Buku Sejarah Indonesia 12

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

langkah pertama untuk mewujudkan Konsepsi Presiden 1957. Melalui panitia
perumus Dewan Nasional, muncul usulan secara tertulis oleh kepala Staf Angkatan
Darat Mayor Jenderal A.H Nasution kepada Presiden Soekarno tentang pemberlakuan
kembali UUD 1945 sebagai landasan Demokrasi Terpimpin. Usulan Nasution kurang
didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan Nasional yang cenderung
mempertahankann UUDS 1950.

Atas Desakan Nasution akhirnya presiden Soekarno menyetujui untuk
kembali ke UUD 45. Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan pada 19
Februari tentang pelaksanaan Demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD
1945. Keputusan ini kemudian disampaikan Soekarno di hadapan anggota DPR Pada
2 maret 1959. Karena yang berwenang menetapkan UUD adalah Dewan

konstituante, maka dalam sidang konstitusi
tanggal 22 April 1959 presiden Soekarno
meminta konstitante menetapkan kembali UUD
1945 apa adanya tanpa perubahan dan
menetapkannya sebagai konstitusi Negara yang
tetap. Usulan presiden Soekarno tersebut
kemudian ditindaklanjuti dengan pemungutan
suara. Akan tetapi, hingga tiga kali pemungutan
suara, anggota konstituante gagal menyepakati
konstitusi Negara.Usulan presiden Soekarno
tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan
pemungutan suara. Akan tetapi, hingga tiga kali pemungutan suara, anggota
konstituante gagal menyepakati konstitusi Negara.Pada 3 Juni 1959 sidang dewan
konstituante memasuki masa reses dimana beberapa fraksi dalam dewan
konstituante menyatakan tidak akan menghadiri sidang kecuali untuk membubarkan
kostitaunte. Kondisi ini membuat situasi politik menjadi sangat genting, konflik
politik antar partai semakin panas dan melibatkan masyarakat didalamnya ditambah
munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI.

Untuk mencegah munculnya ekses ekses politik sebagai akibat ditolaknya
usulan pemerintah kembali ke UUD 45 oleh dewan konstituante, Kepala Staf
Angakata Darat (KSAD) selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu), A. H. Nasution
mengeluarkan PEPERPU/040/1959 atas nama pemerintah yang berisi larangan
adanya kegiatan politik, termasuk menunda semua sidang Dewan Konstituante yang
berlaku mulai 3 Juni 1959 pukul 06.00 Pagi. KSAD dan ketua Umum PNI, Suwiryo
menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembli berlakunya
UUD 45 dengan suatu Dekrit Presiden. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno
mengadakan pertemuan dengan dewan DPR Sartono, Perdana Menteri Djuanda, dan
anggota Dewan nasional (Roeslan Abdoel Gani, dan Muh. Yamin), serta ketua
Makamah Agung, Mr. Wirjono Prodjodikoro untuk menyepakati diberlakukannya
kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Negara tanpa persetujuan konsituante.
Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno yang
dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tiga ketentuan pokok yaitu:

1. Pembubaran konstituante
2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

(MPRS) yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan
serta Dewan pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan jembatan politik dari era Demokrasi
Liberal menuju era demokrasi Terpimpin.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 4

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

2. Dekrit Presiden 1959

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat
sambutan baik dari masyarakat yang hampir
selama 10 tahun merasakan ketidakstabilan
kehidupan sosila politik. Dekret juga didukung
oleh TNI dan dua partai besar, PNI dan PKI serta
mahkamah Agung. bahkan KSAD, salah satu
konseptor Dekrit, megeluarkan perintah harian
kepada seluruh jajaran TNI AD
untukmelaksanakan dan mengamankan Dekrit
Presiden. Dukungan lain kemudian datang Dari
DPR yang secara aklamasi menetapkan bersedia bekerja terus dibawah naungan UUD
45. Melalui Dekrit Presiden, Konsep Demokrasi terpimpin yang dirumuskan Presiden
Soekarno melalui konsep 1957 direalisasikan melalui Staatnoodrecht, hukum negara
dalam bahaya perang. Sehari setelah Dekret presiden 5 Juli 1959, perdana menteri
Djuanda mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno dan kabinet karya pun
dibubarkan.

Tanggal 10 Juli 1959 Presiden Soekarno membentuk cabinet baru yang
dinamakan kabinet kerja yang dipimpin langsung oleh Soekarno sebagaiPerdana
Menteri, sedangkan Djuanda bertindak sebagai menteri pertama dengan dua
wakilnya yaitu J. Leimena dan Subandrio. Kabinet kerja terdiri dari Sembilan menteri
dan 24 menteri muda sedangkan KSAD, angkatan Udara, Angkatan laut, Kepolisian,
dan jaksa Agung diangkat sebagai menteri Negara ex officio. Untuk mengurangi
pengaruh kepentingan partai politik maka tidak satupun menteri dalam kabinet yang
berasal dari ketua umum partai politik sehingga untuk memberikan tekanan pada
sifat nonpartai, beberapa menteri keluar dari partainya seperti Subandrio (PNI) dan
J.Leimena (Partai Kristen Indonesia).

Program kabinet meliputi penyelengaraan keamanan dalam negeri,
pembebasan Irian barat,dan melengkapi sandang
pangan rakyat. Kabinet kerja terdiri atas lembaga
Yudikatif, jaksa Agung, Ketua mahkamah Agung, serta
lembaga yang meliputi wakil ketua MPRS dan Ketua
DPR-GR sehingga seorang pejabat dapat memangku
jabatan pada dua bidang pemerintahan yang berbeda
yaitu memegang jabatan lembaga legislatife atau
yudikatif dengan status eksekutif. Sistem ini

meninggalkan konsep Trias politica sekaligus menyipang dari prinsip-prinsip
demokrasi. Langkah ini mendapat tentangan dari tokoh-tokoh partai politik tetapi
tidak dihiraukan oleh Presiden Soekarno. Pembentukan kabinet kemudian diikuti
Pembentukan dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) berdasarkan
Penetapan Presiden Nomor 3 tahun 1955 tertanggal 22 Juli 1959 yang langsung
diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketua.

DPAS bertugas menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul
kepada pemerintah. 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno dalam pidato kenegaran
untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan dengan lantang menjelaskan dasar
dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta garis kebijakan presiden Soekarno
dalam mengenalkan Demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno menguraikan ideologi
Demokrasi Terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi,
anti imperialisme-kapilatalisme, anti demokrasi Liberal, dan perubahan secara total.
Pidato ini berjudul “penemuan Kembali Revolusi Kita”. DPAS menetapkan pidato
Presiden Soekarno menjadi GBHN dengan judul Manifesto Politik Republik Indonesia

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 5

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

yang disingkat Manipol. 31 Desember 1959, Presiden Soekarno membentuk MPRS
yang dilandasi oleh penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1959 dibawah pimpinan
Charul Saleh. Anggota MPRS dipilih dan diangkat langsung oleh Presiden Soekarno.
Pengangkatan ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota
MPR dipilih melalui Pemilu.Tokoh-tokoh yang diangkat sebagai anggota MPRS harus
memenuhi beberap persyaratan yaitu:

1. Setuju kembali ke UUD 1945
2. Setia pada perjuangan Bangsa Indonesia
3. Setuju dengan Manipol.

Fungsi dan tugas MPRS tidak diatur berdasarkan UUD 45 tetapi berdasarkan
ketetapan Presiden Soekarno Nomor 2 tahun 1959 sehingga fungsi dan tugas MPRS
hanya menetapkan GBHN. Semetara itu, untuk DPR hasil pemilu 1955 tetap
menjalankan tugasnya dengan landdasan UUd 45 dengan syaratmenyetujui segala
perombakan yang diajukan pemerintah sampai dibentuknya DPR baru berdasarkan
Penetapan Presiden No. 1/1959. Pada awalnya DPR lama seperti akan mengikuti apa
saja yang akan menjadi kebijakan Presiden Soekarno, hal ini ketika secara aklamasi
dalam sidang 22 Juli 1959 menyetujui Dekret Presiden 1959. Akan tetapi benih
konflik mulai timbul ketika Sartono selaku ketua DPR menyarankan kepada Presiden
untuk meminta mandat kepada DPR untuk melakukan perombakan struktur
kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 dan untuk melaksanakan program kabinet.
Bahkan Sartono menyakinkan bahwa mandat tersebut pasti akan diberikan,namun
presiden Seokarno menolak, ia hanya akan datang ke DPR untuk menjelaskan
perubahan konstitusi dan lain-lain, bukan untuk meminta mandat. Hal ini presiden
tidak mau terikat dengan DPR.

Konflik terbuka antara presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana
Anggaran Belanja Negara tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Penolakkan
tersebut mambawa dampak pembubaran DPR pada tanggal 5 maret 1960 oleh
Presiden. Presiden membentuk DPR-Gotong Royong (DPR GR). Para nggota yang
ditunjuk Presiden tidak berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik, namun
lebih berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan
perimbangan lima golongan, yaitu Nasionalis, Islam, Komunis, Kristen-Katolik, dan
golongan Fungsional. Sehingga dalam DPR-GR terdiri atas dua kelompok besar yaitu
wakil partai dan golongan fungsional (karya) dengna perbandingan 130 wakil partai
dan 153 golongan fungsional. Pelantikan DPR-GR dilaksanakan pada 25 Juni 1960
dengn tugas pokok pelaksanaan Manipol, merealisasikan amnaat penderitaan rakyat
dan melaksanakan demokrasi terpimpin.

Kedudukan DPR-GR adalah pembantu Presiden/Mandataris MPR dan
memberikan sumbangan tenaga kepada Pressiden untuk melakssanakan segala
sesuatu yang telah ditetapkan MPR. Pembubaran DPR hasil Pemilu pada awalnya
memunculkan reaksi dari berbagai pihak, antara lain dari pimpinan NU dan PNI yang
mengancam akan menarik pencalonan anggotanya untuk DPR-GR. Akan tetap sikap
ini berubah setelah jatah kursi NU dalam DPRGR ditambah. Namun K.H. Wahab
Chasbulla, Rais Aam NU, menyatakan bahwa NU tidak bisa duduk bersama PKI dalam
suatu kabinet dan NU sesungguhnya menolak kabinet Nasakom dan menolak
kerjasama dengan PKI.

Tokoh PNI yaitu Mr. Sartono dan Mr. Iskaq Tjokroadisurjo merasa prihatin
terhadap perkembangan yang ada, bahkan Ishaq menyatakan bahwa anggota PNI
yang duduk dalam DPR-GR bukanlah wakil PNI, sebab mereka adalah hasil dari
penunjukkan. Sikap tokoh partai yang menolak DPR-GR bergabung dalam kelompok
Liga Demokrasi. Tokoh yang terlibat dalam Liga Demokrasi ini meliputi tokoh partai

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 6

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

NU, Masyumi, Partai katolik, Parkindo, IPKI, dan PSII danbeberap panglima
daerahyang memberikan dukungan. Liga Demokrasi mengusulkan untuk
penangguhann DPR-GR. Liga ini kemudian dibubarkan oleh Presiden.

Tindakan Presiden Seokarno lainnya dalam menegakkan Demokrasi
Terpimpin adalah membentuk Front Nasional yaitu organisasi masa yang bertugas
memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD
1945. Lembaga baru ini dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 13 tahun
1959. Front ini diketuai oleh PResiden Soekarno. Langkah Presiden Seokarno lainya
adalah melakukan regrouping kabinet berdasarkan Ketetapan Presiden no 94
tahun1962 tentang penginterasian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi dengan
eksekutif.

MPRS, DPR-GR, DPA, mahkamah Agung, dan dewan Perancang Nasional
dipimpin langsung oleh Presiden . Proses integrasi lembaga-lembaga Negara
menyebabkan kedudukan pimpinan lembaga tersebut diangkat menjadi menteri dan
berhak ikut serta dalam sidang-sidang kabinet tertentu dan juga ikut merumuskan
dan mengamankan kebijaka pemerintah pada lembaganya masingmasing. Selain itu
presiden juga membentuk suatau lembaga baru yang bernama Musyawarah
Pembantu Pimpinan Revolusi (MPRS) berdasarkan ketetapan Presiden N0. 4/1962.
MPPRS merupakan badan pembatu pemimpin Besar Revolusi (PBR) dalam
mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi.

Keanggotan MPPRS meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR-GR,
Departemen-departemen, angkatan dan para pemimpin partai politik Nasakom.
Penilaian terhadap pelaksanaan Demokrasi Terpimpin datang pertama kali dari M.
Hatta, melalui tulisannya dalam majalah Islam "Panji Masyarakat" pada tahun 1960
yang berjudul "Demokrasi Kita". hatta mengungkapkan kritiknya kepada tindakan-
tindakan presiden, tugas DPR sampai pada pengamatan adanya "Krisis Demokrasi",
yaitu sebagai demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaan, lupa syarat-syarat
hidupnya, dan melulu anarki lambat laun akan digantikan oleh diktator.

C. Rangkuman

Dekrit Presiden Republik Indonesia mempunyai berimplikasi luas pada
perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia. Pertama, tindakan
tersebut mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer itu
sendiri. Kedua, berakhirnya periode parlementer tersebut sekaligus mengakibatkan
berakhirnya pula periode pemerintahan oleh
partai politik. Peranan parlemen perlahan
beralih ketangan Presiden Sukarno. Melalui
konsep demokrasi terpimpinnya ia mencela
demokrasi barat yang liberalistik yang
menyebabkan ketidak stabilan politik dan
tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
Selain itu Sukarno ingin mengembalikan
kewenangannya sebagai Presiden (dalam
sistem presidensil) yang tak didapati dalam
masa demokrasi parlementer.

Dalam pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1959,
Sukarno menguaraikan ideologi demokrasi terpimpin, yang beberapa bulan
kemudian dinamakan Manipol (Manifestasi Politik) yang isinya berintikanUSDEK
(Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 7

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

Terpimpin dan Kepribadian Indonesia). Manipol-USDEK adalah doktrin resmi yang
dicetuskan oleh Sukarno sebagai suatu konsep politik yang harus diterima dan
dijalankan dalam setiap aktifitas berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensi dari
kebijakan tersebut, maka MPRS yang sudah tunduk pada Sukarno menetapkan
Manipol USDEK sebagai GBHN dan wajib diperkenalkan disegala tingkat pendidikan
dan pemerintahan, selain itu pers pun diharuskan mendukungnya.

Sebenarnya hanya disebagian masyarakat politik saja Manipol-USDEK
diterima sepenuh hati, sedangkan disebagian yang lain menaruh kecurigaan dan
kekhawatiran. Manipol-USDEK itu sendiri tidaklah begitu jelas. Selain itu, bukan pula
suatu upaya untuk menyelaraskan semua pola penting dari orientasi politik yang ada
di Indonesia.

Ideologi negara apapun belum mampu menjembatani perbedaan perbedaan
besar orientasi politik kutub aristokratis Jawa dan kutub kewiraswastaan Islam. Pada
pelaksanaannya, Manipol-USDEK tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut.
Jadi, banyak kalangan Islam yang kuat keyakinannya, khususnya dari suku bukan
Jawa, melihat rumusan baru itu sebagai pemikiran yang asing. Karena itulah maka
pelaksanaan manipol Usdek dapat disimpulkan
dilakukan dengan paksaan.

Pandangan negatif Soekarno terhadap sistem
liberal pada akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan
partai politik di Indonesia. Partai politik dianggap
sebagai sebuah penyakit yang lebih parah daripada
perasaan kesukuan dan kedaerahan. Penyakit inilah
yang menyebabkan tidak adanya satu kesatuan dalam
membangun Indonesia. Partai-partai yang ada pada
waktu itu berjumlah sebanyak 40 partai dan ditekan oleh Soekarno untuk
dibubarkan. Namun demikian, Demokrasi Terpimpin masih menyisakan sejumlah
partai untuk berkembang. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan Soekarno akan
keseimbangan kekuatan yang labil dengan kalangan militer. Beberapa partai dapat
dimanfaatkan oleh Soekarno untuk dijadikan sebagai penyeimbang

D. Latihan Soal

1. Kabinet yang terbentuk setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah:
A. Kabinet Karya
B. Kabinet Kerja
C. Zaken Kabinet
D. Kabinet Gotong Royong
E. Kabinet Dwikora

2. Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengawali terbentuknya
pemerintahan orde lama salah satunya didorong oleh faktor…..
A. keinginan Presiden untuk kembali menjalankan pemerintahan
B. kegagalan badan konstituante merumuskan UUD baru
C. ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah masa demokrasi liberal
D. keinginan rakyat untuk mengembalikan kekuasaan Presiden sebagai kepala
pemerintahan
E. tuntutan rakyat agar pelaksanaan pemerintahan dikembalikan seperti yang
diatur dalam UUD 1945 pasal 4 dan pasal 17

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 8

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

3. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya:
A. Ketetapan MPRS Nomor 1 / MPRS / 1960
B. pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR
C. pembentukan Front nasional
D. Dekrit presiden 5 Juli 1959
E. pembentukan kabinet kerja

4. Konsepsi Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21
Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan
konsepsi tersebut adalah:
A. membentuk Dewan Nasional
B. membubarkan Dewan Konstituante
C. meminta dukungan Angkatan Darat
D. membentuk Kabinet Gotong Royong
E. membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

5. Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa yang penuh dengan konfrontasi.
Presiden Soekarno menganggap perjalanan revolusi Indonesia belumlah selesai.
Hal ini tercermin dalam salah satu pidatonya yang dijadikan Manifesto Politik
Republik Indonesia yaitu:
A. “Nawakarsa”
B. “Indonesia Menggugat”
C. “Jalannya Revolusi Kita”
D. “To Build The World a New”
E. “Penemuan Kembali Revolusi Kita”

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN 9
1. Kunci : B

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

Pembahasan
Tanggal 10 Juli 1959 Presiden Soekarno membentuk cabinet baru yang dinamakan
kabinet kerja yang dipimpin langsung oleh Soekarno sebagaiPerdana Menteri,
sedangkan Djuanda bertindak sebagai menteri pertama dengan dua wakilnya
yaitu J. Leimena dan Subandrio.

2. Kunci Jawaban : B
Hingga tiga kali pemungutan suara, anggota konstituante gagal menyepakati
konstitusi Negara.Pada 3 Juni 1959 sidang dewan konstituante memasuki masa
reses dimana beberapa fraksi dalam dewan konstituante menyatakan tidak akan
menghadiri sidang kecuali untuk membubarkan kostitaunte. Melalui panitia
perumus Dewan Nasional, muncul usulan secara tertulis oleh kepala Staf Angkatan
Darat Mayor Jenderal A.H Nasution kepada Presiden Soekarno tentang
pemberlakuan kembali UUD 1945. Atas Desakan Nasution akhirnya presiden
Soekarno menyetujui untuk kembali ke UUD 45.

3. Kunci Jawaban : C
Pembahasan :
DPR yang secara aklamasi menetapkan bersedia bekerja terus dibawah naungan
UUD 45. Melalui Dekret Presiden, Konsep Demokrasi terpimpin yang dirumuskan
Presiden Soekarno melalui konsep 1957 direalisasikan melalui Staatnoodrecht,
hukum negara dalam bahaya perang. Sehari setelah Dekret presiden 5 Juli 1959,
perdana menteri Djuanda mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno dan
kabinet karya pun dibubarkan.

4. Kunci jawaban : A
Pembahasan :
Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno
sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. langkah pertama adalah Pada
6 Mei 1957 Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional sebagai langkah
pertama untuk mewujudkan Konsepsi Presiden 1957.

5. Kunci Jawaban : E
Pembahasan :
17 Agustus 1959 Presiden Soekarno dalam pidato kenegaran untuk merayakan
ulang tahun kemerdekaan dengan lantang menjelaskan dasar dikeluarkannya
Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta garis kebijakan presiden Soekarno dalam
mengenalkan Demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno menguraikan ideologi
Demokrasi Terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi,
anti imperialisme-kapilatalisme, anti demokrasi Liberal, dan perubahan secara
total. Pidato ini berjudul “penemuan Kembali Revolusi Kita”.

E. Penilaian Diri 10

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

NO Pertanyaan Jawaban
Ya Tidak
1 Apakah kamu dapat menjelaskan latar
belakang munculnya ide dari
Soekarno tentang Demokrasi
Terpimpin?

2 Apakah kamu dapat menyebutkan isi
dari Dektrit Presiden 1959?

3 Apakah kamu dapat menceritakan
secara singkat apa yang terjadi pasca
dikeluarkannya Dektrit Presiden
1959?

4 Apakah kamu dapat menceritakan
bagaimana pandangan Moh.Hatta
terhadap Demokrasi Terpimpin yang
ditetapkan oleh Soekarno?

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada
bagian yang masih "Tidak".
Bila semua jawaban "Ya", maka Kamu dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 11

KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kamu dapat menjelaskan
yang berkaitan dengan Demokrasi terpimpin antara lain tentang:
1. Kehidupan Politik
2. Kehidupan Ekonomi

B. Uraian Materi

Antara tahun 1960-1965, kekuatan politik terpusat di tangan Presiden
Soekarno yang memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI
disampingnya. Presiden Soekarno selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia
memiliki lima gagasan penting yang terangkum dalam Manisfesto Politik / Manipol
USDEK meliputi, UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi
Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Dalam perkembangannya, Manipol-USDEK
menjadi ideologi resmi sekaligus haluan Negara. Sejak tahun 1961 Manipol-USDEK
menjadi salah satu mata kuliah wajib yang tercakup dalam Tujuh Bahan Pokok
Indoktrinasi (Tubapi). Beberapa surat kabar yang pro masyumi dan PSI menolak ide
tersebut. Kedua surat kabar tersebut dilarang terbit oleh pemerintah.

Pada masa Demokrasi terpimpin peran partai politik dibatasi oleh
pemerintah. Pembatasan partai politik dilakukan dengan cara menerapkan
penetapan Presiden no 7 tahun 1959 tentang syarat syarat penyederhanaan partai
yang isinya sebagai berikut:

1. Menerima dan membela konstitusi 1945 dan pancasila
2. Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita

politiknya
3. Partai politik setidaknya harusmemiliki cabang diseperempat wilayah Indonesia
4. Presiden berhak menyelidiki adminsitrasi dan keuangan partai
5. Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong

politik pemerintah dan mendukung pemberontakan.

Hingga tahun 1961 hanya ada Sembilan partai politik yang diakui dan
dianggap memenuhi persyaratan oleh pemerintah. Melalui keputusan presiden
Nomor 128 tahun 1961 partai-partai yang diakui antara lain PKI, Partai Murba, Partai
katolik,PSII, PNI, NU, IPKI, Perti dan partindo. Dalam perkembangannya hubungan
Presiden Soekarno dan DPR hasil pemilu 1955 semakin tidak harmonis.

Beberapa fraksi dalam DPR menolak kebijakan Presiden Soekarno sehingga
pecah konflik antara Presiden dengan DPR. Konflik memuncak saat DPR menolak
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1960 yang
diajukan pemerinatah. Presiden menjadikan masalah ini dalih untuk membubarkan
DPR hasil pemilu 1955 yang secara resmi dibubarkan Pada 24 Juni 1960. Selanjutnya,
presiden Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).
Presiden memilih dan mengangkat sendiri anggota DPR dan menegaskan bahwa
seluruh anggota DPR terikat aturan yang ditetapkan presiden.

Pada 17 Agustus 1961 Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Revolusi,
Sosialisme Indonesia, dan pimpinan Nasional (Resopim) yang bertujuan memperkuat
kedudukan Presiden Soekarno. Inti ajaran adalah seluruh unsur kehidupan
berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, jiwa oleh sosialisme, dan
dikendalikan oleh satupimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi
(PBR), yaitu Presiden Soekarno.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 12

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

Sosialisasi Resopim mengakibatkan kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi
Negara ditetapkan dibawah presiden. Pada 1 Mei 1963 MPRS menetapkan Presiden
Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dalam menjalankan sistem pemerintahan
Demokrasi terpimpin Presiden Soekarno mendapat dukungan tiga kekuatan besar
yaitu komunis, agama dan nasionalis. Sistem pemerintahan yang dikembangakan
oleh Presiden Soekarno memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya
ideologi komunis. Presiden Soekarno juga mengeluarkan ajaran nasionalis, agama
dan komunis (nasakom).

Bagi Presiden Sekarno, Nasakom merupakan cermin paham berbagai
golongan dalam masyarakat Indonesia sehingga persatuan Indonesia dapat terwujud
jika melaksanakan dan menerima ajaran Nasakom.Aajarn Nasakom mulai disebarkan
kepada masyarakat dan pencetus ajaran Nasakom diannggapsama dengan upaya
memperkuat kedududkan preseden karena jiak menolak ajaran nasakom berarti
menolak kebijakan presiden. Dalam perkembangannya, PKI memanfaatkan ajaran
Nasakom dengan sebaik-baiknya. D.N. Aidit sebagai ketua PKI kemudian berusaha
menyebarkan cuplikan-cuplikan pidato Presiden Soekarno seolah-olah sejalan
dengan gagasan dan cita-cita politik PKI, yang berusaha memperoleh citra sebagia
Pancasilais dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno.

Menurut ketua PKI, D.N. Aidit, strategi tersebut menguntungkan bagi
eksistensi PKI. Selain itu melaksanakan Manipol secara konsekuen sama halnya
dengan melaksanakan program PKI. PKI berhasil mendapatkan tempat dalam
konstelasi politik Indonesia melalui Nasakom. Strategi ini pula yang berhasil
menyakinkan Presiden Soekarno bahwa PKI merupakan partai pendukung utama
kebijakan pemerintah. Bahkan, saat presiden Seokarno membubarkan beberapa
partai politik yang terlibat dalam pemberontakan, PKI berhasil terhindar dari
kebijakan pembubaran tersebut. Presiden Soekarno pun seolah tidak peduli dengan
penolakan PKI dalam kabinet bahkan tetap memberikan porsi cabinet kepada PKI.

Setelah berhasil mendekati presiden Soekarno, PKI berusaha mencari
dukungan politik dari masyarakat. Melihat kedekatan PKI dan Presiden Soekarno,
Angkatan Darat tidak tinggal diam. AD mengerahkan berbagai cara untuk
menghambat pergerakan PKI. Pimpinan AD kemudian mengeluarkan perintah untuk
menangkap D.N. Aidit dan melarang diterbitkan surat kabar harian Rakyat.
Tidanakan ini mendapat protes dari presiden Soekarno dan memerintahkan agar
segala keputusan AD dicabut kembali. Dalam sebuah sidang di Istana Negara, AD
mengingatkan presiden Seokarno agar tidak terlampau percaya atas keloyalan PKI.
Peringatan tersebut tidak dihiraukan presiden Soekarno dan tetap pada kebijakan
melarang AD mengambil tindakan terhadap PKI.

Memasuki tahun1964 serangan terhadap PKI semakin banyak. Beberapa
surat kabar yang berseberangan dengan PKI memberitakan penemuan dokumen
rahasia PKi yang berisikan rencana perebutan kekuasaan. Akan tetapi pemberitaan
tersebut dibantah oleh D.N. Aidit. Peristiwa tersebut berkembang menjadi isu politik
besar pada 1964 Presiden soekarno berupaya menyelesaikan permasalahan ini
dengna mengumpulkan seluruh pemimpin partai politik. Dalam pertemuan tersebut,
seluruh pemimpin partai politik sepakat mengakhiri perseteruan karena pemerintah
sedang berkonfrontasi dengan Malaysia

1. Kehidupan Politik

A. Pembebasan Irian Barat

Pembebasan Irian Barat merupakan salah satu program dalam setiap kerja
wajib kabinet yang berkuasa pada masa Demokrasi Liberal. Upaya tersebut terus

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 13

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

berlanjut dan menjadi salah satu agenda utama pemerintah pada masa Demokrasi
terpimpin.

a. Latar Belakang masalah Irian barat

Keputusan KMB menetapkan bahwa masalah Irian Barat akana diselesaikan
satu tahun setelah penyerahan kedaulatan. Akan tetapi, Belanda terus menunda
penyelesaian masalah tersebut hingga bertahun-tahun. Kondisi tersebut
mengecewakan bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menegaskan bahwa perjuangan
bangsa Indonesia belum selesai sebelum Irian barat kembali menjadi bagian NKRI dan
Indonesia tidak akan mundur sejengkal pun dari Irian barat. Dalam siding umum PBB

1961, Subandrio menegaskan bahwa Indonesia akan
melaksanakna konfrontasi di segala bidang, yaitu bidang
politik, ekonomi, dan militer.

b. Perjuangan pembebasan Irian Barat
Pemerintah Indonesia melakukan upaya

pembebasan Irian Barat melalui empat cara, yaitu,
konfrontasi ekonomi, konfrontasi politik, konfrontasi militer dan diplomasi.

1. Perjuangan Diplomasi

Perjuangan dilakukan secara bilateral, namun gagal Indonesia membawa
masalah Iran Barat ke dalam forum internasional melalui konfrensi Colombo april
1954, dan Konfrensi Asia Afrika April 1955 dengan mengirim beberapa diplomat
yaitu Subandrio, Mukarto, Notowidagdo, Zairin Zain, Adam Malik, Ganis Harsono dan
Alex Alatas. Dalam dua konfrensi ini, Indonesia berhasil medapat dukungan dari
Negara-negara perseta Konfensi. Indonesia mengajukan masalah Irian barat dalam
sidang Umum PBB priode 1954-1957, akan tetapi upaya tersebut gagal karena
Indonesia tidak mendapat dukungan dua pertiga anggota sidang.

2. Konfrontasi Politik

Pada 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang
dikukuhkan dalam UU no 13 tahun 1956. Pada 17 Agustus 1956, Kabinet Ali
Sastroamidjojo mengesahkan kekuasaannya atas Irian barat dengan membentuk
pemerintahan sementara Irian barat di Soasiu, Tidore.

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan sementara ini adalah
mendeklarasikan pembentukan Provinsi Irian barat sebagai bagian dari republic
Indonesia dengan Gubernur Zainal Abidinsyah (bangsawan tidore) 10 Februari 1958
pemerintah membentuk front Nasional Pembebasan Irian Barat. Pada 17 Agustus
1960 pemerintah secara resmi memutuskan hubungan diplomatic dengan Kerajaan
Belanda yang ditandai dengan penutupan kantor perwakilan Belanda di Indonesia
dan pemaggilan Duta Besar Indonesia untuk Belanda.

3. Konfrontasi Militer

Pemerintah Indonesia berencana membeli senjata dari AS namun dialihkan
ke negara-negara blok Timur, terutama Uni Soviet. Upaya pembelian senjata
dipimpin Jenderal A.H. Nasution (Menteri keamanan nasional). Pada 19 desember
1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komndao Rakyat (Trikora) di
Yogyakarta pada acara peringatan Agresi Militer Belanda II. Trikora diharapkan agar
rakyat mendukung secara aktif usaha pengembalian Irian barat.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 14

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

Isi Trikora yaitu:

1. Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua Belanda
2. Kibarkan sang Merah putih di Irian Barat
3. Tanah Air Indonesia bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mepertahankan

kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

13 januari 1962 pemerintah membentuk komando mandala Pembebasan
Irian Barat yang berbarkas di Makasar dengan Mayor Jenderal Soeharto sebagai
panglima. Mayor Jederal Soeharto menyusun strategi pembebasan Irian barat dengan
operasi militer yang dijalankan oleh TNI. Operasi tersebut yaitu Operasi Benteng
Ketaton di Fak-Fak dan Kaimana, Operasi Serigala di Sorong dan Teminabuan,
Operasi Jatayu di Sorong, kaimana, dan Merauke serta Operasi Jaya Wijaya dengan
target utama kota Hollandia (jayapura). Pada 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di
Luat Aru antara kapal jenis motor torpedo boat ALRI dan dua kapal perusak Belanda.
Dalam pertempuran ini Komodor Yos Sudarso dan kapten Wiratno gugur.

4. Konfrontasi Ekonomi

Pembatalan Utang-utang Indonesia
kepada Belanda senilai 3.661 juta gulden.
Melarang maskapai penerbangan Belanda
melakukan penerbangan dan pendaratan di
wilayah Indonesia mulai tanggal 5 Desember
1957. Nasionalisasi perusahaan Belanda di
Indonesia yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah no 23 tahun 1958 meliputi
perusahaan penerbangan komersial Belanda
(KLM) dan Nederlandsche Handels
Maatschappij (NHM). Pemerintah Indonesia
memindahkan pasar komoditas Indonesia
dari Rotterdan (pelabuhan utama Belandda)
ke Bremen (Jerman) sehingga Belanda yang menjadi penyalur komoditas Indonesia
untuk dipasarkan di Eropa pun terkena dampak secara ekonomis.

c. Persetujuan New York

Sekretaris Jenderal PBB, U Thant meminta kesediaan diplomat dari AS,
Ellsworth Bunker menjadi penengah perundingan antara Indonesia-Belanda.
Ellsworth Bunker mengusulkan agar:

❖ Belanda menyerahkan Irian barat kepada Indonesia dengan perantara PBB yaitu
United Nations Temporary Executive Authortity (UNTEA) dalam jangka waktu
dua tahun.

❖ Rakyat Irian barat diberikan kesempatan menentukan pendapatnya supaya tetap
berada dalam wilayah RI atau memisahkan diri.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 15

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

Pada 14 Agustus 1962 Indonesia mengadakan perundingan di Virgnia,
Amerika Serikat dengan delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik sedangkan
delegasi Belanda dipimpin oleh Dr.Van Royen. Adapun Ellsworth Bunker, menjadi
penengah perundingan. Perundingan menghasilan kesepakatan yang disebut
persetujuan New York. Salah satu isi persetujuan yaitu Belanda menyerahkan
Irian Barat kepada United nation Temporary Executive Authority (UNTEA)
selambatnya pada 1 Oktober 1962. Pemerintah sementara PBB

menggunakatenaga Indonesia baik
sipil maupun alat-alat keamanan bersama dengan putra putri Irian Barat. Pada 31
Desember 1962 bendera Indonesia mulai dikibarkan disamping bendera PBB.
Selambat-lambatnya 1 Mei 1963 UNTEA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat
kepada Indonesia. Setelah penyerahan Irian Barat pemerintah Indonesia
diwajibkan melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

d. Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat

Pepera dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1969 – 4
Agustus 1969 yang diawasi langsung oleh PBB.
Pepera dilaksanakan disetiap kabupaten yang
semula menghendaki Pepera dilakukan semua
orang dewasa baik pria maupun wanita. Dengan
sistem one men one vote sesuai praktek
internasional. Namun Indonesia menginginkan
Pepera dilaksanakan dengan metode many men
one vote. Metode ini lebih sesuai dengan sistem
yang dianut Indonesia yaitu musyawarah mufakat
atas dasar pancasila. Perwakilan PBB yang mengawasi jalannya Pepera
selanjutnya membawa hasil Pepera dalam sidang umum ke 24 PBB pada
November 1969. Dengan suara bulat Dewan Musyawarah Pepera memutuskan
bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Sidang Umum
PBB tanggal 19 November 1969 sekaligus menyetujui hasil Pepera tersebut.

B. Konfrontasi Malaysia

Pada masa demokrasi Terpimpin, kondisi pencaturan politik dunia didominasi oleh
pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua Negara tersebut memiliki
sistem politik dan pemerintahan yang berbeda. Kedua Negara tersebut membangun
sekutu mereka sendiri yang kemudian dikenal dengan nama blok Barat dan blok
Timur. Pemerintah Indonesia menolak mengikatkan diri kepada salah satu blok
karena Indonesia memiliki konsep politik sendiri yang disebut politik luar negeri
bebas aktif. Meskipun demikian, arah politik luar negeri Indonesia pada masa
Demokrasi Terpimpin ditentukan oleh Presiden Soekarno.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 16

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

Salah satu kebijakan luar negeri Indonesia yaitu konfronastai terhadap
Malaysia Konfrontasi berawal pada 27 Mei 1961 dari munculnya keinginan Tengku
Abdul Rahman dari persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yu dari Republik
Singapura untuk menyatukan kedua Negara tersebut menjadi Federasi Malaysia.
Gagasan tersebut mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina
menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara
karena menganggap secara historis Sabah merupakan milik Sultan Sulu. Pemerintah
Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi
Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan
kekuasaanya di Asia Tenggara.

Pembentukan Federasi dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris
yang membahayakan revolusi Indonesia. Konferensi Maphilindo (Mamaysia,

Philipina dan Malaysia) di Filipina pada tanggal 31 Juli-5 Agustus 1963 merupakan
upaya untuk meredakan ketenggangan diantara tiga Negara tersebut secara damai.
Konferensi menghasilkan tiga dokumen penting yaitu Deklarasi Manila, persekutuan
Manila dan Komunike Bersama.

Inti pokok dari ketiga dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina
menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara
setuju. Pembentukan Konferensi Malaysia disetujui oelh ketiga Negara untuk
meminta sekjen PBB melakukan pendekatan terhadap persoalan sehingga diketahui
keinginan rakyat didaerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi
Malaysia.

Kemudian ketiga kepala pemerintahan tersebut meminta Sekjen PBB
membentuk tim penyelidik. Menindaklanjuti permohonan ketiga pimpinan

pemerintahan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB membentuk tim penyelidik yang
dipimpin oleh Lawrence Michelmore. Tim ini memulai tugasnya di Malysia pada
tanggal 14 September 1963. Namun sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan
melaporkan hasil kerjanya, Fedrasi Malaysia diproklamirkan pada tanggal 16
September 1963. Indonesia menganggap proklamasi tersebut sebagai bentuk
pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran Komunike Bersama Manila, yang
secara jelas menyatakan bahwa penyelidikan
kehendak Rakyat Sabah dan Sarawak harus terlebih
dahulu dilaksanakan.

Aksi-aksi demokrasi menentang

pembentukan Federasi Malaysia di Jakarta di balas
pula dengan aksi-aksi demokrasi besar terhadap

kedutaan RI di Kuala Lumpur, sehingga pada tanggal
17 September 1963, hubungan diplomatic Indonesia

Malaysia diputuskan. Pemerintah RI pada tanggal 21
September memutuskan pula hubungan ekonomi
dengan Malaya, Singapura, Serwak dan Sabah.

Pada akhir tahun 1963 pemerintah RI menyatakan dukungannya terhadap
perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan Neokolonialisme Inggris.
Konflik di Asia Tenggara menarik perhatian beberpa Negara seperti AS, Jepang dan
Thailand dan menghendaki penyelesaian pertikaian secara damai. Namun masalah
pokok sengketa tidak terpecahkan karena PM Federasi Laysia, Tengku Abdul Rahman
tidak menghadiri forum pertemuan tiga Negara. Upaya lainnya, Indonesia, Malaysia
dan Filipina melakukan pertemuan antara menteri-menteri luar negeri di Bangkok.

Namun sampai dua kali pertemuan, tidak menghasilkan satu keputusan
positif sehingga diplomasi mengalami kemacatan. Ditengah kemacetan diplomasi,

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 17

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat
(Dwikora) di hadapan apel besar sukarelawan yang isinya:

1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia
2. Bantuan perjuangan revolusioner rakyat- rakyat Manila, Singapura, Sarawak,

Sabah dan berunai untuk membubarkan Negara boneka Malaysia.

Untuk menjalankan konfrontasi Dwikora, presiden Soekarno membentuk
Komando Siaga dengan marsekal Madya Oemar Dani sebagai Panglimanya.
Walaupun pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan konfrontasi secara
total, namunupaya penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Presiden RI menghadiri
pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964.

Ditengah berlangsungnya Konfrontasi, Malaysia dicalonkan menjadi anggota
tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Kondisi ini
mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia
tersebut. Sikap Indonesia ini langsung disampaikan Presiden Soekarno pada
pidatonya tanggal 31 Desember 1964 yang dengan tegas dan sepontan menyatakan
Indonesia keluar dari PBB. Keluarnya Indonesia dari PBB menyebabkan Indonesia
kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian
persengketaan dengan Malaysia secara damai.

C. Politik Mercusuar

Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja Negara setiap
tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan Negara yang

memadai. penyebab pembengkaknya
anggaran belanja tersebut adalah

pembangunan proyek-proyek
Mercusuar yang lebih bersifat politis

dari pada ekonomi. Politik mercusuar
adalah politik untuk mencari

kemegahan/keindahan dalam
pergaulan antara bangsa di dunia.

Politik mercusuar digalakan Presiden
Soekarno karena menganggap Indonesia sebagai mercusuar yang mampu menerangi

jalan Negara-negara Nefo.

Selain mendirikan bangunan megah yang menghabiskan biaya miliyaran
rupiah, politik mercusuar diwujudkan melalui penyelenggaraan Asian Games IV dan
Games Of The New Emerging Force (Ganefo), yaitu pesta olahraga Negara-negara
Nefo pada 1963. Proyek-proyek mercusuar ini meliputi pembangunan Monumen
Nasional (monas), pertokoan Sarinah, dan kompleks Olahraga Senayan. Jembatan
Ampera juga merupakan salah satu dari proyek mercusuar. Pada awal
pembangunannya jembatan ini diberi nama Jembatan Soekarno. Dalam
perkembangannya, nama jembatan tersebut diganti menjadi Jembatan Ampera yang
merupakan akronim dari amanat penderitaan rakyat (Ampera). Kini, jembatan
Ampera menjadi ikon kota Palembang dan Provinsi Sumatra Selatan.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 18

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

2. Kehidupan Ekonomi

Pada dasarnya sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau
sekurang-kurangnya pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang
vital bagi perekonomian negara. Pemerintah memiliki peranan besar dalam
menentukan kebijakan ekonomi sehingga pengaturan ekonomi lelalui sistem komado
semakin menonjol. Masalah kepemilikan asset national oleh Negara dan fungsi sosial-
politik ditempatkan sebagai masalah strategi nasional. Pengambil alihan aset-aset
milik pengusaha asing terutama Belanda ditargetkan oleh pemerintah mampu
menasionalisasikan 80%. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah hanya mampu
menasionalisasikan sekitar 20% perusahan asing. Hal ini disebabkan para pemilik
modal sudah terlebih dahulu menarik modalnya dari Indonesia. Dengan demikian
kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda mengalami kegagalan.

Sistem ekonomi terpimpin juga dilaksanakan dalam bentuk program
pembangunan nasional semesta berencana. Dalam mendukung ide ini yang
dicanangkan oleh presiden Soekarno, pemerintah berusaha memaksimalkan peran
badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan meningkatkan peranan koperasi, Salah satu
koperasi yang dikembangkan adalah koperasi tani (koperta). Peranan koperta sama
dengan perusahan Negara sebagai alat ekonomi terpimpin. Pemerintah juga
memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Desember 1959 yang berisikan
ketentuan bahwa semua perusahaan milik pengusaha Tionghoa dialihkan ke
koperasi agar dapat menggantikan jalur distribusi yang semula dikuasai oleh
pengusaha Tionghoa.

Pengusaha swasta diorganisasikan sesuai bidangnya masing-masing yang
dikenal dengan Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS) dan Gabungan perusahaan
Sejenis (GPS). OPS dan GBP bertugas mengalokasikan bahan baku, perundingan,
kontrak-kontra perburuhan , dan pengumpulan sumbangan sukarela untuk
kepentingan revolusi. Dalam perkembangannya pemerintah juga membentuk badan
Musyawarah Pengusaha Swasta Nasiona (Bamunas) pada 10 Feb 1964 yang diatur
dalam Peraturan presiden Nomor 2 tahun 1964. Dalam peraturan tersebut
dinyatakan bahwa bamunas bertugas membimbing dan menggerakan pengusaha
swasta nasional untuk menyelesaikan revolusi nasional.

Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi

Permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin disebabkan oleh
kekacauan kondisi politik dari ekonomi sebelum tahun 1959 yaitu inflasi. Beberapa
upaya pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi
Terpimpin sebagai berikut:

A. Membentuk Dewan Perancang Nasional

Pada 15 Agustus 1959 Kabinet kerja membentuk Dewan perancang Nasional

(Deparnas). Deparnas dibentuk
berdasarkan Undang-Undang No 80 tahun

1958. Deparnas dipimpin oleh Muhammad
yamin dan bertugas mempersiapkan

rancangan undang-undang pembangunan
nasional serta menilai penyelenggaraan

pembangunan. Pada 1963 Deparnas diganti
menjadi badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Bappenas). Badan ini dipimpin
langsung oleh presiden Soekarno.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 19

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

Bappenas memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun
daerah

2. Mengawasi dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan
3. Menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS

Hingga saat ini Bappenas masih berfungsi sebagai badan yang bertugas
merencanakan program pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka
panjang.

B. Sanering/Devaluasi

Mata uang rupiah Pada 25 Agustus 1959 pemerintah menetapkan kebijakan
sanering mata uang kertas yang nilainya diturunkan menjadi 10%. Nilai mata uang
Rp 1.000 dan Rp. 500 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan ini
diturunkan nilainya menjadi Rp. 100 dan Rp 50. Mata uang pecahan seratus kebawah
tidak didevaluasi. Kebijakan Devaluasi mata uang rupiah bertujuan meningkatkan
nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Sebagai tindaklanjut kebijakan tersebut,
pemerintah membentuk Panitai Penampung Operasi Keuangan (PPOK) yang
bertugas menindaklanjuti tindakan moneter tanpa mengurangi tanggung jawab
menteri, departemen, dan jawatan yang bersangkutan.

C. Menekan Laju Inflasi

Daya beli masyarakat yang menurun tajam dikarenakan inflasi akibat
kekacauan politik sebelum 1959 yang terjadi bersamaan dengan kekacauan ekonomi.
Dalam rangka membendung inflasi, pemerintah mengeluarkan peraturan
Pemerintah Pengganti UU no 2 tahun 1959 dengan maksud untuk mengurangi
banyaknya uang beredar serta memperbaiki keuangan dan perekonomian Negara.
Pemerintah juga memberlakukan Kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada
bank-bank yang nilainya diatas Rp. 25.000 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah
uang yang beredar.

Pemerintah menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah dan
memperketat pengawasan semua pelaksanaan anggaran belanja, serta menertibkan
manajemen dan administrasi perusahaanperusahaan Negara. Dengan kebijakan
moneter tersebut pemerintah berhasil mengendalikan inflasi dan mencapai
keseimbangan serta kemantapan moneter dengan menghilangkan likuiditas dalam
masyarakat.

D. Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Dalam rangka memperbaiki ekonomi, pemerintah membentuk Panitia Tiga
belass. Panitia ini terdiri atas ahli ekonomi, ahli politik, anggota Mus. Dua tokoh
terkemuka yang berggabung dalam Panitia Tiga Belas adalah Musyawarah Pembantu
Pimpinan Revolusi (MPPR), anggota DPR, dan anggota DPA. Dua tokoh terkemuka
yang bergabung dalam Panitia Tiga Belas D.N. Aidit (PKI) danAli Sastroamidjojo
(PNI). Panitia ini menghasilkan konsep yang disebut Deklarasi ekonomi (Dekon)
sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi
Terrpimpin. Presiden Soekarno meresmikan Dekon pada 28 maret 1963 dengan
tujuan sebagai berikut:

1. Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa
imperialism

2. Mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 20

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

Pada dasarnya Dekon memperhatikan berbagai prioritas seperti mendorong
usaha swasta, memperbesar produksi perolehan devisa, serta memberikan insentif
kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan milai ekspor dan impor.

Dekon disusul dengan empat belas peraturan pelaksanaan yang dikenal
dedengan nama 26 Mei. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pelakssanaan
ekonomi Indonesia adalah berdikari yaitu berdiri di kaki sendiri. Pelaksanaan Dekon
tidak terlepas dari campur tanggan politik PKI. PKI bersedia melaksanakan Dekon
selama pelaksanaan strategi dasar ekonomi dilakukan orang-orang PKI. Peraturan 26
Mei yang diterapkan dalam deklarasi Ekonomi mendapat kritik dari PKI karena
dianggap menguntungkan kaum imperialis. PKI juga berpendapat bahwa penerapan
peraturan 26 mei akan berdampak pada kenaikan tarif listrik dan angkutan umum.

Pada perkembangnnya, presiden Soekarno menunda pelaksanaan peraturan
26 mei karena sedang berkonsnsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Dalam
perkembangannya, kebijakan Deklarasi Ekonomi gagal mengatasi keadaan ekonomi
Indonesia yang semakin merosot. Ketidak berhasilan kebijakan tersebut
ddisebabkan pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana dari internasional
Monetary Fund (IMF). Situasi ini jugadipengaruhi oleh perkembangan politik bansga
Indonesia yang sedang berkonfrontasi dengan negara-negara barat dan Malaysia.

E. Dana Revolusi

Pada 1964 Presiden mengeluarkan instruksi presiden no 018 tahun 1964 dan
keputusan Presiden No 360 Tahun 1964. Instruksi tersebut berisi ketentuan-
ketentuan mengenai perhimpunan dan penggunaan Dana Revolusi. Selanjutnya,
presiden Seokarno menunjuk Menteri urusan Bank Sentral Jusuf Muda Dalam untuk
mengelola Dana Revolusi. Adapun ketentuan-ketentuan pengguanan dana devisa
yaitu:
1. Dana Revolusi diperoleh dari devisa kredit jangka Panjang (deffered payment).
2. Adanya pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang mendapat fasilitas

kredit antara 250 juta hingga 1 militar rupiah.
3. Perusahaan atau perseorangan tersebut diharuskan membayar dengan valuta asing

sesuai jjumlah yang ditetapkan
4. Hasil pengumpulan dana revolusi digunakan untuk membiayai proyek-proyek

mandataris presiden dikenal dengan proyek mercusuar. Proyek ini bersifat pretise
politik dengan mengorbankan kondisi ekonomi dalam negeri.

Akibat dari kebijakan Dana revolusi yaitu:
1. Utang-utang negara semakin meningkat, sedangkan kegiatan ekspor semakin

menurun
2. Adanya kekacauan dibidang keuangann Negara akibat pemberian fasilitas alokasi

kredit kepada perseorangan atau kepada perusahaan yang bukan sektor produksi
dengan bunga tertententu.
3. Tingkat inflasi menunjukan kenaikan yang semakin tidak terkendali dimana pada
1959 tingkat inflasi hanya 19,24% meningkat hingga mencapai 635,35% pada
1966. Nilai positif yang dapat ditiru dari teladan para tokoh-tokoh bangsa pada
masa Demokrasi Terpimpin adalah sikap peduli dan proaktif. Sikap peduli dan
proaktif para menteri dan ahli ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin
ditunjukan dengan kesediaan mereka menciptakan gagasan inovatif sebagai
upaya menciptakan stabilitasi perekonomian Indonesia.

C. Rangkuman

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 21

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

Dinamika politik yang terjadi pada masa Demokrasi terpimpin antara lain diwarnai
dengan tampilnya dua kekuatan Politik di Indonesia yang saling bersaing, yaitu PKI
dan Angkatan Darat. Pada Masa Demokrasi Terpimpin pula, Indonesia melakukan
operasi militer untuk membebaskan Papua dari penjajahan Belanda (Trikora). Selain
itu konfrontasi dengan Malaysia juga terjadi (Dwikora). Kebijakan ekonomi yang
dilakukan pada masa Demokrasi terpimpin antara lain berupa pembentukan Dewan
Perancang Nasional dan Deklarasi Ekonomi, serta dilakukan Devaluasi Mata Uang.
Proyek Mercusuar berupa pembangunan Monas, kompleks Olahraga Senayan,
Pemukiman Kebayoran juga berlangsung.

D. Penugasan Mandiri

Setelah kalian mempelajari materi pada Kegiatan 1 dan 2 tentang perkembangan
politik dan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin, maka untuk mengukur
pemahaman kalian tentang materi tersebut buatlah Essay tentang perkembangan
politik dan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin. Dengan ketentuan sebagai
berikut :
Essay tentang perkembangan politik ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin
terdiri dari 7 Paragraf.

Paragraf pertama :
Menguraikan latar belakang / tujuan penulisan essay tentang perkembangan
kehidupan politik ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin

Paragraf ke dua :
Menguraikan awal terbentuknya pemerintahan Demokrasi Terpimpin

Paragraf ke tiga : Menganalisis perkembangan kehidupan poltik

Paragraf ke empat : Menganalisis perkembangan kehidupan ekonomi

Paragraf ke lima : Menganalisis hubungan antara kepentingan politik dengan
kebijakan ekonomi

Paragraf ke 6 : Menguraikan masa berakhirnya pemerintahan masa Demokrasi
Terpimpin

Paragraf ke 7 :
Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik ekonomi pada masa demokrasi
terpimpin.
Serahkan hasilnya kepada guru kalian untuk diperiksa dan dinilai

E. LATIHAN SOAL

1 Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah akumulasi dari berbagai krisis yang
terjadi pada Jaman Demokrasi Liberal , Berikut ini adalah berbagai krisis yang
mendorong dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, kecuali ….
A. kondisi politik yang tidak stabil akibat pergantian kabinet yang cepat.
B. perubahan sistem Pemerintahan Presidential menjadi Parlementer
C. kegagalan Badan Konstituante merumuskan UUD baru sebagai ganti UUD’ 1950

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 22

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

D. terjadinya gerakan gerakan Separatis di daerah daerah mengancam keutuhan
NKRI

E. Negara Indonesia dalam keadaan bahaya

2. Pada masa Orde Lama terjadi penyimpangan terhadap pasal 23 UUD 1945. Hal
tersebut terjadi ketika ....
A. MPRS mengangkat Sukarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Tap MPRS no
III/MPRS/1963
B. pada tahun 1960 DPR hasil Pemilu I dibubarkan ketika DPR menolak RAPBN yang
diajukan oleh Presiden.
C. Pemimpin Lembaga Tertinggi Negara / Ketua MPRS diangkat setingkat menteri
D. konsep Pancasila yang di dasarkan kepada Ketuhanan YME berubah menjadi
NASAKOM
E. pembentukan MPRS berdasarakan PenPres no 2 tahun 1959.

3 Perhatikan telaah kebijakan politik luar negeri berikut ini :
1. membagi – bagi kekuatan dunia menjadi Nefo dan Oldefo
2. membentuk poros Jakarta – Peking – Pnompenh – Moscow
3. menjadi pengagas berdirinya ASEAN
4. menjadi anggota PBB yang ke 60
5. konfrontasi dengan Malaysia
Dari data di atas yang merupakan kebijakan politik Luar Negeri Indonesia pada masa
Orde Lama adalah .....
A. 1, 2 dan 5
B. 2, 3 dan 4
C. 3, 4 dan 5
D. 1, 3 dan 4
E. 1, 3 dan 5

4 Diakhir pemerintahannya, Orde Lama mewariskan tingkat inflasi sebesar 750 % .
Faktor yang menyebabkan tingginya tingkat inflasi pada masa ini adalah....
A. devisit anggaran diatasi dengan pencetakan uang besar besaran
B. devisit anggaran diatasi dengan mencari pinjaman luar negeri
C. terdapat tiga jenis mata uang yang beredar di masyarakat
D. melemahnya nilai rupiah dan daya beli masyarakat
E. melemahnya sektor perbankan akibat kredit macet

5. Pada masa Demokrasi Terpimpin kondisi perekonomian Indonesia mengalami
stagnasi dan keterpurukan akibat kebijakan ekonomi pada masa ini mengalami
banyak kendala , salah satu kendalanya adalah … .
A. kebijakan ekonomi didasarkan oleh kepentingan politik Presiden terutama dalam
pelaksanaan politik mercusuar
B. masih terdapat campurtangan Sekutu dan Belanda dalam penentuan kebijakan
ekonomi
C. terdapat campur tangan negara negara komunis dalam penetuan kebijakan
ekonomi
D. terjadinya gerakan gerakan separatis menyedot banyak dana untuk
penanggulangannya
E. pengaruh komunis yang besar dalam pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN 23

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

1. Kunci Jawaban : B
Pembahasan
Seorang Presiden berhak mengeluarkan Dekrit , dengan syarat Negara dalam keadaan
bahaya. Saat indicator negara dalam keadaan bahaya ketika dikeluarkan dekrit
Presiden 5 Juli 1959 adalah :
1. Kegagalan Badan Konstituante merumuskan UUD Baru
2. Kondisi politik tidak stabil yang ditandai oleh pergantian kabinet yang cepat
3. Terjadinya Gerakan Gerakan Separatis ( Andi Azis, PRRI / Permesta, APRA, DI/ TII,
RMS dll )
Hal tersebut mendorong Pemerintah Mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebab
ketika Negara Dalam Keadaan Bahaya maka seorang Presiden boleh mengeluarkan
Dekrit. Dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 juli 1959 berakhirlah Jaman Demokrasi
Liberal , selanjutnya Indonesia masuk kedalam Jaman Demokrasi Terpimpin

2. Kunci jawaban : B
Pembahasan
Pada tahun 1960 DPR hasil Pemilu tahun 1955 dibubarkan oleh Presiden ketika DPR
menolak RAPBN yg diajukan Presiden hal ini bertentangan dengan pasal 23 UUD 1945
yang mengatur : Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan
undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang
diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
Bukan membubarkan DPR

3 Kunci Jawaban : A
Pembahasan :
Pada masa Demokrasi Terpimpin , pemerintah melakukan penyimpangan terhadap
konsep politik Luar Negeri Bebas Aktif diantaranya Membagi dunia jadi dua kekuatan
dunia yaitu Nefo dan Oldefa, melakukan konfrontasi dengan Malaysia, membentuk
poros Jakarta - Peking - Pnompehn, Keluar dari PBB

4 Kunci jawaban : A
Pembahasan
Sampai saat ditetapkannya dekrit presiden 5 Juli 1959 tingkat inflasi membumbung
tinggi, sebagai akibat pembangunan yang tidak terarah dan terencana, sehingga
mengakibatkan defisit anggaran yang diatasi dengna tinadakan pencetakan uang tanpa
kendali . Inflasi mengakibatkan melemahnya nilai rupiah dengan dayab beli yang juga
rendah

5 Kunci Jawaban : A
Pembahasan
Sebab-sebab Kegagalan Kebijakan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin
• Ketidaktepatan rencana maupun penyimpangan dalam pelaksanaan
• Masalah ekonomi tidak diatasi dengan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi tetapi
diatasi dengan cara politis
• Peraturan yang dikeluarkan pemerintah sering bertentangan satu dengan yang lain
• Terjadi berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus

F. Penilaian Diri 24

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

NO Pertanyaan Jawaban
Ya Tidak
1 Apakah kamu dapat menjelaskan
kebijakan Presiden Soekarno dalam
bidang politik tentang Demokrasi
Terpimpin?

2 Apakah kamu dapat menjelaskan
tindakan Presiden Soekarno ketika
terjadi ketegangan dengan DPR saat
diterapkannya Demokrasi Terpimpin

3 Apakah kamu dapat menceritakan
secara singkat Tindakan apa yang
dilakukan oleh Presiden Soekarno
ketika memperebutkan Irian Barat?

4 Apakah kamu dapat menceritakan
secara singkat Tindakan apa yang
dilakukan oleh Presiden Soekarno
ketika bersiteru dengan Belanda
dalam rangka mempertahankan Irian
Barat?

5 Apakah kamu dapat menceritakan
dampak positif dan negatif dari
diterapkannya Demokrasi Terpimpin?

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada
bagian yang masih "Tidak".
Bila semua jawaban "Ya", maka Kamu dapat melanjutkan ke pembelajaran
berikutnya.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 25

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

EVALUASI

1. Konsepsi Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21
Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan
konsepsi tersebut adalah:
A. membentuk Dewan Nasional
B. membubarkan Dewan Konstituante
C. meminta dukungan Angkatan Darat
D. membentuk kabinet gotong royong
E. membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

2. Masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno melakukan penyimpangan
terhadap UUD 45, salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah:
A. pebredelan surat kabar yang menolak ideology Manipol-USDEK
B. penetapan Manipol-USDEK sebagai haluan Negara
C. pembubaran DPR hasil Pemilu 1955
D. pembatasan kegiatan partai politik
E. pembentukan Front Nasional

3 Perhatikan informasi berikut ini :
Dalam menghadapi konfrontasi dengan Belanda mengenai masalah Irian, Presiden
Sukarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat ( Trikora )
1. memperkuat ketahan revolusi Indonesia di Irian
2. gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda
3. meminta dukungan Uni Soviet untuk membebaskan Irian
4. perjuangan total untuk pembebasan Irian
5. bersiap untuk mobilisasi umum di Irian
6. kibarkan sang merah putih di Irian
Berikut ini yang termasuk isi Trikora ditunjukan oleh nomor …
A. 1), 2) dan 3)
B. 1), 3) dan 5)
C. 1), 4) dan 5)
D. 2), 4) dan 6)
E. 2), 5) dan 6)

4. Pada 24 Juni 1960 Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955.
Pembubaran tersebut dilakukan karena:
A. DPR menolak ajaran Resopim yang dicetuskan Presiden Soekarno
B. anggota DPR tidak berasal dari partai politik pedukung
C. anggota DPR didominasi oleh kader PKI
D. DPR menolak RAPBN tahun 1960
E. DPR menolak Ideologi Nasakom

5. Salah satu ajaran yang muncul pada masa Demokrasi terpimpin adalah Revolusi,
Sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional (Resopim). Ajaran tersebut
bertujuan:
A. memperkuat kedudukan Presiden Soekarno
B. mempertegas arah politik luar negari Indonesia
C. menempatkan AD sebagai kekuatan politik pemerintah
D. menyatukan tiga ideologis besar yaitu, komunis, nasionalis dan agama
E. mengkritik Pnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
gerakan Benteng

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 26

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

6. Pemerintah Indonesia berupaya memperjuangkan wilayah Irian barat melalui
Sidang Umum PBB tahun 1954-1957. Akan tetapi, upaya terrsebut mengalami
kegagalan karena:
A. pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatic dengan Belanda
B. dua pertiga peserta sidang menolak pengajuan masalah Irian Barat
C. masalah Irian Barat tidak didukung peserta Konferensi Asia-Afrika
D. Indonesia melakukan agresi militer terhadap wilayah Irian Barat
E. Irian Barat telah ditetapkan sebagai bagian Kerajaan Belanda.

7. Pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat
(Trikora) yang bertujuan:
A. menggerakan rakyat sebagai pendukung usaha pengembalian Irian Barat
B. mengadakan agresi militer sebagai usaha pengembalian Irian Barat
C. mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Indonesia
D. mengusahakan persenjataan ke Negara-negara blok komunis
E. embentuk pemerintahan sementara di Irian Barat.

8. Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia , pemerintah Orde Lama
mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi salah satunya adalah pemembentukan
Dewan Perancang Nasional ( Deppernas ) Tugas Deppernas adalah … .
A. mempersiapkan rancangan Undang Undang Pembangunan yang berencana
B. merumuskan program program ekonomi yang mengarah pada kemandirian
C. melaksanakan program program ekonomi yang telah disusun oleh Presiden
Sukarno
D. merencanakan program pembangunan jangka Panjang dan jangka pendek
E. menyusun prioritas pembangunan terutama di Pulau Jawa

9. Pembangunan proyek proyek Mercusuar pada masa Orde Lama telah menyedot
biaya banyak sehingga negara beberapa kali mengalami defisit maka salah satu
langkah kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah Orde lama untuk
mengatasi kondisi tersebut adalah ....
A. mengadakan pemotongan nilai Rupiah menjadi setengahnya ( shanering )
B. melakukan devaluasi nilai mata uang yaitu mata uang Rp 1000 menjadi Rp 1.
C. mengeluarkan mata uang Oeang Republik Indonesia ( ORI )
D. menghimpun dana masyarakat melalui program pinjaman nasional
E. meningkatkan pinjaman luar negeri

10. Pada 1964 Presiden Soekarno menerapkan kebijakan Dana Revolusi yang
digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden. Kebijakan
tersebut berdampak pada:
A. menurunnya nilai tukar rupiah
B. menurunnya tingkat inflasi
C. menurunnya pendapatan Negara
D. meningkatnya cadangan devisa negara
E. meningkatnya utang-utang Negara

KUNCI JAWABAN EVALUASI DAN PEMBAHASAN 27

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

1. Kunci Jawaban : A
Pembahasan :
Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno
sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. langkah pertama adalah Pada 6
Mei 1957 Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional sebagai langkah pertama
untuk mewujudkan Konsepsi Presiden 1957.

2. Kunci Jawaaban : C
Pembahasan :
DPR menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun
1960 yang diajukan pemerinatah. Presiden menjadikan masalah ini dalih untuk
membubarkan DPR hasilpemilu 1955 yang secara resmi dibubarkan Pada 24 Juni
1960. Selanjutnya, presiden Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong (DPR-GR)

3. Kunci jawaban : E
Pembahasan :
Pada 19 desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komndao Rakyat
(trikora) diyogyakarta pada acara peringatan Agresi Militer Belanda II. Trikora
diharapkan agarrakyat mendukung secara aktif usaha pengembalian Irian barat.
Isi Trikora yaitu:
1. Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua Belanda
2. Kibarkan sang Merah putih di Irian Barat
3. Tanah Air Indonesia bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mepertahankan
kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

4. Kunci jawaban : D
DPR menolak rencana Anggaran Belanja Negara tahun 1960 yang diajukan
pemerintah. Penolakkan tersebut mambawa dampak pembubaran DPR pada tanggal
5 maret 1960 oleh Presiden. Presiden membentuk DPR-Gotong Royong (DPR GR).

5. Kunci Jawaban : A
Pada 17 Agustus 1961 Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Revolusi,
Sosialisme Indonesia, dan pimpinan Nasional (Resopim) yang bertujuan
memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Inti ajaran adalah seluruh unsur
kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, jiwa oleh
sosialisme, dan dikendalikan oleh satupimpinan nasional yang disebut Panglima
Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Soekarno.

6. Kunci Jawaban : B
Pembahasan :
Indonesia mengajukan masalah Irian barat dalam sidang Umum PBB priode 1954-
1957, akan tetapi upaya tersebut gagal karena Indonesia tidak mendapat dukungan
dua pertiga anggota sidang

7. Kunci Jawaban : C
Pembahasan :
Pada 19 desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komndao Rakyat
(trikora) diyogyakarta pada acara peringatan Agresi Militer Belanda II. Trikora
diharapkan agarrakyat mendukung secara aktif usaha pengembalian Irian barat.

8. Kunci Jawaban : A

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 28

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

Pada 15 Agustus 1959 Kabinet kerja membentuk Dewan perancang Nasional
(Deparnas). Deparnas dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 80 tahun 1958.
Deparnas dipimpin oleh Muhammad yamin dan bertugas mempersiapkan rancangan
undang-undang pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraan
pembangunan.

9. Kunci Jawaban : B
Pembahasan
Pada 15 Agustus 1959 Kabinet kerja membentuk Dewan perancang Nasional
(Deparnas). Deparnas dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 80 tahun 1958.
Deparnas dipimpin oleh Muhammad yamin dan bertugas mempersiapkan rancangan
undang-undang pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraan
pembangunan.

10. Kunci Jawaban : E
Pembahasan
Pada 1964 Presiden mengeluarkan instruksi presiden no 018 tahun 1964 dan
keputusan Presiden No 360 Tahun 1964. Instruksi tersebut berisi ketentuan-
ketentuan mengenai perhimpunan dan penggunaan Dana Revolusi. Akibat dari
kebijakan Dana revolusi yaitu:
1. Utang-utang negara semakin meningkat, sedangkan kegiatan ekspor semakin
menurun

2. Adanya kekacauan dibidang keuangann Negara akibat pemberian fasilitas alokasi
kredit kepada perseorangan atau kepada perusahaan yang bukan sektor produksi
dengan bunga tertententu.

3. Tingkat inflasi menunjukan kenaikan yang semakin tidak terkendali dimana pada
1959 tingkat inflasi hanya 19,24% meningkat hingga mencapai 635,35% pada
1966.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 29

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD . 3.4 dan 4.4

DAFTAR PUSTAKA

Abdulgani, Roeslan. 1971. 25 Tahun Indonesia. Djakarta: PT. Gunung Agung
Kemendikbud. 2018. Sejarah Indonesia untuk SMA/SMK Kelas XII. Jakarta: PT. Gramedia
https://kangone.blogspot.com/2019/02/perkembangan-kehidupan-politik-
ekonomi.html
http://rusdiaswaj.blogspot.com/2014/04/makalah-sejarah-demokrasi-terpimppin-
ma.html
https://blog.ruangguru.com/sejarah-kelas-12-kehidupan-indonesia-di-masa-
demokrasi-terpimpin
https://www.tigaserangkai.com/id/?p=4026

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 30

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN i

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

INDONESIA PADA MASA ORDE BARU
SEJARAH INDONESIA KELAS XII

PENYUSUN
NANSY RAHMAN, S.Pd, M.Pd

SMA NEGERI 1 LIMBOTO

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN ii

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

DAFTAR ISI

PENYUSUN........................................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI.........................................................................................................................................iii
GLOSARIUM .......................................................................................................................................iv
PETA KONSEP .................................................................................................................................... v
PENDAHULUAN................................................................................................................................. 1

A. Identitas Modul ........................................................................................................ 1
B. Kompetensi Dasar .................................................................................................... 1

C. Deskripsi Singkat Materi ......................................................................................... 1

D. Petunjuk Penggunaan Modul ................................................................................... 2
E. Materi Pembelajaran ................................................................................................ 3
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1..................................................................................................... 4
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK BANGSA INDONESIA PADA MASA ORDE
BARU...................................................................................................................................................... 4

A. Tujuan Pembelajaran ............................................................................................... 4

B. Uraian Materi ........................................................................................................... 4
1. Lahirnya Orde Baru ........................................................................................................ 4
2. Perkembangan Kehidupan Politik Masa Orde Baru ......................................... 5
3. Penguatan Peran Negara pada Masa Orde Baru ................................................ 8

C. Rangkuman .............................................................................................................. 9

D. Penugasan Mandiri................................................................................................. 10
E. Latihan Soal ........................................................................................................... 10

F. Penilaian Diri ......................................................................................................... 14
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2.................................................................................................. 15

PERKEMBANGAN KEHIDUPAN EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA MASA
ORDE BARU...................................................................................................................................... 15

A. Tujuan Pembelajaran ............................................................................................. 15

B. Uraian Materi ......................................................................................................... 15
1. Perkembangan Kehidupan Ekonomi Pada Masa Orde Baru ....................... 15
2. Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru. .............................................................. 19

C. Rangkuman ............................................................................................................ 20
D. Penugasan Mandiri................................................................................................. 21

E. Latihan Soal ........................................................................................................... 21

F. Penilaian Diri ......................................................................................................... 25
EVALUASI.......................................................................................................................................... 26
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................................ 32

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN iii

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

GLOSARIUM

BBM : Bahan Bakar Minyak
Character Building
Dwi Fungsi : membangun karakter diri
: gagasan yang diterapkan oleh Pemerintahan Orde Baru yang
Demontrasi
Deregulasi menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama
Eka prasetya menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua
Pancakarsa
Ekspor memegang kekuasaan dan mengatur negara
Floating muss : sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di
Fusi
Gros Domestic hadapan umum.
Product (GDP) : proses pencabutan atau pengurangan regulasi negara,
Hiperinflasi biasanya regulasi yang berhubungan dengan ruang lingkup
IGGI
ekonomi.
IMF : sebuah nama yang diberikan untuk Pedoman Penghayatan dan

Indoktrinasi Pengamalan Pancasila sebagaimana ditetapkan dalam
Inflasi ketetapan MPR No. II/ MPR/ 1978.
Intervensi
Infrastruktur Ekaprasetia Pancakarsa berasal dari bahasa Sansekerta.
: cara menjual barang atau jasa melalui

perantara/ eksportir yang bertempat di negara lain atau negara
tujuan ekspor

: Massa Mengambang adalah sebuah konsep dan kebijakan
politik pada periode Indonesia era orde baru.

: Penggabungan
: nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu

negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu
metode untuk menghitung pendapatan nasional.
: inflasi yang tidak terkendali, kondisi ketika harga-harga naik

begitu cepat dan nilai uang menurun drastis.
: Intergovernmental Group on Indonesia; disingkat IGGI; adalah

sebuah kelompok internasional yang didirikan pada
tahun 1967, diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk

mengkoordinasikan dana bantuan multilateral
kepada Indonesia.

: IMF merupakan singkatan dari International Monetary Fund
kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Dana Moneter

Internasional (DMI). IMF atu DMI merupakan sebuah
organisasi dunia yang bertugas untuk mengatur sistem

keuangan internasional serta juga menyediakan pinjaman
kepada negara-negara yang membutuhkannya.

: pemberian ajaran secara mendalam (tanpa kritik) atau
penggemblengan mengenai suatu paham atau doktrin tertentu
dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja;

: proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu
: istilah dalam dunia politik di mana ada negara yang

mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan
urusannya.

: semua struktur dan fasilitas dasar, baik fisik maupun sosial
(misalnya bangunan, jalan, dan pasokan listrik) yang

diperlukan untuk operasional kegiatan masyarakat atau
perusahaan.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN iv

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

PETA KONSEP

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN v

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran : SEJARAH INDONESIA
Kelas : XII MIPA/ IPS
Alokasi Waktu : 2 x 2 JP (2 Pertemuan)
Judul Modul : Indonesia pada Masa Orde Baru

B. Kompetensi Dasar

3. 5. Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa
Indonesia pada masa Orde Baru

4. 5 Melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik
dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya
dalam bentuk laporan tertulis

C. Deskripsi Singkat Materi

Apa kabar siswa siswi hebat? Masih semangat belajar sejarah?

Kalian pasti mengenal sosok Soeharto,
seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai
Presiden RI. Jenderal Besar TNI (Purn) H.M
Soeharto merupakan presiden Republik
Indonesia kedua sekaligus presiden dengan
masa jabatan terlama (12 Maret 1967 - 21 Mei
1998). Tahukah kalian bahwa masa dibawah
kepemimpinan Soeharto dikenal dengan masa
Orde Baru?

Indonesia telah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan semenjak
proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai saat ini. Salah satu sistem
pemerintahan yang cukup lama bertahan di Indonesia, yakni selama 32 tahun adalah
masa Orde Baru (Orba).

Orde baru merupakan suatu istilah yang digunakan sebagai pembatas untuk
memisahkan antara periode kekuasaan Presiden Ir. Soekarno (Orde Lama) dengan
periode kekuasaan presiden Soeharto. Melalui kebijakan kebijakannya peran negara
dalam Orde Baru semakin menguat, keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam
melaksanakan pembangunan harus diakui sebagai suatu prestasi besar bangsa Indonesia.
Namun, keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur orde baru kurang diimbangi
dengan pembangunan mental (character building) para pelaksana pemerintahan
menyebabkan terjadinya krisis multidimensi yang melahirkan berbagai gerakan
sehingga kondisi politik dan ekonomi pada tahun 1997 memburuk dan turut
memperlemah pemerintahan Orde baru.

Pada modul ini kalian akan mempelajari kehidupan politik dan ekonomi bangsa
Indonesia pada masa Orde Baru. Materi ini sangat bermanfaat bagi kalian sebagai calon
pemimpin masa depan, kalian dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari
perjalanan sejarah bangsa Indonesia pada masa ini. Mengetahui apa dan bagaimana
kebijakan politik pada masa orde baru sangat berguna untuk belajar dari kesalahan yang
pernah dilakukan dan bagaimana hal tersebut diatasi serta diperbaiki di masa depan.
Penasaran seperti apa kehidupan Indonesia pada masa ini? Yuk pelajari lebih lanjut modul
ini.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 1

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Supaya pembelajaran bermakna maka yang perlu kalian lakukan adalah :
1. Pastikan kalian mengerti dan memahami tujuan pembelajaran yang akan

dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran.
2. Mulailah dengan mencermati peta konsep pada modul ini yang memuat

konsep-konsep dari materi pembelajaran untuk membantu kalian
menghubungkan konsep-konsep yang ada selama kalian belajar.
3. Pelajari dan pahami setiap materi yang diuraikan dalam modul ini untuk
memudahkan kalian mengerjakan latihan soal dan evaluasi dengan hasil yang
maksimal.
4. Jika ada kata-kata yang tidak dipahami, kalian dapat mencermati glosarium
sebagai gambaran makna katanya.
5. Kerjakan soal latihan yang diberikan pada setiap akhir kegiatan pembelajaran 1
dan 2 dan evaluasi yang diberikan setelah mempelajari modul ini secara
keseluruhan untuk mengukur kemampuan kalian dengan jujur dan percaya diri.
6. Jika sudah mengerjakan soal latihan, cobalah buka kunci jawaban yang ada pada
bagian akhir dari setiap kegiatan pembelajaran dalam modul ini. Cocokkan
jawaban kalian dengan kunci jawaban yang ada. Hitunglah jawaban yang benar.
Kemudian gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda
terhadap materi.

Tingkat Penguasaan:

90 -100 = Baik Sekali
80 – 89 = Baik
70 – 79 = Cukup

< 70 = Kurang

Ket :
- Setiap jawaban yang benar dari setiap soal yang kalian kerjakan diberikan

skor 1.
- Untuk mengetahui berapa nilai dan tingkat pengusaan kalian terhadap

materi yang telah kalian pelajari setiap akhir kegiatan pembelajaran,
hitunglah jawaban kalian yang benar dan bagikan dengan jumlah soal yang
dikerjakan.
7. Apabila nilaimu mencapai tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Bagus. Kalian
dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran 2.
8. Jika masih dibawah 80 % kalian harus mengulangi materi kegiatan belajar 1
terutama pada bagian yang belum dikuasai.
9. Jangan lupa lakukan penilaian diri sebagai sarana refleksi atas pembelajaran
yang sudah kalian lakukan. Isi jawaban kalian dengan jujur, gunakan tanda
centang (√) pada kolom yang disediakan berdasarkan kenyataan yang
sebenarnya.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 2

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian
materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama : Perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde
Baru

Kedua : Perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde
Baru

Orde baru merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia, yang muncul sebagai
akibat dari beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya. Orde baru lahir setelah
kekisruhan dan kekacauan yang terjadi selama masa kepemimpinan presiden
soekarno. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era
pemerintahan Soekarno.

Lahirnya Orde baru dilatar belakangi oleh terjadinya peristiwa G.30 S / PKI yang
menurunkan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Soekarno.
Rakyat bersama mahasiswa bergerak mendesak agar Soekarno memgambil tindakan

cepat terhadap kelompok G 30 S /PKI.
Peristiwa G-30S PKI menjadi salah satu
penyebab melemahnya kredibilitas presiden
Soekarno. Soekarno kemudian mengeluarkan
Surat perintah kepada Letjen Soeharto yang
dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret.
Melalui surat perintah 11 Maret 1966
(Supersemar), Soeharto mendapat wewenang untuk mengambil segala tindakan
untuk menjamin keamanan, ketenangan dan stabilitas politik. Surat Perintah 11
Maret 1966 merupakan titik awal muncul dan berkembangnya kekuasaan Orde Baru.

Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep
Demokrasi Pancasila berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Visi utama
pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia.
Terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Dalam
jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini
terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. peran negara dalam Orde
Baru melalui kebijakan kebijakannya politik dan ekonomi semakin menguat. Namun
pada pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi
krisis multidensi yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan yang
menyebabkan Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei
1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Penasaran seperti apa kehidupan
politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa ini, Untuk lebih jelasnya pelajari
terus modul ini dengan cermat dan penuh semangat.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 3

Supersemar Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK BANGSA INDONESIA
PADA MASA ORDE BARU

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian mampu menganalisis
perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dengan
cermat dan dapat menunjukkan sikap tanggung jawab, kerjasama dan cinta tanah
air.

B. Uraian Materi

1. Lahirnya Orde Baru

Orde Baru adalah istilah umum untuk sistem politik yang berlaku setelah
berkuasanya Soeharto tahun 1966 hingga kejatuhannya pada Mei 1998. Orde baru
juga didefinisikan sebagai tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan
kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru
merupakan koreksi total atas segala penyimpangan dan penyelewengan kehidupan
bangsa dan negara dari jalur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lahirnya Orde Baru ditandai oleh munculnya TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat)
sebagai ide perjuangan yang dirumuskan oleh Angkatan “66/KAMI (Kesatuan Aksi
Mahasiswa Indonesia)”. TRITURA berisikan 3 tuntutan yang meliputi pembubaran
PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga.

TRITURA semakin hari semakin radikal disebabkan sikap Presiden Soekarno
yang bertolak belakang dengan aksi-aksi TRITURA, terutama mengenai
pembubaran PKI. Akibatnya situasi keamanan dan ketertiban terutama di Jakarta
hampir tidak terkendali. Dalam keadaan yang demikian, Presiden Soekarno
mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret kepada Jenderal Soeharto selaku Panglima
Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Melalui surat perintah 11 Maret

1966 (Supersemar), Soeharto mendapat wewenang
untuk mengambil segala tindakan untuk menjamin
keamanan, ketenangan dan stabilitas politik. Surat
Perintah 11 Maret 1966 merupakan titik awal muncul
dan berkembangnya kekuasaan Orde Baru.

Orde Baru bertujuan meletakkan kembali
tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara
pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Dalam perjalanan politik
pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden
merupakan pusat dari seluruh proses politik di
Indonesia. Lembaga kepresidenan adalah pengontrol
utama lembaga negara lain yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK, dan
MA) maupun infrastruktur (LSM, Partai Politik dan sebagainya). Presiden Soeharto
mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapa pun seperti
Pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima
Tertinggi ABRI. Bagaimana kebijakan politik pada masa pemerintahan Orde Baru
akan kalian bahas secara khusus pada kegiatan pembelajaran ini.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 4

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

2. Perkembangan Kehidupan Politik Masa Orde Baru

a. Kebijakan Politik Pemerintah Orde Baru

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah orde baru yaitu kebijakan
politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan
berdasarkan kebutuhan Negara.

1) Kebijakan Politik Dalam Negeri

➢ Pelaksanaan pemilu 1971

Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan
dilaksanakan pada tahun 1971 ini, berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 (orde

revolusi atau orde lama). Pada
pemilu ini para pejabat pemerintah
hanya berpihak kepada salah satu
peserta Pemilu yaitu Golkar. Dan
kamu tahu? Golkar lah yang selalu
memenangkan pemilu di tahun
selanjutnya yaitu tahun 1977, 1982,
1987, 1992, hingga 1997.

➢ Penyederhanaan partai politik

Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa
pemerintahan Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan
penggabungan (fusi) partai- partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik.
Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan
ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu
adalah:
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

yang merupakan gabungan dari NU,
Parmusi, PSII, dan PERTI
2. Golongan Karya
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
yang merupakan gabungan dari PNI,
Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan
Parkindo

Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam
upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman
sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran
mengenai perpecahan yang terjadi dimasa Orde Lama karena adanya perbedaan
ideologi politik dan ketidakseragaman persepsi serta pemahaman Pancasila
sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.

➢ Dwifungsi ABRI

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 5

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan
keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik
ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan
nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai Fraksi ABRI,
sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan.

➢ Indokrinasi Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (P-4)

Soeharto memiliki tafsir sendiri
terhadap Pancasila dan tafsir
Soeharto bersifat mutlak pada masa
Orde Baru. Pada tanggal 12 April
1976, Soeharto mengumumkan
gagasannya mengenai Ekaprasetia
Pancakarsa. Gagasan tersebut
kemudian diformalkan melalui TAP
MPR Nomor IV / 1978 mengenai
Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila atau biasa
dikenal dengan P4. Kebijakan politik
pada masa orde baru melibatkan
penyusunan P4. P4 atau Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila yang juga dikenal dengan istilah Ekaprasetia Pancakarsa bertujuan
untuk memberi pemahaman mengenai Pancasila bagi seluruh masyarakat. Tidak
ada organisasi yang diizinkan untuk menggunakan ideologi selain Pancasila, juga
diberikan penataran P4 untuk pegawai negeri sipil. Sejak tahun 1978
diselenggarakan penataran P4 secara menyeluruh kepada semua lapisan
masyarakat.

➢ Program Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) / Badan Koordinasi
Kemahasiswaan (BKK)

Pemerintah orde baru menerapkan kebijakan NKK/ BKK untuk mengubah
format organisasi kemahasiswaan dengan melarang mahasiswa terjun kedalam
politik praktis. Dasarnya adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 0457/0/1990 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan
Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Melalui menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Daoed Joesoef, rezim Orde Baru membungkam aksi kritis
mahasiswa terhadap jalannya pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah saat
itu.

2) Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

➢ Indonesia kembali menjadi anggota PBB

Indonesia pernah keluar dari keanggotaan Sejarah berdirinya PBB pada 7
Agustus 1965 ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Pada saat itu Malaysia
menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sehingga pemerintah RI tidak
setuju dan keluar dari keanggotaan PBB. Keputusan ini berdampak besar sehingga
Indonesia terkucil dari pergaulan dunia internasional dan mengalami kesulitan
ekonomi serta kesulitan dalam berpolitik dunia.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 6

New York, Amerika Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5
at
Situasi ini melahirkan salah satu
kebijakan politik pada masa orde
baru untuk luar negeri dengan
kembali masuk ke keanggotaan
PBB sesuai dengan hasil sidang
DPRGR. Pada tanggal 28
September 1966 keanggotaan
Indonesia di PBB kembali aktif.
Hal ini juga terjadi karena banyak
peran PBB untuk Indonesia,
misalnya mengakui secara de facto dan de jure kemerdekaan Indonesia dan juga
mengembalikan Irian Barat kembali ke bagian RI setelah perjuangan pembebasan
Irian Barat yang penuh pengorbanan.

➢ Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan
pemutusan hubungan dengan Tiongkok

Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan
Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan
perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang
diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta.
Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan
kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Pengakuan tersebut dilakukan
kepada Perdana Menteri Lee Kwan Yeuw.

Berbeda dengan pemerintahan Soekarno yang pro kepada RRC dan berporos
pada Beijing sehingga menyebabkan paham komunis tumbuh subur di Indonesia,
kebijakan politik masa orde baru justru memutuskan hubungan dengan RRC.
Kebijakan politik Indonesia tidak lagi berjalan dengan bebas dan aktif seperti
sebelumnya, maka pemerintah Orba mengambil tindakan untuk memutuskan
hubungan diplomatik dengan RRC dan meniadakan segala hal yang berbau Cina di
Indonesia.

➢ Memperkuat Kerja Sama Regional dan Internasional

Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional
dengan melakukan beberapa upaya, yaitu:
➢ Turut serta dalam pembentukan ASEAN

➢ Mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian 7
➢ Ikut berperan dalam KTT Non Blok
➢ Berperan dalam Organisasi Konferensi Islam

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

➢ Bergabungnya Timor Timur

Ketika Indonesia merdeka, Timor Timur yang
jaraknya sangat dekat dengan Indonesia masih
menjadi jajahan bangsa Portugis. Hal ini sangat
mempengaruhi kondisi Nusa Tenggara Timur
dan Barat yang letaknya dekat dengan Timor
Timur. Terlebih setelah kudeta di Portugis
pada 1974, pergolakan di Timor Timur terus
terjadi dan menyebabkan beberapa pihak
ingin bergabung dengan Indonesia. Keinginan itu disampaikan secara resmi pada
tanggal 7 Juni 1976. 10 hari kemudian Presiden Soeharto memutuskan
penggabungan Timor Timur ke Indonesia yang menjadi propinsi ke 27. Walaupun
demikian, Fraksi Fretelin terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan,
hingga pada tahun 1999 ketika Orba berakhir rakyat Timor Timur melakukan
referendum untuk lepas lagi dari RI dan mendirikan negara sendiri yang
berdaulat.

Kebijakan politik masa orde baru ini tidak saja membawa berbagai
penyimpangan, namun di balik itu semua tetap ada kelebihan yang membuat
Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang cukup maju di mata
internasional dan pada berbagai bidang.

3. Penguatan Peran Negara pada Masa Orde Baru

Program utama pemerintah Orde Baru dibawah
kepemimpinan Soeharto adalah menciptakan
stabilitas politik dan ekonomi yang mantap
karena pencapaian stabilitas politik tersebut
merupakan prasyarat bagi tercapainya
pembangunan ekonomi. Pada masa Orde Baru
peran negara sangat kuat.

Ciri-ciri sistem politik Orde Baru, antara lain :

a. Dwi Fungsi ABRI;
Dwi Fungsi adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan
bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara
serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer
di izinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.

b. Konsep massa mengambang;
Memberlakukan konsep massa mengambang (floating muss) sebagai dasar
pembangunan politik di daerah pedesaan, penyederhanaan jumlah partai politik di
Indonesia, dan memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh partai
politik (parpol) dan organisasi massa (ormas) yang ada di Indonesia.

c. Korporatisasi negara;
Pemerintahan Suharto menerapkan kebijakan korpotatisasi negara (state
corporatism). Kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai unsur, seperti buruh,
pers, perempuan, kelompok profesi, dan organisasi keagamaan dikooptasi dan
ditempatkan kedalam wadah-wadah tunggal sebagai ormas kepanjangan tangan
pemerintah.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 8

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

d. Sentralisasi pemerintahan;
Peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya
sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Akibatnya, terjadilah ketimpangan
ekonomi antara pusat dan daerah.

e. Program bantuan luar negeri
Melalui lembaga IGGI (International Governmental Group for
Indonesia) pemerintah telah berhasil mengusahakan bantuan luar negeri, di
samping mengadakan penangguhan dan peringanan syarat-syarat pembayaran
kembali (rescheduling) utang-utang peninggalan Orde Lama.

f. Sistem semi perwakilan;
Penerapan sistem kepartaian yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1985 diyakini
telah menghasilkan kestabilan politik yang dicita-citakan sejak awal Orde Baru.
Namun, sistem tersebut memperlihatkan keterbatasan dalam menampung aspirasi
masyarakat yang lebih luas dan terus berkembang.

Dampak Menguatnya Peran Negara pada masa Pemerintahan Orde Baru pada
bidang politik

a. Adanya Pemerintahan yang Otoriter, Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat
besar dalam mengatur jalannya pemerintahan.

b. Dominasi Golkar
Golkar merupakan mesin politik Orde Baru yang paling diandalkan dalam menjadi
satu-satunya kekuatan politik di Indonesia yang paling dominan.

c. Pemerintahan yang Sentralistis
Menguatnya peran negara juga menyebabkan timbulnya gaya pemerintahan yang
sentralistis yang ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik
pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya diberi peluang yang sangat kecil
untuk mengatur pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri.

C. Rangkuman

1. Orde baru didefinisikan sebagai tatanan kehidupan negara dan bangsa yang
diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Orde
Baru merupakan koreksi total atas segala penyimpangan dan penyelewengan
kehidupan bangsa dan negara dari jalur Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.

2. Orde baru merupakan suatu istilah yang digunakan sebagai pembatas untuk
memisahkan antara periode kekuasaan Presiden Ir. Soekarno (Orde Lama)
dengan periode kekuasaan presiden Soeharto.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 9

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

3. Indonesia telah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan semenjak
proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai saat ini. Salah satu sistem
pemerintahan yang cukup lama bertahan di Indonesia, adalah masa Orde Baru
(Orba).

4. Masa Orde Baru terjadi di Indonesia setelah mundurnya Presiden Soekarno dan
digantikan oleh Soeharto yang mendapatkan mandatnya melalui surat perintah
sebelas maret (Supersemar), setelah terjadinya peristiwa G30S PKI di tahun
1965.

5. Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah orde baru yaitu kebijakan
politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya
dikeluarkan berdasarkan kebutuhan Negara.

6. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, peran negara sangat kuat
karena kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di
Indonesia.

D. Penugasan Mandiri

Untuk menguatkan pemahaman kalian terhadap materi
yang telah dipelajari, Cari dan gali informasi dari berbagai
sumber mengenai pengalihan pemerintahan dari Presiden
Soekarno kepada Presiden Soeharto.
Untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kalian
dapat mencari referensi lain dari artikel, surat kabar, jurnal
ataupun internet untuk menyelesaikan tugas ini.

E. Latihan Soal

1. Tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada
kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau sebagai koreksi terhadap
penyelewengan penyelewengan yang terjadi pada masa lalu merupakan pengertian
dari . . . .
A. Orde Lama
B. Orde Baru
C. Reformasi
D. UUD 1945
E. Pancasila

2. Langkah politik pertama Soeharto setelah memegang tampuk pimpinan nasional
Orde Baru dalam bidang politik luar negeri adalah ….
A. Mengirim pasukan ke Timor Timur
B. Ikut terlibat dalam pasukan perdamaian dunia
C. Mendaftarkan kembali Indonesia sebagai anggota PBB
D. Membuka kedutaan besar di Amerika Serikat
E. Memimpin Organisasi Konferensi Islam

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 10

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

3. Guna menciptakan stabilitas politik, pemerintah menempatkan peran ganda bagi
ABRI sebagai pertahanan keamanan dan social dengan duduk di MPR / DPR.
Peran ini dikenal dengan…,
A. Dwi Fungsi
B. Sapta Marga
C. Konsesus Nasional
D. ABRI Masuk Desa
E. Komando Daerah Militer

4. Pada masa Orde Baru, Soeharto mengubah politik luar negeri dari penuh konflik
menjadi konfromi. Salah satu langkahnya adalah …
A. Memperbaiki hubungan dengan negara Cina
B. Memperbaiki hubungan bilateral dan Kawasan
C. Memasukkan Timor Timur menjadi bagian RI
D. Memprakarsai berdirinya ASEAN
E. Memprakarsai Konferensi Asia Afrika

5. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia
2) Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB
3) Mempererat hubungan dengan Negara-negara Asia Tenggara dengan menjadi
anggota ASEAN
4) Memutuskan hubungan dengan Negara-negara blok Timur
5) Menjalin kerjasama dengan negara Tiongkok
Dari pernyataan tersebut yang termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah Orde
Baru dalam melaksanakan politik luar negeri yaitu ditunjukan nomor...
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 4
C. 2, 3, dan 4
D. 2, 3, dan 5
E. 1, 4, dan 5

6. Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi
terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No.IX/MPRS/1966, yaitu
melaksanakan pemilihan umum, pemerintah Orde Baru melakukan ‘pelemahan’ dan
pengendalian terhadap partai-partai politik yang secara historis dinilai berpotensi
mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Kebijakan tentang
“pelemahan” dan pengendalian terhadap partai-partai politik tersebut adalah ... .
A. Pembentukan partai golongan karya
B. Masyarakat bebas membantuk parpol
C. Pancasila sebagai azas tunggal parpol
D. Menyederhanakan partai-partai politik
E. Membubarkan semua partai politik

7. Selama 32 tahun masa pemerintahan orde baru telah berhasil melaksanakan pemilu
sebanyak enam kali. Pemilu di era pemerintahan Suharto tersebut antara lain
memiliki ciri yaitu ... .
A. Adanya mobilisasi PNS untuk memenangkan golkar
B. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
C. Diikuti oleh berbagai macam partai-partai politik
D. Memilih anggota DPR, presiden dan wakil presiden
E. Diselenggarakan dalam waktu singkat dan menyeluruh

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 11

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

8. Gagasan Soeharto pada tahun 1978 yang menjadi cikal bakal Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila (P4) dikenal dengan istilah …,
A. Bhinneka Tunggal Ika
B. Eka Prasetya Pancakarsa
C. Tut Wuri Handayani
D. Ambeg Paramata
E. Catur Dharma Eka Karya

9. Perhatikan pernyataan berikut ini !
1) Pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga
kepresidenan yang menyebabkan semakin kuatnya negara dalam masyarakat.
2) Situasi keamanan relative aman dan terjaga dengan baik karena pemerintahan
mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan
Pancasila.
3) Dilakukan peleburan partai agar pemerintah dapat mengontrol parpol.
4) Terbentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, dominative dan sentralistis.
5) Otoritarianisme merambat segenap aspek kehidupanbermasyarakat, berbangsa
dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.
6) Sistem perwakilan bersifat semu
Berdasarkan pernyataan di atas, Dampak positif dari kebijakan politik pemerintahan
orde baru ditunjukkan oleh nomor..... :
A. 1),2),3)
B. 2),3),4)
C. 1),5),6)
D. 4),5),6)
E. 3),4),5)

10. Salah satu ciri pokok kebijakan pemerintahan orde baru adalah melaksanakan
politik sentralisasi. Dampak pelaksanaan sistem sentralisasi dalam pemerintahan
orde baru adalah ….
A. terbentuk pendukung pemerintah warga kelas satu
B. daerah memiliki otonomi untuk mengurus wilayahnya sendiri
C. pemerintah pusat mengendalikan seluruh aspek kehidupan
D. rakyat hidup tentram karena gejolak dalam masyarakat dapat diredam
E. orang yang berseberangan dengan pemerintah mendapat kedudukan tertinggi

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 12

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Kunci

No Jawab Pembahasan

an
1. B Tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada

kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau sebagai koreksi terhadap

penyelewengan penyelewengan yang terjadi pada masa lalu merupakan

pengertian dari Orde Baru.

2. C Langkah politik pertama Soeharto setelah memegang tampuk pimpinan

nasional Orde Baru dalam bidang politik luar negeri adalah mendaftarkan
kembali Indonesia sebagai anggota PBB.

3. A Guna menciptakan stabilitas politik, pemerintah menempatkan peran ganda bagi

ABRI sebagai pertahanan keamanan dan social dengan duduk di MPR / DPR.
Peran ini dikenal dengan Dwi Fungsi.

4. B Pada masa Orde Baru, Soeharto mengubah politik luar negeri dari penuh konflik

menjadi konfromi. Salah satu langkahnya adalah memperbaiki hubungan bilateral
dan Kawasan.

5. A Yang termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan

politik luar negeri antara lain ..
1. normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia
2. Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB
3. Mempererat hubungan dengan Negara-negara Asia Tenggara dengan

menjadi anggota ASEAN.

6. D Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi

terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No.IX/MPRS/1966, yaitu
melaksanakan pemilihan umum, pemerintah Orde Baru melakukan ‘pelemahan’
dan pengendalian terhadap partai-partai politik yang secara historis dinilai
berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah.
Kebijakan tentang “pelemahan” dan pengendalian terhadap partai-partai politik
tersebut adalah menyederhanakan partai-partai politik.

7. E Selama 32 tahun masa pemerintahan orde baru telah berhasil melaksanakan

pemilu sebanyak enam kali. Pemilu di era pemerintahan Suharto tersebut antara
lain memiliki ciri yaitu Adanya mobilisasi PNS untuk memenangkan Golkar.

8. D Gagasan Soeharto pada tahun 1978 yang menjadi cikal bakal Pedoman

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dikenal dengan istilah Eka Prasetya
Pancakarsa.

9. A Dampak positif dari kebijakan politik pemerintahan orde baru antara lain :

1. Pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga
kepresidenan yang menyebabkan semakin kuatnya negara dalam masyarakat.

2. Situasi keamanan relative aman dan terjaga dengan baik karena pemerintahan
mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan
dengan Pancasila.

3. Dilakukan peleburan partai agar pemerintah dapat mengontrol parpol.

10. C Salah satu ciri pokok kebijakan pemerintahan orde baru adalah melaksanakan

politik sentralisasi. Dampak pelaksanaan sistem sentralisasi dalam

pemerintahan orde baru adalah pemerintah pusat mengendalikan seluruh aspek

kehidupan.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 13

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

F. Penilaian Diri

Berilah tanda centang (√) pada format di bawah ini sesuai dengan jawaban kalian!

No. PERNYATAAN PENILAIAN
Ya Tidak
1 Saya sangat senang belajar sejarah mengenai Indonesia
pada masa Orde Baru

2 Saya mampu menjelaskan apa yang melatarbelakangi
lahirnya Orde Baru

3. Saya mampu menjelaskan kebijakan politik dalam
negeri pemerintah masa Orde Baru

4 Saya mampu menjelaskan kebijakan politik luar negeri
pemerintah Orde baru.

5 Saya mampu menganalisis mengapa Soeharto
mengambil kebijakan kebijakan politik luar negeri
pada masa Orde Baru.

6 Saya mampu menganalisis mengapa Soeharto
mengambil kebijakan kebijakan politik dalam negeri
negeri pada Masa Orde Baru

7 Saya dapat menyelesaikan latihan soal dengan
semangat

8 Saya dapat menyelesaikan tugas mandiri dengan
semangat

9 Banyak hal baru yang saya dapatkan dari mempelajari
modul yang membahas mengenai Indonesia pada masa
Orde Baru

10 Saya dapat mengambil pelajaran dari perjalanan sejarah
Indonesia pada masa Orde Baru untuk ikut serta
membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada
bagian yang masih "Tidak".
Bila semua jawaban "Ya", maka Kamu dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 14

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN EKONOMI BANGSA INDONESIA

PADA MASA ORDE BARU

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian mampu menganalisis
perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dengan
cermat dan penuh semangat serta dapat menunjukkan sikap peduli dan kerjasama.

B. Uraian Materi

1. Perkembangan Kehidupan Ekonomi Pada Masa Orde Baru

a. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Orde Baru

Untuk menangani masalah ekonomi pada masa awal orde baru, Soeharto
mencanangkan sasaran pembangunan secara tegas. Pemerintahan orde baru memiliki

slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan
ekonomi, yaitu Trilogi Pembangunan.

Trilogi pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh
pemerintah orde baru di Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik,

ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara.
Trilogi Pembangunan dibuat karena
Indonesia mengalami inflasi yang

sangat tinggi pada awal tahun 1966,
kurang lebih sebesar 650% setahun.

Pembangunan yang dijalankan Orde
Baru bertumpu pada Trilogi

Pembangunan Bagi Soeharto
pembangunan bisa berjalan selama

ada jaminan stabilitas keamanan. Oleh
karena itu, Soeharto tidak

mentoleransi adanya gangguan
pembangunan dari sisi keamanan.

Dilihat dari sisi kebijakan ekonomi
pemerintah mencanangkan program

rehabilitasi ekonomi Orde Baru yang berlandaskan pada TAP MPRS No.XXIII/1966 yang
mengharuskan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang
lain termasuk soal politik.

Dalam menjalankan ketetapan MPRS No. XXIII tanggal 5 Juli 1966 tentang
Pembaruan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan,

dilaksanakan dalam tiga tahap pembangunan yaitu :
a) Tahap penyelamatan untuk mencegah kemerosotan ekonomi agar tidak menjadi

buruk lagi
b) Tahap stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi untuk mengendalikan inflasi dan

memperbaiki infrastruktur ekonomi.
c) Tahap pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 15

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

Guna mewujudkan perbaikan ini maka pemerintah berusaha untuk mengatasi
dampak dari hiperinflasi dan menyusun APBN. Bersamaan dengan hal tersebut
pemerintah juga berusaha untuk segera mengurusi hutang luar negeri dan mencari
hutang lagi dengan bunga rendah agar bisa melakukan rehabilitasi dan juga untuk
pembangunan ekonomi sampai periode berikutnya. Kebijakan ini akhirnya menunjukan
keberhasilan dalam mengatasi hiperinflasi yang semula 650 % pada tahun 1966 menjadi
8,88% pada tahun 1971.

Orde baru menerapkan tiga langkah pembangunan ekonomi sebagai berikut:

➢ Berusaha mengembalikan kepercayaan pihak luar negeri dengan menjadwalkan
kembali pelunasan utang luar negeri.

➢ Pengendalian inflasi yang tidak terkontrol melalui program impor komoditas besar

besaran yang dibiayai oleh pinjaman pinjaman hasil negoisasi
➢ Mengundang investor sebesar besarnya terutama investor asing untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi

Kemandirian bangsa ingin diwujudkan oleh pemerintahan Presiden Soeharto melalui
dua tahap pembangunan jangka panjang (PJP) dalam kurun 25 tahunan melalui program
pembangunan lima tahunan (Pelita). Melalui skenario pembangunan yang dilakukan
dalam dua tahapan pembangunan jangka panjang (PJP) itu Indonesia diproyeksikan akan
keluar sebagai salah satu negara terbesar di dunia, baik secara ekonomi, kemampuan
teknologi, maupun hankam.

Selain menekankan pertumbuhan, kepemimpinan Presiden Soeharto juga
memperhatikan aspek pemerataan pembangunan yang menandakan kebijakannya pro
rakyat. Pemerataan itu diaplikasikan melalui delapan jalur pemerataan yaitu; Pertama,
pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok yang ditekankan pada pemenuhan kebutuhan
pangan, kebutuhan sandang dan papan. Kedua, pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ketiga, pemerataan pembagian pendapatan.
Keempat, pemerataan kesempatan kerja. Kelima, pemerataan kesempatan berusaha.
Jalur ini dilakukan dengan kebijakan untuk mempermudah permodalan usaha yang salah
satunya melalui kebijakan perkreditan. Keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi
dalam pembangunan, khususnya generasi muda dan wanita. Ketujuh, pemerataan
penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Kedelapan, kesempatan
memperoleh keadilan.
Beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa orde baru adalah:

1) Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah kebijakan orde baru
dalam bidang ekonomi yang dimulai pada tahun 1969 sampai tahun 1994 yang
bertujuan untuk meningkatkan

sarana ekonomi, kegiatan
ekonomi serta kebutuhan

sandang dan pangan. Repelita ini
akan dievaluasi selama lima

tahun sekali. Upaya pemerintah
orde baru untuk meningkatkan

ekonomi secara nasional
berhasil dengan menggunakan

Repelita,
diantaranya terwujudnya

swasembada pangan nasional
pada tahun 1984.

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 16

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

Repelita dibagi menjadi beberapa tahap Pelita (Pembangunan Lima Tahun) seperti
berikut ini:
a. Pelita I (1 April 1969-31 Maret 1974) Sasaran utama yang hendak dicapai adalah

pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3 sampai 5,7% sedangkan tingkat inflasi
menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita I dianggap
menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini
memicu timbulnya peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari).
b. Pelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979) menitikberatkan pada sektor pertanian
dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
c. Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984) Pelita III menekankan pada Trilogi
Pembangunan dengan menekankan pada azas pemerataan.
d. Pelita IV (1 April 1984 - 31 Maret 1989) menitikberatkan pada sektor pertanian
menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat
menghasilkan mesin-mesin sendiri.
e. Pelita V (1 April 1989-31 Maret 1994) menitikberatkan pada sektor pertanian
untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian,
menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri.
f. Pelita VI dimulai pada tahun 1994, pembangunan berfokus pada pada sektor
ekonomi, industri, pertanian dan peningkatan sumber daya manusia.

2) Bekerjasama dengan negara negara barat dari lembaga keuangan seperti
IMF dan Bank Dunia.

Dengan melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, Soeharto akhirnya
memperoleh pinjaman dari negara negara barat dari lembaga keuangan seperti IMF
dan Bank Dunia. Bahkan negara negara kreditor tidak hanya bersedia
menjadwalkannya kembali , tetapi mereka juga membentuk konsorsium untuk

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 17

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.5 dan 4.5

memberikan utang kepada Indonesia. Konsorsium ini dikenal dengan nama Inter
Govermental Group on Indonesia atau IGGI.

Rezim Orde Baru sejak awal berdirinya memang dekat dengan kepentingan Amerika,
namun Amerika tidak memberikan utang secara langsung lewat mekanisme bilateral.
Amerika menggunakan lembaga IMF untuk menguncurkan dana bantuan. Hubungan
IMF dengan Orde Baru merupakan awal mula ketergantungan pembangunan
ekonomi Indonesia terhadap pihak eksternal atau luar negeri.

3) Pemberlakuan Undang Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modalam dalam negeri ( PMDM)

Dua Undang undang yaitu Undang Undang No 1 tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968 Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) dibuat untuk membuka perekomian dan menggiatkan kembali dunia
usaha swasta. Kebijakan ini didesain oleh ahli ahli ekonomi dan tenaga tenaga
professional yang selama itu mempunyai hubungan dengan Angkatan Darat.

4) Pemulihan di Bidang Ekonomi Mulai 1966 – 1973
Tujuan dasar dari kebijakan orde baru adalah pembangunan ekonomi negara dengan
bergabung kembali ke dalam jajaran ekonomi dunia yaitu menjadi anggota IMF
(International Monetary Fund), menjadi anggota PBB kembali dan anggota Bank
Dunia pada kurun waktu akhir tahun 1960an. Langkah ini akhirnya memulai aliran
bantuan keuangan dan bantuan asing dari negara Barat dan juga Jepang ke Indonesia.
Kemudian untuk mengatasi hiperinflasi, Soeharto mengandalkan para teknokrat
ekonomi yang sebagian besar dididik di Amerika Serikat untuk membuat rencana
guna memulihkan ekonomi.

5) Pertumbuhan Ekonomi dan Intervensi Pemerintah (1974 – 1982)

Kebijakan orde baru tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tahunan yang cepat diatas
angka 5%. Indonesia saat itu juga mendapat keuntungan secara signifikan dari
perdagangan minyak di tahun 1970an sehingga sektor publik mampu berperan besar
dalam perekonomian dengan berinvestasi dalam pembangunan daerah, sosial,
infrastruktur dan mendirikan industri dalam skala besar. Namun sebagai akibat dari
rakyat yang merasa diabaikan dari keuntungan ini terjadi sejarah peristiwa
Malari pada tahun 1974, yang berawal dari protes terhadap banyaknya pemodal
asing di Indonesia. Sejak itu aturan mengenai investasi asing diperketat dan diganti
dengan kebijakan memberi perlakuan khusus terhadap pribumi.

6) Ekspor dan Deregulasi sejak 1983 – 1996

Hutang luar negeri bertambah dengan jatuhnya harga minyak sejak awal 1980an dan
reposisi mata uang pada tahun 1985 sehingga pemerintah harus melakukan berbagai
kebijakan orde baru untuk memulihkan kondisi makroekonomi. Berbagai tindakan
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi didorong oleh ekspor, seperti pembebasan
bea cukai termasuk impor dan pengulangan devaluasi rupiah. Selain itu pemerintah
juga mengizinkan berbagai pendirian bank swasta baru, kebebasan bank asing
beroperasi di luar Jakarta, yang kemudian justru menjadi masalah yang menambah
krisis di Indonesia pada akhir 1990an, selain dari berbagai penyimpangan pada masa
orde baru yang juga menjadi faktor penyebab runtuhnya orde baru dan akhir masa
pemerintahan Orde Baru.

b. Kondisi Ekonomi pada akhir pemerintahan Orde Baru

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 18