BUKU PUTIH MKI 2022

51 BAB 3 JARINGAN LISTRIK NASIONAL: INTERKONEKSI DAN DISTRIBUSI BUKU PUTIH MKI 2022 Butuh sistem tenaga listrik terintegrasi yang mampu menyediakan kebutuhan energi listrik yang mempertimbangkan permintaan tenaga listrik dan penyediaan pasokan listrik (demand dan supply) agar kebutuhan kapasitas daya dan cadangan daya (reserve margin) listrik di suatu kawasan tercukupi. Cadangan daya diperlukan ketika ada pembangkit yang harus melakukan perawatan rutin sehingga tidak dapat berkontribusi ke sistem selama waktu perawatan. Apabila tidak tersedia cadangan daya yang mencukupi akan berdampak pada pemadaman di sebagian pelanggan. Saat ini masih terdapat 21 sistem kelistrikan per regional di atas 1 MW dari total 175 sistem, yang masuk kategori defisit (warna merah pada diagram) berdasarkan daya mampu pembangkit saat beban puncak tertinggi. (Summary Report Program Strategis PLN, per 13 Februari 2022). Selebihnya, 78 sistem masuk kategori normal (warna hijau diagram), dan 76 sistem masuk kategori siaga (warna kuning pada diagram). Defisit listrik saat beban puncak terjadi pada sistem kelistrikan regional Sumatera & Kalimantan, serta Sulawesi, Maluku, Papua, & Nusa Tenggara. Ada 12 sistem dari total 71 sistem di atas 1 MW yang mengalami defisit pasokan listrik di regional Sumatera & Kalimantan. Sementara pada sistem Sulawesi Maluku Papua dan Nusa Tenggara terdapat 9 sistem defisit. Hanya pada sistem Jawa, Madura, dan Bali yang tidak mengalami defisit. Sumber: Summary Report Program Stretagis PLN, per 13 Februari 2022 Keterangan: ● Hijau: cadangan daya lebih besar dari daya mampu pasok unit pembangkit terbesar di sistem ● Kuning: cadangan daya lebih kecil dari daya mampu unit pembangkit terbesar di sistem ● Merah: beban puncak lebih besar dari daya mampu pasok, sehingga terjadi pengurangan beban

52 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Melihat kondisi sistem kelistrikan per regional tersebut, menjadi tantangan membangun sistem ketenagalistrikan di wilayah, khususnya pulau-pulau yang tidak terjangkau distribusi listrik. Saat ini sudah ada 624 sistem di bawah 1 MW dari dari total 779 sistem kelistrikan di Indonesia. Penambahan sistem kelistrikan di bawah 1 MW masih dibutuhkan jika mengingat jumlah pulau-pulau berpenghuni yang diperkirakan sekitar 3.000 pulau di Indonesia. Jika tidak ada penambahan sistem, pemerintah harus menambah interkoneksi jaringan antarpulau. Tantangan bertambah dengan adanya tuntutan global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, khususnya pada sektor ketenagalistrikan. Pemanfaatan energi terbarukan secara masif menjadi sangat penting dan urgen dilakukan mengingat target produksi listrik berbasis energi terbarukan menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 mencapai 51,6%. Pada Road Map NZE Sektor Energi, announced pledge scenario (APS) pada tahun 2030, diproyeksikan lebih dari 25 GigaWatt (GW) kapasitas pembangkit listrik tenaga surya dan angin terpasang secara bertahap. Namun saat ini kontribusi pembangkit listrik surya dan angin masih kurang dari 1%, jauh di bawah pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang berkontribusi 60%. Potensi sumber energi terbarukan (ET) di Pulau Jawa diperkirakan hanya sekitar 4% listrik surya dan 14% listrik bayu. Potensi yang lebih besar berada di luar Pulau Jawa. Butuh interkoneksi dan distribusi antarpulau untuk mengirim listrik ET. Ada tantangan pula bagi pengembangan interkoneksi listrik dari energi terbarukan variabel (Variable Renewable Energy/VRE), seperti tenaga angin dan tenaga surya, yang intermiten dan tidak dapat dikirim karena sifatnya yang berfluktuasi.

53 BAB 3 JARINGAN LISTRIK NASIONAL: INTERKONEKSI DAN DISTRIBUSI BUKU PUTIH MKI 2022 Setidaknya ada dua persoalan penting dalam sistem jaringan kelistrikan nasional, yakni: 1. Mengatasi defisit kelistrikan dan penuntasan Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi, khususnya di Daerah 3T 2. Mengoptimalkan Jaringan Listrik Nasional untuk Menerima Listrik EBT. Foto: pln.co.id

54 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Analisis 1. Mengatasi Defisit Sistem Kelistrikan dan Penuntasan Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi, khususnya di Daerah 3T Pengembangan sistem kelistrikan untuk mengatasi defisit setidaknya mempertimbangkan dua indikator: rasio desa berlistrik (RDB) dan rasio elektrifikasi (RE). Secara nasional, hingga akhir 2021, RDB mencapai 99,65% dan RE mencapai 99,45% (Laporan Tahunan PLN 2021). Data PLN hingga semester I 2022, RDB mencapai 99,73% dan RE mencapai 99,56%. Dibutuhkan perluasan jaringan listrik nasional tidak hanya untuk menjangkau rumah tangga di dusun-dusun yang belum berlistrik, namun juga mengalihkan listrik mandiri seperti seperti Program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) dan bantuan pemerintah daerah/swadaya masyarakat menjadi listrik PLN. Hingga akhir tahun 2021, PLN mencatat masih tersisa 427 desa belum menikmati listrik. Namun masih ada lebih dari 4.700 desa yang teraliri listrik secara mandiri dan belum menikmati listrik PLN. PLN membangun jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kiloVolt (SUTT 150 kV) Selaru–Sebuku, Kalimantan Selatan, yang melintasi laut. Foto: pln.co.id

55 BAB 3 JARINGAN LISTRIK NASIONAL: INTERKONEKSI DAN DISTRIBUSI BUKU PUTIH MKI 2022 Desa-desa ini mayoritas berada di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) yang sulit dijangkau. Di Pulau Kalimantan, masih terdapat 1.308 desa belum memperoleh akses listrik dari PLN. Di Provinsi Kalimantan Tengah, di antaranya, terdapat 467 desa belum mendapat aliran listrik PLN. Sebanyak 424 desa mendapatkan akses listrik dari pembangkit listrik bantuan pemerintah daerah/swadaya masyarakat, sedangkan 43 desa mendapatkan listrik dari LTSHE. Bagi PLN, penuntasan rasio desa berlistrik 100% harus lebih mengutamakan pada layanan pelanggan, sebagai bagian dari program Transformasi PLN dengan aspirasi “Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused”. Mengingat desa yang belum berlistrik dari PLN mayoritas berada di wilayah 3T dengan akses yang sulit, secara kacamata bisnis tidak feasible. Defisit pada sistem kelistrikan regional Sumatera dan Kalimantan ada di wilayah Pulau Bangka. Data Rasio Desa Berlistrik (RDB) PLN, sampai dengan Juni 2022, untuk regional Sumatera-Kalimantan sebesar 95,69 persen, dengan rincian RDB Sumatera sebesar 99,5 persen dan RDB Kalimantan sebesar 82,32 persen. Berdasarkan RUPTL 2021-2030 terdapat rencana penambahan pembangkit di Sumatera dengan total kapasitas 9.758 MW dan di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, memasang lebih dari 47.000 unit Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Puncak Jaya, Papua. Foto: ebtke.esdm.go.id

56 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Kalimantan sebesar 2.803 MW. Proyeksi rata-rata pertumbuhan listrik regional Sumatera dan Kalimantan 7,4 persen, dan rerata reserve margin Sumatera sebesar 45,7 persen dan Kalimantan sebesar 32 persen. Sistem Sumatera-Bangka dan Kalimantan masih surplus atau oversupply hingga tahun 2030. Sementara defisit listrik di regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, setidaknya ada 3 sistem yang harus mendapat perhatian lebih, yakni sistem di Pulau Sulawesi, meliputi Moilong, Luwuk, dan Banggai. Ketenagalistrikan Indonesia mengusulkan konsep Pengembangan Kawasan Ekonomi Berdasarkan Energi Terbarukan, atau Renewable Energy Based Economic Development (REBED) sebagai salah satu solusi untuk menjangkau kebutuhan listrik di daerah-daerah yang belum mendapatkan aliran listrik dari PLN. Pengembangan REBED juga untuk mendorong pembangunan kegiatan ekonomi dengan dukungan energi terbarukan yang tersedia di sekitar daerah tersebut. Pengembangannya sangat tepat untuk mendorong kegiatan ekonomi dengan memberi fasilitas listrik di daerah-daerah terpencil, atau yang sekarang lagi mendapat perhatian dari pemerintah yaitu daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Ada beragam kegiatan ekonomi produktif yang bisa dikembangkan dengan dukungan pengadaan listrik yang murah dan berkelanjutan, seperti kegiatan di bidang perkebunan, pertanian, perikanan, pariwisata, beragam kegiatan kerajinan, dan industri rumahan. MKI juga mengusulkan agar dukungan diberikan untuk pertumbuhan prosumer untuk mendorong peningkatan jual beli listrik antarpelanggan sekaligus mendukung kebutuhan listrik PLN, yang dapat menutup defisit listrik di daerah tidak terjangkau listrik PLN. Tren prosumer saat ini adalah menggunakan listrik surya atap.

57 BAB 3 JARINGAN LISTRIK NASIONAL: INTERKONEKSI DAN DISTRIBUSI BUKU PUTIH MKI 2022 Selain karena potensinya yang besar, listrik surya atap juga dapat mempercepat target bauran EBT karena pembangunannya yang cepat, teknologi yang kian mutakhir dan biaya yang semakin ekonomis. Listrik surya atap digalakkan pemakaiannya, satu di antaranya yang digaungkan Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap (GNSSA). Deklarasi GNSSA pada 17 September 2017 silam, dihadiri dan ditandatangani banyak kalangan, di antaranya, perwakilan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TKE BPPT), Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Konsorsium Kemandirian Industri Fotovoltaik Indonesia, Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (APAMSI), dan Perkumpulan Pengguna Listrik Surya Atap (PPLSA). Menurut data GNSSA, per Mei 2021, jumlah pelanggan PLN pengguna listrik surya atap meningkat dari 268 pada 2017 menjadi lebih dari 3.781 pelanggan, dengan total kapasitas mencapai lebih dari 21 MW. PLTS Apung Muara Tukad dengan kapasitas 100 kilowatt peak (KWp) yang dioperasikan PLN sebagai bagian showcase transisi energi dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali. Foto: pln.co.id

58 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Untuk mendorong peningkatan pemanfaatan listrik surya atap, pemerintah merevisi regulasi penggunaan PLTS Atap. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merevisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 49 Tahun 2018 jo No. 13/2019 jo No.16/2019 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap oleh Konsumen PT PLN (Persero) dengan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Lisrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum. Sejumlah poin penting perubahan regulasi tersebut, di antaranya, ketentuan ekspor listrik yang dinaikkan menjadi 100% dari sebelumnya hanya 65% dari listrik PLN terpasang pelanggan. Jumlah energi listrik atau kWh yang diekspor dari sistem instalasi pelanggan PLTS Atap ke sistem jaringan instalasi pelanggan PLN tercatat pada meter kWh ekspor-impor. Ekspor listrik digunakan untuk perhitungan energi listrik pelanggan PLTS Atap dan bisa mengurangi tagihan listrik pelanggan setiap bulannya. (Pasal 6 Permen ESDM No. 49/2018). Pelanggan PLTS Atap dan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Umum (IUPTLU) dapat melakukan perdagangan karbon. (Pasal 28 Permen ESDM No. 28/2021). Aturan baru juga mensyaratkan mekanisme pelayanan diwajibkan berbasis aplikasi. Pemerintah menugaskan BUMN pemegang IUPTLU membangun aplikasi penggunaan Sistem PLTS Atap berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) atau smartgrid distribusi. Aplikasi ini dapat menjaga kestabilan dan keandalan sistem ketenagalistrikan; menjaga efisiensi penyaluran energi listrik; dan/atau memonitor produksi energi Sistem PLTS Atap secara waktu nyata (Pasal 25 Permen ESDM No. 28/2021).

59 BAB 3 JARINGAN LISTRIK NASIONAL: INTERKONEKSI DAN DISTRIBUSI BUKU PUTIH MKI 2022 2. Mengoptimalkan Jaringan Listrik Nasional untuk Menerima Listrik EBT Jaringan transmisi dan distribusi listrik adalah penghubung antara supply (pasokan) dengan demand (konsumsi). Sumber energi terbarukan panas bumi dan tenaga air dan juga tenaga angin adalah site specific, yang pembangkit listriknya harus dibangun di lokasi sumber, listriknya disalurkan ke jaringan transmisi atau distribusi setempat. Sumber energi surya lebih tersebar dan tersedia di semua wilayah Indonesia, yang berbeda hanya intensitas dan periode ketersediaannya. Pengembangan energi terbarukan untuk mencapai NZE yang diperkirakan akan mengandalkan PLTS, akan lebih menyebar atau terdistribusi dengan pembangkirt dari skala yang kecil sampai besar. Untuk memaksimalkan pemanfatan energi terbarukan menuju NZE perlu disediakan jaringan transmisi dan distribusi. Pemanfaatannya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi setempat. Untuk memaksimalkan penetrasi pembangkit energi terbarukan VRE (intermitten) skala kecil menengah, dilakukan dengan mengembangkan smart grid, baik berupa micro grid atau berbagai teknologi smart grid. Untuk pembangkit yang mampu menyediakan kapasitas besar pengembangannya dengan kebijakan Renewable Energi Based Industrial Development (REBID). Hal ini dilakukan dengan membangun industri di sekitar lokasi tersedianya sumber energi terbarukan skala Foto: pln.co.id

60 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 besar seperti tenaga air di Provinsi Kalimantan Utara dan Papua. Jika produksi listrik masih berlebih dapat dimanfaatkan untuk memproduksi hidrogen yang bisa ditransportasi ke tempat lain. Jaringan transmisi interkoneksi antar kepulauan itu tidak murah karena harus menggunakan kabel laut yang jauh lebih mahal dari pada saluran udara tegangan tinggi (SUTT). Oleh karena itu pertimbangan untuk memanfaatkan kelebihan energi listrik dari suatu daerah ke daerah lain melalui transmisi interkoneksi harus dilakukan dengan studi kelayakan. Menurut kajian MKI, prioritas pengembangan interkoneksi adalah membangun grid regional (dalam satu region) dulu. Setelah itu baru membangun grid interregional. Misalnya, membangun dulu grid Kalimantan sebelum interkoneksi dengan pulau lain. Jika Maluku akan dinterkoneksi dengan region lain, harus dibangun dan diperkuat dulu grid Maluku. Begitu pula sebelum Papua diinterkoneksi dengan region lain, harus dikembangkan dulu grid Papua.

61 BAB 3 JARINGAN LISTRIK NASIONAL: INTERKONEKSI DAN DISTRIBUSI BUKU PUTIH MKI 2022 Setelah grid regional berkembang, jika dipandang perlu untuk melakukan interkoneksi dengan region lain, harus ada studi kelayakan yang memuat kajian operasional dan kajian keekonomiannya berdasar prinsip-prinsip perencanaan sistem. Praktik terbaik dan umum dalam perencanaan sistem adalah melakukan studi secara terintegrasi memasukkan data beban semua lokasi (demand forecast) dan data rencana lokasi pembangkit termasuk sumber energi, teknologi, kapasitas dan data biaya. Dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan (tidak kontinental) dan kondisi penyediaan tenaga listrik di beberapa daerah masih belum kuat, masih banyak yang belum terjangkau jaringan listrik setempat, terutama di Maluku, Papua dan Nusa Tenggara, maka gagasan pembangunan super grid nasional memerlukan kajian yang mendalam terlebih dahulu. Jaringan super grid adalah jaringan dengan kapasitas besar dalam orde beberapa sampai puluhan GigaWatt. Di samping biayanya sangat mahal karena menggunakan kabel laut, juga memerlukan potensi energi terbarukan murah yang besar untuk disalurkan ke pulau lain. Untuk interkoneksi antarregion lain dilakukan case by case dengan diawali studi kelayakan untuk setiap case rencana. MKI juga berpandangan bahwa untuk memenuhi konsumsi listrik jangka panjang yang pada 2060 akan melebihi 2000 TWh per tahun. Semua potensi energi primer terbarukan yang mampu menyediakan pembangkit listrik beban dasar, khususnya tenaga air, panas bumi, dan biomassa harus dimaksimalkan. Berdasar potensi yang diidentifikasi, panasbumi berpotensi 20-25 GW, tenaga air berpotensinya 75-90 GW dan biomassa berpotensi 30-40 GW. Menurut perkiraan, sumber energi tersebut maksimal hanya akan mampu menyediakan listrik sekitar 700 TWh per tahun. Jika penerapan teknologi Carbon Capture untuk batubara dapat diimplementasikan dan pemanfaatan gas dioptimalkan diperkirakan kedua sumber energi fosil tersebut masih akan dapat berkontribusi sekitar 500 TWh lagi pertahun. Dengan

62 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 demikian untuk memenuhi kebutuhan listrik 2500 TWh per tahun dari sumber energi bersih masih terdapat gap sekitar 1300 sampai 1500TWh lagi menuju tahun 2060. Dilihat dari sumber energi dan teknologi yang tersedia dan akan berkembang ke depan, gap yang melebihi 1.000 TWh tersebut peluang pemenuhannya adalah dari tenaga surya dan tenaga bayu yang potensinya mencukupi dan dalam beberapa tahun terakhir ini keekonomiannya semakin meningkat dan pemanfaatannya di dunia semakin banyak dan luas. Tenaga bayu yang lebih terbatas hanya berkontribusi sekitar 200-300 TWh (80-120 GW) dan sisanya akan dipenuhi dengan PLTS dan sumber lain seperti energi laut jika keekonomiannya semakin layak. PLTS yang dapat diaplikasikan hampir di semua tempat di Indonesia lebih berpeluang untuk memenuhi sampai skala 1.000 GW (produksi listrik 1500 TWh). Semua jenis energi ini memiliki sifat intermitten atau lazim disebut sebagai Variable Renewable Energy (VRE). Tantangan implementasinya adalah tersedianya teknologi storage yang lebih murah atau solusi operasional nya terkait sifat intermitensi atau variable tersebut. Optimalisasi listrik EBT pada jaringan listrik nasional juga akan membuka akses bagi perusahaan yang tergabung dalam Renewable Energy 100 (RE 100) di Indonesia. RE100 adalah kelompok perusahaan global yang diinisiasi Climate Group bekerja sama dengan CDP (dulu Carbon Disclosure Project), berkomitmen menggunakan 100% energi terbarukan dalam rantai pasoknya untuk kegiatan operasional mereka, termasuk perusahaan global yang beroperasi di Indonesia juga yang memiliki rantai pasok di Indonesia. Gerakan RE100 juga telah menjadikan akses perusahaan terhadap energi terbarukan sebagai pertimbangan penting dalam memilih lokasi investasi baru atau ekspansi kapasitas produksi yang sudah ada. Perusahaan-perusahaan RE100 memilih negara yang pemerintahnya mempunyai kebijakan yang memudahkan perusahaan mendapatkan akses energi terbarukan untuk proses produksi.

63 BAB 3 JARINGAN LISTRIK NASIONAL: INTERKONEKSI DAN DISTRIBUSI BUKU PUTIH MKI 2022 Setidaknya ada tiga macam akses energi terbarukan bagi perusahaan yang tergabung RE100 di Indonesia. Pertama, sambungan listrik ke grid milik PLN dan tidak ada tambahan pembangkit listrik lain dalam grid. Persentase energi terbarukan yang digunakan untuk proses produksi setara dengan bauran energi terbarukan di grid PLN. Kedua, sambungan ke grid PLN ditambah pembangkitan sendiri di halaman perusahaan (in-site power generation) yang tersambung dengan pasokan listrik dari grid. Persentase energi terbarukan yang digunakan untuk proses produksi lebih tinggi dari bauran energi terbarukan di grid. Ketiga, sambungan ke grid PLN ditambah pembelian Renewable Energi Certificates (REC). Pemerintah mendorong perusahaan/ Danone-Aqua sebagai bagian dari perusahaan RE-100, meresmikan PLTS Atap di Mambal, Bali, Agustus 2022. PLTS Atap DanoneAqua berkapasitas 704 kWp, yang dapat menghasilkan listrik sebesar 1.050 MWh per tahun. Penggunaan listrik bersih ini diperkirakan berkontribusi mengurangi emisi CO2 sebanyak 882 Ton CO2 per tahun. Foto: ebtke.esdm.go.id

64 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 industri atau kawasan industri untuk memiliki pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik sendiri. Regulasi turunan dari UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, juga telah memberikan izin bagi industri untuk memiliki pembangkit listrik sendiri. Ketentuan tersebut ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dan aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan. Industri dapat memperoleh izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.

65 BAB 3 JARINGAN LISTRIK NASIONAL: INTERKONEKSI DAN DISTRIBUSI BUKU PUTIH MKI 2022 1. Mengatasi Defisit Sistem Kelistrikan dan Penuntasan Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi, khususnya Daerah 3T Defisit jaringan listrik nasional dan penuntasan RDB dan RE 100% dapat diatasi dengan sejumlah langkah, di antaranya: ● Perluasan jaringan (grid extension), yaitu penyambungan listrik ke desa yang dekat dengan jaringan distribusi eksisting. ● Pembangunan minigrid atau pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan potensi EBT setempat yang daerahnya sulit dijangkau perluasan jaringan listrik dan masyarakatnya bermukim secara berkelompok. ● Pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dikombinasikan dengan pembangunan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) dan Alat Penukar Daya Listrik (APDAL) untuk daerah yang masyarakatnya bermukim tersebar sehingga tidak dimungkinkan dibangun jaringan listrik. ● Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), masyarakat penerima manfaat akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN dan token listrik pertama. Pembangunan sistem off grid didukung aplikasi smart grid di antaranya yang tengah tren adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) off-grid dan listrik surya atap yang menggunakan teknologi fotovoltaik. Sebagian dibangun untuk memberikan akses energi listrik di desa-desa yang belum berlistrik di daerah pedalaman, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, sekaligus meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Kementerian ESDM juga telah menyusun Panduan Pengoperasian Alternatif Solusi

66 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 dan Pemeliharaan PLTS off-grid. Panduan berisi gambaran umum dan penjelasan tentang metode pengoperasian, metode pemeliharaan, penanganan gangguan hingga mekanisme pencatatan pengoperasian dan pemeliharaan dari suatu PLTS off-grid. 2. Mengoptimalkan Jaringan Listrik Nasional untuk Menerima Listrik EBT Untuk mengoptimalkan potensi EBT dalam jaringan listrik nasional, dibutuhkan sistem jaringan kelistrikan cerdas (smart grid) yang menjadi bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pemerintah menargetkan setiap tahun terpasang lima sistem baru di Jawa Bali dalam kurun tahun 2020-2024. (Kementerian ESDM, 2022). Kementerian ESDM mendorong pengembangan smart grid untuk mendukung peningkatan penetrasi pembangkit energi terbarukan. Pengembangan tahap pertama smart grid di Pulau Jawa telah dilaksanakan antara lain, di Jakarta, yakni Digital Substation Sepatan II, Digital Substation Teluk Naga II, Realibility Efficiency Optimization Center, Platform E-mobility Electric Vehicle Charging Station, dan Advance Metering Infrastructure. Kemudian di Surabaya, yakni Remote Engineering, Monitoring, Diagnostic & Optimization Centre. Pengembangan smart micro grid di luar Pulau Jawa telah dilaksanakan di Selayar, Tahuna, Medang, Semau, Bali Eco Smart Grid-Lora, Smart Micro Grid-Sumba Green Island. PLN juga telah meluncurkan program Digital Power Plant sebagai terobosan untuk mendorong percepatan digitalisasi pembangkit listrik. Digitalisasi pembangkit PLN dilakukan di seluruh komponen, mulai pemantauan, pengendalian, dan optimalisasi pembangkit. Pada tahun 2021, PLN meng-implementasikan tahap pre-commercial AMI dan 100.000 smart meter di Jakarta, Bandung dan Surabaya. PLN akan memasang 1,2 juta smart meter pada 2022-2025.

67 BAB 3 JARINGAN LISTRIK NASIONAL: INTERKONEKSI DAN DISTRIBUSI BUKU PUTIH MKI 2022 Rekomendasi Kebijakan 1. Mengatasi Defisit Sistem Kelistrikan dan Penuntasan Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi, khususnya Daerah 3T. Defisit sistem kelistrikan dapat diatasi dengan interkoneksi jaringan listrik antarpulau terutama untuk dapat memenuhi pasokan energi terbarukan dan energi bersih rendah karbon di semua region. Prioritas pengembangan interkoneksi adalah membangun grid regional, baik di masing-masing pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, baru kemudian membangun grid interregional didasari studi kelayakan yang memuat kajian operasional dan kajian keekonomian. Ketika tiba saatnya nanti grid nasional akan memberikan peluang ekspor listrik dalam kerja sama ASEAN Power Grid (APG). 2. Mengoptimalkan Jaringan Listrik Nasional untuk Menerima Listrik EBT Sistem interkoneksi grid menciptakan keragaman bauran pembangkit dan keamanan pasokan yang akan menurunkan biaya pembangkitan listrik energi terbarukan menjadi infrastruktur penting pendukung implementasi Electrify Everything. Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (Grid Code) harus dapat memaksimalkan jaringan listrik nasional yang aman, andal, dan efisien dari tahap perencanaan sistem, koneksi transmisi dan distribusi, serta aturan operasional jaringan listrik nasional, termasuk mengoptimalkan kinerja pembangkit energi terbarukan variabel (Variable Renewable Energy/VRE). Grid Code harus mampu mengontrol penetrasi VRE agar tidak mengurangi stabilitas jaringan listrik nasional.

68 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Transisi energi untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada dasarnya adalah upaya pemenuhan energi final dalam bentuk listrik dan non listrik di semua sektor: transportasi, industri, komersial, dan rumah tangga dengan menggunakan sumber energi primer terbarukan yang rendah karbon atau sumber energi lain yang zero emissions (tanpa emisi). Program transisi energi diperkirakan akan mengubah lanskap penggunaan energi di berbagai sektor, di antaranya, penggunaan kendaraan transportasi berbasis listrik, pengalihan konsumsi energi fosil yang dikonsumsi lansung di sektor industri dan rumah tangga sebesar besarnya ke energi listrik. Kebijakan dan gerakan Electrify Everything dimaksudkan untuk tuiuan ini. Energi final listrik yang sekarang hanya sekitar 20% dari konsumsi energi final total perlu ditingkatkan hingga mencapai 70-80% dari konsumsi energi final total. Tanpa upaya ini, bahkan bila seluruh pembangkit listrik diganti dengan energi baru dan terbarukan (EBT) maka porsi listrik EBT dari total konsumsi energi final hanya 20%. Bersamaan dengan gerakan Electrify Everything maka listrik yang sekarang 85% dihasilkan oleh energi fosil nantinya harus diubah menjadi sebaliknya yaitu 75-85% menggunakan energi terbarukan dan energi bersih lain. Penyediaan listrik yang bertumpu kepada sumber energi terbarukan merupakan bagian utama dari pada transisi energi tersebut. Pada pertemuan Perubahan Iklim COP 26 pada November 2021 di Glasgow, Indonesia menyampaikan pencapaian NZE pada 2060 atau lebih cepat. Selain itu, disampaikan juga bahwa Indonesia akan mencapai netral karbon di sektor kehutanan dan pertanian pada tahun 2030. Dengan demikian, setelah tahun 2030, kontribusi emisi GRK terbesar dari sektor energi Problem Statement Energi Alternatif untuk Transisi Energi Bab 4

69 BAB 4 ENERGI ALTERNATIF UNTUK TRANSISI ENERGI BUKU PUTIH MKI 2022 Target NZE tahun 2060 tersebut dengan catatan jika ada dukungan dana dan teknologi dari internasional dan tidak mengganggu Ketahanan Energi (Availability dan Affordability). Sementara Puncak Emisi ditargetkan pada tahun 2030. Skenario umum NZE 2060 adalah emisi komulatif dari produksi listrik sekitar 2.000 Twh adalah nol dan kapasitas pembangkit sekitar 700 GW. Studi Road Map NZE Indonesia 2022 yang dikerjakan Kementerian ESDM dan IEA menyatakan diperlukan penambahan pembangkit EBT tiga kali lipat dibanding angka KEN yaitu target bauran energi terdiri dari energi baru terbarukan (EBT) paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050, penggunaan energi berbasis minyak bumi paling banyak Ilustrasi rendering 3D konsep sistem penyimpanan energi dari elektrolisis hidrogen di lingkungan yang bersih, didukung listrik fotovoltaik dan listrik bayu. Foto: un.org

70 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 25% pada tahun 2025 dan paling banyak 20% pada tahun 2050. Hingga akhir tahun 2021 lalu, tingkat ketercapaian pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan sekitar 14%. Sekarang ini energi primer yang digunakan untuk tenaga listrik besarnya sekitar sepertiga dari konsumsi energi primer total. Dengan angka 14% diatas, maka porsi EBT kepada bauran energi primer baru sekitar 5% atau sekitar 8% tahun 2025. Ini suatu kondisi yang sulit untuk mencapai 100% pada tahun 2060. Untuk mencapai target Paris Agreement yaitu mempertahankan kenaikan suhu tidak lebih 20 C atau jika mungkin maksimal pada angka 1,50 C, menurut The International Renewable Energy Agency (IRENA) tidak bisa hanya dengan pembangunan massif PLT EBT, tetapi juga dekarbonisasi dari pembangkit fosil eksisting, apalagi bagi negara-negara yang pembangkitnya didominasi oleh pembangkit fosil seperti Indonesia di mana 85% pembangkit listriknya adalah pembangkit fosil, 60% di antaranya adalah PLTU yang menyumbang sekitar sepertiga dari emisi sektor energi Indonesia. Carbon Action Tracker (CAT) https://climateactiontracker.org/ climate-target-update-tracker/ menilai target dan kebijakan iklim Indonesia sebagai “Sangat tidak mencukupi”. Peringkat “Sangat tidak mencukupi” menunjukkan bahwa kebijakan dan komitmen iklim Indonesia mengarah pada peningkatan, bukannya penurunan emisi dan sama sekali tidak konsisten dengan batas suhu 1,5°C Perjanjian Paris. Tahapan menuju NZE Langkah pertama tentu saja dengan meningkatkan intensitas EBT, dan ini sudah dimulai seperti terlihat pada RUPTL Hijau 2021- 2030 dimana untuk pertama kali penambahan porsi pembangkit Sumber: RUPTL PLN 2021-2030 PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI TERBARUKAN SESUAI RUPTL PLN 2021-2030

71 BAB 4 ENERGI ALTERNATIF UNTUK TRANSISI ENERGI BUKU PUTIH MKI 2022 EBT lebih besar dari pembangkit fosil yaitu sebesar 51,6% dari total penambahan kapasitas pembangkit satu dekade ke depan. Intensitas emisi (ton CO2 per MWh) tentu akan turun, namun sebelum seluruh pertumbuhan dipenuhi dengan listrik ETB atau listrik yang zero emissions tentu emisi absolut masih akan bertambah. Selanjutnya secara paralel yang harus dikerjakan segera adalah mengurangi emisi dari pembangkit listrik fosil yang sudah ada yang dapat dilakukan memanfaatkan teknologi Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) atau teknologi lain yang dapat menyerap emisi karbon. Hal ini terutama diimplementasikan pada PLTU batubara. Jika teknologi ini berhasil diimplementasikan ada peluang untuk terus memanfaatkan PLTU batubara. Upaya lain menurunkan emisi pembangkit fosil adalah dengan mengembangkan co-firing yaitu mencampur batubara PLTU dengan biomassa. Jika seluruh peningkatan konsumsi listrik tahunan sudah dapat dipenuhi tanpa meningkatnya jumlah emisi absolut tahunan, maka akan dicapai emisi puncak sektor ketanagalistrikan. Jika emisi puncak sudah dicapai katakan pada tahun 2040-an, tahap berikutnya adalah mengurangi emisi absolut ketenagalistrikan. Pengurangan emisi ini dapat dilanjutkan dengan memperluas implementasi CCUS pada PLTU. Tentunya jika implementasi teknologi tersebut telah berhasil dengan baik. Namun bila opsi PLTU CCUS tersebut tidak memungkinkan, barulah perlu dibuka opsi melakukan phase out PLTU batubara dan menggantikannya dengan pembangkit energi baru dan terbarukan yang zero emissions. Tantangan dari phase out batubara ini menjadi besar jika paska emisi puncak pertumbuhan konsumsi listrik masih tinggi, karena penyediaan pembangkit EBT atau zero emissions, tidak hanya diperlukan untuk memenuhi pertumbuhan/peningkatan konsumsi, PLT Panas Bumi 3.355 MegaWatt PLT Air 9.272 Mega Watt PLT Mikro Hidro 1.118 Mega Watt PLT Surya 4.680 Mega Watt PLT Bayu 597 Mega Watt PLT Biomassa 590 Mega Watt PLT EBT Base 1.010 Megawatt PLT EBT Peaker 300 Megawatt

72 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 tetapi juga menggantikan pembangkit fosil eksisting yang di phase out. Upaya untuk menggabungkan bahan bakar fosil dengan Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS), memangkas emisi, memang satu pilihan. Energi Fosil akan lebih bermanfaat jika dialihfungsikan menjadi sumberdaya hidrokarbon untuk kepentingan bahan baku industri petrokimia. Pencapaian netral karbon ketenagalistrikan tahun 2060, di samping membutuhkan dana investasi ekstra yang besar, juga sangat bergantung pada keberhasilan pengembangan teknologi storage, baik baterai maupun hidrogen, dan penemuan teknologi pengendalian operasi yang memungkinkan penetrasi VRE Pembangkit Listtrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), yang mencapai 60-80% beban sistem. Pengembangan ratusan GW PLT EBT yang didominasi PLT VRE dan adanya potensi pembangkitan listrik bersih dari PLTU eksisting serta tersedianya opsi energi alternatif (nir karbon) dan teknologi alternatif yang masih dalam tahap pengembangan, tentu saja membuka banyak peluang namun juga memunculkan banyak pertanyaan dan tantangan. Kemungkinan lain energi alternatif adalah penggunaan energi nuklir yang saat ini di dunia sudah mencapai lebih dari 10%, yang dibangkitkan dari 442 unit PLTN di 38 negara. Untuk itu diperlukan Peraturan Presiden untuk memutuskan energi nuklir tidak lagi sebagai pilihan terakhir, seperti tertulis dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN). Dengan TKDN PLT EBT berkisar sekitar 30%-50%, kecuali PLTMH sekitar 70%, maka rencana pengembangan 700 GW, haruslah dijadikan momen untuk mengembangkan industri EBT. Dengan TKDN rendah, maka untuk setiap MW investasi akan memunculkan beban impor/ kebutuhan devisa asing yang signifikan dan bisa berdampak pada penurunan nilai tukar.

73 BAB 4 ENERGI ALTERNATIF UNTUK TRANSISI ENERGI BUKU PUTIH MKI 2022 Pengembangan industri hulu energi surya diperlukan dengan prioritas pada pengembangan industri sel surya nasional dan secara bertahap masuk pada rantai nilai yang lebih hulu ke industri wafer dan kristalin. Mempertimbangkan kesiapan industri hulu, diperlukan insentif fiskal untuk impor bahan baku/komponen material yang belum dapat disediakan oleh Industri Nasional atau lebih ke hulu lagi yaitu dengan menambang pasir silika. Beberapa fakta terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN): 1. Domestic Preference untuk produk domestik termasuk harga modul surya nasional adalah 25%, di atas produk impor, namun dalam praktek, perbedaan harga ini bisa di atas 25% sehingga produk impor tetap lebih dominan. 2. Capaian TKDN modul surya industri nasional masih di bawah 50%, sehingga butuh relaksasi nilai TKDN minimal (Permenperin No. 05/2017 Pasal 13B perihal TKDN minimal 50% sejak 01 Januari 2018). 3. Beda pemilik proyek, beda nilai TKDN. Pencapaian TKDN proyek PLTS EPC / Proyek PLN di atas 40% sedang pencapaian TKDN proyek PLTS IPP di bawah 20%. Setidaknya ada tiga hal penting yang perlu dikaji mendalam, yaitu: 1. Energi alternatif yang tepat untuk mendukung Transisi Energi menuju NZE 2060. 2. Teknologi alternatif yang tepat untuk mendukung Transisi Energi menuju NZE 2060. 3. Kesiapan industri dan SDM dalam negeri dalam menghadapi banjirnya Renewable Energy Development dan roadmap peningkatan dan strategi TKDN dan SDM untuk mendukung NZE.

74 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Analisis 1. Energi Alternatif yang Tepat Untuk Mendukung Transisi Energi Menuju NZE 2060 ADA tiga aktivitas utama dalam menuju NZE Indonesia tahun 2060 yaitu pembangunan pembangkit listrik EBT yang sangat masif, dekarbonisasi PLTU eksisting dan pengembangan industri EBT domestik. Dari mana 700 GW tersebut dibangkitkan? Salah satu skenario yang sering disampaikan oleh pemerintah adalah dari pembangkit surya (421 GW), angin (94 GW), hidro (72 GW), bioenergi (60 GW), nuklir (31 GW), panas bumi (22 GW), laut (8 GW) yang diperkuat oleh Battery Energy Storage System/BESS (56 GW), Pumped Storage (4,2 GW). Pembangkit-pembangkit baru ini tidak akan menghasilkan emisi GRK, namun tantangan terbesarnya adalah investasi yang harus dipikul oleh pemerintah. Skenario 700 GW di atas akan berubah jika program kendaraan listrik berhasil dan berdampak pada peningkatan kebutuhan listrik, variasi lain adalah implementasi CCUS yang berdampak pada berkurangnya kapasitas pembangkit EBT yang akan dibangun. Ilustrasi: fnc.co.uk

75 BAB 4 ENERGI ALTERNATIF UNTUK TRANSISI ENERGI BUKU PUTIH MKI 2022 2. Teknologi Alternatif yang Tepat untuk Mendukung Transisi Energi Menuju NZE 2060 Menuju NZE adalah suatu pekerjaan besar yang sedang diusahakan oleh semua negara didunia, ini adalah suatu proses yang panjang sekitar 4 dekade, di samping jenis EBT dan teknologi terkait yang sudah dikenal, tentu saja NZE terbuka untuk semua resources dan teknologi alternatif sepanjang alternatif-alternatif ini mempunyai keunggulan kompetitif seperti ketersediaan resources, ketersediaan dan penguasaan teknologi dan tentu saja memenuhi “affordability”. Meski pemerintah sudah memutuskan tidak ada lagi pembangunan PLTU, namun dengan beberapa proyek PLTU program 35 GW yang harus diteruskan, kapasitas PLTU menjadi 46 GW pada tahun 2027. Ada beberapa pilihan untuk PLTU eksisting; a. Dipensiunkan, PLTU berhenti beroperasi, tidak ada lagi emisi yang dihasilkan, suplai listrik berkurang. b. Beroperasi dengan penerapan cofiring biomassa, Sebagian kecil batubara disubstitusi dengan biomassa yang beremisi netral, terjadi pengurangan emisi pada PLTU dan suplai listrik tetap 15% atau lebih. c. Beroperasi dengan penerapan teknologi CCUS, PLTU tetap beroperasi dan menghasilkan listrik yang bersih, suplai berkurang sekitar 25% dipakai oleh unit CCUS dan emisi berkurang sampai 90%. 3. Kesiapan Industri dan SDM Dalam Negeri dalam Menghadapi Banjirnya Renewable Energy Development dan Roadmap Peningkatan dan Strategi TKDN dan SDM untuk Mendukung NZE Disadari juga pengembangan PLT EBT sebesar 700 GW pada kondisi TKDN proyek pembangkit EBT dalam kisaran 25-40% akan menimbulkan beban import/devisa asing sangat besar. Pembangkit listrik intermiten ini harus di-back up oleh Battery Energy Storage System (BESS) yang dalam skenario di atas akan dibangun sebesar 56 GW. TKDN baterai baru kisaran 40%. Kita harus memastikan transisi energi nasional ini diikuti dengan penguasaan teknologi dan pembangunan industri dalam negeri. Untuk itulah diperlukan program pengembangan industri nasional seiring dengan program transisi energi.

76 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Setidaknya ada lima catatan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan TKDN PLTS sekarang ini yaitu: a. Domestik Preference untuk harga modul surya nasional adalah 25%, di atas produk impor, namun dalam praktek, perbedaan harga ini bisa di atas 25% sehingga produk impor tetap lebih dominan. b. Capaian TKDN modul surya industri nasional masih di bawah 50%, sehingga butuh relaksasi nilai TKDN minimal (Permenperin No. 5/2017 Pasal 13B perihal TKDN minimal 50% sejak 01 Januari 2018). c. Pencapaian TKDN proyek PLTS EPC/proyek PLN di atas 40% sedang Pencapaian TKDN proyek PLTS IPP di bawah 20%, local content harus dimaksimalkan dengan local control. d. Tidak banyak proyek solar PV domestik yang mensyaratkan modul dengan spesifikasi tinggi yang lebih efisien. Sebaliknya proyek-proyek dengan spesifikasi solar modul berkualitas rendah tidak menarik bagi pendanaan internasional. e. Pengalaman satu dekade ini membuktikan sulitnya jika peningkatan TKDN dilaksanakan berbarengan dengan pengembangan market. NZE dengan rencana pengembangan PLTS dalam empat dekade ke depan adalah masa terbaik bagi industri solar PV Indonesia untuk melakukan percepatan pengembangan karena terdapat market yang sangat besar sebagai pendorong dan bahkan dimungkinkan sebagai penjamin investasi. Pada saat yang bersamaan diperlukan penyesuaian dan peningkatan kemampuan dan keterampilan (reskilling dan upskilling) SDM nasional. Dunia pendidikan dan vokasi harus mempersiapkan jurusan-jurusan baru yang relevan dengan pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang diperlukan dalam proses transisi energi ke masa depan. Fleksibilitas, agilitas dan kejelian dunia pendidikan untuk mempersiapkan SDM masa depan menjadi taruhan bangsa ini ke depan. Untuk itulah kolaborasi masyarakat pendidikan dengan dunia industri dan usaha menjadi keniscayaan.

77 BAB 4 ENERGI ALTERNATIF UNTUK TRANSISI ENERGI BUKU PUTIH MKI 2022 1. Energi Alternatif yang Tepat untuk Mendukung Transisi Energi Menuju NZE 2060 Dalam kontek sumber energi bersih, maka semua jenis EBT hidro, panasbumi, bioenergi, solar, angin dan energi samudera menjadi pilihan utama untuk pembangkitan listrik dan sudah dicantumkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2014 dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2017, meski ada jenis EBT yang belum dimanfaatkan di Indonesia dan juga baru sedikit dikembangkan dunia yaitu energi samudera. Namun perlu dieksplorasi sumbersumber energi alternatif nir karbon di luar 6 jenis EBT di atas. Beberapa sumber energi/teknologi solusi suplai yang teridentifikasi adalah: a. Hidrogen Hidrogen adalah bahan bakar yang benar-benar bersih. Saat pembakaran, gas hidrogen hanya menghasilkan energi dan uap air saat digunakan. Pembakaran hidrogen sebagai bahan bakar dapat menurunkan emisi GRK, karena pembakaran Hidrogen tidak menghasilkan CO2, kecuali jika Hidrogen diproduksi dari bahan baku fosil. Potensi penggunaan Hidrogen sebagai bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik sebagian besar didasarkan pada kepadatan energinya yang tinggi. Sekarang ini biaya produksi pembangkit listrik dengan menggunakan energi hidrogen ini juga belumlah murah. Di Jerman umpamanya salah satu negara yang unggul dengan teknologi hidrogen, harga hidrogen yang berasal dari sumber energi terbarukan listrik tenaga surya harganya sekitar €3/ kg. Satu kilogram hidrogen menghasilkan sekitar 39,4 kWh, berarti per kilowatt jam harganya sekitar 7,5 sen euro. Bandingkan dengan harga energi yang menggunakan minyak mentah yang hanya berkisar 5 sen euro/kWh, dengan posisi harga minyak mentah 65 dolar Amerika Serikat per barel. Alternatif Solusi

78 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Masalah utama hidrogen adalah sebagian besar diproduksi dengan menggunakan bahan baku gas alam dan bahan bakar fosil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa emisi yang dihasilkan untuk mengekstraknya meniadakan manfaat penggunaannya, yaitu emisi karbon yang tetap tinggi. Masa depan dan peran besar hidrogen akan tergantung pada perkembangan teknologi dan proses elektrolisis, yaitu proses pemisahan air menjadi hidrogen dan oksigen dengan menggunakan listrik bisa mengurangi masalah ini. Namun, sekarang ini elektrolisis masih mahal dan belum efisien untuk memperoleh hidrogen, meskipun penelitian terus ilakukan untuk membuatnya lebih efisien dan lebih ekonomis. b. Amonia Amonia (NH3) merupakan senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan nitrogen. Senyawa ini adalah pembawa hidrogen yang sangat efisien serta dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar. Penggunaan amonia sebagai sumber energi pembangkit listrik sangat potensial sekali, tidak mengeluarkan karbon dioksida. Amonia adalah produk yang dapat diperoleh dari industri sumber daya fosil, biomassa atau sumber terbarukan lainnya seperti angin dan fotovoltaik, di mana pasokan listrik yang berlebihan dapat diubah menjadi beberapa bentuk energi non-listrik. Beberapa keuntungan amonia dibandingkan hidrogen adalah biaya yang lebih rendah per unit energi yang tersimpan, yaitu selama 182 hari penyimpanan amonia akan menelan biaya 0,54 $/kg-H2 dibandingkan dengan 14,95 $/kg-H2 untuk penyimpanan hidrogen murni. Amonia mempunyai kepadatan energi volumetrik yang

79 BAB 4 ENERGI ALTERNATIF UNTUK TRANSISI ENERGI BUKU PUTIH MKI 2022 lebih tinggi, produksi yang sudah terbukti ada dalam industri saat ini, kapasitas penanganan dan distribusi yang lebin mudah, dan kelayakan komersial yang lebih baik. Jepang menargetkan co-firing dengan batu bara bisa membakar amonia pada tingkat di atas 50 persen dan pada 2030 nanti bisa mencapai 100%. Rencana lebih ambisius lagi justru terlihat pada Mitsubishi Power, anak perusahaan Mitsubishi Heavy Industries (MHI), telah mengembangkan turbin dengan kapasitas 40 MegaWatt dengan bahan bakar 100 persen amonia dan komersial tahun 2025. Biaya pembangkit listrik PLTU batubara dengan co-firing 20% amonia diperkirakan 12,9 yen ($0,12/kWh) dan 10,4 yen ($0,10/ kWh) per kWh tanpa amonia. Amonia bebas karbon, nilai kalori tinggi 22.5 Mj/kg, mudah disimpan dan harga yang kompetitif. Status pemanfaatan amonia di Indonesia saat ini sedang berlangsung uji coba Low Co-firing Ratio (LCR) amonia di PLTU Gresik Unit 1 dengan volume 150kg/jam dalam bentuk amonia tank. c. Energi Nuklir Energi nuklir sudah disebut dalam KEN 2014 akan dimanfaatkan sebagai pilihan terakhir, jika energi baru dan terbarukan tidak mampu memenuhi target-target KEN seperti yang terjadi sekarang. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) adalah teknologi yang tidak berbasis pada sumber daya alam, tetapi berbasis pada teknologi seperti teknologi fusi, fisi dan baterai nuklir. Reaksi fusi merupakan reaksi peleburan dua atau lebih inti atom menjadi atom baru dan menghasilkan energi, juga dikenal sebagai reaksi yang bersih. Reaksi fisi nuklir adalah reaksi pembelahan inti atom akibat tubrukan dengan inti atom lainnya, dan menghasilkan energi dan atom baru yang bermassa lebih kecil, serta radiasi elektromagnetik.

80 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Energi yang diperoleh melalu proses tersebut dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Untuk pembuatan energi nuklir ini bahan bakarnya bervariasi seperti uranium, thorium, plutonium, lithium dan hidrogen. Beruntungnya kelima jenis bahan bakar nuklir tersebut ada dan bisa dieksplorasi di bumi Indonesia. Secara keekonomian penggunaan PLTN dapat memangkas tarif listrik, karena harganya sangat kompetitif dibandingkan dengan energi lainnya. Hanya sekitar 6 cent $/kWh dengan teknologi small modular reactor (SMR), harga tersebut dapat diusahakan berada di bawah BPP listrik di banyak daerah di Indonesia. Tantangan pembangunan PLTN adalah penolakan masyarakat terhadap penggunaan sumber energi nuklir. Tak hanya di Indonesia di beberapa negara lain juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu perlu terlebih dahulu edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat tentang keamanan dan keselamatan PLTN jika kelak dibangun. Indonesia sudah memasuki fase satu pengembangan nuklir atau dalam hal ini PLTN. Fase satu ini adalah opsi pengembangan nuklir dalam strategi energi nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Fase selanjutnya, pembentukan manajemen Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).

81 BAB 4 ENERGI ALTERNATIF UNTUK TRANSISI ENERGI BUKU PUTIH MKI 2022 2. Teknologi Alternatif yang Tepat untuk Mendukung Transisi Energi Menuju NZE 2060 Dekarbonisasi, dalam hal ini pengurangan emisi karbon pada PLTU eksisting adalah teknologi yang sangat cocok untuk Indonesia yang 60% pembangkitnya adalah PLTU, dalam kondisi over suplai dan sedang berpacu dengan waktu untuk memperbesar porsi EBT pada bauran energinya atau pembangkitnya. Co-firing biomassa dan atau aplikasi CCUS pada PLTU akan mengurangi emisi CO2 pada PLTU yang beroperasi, menambah kapasitas pembangkit PLT EBT/bersih tanpa menambah kapasitas pembangkit nasional. Pembakaran bersama (co-firing) biomassa mungkin cara termurah di antara semua opsi yang tersedia untuk memproduksi listrik bersih, namun terbatas hanya sampai 30% untuk PLTU Pulverized Coal (PLTU dominan di Indonesia). Cofiring biomassa pada PLTU beririsan dengan CCUS yang bisa menurunkan emisi sampai 90%, sedangkan co-firing 100% akan merubah PLTU eksisting menjadi PLTBm. PLTU dengan aplikasi co-firing biomassa dan CCUS akan menghasilkan emisi karbon negatif. a. Teknologi CCUS – Carbon Captred Utilization Storage) Dalam transisi energi menuju Net Zero Emissions 2060 coal phaseout adalah sebuah pilihan dan akan dipilih sepanjang tidak mengancam ketahanan energi. Namun penghentian pemakaian energi batu bara berarti menyiakan-nyiakan potensi (sumber daya) 149.009,59 miliar ton batubara dan cadangan 37.604 miliar ton dan juga berpotensi negara akan kehilangan aset pembangkit listrik tenaga batu baranya senilai puluhan miliar dolar. Dengan kondisi ini, semua opsi harus dipertimbangkan termasuk teknologi Carbon Capture Utilization Technology (CCUS) yang mampu menurunkan emisi PLTU sampai 90%. CCUS akan memperpanjang masa pakai infrastruktur kelistrikan fosil yang ada, pemanfaatan batubara dan gas secara aman dengan emisi rendah. Di samping itu juga diketahui bahwa investasi untuk menghasilkan listrik bersih dari PLTU eksisting degan Teknologi CCUS masih lebih rendah dari investasi pembangkit listrik EBT baru apa pun.

82 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Teknologi CCS dan CCUS sudah terbukti. Dalam studi yang barubaru ini dipublikasikan oleh IEA dalam skenario sustainable development, CCUS ini diharapkan dapat mengurangi emisi global sebesar 15%. Secara global Pembangkit listrik batubara menyumbang 38% dari total pembangkit, sementara di Indonesia sekitar 60%, sehingga Indonesia lebih membutuhkan aplikasi CCUS. Sampai tahun 2020, baru ada 21 proyek CCUS yang beroperasi secara komersial di seluruh dunia. Sebagian besar project CCUS yang beroperasi, terintegrasi dengan aktivitas oil and gas, tiga dengan power plant. Semua proyek CCUS yang sekarang beroperasi ini, semuanya dapat berjalan secara komersial dengan berbagai insentif. Dari tiga tahapan Capture, Transport dan Storage, teknologi carbon captured sudah berkembang cukup luas seperti terlihat pada diagram berikut.

83 BAB 4 ENERGI ALTERNATIF UNTUK TRANSISI ENERGI BUKU PUTIH MKI 2022 Semua tahap rantai penangkapan-penyimpanan karbon sudah matang dan telah beroperasi secara komersial dan peningkatan teknologi telah mengurangi biaya-biaya. Misalnya, biaya penangkapan dari pembangkit listrik tenaga batu bara telah berkurang sekitar 50% selama 10-15 tahun terakhir. Perkembangan CCS seperti peningkatan kinerja dan pengurangan biaya menjadikan CCS benar-benar tidak berbeda dengan teknologi industri lain, pengurangan biaya terjadi seiring peningkatan penyebaran. Keuntungan CCUS dibandingkan CCS adalah dari sisi keekonomian, di mana ada pendapatan dari penjualan CO2. Dari sisi utilisasi, baru pemanfaatan CO2 untuk Enhance Oil Recovery (EOR) pada industri migas yang sudah proven. Di Indonesia, Lemigas (sekarang Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi “Lemigas”) pernah melakukan serangkaian feasibility terhadap storage media. Ada sepuluh cekungan yang potensial menjadi carbon storage. Sekarang ini paling kurang ada 4 proyek CCUS di industri migas, namun belum ada di subsektor kelistrikan. Dekarbonisasi pada PLTU dapat dilakukan dengan menambahkan peralatan penangkap karbon (Carbon capture equipment). Kebutuhan ruang tambahan indikatif untuk penambahan penangkapan peralatan sekitar 10-20% dari area pabrik. Karena peralatan penangkap membutuhkan energi (baik uap maupun listrik), keluaran bersih dari PLTU akan berkurang jika pembangkit listrik tenaga batu bara itu sendiri digunakan untuk memberi daya pada peralatan penangkap. Dampak pada keluaran bersih turun sekitar 17-25% dari produksi listrik tahunan. Pilihan lainnya adalah menambahkan pembangkit gas alam siklus gabungan (cocycle) baru ke pembangkit listrik tenaga batubara yang ada khusus untuk menjalankan peralatan penangkapan.

84 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 PLN sukses menerapkan penggunaan biomassa sebesar 6 persen untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton unit 1 dan 2. Foto: pln.co.id Pada tahun 2015, PLN bersama World Bank melakukan studi implementasi CCS di dua titik PLTU berbasis batubara. Pertama, pembangkit Jawa 7, 2 x 1000 MW yang ada di Banten dan satu pembangkit 600 MW di Sumatra Selatan. PLTU Jawa 7 di Banten sudah beroperasi dengan teknologi Utra Super Critical (USC) dengan sumber batubara dari Kalimantan. Dalam skenario NZE 2060, Indonesia akan menerapkan CCUS pada pembangkit mulai tahun 2035 atau lebih awal jika tersedia teknologi CCUS yang proven dan affordable. b. Teknologi Co-firing Biomassa pada PLTU Co-firing biomassa pada PLTU adalah salah satu program dalam percepatan peningkatan porsi EBT dalam bauran energi (Green Booster), program mulai diterapkan sejak tahun 2020. Pemerintah melalui Kepmen ESDM tentang RUPTL Hijau 2021-2030 telah menyatakan dengan tegas untuk melaksanakan program co-firing biomassa ini pada rasio co-firing sampai 10% di Pulau Jawa dan 20% di luar Pulau Jawa setara 2,7 GW dengan jumlah biomassa yang diperlukan sampai 10 juta ton dengan nilai kalori 4100. Rasio co-firing di atas setara dengan rasio co-firing 10% PLTU Pulverized Coal/PC, 40% circulating fluidzed bed/CFB dan 70% stoker. Co-firing biomassa memberikan manfaat yang sangat besar, karena proses ini memunculkan tiga komoditi yaitu biomassa, batubara dan karbon (penurunan emisi yang bisa di-monetize). Manfaat ini akan lebih maksimal jika suplai biomassa untuk cofiring memanfaatkan biomassa limbah pertanian, perkebunan, hutan serta sampah organik yang Sebagian besar praktis tidak ada harganya.

85 BAB 4 ENERGI ALTERNATIF UNTUK TRANSISI ENERGI BUKU PUTIH MKI 2022 Meski sudah diterapkan pada 33 PLTU dari total 52 PLTU PLN namun dengan rasio co-firing yang masih di bawah 1%, namun berdasar kondisi implementasi sekarang dikhawatirkan target suplai sesuai amanat RUPTL 2021-2030 tidak tercapai. Sampai sekarang belum ada kontrak suplai jangka panjang dalam jumlah besar yang terealisasi, jenis biomassa yang dipakai masih terbatas atau didominasi sawdust dan sekam. Target suplai tahun 2022 ini sebesar 450 ribu ton/tahun sedang target pada tahun 2025 sebesar 10,2 juta ton atau lebih.

86 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 3. Kesiapan industri dalam negeri dalam menghadapi banjirnya Renewable Energy Development? Bagaimana roadmap peningkatan dan strategi TKDN untuk mendukung NZE Dengan kondisi TKDN dalam hal ini TKDN PLTS sekarang, ada beberapa hal yang bisa dijadikan indikator untuk perbaikan yaitu: a. Industri barang domestik khususnya industri energi surya untuk mendukung pembangunan PLTS telah ada tetapi belum tumbuh optimal di mana tingkat utilisasi rendah, belum mampu bersaing secara kualitas dan harga. b. Pembangunan industri energi surya akan mendorong tumbuhnya ekonomi hijau: industri modul surya, inverter, industri baterai, industri Engineering, Procurement, dan Construction (EPC) PLTS, industri pembiayaan PLTS, industri pemeliharaan peralatan PLTS yang akan mencapai US$ 7 miliar dalam lima tahun mendatang (Sumber: PV Impact Study, GIZ/E.Quadrat 2018). c. Industri jasa domestik (perencana/konsultan & EPC) untuk pembangunan PLTS dipandang sudah mampu namun perlu mendapat kesempatan lebih besar khususnya dalam pelaksanaan proyek oleh investor domestik dan dukungan pendanaan dari dalam dan luar negeri. d. Industri jasa, khususnya EPC mempunyai peran strategis untuk mendorong optimalisasi kandungan dalam negeri sehingga harus mendapat kesempatan tumbuh di dalam negeri. e. Diperlukan pemutakhiran peta jalan pengembangan industri solar photovoltaik nasional yang pernah dibuat pada tahun 2018 dengan mempertimbangkan kapasitas dan kualitas industri energi surya nasional yang selaras dengan RUPTL PLN 2021-2030 dan target pengembangan PLTS untuk mendukung Program Transisi Energi menuju NZE 2060. Road Map dimaksudkan sekaligus sebagai upaya menyiapkan tahapan rencana pengembangan industri PV dan ekosistem industri pendukung agar mampu bersaing secara kualitas dan harga.

87 BAB 4 ENERGI ALTERNATIF UNTUK TRANSISI ENERGI BUKU PUTIH MKI 2022 f. Harmonisasi regulasi dan kebijakan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan industri domestik, kebutuhan pasar, kondisi & persyaratan pendanaan dan daya saing industri untuk memberikan kepastian dan kejelasan dalam implementasi ketentuan TKDN, misalnya ketentuan relaksasi sampai dengan industri domestik dipandang siap. g. Diperlukan kajian menyeluruh ketentuan dan regulasi dalam rangka implementasi aturan TKDN, agar tidak terjadi lagi proses pengajuan waiver atau relaksasi. h. Dukungan regulasi yang kuat dan jaminan pasar akan memberikan kepastian dan kepercayaan bagi Investor di samping dukungan berbagai insentif dan teknologi untuk mendorong penciptaan produk yang kompetitif. i. Pengembangan industri hulu energi surya diperlukan dengan prioritas pada pengembangan industri sel surya nasional dan secara bertahap masuk pada rantai nilai yang lebih hulu ke industri wafer dan kristalin. Mempertimbangkan kesiapan industri hulu, diperlukan insentif fiskal untuk impor bahan baku/ komponen material yang belum dapat disediakan oleh industri nasional. j. Dukungan lender internasional terkait lender procurement guidelines yang belum mengakomodasi regulasi TKDN. Pemanfaatan dana pinjaman lunak untuk pengembangan EBT mengalami hambatan karena ketidakselarasan antara lender guidelines dengan aturan TKDN khususnya terkait threshold dan negative list serta preferensi harga dan penerapan penalti TKDN.

88 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Rekomendasi Kebijakan 1. Energi alternatif yang tepat untuk mendukung Transisi Energi menuju NZE 2060 a. Hidrogen. Potensi hidrogen murah dari teknologi elektrolisis. b. Amonia. Potensi 100% cofiring dengan harga kompetitif dengan PLTU normal. c. Energi nuklir. Generasi PLTN terakhir yang semakin aman, kapasitas bervariasi dan capacity factor (CF) nyaris 100%. d. Pemanfaatan EBT lokal juga merupakan isu penting bagi ketahanan energi negara Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Teknologi alternatif yang tepat untuk mendukung Transisi Energi menuju NZE 2060 a. ESDM dan PLN menyiapkan langkah-langkah penerapan CCUS lebih awal. Potensi 200 TWh listrik bersih pada tahun 2050 dan penurunan emisi karbon sekitar 10%. b. Kementerian ESDM, PLN, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersinergi dalam pemanfaatan potensi hutan untuk sektor energi. Kedua sektor harus mendapat manfaat keekonomian. c. Kementerian ESDM dan PLN memastikan cofiring Biomassa pada PLTU berjalan dengan rasio maksimal, dengan memanfaatkan biomassa, limbah pertanian, perkebunan, kehutanan dan sampah dengan kontribusi pengembangan ekonomi lokal.

89 BAB 4 ENERGI ALTERNATIF UNTUK TRANSISI ENERGI BUKU PUTIH MKI 2022 3. Kesiapan industri dan SDM dalam negeri dalam menghadapi banjirnya Renewable Energy Development? Bagaimana roadmap peningkatan dan strategi TKDN dan SDM untuk mendukung NZE? a. PLN, Kementerian ESDM, dan instansi terkait lainnya agar konsisten dalam pelaksanaan aturan TKDN yang berlaku dengan pembinaan, reward dan sanksinya, tidak melakukan waiver (pengecualian) terhadap perusahaan yang menggunakan produk impor. b. Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional agar merevisi peta jalan pengembangan industri surya nasional yang dibuat pada tahun 2018 dan disesuaikan dengan target pengembangan PLTS untuk mendukung Program Transisi Energi. c. Pemerintah perlu menyusun peta jalan dan program nasional bersama dalam pengembangan beberapa industri lokal unggulan (sisi supply) dengan peluang pasar (sisi demand) berupa program RUPTL PLN 2021-2030 maupun program NZE 2060 khususnya kebijakan pendukung industri solar PV domestik berupa respons jangka pendek, penciptaan pasar, ketentuan relaksasi TKDN sampai dengan industri domestik, intervensi pasar jangka menengah, misalnya insentif dan dukungan pendanaan lunak untuk peningkatan teknologi dan kapasitas produksi, serta perlunya intervensi jangka panjang baik berupa insentif fiskal dan nonfiskal, serta dukungan riset dan pengembangan. Perumusan kembali standar kualitas peralatan listrik RT, gedung, dan industri untuk kualitas yang lebih baik juga diperlukan. d. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi perlu segera memetakan pengetahuan, teknologi, dan keterampilan masa depan yang relevan dan mendudukung transisi energi nasional guna selanjutnya mendorong dan mempermudah pembukaan program-program studi baru yang sesuai. Jumlah dan kapasitas program-program studi tersebut juga harus direncanakan dengan seksama.

90 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 I Indonesia’s Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 menargetkan tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan sektor tersebut pada tahun 2030. FOLU sendiri merupakan kategori sektor sebagai salah satu sumber emisi dan rosot (sink) Gas Rumah Kaca (GRK) yang berasal dari dinamika perubahan tutupan dan penggunaan lahan. Dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, sektor kehutanan dan penggunaan lahan, diproyeksikan memberikan kontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia. NDC merupakan kewajiban seluruh negara yang menandatangani Perjanjian Paris untuk menyusun rencana pengurangan emisi. Indonesia sebagai bagian negara-negara penandatangan Persetujuan Paris berkomitmen membatasi kenaikan suhu global di bawah 2oC dari tingkat pra-industrialisasi dan melakukan upaya membatasinya hingga di bawah 1,5oC. Hasil perhitungan inventarisasi GRK nasional menunjukkan tingkat emisi GRK di tahun 2019 sebesar 1.866.552 Gg CO2e. Pengurangan emisi sendiri meliputi emisi CO2 (karbondioksida), emisi semua gas rumah kaca (termasuk gas metan, nitrogen oksida, dan gas “F” seperti hydrofluorocarbons), dan emisi non-CO2. Emisi terbesar di lima sektor berturut-turut adalah: 1) Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan sebesar 924.853 Gg CO2e; 2) Sektor energi mencapai 638.452 Gg CO2e. 3) Sektor Limbah sebesar 134.119 Gg CO2e; 4) Sektor Pertanian sebesar 108.598 Gg CO2e; dan 5) Sektor Proses Industri dan Penggunaan Produk sebesar 60.175 Gg CO2e. Problem Statement Kontribusi Hutan Energi dan Kendaraan Listrik dalam Pengurangan Emisi Bab 5

91 BAB 5 KONTRIBUSI HUTAN ENERGI DAN KENDARAAN LISTRIK DALAM PENGURANGAN EMISI BUKU PUTIH MKI 2022 Dalam proposal baru NDC Indonesia yang diajukan pemerintah ke PBB pada 23 September 2022, target penurunan emisi dinaikkan dari sebelumnya 29% menjadi 31,89% dari produksi emisi 2,87 miliar ton setara CO2e. Indonesia meningkatkan ambisi pengurangan emisi GRK dengan puncak emisi bersih GRK nasional (seluruh sektor) tercapai pada tahun 2030 sebesar 1.244 juta ton CO2e atau setara 4,23 ton CO2e per kapita. Setelah itu, nilai emisi bersih akan terus mengalami penurunan dan mencapai tingkat emisi bersih sebesar 540 juta ton CO2e pada tahun 2050 atau setara dengan 1,6 ton CO2e per kapita, dan terus mengeksplorasi peluang untuk mencapai kemajuan lebih cepat menuju NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat. Pada tahun puncak emisi, sektor kehutanan dan penggunaan lahan sudah mencapai Foto: esdm.go.id

92 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 net sink dengan nilai serapan sebesar 140 juta ton CO2e, dan terus mengalami peningkatan dan akan mencapai nilai serapan 304 juta ton CO2e. Untuk mencapai target ambisius, dibutuhkan perubahan yang mendasar baik dalam sistem energi, maupun pada kehutanan dan sistem penggunaan lahan dengan meminimumkan trade off dari target ketahanan energi, ketahanan pangan, konservasi keanekaragaman hayati, pengurangan deforestasi, penggunaan air, serta persaingan penggunaan lahan. No Sektor Emisi 2010 (Juta ton CO2) Emisi 2030 (Juta ton CO2) Penurunan Emisi 2030 Juta ton CO2e % dari BaU BaU CM1 CM2 CM1 CM2 CM1 CM2 1. Energi 453,2 1.669 1.355 1.223 314 446 11 15,50 2. Limbah 88 296 285 256 11 40 0,38 1,4 3. Industri 36 70 67 66 3 3,25 0,10 0,11 4. Pertanian 111 120 110 116 9 4 0,32 0,13 5. Kehutanan dan Lahan 647 714 217 22 497 692 17,2 24,1 Total 1.344 2.869 2.034 1.683 834 1.185 29,00 41 Sumber: UNFCCC 2021b Sektor FOLU memiliki peranan yang penting dalam usaha pencapaian target NZE nasional, terutama untuk mengimbangi emisi dari sektor yang sulit menurunkan emisinya (hard-to-abate sector), khususnya sektor energi dan industri. Peningkatan serapan dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dan mempertahankan tren net sink setelah 2030 akan menentukan ketercapaian NZE Indonesia.

93 BAB 5 KONTRIBUSI HUTAN ENERGI DAN KENDARAAN LISTRIK DALAM PENGURANGAN EMISI BUKU PUTIH MKI 2022 Ada pengalihan hitungan serapan GRK dari sektor energi, dimasukkan dalam hitungan sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Capaian pengurangan emisi GRK terverifikasi di sektor energi, yaitu 69.397.457 ton CO2e adalah aksi mitigasi reklamasi pascatambang (di bawah koordinasi Kementerian ESDM) dan penghijauan lingkungan di bandar udara (di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan) merupakan kegiatan rehabilitasi tanaman yang menjadi hitungan serapan GRK sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Reduksi emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan juga dapat dilakukan melalui kegiatan yang merupakan irisan dengan subsektor ketenagalistrikan. Sejumlah bidang bersinggungan antara subsektor ketenagalistrikan dengan sektor kehutanan, di antaranya, pengembangan hutan energi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), atau cofiring biomassa pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). PLTBm dan cofiring biomassa pada PLTU juga bisa dimaksimalkan di sektor pertanian. Di sektor energi, penyumbang emisi terbesar secara berturutturut adalah industri produsen energi (43,83%), transportasi (24,64%), industri manufaktur dan konstruksi (21,46%), dan sektor lain (4,13%). Di dalam kategori industri produsen energi, terdapat subkategori pembangkit listrik sebagai penghasil emisi terbesar. (Inventarisasi Emisi GRK Bidang Energi, Kementerian ESDM, 2020). Subsektor transportasi yang menyumbang hampir seperempat emisi di sektor energi, mendapat perhatian besar dengan semakin banyaknya produk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Transformasi kendaraan berteknologi internal combustion engine (ICE) menjadi KBL BB perlu segera mendapat dukungan lebih.

94 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Penggunaan kendaraan listrik harus diperluas pada semua moda transportasi, seperti bus, mobil dan sepeda motor layanan online, kereta api, bahkan jika memungkinkan kapal pun harus berbasis listrik. Hingga saat ini harga KBLBB, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, masih relatif mahal dibanding kendaraan konvensional. Komponen utama KBLBB, yaitu baterai, motor listrik dan konverter harus mencapai nilai keekonomian yang terjangkau masyarakat luas. Proses transisi industrialisasi dari kendaraan konvensional dan kendaraan listrik diharapkan juga tidak mengganggu perekonomian nasional, mengingat sebagian besar perusahaan industri komponen kendaraan ICE adalah industri kecil dan menengah. Bab ini membahas dua permasalahan penting, yakni: 1. Pengurangan Emisi melalui Hutan Energi. 2. Pengurangan Emisi melalui Kendaraan Listrik. Foto: aprobi.or.id

95 BAB 5 KONTRIBUSI HUTAN ENERGI DAN KENDARAAN LISTRIK DALAM PENGURANGAN EMISI BUKU PUTIH MKI 2022 Analisis 1. Pengurangan Emisi melalui Hutan Energi Inti dari Indonesia FOLU adalah kegiatan teknis di tingkat tapak melalui tiga aksi. Pertama, aksi pengurangan emisi gas rumah kaca, misalnya dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan mengurangi deforestasi. Kedua, aksi mempertahankan serapan emisi, dengan cara menjaga dan mempertahankan kondisi tutupan hutan-hutan yang ada. Ketiga, meningkatkan serapan emisi, dengan rehabilitasi hutan dan lahan serta membuat hutan-hutan tropis baru. Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 juga telah menetapkan 11 langkah mitigasi, meliputi: a. Pengurangan laju deforestasi lahan mineral; b. Pengurangan laju deforestasi lahan gambut; c. Pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral; d. Pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut; e. Pembangunan hutan tanaman; f. Sustainable forest management; g. Rehabilitasi dengan rotasi; h. Rehabilitasi non rotasi; i. Restorasi gambut; j. Perbaikan tata air gambut; dan k. Konservasi keanekaragaman hayati.

96 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 Pada subsektor ketenagalistrikan, tengah digalakkan penggunaan listrik dari sumber energi terbarukan yang dapat dikembangkan di sektor kehutanan dan lahan gambut, yakni bioenergi. Bioenergi dapat berasal dari biomassa cair, gas, atau padat yang dapat bervariasi menyesuaikan kebutuhan. Produk bioenergi terus dikembangkan mulai dari woodchip, wood pellet, Dimethyl Ether/ DME (gasifikasi batu bara), biomethanol, biodiesel, dan biobuthanol. Biomassa sendiri dapat berasal dari minyak sawit, tebu, karet, kelapa, sekam, jagung, singkong, kayu, dan kotoran sapi. Pengembangan energi terbarukan berbasis hutan sangat potensial dikembangkan. Tanaman hutan bisa dimanfaatkan kayunya sebagai biomassa atau biji tanamannya untuk menghasilkan minyak nabati. Tanaman penghasil biomassa misalnya akor, kaliandra, lamtoro dan turi. Sementara tanaman penghasil minyak nabati misalnya nyamplung, aren dan kemiri sunan. Tanaman hutan sebagai energi menyerap dan mengurangi emisi gas rumah kaca dari energi berbasis fosil. Jika program pencampuran bahan bakar nabati sebanyak 10% (B10) sukses diimplementasikan, maka akan ada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 5,1 juta ton setara C02. Sementara, dengan B20 pengurangan emisi GRK bisa mencapai 9,4 juta ton setara CO2. Menurut catatan Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI), potensi biomassa dari hasil Hutan Tanaman Industri dapat menghasilkan 32,6 Giga Watt listrik. Sedikitnya tercatat hutan tanaman energi seluas 1,3 juta hektare dan 32 unit bisnis siap berperan mengolah Hutan Tanaman Energi menjadi listrik hijau. Menurut PLN, dibutuhkan sekitar 10 juta ton biomassa per tahun untuk memasok program co-firing di 52 lokasi PLTU dengan total kapasitas mencapai 18.154 MegaWatt (MW). Pada lahan gambut terdegradasi, dapat dikembangkan jenis tanaman bioenergi untuk merehabilitasi lahan yang diperkirakan mencapai 14 juta

97 BAB 5 KONTRIBUSI HUTAN ENERGI DAN KENDARAAN LISTRIK DALAM PENGURANGAN EMISI BUKU PUTIH MKI 2022 hektare. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), National Institute of Forest Science (NiFoS) Republik Korea, dan juga mitramitra lokal di Indonesia telah mengidentifikasi areal dan jenis tanaman yang cocok untuk dikembangkan. Di antaranya, tanaman nyamplung yang dapat diolah menjadi bahan bakar minyak nabati dan tanaman gamal yang dimanfaatkan sebagai energi biomassa. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) mendukung pengembangan EBT melalui pengembangan Hutan Tanaman Industri untuk Bioenergi atau disebut dengan Hutan Tanaman Energi. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Tanaman pada Hutan Tanaman Industri, diatur dengan ketentuan dapat berupa tanaman berkayu penghasil kayu, tanaman hasil hutan bukan kayu, tanaman penghasil bioenergi, atau tanaman penghasil pangan. Yang disebut Tanaman Energi adalah tanaman yang diarahkan pemanfaatannya untuk pemenuhan kebutuhan energi terbarukan yang berasal dari sumber nabati baik berupa biomassa, biofuel, dan tanaman penghasil hasil hutan bukan kayu. Dalam implementasinya, tidak semua area layak untuk perluasan hutan tanaman, terutama pada lahan dengan potensi konflik. Pada area berpotensi konflik, pembangunan hutan tanaman menjadi tidak layak secara ekonomi dikarenakan tingginya biaya sosial dan biaya transaksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Selain dinamika sosial, masih ada tantangan pengembangan biomassa yang sampai saat ini masih dihadapi, yakni keberlanjutan dan reliabilitas bahan baku, penguasaan teknologi, keekonomian, dukungan infrastruktur, keseimbangan suplai dan kebutuhan energi.

98 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 2. Pengurangan Emisi Melalui Kendaraan Listrik Pada NDC Indonesia sektor energi, aksi mitigasi yang akan dilakukan meliputi: 1) Efisiensi energi; 2) penggunaan energi baru terbarukan; 3) penggunaan bahan bakar rendah karbon; dan 4) pengunaan teknologi pembangkit bersih; dan 5) kegiatan lain. Pada tahun 2021, emisi karbon dari sektor energi sudah turun sebesar 69,5 juta ton CO2 ekuivalen (Data Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). Jumlah tersebut melebihi target NDC sebesar 67 juta ton CO2e di tahun 2021. Penurunan emisi sektor energi merupakan kontribusi implementasi energi baru dan terbarukan (EBT) sebanyak 30,34 juta ton CO2e. Selain itu, penurunan emisi juga andil dari efisiensi energi (14,6 juta ton CO2e), bahan bakar rendah karbon (12,01 juta ton CO2e), penggunaan teknologi pembangkit bersih (9,36 juta ton CO2e), dan kegiatan lain (3,15 juta ton CO2e). Subsektor transportasi darat dapat ditingkatkan kontribusinya pada pengurangan reduksi emisi di sektor energi. Satu di antaranya dengan menggalakkan penggunaan KBLBB. Berdasarkan data kendaraan bermotor yang diterbitkan laman korlantas.polri.go.id, per 31 Oktober 2022, total kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia sebanyak 151.383.499 unit. Sebanyak 124 juta di antaranya berupa sepeda motor (82%). Sisanya adalah Foto: pln.co.id

99 BAB 5 KONTRIBUSI HUTAN ENERGI DAN KENDARAAN LISTRIK DALAM PENGURANGAN EMISI BUKU PUTIH MKI 2022 mobil penumpang (13,2%), mobil beban (3,75%), bus (0,14%), dan kendaraan khusus (0,06%). Pemilik kendaraan bermotor di Pulau Jawa dan Sumatera masih yang terbanyak dengan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Pulau Jawa sebanyak 90.492.818 unit (59,78 persen) dan Sumatera sebanyak 31.186.524 unit (20,60%). Sementara data jumlah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang dicatat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Juli 2022, yang sudah memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe sebanyak 22.671 unit. Jumlah ini tak sampai 0,015% dari total kendaraan bermotor. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bisa menjadi pemantik penggunaan KBLBB, yang cukup mengurangi emisi dari subsektor transportasi. Roadmap Pengembangan KBL BB, pada tahun 2025 proyeksi jumlah KBLBB di Indonesia mencapai 400 ribu unit atau 25% dari total produksi kendaraan bermotor roda empat yang akan mencapai 1,6 juta unit. Di tahun berikutnya, proyeksi produksi mobil listrik dan bis listrik 600 ribu unit (2030) dan 1 juta unit KBLBB roda empat dan 3,22 juta KBLBB roda dua (2035). Jumlah KBLBB sebanyak 600 ribu unit pada tahun 2030 akan mengurangi konsumsi BBM sebesar 7,5 juta barrel dan menurunkan emisi CO2 sebanyak 2,7 juta ton. Sementara di tahun 2035, dengan lebih dari 4 juta unit KBLBB diharapkan dapat menghemat penggunaan bahan bakar fosil sebanyak 16,5 juta barel. Reduksi emisi CO2 di tahun 2035 dari penggunaan KBLBB diperkirakan mencapai 4,6 juta ton CO2 untuk KBLBB roda empat dan 1,4 juta ton CO2 untuk KBLBB roda dua.

100 MASYARAKAT KETENAGALISTRIKAN INDONESIA 2022 Buku Putih MasyarakatKetenagalistrikanIndonesia Transisi Energi Menuju Net Zero Emissions 2060 1. Pengurangan Emisi Melalui Hutan Energi ● Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menandatangani kerja sama Program Pengembangan Bioenergi Berbasis Hutan Energi. Program membangun pembangkit listrik bioenergi dan industri bahan bakar nabati. ● PLN menggandeng pemerintah daerah untuk pengembangan biomassa. Di antaranya kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) dan Universitas Nusa Cendana pada Juni 2022 lalu. Kerja sama berupa pengembangan dua sumber biomassa untuk mendukung program co-firing pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Sumber biomassa berasal dari pengembangan hutan energi dan peternakan terpadu. ● Pasar karbon harus dikembangkan sebagai alternatif pembiayaan untuk program pengurangan emisi. Dari 169 negara yang telah mendaftarkan dokumen NDC ke Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC), sebanyak 103 negara menyatakan akan menggunakan mekanisme berbasis pasar untuk mencapai target penurunan emisi. Indonesia sendiri memiliki 202 proyek dengan skema clean development mechanism (CDM), 14 proyek dengan skema voluntary carbon standard (VCS) dan 34 proyek dengan skema joint credit mechanism (JCM) Indonesia-Jepang. Alternatif Solusi