inovasi baru yang lebih
banyak lagi untuk mendukung layanan terhadap stakeholder.

2) Perluasan Manfaat Inovasi
Berdasarkan hasil monitoring pada KPPN, seluruh hasil inovasi pada KPPN yang

dihasilkan pada periode sebelumnya belum direplikasi oleh unit kerja lain, tapi mempunyai
potensi untuk direplikasi oleh satuan kerja lain. Diharapkan kedepan, KPPN dapat
menjalin kerjasama dengan unit kerja ain terkait inovasi yang dihasilkan, agar dapat
mereplikasi inovasi unit kerja lain, dan sebaliknya inovasi KPPN dapat direplikasi oleh unit
kerja yang lain. Kanwil DJPB Prov. Banten selalu berupaya mendorong KPPN untuk tidak
berhenti menghasilkan inovasi yang berguna untuk kemajuan organisasi.

b. Prestasi
1) Mempertahankan/Meningkatkan Prestasi Yang Telah Dicapai
Pada periode semester II-2021 ini, rata-rata KPPN dapat mempertahankan prestasi
yang sifatnnya regional/ penilaian dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Banten. Penilaian-penilaian itu antara lain terkait dengan IKPA, LKBUN, Kinerja KPPN.
sebagian KPPN dapat meningkatkan nilai yang diperoleh pada periode sebelumnya dan
ada juga KPPN yang mempertahankan nilai pada periode sebelumnya.

LHPS 143 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

2) Prestasi Baru
Berdasarkan hasil monitoring tim pembinaan dan supervisi, pada semester II -2021

ini beberapa KPPN dapat memeperoleh prestasi baru yang sifatnya nasional/penilaian
dari Kantor Pusat antara lain:
 KPPN Tanggerang memperoleh Apresiasi dari BPJS pada Ketepatan dan keakuratan

pada Rekonsiliasi memperoleh predikat WBK pada tahun 2021;
 KPPN Tanggerang memperoleh penghargaan dari PT.Taspen;
 KPPN Tanggerang memperoleh Predikat ZI menuju wilayah Bebas dari Korupsi

TA.2021;

C. PERMASALAHAN
Berdasarkan hasil pelaksanaan pembinaan dan supervisi seperti pembahasan sebelumnya,

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses bisnis di KPPN dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Banten telah dilaksanakan dengan menerapkan SOP yang ada. Namun
demikian masih terdapat permasalahan atau temuan terhadap pelaksanaan tugas di KPPN yang
masih memerlukan tindak lanjut dan perbaikan proses bisnis pada periode berikutnya.
Permasalahan-permasalahan yang masih terdapat pada KPPN berdasarkan hasil pembinaan dan
supervisi semester II-2021 menurut unsur pembinaan adalah sebagai berikut:

1. UNSUR EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN APBN
Implementasi Realisasi GU KKP yang masih belum optimal, karena masih jauh lebih rendah
dari pada realisasi GU Tunai.

2. UNSUR PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
a. Masih ditemukannya keterlambatan penyampaian data kontrak lebih dari 5 hari;
b. Terdapat GU yang sudah jatuh tempo namun tidak segera dibuatkan surat pemberitahuan
terhadap satker yang bersangkutan;
c. Berdasar uji sampling LPJ Bendahara satker, terdapat pajak/penerimaan yang belum disetor
lebih dari satu bulan;
d. Terdapat kesalahan pemilihan data supplier pada retur SP2D berupa nomor rekening yang
sudah tidak aktif lagi dan kesalahan nomor rekeing supplier yang berakibat pada kesalahan
penyaluran dana retur kepada satker lain;
e. Terdapat selisih pembukuan pada LPJ Bendahara pengeluaran sebesar Rp755.556.801

LHPS 144 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

3. UNSUR REPRESENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DI DAERAH
a. Inisiasi kegiatan diskusi lintas lembaga dengan tema perbendaharaan, keuangan negara
dan perekonomian daerah belum dilaksanakan secara maksimal oleh KPPN;
b. Pembinaan pada kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh satker K/L dan Pemda
baru dilaksanakan beberapa KPPN lingkup Kanwil DJPb Prov. Banten saja ;
c. Monev dan sumbangan analisis potensi PNBP untuk peningkatan penerimaan negara belum
dilaksanakan oleh KPPN;
d. Belum terdapat layanan bersama (co-location) pada KPPN lingkup wilayah Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Banten salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi Covid-
19 yang sampai saat ini masih belum usai.

4. UNSUR PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN LAINNYA (SPECIAL MISSION)
a. Kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BLU/BLUD tidak
dilakukan oleh KPPN terhadap satker BLU wilayah kerja masing-masing
b. Akurasi data kredit program antara data penyalur dan data debitur pada SIKP-UMi masih
ditemukannya ketidaksesuaian walaupun jumlahnya tidak signifikan.

5. UNSUR TATA KELOLA INTERNAL
a. Terdapat kwitansi pembelian obat pada nama pegawai yang sakit , kwitansi pembelian
peralatan rumah tangga yang seharusnya tidak dapat di biayai oleh dana Kantor.
b. Terdapat dokumen SPM-LS belanja Modal yang tidak dilampiri dengan Harga Perkiraan
Sendiri (HPS);
c. Adanya Honor Tim pengelola Belanja Modal yang masih belum sesuai dengan Perpres
No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
d. Terdapat rumah dinas yang difungsikan sebagai gudang pada KPPN Rangkasbitung;

6. UNSUR INOVASI DAN PRESTASI
Belum ada inovasi KPPN lingkup wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten yang
direplikasi unit kerja lain.

LHPS 145 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

BAB IV

ANALISA HASIL PEMBINAAN
DAN SUPERVISI

TARI MALER

BEDUG

Tarian Banten bernama tari Maler Bedug merupakan

pembaharuan dari tari Rampak Bedug yang terinovasi dari
berbagai musik tradisi Banten serta gerakan dari sifat terumbu
dan juga bedug Pamarayan. Tarian ini biasanya dilakukan pada
tarian pembuka dalam sebuah acara penyambutan tamu. Sifat
terumbu masuk dalam perguruan dasar silat tertua di daerah
Banten. Sedangkan rampak memiliki ar� serempak sehingga
tarian Rampak Bedug yang merupakan perpaduan dalam tari
Maler Bedug ini diar�kan sebagai tarian tradisional dengan
memakai alat musik bedug yang dilakukan secara serentak atau
bersamaan.

LHPS 146 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

BAB IV
ANALISIS HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN

Dari hasil pelaksanaan pembinaan dan supervisi, Tim Pembinaan dan Supervisi telah
mengidentifikasi beberapa permasalahan pada KPPN. Sebagian besar permasalahan ditemukan
pada komponen Tata Kelola Internal, meskipun pada komponen lain juga ditemukan namun tidak
dominan. Permasalaha tersebut antara lain ditemukan pada komponen Efektifitas dan
Akuntabilitas Pelaksanaan APBN dan komponen Representasi Kementerian Keuangan di Daerah.
Perlu diketahui selain komponen Tugas Perbendaharaan Lainnya (Spescial Mission), kedua
komponen tersebut merupakan komponen baru dalam pedoman pembinaan dan supervisi
pelaksanaan tugas KPPN sesuai PER-24/PB/2019.

Permasalahan pada kedua komponen tersebut terkait implementasi Kartu Kredit Pemerintah
(KKP) dan nilai IKPA Satker tingkat KPPN. Berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi OMSPAN
diketahui bahwa realisasi penggunaan KKP satker pada tahun 2021 belum optimal meskipun
program ini telah diimplementasikan sejak 2019. Sementara untuk capaian IKPA Satker tingkat
KPPN meskipun sudah melampaui target IKU sebesar 88% namun ada beberapa indikator yang
yang memiliki nilai lebih rendah dibandingkan indikator lainnya.

Kedua permasalahan tersebut akan dikaji lebih lanjut dengan menggunakan 2 metode
analisa yaitu motode Fishbone dan SWOT. Melalui kedua metode tersebut akan diidentifikasi
penyebab masalah dan akan ditentukan solusi atau rekomendasi pemecahan masalah yang dapat
dilakukan KPPN untuk meningkatkan kinerja di periode sekanjutnya.

A. BELUM OPTMALNYA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH PADA SATKER
1. Identifikasi Masalah
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara
Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pernerintah, Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan Satker untuk
melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara dalam penggunaan Uang Persediaan
(UP) KKP. Tujuan penggunaan KKP adalah untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai
dalam transaksi, meningkatan keamanan bertransaksi, meminimalisasi potensi
penyelewengan, meminimalisasi potensi fraud dari transaksi non tunai, dan meminimalisasi
cost of fundl idle cash dari penggunaan UP.

LHPS 147 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Adapun proporsi UP sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor
196/PMK.05/2018 sebagai berikut:
a. UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
b. UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

Namun demikian proporsi UP tersebut dapat disesuaikan sesuai kebutuhan satuan
kerja. Kepala Kanwil DJPb dapat memberikan persetujuan atas perubahan proporsi UP KKP
berupa kenaikan atau penurunan proporsi UP KKP. Persetujuan atas kenaikan proporsi UP
KKP diberikan dengan pertimbangan kebutuhan penggunaan UP KKP dalam 1 (satu) bulan
melampaui besaran UP KKP dan frekuensi penggantian UP KKP tahun yang lalu lebih dari
rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Sedangkan persetujuan atas penurunan proporsi
UP KKP diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. kebutuhan penggunaan UP Tunai dalam 1 (satu) bulan, melampaui besaran UP Tunai;
b. frekuensi penggantian UP Tunai tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1

(satu) bulan dalam 1 (satu) tahun; dan
c. terbatasnya penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran dengan Kartu Kredit

Pemerintah melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat
pernyataan dari KPA.

Adapun proses pengajuan, penerbitan, dan penggunaan kartu kredit pemerintah
adalah sebagai berikut:
a. DJPb melakukan perjanjian kerja sama induk dengan Kantor Pusat Bank Penerbit KKP

terkait koordinasi pengembangan pelaksanaan pembayaran dengan KKP dalam rangka
standardisasi dan percepatan pelayanan pembayaran dengan KKP. Kantor Pusat dari

LHPS 148 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

masing-masing Bank Penerbit KKP harus melakukan perjanjian kerja sama induk terlebih
dahulu sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama Satker.
b. Berdasarkan penunjukan Bank Penerbit KKP, KPA melakukan perjanjian kerja sama
Satker dengan Pejabat Bank Penerbit KKP yang menjadi mitra kerjanya.
c. Berdasarkan perjanjian kerja sama Satker, PPK menyampaikan Daftar Usulan
Pemegang KKP dan Daftar Usulan Administrator KKP kepada KPA.
d. KPA menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan KKP kepada Bank Penerbit KKP.
e. Bank Penerbit KKP melakukan verifikasi atas Surat Permohonan Penerbitan KKP dan
dokumen pendukung. KKP disampaikan kepada KPA melalui sarana pengiriman
tercepat paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah KKP diterbitkan.
f. KPA menyerahkan Kartu Kredit Pemerintah kepada Pemegang KKP disertai Berita Acara
Serah Terima KKP dan Surat Perjanjian Penggunaan KKP.
g. Pemegang KKP menggunakan KKP sesuai dengan kewenangannya setelah terlebih
dahulu dilakukan aktivasi kartu dan PIN KKP untuk pertama kali dan membubuhkan
tanda tangan pada kolom tanda tangan (signature panel) yang terdapat pada bagian
belakang Kartu Kredit Pemerintah.

Berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi OMSPAN, realisasi dari GU KKP satker
lingkup Kanwil DJPb Prov. Banten pada semester II tahun 2021 adalah sbb :

Tabel 4.1 Realisasi GU KKP dan GU TUNAI

Lingkup Kanwil DJPb.Prov. Banten TA.2021

NO KPPN GU KKP GU TUNAI

1 SERANG 5.013.971.545 292.215.739.434
2 TANGGERANG 6.000.767.398 158.864.486.265
3 RANGKASBITUNG 169.052.409 58.220.055.970
11.183.791.352 509.300.281.669
TOTAL

Berdasarkan tabel di atas bahwa realisasi GU KKP pada tahun 2021 rata-rata
masih rendah dibandingkan dengan GU Tunai di seluruh KPPN Lingkup Kanwil
DJPb.Prov.Banten.

LHPS 149 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Grafik 4.1 Realisasi GU KKP dan GU Tunai
TA 2021

300.000.000.000 GU TUNAI
200.000.000.000 GU KKP
100.000.000.000

0

GU KKP GU TUNAI

2. Metode Analisis
Untuk dapat mengetahui dan menjabarkan apa penyebab masih rendahnya realisasi

UP-KKP lingkup Kanwil DJPb Prov. Banten, Tim Pembina dan Supervisi akan melakukan
analisis dengan tujuan agar dapat ditemukan akar masalah utama juga sekaligus
mendapatkan alternatif solusi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah Metode
Fishbone.

Fishbone Analysis atau yang sering disebut juga Cause Effect Diagram merupakan
sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan
melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat
seperti tulang ikan. Fishbone Analysis dapat berfungsi sebagai pengidentifikasikan
penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu spesifik masalah dan kemudian
memisahkan akar penyebabnya, memungkinkan juga untuk mengidentifikasi solusi yang
dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut (bisa lebih dari satu masalah).

3. Identifikasi Penyebab Masalah
Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pembinaan dan Supervisi KPPN, penyebab

rendahnya realisasi GU-KKP pada KPPN lingkup Kanwil DJPb.Prov. Banten, terdiri dari 4
elemen utama yaitu :
a. Sumber Daya Manusia
b. Komunikasi/Sosilaisasi
c. Proses/Sistem
d. Peralatan/Material

LHPS 150 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

4. Analisis Penyebab Masalah
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan seperti yang terlihat pada diagram di atas

maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :
a. Sumber Daya Manusia

1) Pengguna KKP yang masih belum memahami SOP penggunaan KKP.
Meskipun sumber daya manusia dan fasilitas telah tersedia dengan baik, namun

masih terdapat kendala pada sumber daya manusia itu sendiri. Kendala sumber daya
informasi yang menghambat proses implementasi KKP ialah kurangnya pemahaman
pelaksana tentang prosedur dan tata cara implementasi KKP.

Selain itu, satuan kerja juga belum memperoleh informasi tentang kepatuhan
organisasi atau individu pada peraturan dalam mengimplementasikan KKP. Meskipun
satuan kerja secara rutin melaksanakan rapat evaluasi mingguan, tetapi evaluasi yang
dilakukan terbatas pada kemajuan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.
Satuan kerja tidak melakukan evaluasi khusus terkait tingkat pemahaman pengguna
KKP.
2) Pengguna KKP yang belum terbiasa dengan transaksi non tunai.

Faktor berikutnya adalah pengguna KKP/Pegawai yang terlibat dalam
pelaksanaan implementasi KKP juga belum familiar dengan penggunaan transaksi
non tunai yang telah diterapkan dalam penerimaan pembayaran PNBP.

b. Komunikasi/ Sosialisasi
1) Sosialisasi PMK-196/PMK.05/2018 yang belum maksimal.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban

LHPS 151 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kartu Kredit memang erat kaitannya dengan
hutang, terutama dengan kartu kredit perseorangan. Dikarenakan seseorang tidak
memiliki uang di kantong atau tabungan maka digunakanlah kartu kredit sebagai
sarana penundaan pembayaran (hutang). Namun kemudian apakah karena alasan
pemerintah tidak punya uang di kas negara lalu kemudian “berhutang” ataukah ada
alasan lain?.

Disisi lain, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah ini dapat meningkatkan kualitas
belanja negara. Hal ini karena negara tidak perlu mengeluarkan uang sebagai uang
muka. Uang negara akan dikeluarkan pada saat munculnya tagihan kartu kredit,
sementara barang dana jasa sudah diterima. Kondisi ini tentunya akan mempercepat
dan memperlancar kegiatan satuan kerja. Bendahara Pengeluaran juga tidak perlu
membawa uang dalam jumlah banyak untuk membayar tagihan negara. Menurunnya
penggunaan uang tunai ini dapat meningkatkan keamanan transkasi serta mengurangi
potensi penyalahgunaan (fraud) transaksi tunai maupun nontunai. Sebagai contoh
pembayaran perjalanan dinas sering kali tidak sesuai dengan bukti riil perjalanan,
dengan menggunakan kartu kredit pemerintah maka setiap transaksi akan langsung
terekam secara otomatis. Hal ini tentu akan mengurangi terjadinya transaksi fiktif atau
penyalahgunaan kuitansi palsu.
2) Panduan menggunakan KKP yang belum dipahami.

Informasi tentang tata cara ,proses Pengajuan, Penerbitan, Penyerahan, dan
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, yang telah diberikan oleh KPPN pada saat
dilakukannya pengaktifan KKP dirasa masih belum cukup jelas dan kurang rinci. KPPN
hanya memberikan gambaran umum terkait penggunaan KKP dan tidak mendetail
sampai ke langkah-langkah dalam melakukan pembayaran dengan menggunakan
KKP. Penjelasan yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan realita pada saat KKP
digunakan. Pihak bank menjelaskan bahwa KKP dapat digunakan untuk melakukan
pembayaran tagihan dan belanja melalui ATM seperti halnya kartu debit. Akan tetapi,
pada saat pemegang KKP akan melakukan pembayaran belanja melalui ATM, tidak
terdapat menu pembayaran yang tertera pada mesin ATM. Menu yang tersedia pada
mesin ATM hanya informasi saldo dan tarik tunai saja.

LHPS 152 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

c. Proses/ Sistem.
1) Pihak rekanan atau vendor yang belum mempunyai rekening Giro.
Rekening Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari
nasabah perseorangan ataupun badan usaha dalam rupiah ataupun mata uang asing,
Namun Rekening Giro mempunyai kelemahan yaitu Giro yang memiliki tanggal
tenggang waktu dalam pencairannya, sehingga bagi para penerima giro harus sering
dan rajin dalam mengecek kapan tanggal jatuh temponya dan eentan terjadinya
penipuan dalam menggunakan Surat Giro atau Bilyet Giro serta Cek yang isinya bisa
saja kosong. Berdasarkan itulah masih banyak vendor atau rekanan masih banyak
yang belum menggunakan rekening Giro dalam bertransaksi sedangkan untuk
bertransaksi dengan KKP harus menggunakan rekening Giro.
2) Tata cara pemotongan pajak yang masih belum simple.
Dalam melakukan transaksi dengan mengunakan KKP akan banyak tahapan-
tahapan yang harus dilakukan oleh bendahara pengeluaran sehingga bila belum
terbiasa akan merasa rumit belum lagi apabila ada kesalahan dalam penginputan/
merekam transaksi akan memerlukan waktu yang lama untuk mengulang dari awal,
hal ini yang menyebabkan kendala dalam penggunaan KKP itu sendiri.

d. Peralatan/ Material
EDC adalah akronim dari Electronic Data Capture. Seperti namanya, alat ini

difungsikan untuk pengambilan data secara elektronik. Dalam hal ini adalah sebagai alat
penerima pembayaran secara elektronik melalui kartu debit atau kartu kredit. Mesin EDC

LHPS 153 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

diterbitkan oleh perbankan sehingga secara otomatis terkoneksi dengan server
perbankan. Dengan begitu, mesin ini dapat menghubungkan rekening antar bank.
Perangkat EDC juga merupakan syarat untuk dapat bertransaksi menggunakan KKP,
namun dilapangan terutama didaerah masih banyak rekanan atau vendor yang belum
mempunyai EDC.

Tabel 4.2 Matrik Analisa Fish Bone Realisasi UP-KKP

PERMASALAHAN FAKTOR PENYEBAB REKOMENDASI/
SOLUSI

1. SDM (pengguna) KKP 1. Memberikan

yang masih Pemahaman yang

belum memahami SOP lebih komprehansif

penggunaan KKP. kepada pengguna

2. Pelaksana KKP belum KKP.

SDM terbiasa dengan transaksi 2. Segera

non tunai karena satuan membiasakan diri

kerja juga belum untuk melakukan

menerapkan penggunaan transaksi Non tunai

EDC dalam penerimaan

pendapatan negara.

KURANG 1. Komunikasi /sosialisasi Pihak KPPN dan

OPTIMALNYA PMK-197/PMK.05/2018 Pihak Bank agar

PENGGUNAAN tentang Tata cara melakukan sosialisasi

KKP Pembayaran dan secara bersama-

Penggunaan KKP oleh sama kepada para

KPPN masih belum pengguna KKP

KOMUNIKASI/ maksimal secara periodik dan
SOSIALISASI 2. Pihak Bank hanya
sekaligus melakukan
memberikan gambaran
evaluasi atas

umum terkait penggunaan implementasi

KKP dan tidak mendetail penggunaan KKP.

sampai ke langkah-

langkah dalam melakukan

pembayaran dengan

menggunakan KKP

LHPS 154 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

1. Pihak rekanan atau vendor Agar sistem yang ada

yang belum mempunyai dapat lebih mudah

rekening Giro. untuk di

PROSES/ 2. Belum simplenya SOP implementasikan di
SISTEM
yang mengatur tentang lapangan seperti

tata cara pemotongan dan pengaturan rekening

pemungutan pajak atas Giro dan tata cara

transaksi dengan pemotongan pajak.

menggunakan KKP

Merchant pada pihak Mempermudah

Rekanan atau Vendor yang prosedur dalam

menggunakan peralatan memperoleh EDC

EDC ( Electronic Data bagi rekanan atau

PERALATAN/ Capture) masih terbatas vendor sehingga

MATERIAL jumlahnya dapat menambah

jumlah vendor yang

menggunakan EDC

merchant dalam

bertransaksi.

‘4. Kesimpulan dan Rekomendasi
Dari hasil analisis yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan penyebab

kurang optimalnya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagai berikut :
a. Pengguna KKP yang masih belum memahami SOP penggunaan KKP.
b. Pengguna KKP yang belum terbiasa dengan transaksi non tunai
c. Sosialisasi PMK-196/PMK.05/2018 yang belum maksimal.
d. Panduan menggunakan KKP yang belum dipahami secara komprehensif.
e. Pihak rekanan atau vendor yang belum mempunyai rekening Giro.
f. SOP penggunaan KKP dan tata cara pemotongan pajak yang masih belum simple.
g. Masih terbatasnya jumlah mesin EDC yang digunakan vendor atau rekanan.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan terhadap permasalahan kurang optimalnya
penggunaan Kartu Kredit Pemerintah adalah :
a. Edukasi yang komprehensif PMK-196/PMK.05/2018 tentang Tata cara Pembayaran dan

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

LHPS 155 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

b. Pelaksanaan bimtek tentang tata cara pemotongan dan pembayaran pajak atas transaksi
yang menggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

c. Menambah distribusi mesin EDC ke daerah-daerah untuk mempermudah transaksi
penggunaan KKP bagi vendor atau rekanan di daerah.

d. Memberi pemahaman kepada para pengusaha atau vendor bahwa menggunakan
pembayaran non tunai itu lebih mudah, aman dan cepat.

B. KURANG OPTIMALNYA CAPAIAN IKPA SATKER PADA KPPN SERANG
1. Identifikasi Masalah
Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-04/PB/2021 tentang
Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada
Kementerian/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator
yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja
pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Indikator yang digunakan
untuk mengukur IKPA ada 13 indikator yang dikelompokkan menjadi 4 aspek yaitu :
a. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, terdiri dari 3 indikator:
1) Revisi DIPA;
2) Deviasi Halaman III DIPA; dan
3) Pagu Minus
b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran,
terdiri dari 4 indikator :
1) Penyampaian Data Kontrak;
2) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP);
3) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara;
4) Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM).
c. Efektivitas pelaksanaan anggaran, terdiri dari 3 indikator :
1) Penyerapan Anggaran;
2) Penyelesaian Tagihan;
3) Capaian Output;
4) Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
c. Efisiensi pelaksanaan anggaran, terdiri dari 2 indikator:
1) Pengembalian/Kesalahan SPM;
2) Perencanaan Kas (Renkas).

LHPS 156 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Nilai IKPA merupakan penjumlahan dari nilai setiap indikator sesuai dengan bobot
masing-masing indikator. Pembobotan setiap indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Pembobotan Indikator IKPA

Aspek Indikator Bobot

Kesesuaian Perencanaan dengan Revisi DIPA 5
Pelaksanaan Deviasi Hal.III DIPA 5
Kepatuhan Terhadap Regulasi Pagu Minus 5
Data Kontrak 10
Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan UP dan TUP 8
Efisiensi Pelaksanaan Anggaran LPJ Bendahara 5
Dispensasi SPM 5
Penyerapan Anggaran 15
Penyelesaian Tagihan 10
Capaian Output 17
Retur SP2D 5
Renkas 5
Kesalahan SPM 5

Nilai IKPA terdiri dari nilai IKPA K/L, nilai IKPA Unit Eselon I, dan nilai IKPA Satker.
Perhitungan masing-masing nilai IKPA tersebut adalah sebagai berikut :
a. Nilai IKPA K/L merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan

pembobotan masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada seluruh
Unit Eselon I dalam lingkup K/L.
b. Nilai IKPA Unit Eselon I merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan
pembobotan masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada seluruh
Satker dalam lingkup Eselon I.
c. Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator dengan
pembobotan masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker.

Perhitungan nilai IKPA dilakukan secara elektronik berdasarkan data yang berasal dari
transaksi keuangan pada Aplikasi OM-SPAN . Nilai IKPA dikategorikan menjadi:
a. Sangat baik, apabila nilai IKPA > 95;
b. Baik, apabila 89 < nilai IKPA < 95;

LHPS 157 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

c. Cukup, apabila 70 < nilai IKPA < 89; atau
d. Kurang, apabila nilai IKPA <70.

Berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi OMSPAN, nilai IKPA Satker tingkat KPPN
lingkup Kanwil DJPB Provinsi Banten tahun anggaran 2021 dan nilai masing-masing
indikator adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Capaian IKPA Satker Tingkat KPPN TA 2021

NO K P P N CAPAIAN

1 KPPN Serang 91,44
2 KPPN Tangerang 96,92

3 KPPN Rangkasbitung 96,63

Tabel 4.5 Nilai Indikator IKPA Tingkat KPPN TA 2021

KPPN Serang KPPN Tangerang KPPN Rangkasbitung

Aspek Indikator Nilai Bobot Nilai Nilai Nilai Bobot Nilai Nilai Nilai Bobot Nilai Nilai
Akhir Aspek Akhir Aspek Akhir Aspek
90,61
Kesesuaian Revisi DIPA 99,94 5 5 99,57 5 4,98 100 5 5
92,3
Perencanaan dengan Deviasi Hal, III DIPA 72,19 5 3,61 93,17 5 4,66 97,37 93,73 5 4,69 97,53
93,61
Pelaksanaan Pagu Minus 99,7 5 4,99 90,5 99,38 5 4,97 98,86 5 4,94

Data Kontrak 90 10 9 95 10 9,5 95 10 9,5

Kepatuhan Terhadap Pengelolaan UP dan TUP 95 8 7,6 97 8 7,76 95,2 95 8 7,6 97,42
98,79 5 4,94 99,69 5 4,98
Regulasi LPJ Bendahara 99,2 5 4,96

Dispensasi SPM 85 5 4,25 90 5 4,5 100 5 5

Efektivitas Penyerapan Anggaran 91,67 15 13,75 100 15 15 100 15 15
Pelaksanaan Penyelesaian Tagihan
Capaian Output 98,59 10 9,86 97,68 10 9,77 98,71 98,97 10 9,9 98,15
Kegiatan Retur SP2D 97,42 17 16,56 93,82 17 15,95
84,78 17 14,41

99,39 5 4,97 99,74 5 4,99 99,79 5 4,99

Efisiensi Pelaksanaan Renkas 96 5 4,8 96 5 4,8 93 050 85
90 5 4,5 85 5 4,25
Kegiatan Kesalahan SPM 85 5 4,25

Nilai Total 91,44 96,92 91,8

Konversi Bobot 100% 100% 95%

Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) 91,44 96,92 96,63

Berdasarkan data pada tabel di atas capaian IKPA Satker tingkat KPPN lingkup Kanwil

DJPb Prov. Banten telah melampaui target IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Satker pada

KPPN sebesar 88%. Namun apabila nilai IKPA maing-masing dibandingkan maka nilai IKPA

KPPN Serang adalah yang terkecil yaitu 91,44% atau lebih besar 3,44 poin dari target IKU

dengan predikat Baik. Sedangkan KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbitung masing-

masing memperoleh nilai sebesar 96,92 dan 96,63 atau lebih besar 8,92 dan 8,63 poin dari

target IKU dengan predikat Sangat Baik. Hal ini menunjukkan capaian IKPA satker KPPN

Serang masih kurang optimal dibandingkan dengan KPPN Tangerang dan KPPN

Rangkasbitung.

Apabila nilai masing-masing indikator pada IKPA seluruh KPPN dibandingkan maka

terdapat beberapa indikator pada KPPN Serang yang memperoleh paling rendah yaitu:

LHPS 158 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

1. Deviasi Halaman III DIPA dengan perolehan nilai sebesar 72,19
2. Data Kontrak dengan perolehan nilai sebesar 90
3. Dispensasi SPM dengan perolehan nilai sebesar 85
4. Capaian Output dengan perolehan nilai sebesar 84,78
5. Kesalahan SPM dengan perolehan nilai sebesar 85

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan kurang optimalnya capaian IKPA
satker pada KPPN Serang tersebut akan dikaji lebih lanjut untuk mengetahui penyebab
permasalahan. Dengan mengetahui penyebab permasalahan tersebut maka akan
ditentukan solusi atau rekomendasi pemecahan masalah. Dengan solusi atau rekomendasi
tersebut diharapkan KPPN Serang dapat lebih meningkatkan kinerjanya di masa
mendatang, terutama dalam mencapai IKPA Satker yang lebih optimal.

2. Metode Analisis.
Untuk menganalisis permasalahan rendahnya capaian IKPA Satker tingkat KPPN

Serang, Tim Pembina akan menggunakan Metode SWOT. SWOT adalah singkatan
dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan
Threats (ancaman). Tujuan dari setiap analisis SWOT adalah untuk mengidentifikasi
13actor kunci yang 13actor dari lingkungan internal dan eksternal yaitu:
a. Faktor internal : merupakan strength dan weakness yang datang dari lingkungan internal

organisasi .
b. Faktor eksternal : merupakan opportunity dan threat yang datang dari lingkungan

eksternal organisasi.

LHPS 159 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Adapun variabel dari metode SWOT dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Strenght/ Kekuatan – Sifat positif dalam organisasi dan dapat dikendalikan.

Kekuatan sering kali menggabungkan antara sumber daya dengan system dan
sarana prasarana yang ada. Sehingga menghasilkan output yang maksimal. Dalam
hal ini nilai IKPA Tingkat KPPN yang masih rendah akan dapat di tingkatkan dengan
memiliki SDM yang mumpuni dan peraturan yang mendukung.
b. Weakness/ Kelemahan – Kelemahan yang dapat menghambat kemajuan
organisasi pada saat ini, hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya kemampuan SDM
yang ada dalam organisasi dalam memahami aturan yang ada, seperti dalam hal
rendahnya Nilai IKPA pada yang salah satu penyebabnya kurangnya pemahaman
akan aturan.
c. Opportunity/Peluang – Adalah faktor-faktor eksternal yang dapat memberikan
kesempatan untuk meningkatkan prestasi dimasa yang akan datang. Dalam Hal
Nilai IKPA KPPN yang masih rendah, masih ada peluang untuk meningkatkan Nilai
IKPA KPPN apabila kemampuan SDM dalam merencanakan dan merealisasikan
anggaran lebih ditingkatkan.
d. Threat/ Ancaman – Komponen eksternal di luar organisasi yang menghambat
prestasi dan keberadaan organisasi di masa yang akan datang. Dengan metode
analisis ini akan di petakan faktor apa saja yang dianggap menghambat prestasi
atau capaian pada organisasi. Untuk itu diharapkan nantinya akan di tempuh cara
untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan identifikasi Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan),
Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman) tersebut maka dapat dibuat kombinasi
antara faktor internal dan faktor eksternal untuk menghasilkan strategi dalam rangka
meningkatkan kinerja suatu organisasi. Kombinasi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Kombinasi kekuatan-peluang (S-O) dengan menggunakan kekuatan internal untuk

memanfaatkan peluang eksternal.
2. Kombinasi Kelemahan-peluang (W-O) dengan menopang kelemahan internal untuk

mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal
3. Kombinasi Kekuatan-ancaman (S-T) dengan menggunakan kekuatan internal untuk

mengurangi ancaman eksternal.
4. Kombinasi Kelemahan-ancaman (W-T) dengan memanfaatkan kelemahan internal untuk

mengurangi ancaman eksternal.

LHPS 160 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

3. Analisa SWOT
Dalam analisa ini diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal serta

peluang dan ancaman sebagai faktor eksternal. Yang dimaksud faktor internal di sini adalah
faktor-faktor yang berada dalam lingkungan KPPN Serang sendiri seperti kondisi SDM serta
komunikasi dan koodinasi yang telah dilakukan KPPN. Sedangkan faktor eksternal adalah
faktor-faktor yang berada di luar lingkungan KPPN seperti kondisi SDM dan pemahaman
dan kedisiplinan satker terhadap peraturan.

Berdasarkan pemetaan terhadap variable-variable SWOT dapat diidentifikasi Strenght
(Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (Peluang) dan Threat (Ancaman) pada
KPPN Serang sebagai berikut :
a. Strenght (Kekuatan)

 SDM atau pegawai pada KPPN rata-rata masih milenial dan memiliki penguasaan
terhadap peraturan dan teknologi informasi

 Tersedianya peraturan dan aplikasi yang menjadi acuan KPPN dan satker dalam
melaksanakan tugasnya

b. Weakness (Kelemahan)

 Kurang efektifnya sosialisasi kepada Satker terkait peraturan pelaksanaan
anggaran
 Belum optimalnya koordinasi antara KPPN dengan Satker dalam hal pelaksanaan
anggaran
c. Opportunity (Peluang)
 Ketentuan Pengelola Keuangan pada satker harus memiliki sertifikat dan
pengangkatan Pejabat Fungsional Pengelola Keuangan
 Penggunaan layanan informasi yang terbuka lebar dengan berbagai platform yang
dapat meghubungkan KPPN Serang dan satker
d. Threats ( Ancaman )
 Kurangnya pemahaman Satker terhadap peraturan mengenai pelaksanaan anggaran
secara komprehensif.
 Ketidakdisiplinan satker dalam mematuhi peraturan yang berlaku seperti
keterlambatan penyampaian data kontrak

LHPS 161 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Tabel 4.6 Strategi Peningkatan Capaian IKPA KPPN Serang

STRENGHT WEAKNESS

Faktor  SDM atau pegawai pada  Kurang efektifnya
Internal
KPPN rata-rata masih sosialisasi kepada
Faktor
Eksternal milenial dan memiliki Satker terkait peraturan

penguasaan terhadap pelaksanaan anggaran

peraturan dan teknologi  Belum optimalnya

informasi koordinasi antara KPPN

 Tersedianya peraturan dan dengan Satker dalam

aplikasi yang menjadi hal pelaksanaan

acuan KPPN dan satker anggaran

dalam melaksanakan

tugasnya

OPPORTUNITY Strategi S-O Strategi W-O
(menggunakan kekuatan (menopang kelemahan
 Ketentuan pengelola internal untuk memanfaatkan internal untuk mengambil

Keuangan pada satker peluang eksternal) keuntungan dari eksternal)

harus memiliki sertifikat Peraturan yang ada agar

dan pengangkatan Kurang efektifnya

Pejabat Fungsional digunakan untuk mendorong komunikasi dan belum

Pengelola Keuangan peningkatan kapasitas satker optimalnya koordinasi

 Penggunaan layanan untuk memiliki sertifikat dengan satker diatasi

informasi yang terbuka keahlian di bidang dengan penggunaan

lebar dengan berbagai perbandaharaan dan sarana media informasi

platform yang dapat mengangkat pejabat yang lebih beragam untuk

meghubungkan KPPN dan fungsional pengelola menyampaikan peraturan

satker keuangan dalam rangka terkait pelaksanaan

meningkatkan kualitas anggaran terutama tentang

pelaksanaan anggaran pada penilaian IKPA

satker

LHPS 162 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

THREAT Strategi S-T Strategi W-T

 Kurangnya pemahaman (menggunakan kekuatan (memanfaatkan kelemahan
Satker terhadap peraturan internal untuk mengurangi internal untuk mengurangi
mengenai pelaksanaan
ancaman eksternal) ancaman eksternal)

anggaran secara  Kurangnya pemahaman KPPN agar lebih

komprehensif. satker terhadap peraturan meningkatkan komunikasi

 Ketidakdisiplinan satker diatasi dengan dan koordinasi untuk

dalam mematuhi memamfaatkan SDM memberikan pemahaman

peraturan yang berlaku KPPN yang sebagian dan kepatuhan satker

seperti keterlambatan besar generasi milenial terhadap peraturan yang

penyampaian data kontrak dan menguasai peraturan berlaku khususnya terkait

dan aplikasi untuk dengan penilaian IKPA

memberikan sosialisasi

anatara lain terkait

penilaian IKPA

 Ketidakdisiplinan

satker dalam mematuhi

peraturan yang berlaku diatasi

dengan menerapkan sanksi

sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan

Dengan menggunakan Analisa SWOT maka dapat dibuat beberapa strategi dengan
menggunakan 2 variabel yaitu :
a. Strategi S-O

Strategi ini merupakan kombinasi dari variable Strenght (Kekuatan) dengan variable
Opportunity (Peluang). Strategi ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan internal
untuk memanfaatkan peluang eksternal. Untuk itu dalam rangka meningkatkan nilai IKPA
KPPN Serang maka strategi yang dapat dilakukan adalah Peraturan yang ada digunakan
untuk mendorong peningkatan kapasitas satker yaitu dengan memiliki sertifikat keahlian
di bidang perbandaharaan dan mengangkat pejabat fungsional pengelola keuangan
dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada satker

LHPS 163 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

b. Strategi W-O
Strategi ini merupakan kombinasi dari variable Weakness (Kelemahan) dengan

vaiabel Opportunity (Peluang). Strategi ini dilakukan dengan menopang kelemahan
internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Untuk itu dalam rangka
meningkatkan nilai IKPA KPPN Serang maka strategi yang dapat dilakukan adalah
kurang efektifnya komunikasi dan belum optimalnya koordinasi dengan satker diatasi
dengan penggunaan sarana media informasi yang lebih beragam untuk menyampaikan
peraturan terkait pelaksanaan anggaran terutama tentang penilaian IKPA
c. Strategi S-T

Strategi ini merupakan kombinasi dari variable Strenght (Kekuatan) dengan variable
Threats (Ancaman). Strategi ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan internal untuk
mengurangi ancaman eksternal. Untuk itu dalam rangka meningkatkan nilai IKPA KPPN
Serang maka strategi yang dapat dilakukan adalah:
• Kurangnya pemahaman satker terhadap peraturan diatasi dengan memamfaatkan

SDM KPPN yang sebagian besar generasi milenial dan menguasai peraturan dan
aplikasi untuk memberikan sosialisasi anatara lain terkait penilaian IKPA
• Ketidakdisiplinan satker dalam mematuhi peraturan yang berlaku diatasi dengan
menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
d. Strategi W-T

Strategi ini merupakan kombinasi dari variable Weakness (Kelemahan) dengan
variable Threats (Ancaman). Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan
internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Untuk itu dalam rangka meningkatkan nilai
IKPA KPPN Serang maka strategi yang dapat dilakukan adalah KPPN lebih
meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk memberikan pemahaman dan kepatuhan
satker terhadap peraturan yang berlaku khususnya terkait dengan penilaian IKPA

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penilaian IKPA KPPN Serang indikator yang mendapat nilai lebih
rendah dibandingkan nilai indikator IKPA KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbitung
adalah:
a. Deviasi Halaman III DIPA
b. Data Kontrak
c. Dispensasi SPM
d. Capaian Output
e. Kesalahan SPM

LHPS 164 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

Berdasarkan hasil analisa menggunakan metode SWOT, maka rekomendasi yang
dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja KPPN
Serang adalah:
a. KPPN agar lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk memberikan

pemahaman dan peningkatan kepatuhan satker terhadap peraturan yang berlaku
khususnya terkait dengan penilaian IKPA.
b. KPPN agar memamfaatkan SDM yang sebagian besar generasi milenial untuk
memberikan sosialisasi antara lain terkait penilaian IKPA melalui berbagai media
komunikasi.
c. KPPN agar terus berupaya menambah kemampuan pegawai terutama pegawai milenial
melalui bimtek atau pelatihan yang diadakan oleh Kantor Pusat.
d. KPPN agar lebih mengoptimalkan penggunaan sarana media informasi yang lebih
beragam mengenai peraturan terkait pelaksanaan anggaran terutama tentang penilaian
IKPA
e. KPPN agar mendorong satker agar pengelola keuangan untuk memiliki sertifikat keahlian
di bidang perbandaharaan dan mengangkat pejabat fungsional pengelola keuangan untuk
meningkatan kapasitas dan kualitas pelaksanaan anggaran.
f. Pimpinan dalam hal ini Kepala Kanwil DJPb akan lebih intens lagi dalam mengawal
permasalahan ini, karena akan berimbas juga pada Nilai IKPA Kanwil sebagai BUN.

Demikian Analisa dan kesimpulan yang kami uraikan, semoga dapat direalisasikan untuk
dapat menjadi referensi dalam mengatasi permasalahan yang ada pada KPPN di masa yang akan
datang.

LHPS 165 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

BAB V

KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI

KESENIAN

DEBUS

O rang Banten juga mempunyai berbagai jenis kesenian tradisional. Salah

satu diantaranya yang kemudian yang kemudian menjadi label masyarakat
Banten adalah debus. Ar�nya, jika seseorang mendengar kata "debus", maka
yang terlintas dalam benaknya adalah "Banten".

Ragam seni pertunjukan kesenian rakyat Banten, pada umumnya berkembang
secara turun-temurun. Hal itu �dak terlepas dari nafas keagamaan serta dalam
perjalanannya �dak terlepas dari pengaruh agama Islam, maupun juga agama
lain. Kesenian rakyat yang berkembang di Banten hingga sampai sekarang
sangatlah beragam. Satu di antaranya yang sangat fenomenal sampai kini
adalah seni Debus.

LHPS 166 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN
Pelaksanaan pembinaan dan supervisi KPPN semester II-2021 dilaksanakan dalam

rangka melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di KPPN. Selain itu kegiatan
pembinaan juga ditujukan untuk melakukan konsultasi dan fasilitasi dalam rangka penguatan
kapasitas pelaksanaan tugas KPPN.

Kegiatan pembinaan dan supervisi KPPN semester II-2021 dilaksanakan sesuai
dengan PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas
KPPN. Berdasarkan hasil monitoring tim pembinaan dan supervisi, pelaksanaan tugas pada
KPPN secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun demikian masih terdapat
beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan. Pada umumnya permasalahan atau hasil temuan
pada KPPN bersifat administratif, dan telah ditindaklanjuti oleh KPPN selama dalam periode
semester II-2021. Adapun permasalahsan atau temuan yang bersifat materiil telah
diselesaikan sesuai ketentuan.

1. EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
a. KPPN telah melaksanakan evaluasi kinerja dan didokumentasikan dalam bentuk
laporan RPA yang disusun setiap semester dan disampaikan kepada Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Banten. RPA yang disusun oleh KPPN telah
menggambarkan evaluasi kinerja satker di wilayah kerja masing-masing KPPN.
b. Kegiatan pembinaan terhadap satker dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas
pelaksanaan anggaran semester II-2021 telah dilaksanakan dalam bentuk bimbingan
teknis, monev kinerja penyerapan anggaran, FGD dan sosialisasi.
c. Kegiatan peningkatan kapasitas serta kualitas pengelolaan dan pelaksanaan
anggaran oleh satker telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan evaluasi
IKPA satker yang dilaksanakan secara berkala. Namun berdasarkan monitoring
melalui aplikasi OMSPAN capaian IKPA KPPN Serang belum optimal dibandingkan
KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbitung.
d. Dalam rangka mengawal implementasi simplifikasi pelaksanaan anggaran, seluruh
satker lingkup KPPN yang wajib melaksanakan UP KKP telah mengimplementasikan
UP KKP sesuai ketentuan. Namun berdasarkan monitoring melalui aplikasi

LHPS 167 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

OMSPAN, penggunaan UP-KKP pada KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Banten
belum optimal dibandingkan dengan penggunaan UP-Tunai

2. PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA
a. Rencana Penarikan Dana satker telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan nilai
rata-rata deviasi di bawah 2 % untuk periode semester II-2021;
b. Penatausahaan pengeluaran negara pra-penyelesaian tagihan berupa kepemilikan
KIPS dan penggunaan PIN PPSPM oleh satker telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
c. Pendaftaran data kontrak oleh satker ke KPPN mayoritas telah melaksanakan
penyampaian data kontrak secara tepat waktu, namun masih terdapat keterlambatan
penyampaian data kontrak di atas 5 hari.
d. Penyelesaian tagihan berupa penerbitan SP2D telah dilaksanakan sesuai SOP
berdasarkan uji sampling kepatuhan penyelesaian tagihan, namun masih terdapat
penyampaian SPM melalui aplikasi e-SPM yang tidak dilampiri hasil scan KIPS,
invoice hasil konversi yang belum diproses di SPAN dalam durasi waktu yang lama,
dan hardcopy SPM yang belum disampaikan ke KPPN.
e. Penyelesaian SKPP telah dilaksanakan secara tepat waktu yaitu maksimal 3 hari kerja
sejak SKPP diterima secara benar dan lengkap oleh KPPN, namun masih terdapat
SKPP yang tidak dilengkapi dengan surat penonaktifan supplier.
f. Penatausahaan rekening KPPN berupa penerbitan persetujuan/penolakan rekening
telah dilaksanakan dengan tertib. Migrasi rekening menjadi virtual account juga telah
dilaksanakan sesuai timeline yang telah ditetapkan. Adapun satker yang belum beralih
ke virtual account disebabkan oleh masalah non teknis telah dilaporkan ke Direktorat
PKN.
g. Penerbitan Daftar Saldo Rekening telah dilaksanakan dengan tertib oleh satker.
Laporan Saldo Rekening satker telah disampaikan secara tepat waktu ke KPPN, dan
rekapitulasi laporan saldo rekening KPPN telah disampaikan secara tepat waktu ke
Kanwil DJPb Provinsi Banten.
h. Dalam rangka pengendalian rekening satker, telah dilaksanakan rekonsiliasi rekening
antara KPPN, Satker dan Bank setiap bulan.
i. Tata kelola konfirmasi penerimaan negara telah dilaksanakan dengan tertib dengan
menerbitkan nota konfirmasi sesuai permintaan satker yang disampaikan secara
daring.

LHPS 168 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

j. Mekanisme penyelesaian retur juga telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan
penyelesaian retur tidak lebih dari satu bulan bahkan KPPN berupaya menyelesaikan
retur dalam 10 hari kerja.

k. Monitoring kepatuhan bank telah dilaksanakan secara tertib setiap triwulan dan
laporan telah disampaikan melalui dashboard MPN secara tepat waktu. Monev
kepatuhan bank dilaksanakan secara online pada masa pandemi .

l. Rekonsiliasi internal dan eksternal telah dilaksanakan secara tepat waktu dan data
dukung telah didokumentasikan dengan tertib.

m. Penyusunan LK UAKBUN telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan telah disampaikan
kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara tepat waktu setiap periode
laporan.

n. Penerbitan daftar LPJ Bendahara satker semester II 2021 telah disampaikan secara
benar dan tepat waktu sehingga tidak terdapat penerbitan SP2S selama periode
semester III-2021.

o. Penerbitan surat pemberitahuan atas pelaksanaan penyesuaian sisa pagu telah
sesuai dengan surat pernyataan koreksi dari satker dan dilengkapi dengan berita
acara dan surat pemberitahuan penyesuaian pagu DIPA.

p. Penerbitan SKTB periode semester II-2021 telah dilaksanakan sesuai ketentuan
dengan diterbitkan sesuai dengan surat permintaan pengembalian .

3. REPRESENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DI DAERAH
a. Ruang diskusi perspektif baru perbendaharaan berupa inisiasi kegiatan diskusi lintas
lembaga dengan tema perbendaharaan negara, keuangan negara dan perekonomian
daerah dilaksanakan dalam bentuk diskusi dengan Pemda mengenai UMi, DAK Fisik
dan Dana Desa.
b. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN telah dilaksanakan sesuai
ketentuan.
c. Pembinaan atas kepatuhan kewajiban perpajakan oleh satker KL dan Pemda
dilaksanakan dalam bentuk rekonsiliasi data perpajakan yang dilaksanakan secara
rutin setiap triwulan dan FGD dengan tema perpajakan dengan BPKAD. Kab. Lebak
d. Penyusunan monev analisis potensi PNBP belum dilaksanakan oleh KPPN. Monev
satker PNBP telah dilaksanakan oleh Kanwil tetapi belum melibatkan KPPN

LHPS 169 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

e. Layanan co-location tidak dapat dilaksanakan oleh KPPN mengingat tidak adanya
layanan tatap muka pada masa pandemik dan belum tersedianya sarana dan
prasarana untuk layanan co-location.

f. Peran dalam akuntabilitas pelaksanaan registrasi hibah telah dilaksanakan dengan
penerbitan memo persetujuan pengesahan MPHL BJS yang telah dilaksanakan
berdasarkan kesesuaian hasil pengujian besaran MPHL dengan SPT MHL

4. PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN LAINNYA/SPECIAL MISSION
a. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan BLU pada satker telah dilaksanakan
oleh Kanwil DJPb Provinsi Banten selaku pembina satker BLU namun belum
melibatkan KPPN. , KPPN baru menjalankan tugas dalam pengesahan SP2BLU yang
telah dilaksanakan sesuai hasil pengujian SP3BLU .
b. Pelaksanaan rekonsiliasi data debitur UMi telah dilaksanakan oleh petugas yang
ditunjuk melalui SK dan dilaksanakan dengan tertib setiap periode namun masih
ditemukan data yang tidak sesuai. Survey debitur berupa survey baseline dan inline
juga telah dilaksanakan secara tepat waktu setiap triwulan.

5. TATA KELOLA INTERNAL
a. Pengelolaan kinerja organisasi berupa kontrak kinerja, laporan capaian IKU dan
evaluasi kinerja telah dilaksanakan dan dilaporkan secara tepat waktu setiap periode.
b. Uji kepatuhan SOP telah dilaksanakan setiap tahun untuk menjamin kinerja KPPN
sesuai dengan standar yang telah ditentukan, namun sebagian KPPN belum
melaksanakan internalisasi SOP secara berkala.
c. Seluruh KPPN telah menerapkan SMM ISO 9001:2015 dengan tertib dengan
menyusun dokumen induk secara terupdate, namun rapat tinjauan manajeman baru
dilaksanakan 1 kali dalam setahun.
d. Mutasi internal periode semester II-2021 telah dilaksanakan oleh KPPN Tangerang
dan KPPN Rangkasbitung dalam rangka menempatkan pegawai sesuai kompetensi
yang dimiliki dan kebutuhan organisasi.
e. Dalam rangka pengembangan pegawai berbasis kompetensi, seluruh KPPN telah
memberikan kesempatan yang sama kepada pegawainya untuk mengikuti pelatihan
yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
f. Penetapan kinerja individu telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan pengukuran
capaian kinerja individu telah dilaksanakan setiap triwulan

LHPS 170 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

g. Pemakaian user SPAN telah dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki user SPAN
dan pergantian user SPAN dilaksanakan sesuai ketentuan, namun masih terdapat
pergantian user yang tidak diterbitkan berita acara pergantian user.

h. Layanan SDM dan penatausahaan laporan kepegawaian telah dilaksanakan sesuai
ketentuan yang berlaku dan telah ditatausahakan dengan tertib.

i. Penyusunan rencana anggaran telah dilaksanakan sesuai aturan antara lain RKA-KL
telah disusun sesuai rencana dan telah disusun POK.

j. Pengelolaan gaji/tunjangan pegawai telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun
masih terdapat dokumen pendukung yang belum dilampirkan

k. Penyelesaian tagihan juga telah dilaksanakan dengan tertib, namun masih terdapat
permasalahan berupa kesalahan/ketidaklengkapan dokumen khususnya untuk
belanja di atas 10 juta rupiah.

l. Pembukuan bendahara telah dilaksanakan dengan tertib melalui aplikasi SAKTI.
Saldo uang tunai harian tidak lebih dari 50 juta rupiah dan penyampaian LPJ
Bendahara ke KPPN telah dilaksanakan secara tepat waktu.

m. Penatausahaan laporan keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
n. Ketertiban administrasi persuratan telah dilaksanakan seluruhnya melalui aplikasi

persuratan Nadine.
o. Pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan pencatatan

barang persediaan telah dilakukan dengan tertib melalui SAKTI Modul Persediaan dan
SIMAK BMN.
p. Pengelolaan aset telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,
q. Sarana dan prasarana tata ruang pada KPPN 90% telah sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan. Adapun sarana yang belum lengkap antara lain masih terdapat
KPPN yang belum menyediakan ruangan edukasi dan bermain anak dan belum
tersedianya sarana prasarana khusus difabel.
r. Sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik dengan ditetapkannya SK
Tim Unit Pengendali Gratifikasi pada masing-masing KPPN.
s. Komunikasi dan koordinasi internal antara pimpinan dengan seluruh pegawai telah
dilaksanakan oleh KPPN melalui berbagai sarana antara lain pelaksanaan GKM dan
One Day One Information secara teratur dan adanya grup WA sebagai sarana
komunikasi digital.
t. Komunikasi dan koordinasi eksternal telah dilaksanakan oleh Kepala KPPN dengan
satker, PEMDA, pihak penegak hukum maupun pihak lain yang berkepentingan

LHPS 171 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

dengan layanan KPPN melalui diskusi, koordinasi dan FGD yang diselenggarakan
KPPN baik secara formal maupun informal.
u. Peningkatan kualitas layanan publik telah dilaksanakan oleh KPPN melalui
penyebaran informasi yang masif melalui seluruh media sosial yang dimiliki oleh
KPPN.

6. INOVASI DAN PRESTASI
a. Pada semester II-2021 seluruh KPPN dalam lingkup kerja Kanwil DJPb Banten
khususnya KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbitung telah menghasilkan inovasi
yang bermanfaat bagi peningkatan layanan. Namun belum ada inovasi pada KPPN
yang direplikasi oleh unit lain.
b. Prestasi yang diperoleh KPPN pada periode semester II-2021 adalah prestasi dari
hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Banten, dan
penghargaan yang diberikan oleh BPJS dan PT Taspen kepada KPPN Tangerang.
Selain itu KPPN Tangerang telah ditetapkan sebagai unit vertikal dengan predikat
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

B. REKOMENDASI
Berdasarkan hasil kajian terhadap permasalahan yang dipilih untuk dikaji lebih lanjut

maka terhadap permasalahan tersebut dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. KURANG OPTIMALNYA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

Rekomendasi terhadap permasalahan kurang optimalnya penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah adalah sebagai beikut:
a. Edukasi yang komprehensif PMK-196/PMK.05/2018 tentang Tata cara Pembayaran

dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
b. Pelaksanaan bimtek tentang tata cara pemotongan dan pembayaran pajak atas

transaksi yang menggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
c. Memberi pemahaman kepada para pengusaha atau vendor bahwa menggunakan

pembayaran non tunai itu lebih mudah, aman dan cepat.
d. Menambah distribusi mesin EDC ke daerah-daerah untuk mempermudah transaksi

penggunaan KKP bagi vendor atau rekanan di daerah.

LHPS 172 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

2. KURANG OPTIMALNYA CAPAIAN IKPA SATKER PADA KPPN SERANG
Rekomendasi terhadap permasalahan kurang optimalnya capaian IKPA Satker pada

KPPN Serang adalah sebagai berikut:
a. KPPN agar lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk memberikan

pemahaman dan peningkatan kepatuhan satker terhadap peraturan yang berlaku
khususnya terkait dengan penilaian IKPA.
b. KPPN agar memamfaatkan SDM yang sebagian besar generasi milenial untuk
memberikan sosialisasi antara lain terkait penilaian IKPA melalui berbagai media
komunikasi.
c. KPPN agar terus berupaya menambah kemampuan pegawai terutama pegawai milenial
melalui bimtek atau pelatihan yang diadakan oleh Kantor Pusat.
d. KPPN agar lebih mengoptimalkan penggunaan sarana media informasi yang lebih
beragam mengenai peraturan terkait pelaksanaan anggaran terutama tentang penilaian
IKPA
e. KPPN agar mendorong satker agar seluruh pengelola keuangan telah memiliki sertifikat
keahlian di bidang perbandaharaan dan mengangkat pejabat fungsional pengelola
keuangan untuk meningkatan kapasitas dan kualitas pelaksanaan anggaran.
f. Kanwil DJPb akan lebih intens dalam mengawal permasalahan ini, karena akan
berimbas pada Nilai IKPA Kanwil sebagai BUN.

LHPS 173 KANWIL DJPB
SEMESTER II TAHUN 2021 PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN I - PROFIL KPPN

A. Profil KPPN Serang

1. Riwayat Singkat
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang secara umum disingkat KPPN
merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan merupakan unit
terdepan atau ujung tombak dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan
dalam memberikan pelayanan publik. KPPN mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembayaran atas
beban anggaran serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui
dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan suatu kantor yang melaksanakan fungsi pembayaran tagihan kepada
Negara sebenarnya sudah lama dikenal masyarakat, namun telah beberapa kali
mengalami perubahan nama yaitu mulai dari Kantor Bendahara Negara (KBN), Kantor
Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN) yang kemudian pada
tahun 1990 digabung menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
dan terakhir yaitu sejak tahun 2005 menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).

Perubahan mendasar dari fungsi KPKN menjadi KPPN adalah pengalihan
fungsi/kewenangan ordonansering yang sebelumnya kewenangan tersebut berada pada
KPKN dialihkan kepada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana
yang diamanatkan dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan
beralihnya kewenangan ordonansering kepada Kementerian Negara/Lembaga/Satker,
maka KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara melaksanakan kewenangan
comptabel.

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-18/PB/2008
tanggal 25 Januari 2008 tentang Penetapan Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Percontohan Tahap II di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN
Serang sebagai salah satu KPPN Percontohan di lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan diresmikan tanggal 1 Februari 2008.

Sejalan dengan perkembangan organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan maka
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Serang ditetapkan kembali sebagai KPPN tipe A1, terdiri dari
satu orang Kepala Kantor tingkat eselon III/a , satu Kepala Subbagian Umum dan empat
Kepala Seksi eselon IV/a.

2. Visi, Misi, Janji Layanan, Motto Layanan dan Maklumat Layanan

Visi KPPN Serang adalah Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di Daerah yang
Profesional, Transparan, Modern, dan Akuntabel.
Misi KPPN Serang adalah :
 Menjamin Kelancaran Pencairan Dana APBN Secara Tepat Sasaran, Tepat Waktu

dan Tepat Jumlah
 Mewujudkan Pengelolaan Kas yang Efisien dan Optimal
 Mewujudkan Pelaporan Pertanggungjawaban APBN yang Akurat dan Tepat Waktu
Janji Layanan KPPN Serang adalah KPPN Serang Melayani dengan Santun
Motto Layanan KPPN Serang adalah “MANTAP” (Modern, Accountable, No Charge,
Transparant, Accurate, Profesional)
Maklumat Layanan KPPN Serang adalah “kami para pegawai KPPN Serang dengan ini
menyatakan bahwa kami sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang
ditetapkan. Apabila kami tidak menepati janji maka kami siap menerima sanksi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"

3. Struktur Organisasi

4. Profil SDM

5. Sarana Prasarana

a. Gedung/Bangunan

KPPN Serang memiliki 2 (dua) gedung yaitu:

1) Gedung Kantor yang terdiri dari 2 lantai dengan luas bangunan sebesar 1.074 m2
dan tahun perolehan 1975;

2) Gedung Aula 1 lantai dengan luas bangunan sebesar 288 m2 dan tahun perolehan
2004.

b. Ruangan

Jumlah ruangan yang tersedia pada Gedung Kantor sebanyak 20 ruangan yang
terdiri dari:

1) Lantai bawah sebanyak 14 ruangan, yang antara lain meliputi ruangan kerja
Kepala Kantor, ruangan kerja Kepala Seksi, ruangan Front Office (FO), ruangan
kerja staf, ruang tunggu tamu dan poliklinik.

2) Lantai atas sebanyak 6 ruangan yang antara lain meliputi ruangan kerja Kepala
dan staf Subbagian Umum, ruangan kerja Bendahara dan ruang arsip serta
ruangan untuk sholat.

c. Kendaraan Dinas

KPPN Serang memiliki 2 (dua) kendaraan dinas roda 4 dengan kondisi baik yaitu:

1. Toyota Kijang Innova, tahun perolehan 2010; dan
2. Mitsubishi Xpander Ultimate, tahun perolehan 2018

d. Teknologi Informasi dan Komputer (TIK)

Peralatan TIK yang dimiliki KPPN Serang terdiri dari:

1) PC : 48 unit

2) Printer : 26 unit

3) Scanner : 3 unit

4) Jaringan : 2 layanan (Intranet dan Internet)

e. Pendukung Lainnya
Peralatan pendukung lainnya adalah 1 (satu) unit Genset dan 10 buah Alat Pemadam
Api Ringan (APAR).

6. Volume Kerja

Tahun Jumlah Total Pagu (Rp) Total Realisasi (Rp) %
2020 Satker 7,725,087,234,000 7,432,419,337,935 96.21%
2021 8,660,438,152,000 8,353,124,165,894 96.45%
203

202

7. Capaian Kinerja
Capaian Kinerja Kemenkeu Three Tahun 2020

Capaian Kinerja Kemenkeu Three Tahun 2021

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2020

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2021

8. Nilai Survei Kepuasan
Indeks kepuasan pengguna layanan yang digunakan dalam survei ini
menggunakan skala 1-5. Selain tingkat kepuasan juga dilakukan survei terhadap tingkat
kepentingan akan pertanyaan yang diajukan.

Hasil survei kepuasan Pengguna layanan KPPN Serang
Th.2017 s.d. Th. 2021

9. Kinerja Lainnya
a. Pengarusutamaan Gender (PUG)
Duta Pengarusutamaan Gender KPPN Serang dijabat oleh PTPN KPPN
Serang, Wariyanti. Hal itu sejalan dengan Surat Direktur Sistem Perbendaharaan
selaku Ketua PMO DJPb nomor S-4489/PB.7/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang
Penugasan Duta Transformasi Kelembagaan sebagai Duta Pengarusutamaan
Gender. Surat tersebut menyatakan bahwa sebagai dukungan terhadap implementasi
PUG di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, di mana implementasi PUG merupakan
bagian dari strategi transformasi budaya organisasi yang sangat relevan dalam proses
reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan (RBTK) Kementerian Keuangan,
tugas Duta PUG dianggap cukup selaras dengan tugas-tugas yang diemban oleh Duta
Transformasi Kelembagaan (Duta TK) yang ada pada unit vertikal Ditjen
Perbendaharaan.

Beberapa sarana dan prasarana responsif gender yang telah diterapkan di KPPN
Serang diantaranya adalah:

1) Parkir Khusus Disabilitas
Pada tempat parkir KPPN Serang, telah disediakan area
khusus bagi para pegawai/mitra kerja berkebutuhan khusus,
seperti ibu hamil atau difabel.

2) Ruang Laktasi (Menyusui)

Ruang dengan pendingin ruangan (Air

Conditioner) ini disediakan untuk

mengakomodasi kebutuhan ibu

hamil/menyusui. Disediakan juga peralatan

pendukung seperti sofa, meja kecil, dan toilet.

3) Dokter Wanita Pemilihan dokter wanita sebagai dokter
4) Fasilitas Olah raga KPPN Serang dilaksanakan sebagai salah
satu upaya implementasi
voli, tenis lapangan dan tenis meja. pengarusutamaan gender. Dokter tersebut
dapat dikunjungi oleh para pegawai setiap
hari Kamis. Agar memudahkan akses,
poliklinik dan ruang laktasi/menyusui
diletakkan bersebelahan.

Untuk meningkatkan kebugaran

serta menerapkan pola hidup

sehat, KPPN Serang

menyediakan fasilitas olahraga

yang secara rutin digunakan oleh

pegawai. Beberapa kegiatan

olahraga yang rutin dilaksanakan

di lingkungan kantor adalah bola

b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh KPPN Serang dalam pembangunan Zobna
Integritas adalah sebagai berikut:

1) Manajemen Perubahan
- Membentuk tim kerja untuk melakukan pembangunan Zona Integritas (ZI);
- Menyiapkan dokumen rencana pembangunan ZI;
- Menyiapkan dokumen pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK-WBBM;
- Menyiapkan dokumen perubahan pola pikir dan udaya kerja;

2) Penataan Tata Laksana
- Menyediakan dan menetapkan SOP kegiatan utama;
- Penggunaan e-office;
- Keterbukaan Informasi Publik;

3) Penerapan Sistem manajemen SDM
- Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai;
- Menerapkan pola mutasi internal;
- Pengembangan oegawai berbasis kompetensi;
- Penerapan kinerja individu;
- Penegakan aturan disiplin;
- Mengelola sistem informasi kepegawaian

4) Penguatan Akuntabilitas
- Melibatkan pimpinan pada penyusunan rencana, penetapan dan pencapaian
kinerja;
- Mengelola akuntabilitas kinerja

5) Penguatan Pengawasan
- Pengendalian gratifikasi;
- Penerapan SPIP;
- Menerima pengaduan masyarakat;
- Menerapkan Whistle Blowing System;
- Penanganan benturan kepentingan

6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Membuat standar layanan;
- Menerapkan budaya pelayanan prima;
- Melakukan penilian kepuasan terhadap pelayanan.

10. Inovasi
Inovasi Manajemen/Pelayanan
a. KPPN Serang senantiasa memperhatikan kebutuhan serta kenyamanan para
pengguna layanan. Melalui Keputusan Kepala KPPN Serang, ditetapkan inovasi
berupa area khusus merokok yang dilengkapi kursi, layar monitor, dan pengeras
suara. Fasilitas berupa layar monitor dan pengeras suara tersebut terhubung
langsung dengan ruang Front Office, sehingga pengguna layanan yang telah
memiliki nomor antrean dapat menunggu di area tersebut sambil tetap memantau
antrean di ruang Front Office.
b. Jawara Room, merupakan ruangan atau fasilitas yang digunakan oleh tingkat
pimpinan, dalam pelaksanaan koordinasi dan komunikasi intensif, khususnya dalam
menemukan solusi bagi masalah yang rumit. Jawara Room juga digunakan sebagai
tempat/area melakukan layanan tatap muka bagi para pemangku kepentingan yang
membutuhkan penanganan khusus atau dalam keadaan mendesak.

11. Prestasi/Penghargaan
a. Predikat Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) Tahun 2020 dari
Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

b. Peringkat kedua Best Performing
KPPN, Pelayanan Pengguna
melalui HAI-CSO Terbaik Tahun
2020 dalam HAI-CSO Awards 2020
yang diperoleh pada bulan November
2020.

c. Peringkat pertama kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana
Desa Tingkat KPPN, pada kategori KPPN Besar Tahun Anggaran 2020.

d. Peringkat pertama Nilai Kinerja
Pelaksanaan Anggaran sebagai
Kuasa BUN Lingkup Wilayah
Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2019, dengan nilai
96.62.

e. Peringkat Kedua Penilaian Pelaksanaan
Tugas Subbagian Umum Tingkat KPPN
Tahun 2019 Lingkup Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Banten Tahun 2019, dengan nilai
94.09.

f. KPPN Berkinerja Terbaik berdasarkan Hasil Pembinaan dan Supervisi
KPPN Tahun 2019 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Banten, dengan nilai 95.28.

12. Kegiatan Internal dan Eksternal
a. Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021
Sosialisasi ini ditujukan kepada seluruh satker mitra kaerja KPPN Serang dalam
rangka mendukung implementasi pelaksanaan Pedoman Penerimaan dan
Pengeluaran Akhir Tahun Anggaran, sehingga satker dapat mengetahui urgensi dan
jadwal-jadwal yang telah ditetapkan sesuai Perdirjen mengenai langkah-langkah di
akhir tahun. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting
pada tanggal 13 Oktober 2021 mulai pukul 09.00 WIB s.d. selesai.
b. Bimbingan Teknis IKPA Tahun 2021
Bimbingan Teknis IKPA Tahun 2021 dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Tipe A1 Serang sehubungan dengan Nota Dinas Direktorat
Jenderal Perbendaharaan nomor ND- 225/PB.2/2021 tentang Penyampaian
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER4/PB/2021 tentang
Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja
Kementerian Negara/Lembaga kepada Satker K/L. Kegiatan ini dilaksanakan oleh
Seksi MSKI KPPN Serang dalam rangka mendukung satker untuk mempersiapkan
kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal sehingga dapat memperoleh nilai
maksimal dalam Penilaian IKPA tahun 2021. Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara berkewajiban untuk menyampaikan kepada Satker hal pelaksanaan dan
petunjuk teknis IKPA tahun 2021.
Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut.
1) Penyampaian informasi mengenai Penilaian IKPA tahun 2021 kepada Satker;

2) Memberikan pelayanan berupa pendampingan kepada Satker mengenai IKPA;
3) Memberikan edukasi dan bimbingan teknis yang optimal guna meningkatkan

pengetahuan satker tentang kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal
sehingga dapat memperoleh nilai maksimal dalam penilaian IKPA tahun 2021.
Kegiatan Bimbingan Teknis IKPA Tahun 2021 dilaksanakan melalui media Zoom
Meeting dengan pembicara berada di Ruang Krakatau KPPN Serang. Acara dimulai
pada pukul 13.00 WIB dan selesai pada pukul 16.00 WIB

c. Bimbingan Teknis Aplikasi SAKTI Web tahun 2021
Bimbingan Teknis Aplikasi SAKTI Web Tahun 2021 dilaksanakan oleh KPPN
Serang sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-
51/PB/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Roll Out
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun 2021.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi MSKI KPPN Serang untuk memberikan
pengetahuan mengenai Overview SAKTI sebagai pendahuluan dalam pendalaman
pemahaman tentang Aplikasi SAKTI Web yang direncakan akan digunakan oleh
seluruh Satker mulai bulan Januari tahun 2022.
Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1) Penyampaian informasi, materi dan pelatihan mengenai Aplikasi SAKTI Web
mulai dari administrasi hingga penggunaannya.
2) Memberikan pelayanan berupa pendampingan kepada Satker mengenai Roll
Out SAKTI,
3) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Satker mengenai Aplikasi SAKTI
Web tahun 2021.
Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi SAKTI Web Tahun 2021 dilaksanakan melalui
Zoom Meeting dengan pembicara berada di Ruang Krakatau KPPN Serang. Acara
dimulai pukul 08.00 WIB s.d. selesai.

d. Kegiatan Bintal

1) Pengumpulan infak sodaqoh dan menyalurkannya kepada anak yatim di
lingkungan komplek kantor. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2021
dengan peserta dari seluruh pegawai KPPN.

2) Pengajian 1 Muharram 1443 H yang dilaksanakan secara daring di bulan
Agustus 2021 dan diikuti oleh seluruh pegawai KPPN.

3) Pengajian Maulid nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan secara daring di
bulan Oktober 2021 dan diikuti oleh seluruh pegawai KPPN.

B. Profil KPPN TANGERANG

1. Riwayat Singkat

KPPN Tangerang merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang bertanggung jawab kepada Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Banten. KPPN Tangerang adalah KPPN Tipe A1 Non
Provinsi yang berdiri sejak tahun 2001 dengan nama Kantor Perbendaharaan
dan Kas Negara (KPKN) Tangerang yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan
II A No.11 berada di bawah Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Anggaran
Bandung. Sejak bulan Januari 2004, KPPN Tangerang menempati gedung baru
dengan alamat Jl. TMP Taruna No.12 Kota Tangerang yang berdekatan dengan
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang dan Masjid Raya Al Azom yang menjadi
kebanggaan masyarakat Kota Tangerang.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 303/KMK.01/2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004. Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Tangerang berubah nama menjadi
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tangerang. Pada tahun
2012 KPPN Tangerang resmi menjadi KPPN Percontohan. Sejalan dengan
perkembangan organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Tangerang ditetapkan kembali sebagai
KPPN tipe A1, terdiri dari satu orang Kepala Kantor tingkat eselon III/a, satu
Kepala Subbagian Umum dan empat Kepala Seksi eselon IV/a. KPPN
Tangerang mendapat pengakuan telah menerapkan standar mutu pelayanan
dengan mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015.
2. Visi dan Misi
a. Visi

Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di Daerah yang profesional,
Modern, Transparan, dan Akuntabel.
b. Misi
a. Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat

waktu, dan tepat jumlah;
b. Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel;
c. Mewujudkan pelaporan pertangungjawaban APBN yang akurat dan tepat

waktu.
c. Motto

TANGKAS (Terampil, Akuntabel, Nyaman, General, Kepatuhan, Aman, dan
Selaras)

d. Maklumat Layanan
Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai
dengan standar pelayaan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati
janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KPPN TANGERANG TA 2021

KEPALA KPPN
I WAYAN SUPATRA
NIP 196312101985021001

KASUBBAG UMUM
YUNI SOFYAN

NIP 197406281994021001

RANI RESDIANA RISA AGUNG WICAKSONO
NIP 198501292006022001 NIP 198311052003121004

ASTHA PRATIDIENA MULIYADI
NIP 198306092004122002 NIP 196801081993081001

KASI PENCAIRAN DANA NURHIDAYAT FIRMANSYAH JAFUNG PTPN MAHIR KASI BANK MARIANI SISWANTO SISTIAN SUPRIANI KASI VERA
MUHAMMAD SANUSI NIP 197209271999031002 AHMAD BAIHAQI HERU SOFJANTO NIP 196310231985032001 NIP 198609082006022001 AHMAD YANI
NIP 196911201990011001 NIP 196809201989121001 NIP 196510101985031001
SITI MURWATI, S.E. NIP 198910152010121002 RUSMIYATI KASI MSKI
DARLIN ROSITA NIP 197002031992032001 ENDANG RESIWATI NIP 198402172004122001 RIYADI WIBOWO AFIFAH AZ ZAHRA
NIP 197306221999032001 JAFUNG PTPN TERAMPIL NIP 197506021996022002 NIP 197709172000011001 NIP 199106182013102001
ADITYA PRATAMA
BUDIANY SALFIRA ESTI WAHYUNINGSIH WAHYU SANTOSA ISTIANAH
NIP 196409191985032002 NIP 199112252014111001 NIP 197101111992012001 NIP 197211111994031004 NIP 198303142002122001

NOEROEL FADJRI M
NIP 197107161992032001

NETI SUPENTI NINING KUSWIDIANTI TITIS KUSUMASTUTI
NIP 197608091999032001 NIP 197909202000122001 NIP 197105261990122001

4. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai pada KPPN Tangerang adalah 29 (dua puluh sembilan)

pegawai dengan struktur 1 (satu) Kepala Kantor, 1 (satu) Kepala Sub Bagian

Umum, 4 (empat) Kepala Seksi, 2 (dua) Fungsional, dan 21 (dua puluh satu)

Pelaksana.

a. Komposisi pegawai KPPN Tangerang berdasarkan jabatan adalah sebagai
berikut:

Jabatan Jumlah
Eselon III A 1 orang
Eselon IV A 5 orang
Fungsional 2 orang
Pelaksana 21 orang

b. Komposisi pegawai KPPN Tangerang berdasarkan usia adalah sebagai
berikut :

Usia Jumlah

20 s.d 29 (tahun) 2 orang
30 s.d 39 (tahun) 7 orang
40 s.d 49 (tahun) 11 orang
50 s.d 59 (tahun) 9 orang

c. Komposisi pegawai KPPN Tangerang berdasarkan jenis kelamin adalah
sebagai berkut:

Jenis Kelamin Jumlah

Laki - laki 13 orang
Perempuan 16 orang

d. Komposisi pegawai KPPN Tangerang berdasarkan tingkat pendidikannya
adalah sebagai berikut:

Pendidikan Jumlah

Sekolah Menegah Atas 3 orang
Diploma I (PKN STAN) 2 orang
Diploma III (PKN STAN) 4 orang
Diploma IV (PKN STAN) 1 orang
Strata I / Sarjana 14 orang
Strata II / Magister 5 orang

5. SARAN DAN PRASARANA

Gedung Kantor
Luas Tanah : 5.121 M2
Luas bangunan: 870 M2
Gedung Kantor: Lantai satu
Gedung Aula : Lantai dua
Gudang Arsip : Lantai satu
Rumah Genset: Lantai satu
Sertifikat tanggal: 28 Maret 2007
Lokasi : Jalan TMP Taruna
Nomor 12 Tangerang. Banten

Kendaraan
Kendaraan bermotor roda 2 (dua)
: 2 (dua) buah
Kendaraan bermotor roda 4
(empat) : 2 (dua) buah