E-book Materi RDG Kelembagaan Tw.III

2. KINERJA EFISIEN – 2.2 ANALISIS SDM KPwDN 151

2.2.6 Pengembangan SDM KPwDN

Partisipasi pegawai KPwDN PADA 5 Topik top course spesifik telah merata pada masing-masing Tier. Secara sebaran wilayah, modul pelatihan fungsi Pengawasan SP banyak diikuti
oleh pegawai di wilayah Jawa, hal ini disebabkan profil SDM fungsi pengawasan SP memiliki person to job fit rendah di tahun 2020. Untuk fungsi perumusan KEKDA lebih banyak
diikuti oleh pegawai di wilayah KTI. Ke depan, penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi pegawai akan terus diselaraskan dengan pemetaan person to job fit di masing-
masing KPwDN.

 SEBARAN PARTISIPASI PEGAWAI KPWDN DALAM 5 TOPIK TOP COURSE

Total : 347 Total : 185 Total : 100 Total : 60 Total : 291 Total : 237

BERDASARKAN D A D A D A DA DA D A
TIER KPwDN 16% 26% 27% 18% 23% 17% 33% 28% 19% 22% 25% 25%
CB
C B C B C B CB 31% 28% C B
32% 26% 27% 28% 34% 26% 17% 22% 30% 20%

BERDASARKAN SEBARAN KTI PERUMUSAN IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI PENGAWASAN SP & PUR MANAJEMEN
WILAYAH JAWA KEKDA KEKDA (DIGITALISASI) SP PERLINDUNGAN INTERN
SUMATERA KONSUMEN 107
153 68 44 93
13 101
76
92 66 32 26 83
68
102 51 24 21 Cash Management Using CBS and ERP -
Basic Perencanaan, Pengadaan dan
• Digital Economy • Penelitian KPJU Unggulan UMKM Retail Payment Systems Development Banking Supervision Bank Notes Feature, Counterfeit And Pengelolaan Aset
• Meta Data & Big Data • Komunikasi Kebijakan Bank Indonesia Accounting, Clearing & Settlement on Technology Risk on Payment Systems Legal Aspect Sistem Anggaran Bank Indonesia
• Ekonomi Regional & Proy. Ek • Prog. Pengemb.Statistik & UMKM Lvl. Payment System Combating Money Laundrg & Terrorist Operational Cash Management For Perpajakan
Innovation in Retail Electronic Payment Fin. in Dgtl Era Central Bank SISPAMBI
Daerah 2 Systems Accounting, Clearing & Settlement on Framework of Cash Management Keprotokolan dan Manajemen
• Applied Econometrics for • Fundamental Of Islamic Economics & Financial Technology, Bigtech and E- Pay. System Operasional Peralatan Perkasan Event
Commerce Market Conduct, Cons.Protection, and
Forecasting Finance Technology Risk on Payment Systems Data Privacy
• Analisis Kebijakan Fiskal • Financial Technology, Bigtech and E-

Commerce

5.1 STRATEGIZING PELAKSANAAN TUGAS KPwDN 152

OVERVIEW JUMLAH IKU KP, KPwDN DAN KPwLN TAHUN 2021

Secara umum, jumlah IKU di KPwDN relatif tinggi dibandingkan dengan satker KP. Berdasarkan kategori satker, IKU di seluruh Tier KPwDN tercatat berkisar antara 42
sampai dengan 53, lebih tinggi dibandingkan rata-rata IKU di satker kebijakan sebanyak 37 maupun satker kelembagaan sebesar 32. Secara nominal, jumlah IKU di
seluruh KPwDN juga mencatatkan proporsi yang relatif besar yakni mencapai lebih dari 60% dari total IKU satker di BI-Wide sebanyak 3.218 IKU.

RATA-RATA IKU SATKER % IKU KP DAN KPwDN % IKU SATKER DIBANDING RATA-RATA

Tier A 53 35,4% Lebih tinggi 47 Satker (59%) yang jumlah
Tier B 46 dari rata rata IKU nya melebihi rata-rata IKU
Tier C 43 3.218*
Tier D 42 36% seluruh satker, secara rinci
KP Kebijakan 37
KP Kelembagaan 32 Sama dengan terdiri dari:
KPwLN 25 Avg= 40
rata rata 59%

KPw KP 64,6% Lebih rendah 5% 41 KPwDN 6 KP
dari rata rata [89,1%] [10,9%]
*TOTAL IKU KP DAN KPw

No Satker Rata-rata jumlah IKU POSITIONING IKU KPwDN TERHADAP SATKER BI
All Satker BI-wide 40
35 57
1 Satker KP 37 53
Satker KP Kebijakan 32
Satker KP Kelembagaan 45 46 45 44 44 43 42 42 41
53
2 KPwDN 46 40 38 37 37 37 37 36 36 35 35 35 Avg= 40
Tier A 43 25 23 20
Tier B 42 33 33 31 30 29 29 28 28
Tier C 24
Tier D 27 25

3 KPwLN DSSK
Tier A
Tier B
DUPK
DEKS
DInt
Tier C
DMST
Tier D
DPSP
DSta
DPPK
BINS
DPSI

DR
DSDM

DMR
DPLF
DKEM
DPM
DPPT
DPKL

DAI
DPD
DKeu
DHk
DKom
DKMP
DKSP
DPS
DPU
KPwLN
UKTSI
UKPS

5.1 STRATEGIZING PELAKSANAAN TUGAS KPwDN 153

RASIO PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN IKU SATKER

Relatif tingginya jumlah IKU KPwDN turut didukung dengan anggaran yang efisien. Berdasarkan rasio penggunaan anggaran terhadap IKU
satker, alokasi anggaran yang digunakan KPwDN rata-rata sebesar Rp 633 juta/IKU, relatif lebih rendah dibandingkan satker KP yaitu sebesar
Rp 10.4 milyar/IKU maupun KPwLN sebesar Rp 882 juta/IKU.

12,665 RASIO ANGGARAN TERHADAP IKU POSITIONING ANGGARAN DAN IKU SATKER: SCATTER PLOT ANALYSIS
7,300 Dalam Rp Juta 350,000
13,012
Kuadran IV Kuadran III
AO/IKU AK/IKU Total Anggaran/IKU

7,529 300,000 BINS

347 Kuadran I Kuadran II
229
621 250,000
356
446
243
323
194
302
128

814
68
977 689 882
KP Kebijakan* KP 516 430
Tier A Tier B KPwLN
Tier C Tier D

Kelembagaan**

Keterangan: Anggaran memakai alokasi di tahun 2021 200,000 Alokasi Anggaran Sakter

No Satker Rasio AO/IKU Rasio AK/IKU Rasio Total/IKU
3.511
All Satker BI-wide 1.338 2.174 10.492 150,000
13.012 100,000
1 Satker KP 3.543 6.948 7.529 DMST
633 50,000 DInt
Satker KP Kebijakan* 347 12.665 977
689 IKU-
Satker KP Kelembagaan** 7.300 229 516 15 DMR DUPK
430 DEKS
2 KPwDN 409 224 882 UKPS

Tier A 621 356 Dalam Rp Juta

Tier B 446 243 Beijing DSta DPSPTier Tier B Tier A
TLooknydDooPDnDSKKSMPDPKeDuPKLDKEM
Tier C 323 194 UKTSI C DSSK

Tier D 302 128 New YoSrikngapura DHk DAI DR DPPK Tier D 55 60

3 KPwLN 814 68 20 25 30 35 40 45 50

*Exclude satker DPM dan DPPT karena terkait dengan anggaran operasi moneter Sumber: DMST dan DKeu (diolah, data IKU dan anggaran 2021)
**Exclude satker DSDM karena anggaran gaji pegawai sentralisasi dalam DSDM

5.1 STRATEGIZING PELAKSANAAN TUGAS KPwDN 154

RASIO PENGGUNAAN SDM DALAM PENCAPAIAN IKU SATKER

Selanjutnya, IKU KPwDN yang relatif tinggi tersebut turut didukung dengan produktivitas SDM yang optimal. Hal ini tercermin dari rasio jumlah SDM terhadap IKU, dimana
untuk rata-rata KPwDN tercatat sebesar 1,24 SDM/IKU, relatif lebih efisien dibandingkan dengan rata-rata satker di BI-Wide yaitu sebesar 1,61 SDM/IKU. Sementara itu, posisi
KPwDN khususnya Tier B, Tier C dan Tier D yang berada pada kuadran II turut mengindikasikan optimalnya pengelolaan SDM dalam memenuhi kinerja KPwDN.

POSTUR SDM BI WIDE RATA RATA RASIO IKU DAN SDM SATKER NO SATKER RATA-RATA JUMLAH RATA RATA SDM/ RASIO (IKU :
IKU/ SATKER SATKER SDM)
29 (0,5%) KPwLN 0.23 Avg= 1.61 BI wide 40 65 1.61
Tier D 1 Satker KP 35 92 2.75
: Satker KP Tier C 1.03 37 98 2.62
: KPwDN Tier B 1.03 Satker KP Kebijakan 32 86 2.66
: KPwLN Tier A Satker KP Kelembagaan 45 54 1.24
*data per Agustus 2021 KP Kebijakan 1.21 2 KPwDN 53 85 1.58
KP Kelembagaan 1.58 Tier A 46 55 1.21
Tier B 43 44 1.03
2.62 Tier C 42 44 1.03
2.66 Tier D 24 6 0.23
3 KPwLN

POSITIONING SDM KPwDN TERHADAP SATKER BI : SCATTER PLOT ANALYSIS

250 DPU Kuadran III

Jumlah SDM Per Satker Kuadran IV

200

150 DPKL DPSI
DPLFDSDM
DSta DMST
DPPT DPSP

DDKKMSPPDKomDKeu DKEM BINS Tier A DSSK
DPS DPD DAI DPM
100
DMR DPPK
DHk DR DInt
DEKS
50 Kuadran I Tier D Tier B
UKPS UKTSI 50 Kuadran II

KPwLN Tier C DUPK

0 30 35 Jumlah I4K0U Per Satker 45 55 60
15 20 25

Sumber: DMST dan DSDM (diolah, data IKU per 2021 dan SDM per Agustus 2021)

BOX 2: PERKEMBANGAN VAKSINASI DI DAERAH 155

Survei Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di 8 Subsektor Prioritas Industri Manufaktur

XXX SURVEI PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI KESIMPULAN &

LATAR BELAKANG 8 SUBSEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR PRIORITAS REKOMENDASI KEBIJAKAN

13 dari 38 Subsektor Prioritas KSSK Tujuan Memperoleh informasi perkembangan terkini KESIMPULAN
dan tantangan terkait pelaksanaan vaksinasi di
merupakan bagian dari industri Respon- 8 subsektor prioritas industri manufaktur.  Total telah terdapat 350.994 tenaga kerja (TK)
manufaktur dengan share mencapai den yang telah divaksin atau 68,9% dari jumlah TK
463 Perusahaan di seluruh provinsi yang responden
21% terhadap Total PDB Subsektor Metode bergerak di 8 subsektor prioritas
Prioritas Survei dan  49% perusahaan responden memfasilitasi
Penarikan Survei dilakukan secara online dan dengan penyelenggaraan vaksinasi bagi TK-nya, dengan
Dari 13 subsektor tersebut terdapat 8 menggunakan metode purposive sampling jumlah TK yang sudah divaksin sebanyak
subsektor industri manufaktur*) Sampel 303.709 orang.
26 Agustus – 9 September 2021
yang berpotensi menopang ekspor Periode  47% perusahaan responden mengarahkan TK
dan PDB serta berdaya saing tinggi Survei untuk melakukan secara mandiri ke otoritas
kesehatan dan dilaporkan ke perusahaan
*) (1) Industri Makanan Minuman, (2) Industri Kimia, (3) Cakupan dengan jumlah TK yang telah tervaksin sebesar
Industri Karet dan Barang dari Karet, (4) Industri Kulit dan Pertanya- 47.285 orang
Alas Kaki, (5) Industri Alat Angkutan, (6) IndustrI TPT, (7)
Industri Logam Dasar, (8) Industri Kertas an  Terbanyak pada sektor TPT (92.954 org) dan
terendah sektor Mamin (76.717 org)
Kebijakan BI dan Pemerintah:
 Kendala utama dalam pelaksanaan vaksinasi
Sinergi Akselerasi Vaksin dan adalah (1) Terdapat penyakit bawaan dari
Pembukaan Industri Manufaktur tenaga kerja sehingga tidak bisa divaksin ; (2)
Kuota vaksin yang tidak mencukupi ; (3)
Prioritas Kekhawatiran tenaga kerja terhadap dampak
buruk vaksin.
(8 subsektor industri manufaktur)
REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Profil Umum Responden  Vaksinasi sektor mamin perlu dipercepat karena
2. Kebijakan Perusahaan terkait Vaksinasi terendah dibanding sektor lainnya
3. Perkembangan Vaksinasi tenaga kerja
 Penambahan jumlah kuota vaksin di daerah
Perusahaan guna mempercepat terbentuknya herd
4. Kendala dalam pelaksanaan vaksinasi immunity serta mendorong permulihan
ekonomi nasional.

 Pelaku usaha melalui asosiasi dapat
bekerjasama dengan K/L terkait untuk
meningkatkan sosialisasi terkait vaksin.

Sumber: Survei Vaksinasi 8 Subsektor Prioritas Industri Manufaktur DR & KPwDN, 2021

BOX 2: PERKEMBANGAN VAKSINASI DI DAERAH 156

Perkembangan Vaksinasi IJK di Daerah

Menindaklanjuti arahan presiden RI dimana Industri Jasa Keuangan diharapkan bisa menjadi sentra vaksinasi Covid-19 sehingga mempercepat
proses vaksinasi ke semua masyarakat, maka BI berupaya mendukung percepatan distribusi vaksin ke daerah melalui Kantor Perwakilan Bank
Indonesia di seluruh Indonesia dikoordinir oleh DR, dan senantiasa berkoordinasi dengan OJK dan lembaga terkait.

Tahap 1: Dilakukan di Lapangan Tennis Indoor Senayan Jakarta pada 16-17 Juni TAHAP I VAKSINASI IJK 7,5rb peserta dosis I
2021 menggunakan jenis vaksin AstraZaneca, dari target 10 rb peserta, terealisasi TAHAP 2
8 rb peserta dimana pelaksanaan dosis ke-1 dilakukan oleh OJK. Untuk suntikan 8rb peserta dosis I
dosis ke-2 telah dilakukan oleh BI c.q DKOM berkoordinasi dengan OJK dan
dihadiri oleh Pimpinan DR dan satker lainnya pada tanggal 8 September 2021 di
lokasi yang sama dengan jumlah peserta sebanyak 7.500 orang.

Tahap 2 (Vaksinasi IJK): Setelah tahap 1 yang dilakukan di Lapangan TAHAP 3 Vaksinasi tahap 3 saat ini telah dalam proses permintaan kepada
Tenis Indoor Senayan Jakarta pada tgl 16-17 Juni 2021, pelaksanaan vaksin Kementerian Kesehatan secara kolektif oleh OJK. Total permintaan
IJK diperluas ke seluruh daerah berkoordinasi dengan Kantor OJK dan vaksin tahap 3 mencapai 1,90 juga vaksin
KPwDN. Dari rencana keseluruhan peserta vaksinasi IJK tahap 2 sebanyak 335.137 peserta
(OJK: 313.321, BI: 21.816) dengan jenis vaksin Sinovac, khusus untuk BI realisasi per 15
September 2021 tercatat sebanyak 22.866 peserta (104,81%) dari 45 KPwDN yang sudah
melaksanakan kegiatan tersebut. KPwDN Prov. Sulbar tidak berpartisipasi karena tidak
terdapat IJK di bawah pengawasan BI.
Tahap 3 Perluasan Program Vaksinasi IJK (dukungan atas percepatan realisasi target
nasional 10 Juta vaksin): Sampai dengan posisi per 1 Oktober 2021, rencana jumlah
peserta di bawah koordinasi BI tercatat sebanyak 1,9 juta peserta dari 28 KPwDN yang
sudah menyampaikan data. Pelaksanaan program vaksinasi tahap 3 dimulai sejak Agustus
2021 dan telah terealisasi sebanyak 1.998.604 orang dari kebutuhan 3.512.879 orang.
Adapun kebutuhan vaksin IJK SP yang diajukan oleh KPwDN telah masuk dalam pengajuan
kebutuhan vaksin yang akan diajukan oleh OJK ke Kemenkes di bulan September 2021.
Adapun total pengajuan pengajuan vaksinasi IJK hingga September 2021 mencapai
7.314.663 dengan realisasi sebesar 2.661.321 orang (36,38%)

2. KINERJA EFISIEN – 2.2 ANALISIS SDM KPwDN 157

2.2.7 Analisis SDM KPwDN di 3 Fungsi

Berdasarkan generasi, mayoritas SDM pada 3 fungsi merupakan generasi Milenial dan Gen Z sehingga diharapkan dapat mendukung proses digitalisasi proses bisnis KPwDN,
khususnya dengan adanya implementasi CBS. Dari segmen jabatannya, fungsi pengembangan UMKM & Eksyar dan PUR mayoritas memiliki komposisi non officer, khususnya
pada level Pelaksana, sementara fungsi SP memiliki komposisi terbanyak pegawai level Asisten Manajer.

PENGEMBANGAN UMKM & EKSYAR (208 SDM) DIGITALISASI SP (118 SDM) PENGELOLAAN UANG RUPIAH (831 SDM)

AD 3.85% GEN X 16.00 AD 0.85% GEN X 27.97 M 3.73% 16.00
M 18.27% % M 11.86% MILENIAL % AM 14.80% %
AM 24.52% AM GEN X
S 25.96% S 5.08% 65.25 S 6.02%
P 26.92% P 26.27% 54.24% %
A 0.48% A 1.69%
MILENIAL 84.00 P 52.47% 84.00
Pangkat % Pangkat MILENIAL %
Generasi
GEN Z 6.78% A 22.98%

Generasi Pangkat Generasi

OFFIC NON PCPM, NON PCPM, Non OFFICER; Non
ER, OFFICER, 64; 31% OFFICER, 48; 41% PCPM, 154; 19% PCPM;
97; 111; 53% 39; 33% 70; 59% 831;
47% Non NON OFFICER, 100%
PCPM, OFFICER, 677; 81%
Segmen Jabatan 144; 69% 79; 67% Jalur Rekrutmen Jalur Rekrutmen
Segmen Jabatan
Jalur Rekrutmen Segmen Jabatan

5.2 PENGUATAN FUNGSI KPwDN – C. PENGUATAN EKONOMI DAERAH MELALUI KEKDA, TPID, TP2DD, UMKM DAN EKSYAR 158

PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

Penguatan fungsi implementasi KEKDA KPwDN dalam hal pengendalian inflasi daerah dilaksanakan dalam kerangka mekanisme kerja (meker) dengan
mengoptimalisasi strategi Kerjasama Antar Daerah (KAD). Melalui strategi inisiasi, akselerasi serta perluasan, DR berupaya mendorong efektifitas pelaksanaan KAD
yang bertatakelola di KPwDN dengan mengacu pda 5 faktor kunci keberhasilan KAD.

IKU DR TAHUN 2021 Kiner PS#1.3 41 KAD PENGELOLAAN KELEMBAGAAN KAD
ja Fasilitasi KAD AKTIF
IKU #1.1. e. Jumlah KPwDN yang berhasil diinisiasi G2B (Government
oleh DR untuk melakukan/memperluas Kerjasama Efek- Komoditi >15 KOMODITAS to Business)
Antar Daerah dalam rangka Pengendalian Inflasi tif Ketahanan Pangan PANGAN KAD 3%

Daerah Q1: 2 MoU Inflasi VF Kinerja G2G
Q2: 5 MoU -0,39% (ytd) Bertata (Government
IKU KPwDN TAHUN 2021 Q3: 5 MoU -kelola
to
IKU #1.2.b. Fasilitasi Kerjasama Perdagangan B2B (Business Government)
Antar Daerah Komoditi Ketahanan Pangan to Business)
51%
Sumber: IKU DR, KPwDN, 2021 46%

PELAKU USAHA KAD 5 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN KAD DUKUNGAN KPWDN DALAM KAD

41% 3Strategi INISIASI AKSELERASI PERLUASAN Melakukan sosialisasi kepada Pemda 21%
32% DR (initiate) (accelerate) (enhance) dan stakeholder terkait KAD 21%
14%
16% Fasilitasi Pemda untuk penjajakan 13%
5% 5% dengan daerah mitra 10%
8%
CV Distributor Koperasi Gapoktan BUMD Pemberian PSBI 6%
6%
Penyusunan surplus-defisit/ neraca
pangan daerah

Penyusunan model bisnis KAD yang
tepat untuk diimplementasikan

Fasilitasi Pemda untuk mendirikan
pelaku usaha (BUMD, koperasi, dsb)
Fasilitasi dengan perbankan terkait

permodalan/pembiayaan

Lainnya

Sumber: Survey DR, total 46 KPwDN sebagai responden per 6 April 2021

5.a STRATEGI PENGELOLAAN KELEMBAGAAN KPwDN 159

5.a.2 Sustaining Continuity – Maturity Level Fungsi Hubungan Investor (Lanjutan)

Rata-rata overall index maturity level KPwDN RIRU berada pada level 4,7 menggambarkan KPwDN RIRU telah sangat mature dalam hal pelaksanaan tugas dan
peran RIRU-nya. Dengan maturity tertinggi adalah KPw BI Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Jika ditinjau dari aspek-aspek RIRU, masih terdapat room for
improvement dalam aspek diseminasi data dan informasi dan dukungan KPwDN.

OVERALL INDEX PER KPwDN RIRU (2019) MATURITY PER ASPEK

Jateng 4.8 5.0

Kelembagaan

Jabar 4.8 Dukungan KPwDN Diseminasi Data
Jatim dan Informasi
4.1 4.2
4.8

Jakarta 4.7 Dukungan Pemda Stakeholder
Sumut Engagement
4.6
Sulut 5.0
Kaltim 4.7 Koordinasi dan
Perumusan 5.0
Strategi

4.7 AVERAGE
4.4
4,7

3. UPAYA PENGUATAN KELEMBAGAAN KPwDN 160

3.12 Rekomendasi Kebijakan Kelembagaan KPwDN

Berdasarkan asesmen kinerja 2EG KPwDN serta perumusan strategi/upaya pengelolaan kelembagaan KPwDN, diusulkan 5 (lima) rekomendasi kebijakan
kelembagaan yang terkait kinerja efektif, efisien dan tata kelola.

KINERJA 1. Penguatan aligment IKU BI dan IKU KPwDN melalui pola cascading Output dan
EFEKTIF Proses BI.

PENGUATAN KELEMBAGAAN 2. Perluasan maturity level KPwDN pada aspek SDM dan governance dalam rangka
KPwDN mendorong capaian target kinerja KPwDN.

KINERJA 3. Penguatan implementasi CoE melalui optimalisasi strategi 3 OK (optimalisasi
EFISIEN outcome, optimalisasi pencapaian IKU, optimalisasi sumber daya, kemitraan,
kolaborasi, komunikasi efektif) dan prinsip 5 M (managing events, managing
content, managing scale, managing governance, maupun managing
communications).

4. Efisiensi bisnis proses yang berprinsip pada : (1) Pemanfaatan sistem, teknologi
dan digitalisasi, (2) Penguatan SDM khususnya pada area kerja kritikal, (3)
Replikasi success story daerah lain dan (4) Sinergi dengan pihak lain guna
pendelegasian beberapa tugas.

KINERJA 5. Penguatan implementasi SGo pada 4 area (PAM, Pengadaan Barang dan Jasa,
BERTATA PSBI, Keuangan Intern) dan perluasan 3 area SGo pada PUR, pengelolaan aset
KELOLA serta pengawasan SP sebagai upaya dalam meminimalisir temuan berulang pada
area dimaksud.