BUKU PUTIH MKI 2022

Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia 2022 Buku Putih Masukan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia kepada Bangsa dan Negara Indonesia Menuju Pasokan Listrik yang Andal, Terjangkau, Mudah Diakses, Aman dan Ramah Lingkungan, dan Dapat Diimplementasikan dalam Program Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA Masyarakat Ketenagalistrikan mki-ieps.id MKI IEPS Masyarakat Ketenagalistrikan @MKI_ieps TRANSISI ENERGI MENUJU NET ZERO EMISSIONS 2060 Penerbit INDONESIA EMAS GROUP

Penerbit INDONESIA EMAS GROUP Jl. Pasir Putih No. 16 Kota Bandung Email: [email protected] Telp: +6282 188 188 540 Website: indonesiaemasgroup.com TRANSISI ENERGI MENUJU NET ZERO EMISSIONS 2060 Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia 2022 Buku Putih Masukan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia kepada Bangsa dan Negara Indonesia Menuju Pasokan Listrik yang Andal, Terjangkau, Mudah Diakses, Aman dan Ramah Lingkungan, dan Dapat Diimplementasikan dalam Program Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060

ISBN: 978-623-5359-63-2 Penerbit INDONESIA EMAS GROUP Jl. Pasir Putih No.16 Kota Bandung Email: [email protected] Telp: +6282 188 188 540 Website: indonesiaemasgroup.com Cetakan Ke-2: 2023 Hak Cipta © 2023 Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara dan bentuk apa pun tanpa seizin penulis MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 18 Office Park, Jl. TB Simatupang No.18, Kebagusan, Ps. Minggu, Jakarta Selatan - 12520 Telp: [62-21] 5252379 Faks. [62-21] 5274331/32 TRANSISI ENERGI MENUJU NET ZERO EMISSIONS 2060 Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia 2022 Buku Putih Masukan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia kepada Bangsa dan Negara Indonesia Menuju Pasokan Listrik yang Andal, Terjangkau, Mudah Diakses, Aman dan Ramah Lingkungan, dan Dapat Diimplementasikan dalam Program Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060

1. Heru Dewanto Ketua Tim 2. Djuniarman Djulkifli Wakil Ketua 1 3. Roestomo Wakil Ketua 2 4. Anton S Wahjosoedibjo Anggota 5. Sripeni Inten Cahyani Anggota 6. Eddie Widiono Anggota 7. Ali Herman Ibrahim Anggota 8. Marzan Aziz Iskandar Anggota 9. Nur Pamuji Anggota 10. Adi S. Supriono Anggota 11. Arnold Y. Soetrisnanto Anggota 12. Herman Darnel Ibrahim Anggota 13. Moch. Sofyan Anggota 14. Syaiful B. Ibrahim Anggota 1. Ifnaldi Sikumbang 2. Dipo Handoko 3. Sawariyanto Tim Penulis Buku Putih MKI 2022 Redaktur

6 MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Penerbitan buku putih berjudul “Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060” merupakan tanda kepedulian dari Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) terhadap pengembangan ketenagalistrikan di Indonesia. Buku ini dipenuhi dengan wawasan, gagasan, serta ide terobosan yang dapat dijadikan referensi bagi pemilik keputusan pada pengembangan sektor ketenagalistrikan. Tahun ini merupakan tahun ke-24 Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia telah memberikan sumbangsih masukan terhadap model teknologi, bisnis, dan kebijakan dari sektor ketenagalistrikan di Indonesia sejak didirikan pada tahun 1998. Hingga saat ini, MKI terus memberikan ide-ide kepada Bangsa dan Negara Indonesia untuk mencapai pasokan listrik yang Andal (Reliable), Terjangkau (Affordable), Mudah Diakses (Accessible), Aman dan Ramah Lingkungan (Sustainable) serta dapat diimplementasikan dalam Program Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions pada Tahun 2060 yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia SAMBUTAN

7 SAMBUTAN BUKU PUTIH MKI 2022 Beberapa aspek yang dinilai signifikan bagi MKI untuk mendukung implementasi program transisi energi meliputi: 1) Kondisi Oversupply Listrik Nasional; 2) Regulasi Ketenagalistrikan; 3) Jaringan Listrik Nasional, baik Interkoneksi maupun Distribusi; 4) Energi Alternatif untuk Transisi Energi; dan 5) Kontribusi Hutan Energi dan Kendaraan Listrik dalam Pengurangan Emisi. Uraian masalah beserta solusi kelima aspek tersebut telah dirancang oleh MKI sehingga menghasilkan alternatif-alternatif yang diharapkan mampu memberikan hasil yang signifikan. Setelah menghadapi kondisi Pandemi Covid-19 yang dimulai pada Maret 2020, saat ini Indonesia sudah memasuki masa pascapandemi Covid-19 di mana perlahan-lahan aktivitas perekonomian dari berbagai sektor sudah mulai bangkit. Sehingga, sudah saatnya pemerintah untuk menata ulang rencana pengembangan ketenagalistrikan agar pertumbuhan industri baik berskala besar maupun kecil dapat diimbangi dengan ketersediaan ketenagalistrikan yang mencukupi dan berasal dari energi hijau. Target pemerintah untuk mencapai bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025 sebagai salah satu langkah untuk pemenuhan Net Zero Emissions pada 2060 masih menghadapi beberapa tantangan. Semoga wawasan serta gagasan yang telah disampaikan oleh MKI pada buku dengan judul “Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060” mampu menjadi acuan bagi pemerintah maupun pihak-pihak pemilik keputusan dalam sektor ketenagalistrikan dalam menentukan arah pengembangan ketenagalistrikan di Indonesia. Jakarta, November 2022 Ketua Umum MKI Wiluyo Kusdwiharto

8 MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Buku Putih Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Tahun 2022 hadir pada waktu yang istimewa karena bertepatan dengan Musyawarah Nasional MKI pada 21 November 2022 yang mengakhiri kepengurusan DPP MKI masa bakti 2019-2022. Menjadi lebih istimewa pula karena bertepatan dengan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, 15-16 November ini. Salah satu pencapaian penting Presidensi Indonesia di G20 adalah kesepakatan negara G20 untuk mempercepat transisi energi, di antaranya dukungan pendanaan Rp311 triliun untuk pengembangan energi bersih di Indonesia. Tim Buku Putih MKI 2022 berupaya merangkum ragam pemikiran dan gagasan dari MKI yang kemudian dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Percepatan transisi energi untuk mencapai Net Zero Emissions menjadi tema besar buku ini, khususnya pada pemenuhan energi listrik menggunakan energi primer terbarukan yang rendah karbon, atau sumber energi lain yang zero emissions. Untuk berkontribusi pada pengurangan emisi yang signifikan, subsektor ketenagalistrikan dapat menjadi pelopor transisi energi secara komprehensif baik dari sisi demand maupun supply. Dari sisi demand, MKI mengusulkan kebijakan dan gerakan Electrify Everything secara nasional. Gerakan ini mendorong transisi penggunaan energi fosil dan nonlistrik menjadi energi listrik di semua lini, tidak hanya electric vehicle (EV). Konsumsi energi rumah tangga khususnya Ketua Komite Pelaksana SAMBUTAN Buku Putih MKI 2022 Koordinator Dewan Pakar MKI

9 SAMBUTAN BUKU PUTIH MKI 2022 kompor gas perlu digantikan kompor listrik. Konsumsi energi di sektor-sektor lain seperti komersial dan industri juga harus diubah menggunakan listrik bersih yang bebas emisi. Semua penggunaan gas dan diesel untuk energi harus didorong agar beralih ke listrik. Subsektor transportasi yang menyumbang hampir seperempat emisi di sektor energi, menjadi sasaran utama Gerakan Semua ini. Bukan hanya kendaraan pribadi, seperti mobil dan sepeda motor melainkan juga transportasi umum, dari bus, taksi dan sepeda motor berbasis layanan online, hingga kereta api, bahkan kapal laut perlu didorong untuk beralih menggunakan listrik. Porsi konsumsi energi final listrik yang sekarang hanya sekitar 20% konsumsi energi final total, kalau kita mau menuju NZE, setidaknya harus mencapai 70-80% dari total konsumsi energi final. Dari sisi supply, meluasnya penggunaan listrik di semua lini secara bersamaan akan mendorong transisi pertumbuhan pembangkit listrik terbarukan dan pengalihan dominasi pembangkit listrik fosil menuju listrik energi terbarukan atau energi rendah karbon lain. Listrik yang sekarang 85% menggunakan energi fosil, kelak dapat dibalik jadi 85% menggunakan energi terbarukan dan energi bersih lain. Pendekatan komprehensif di kedua sisi mata uang baik supply dan demand ini akan menghasilkan pentahapan transisi energi yang terukur sekaligus meningkatkan efisiensi energi secara nasional. Penggunaan lebih banyak listrik akan lebih menghemat energi nasional. Kendaraan listrik jauh lebih hemat dibanding yang berbahan bakar minyak. Kompor listrik lebih hemat energi dari kompor minyak ataupun gas. Kereta Api listrik terbukti jauh lebih hemat dibanding transportasi lainnya. Kesiapan Indonesia dalam transisi energi tidak hanya menyangkut masalah keberlanjutan energi dan penurunan emisi saja tetapi juga berpengaruh terhadap daya saing industri Indonesia di tingkat global yang tidak terlepas dari supply chain global yang mensyaratkan energi bersih di sepanjang rantai pasoknya. Sejumlah industri besar atau asosiasi industri telah mensyaratkan penggunaan energi bersih dalam rantai pasok kebutuhan listrik industri mereka, dan jumlahnya semakin bertambah.

10 MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Penyediaan listrik bersih juga perlu didukung pengembangan teknologi yang inovatif dan terjangkau untuk mendukung transisi energi, yang di dalamnya harus ada kerja sama penguasaan teknologi. Kesiapan industri pendukung dan sumber daya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan termutakhir, baik dari sudut teknis maupun keekonomian, harus segera disiapkan. Transisi energi harus pula memperhatikan aspek inklusivitas dan kolaborasi nasional. Electrify Everything dapat dijadikan solusi untuk mengurangi oversupply listrik, khususnya sistem Jawa-Madura-Bali yang menjadi salah satu bahasan dalam Buku Putih MKI 2022 ini. Kami juga membahas penyempurnaan regulasi ketenagalistrikan; interkoneksi dan distribusi jaringan listrik nasional; energi alternatif untuk transisi energi; serta kontribusi hutan energi dan kendaraan listrik dalam pengurangan emisi. Kita semua memahami perubahan individual atau kelembagaan dalam pemakaian energi bersih, belum mampu berkontribusi besar dalam pengurangan emisi. Kita membutuhkan perubahan dan dukungan struktural dari segenap stakeholder ketenagalistrikan. Semoga sumbangan pemikiran MKI dalam Buku Putih MKI 2022 ini dapat menjadi pertimbangan perbaikan kebijakan ketenagalistrikan nasional saat ini dan di masa mendatang. . Jakarta, November 2022 Ketua Komite Pelaksana Buku Putih MKI 2022, Koordinator Dewan Pakar MKI Heru Dewanto

11 DAFTAR ISI BUKU PUTIH MKI 2022 Daftar Isi BAB 1 MENGATASI OVERSUPPLY LISTRIK 18 BAB 2 PENYEMPURNAAN REGULASI KETENAGALISTRIKAN 32 BAB 3 JARINGAN LISTRIK NASIONAL: INTERKONEKSI DAN DISTRIBUSI 48 BAB 4 ENERGI ALTERNATIF UNTUK TRANSISI ENERGI 68 BAB 5 KONTRIBUSI HUTAN ENERGI DAN KENDARAAN LISTRIK DALAM PENGURANGAN EMISI 90 Sambutan Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia 4 Sambutan Ketua Komite Pelaksana Buku Putih MKI 2022 Koordinator Dewan Pakar Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia 6 Ringkasan Eksekutif 12 Lampiran 103

12 MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Gagasan utama dalam Buku Putih Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Tahun 2022 ini adalah gerakan Electrify Everything di seluruh sektor pengguna: transportasi, industri, komersial, dan rumah tangga, yang membakar energi fosil, sebagai upaya utama pencapaian rasio elektrifikasi 100% dan rasio desa berlistrik 100%, serta peningkatan konsumsi listrik per kapita untuk mendukung daya saing negara. Sistem kelistrikan Indonesia dengan 22 subsistem yang dikelola PLN serta 56 subsistem kelistrikan Non-PLN, yang masing-masing memiliki tingkat kemapanan infrastruktur dan karakteristik ketenagalistrikan yang bervariasi. Strategi dan program dalam mencapai target juga perlu penyesuaian. Selain itu Indonesia memiliki kewajiban menjalankan amanah UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change, bersama sama negara negara di dunia menjaga kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5o Celsius melalui National Determined Contribution (NDC) dan diwujudkan dalam program percepatan transisi energi untuk mencapai Net Zero Emissions tahun 2060. Segala kebutuhan energi sedapat mungkin dialihkan ke listrik dan penyediaan energi listriknya tidak bisa tidak, harus menggunakan energi primer terbarukan dan energi baru yang tanpa/rendah karbon, ataupun sumber energi lain tak terbarukan yang rendah karbon. Pendekatan secara komprehensif, baik dari sisi demand maupun supply yang selaras dan berkesinambungan, melandasi gagasan kebijakan dan gerakan Electrify Everything, termasuk pendekatan hulu dan hilir di masing masing sektor secara nasional. Konsumsi listrik per kapita Indonesia sebesar 1.123 kWh/tahun adalah yang terendah di Ringkasan Eksekutif Electrify Everything untuk Mendukung Transisi Energi Menuju NZE 2060

13 RINGKASAN EKSEKUTIF BUKU PUTIH MKI 2022 antara anggota G20, dan konsumsi energi final per kapita kita yang 0,6 TOE/tahun juga termasuk rendah di dunia yang ratanya rata per kapitanya nya 1,32 TOE/tahun. Disamping adanya kesenjangan konsumsi listrik antar daerah, faktanya proporsi konsumsi energi listrik hanya 20% dari konsumsi energi final total. Dalam Kebijakan Energi Nasional sebagaimana PP No. 79/2014 target konsumsi listrik per kapita di tahun 2025 adalah sebesar 2.500Kwh/ kapita. Dan meningkat signifikan menjadi 7.000 kwh/kapita di tahun 2050. Karena itulah maka kebijakan gerakan Electrify Everything setidaknya akan memiliki empat sasaran: ● Pentahapan transisi energi yang lebih terukur dan selaras antara supply dan demand melalui perencanaan yang komprehensif. ● Percepatan pengalihan dominasi sumber energi listrik dari energi fosil ke energi baru terbarukan. ● Pencapaian efisiensi energi secara nasional guna meningkatkan daya saing ekonomi bangsa. ● Peningkatan daya saing dan kompatibilitas industri nasional dalam rantai pasok global. ● Tetap terjaganya keamanan pasokan dan keterjangkauan harga energi dan listrik. Electrify Everything mendorong transisi penggunaan energi fosil dan nonlistrik menjadi energi listrik bersih di semua sektor pengguna, tidak hanya di sektor transportasi melalui electric vehicle (EV) yang sekarang ini tengah berkembang pesat. Konsumsi energi fosil yang dibakar lansung di industri, penggunaan gas pada rumah tangga untuk memasak dan aktivitas rumah tangga lain, perlu digantikan listrik. Pada pelanggan listrik kategori bisnis juga harus beralih menggunakan listrik bersih yang bebas emisi. Sektor transportasi yang menyumbang hampir sepertiga emisi di sektor energi, dan sektor industri menjadi sasaran utama Gerakan Electrify Everything ini. Bukan hanya kendaraan pribadi, seperti mobil dan sepeda motor melainkan juga transportasi umum, dari bus, taksi dan sepeda motor berbasis layanan online, hingga kereta api, perlu didorong untuk beralih menggunakan listrik. Porsi konsumsi energi final listrik yang sekarang hanya sekitar 20% konsumsi energi final total, untuk menuju NZE, setidaknya harus mencapai 70- 80% dari total konsumsi energi final. Dari sisi supply, meluasnya penggunaan listrik di semua sektor secara bersamaan akan mendorong percepatan transisi pertumbuhan pembangkit listrik baru dan terbarukan dan pengalihan pembangkit listrik fosil menuju listrik energi baru dan terbarukan atau energi

14 MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 rendah karbon lain. Listrik yang sekarang 85% menggunakan energi fosil, kelak dapat dibalik jadi 85% menggunakan energi baru dan terbarukan dan energi bersih lain. Pendekatan komprehensif ini akan menghasilkan pentahapan transisi energi yang lebih terukur sekaligus menyelaraskan antara pertumbuhan permintaan dan penyediaan listrik bersih. Electrify Everything juga akan menghasilkan peningkatan efisiensi energi secara nasional. Kendaraan listrik jauh lebih hemat energi dibanding kendaraan berbahan bakar minyak. Kompor listrik lebih hemat energi banding kompor minyak maupun kompor gas. Transportasi berbasis kereta listrik jauh lebih hemat dibanding bentuk transportasi lain. Saat ini setengah energi nasional digunakan oleh sektor transportasi. Sementara penggunaan listrik untuk transportasi masih sangat kecil porsinya. Efisiensi energi nasional yang dicapai dengan gerakan Electrify Everything ini pada akhirnya akan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai bangsa secara keseluruhan. Kesiapan Indonesia dalam transisi energi tidak hanya menyangkut keberlanjutan energi dan penurunan emisi, melainkan juga berpengaruh terhadap daya saing industri Indonesia di tingkat global yang tidak terlepas dari supply chain global yang mensyaratkan energi bersih di semua rantai pasoknya. Sejumlah industri besar atau asosiasi industri telah mensyaratkan penggunaan energi bersih dalam memasok kebutuhan listrik industri mereka dan jumlahnya semakin bertambah. Kompatibilitas industri nasional dengan nilai-nilai ekosistem dan rantai pasok industri global masa depan adalah prasyarat tak terbantahkan. Electrify Everything menyasar dua hal sekaligus yaitu daya saing dan kompatibilitas industri nasional dan internasional. Penyediaan listrik bersih juga perlu didukung pengembangan teknologi yang inovatif dan terjangkau untuk mendukung transisi energi, yang di dalamnya harus ada kerja sama penguasaan teknologi. Kesiapan industri pendukung dan sumber daya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan termuktahir, baik dari sudut teknis maupun keekonomian, harus segera disiapkan. Transisi energi harus pula memperhatikan aspek inklusivitas dan kolaborasi nasional. Electrify Everything dapat dijadikan solusi untuk mengurangi oversupply listrik nasional yang menjadi bahasan dalam Buku Putih MKI 2022 ini. Electrify Everything menjadi gagasan utama juga dalam bahasan lain, meliputi: penyempurnaan regulasi ketenagalistrikan; interkoneksi dan distribusi jaringan listrik nasional; energi alternatif untuk transisi energi; serta kontribusi sektor kehutanan dalam pengurangan emisi.

15 RINGKASAN EKSEKUTIF BUKU PUTIH MKI 2022 Bab satu membahas upaya mengatasi oversupply listrik, khususnya di Sistem Kelistrikan Jawa Madura Bali. Gambaran kondisi oversupply ada dalam Laporan Roadmap Net Zero Emissions (Kementerian ESDM dan The International Energy Agency). Reserve Margin Sistem Jawa-Bali sekitar 57%. Angka ini melebihi margin kapasitas yang ditargetkan PLN (30%), juga lebih tinggi dari benchmark internasional (15-40%). Dari sisi supply, PLN berencana melakukan mitigasi optimasi reserve margin dengan cara menyesuaikan jadwal commercial operation date (COD) pembangkit serta mengkaji relokasi pembangkit eksisting yang utilisasinya rendah ke sistem lain yang lebih membutuhkan untuk mengurangi biaya investasi penambahan pembangkit baru (RUPTL PLN 2021-2030). Dari sisi demand, PLN berusaha meningkatkan konsumsi listrik sektor industri melalui program Captive Power Acquisition. Pelanggan yang memiliki captive power untuk memenuhi kebutuhan listrik beralih mendapatkan pasokan listrik secara penuh dari PLN dengan mendapatkan insentif tarif listrik. Pemerintah diharapkan mendorong tumbuhnya industri pengolahan mineral/smelter yang mengkonsumsi listrik signifikan dalam proses produksi serta otomatisasi industri, selain meningkatkan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik bagi rumah tangga. Electrify Everything secara nasional menjadi alternatif solusi yang bisa meningkatkan sisi demand. Bab kedua, mengenai penyempurnaan regulasi ketenagalistrikan didasari kondisi yang belum ideal dalam tata kelola ketenagalistrikan, antara regulator, produsen listrik dan distributor. Gagasan perlunya regulator ketenagalistrikan sebagai institusi independen dengan kewenangan pengawasan perlu bisa diwujudkan. Standar Perjanjian Jual Beli Listrik (Power Purchase Agreement/PPA) khusus untuk sumber energi baru dan terbarukan juga mendesak disiapkan guna memfasilitasi investasi pembangkit EBT. Bab ketiga membahas interkoneksi dan distribusi jaringan listrik nasional. Meski di beberapa daerah kondisi listrik nasional tengah oversupply, namun di sebagian wilayah di luar Pulau Jawa masih belum merata, khususnya daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) masih mengalami defisit listrik. Di antaranya defisit di Sistem Sumatera-Kalimantan dan Sistem Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Rasio Desa Berlistrik (RDB) memang sudah mencapai 99,73% dan Rasio Elektrifikasi (RE) mencapai 99,56% (Data PLN hingga semester I 2022), namun menjadi tantangan penuntasan rasio 100% karena lokasinya berada di daerah 3T. Kemungkinan akan diperlukan interkoneksi jaringan listrik antarpulau terutama untuk dapat memenuhi pasokan energi baru terbarukan dan energi bersih rendah karbon

16 MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 di semua region. Prioritas pengembangan interkoneksi adalah membangun grid regional, baik di masing-masing pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, baru kemudian membangun grid interregional didasari studi kelayakan yang memuat kajian operasional dan kajian keekonomian. Ketika tiba saatnya nanti grid nasional akan memberikan peluang ekspor listrik dalam kerja sama ASEAN Power Grid (APG) Bab ini juga membahas kesiapan sistem interkoneksi grid dalam menerima keragaman bauran pembangkit dan keamanan pasokan. Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (Grid Code) harus dapat memaksimalkan jaringan listrik nasional yang aman, andal, dan efisien dari tahap perencanaan sistem, koneksi transmisi dan distribusi, serta aturan operasional jaringan listrik nasional, termasuk mengoptimalkan kinerja pembangkit energi terbarukan variabel (Variable Renewable Energy/VRE). Bab empat mengurai energi alternatif yang tepat untuk pembangkit listrik energi baru terbarukan dalam mendukung Transisi Energi menuju NZE 2060. Pemanfaatan energi nuklir yang saat ini penggunaannya di dunia sudah mencapai lebih dari 10% juga harus dipertimbangkan. Pemanfaatan EBT lokal juga merupakan isu penting bagi ketahanan energi negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Bab ini membahas dukungan teknologi yang tepat untuk memproduksi listrik bersih. Alternatif teknologi yang sudah dilakukan di antaranya co-firing biomassa yang tergolong cara termurah. Penerapan teknologi carbon capture, utilization, and storage (CCUS) atau penangkapan dan pemanfaatan karbon untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sekarang masih mahal dan memiliki keterbatasan, kelak diharapkan akan menjadi solusi yang layak untuk tetap dapat memanfaatkan energi fosil dalam pasokan listrik. Industri dalam negeri di sepanjang supply chain EBT perlu disiapkan menghadapi banjirnya pengembangan energi baru terbarukan. Aturan standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus didukung kebijakan pelaksanaan tegas terkait pembinaan, reward dan sanksi, tidak ada pengecualian terhadap perusahaan tertentu yang dibolehkan menggunakan produk impor. Pemerintah perlu menyusun bersama peta jalan dan program nasional bersama dalam pengembangan beberapa industri lokal unggulan (sisi supply) dengan peluang pasar (sisi demand) berupa program RUPTL PLN 2021-2030 maupun program NZE 2060, khususnya

17 RINGKASAN EKSEKUTIF BUKU PUTIH MKI 2022 kebijakan pendukung industri solar PV domestik berupa respons jangka pendek, penciptaan pasar, ketentuan relaksasi TKDN sampai dengan industri domestik, intervensi pasar jangka menengah dan jangka panjang, seperti insentif fiskal dan nonfiskal, serta dukungan riset dan pengembangan. Perumusan kembali standar kualitas peralatan listrik RT, gedung, dan industri untuk kualitas yang lebih baik juga diperlukan. Bab kelima membahas kontribusi hutan energi dan kendaraan listrik dalam pengurangan emisi. Perlu penguatan koordinasi Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kebijakan pelaksanaan pengembangan hasil Hutan Tanaman Industri dimanfaatkan sebagai hutan energi. Pemanfaatan hutan energi untuk industri bioenergi harus tetap menguntungkan dari sisi keekonomian dan sesuai Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik. Selain itu juga perlu penguatan koordinasi Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kebijakan rehabilitasi lahan gambut terdegradasi untuk pengembangan tanaman bioenergi untuk kebutuhan pembangkit listrik. Perlu kebijakan untuk mempercepat peralihan transportasi berbasis BBM ke transportasi listrik, di antaranya pemberian subsidi biaya konversi kendaraan BBM ke KBLBB. Kebijakan ini mempercepat pelaksanaan Electrify Everything, sekaligus mereduksi emisi CO2 secara signifikan. Untuk mendukung percepatan penggunaan KBLBB, MKI mengusulkan kebijakan pendukung hulu hilir baik fiskal maupun non fiskal, di antaranya: mengusulkan insentif untuk menurunkan harga KBLBB agar lebih terjangkau, memperbanyak infrastruktur fast charging untuk publik; tarif listrik pengisian daya cepat (fast charging) tidak lebih tinggi dari harga pelanggan rumah tangga; skema bisnis Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tidak memberatkan investornya; dan penetapan standar minimal kapasitas sambungan listrik perumahan. Perlu dicatat bahwa transisi energi dengan Electrify Everything tentu harus dilakukan dengan tetap mengutamakan dan menjaga keamanan pasokan dan keterjangkauan harga energi dan listrik dari tahap ke tahap transisi energi yang diprogramkan. Di samping itu juga perlu digarisbawahi bahwa Electrify Everything tidak serta merta menuntaskan masalah krisis iklim, namun setidaknya menjadi langkah besar untuk pengurangan emisi dan diharapkan menjadi jalur ekonomi dekarbonisasi yang sangat memerlukan dukungan dari sisi pendanaan, teknologi, dan sumber daya lainnya.

18 MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Pemerintah menjalankan Program 35.000 MegaWatt (MW) meliputi pengembangan pembangkit, jaringan transmisi, gardu induk dan jaringan distribusi. Saat diluncurkan pada Mei 2015, Program 35.000 MW dilaksanakan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dan peningkatan pertumbuhan kebutuhan listrik sekitar 8,7% setiap tahun. (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2021). Pada tahun 2015, kondisi ketenagalistrikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Dari 23 sistem besar yang dimiliki PLN, 11 sistem di antaranya mengalami defisit dan hanya ada tiga sistem yang surplus dan mempunyai cadangan kapasitas di atas 30%, yaitu Sistem Jawa Bali, Sulawesi Selatan, dan Poso. Program 35.000 MW dikawal dengan 10 regulasi/kebijakan/ percepatan, sehingga berjalan dengan baik, ini juga berdampak positif pada kelancaran 7 GW eksisting proyek sebelum program 35.000 MW. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan ekonomi global yang juga berdampak ke Indonesia. Meski sejumlah proyek program 35.000 MW ditunda, sektor kelistrikan Indonesia mengalami kelebihan pasok (oversupply). Surplus pasokan listrik nasional juga disebabkan realisasi pertumbuhan ekonomi dan konsumsi listrik berada di bawah proyeksi, termasuk karena pandemik Covid-19. Data Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto selama periode 2014 hingga 2020, dengan pertumbuhan tertinggi di tahun 2018 sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 5,02% (2019) dan di awal pandemi tahun 2020 menjadi 2,97%. (Badan Pusat Statistik, 2021). Problem Statement Mengatasi Oversupply Listrik Bab 1

19 BAB 1 MENGATASI OVERSUPPLY LISTRIK BUKU PUTIH MKI 2022 Kementerian ESDM menyebut total kapasitas pembangkit terpasang mencapai 73.688 MW per September 2021. Secara terperinci, kapasitas tersebut terdiri atas PLTU sebanyak 36.976 MW atau setara kurang lebih 50% dari total kapasitas, PLTGU 12.412 MW (17%), PLTG/MG 8.526 MW (11%), PLTD 4.698 MW (7%), PLTP 2.188 MW (3%), PLTA/M/MH 6.400 MW (9%), dan PLT EBT lainnya 2.066 MW (3%). Sebanyak 43.651 MW atau setara 59,2% dari total kapasitas terpasang pembangkit merupakan milik PLN, sedang sisanya dimiliki oleh IPP sebanyak 20.634 MW (28,0%), PPU 5.012 MW (6,8%), pemerintah 55 MW (0,1%), dan Izin Operasi 4.336 MW (5,9%). Perlu kebijakan dan aksi cepat bagaimana mengatasi oversupply listrik, khususnya Sistem JawaMadura-Bali, yang sangat penting dan mendesak ditetapkan, agar tercapai keseimbangan supply demand. Sementara rata-rata pertumbuhan konsumsi listrik per tahun selama periode 2015- 2019 mencapai 5,5%. (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2020). Proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tersebut masih di bawah target menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027 yang ditetapkan 6,3%/tahun. Hingga Januari 2022, progres program 35.000 MW yang terdiri dari proyek PLN 24.614 MW dan 10.514 MW proyek swasta atau Independent Power Producer (IPP), progresnya sebagai berikut: sekitar 32% (11.288MW) memasuki Commercial Operation Date (COD), konstruksi 17.756 MW, Power Purchase Agreement (PPA) belum konstruksi 530 MW, pengadaan 391 MW dan perencanaan 5.162 MW. Foto: pln.co.id

20 MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 RUPTL 2021-2030 yang disahkan pada 28 September 2021 memperbaiki RUPTL 2018-2027 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi. RUPTL 2021-2030 memuat tentang Strategi Pengembangan Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik dan Penjualan Tenaga Listrik; Ketersediaan Sumber Energi dan Strategi Pemanfaatannya; Kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan Rencana Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2021–2030. Pokok-pokok RUPTL 2021-2030 meliputi: a) proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik sebesar 4,9%; b) total rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 40.575 MW; c) target bauran energi baru dan terbarukan pembangkitan tenaga listrik pada akhir tahun 2025 sebesar 23,0%; d) total rencana pembangunan jaringan transmisi sebesar 47.723 kilometer sirkuit; e) total rencana pembangunan gardu induk sebesar 76.662 Megavolt Ampere; f) total rencana pembangunan jaringan distribusi sebesar 456.547 kilometer sirkuit; dan g) total rencana pembangunan gardu distribusi sebesar 31.095 Megavolt Ampere. Proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik sebesar 4,9%/tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan realisasi pertumbuhan konsumsi listrik yang jauh di bawah target pemerintah 6,3%/tahun pada RUPTL 2018-2027. Pertumbuhan listrik pada kurun tiga tahun terakhir memang lebih rendah dari target. Tahun 2019 pertumbuhan konsumsi listrik hanya 4,5%, kemudian menurun menjadi minus 0,79% (2020), dan naik signifikan menjadi 5,78% (Kuartal I 2021). Memasuki tahun 2022, konsumsi listrik nasional pada triwulan I, naik 8,42 persen (yoy) dibandingkan tahun 2021. Pada triwulan I 2022, pertumbuhan konsumsi listrik industri juga naik hingga 16%, jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2021 yang mencapai 4%. Meski ada peningkatan konsumsi listrik nasional yang Analisis

21 BAB 1 MENGATASI OVERSUPPLY LISTRIK BUKU PUTIH MKI 2022 menggembirakan, namun secara umum, konsumsi listrik per kapita Indonesia baru mencapai 1.123 kWh/tahun (Data Kementerian ESDM, Desember 2021). Jumlah ini memang naik dari sebelumnya 1.064 kWh (2018), 1.084 kWh (2019), 1.089 kWh (2020). Meski ada kenaikan konsumsi listrik perkapita, namun masih jauh dari target Kebijakan Energi Nasional (KEN) yaitu 2.500 kWh/tahun pada tahun 2025 dan 7.000 kWh/tahun pada tahun 2050. Road Map ZE Indonesia 2060 yang disusun Kementerian ESDM-The International Energy Agency (IEA) menargetkan konsumsi listrik perkapita 1.500 kWh/tahun pada 2030 dan 4400 kWh/tahun (2060). Sebagai pembanding, konsumsi listrik per kapita Vietnam 1.424 kWh/tahun, Malaysia (4.562 kWh/tahun) dan Singapura (8.845kWh/tahun). Jika dibandingkan negara-negara G20, konsumsi listrik per kapita Indonesia paling rendah. Tertinggi dicapai Kanada (14,5MWh), Amerika Serikat (13 MWh), dan Korea Selatan (11 MWh). Hanya India yang cukup dekat konsumsi listrik per kapitanya yang mencapai 1,2 MWh. Rendahnya konsumsi listrik nasional tersebut karena terjadi ketimpangan konsumsi listrik terutama antara Pulau Jawa dan Kawasan Indonesia lain. Namun sesungguhnya penyebab utamanya karena porsi energi listrik dalam total konsumsi energi final nasional masih sangat rendah, hanya berkisar 20%. Rendahnya konsumsi listrik perkapita penduduk belum tentu berarti konsumsi energi per kapita penduduk juga rendah dibanding banyak negara lain. Ketika menyusun RUPTL 2021-2030, hingga September 2021, konsumsi listrik nasional jauh dari kapasitas listrik terpasang. Produksi listrik sebesar 289.471 GigaWatt hour (GWh) dari kapasitas terpasang sebesar 349 ribu (GWh). Listrik terjual sebesar 257.630 GWh. (Laporan Tahunan PLN 2021). Artinya ada 31.841 GWh (11%) listrik yang tidak termaanfaatkan. RUPTL 2021-2030 memproyeksikan demand listrik di daerah yang telah lama mengalami pemadaman (historical demand) merupakan demand yang tertekan (suppressed demand). Dengan tersedianya reserve margin yang cukup besar, diproyeksikan demand akan tumbuh lebih cepat dibandingkan historical demand.

22 MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Gambaran kondisi oversupply dapat dilihat dalam Laporan Roadmap Net Zero Emissions Indonesia (Kementerian ESDMInternational Energy Agency) yang diluncurkan 2 September 2022. Reserve Margin di sistem Jawa-Bali sekitar 57%. Angka ini melebihi margin kapasitas yang ditargetkan PLN (30%), juga lebih tinggi dari benchmark internasional (15-40%). Mengacu pada RUPTL 2021-2030, analisis kondisi beban pada neraca daya sistem, baik di Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, hingga Papua diindikasikan terdapat potensi oversupply. Misalnya pada neraca daya sistem di Sumatera, berpotensi oversupply energi base sampai tahun 2030. Penyebab potensi oversupply tersebut adalah banyaknya pembangkit baseload yang sudah committed, sehingga pada saat luar beban puncak terjadi kelebihan pembangkit. RUPTL 2021-2030 juga memuat perhitungan reserve margin atau cadangan daya pembangkit terhadap beban puncak yang dinyatakan dalam persen, serta Loss of Load Probability (LOLP), yakni indeks keandalan sistem tenaga listrik yang biasa dipakai pada perencanaan sistem tenaga listrik. Kriteria keandalan yang Tabel Regional Balance Sistem Jawa Bali Tahun 2019 dan 2020 Sumber: RUPTL PLN 2021-2030 Regional Balance JakartaBanten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Jawa-Bali Tahun 2019 Daya Mampu Neto (MW) 11.800 7.794 7.192 9.214 934 36.933 Beban Puncak Neto (MW) 11.483 5.853 4.550 5.954 966 27.973 Reserve Margin (%) 3% 33% 58% 55% -3% 32% Tahun 2020 Daya Mampu Neto (MW) 12.243 7.645 9.379 7.200 934 37.402 Beban Puncak Neto (MW) 11.007 5.702 4.504 5.935 980 26.737 Reserve Margin (%) 11% 34% 60% 58% -5% 40%

23 BAB 1 MENGATASI OVERSUPPLY LISTRIK BUKU PUTIH MKI 2022 dipergunakan adalah LOLP lebih kecil dari 0,274% atau setara dengan probalilitas padam 1 hari dalam setahun. Perhitungan kapasitas pembangkit dengan kriteria LOLP menghasilkan reserve margin tertentu yang nilainya tergantung pada ukuran unit pembangkit (unit size), tingkat ketersediaan (availability) setiap unit pembangkit, jumlah unit, dan jenis unit. Reserve margin sistem Jawa-Bali, misalnya, pada tahun 2019 sudah cukup optimal meski terdapat region yang memiliki cadangan tinggi maupun rendah. Pandemi COVID-19 mulai 2020 mengakibatkan penurunan demand yang sangat signifikan, sehingga reserve margin sistem Jawa Bali menjadi cukup tinggi. Surplus pasokan listrik nasional juga disebabkan klausul kontrak pembelian listrik dengan produsen listrik swasta (IPP) tentang kewajiban pembayaran penalti (“take or pay”). Klausul ini mengacu Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Permen ESDM 10/2017). Pasal Pasal 16 ayat (3) menyatakan dalam hal PLN tidak dapat menyerap tenaga listrik sesuai kontrak disebabkan kesalahan PLN maka diwajibkan membayar penalti kepada IPP selama periode tertentu. Klausul “take or pay” ini digunakan PLN sejak terjadinya krisis ekonomi pada 1998. Krisis ekonomi saat itu menimbulkan efek domino terhadap pasokan listrik yang menjadi langka. Saat itu PLN tidak mampu membangun pembangkit listrik baru. Skema kontrak dengan klausul “take or pay” dipakai untuk menarik investor dan pembangkit independen agar mau membangun pembangkit untuk menopang kebutuhan listrik PLN. Pada mekanisme ini, PLN sebagai offtaker mengambil semua risiko pasar dengan membeli listrik yang sebenarnya tidak diperlukan, sedangkan IPP terbebas menanggung potensi kerugian akibat fluktuasi pasar. Keberadaan klausul ini menyumbang surplus cadangan listrik PLN hingga lebih dari 50% dari yang jumlah ideal sebesar 30%. Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan PLN belum optimal melakukan upaya penurunan tarif dan mitigasi risiko penyerapan tenaga listrik di bawah batas minimum dalam skema take or pay untuk memperbaiki biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik. Menurut BPK, PLN kehilangan kesempatan penghematan biaya BPP tenaga listrik pada 2020 sebesar Rp4,52 triliun dari upaya penurunan tarif pembelian tenaga listrik. Selain itu, PLN juga kehilangan kesempatan untuk menghemat biaya pokok penyediaan tenaga listrik dari make up energi listrik pada 2020.

24 MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Dari sisi supply, PLN berencana mengatasi oversupply, di antaranya: 1. Melakukan mitigasi optimasi reserve margin dengan cara menyesuaikan jadwal COD pembangkit serta rencana relokasi pembangkit eksisting yang utilisasinya rendah ke sistem lain yang lebih membutuhkan untuk mengurangi biaya investasi penambahan pembangkit baru. Misalnya, pada neraca daya sistem Jawa Bali diperoleh reserve margin bervariasi antara 36-59%, dengan cadangan paling tinggi terjadi pada tahun 2021akibat penurunan beban akibat pandemi Covid-19, sedangkan banyak pembangkit yang sudah konstruksi segera beroperasi. Jadwal COD pembangkit IPP pada neraca daya tersebut mengacu PPA. (RUPTL PLN 2021-2030) 2. PLN melakukan renegosiasi PPA dengan perusahaan IPP untuk memperoleh manfaat yang lebih berkeadilan. Hingga September 2022, PLN telah melakukan negosiasi ulang dengan IPP yang memiliki 34 pembangkit listrik dengan kontrak PPA sebesar 20,4 GW, 6 GW di antaranya berada di Jawa Madura Bali. Hasil renegosiasi PLN dengan 34 IPP berupa penundaan COD dan pengurangan beban PPA dengan menurunkan CF dari 80% ke 70% dalam klausul take or pay. Reserve Margin sistem listrik Jawa-Madura-Bali (Jamali) tahun 2021 antara 57-59%. Pada tahun 2022, reserve margin sistem Jamali 52%, di mana Daya Mampu sebesar 47 GW, Beban Puncak 29,6 GW dan tidak terpakai 15,4 GW. PLN terikat dengan 34 PPA yang akan operasional sebesar 20,4 GW. Beban PPA 1 GW PLTU dengan capacity factor 80% bagi PLN jika listriknya tidak terpakai adalah sebesar Rp 3,5 Triliun. Dari 20,4 GW PPA yang akan masuk sistem listrik PLN, 28 proyek berkapasitas 18,1 GW berasal dari program 35 GW, 6 GW dari PPA tersebut akan masuk dalam sistem Jamali. Jika masuk saat ini menjadikan reserve margin Sistem Jamali menjadi di atas 70%. 3. Meningkatkan konsumsi listrik sektor industri melalui program Captive Power Acquisition. Pelanggan yang memiliki captive power untuk memenuhi kebutuhan listrik beralih mendapatkan pasokan listrik secara penuh dari PLN dengan mendapatkan insentif tarif listrik. Per Januari 2022, penjualan listrik industri mencapai 7,39 TWh atau mengalami pertumbuhan sekitar 16 persen jika dibandingkan Januari 2021 (YoY) sebesar 6,36 TWh. Program captive power ini perlu didukung kebijakan moratarium pembangkit listrik sendiri agar industri tidak membangun pembangkit untuk base load. Izin IUPTL wilayah khusus lebih ketat.

25 BAB 1 MENGATASI OVERSUPPLY LISTRIK BUKU PUTIH MKI 2022 Electrify Everything MKI mengusulkan kebijakan dan gerakan Electrify Everything secara nasional. Gerakan ini mendorong transisi penggunaan energi fosil dan nonlistrik menjadi energi listrik di semua seluruh sektor pengguna: transportasi, industri dan rumah tangga, sebagai upaya utama pencapaian rasio elektrifikasi 100% dan rasio desa berlistrik 100%, serta peningkatan konsumsi listrik per kapita. Konsumsi energi rumah tangga khususnya kompor gas perlu digantikan kompor listrik. Konsumsi energi di sektor-sektor lain seperti komersial dan industri juga harus diubah menggunakan listrik bersih yang bebas emisi. Semua penggunaan gas dan diesel harus beralih ke listrik. Alternatif Solusi Foto: pln.co.id

26 MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Subsektor transportasi yang menyumbang hampir seperempat emisi di sektor energi, menjadi sasaran utama Gerakan Electrify Everything ini. Bukan hanya kendaraan pribadi, seperti mobil dan sepeda motor melainkan juga transportasi umum, dari bus, taksi dan sepeda motor berbasis layanan online, hingga kereta api, bahkan kapal laut perlu didorong untuk beralih menggunakan listrik. Porsi konsumsi energi final listrik yang sekarang hanya sekitar 20% konsumsi energi final total, kalau kita mau menuju NZE, setidaknya harus mencapai 70-80% dari total konsumsi energi final. Electrify Everything akan meningkatkan demand listrik, juga menciptakan dan mempercepat terciptanya demand. Data pelanggan listrik PLN mencatat dominasi pelanggan rumah tangga sebanyak 75,7 juta (91,71%) dari total 82,5 juta pelanggan (Laporan Tahunan PLN 2021). Pelanggan rumah tangga mengkonsumsi 115.370 GWh (44,78%) dari total konsumsi listrik nasional sebesar 257.634 GWh, disusul pelanggan industri (31,4%) dan bisnis (17,24%). Dari dominasi jumlah pelanggan RT, sebanyak 45,6 juta rumah tangga berada di Pulau Jawa. Artinya terdapat sekitar 60% pelanggan RT berada di area yang mengalami oversupply. Kelompok pelanggan RT yang mendominasi secara jumlah, sangat mungkin distimulasi oleh pemerintah untuk meningkatkan konsumsi energi listrik mereka melalui gerakan Electrify Everything. Dari sisi supply, meluasnya penggunaan listrik bersih di semua lini secara bersamaan akan mendorong transisi pertumbuhan pembangkit listrik terbarukan dan pengalihan pembangkit listrik fosil menuju listrik energi terbarukan atau energi rendah karbon lain. Listrik yang sekarang 85% menggunakan energi fosil, kelak dapat dibalik jadi 85% menggunakan energi terbarukan dan energi bersih lain. Pendekatan komprehensif ini akan menghasilkan pentahapan transisi energi yang terukur sekaligus meningkatkan efisiensi energi secara nasional. Aksi nyata dari Gerakan Nasional Electrify Everything, di antaranya, melalui: 1. Penggunaan Aplikasi PLN Mobile Dengan Aplikasi PLN Mobile masyarakat lebih mudah melakukan transaksi baru, seperti Pasang Baru, Ubah Daya, memilih variasi daya, memilih prabayar atau pascabayar. Selain itu, masyarakat juga mudah mengajukan Penyambungan

27 BAB 1 MENGATASI OVERSUPPLY LISTRIK BUKU PUTIH MKI 2022 Sementara saat membutuhkan penambahan daya listrik untuk kegiatan sementara. Jumlah pengunduh aplikasi PLN Mobile saat ini mencapai 23 juta pelanggan, masih jauh dari jumlah pelanggan PLN sebanyak 82,5 juta. 2. Listrik untuk Memasak Memasak adalah kegiatan rutin, sekarang ini lebih 85% RT menggunakan LPG untuk memasak yang merupakan hasil program nasional sukses konversi minyak tanah (mitan) ke LPG mulai tahun 2007. Kunci suskes konversi mitan ke LPG adalah: lebih murah, lebih bersih dan lebih mudah. Tiga kriteria ini juga dipenuhi jika RT mengganti energi final untuk masak dari LPG ke listrik melalui konversi kompor LPG ke kompor listrik/induksi. Dalam program konversi LPG ke mitan ini, pemerintah berinvestasi dengan menyediakan paket perdana tabung LPG 3Kg dan kompor LPG satu tungku dengan harga Rp225.000 untuk 66,7 juta RT, investasi ini berjumlah Rp15 triliun. Di samping itu pemerintah juga berinvestasi pada infrastruktur LPG lainnya; seperti LPG storage, dan stasiun pengisian. Pada tahun 2019, dua tahun setelah pelaksanaan program, pemerintah telah menikmati keuntungan dengan berkurangnya subsidi minyak tanah Rp19 triliun. Konsumsi 1 kg elpiji setara dengan energi kompor induksi sebesar 7,19 kilo Watt hour (kWh). Dengan menggunakan tarif subsidi sebesar Rp 630 per kWh, maka didapatkan biaya penggunaan kompor induksi Rp4.530 ekivalen biaya 1 kg gas elpiji. Biaya ini lebih murah dibanding harga per satu kilogram elpiji 3 kg setara Rp 6.500 atau untuk harga elpiji nonsubsidi 5,5 kg yang setara Rp18.000/kg. Migrasi ke kompor listrik juga mengurangi impor LPG, mengingat saat ini sekitar 6 juta ton/tahun atau setara 75 persen total pemenuhan kebutuhan LPG berasal dari impor yang otomatis juga mengurangi subsidi LPG. Tahun 2021, total subsidi energi Rp 209 triliun, terdiri dari LPG Rp70 triliun, listrik Rp41 triliun dan BBM Rp98 triliun. Sebanyak 68% dari subsidi LPG dinikmati oleh rumah tangga mampu. Mengulang sukses konversi mitan ke LPG pada konversi kompor LPG ke kompor induksi, maka disamping lebih murah, lebih bersih dan lebih mudah/praktis, maka pemerintah harus melakukan investasi pemberian kompor induksi dan

28 MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 infrastrukturnya yaitu dengan menyediakan/menambah daya listrik RT sampai ke tingkat nyaman penggunaan kompor listrik yang mengkonsumsi 600–1.000 Watt. Investasi akan mengatasi kendala-kendala konversi ini. Amat disayangkan, Pemerintah batal mengonversi kompor gas ke kompor listrik. Uji coba program itu sudah dilakukan terhadap ribuan rumah tangga di Solo dan Denpasar, namun akhirnya dibatalkan pada 27 September 2022. 3. Listrik untuk Transportasi Menurut IEA (2018) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (2019), konsumsi energi bus listrik/hari adalah 33,2 kWh, sedan 11,7 kWh, city car 5kWh dan sepeda motor listrik 2kWh. Pemerintah menargetkan terdapat 2 juta mobil listrik dan 13 juta sepeda motor listrik pada tahun 2030, atau sekitar 9% dan 12% dari proyeksi jumlah mobil dan sepeda motor di tahun 2030. Di tahun 2021, hanya sekitar 800 mobil listrik dan 10.000 sepeda motor listrik yang terjual, masih kurang dari 0,1% dari total penjualan mobil dan sepeda motor. Untuk mendukung sosialisasi, Peraturan Presiden tentang Kendaraan Listrik Baterai dan Roadmap Kendaraan Listrik Baterai menetapkan target untuk pangsa kendaraan emisi rendah karbon termasuk baterai Electric Vehicle (EV), kendaraan hibrida plugin, mesin bahan bakar fleksibel dan mobil ramah lingkungan berbiaya rendah dalam Foto: pln.co.id

29 BAB 1 MENGATASI OVERSUPPLY LISTRIK BUKU PUTIH MKI 2022 produksi lokal. Roadmap tersebut menetapkan target kendaraan rendah emisi karbon mencapai 20% dari produksi mobil dalam negeri pada tahun 2025 dan 30% pada tahun 2035. Regulasi kendaraan listrik berbasis baterai ini sudah ada sejak 2019 yaitu Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, perlu segera didukung aturan pelaksanaan, di antaranya, standar biaya masukan untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) sebagai kendaraan dinas pemerintahan; pengalihan subsidi kepada pembeli KBL BB; kebijakan insentif kredit kepemilikan KBL BB; kebijakan konversi mesin konvensional menjadi KBL BB; roadmap transformasi kendaraan berteknologi internal combustion engine (ICE) menjadi KBL BB; dan standarisasi baterai untuk mendukung battery swap (ukuran dan voltase baterai); kebijakan tata kelola baterai bekas; kebijakan insentif oleh pemerintah daerah. BPS 2021 mencatat jumlah total kendaraan bermotor sebanyak 143,8 juta terdiri dari mobil jenis penumpang (passanger car) mencapai 16.903.094 unit, bus 246.354 unit, truk 5.438.475 unit dan sepeda motor 121.209.304 unit. Pemerintah sudah memberikan keringanan fiskal dan nonfiskal untuk pembelian kendaraan listrik baru. Biaya konversi motor BBM ke motor Listrik menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energ, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi sebesar Rp 10 juta/unit. Dengan perbedaan biaya operasional/fuel motor harian setara dengan perbandingan harga 2 liter pertalite @ Rp10.000 /liter vs 2 kWh listrik @ Rp1.670 – Rp2.500/kWh, pemilik motor akan menikmati hemat sekitar Rp15.000/hari. Jika pemerintah bisa membantu pendanaan konversi motor BBM menjadi motor listrik, maka potensi penghematan Rp450.000/bulan atau Rp 5 juta/tahun akan bisa mengembalikan investasi pemerintah dalam 2-4 tahun. 4. Perbaikan Iklim Investasi Untuk jangka menengah, perbaikan iklim investasi sektor industri manufaktur dan pengolahan yang kondusif melalui perizinan yang lebih efisien dan cepat, sumber daya pendukung, SDM, bahan baku, perbankan dan pinjaman yang dapat diandalkan akan membantu pertumbuhan demand listrik.

30 MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 1. Electrify Everything secara nasional menjadi alternatif solusi yang bisa meningkatkan sisi demand. Pertumbuhan demand dapat ditingkatkan dengan mendorong penggunaan listrik untuk segala kebutuhan pada kelompok rumah tangga, industri, dan bisnis dengan listrik bersih dari energi terbarukan yang bebas emisi. Kebijakan penggunakan listrik bersih juga diarahkan di sektor energi pada kelompok pengguna gas dan diesel. Pemerintah diharapkan mendorong tumbuhnya industri pengolahan mineral/ smelter yang mengkonsumsi listrik signifikan dalam proses produksi serta otomatisasi industri. 2. Gerakan Electrify Everything juga ditargetkan pada subsektor transportasi. Bukan hanya kendaraan pribadi, seperti mobil dan sepeda motor melainkan juga transportasi umum, dari bus, taksi dan sepeda motor berbasis layanan online, hingga kereta api, bahkan kapal laut perlu didorong untuk beralih menggunakan listrik. 3. Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan dapat menginisiasi dan melaksanakan program konversi transportasi berbasis BBM menjadi transportasi listrik. 4. Kementerian ESDM melalui Ditjen Minyak dan Gas dan Ditjen Ketenagalistrikan melanjutkan program Konversi LPG ke Kompor Listrik. Konversi ini bukan saja untuk membantu mengatasi masalah kelebihan pasok, tapi juga langkah praktis dalam rangka meningkatkan konsumsi listrik perkapita sesuai target Kebijakan Energi Nasional, skenario NZE Indonesia 2060, menurunkan impor dan subsidi LPG. 5. Ditjen Minyak dan Gas melaksanakan distribusi LPG bersubsidi tertutup. Hanya masyarakat berpenghasilan rendah saja yang masih boleh menggunakan LPG bersubsidi. Rekomendasi Kebijakan

31 BAB 1 MENGATASI OVERSUPPLY LISTRIK BUKU PUTIH MKI 2022 PLN mengoperasikan dua proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan solar photovoltaic (PV) Rooftop atau PLTS atap di 33 lokasi gedung PLN Grup yang akan menjadi bagian dari showcase transisi energi dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali. Foto: pln.co.id

32 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Usaha ketenagalistrikan di Indonesia masih memunculkan sejumlah catatan pada aturan tata kelola kebijakan ketenagalistrikan. Sistem ketenagalistrikan modern menghendaki pemisahan (unbundle) sub-sistem pembangkitan dari sub-sistem transmisi dan sub-sistem distribusi. Konsep unbundling mensyaratkan sistem transmisi bersifat terbuka (shared infrastructure) untuk mendorong kompetisi di sisi pembangkitan. Adanya kesetaraan akses akan sistem transmisi mempercepat produksi listrik sampai ke konsumen, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah kapasitas pembangkit tenaga listrik. Di Indonesia, usaha ketenagalistrikan pada awalnya dikuasai oleh negara melalui pembentukan Perusahaan Umum Listrik Negara pada tahun 1965. PLN sebagai Perum memiliki tugas mengelola ketenagalistrikan nasional. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, pemerintah melimpahkan kewenangan pembangunan ketenagalistrikan pada PT. PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) untuk seluruh wilayah Indonesia. Pada perubahan regulasi berikutnya, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, pemerintah mulai membuka kran usaha penyediaan tenaga listrik untuk pihak swasta. Aturan tersebut adalah Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta. Mulai saat itu pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) mulai ada. Problem Statement Penyempurnaan Regulasi Ketenagalistrikan Bab 2

33 BAB 2 PENYEMPURNAAN REGULASI KETENAGALISTRIKAN BUKU PUTIH MKI 2022 PLN berubah dari perusahaan umum menjadi persero berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN juga mengamanatkan kepada PLN sebagai BUMN yang berkewajiban menjalankan fungsi pelayanan publik (public service obligation/PSO). UU BUMN memuat pemisahan posisi pemerintah sebagai pemilik BUMN dan sebagai regulator serta pembuat kebijakan. Foto: esdm.go.id

34 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Restrukturisasi sistem ketenagalistrikan melalui pemisahan (unbundling) sub-sistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi, mulai dilakukan dengan diterbitkannya UU Nomor 21 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (UU Listrik 2002). Dalam UU Listrik 2002 sudah muncul ketentuan pembentukan badan regulasi ketenagalistrikan yang dinamakan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (BPPTL). Lembaga ini memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam membuat keputusan untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan pasokan listrik di berbagai wilayah tertentu. Namun pada Desember 2004, Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar UU Listrik 2002 dicabut atas dasar bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 mengenai sistem perekonomian Indonesia. Keputusan MK berdasarkan penalaran bahwa tujuan UU Listrik 2002 adalah untuk monopoli listrik, sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Indonesia. Peraturan ini dinilai gagal memenuhi standar minimum peraturan perundang-undangan hingga BPPTL juga dibubarkan. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menggantikan regulasi ketenagalistrikan hingga sekarang. UU Listrik 2009 ditetapkan untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan UU Listrik 2009 juga mengatur tentang pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta mengatur jual beli tenaga listrik lintas negara.

35 BAB 2 PENYEMPURNAAN REGULASI KETENAGALISTRIKAN BUKU PUTIH MKI 2022 Peraturan tersebut dilaksanakan lintas kementerian terkait ketenagalistrikan, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan sektor terkait. Meskipun banyak kementerian yang mengatur sektor listrik, namun tidak ada badan khusus yang melayani dan mensinkronisasi segala hal yang berhubungan dengan ketenagalistrikan. UU Listrik 2009 pernah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009 dan pada tahun 2015. Dari dua kali tuntutan itu hanya pada tahun 2015 MK mengabulkan sebagian tuntutan yang dilakukan DPP Serikat Pekerja PLN. Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015, menegaskan bahwa praktik unbundling atau pemisahan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus dengan prinsip “dikuasai oleh negara,” sekalipun penyedia tenaga listrik adalah pihak swasta. Namun, bukan berarti meniadakan peran atau keterlibatan pihak swasta nasional maupun asing, BUMD, swadaya masyarakat maupun koperasi. MK juga menetapkan bahwa usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi, sepanjang masih dalam kontrol dan penguasaan oleh negara. MK menyatakan bahwa Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan adalah inkonstitusional secara bersyarat sepanjang rumusan dalam ketentuan a quo dimaknai hilangnya prinsip penguasaan oleh negara. Beberapa ketentuan dari UU 30/2009 berkaitan dengan bisnis listrik antara lain dibukanya kesempatan badan usaha swasta, koperasi, BUMN/ BUMD untuk membangun pembangkit listrik, transmisi, distribusi, dan penjualan (retailer). Selain itu dibuka kesempatan sebagai badan usaha terintegrasi ketenagalistrikan selain PT. PLN. Mengenai tarif, dimungkinkannya tarif regional yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD.

36 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Hingga saat ini PLN masih dipandang memilliki dominasi yang besar dalam tata kelola usaha ketenagalistrikan di Indonesia. PLN adalah penyedia usaha tenaga listrik, di sisi lain PLN juga bertindak sebagai pembeli tunggal bagi produsen listrik independen. PLN sebagai pelaku industri ketenagalistrikan tapi juga sebagai “regulator”. Permasalahan lain yang perlu dikaji adalah perjanjian jual beli atau Power Purchase Agreement (PPA). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Listrik, sebaiknya lebih didetailkan terutama berkaitan dengan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT). Ada sejumlah variabel yang harus dipertimbangakan dalam penentuan harga jual listrik EBT. Hal ini disebabkan beragamnya biaya pembangunan pembangkit dengan ragam teknologi yang digunakan. Setidaknya ada tiga hal penting terkait regulasi yang butuh penyempurnaan regulasi dalam sistem ketenagalistrikan Indonesia, meliputi: 1. Penyempurnaan Regulasi Ketenagalistrikan. 2. Pembentukan Badan Pengatur (Badan Regulator) sebagai Pengawas Ketenagalistrikan. 3. Penyusunan Standar Perjanjian Jual Beli (Power Purchase Agreement/PPA) Listrik Energi Terbarukan.

37 BAB 2 PENYEMPURNAAN REGULASI KETENAGALISTRIKAN BUKU PUTIH MKI 2022 Analisis 1. Penyempurnaan Regulasi Ketenagalistrikan PARA pihak yang terlibat dalam sistem ketenagalistrikan yang mencakup penyedia utilitas, pemasok energi, pengguna, masyarakat umum, lingkungan hidup dan lain-lain, saat ini belum didudukkan dalam kerangka multi stakeholder. Di mana seharusnya kepentingan dan kondisi dari masing-masing pemangku kepentingan juga menjadi pertimbangan dan diperhitungkan dalam membuat suatu regulasi. Akibatnya aturan-aturan yang dibuat sering dirasakan kurang adil, beberapa pihak sering merasa dirugikan. Saat ini dibutuhkan sistem perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian ketenagalistrikan yang melibatkan dan mempertimbangkan kebutuhan para stakeholder sistem ketenagalistrikan. Aturan tersebut didudukkan dalam Planning Code, Grid Code, Grid Connected, dan Operational Code. Semua aturan tersebut harus mampu mendukung pertumbuhan energi baru dan terbarukan, khususnya Variable Renewable Energy (VRE). Hal ini untuk mengejar target bauran energi, dalam rangka memangkas emisi dan mengurangi jumlah karbon dunia. Untuk merumuskan Planning Code perlu melakukan prediksi peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada masa depan (forecasting) dengan melakukan studi atau analisis terhadap data-data masa lalu. Untuk menemukan hubungan, pola, dan kecenderungan yang sistematis di masa yang akan datang. Ini adalah bagian penting karena akan menjadi acuan dalam mengambil tindakan-tindakan berkaitan dengan pengembangan bisnis ke depan.

38 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Diikuti dengan aturan yang berkaitan dengan Grid Code, memainkan peranan penting dalam membangun kepercayaan antara operator sistem dan pemangku kepentingan. Mereka tetap menjadi salah satu alat utama untuk memastikan keamanan pasokan sistem tenaga setiap saat. Grid Code berkembang, untuk memungkinkan teknologi inovatif terhubung ke jaringan dengan aman, tanpa mengurangi keandalan pasokan. Sedangkan Grid Connected, menentukan persyaratan teknis, peraturan, dan perilaku untuk semua peserta aktif dalam sistem tenaga, termasuk pembangkit listrik, beban yang dapat disesuaikan, penyimpanan, dan unit lainnya. Mengenai aturan operasionalnya (operational code) sendiri harus bisa dibuat secara objektif, di mana PLN, penyedia listrik non-PLN, dan pengguna (end user) perlu berembug dalam satu meja agar aturan yang dibuat bersifat adil. Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Aturan Jaringan Sistem Listrik (Grid Code). Dalam Grid Code ini sudah mengatur mengenai energi baru terbarukan, ini bisa dilihat dalam regulasi smart grid, di mana telah mengamanahkan pembentukan subKomite EBT pada Komite Manajemen Aturan Jaringan (KMAJ) yang memiliki fungsi perencanaan, pengoperasian, dan pengukuran (metering) dan transaksi (settlement) EBT. Permen Grid Code ini juga memperkuat Sistem Operasi Pembangkit EBT. Di mana Pembangkit EBT, khususnya yang intermiten (PLTS dan PLTB) secara keseluruhan memberikan kontribusi yang berarti dalam melayani beban sistem kelistrikan, di sisi lain secara lokal menjaga keandalan pelayanan. Regulasi ini mengatur substansi penegakan pelaksanaan Grid Code oleh seluruh pemakai jaringan. Selain itu juga mengatur pelaksanaan investigasi atas ketidakpatuhan yang akan berdampak pada keandalan sistem. Penegakan pelaksanaan Grid Code dan investigasi terhadap ketidakpatuhan tersebut menjadi salah satu alat PLN untuk memastikan program Anti Black Out System pada tahun 2025.

39 BAB 2 PENYEMPURNAAN REGULASI KETENAGALISTRIKAN BUKU PUTIH MKI 2022 Penyempurnaan kerangka peraturan (Regulatory Framework) memang mendesak untuk dilakukan. Tidak saja berkaitan berkaitan dengan aturanaturan, tetapi juga harus ada kejelasan institusi apa yang ditugaskan dalam pemenuhan persyaratan dan pemberian izin berkenaan dengan ketenagalistrikan. Di samping legal dan institutional framework yang juga perlu menjadi perhatian adalah commercial framework. Kerangka komersial ini berkenaan dengan strategi dan kebijakan, pengembangan bisnis ketenagalistrikan. Seperti strategi pengembangan industri, strategi pengembangan pemasaran, dan strategi pengembangan institusi. Beberapa kebijakan yang diambil dalam rangka mendorong pengembangan industri ketenagalistrikan terutama EBT, diputuskan di sini. 2. Pembentukan Badan Pengatur (Badan Regulator) sebagai Pengawas Ketenagalistrikan Regulatory Framework nantinya harus disahkan oleh pemerintah. Pelaksanaannya harus diawasi dan dikendalikan oleh satu Badan Regulator (Regulatory Body) ketenagalistrikan. Di beberapa negara adanya Badan Regulator ini ternyata memang cukup efektif untuk mengawasi sistem industri ketenagalistrikan. Seperti di Kanada, Amerika Serikat, dan Jerman, di negara itu memiliki banyak badan pengatur listrik yang didasarkan pada batas-batas yurisdiksi di negaranya. Badan pengaturan listrik ini akan membantu dalam pemantauan dan memastikan keandalan pasokan listrik. Keputusan untuk pembentukan badan listrik tersebut pada umumnya untuk membuat dan menjaga keseimbangan antara kebijakan dan keamanan, keterjangkauan, serta keberlanjutan pasokan listrik.

40 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Badan pengatur listrik pada umumnya didirikan untuk memfasilitasi permasalahan perbedaan ekonomi antara konsumen dan penyedia, serta mengawasi jalannya kegiatan ketenagalistrikan sesuai UndangUndanga Ketenagalistrikan dan UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan adanya badan khusus yang mampu mengelola dan mendukung pelaksanaan kebijakan pada sektor listrik dan harus memperhatikan nilai-nilai ekonomi di Indonesia dengan tetap menjalankan sesuai dengan amanah Undang-Undang terkait ketahanan, kemandirian energi, dan keekonomian yang wajar untuk semua pihak. . Terdapat dua prinsip utama yang mendasari perlunya pengawasan regulasi dalam sistem ketenagalistrikan. Pertama, listrik adalah layanan penting yang diperlukan oleh publik, individu, dan bisnis. Kedua, sifat teknis pada sistem listrik menyebabkan penyedia tunggal sering dapat melayani permintaan keseluruhan dengan total biaya yang lebih rendah dari pada kombinasi entitas yang lebih kecil. Oleh karena itu, pengaturan di sektor listrik adalah respons pemerintah untuk menjaga dan menghindari layanan tertentu yang disediakan dengan biaya yang tidak efisien. 3. Penyusunan Standar Perjanjian Jual Beli (Power Purchase Agreement/PPA) Listrik Energi Terbarukan Kapasitas sistem kelistrikan yang terus meningkat dan penetrasi pembangkit EBT dan teknologi rendah karbon yang semakin besar semakin mendorong peran serta banyak pihak untuk terlibat dalam penyediaan tenaga listrik. Produk yang mungkin ditawarkan untuk menjaga kesimbangan pasokan-permintaan serta keamanan sistem juga akan lebih bervariasi. Hal ini menyebabkan transaksi dalam ketenagalistrikan akan semakin kompleks.

41 BAB 2 PENYEMPURNAAN REGULASI KETENAGALISTRIKAN BUKU PUTIH MKI 2022 Biaya-biaya akan semakin banyak dikeluarkan, pertimbangan teknologi yang semakin beragam akan membutuhkan investasi yang cukup banyak, belum lagi lokasi sumber energi pembangkit yang jauh dari pengguna, ini semua membutuhkan ekstra biaya. Seperti diketahui karakteristik kewilayahan di mana Indonesia terdiri dari banyak pulau, baik pulau besar maupun kecil. Pengembangan EBT sebaiknya mempertimbangkan ketersediaan sumber energi, kemudahan memperoleh energi, efisiensi dan profil beban di setiap pulau. Lokasi ketersedian sumber energi ini akan sangat berpengaruh bagi biaya investasi yang dikeluarkan. Variabel biaya yang dikeluarkan untuk EBT tidaklah sama tergantung lokasi dan teknologinya. Akibatnya pengembangan pembangkit EBT memerlukan terobosan dalam implementasinya, sehingga akan lebih menarik para investor, baik dari sisi Perjanjian Jual Beli (PPA) yang perlu ditinjau dengan mempertimbangkan jenis, lokasi, dan teknologi pembangkit EBT, maupun masih diperlukannya dukungan Pemerintah dalam pemberian tambahan fiskal pajak. Terlepas dengan regulasi yang telah ada, aspek fiskal sangat signifikan dalam kelancaran eksekusi proyek. Dengan tertibnya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, maka sekaligus memberikan kesempatan untuk peninjauan PPA listrik energi terbarukan yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

42 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Alternatif Solusi 1. Penyempurnaan Regulasi Ketenagalistrikan ● Gagasan utama Electrify Everything harus juga dimasukkan dalam regulasi ketenagalistrikan. Dalam sistem perencanaan (system planning), pembangunan dan pengoperasian ketenagalistrikan yang melibatkan berbagai stakeholder memerlukan kaidah yang menjadi acuan bersama sejak dari perencanaan sampai dengan operasi dan pemeliharan. Implementasinya mengacu pada planning code, grid code dan operational code yang menerapkan Electrify Everything. Perlunya dalam perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan teknologi yang mendukung EElectrify Everything. Di Amerika Serikat, misalnya, pada tahun 2020, telah disusun Roadmap Teknologi Elektrifikasi Gedung (The Building Electrification Technology Roadmap/BETR) untuk mengurangi krisis iklim tahunan yang semakin mengkhawatirkan. Elektrifikasi Bangunan mengatur ketentuan pengalihan penggunaan perangkat di gedung dari gas ke peralatan listrik bersih. Aturan ini menjadi alternatif solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang signifikan. Pemerintah Negara Bagian California menetapkan target ambisius untuk memenuhi sasaran netralitas karbon 2045, mengurangi dan menghindari emisi di semua sektor dengan target sektor bangunan. Hingga Desember 2020, 40 kota di California telah mengadopsi mandat Elektrifikasi Bangunan atau preferensi dalam izin bangunan dan 40 lainnya sedang dalam proses. Seluruh portofolio bangunan harus menuangkan target pengurangan emisi yang signifikan. Bahkan pengelola gedung harus mengirimkan laporan pengurangan emisi secara berkala kepada pelanggan dan pemegang saham properti gedung dan bangunan. US Green Building Council (USGBC) dan International Living Future Institute mengajukan diri sebagai lembaga pemberi sertifikat bangunan nol karbon.

43 BAB 2 PENYEMPURNAAN REGULASI KETENAGALISTRIKAN BUKU PUTIH MKI 2022 ● Saat ini masih ada aturan dan pelaksanaannya belum selaras. Misalnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, mengizinkan kapasitas maksimum sistem listrik surya atap mencapai 100 persen dari daya tersambung pelanggan PLN. Namun pada pelaksanaannya, PLN mempertimbangkan kemampuan sistem sehingga terdapat batasan kapasitas maksimal hanya 10-15 persen dari total kapasitas terpasang berlangganan dengan PLN. Kendala regulasi dan kepastian hukum tersebut menjadi salah satu sebab lambannya pertumbuhan EBT sehingga kontribusinya masih sekitar 12,5% terhadap pasokan energi nasional. Jumlah ini masih jauh dari target bauran sebesar 23% pada 2025, atau target produksi listrik berbasis EBT pada pada RUPTL 2021-2030 yang mencapai 51,6% dari pasokan listrik nasional. Selain, regulasi dan legalitas hukum, lambannya pertumbuhan EBT juga disebabkan kendala pembiayaan, faktor geografis, tarif, keseimbangan supply-demand, dan teknologi. Faktor EBT, keandalan dan intermitensi masuk dalam tahapan perencanaan. 2. Pembentukan Badan Pengatur (Badan Regulator) sebagai Pengawas Ketenagalistrikan ● Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia mengusulkan pembentukan Badan Regulator Ketenagalistrikan di Indonesia. Badan Regulator akan mendorong transparansi dalam industri tenaga listrik di Indonesia dan untuk membentuk kepercayaan semua stakeholders, dalam situasi pemerintah tidak menghendaki adanya kenaikan tarif penggunaan energi listrik. Badan Regulator Listrik akan mengatur distribusi listrik, memastikan keandalan pasokan listrik, dan melindungi pelanggan. Pembentukan badan listrik tersebut untuk membuat dan menjaga keseimbangan antara kebijakan dan keamanan, keterjangkauan, serta keberlanjutan pasokan listrik. Badan pengatur listrik di negara lain pada umumnya didirikan untuk mengatasi perbedaan ekonomi antara konsumen dan penyedia serta untuk mengawasi monopoli listrik.

44 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 ● Studi Bank Pembangunan Asia (ADB, 2020) merekomendasikan agar Indonesia menerapkan Badan Pengatur sektor ketenagalistrikan. Transparansi menjadi kunci integritas keputusan Badan Regulator Ketenagalistrikan ini. Studi ADB menyarankan pembentukan badan pengatur melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden sebagai pelaksana undang-undang yang mengharuskan pembentukan badan regulator ketenagalistrikan. Badan regulator harus memiliki peran, tanggung jawab, dan penegakan kewenangan dalam perencanaan infrastruktur, pengadaan, penetapan tarif, dan elektrifikasi. 3. Penyusunan Standar Perjanjian Jual Beli (Power Purchase Agreement/PPA) Listrik Energi Terbarukan. ● Dalam hubungan komersial dan operasional antara pihak utilitas (PLN) dan penyedia listrik swasta (IPP), perlu didudukkan dalam kerangka perjanjian yang win-win solution for win-win interest dalam koridor negosiasi yang efektif. PPA yang berlaku dan umum dipakai selama ini adalah antara PLN dengan IPP yang menggunakan energi berbasis fosil seperti batubara maupun gas yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan EBT. Oleh karena itulah diperlukan penyusunan standar PPA yang dapat menjadi acuan bagi PLN dan pengembang IPP EBT. Penyusunan acuan PPA EBT ini memiliki tantangan tersendiri mengingat keragaman sumber energi EBT yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

45 BAB 2 PENYEMPURNAAN REGULASI KETENAGALISTRIKAN BUKU PUTIH MKI 2022 Rekomendasi Kebijakan 1. Penyempurnaan Regulasi Ketenagalistrikan Pemerintah harus membuat kerangka peraturan (Regulatory Framework) yang mewadahi konsep Electrify Everything, berdasarkan masukan dan pertimbangan kepentingan para pemangku kepentingan di bisnis ketenagagalistrikan. Regulatory Framework meliputi: ● Legal Framework Undang-undang atau peraturan yang menjadi dasar atau payung dalam melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan ketenagalistrikan, baik itu pembangkit, transimisi, distribusi dan lain sebagainya. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah dan harus diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sistem ketenagalistrikan. ● Institutional Framework Harus ditunjuk lembaga-lembaga apa yang diberi wewenang dalam upaya pengembangan ketenagalistrikan di Indonesia. Misalnya institusi apa yang memberikan izin, institusi apa yang memberikan rekomandasi, lembaga apa yang tugasnya mengawasi dan lain sebagainya. ● Commercial Framework Ini berkenaan dengan strategi dan kebijakan, pengembangan bisnis ketenagalistrikan. Seperti strategi pengembangan industri, strategi pengembangan marketing, strategi pengembangan institusi. Kebijakan yang diambil seperti penyesuaian tarif atau pemberian insentif pajak.

46 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 2. Pembentukan Badan Regulator Ketenagalistrikan Badan Regulator adalah institusi independen yang mengawasi para pemangku kepentingan dalam menjalankan bisnis listrik. Badan Regulator tidak menentukan dan menangani terkait tarif pemakaian tenaga listrik, karena tarif tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah. Badan Regulator membuat perhitungan BPP Pembangkitan yang terdiri dari fixed cost dan variable cost sebagai dasar pemerintah dalam menetapkan tarif serta besaran subsidi dari pemerintah kepada sektor ketenagalistrikan. Melalui peran Badan Regulator, penentuan tarif dapat ditentukan secara objektif dan bukan melalui proses dan keputusan politik. Hal ini akan menjamin pengembangan usaha ketenagalistrikan yang yang sehat, termasuk mendukung PLN yang sehat. Sedangkan penentuan tarif subsidisi sesuai undang-undang dilakukan oleh pemerintah. 3. Penyusunan Standar Perjanjian Jual Beli (Power Purchase Agreement/PPA) Listrik Energi Terbarukan. Ada beragam energi terbarukan yang dikembangkan di Indonesia, baik jenis, lokasi, maupun jenis teknologinya. Untuk itu perlu dibuat standar baru (template) mengenai perjanjian jual beli tenaga listrik EBT juga mendesak disiapkan guna memfasilitasi investasi pembangkit EBT.

47 BAB 2 PENYEMPURNAAN REGULASI KETENAGALISTRIKAN BUKU PUTIH MKI 2022 PLTB Sidrap diresmikan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, pada 2 Juli 2018. PLTB Sidrap berkapasitas 75 MegaWatt dari 30 kincir angin raksasa yang PLTB pertama di Indonesia. Foto: UPC Renewable Indonesia

48 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 SETIDAKNYA ada tiga hal penting dalam untuk meningkatkan efektivitas jaringan listrik nasional, yakni dekarbonisasi, desentralisasi, dan digitalisasi. Dekarbonisasi menjadi permasalahan global dalam mengurangi krisis iklim. Gerakan dekarbonasi berupaya membatasi emisi karbon dioksida yang bukan hanya dilakukan pemerintah, namun juga kalangan industri dan bisnis, serta masyarakat luas. Tak terkecuali dunia ketenagalistrikan yang juga fokus pada dekarbonisasi untuk mengurangi efek gas rumah kaca pada pembangkit listrik. Desentralisasi (distributed generation) pengelolaan listrik juga perlu dilakukan, sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi wilayah. Dengan pola desentralisasi, Perusahaan Listrik Nasional (PLN) tidak kewalahan dalam menanggulangi masalah suplai listrik, misalnya pemadaman listrik secara massal di sejumlah daerah yang dapat merugikan masyarakat, juga kalangan industri dan bisnis. Desentralisasi pembangkitan tenaga listrik diperkirakan akan menjadi tren di masa datang. Konsumen yang sebelumnya hanya mengkonsumsi listrik, dalam waktu bersamaan juga dapat berperan sebagai produsen listrik (prosumer), khususnya produksi listrik EBT. Sementara digitalisasi sektor ketenagalistrikan dengan penggunaan platform digital, akan semakin meningkatkan efisiensi, keandalan, dan daya saing pembangkit listrik PLN. Dengan platform digital, PLN dalam mengukur beban dapat menggunakan meter yang bisa real-time, sehingga kesepadanan pembangkit dengan beban dapat sedikit perbedaannya. Problem Statement Jaringan Listrik Nasional: Interkoneksi dan Distribusi Bab 3

49 BAB 3 JARINGAN LISTRIK NASIONAL: INTERKONEKSI DAN DISTRIBUSI BUKU PUTIH MKI 2022 Digitalisasi sektor ketenagalistrikan, di antaranya didukung dengan pengembangan smart grid. Pemasangan smart grid telah diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Penggunaan smart grid merupakan bagian dari lima arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik merata, handal, efisien, dan berkelanjutan. Pada poin kedua, ditegaskan bahwa “Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, melalui: (a) pengembangan Energy Service Company (ESCO); (b) memperluas, merehabilitasi Foto: pln.co.id

50 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 dan peningkatan kapasitas sistem transmisi dan distribusi; (c) pengembangan sistem manajemen informasi dan kontrol data; (d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi jaringan cerdas (smart grid) dan (e) pemanfaatan teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi (high efficiency and low emission/HELE).” Manfaat pengembangan smart grid adalah penyaluran tenaga listrik lebih efisien, pemulihan gangguan lebih cepat, penurunan biaya operasi dan pengelolaan bagi perusahaan listrik dan pada akhirnya dapat menurunkan tarif listrik, mengendalikan beban puncak yang dapat membantu menurunkan tarif listrik, peningkatan integrasi pembangkit listrik milik konsumen, dan peningkatan keamanan sistem tenaga listrik. Smart grid juga bermanfaat untuk meningkatkan integrasi energi terbarukan skala besar di sistem ketenagalistrikan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sebaran demografi yang sangat beragam. Pulau Jawa, dengan luas geografis hanya sekitar tujuh persen dari seluruh wilayah Indonesia, dihuni 151,59 juta penduduk atau 56,10 persen penduduk Indonesia (Data Sensus Kependudukan 2020). Sebaran demografi lain, Sumatera didiami 21,68% penduduk, Pulau Sulawesi (7,36%), Pulau Kalimantan (6,15%), Bali dan Nusa Tenggara (5,54%), Maluku dan Papua (3,17%). Pulau Jawa juga mendominasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,89% dari PDB nasional. (Data BPS 2021). Pertumbuhan ekonomi juga diikuti pertumbuhan konsumsi listrik per kapita di Pulau Jawa yang masih dominan. Pelanggan listrik rumah tangga di Pulau Jawa mencapai 45,6 juta atau 60,28% dari total pelanggan rumah tangga PLN sebanyak 75,7 juta. (Statistik PLN 2021).