BUKU SAKU PEDOMAN SMKK BERDASARKAN PERMEN PU NO 10 TAHUN 2021

BUKU SAKU

PEDOMAN SMKK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2021

BAB IV

BAB 4 RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan
telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi harus memiliki
disusun pada tahap pengkajian, perencanaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi,
dan/atau perancangan. Dalam melakukan atau Ahli Keselamatan Konstruksi. Apabila
pekerjaan pengkajian, perencanaan, dan pekerjaan dilakukan dengan pengadaan langsung
perancangan, Penyedia Jasa konsultansi jasa konsultansi, tenaga ahli yang dilibatkan
konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi merangkap sebagai Ahli Keselamatan dan
menyusun Rancangan Konseptual SMKK. Kesehatan Kerja Konstruksi dan/atau Ahli
Keselamatan Konstruksi.

4.1 KOMPONEN RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK PENGKAJIAN/
PERENCANAAN KONSTRUKSI

RANCANGAN •COVER DOKUMEN DAN LEMBAR PENGESAHAN PEKERJAAN
KONSEPTUAL SMKK PENGKAJIAN/PERENCANAAN DENGAN PENYEDIA JASA/COVER
DOKUMEN DAN LEMBAR PENGESAHAN UNTUK PEKERJAAN
PENGKAJIAN/ PENGKAJIAN/PERENCANAAN SWAKELOLA
PERENCANAAN •DATA UMUM
•IDENTIFIKASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
KONSTRUKSI

RANCANGAN •COVER DOKUMEN DAN LEMBAR PENGESAHAN UNTUK PEKERJAAN
KONSEPTUAL SMKK PERANCANGAN DENGAN PENYEDIA JASA/COVER DOKUMEN DAN
LEMBAR PENGESAHAN UNTUK PEKERJAAN PERANCANGAN TANPA
PERANCANGAN PENYEDIA JASA
KONSTRUKSI •DAFTAR ISI
•DATA UMUM
•METODE PELAKSANAAN
•RENCANA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN (INSPECTION TEST PLAN/ITP)
•REKOMENDASI RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
•RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS
•IDENTIFIKASI BAHAYA, MITIGASI BAHAYA, DAN PENETAPAN TINGKAT
RISIKO PEKERJAAN
•DAFTAR STANDAR DAN/ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KESELAMATAN KONSTRUKSI
•PERNYATAAN PENETAPAN TINGKAT RISIKO KESELAMATANN
KONSTRUKSI
•DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
•RANCANGAN PANDUAN KESELAMATAN PENGOPERASIAN DAN
PEMELIHARAAN KONSTRUKSI BANGUNAN

17 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

4.2 FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK PENGKAJIAN/
PERENCANAAN KONSTRUKSI

4.2.1 Contoh Cover Dokumen dan Lembar Pengesahan Untuk Pekerjaan
Pengkajian/Perencanaan Dengan Penyedia Jasa

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 4.1 Contoh Cover Dokumen dan Lembar Pengesahan Untuk Pekerjaan
Pengkajian/Perencanaan Dengan Penyedia Jasa

4.2.2 Contoh Cover Dokumen dan Lembar Pengesahan Untuk Pekerjaan
Pengkajian/Perencanaan Swakelola

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021 Pekerjaan

Gambar 4.2 Contoh Cover Dokumen dan Lembar Pengesahan Untuk
Pengkajian/Perencanaan Swakelola

2 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

4.2.3 Contoh Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
Pengkajian/Perencanaan Konstruksi (Data Umum Dan Identifikasi
Keselamatan Konstruksi

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 4.3 Contoh Data Umum

Deskripsi Tabel :
1. Pada kolom Informasi awal aspek lokasi diisi dengan

informasi, contoh: kondisi tanah, daerah aliran sungai,
kontur, curah hujan, ketersediaan material, bahan,
dan alat konstruksi;
2. Pada kolom rekomendasi teknis aspek lokasi diisi hasil
rekomendasi teknis, contoh: Perlakuan atas struktur
tanah disesuaikan dengan kondisi lokasi sehingga
diperlukan metode sesuai kebutuhan, dst (diisi sesuai
metode dan kondisi yang dibutuhkan………);

Lanjutan Deskripsi Tabel :
3. Pada kolom Informasi awal aspek lingkungan fisik diisi

dengan informasi, contoh: pengaruh konstruksi pada
vegetasi, polusi, bangunan sekitar proyek;
4. Pada kolom rekomendasi teknisl aspek lingkungan fisik
diisi hasil rekomendasi teknis, kebutuhan
perlindungan lingkungan fisik dan keselamatan publik
di sekitar proyek;
5. Pada kolom Informasi awal aspek sosio ekonomi diisi
dengan informasi, contoh: pengaruh hubungan sosial,
budaya, ekonomi, Kesehatan masyarakat dan kearifan
lokal masyarakat sekitar proyek;
6. Pada kolom rekomendasi teknis aspek sosio ekonomi
diisi hasil rekomendasi teknis, kebutuhan pengkajian
dampak konstruksi terhadap sosio ekonomi
masyarakat sekitar proyek;
7. Pada kolom Informasi awal dampak lingkungan diisi
dengan informasi, contoh: telaahan aspek lingkungan;
8. Pada kolom rekomenmdasi teknis dampak lingkungan
diisi dengan kebutuhan penyusunan dokumen
lingkungan (Amdal, UKLUPL, SPPL);

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 4.4 Format dan Contoh Identifikasi Keselamatan Konstruksi

3 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

4.3 FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK PERANCANGAN
KONSTRUKSI

4.3.1 Contoh Cover Dokumen dan Lembar Pengesahan Untuk Pekerjaan
Perancangan Dengan Penyedia Jasa

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 4.5 Contoh Cover Dokumen dan Lembar Pengesahan Untuk Pekerjaan Perancangan Dengan
Penyedia Jasa

4.3.2 Contoh Cover Dokumen dan Lembar Pengesahan Untuk Pekerjaan
Perancangan Tanpa Penyedia Jasa

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 4.6 Bagan Alir Penerimaan Hasil Pekerjaan

4 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

4.3.3 Contoh Rancangan Konseptual Smkk Perancangan Konstruksi

A. Daftar Isi C. Metode Pelaksanaan

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 4.9 Metode Pelaksanaan

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021 Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 4.7 Daftar Isi Rancangan Konseptual Gambar 4.10 Contoh Metode Pelaksanaan
B. Data Umum D. Standar Pemeriksaan dan Pengujian

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 4.11 Contoh Format Rancangan Pemeriksaan
dan Pengujian

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rancangan Pemeriksaan dan Pengujian Memuat
Umum Nomor 10 Tahun 2021 Penjelasan Mengenai Prosedur dan Kebutuhan Inspeksi

Gambar 4.8 Pernyataan Pertanggungjawaban dan Pengujian di Lapangan untuk Memastikan agar
Konsultansi Konstruksi Perancangan Mutu Produk Yang Dihasilkan tetap terjaga. Rencana

pemeriksaan dan pengujian harus disesuaikan

Pernyataan Ini Memuat Pernyataan
Pertanggung Jawaban Konsultansi Konstruksi

Perancangan yang ditandatangani oleh
Kepala Konsultansi Konstruksi Perancangan

5 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

E. Rekomendasi Rencana Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Kegiatan (Aktivitas) Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
diisi dengan penjabaran setiap kegiatan dari pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2021

yang akan dianalisa untuk inspeksi dan tes mutunya Gambar 4.12 Contoh Format Rekomendasi
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
Referensi
diisi dengan item dokumen atau form yang berguna
sebagai alat pengendali dan pendukung inspeksi dan

tes

Rencana Pemeriksaan dan Pengujian
diisi Kebutuhan inspeksi dan tes material yang akan
pakai atau hasil pekerjaan yang telah selesai tersebut

Waktu
diisi skala frekuensi inspeksi dan tes yang dilakukan

isetiap kegiatan

6 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

G. Identifikasi Bahaya, Mitigasi Bahaya, dan
Penetapan Tingkat Risiko

F. Rencana Manajemen Lalu Lintas

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Umum Nomor 10 Tahun 2021 Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 4.13 Contoh Format Rencana Manajemen Gambar 4.14 Contoh Format Penilaian Tingkat
lalu lintas Risiko

Pekerjaan Berisiko
Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Sesuai

Dengan Pekerjaan Rutin dan Non-Rutin

Identifikasi Bahaya
Menetapkan Karakteristik Kondisi Bahaya / Tindakan

Bahaya Sesuai dengan Peraturan Terkait

K
K Adalah Tingkat Frekuensi Terjadinya Peristiwa

Bahaya Keselamatan Konstruksi (Skala 1 – 5)

A
A Adalah Tingkat Keparahan / Kerugian / Dampak

Kerusakan Yang Ditimbulkan Oleh Bahaya
Keselamatan Konstruksi (Skala 1 – 5)

7 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Umum Nomor 10 Tahun 2021 Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 4.15 Contoh Format Tabel Identifikasi Gambar 4.16 Contoh Pengisian Tabel Identifikasi
Bahaya dan Pengendalian Risiko* Bahaya dan Pengendalian Risiko

*Format tabel dapat mengikuti contoh. Identifikasi Bahaya, Mitigasi Bahaya, dan Penetapan
Tingkat Risiko Memuat Tabel Identifikasi Bahaya Dan
Uraian Kegiatan
Pengendalian Risiko Terhadap Aktivitas Pekerjaan
Diisi dengan Tahapan Kegiatan Pelaksanaan Konstruksi Sesuai Hasil Perancangan. Catatan:
Pekerjaan Sesuai dengan Pekerjaan Rutin dan Non
Identifikasi Bahaya Dan Pengendalian Risiko Harus
rutin Diturunkan Dari Metode Pelaksanaan Yang Disusun

Identifikasi Bahaya Berdasar Penilaian Risiko Keselamatan

Diisi dengan Karakteristik Kondisi Bahaya / H. Daftar Standar dan/atau Peraturan
Tindakan Bahaya Terhadap Aktivitas Pelaksanaan
Perundang-undangan Keselamatan
Konstruksi
Konstruksi
Risiko
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Diisi dengan Paparan /Konsekuensi yang Timbul Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021
Akibat Kondisi Bahaya dan Tindakan Bahaya
Terhadap Aktivitas Pelaksanaan Konstruksi Gambar 4.17 Contoh Format Standar dan/atau
Peraturan Perundang-undangan
Penetapan Pengendalian Risiko
Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan
Diisi dengan kegiatan yang dapat mengendalikan Keselamatan merupakan Konstruksi Identifikasi
baik mengurangi maupun menghilangkan dampak Peraturan Perundangan Dan Persyaratan Lainnya

bahaya yang timbul Diuraikan Menurut Identifikasi Bahaya dan
Pengendalian Risiko Terhadap DED Yang Dihasilkan
Rencana Tindakan

Diisi dengan Kegiatan Tindak Lanjut Dalam Rangka
Memenuhi Pengendalian Risiko Yang Akan
Dilakukan

8 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

J. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Biaya Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi

Perhitungan Biaya Penerapan SMKK
Mengacu pada Ketentuan SMKK

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Kebutuhan Personil Keselamatan
Umum Nomor 10 Tahun 2021 Konstruksi

Gambar 4.18 Contoh Format Standar dan/atau Memuat daftar tenaga kerja
Peraturan Perundang-undangan konstruksi yang difungsikan sebagai

I. Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan anggota UKK
Konstruksi

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 4.20 Contoh Format Pernyataan
Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi

yang dimaksud biaya personel di dalamnya telah
termaktub biaya penerapan SMKK

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan K. Rancangan Panduan Keselamatan
Umum Nomor 10 Tahun 2021
Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi
Gambar 4.19 Contoh Format Pernyataan Penetapan
Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Bangunan

Format Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Rancangan Panduan Keselamatan
Keselamatan Konstruksi Memuat Penetapan tingkat Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi

risiko Keselamatan Konstruksi ditentukan dengan Bangunan
berdasarkan kriteria penentuan tingkat risiko
Konsultansi Konstruksi Perancangan
keselamatan. Risiko yang dimaksud adalah Risiko menjelaskan secara naratif metode operasi
Keselamatan Konstruksi untuk menentukan dan pemeliharaan bangunan gedung atau
sipil, sesuai paket pekerjaan yang sedang
kebutuhan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi dirancang
pada pekerjaan konstruksi, tidak untuk menentukan
kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi

9 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

BAB 5 RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Pekerjaan konstruksi memiliki karakteristik Penerapan SMKK. Sementara SMKK adalah

khusus yang menyebabkannya cenderung Bagian dari sistem manajemen pekerjaan

memiliki potensi bahaya tinggi. Baik potensi konstruksi dalam rangka penerapan

bahaya bagi pekerja, maupun masyarakat keamanan, keselamatan, kesehatan dan

sekitar dan lingkungan tempat proyek. keberlanjutan pada setiap pekerjaan

Pekerjaan yang didominasi pekerjaan konstruksi.

outdoor (luar ruangan), melibatkan banyak Dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi,
pekerja, menggunakan alat- alat berat,
material - material khusus, menyebabkan Penyedia Jasa menyusun RKK memuat
potensi bahaya senantiasa mengancam para
pekerja dan masyarakat di sekitar proyek. elemen SMKK yang terdiri atas:
Sehingga tidak heran kalau kita sering
mendengar apabila insiden kecelakaan kerja kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja
terjadi di lingkungan proyek konstruksi
maka bisa sangat fatal akibatnya. dalam Keselamatan Konstruksi,

perencanaan Keselamatan Konstruksi,

dukungan Keselamatan Konstruksi, operasi

Keselamatan Konstruksi, dan evaluasi

kinerja penerapan SMKK. RKK terdiri atas :

Rencana Keselamatan Konstruksi yang RKK terdiri atas, RKK pengawasan, RKK

selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen manajemen penyelenggaraan konstruksi,

lengkap rencana penerapan SMKK dan RKK pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

merupakan satu kesatuan dengan dokumen

kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang

dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh

Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan

sebagai sarana interaksi antara Penyedia

Jasa dengan Pengguna Jasa dalam

5.1 KOMPONEN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

FORMAT RKK KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN/MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI :

a.Cover
b.Lembar Pengesahan
c.Daftar Isi
d.Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Keselamatan Konstruksi
e.Perencanaan Keselamatan Konstruksi
f.Dukungan Keselamatan Konstruksi
g.Operasi Keselamatan Konstruksi
h.Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK

10 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

FORMAT RKK PELAKSAAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI :

a.Cover
b.Lembar Pengesahan
c.Daftar Isi
A.Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja Dalam Keselamatan Konstruksi

1.Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal;
2.Organisasi Pengelola SMKK;
3.Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Partisipasi Tenaga Kerja;
4.Supervisi, Training, Akuntabilitas, Sumber Daya, dan Dukungan.
B.Perencanaan Keselamatan Konstruksi
1.Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang;
2.Rencana Tindakan Keteknikan, Manajemen, dan Tenaga Kerja (Sasaran dan Program);
3.Standar dan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi.
C.Dukungan Keselamatan Konstruksi
1.Sumber Daya;
2.Kompetensi Tenaga Kerja;
3.Kepedulian;
4.Manajemen Komunikasi;
5.Informasi Terdokumentasi.
D.Operasi Keselamatan Konstruksi
1.Perencanaan Implementasi RKK;
2.Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi;
3.Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat;
4.Investigasi Kecelakaan Konstruksi.
E.Evaluasi Kinerja Penerapan Smkk
1.Pemantauan atau Inspeksi
2.Audit
3.Evaluasi
4.Tinjauan Manajemen
•Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

5.2 FORMAT KOMPONEN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

5.2.1 RKK Konsultansi Konstruksi Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan
Konstruksi

A. Cover B. Lembar Pengesahan

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021 Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.1 Contoh Cover Dokumen Gambar 5.2 Contoh Lembar Pengesahan

11 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

C. Daftar Isi E. Perencanaan Keselamatan Konstruksi

1. Identifikasi Bahaya dan

Pengendalian Risiko

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021 Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.3 Contoh Daftar Isi Gambar 5.5 Contoh Format Tabel Identifikasi Bahaya
D. Kepemimpinan dan Partisipasi dan Pengendalian Risiko

Tenaga Kerja dalam Keselamatan *Format tabel dapat mengikuti contoh
Konstruksi
1. Lembar Komitmen Rencana Aksi Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Memuat
Memuat tabel identifikasi bahaya dan pengendalian
Keselamatan Konstruksi risiko terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan
konstruksi sesuai tahapan pekerjaan konstruksi yang
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021 dibuat oleh Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi (Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi
Gambar 5.4 Contoh Lembar Komitmen Rencana Pengawasan/Konsultansi Konstruksi MK) dan disetujui
Aksi Keselamatan Konstruksi oleh Kepala Pengawas/MK Pekerjaan Konstruksi.
Uraian kegiatan terintegrasi dengan kegiatan yang
Lembar Komitmen Rencana Aksi disampaikan dalam Metode pelaksanaan di Dokumen
Keselamatan Konstruksi Memuat Lembar
Program Mutu.
Komitmen Rencana Aksi Keselamatan
Konstruksi yang ditandatangani oleh Uraian Kegiatan
Kepala Pengawas Pekerjaan Konstruksi. Tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan pekerjaan rutin dan nonrutin

12 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Identifikasi Biaya 2. Peraturan Perundang-undangan dan
Standar
Menetapkan karakteristik kondisi bahaya /
tindakan bahaya terhadap aktivitas Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021
pengawasan pelaksanaan konstruksi sesuai
dengan peraturan terkait Gambar 5.7 Contoh Format Peraturan
Perundang-undangan dan Standar
Resiko
Peraturan Perundang-undangan dan
Paparan /konsekuensi yang timbul akibat Standar Memuat Identifikasi Peraturan
kondisi bahaya dan tindakan bahaya Perundangan dan Persyaratan Lainnya

terhadap aktivitas pengawasan pelaksanaan yang Diuraikan Menurut Identifikasi
konstruksi Bahaya dan Pengendalian Risiko Terhadap

Pengendalian Resiko Aktivitas Pengawasan Pelaksanaan

Kegiatan yang dapat mengendalikan baik
mengurangi maupun menghilangkan dampak

bahaya yang timbul

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Umum Nomor 10 Tahun 2021 Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.6 Contoh Pengisian Tabel Identifikasi Gambar 5.8 Contoh Pengisian Peraturan Perundang-
Bahaya dan Pengendalian Risiko undangan dan Standar

13 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

3. Sasaran dan Program Pengawasan Sertifikat Personil

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Memuat sertifikat Personel
Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021 yang ikut dalam Pengawasan

Gambar 5.9 Contoh Format Sasaran dan Pelaksanaan Pekerjaan
Program Pengawasan Konstruksi
Contoh:

1. Sertifikat Ahli Muda K3
Konstruksi

2. Sertifikat Ahli Jalan dan
Jembatan, dst.

Sasaran dan Program Pengawasan Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Memuat Memuat Tabel Sasaran dan Umum Nomor 10 Tahun 2021
Program Berdasarkan Identifikasi Bahaya
dan Pengendalian Risiko Terhadap Gambar 5.10 Contoh Daftar Personel Pengawasan
Aktivitas Pengawasan Pelaksanaan Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Konstruksi Sesuai Tahapan Pekerjaan
Konstruksi Konstruksi Sesuai Tahapan 2. Biaya

Pekerjaan Biaya

F. Dukungan Keselamatan Konstruksi Biaya Penerapan SMKK adalah
1. Kompetensi termasuk dalam rangka
dilaksanakan pekerjaan
Daftar Personil pengawasan dan/atau

Memuat daftar personil yang ikut pengendalian pekerjaan diluar
dalam Pengawasan Pelaksanaan biaya

Pekerjaan Konstruksi

14 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

G. Operasi Keselamatan Konstruksi 2. Pengelolaan Keselamatan Konstruksi
1. Struktur Organisasi Pengawasan
Pekerjaan Konstruksi Pengelolaan Keselamatan Konstruksi
Memuat prosedur dan/atau instruksi
Struktur Organisasi Pengawasan
Pekerjaan Konstruksi Memuat Bagan kerja pengawasan pada proses
Struktur Organisasi Pengawas Pekerjaan pelaksanaan konstruksi yang
Konstruksi Beserta Tugas dan Tanggung ditandatangani oleh Pimpinan Pengawas
Jawabnya. Stuktur Organisasi dalam RKK Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa

Ini Terintegrasi dengan Organisasi untuk dilaksanakan
Pekerjaan dalam RMP Pelaksanaan
Konstruksi Sesuai Tahapan Pekerjaan H. Evaluasi Kinerja Penerapan Smkk

Konstruksi

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021 Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.11 Contoh Struktur Organisasi Gambar 5.13 Contoh Daftar Rekaman Laporan
Pengawas Pekerjaan Konstruksi Kinerja Keselamatan

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.12 Contoh Tugas dan Tanggung Jawab
Terhadap Keselamatan Konstruksi

15 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

5.2.2 RKK Konsultansi Konstruksi Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan
Konstruksi (Contoh Cover, Lembar Pengesahan, Daftar Isi dan Gambaran
Umum Proyek)

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021 Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.14 Contoh Cover Dokumen Gambar 5.16 Contoh Lembar Pengesahan

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021 Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.15 Contoh Lembar Pengesahan Gambar 5.17 Contoh Gambaran Umum

16 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

5.2.3 RKK Konsultansi Konstruksi Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi
(ISI)
Format RKK Penawaran Pada Tahap Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi Sudah Harus Mengikuti Persyaratan Dalam SMKK Yaitu Sebagai
Informasi Terdokumentasi
A. Kepemimpinan Dan Partisipasi Tenaga Kerja Dalam Keselamatan Konstruksi
Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Keselamatan Konstruksi
Merupakan Kegiatan Penyusunan Kebijakan untuk Mengembangkan Budaya
Berkeselamatan
1. Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.18 Contoh Daftar Identifikasi Isu Eksternal dan Internal

17 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Kepedulian pimpinan terhadap isu b. identifikasi isu eksternal yang c. dampak yang mempengaruhi
eksternal dan internal yang akan dihadapi saat pelaksanaan
dilakukan dengan: Pekerjaan Konstruksi, paling sedikit terhadap Keselamatan
memuat budaya, sosial, lingkungan,
a. identifikasi isu internal yang akan pengetahuan dan teknologi baru; di Konstruksi;
dihadapi saat pelaksanaan
antaranya: d. kategori isu, jenis isu, metode
Pekerjaan Konstruksi, paling sedikit
memuat tata kelola dan peran 1. lokasi pekerjaan, sosial, budaya, analisis kekuatan (strength),
dalam struktur organisasi, dan teknologi, dan alam;
sumber daya pekerjaan di kelemahan (weakness), peluang
antaranya: 2. subkontraktor, pemasok, mitra
dan penyedia, teknologi baru, (opportunity), dan ancaman
1. tata kelola, struktur organisasi, dan
peran dan akuntabilitas; (threat), dan sumber isu yang
3. munculnya pekerjaan baru;
2. kebijakan, tujuan, dan strategi mempengaruhi Keselamatan
untuk mencapainya; 4. pengetahuan baru tentang
produk dan pengaruhnya Konstruksi; dan
3. kemampuan dan pemahaman terhadap
dalam hal sumber daya, e. menentukan keinginan dan
pengetahuan, 5. kesehatan dan keselamatan;
harapan dari para pekerja
4. dan kompetensi (seperti modal, 6. hubungan dengan kepentingan
waktu, sumber daya manusia, pengguna jasa terkait dengan maupun pihak-pihak yang
proses,
berkepentingan.

2. Organisasi Pengelola SMKK

Untuk pekerjaan dengan risiko
keselamatan konstruksi kecil, fungsi
pimpinan UKK melekat pada pimpinan
tertinggi pekerjaan konstruksi

5. sistem, dan teknologi);

6. hubungan dengan, serta
persepsi dan nilai-nilai dari,
pekerja;

Memuat bagan struktur organisasi Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021
yang dapat menjelaskan hubungan
koordinasi antara Pelaksana Gambar 5.19 Format Struktur Organisasi Pengelola SMKK*
Konstruksi, Kantor Pusat dan *Format struktur organisasi dapat mengikuti contoh
pengelola SMKK. Dilengkapi dengan
uraian tugas dan tanggung jawab

18 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Organisasi pengelola

SMKK disesuaikan

dengan tingkat risiko Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

keselamatan Gambar 5.20 Contoh Struktur Organisasi Unit Keselamatan Konstruksi

konstruksi. Terlampir

adalah contoh format

untuk risiko

keselamatan

konstruksi sedang

dan besar, yaitu

dengan pimpinan

UKK yang terpisah

dan berkoordinasi

langsung dengan

pimpinan pekerjaan

konstruksi

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.21 Contoh Format Struktur Organisasi Pengelola SMKK untuk
pekerjaan risiko keselamatan konstruksi sedang dan besar

Tabel 5.1 Contoh Matriks Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Pengelola SMKK

Jabatan Tugas dan tanggung jawab

Direktur QHSE  Menetapkan kebijakan Keselamatan Konstruksi

 Memastikan dipenuhinya persyaratan SMKK pada pelaksanaan kegiatan

 Memastikan terlaksananya pelaksanaan Keselamatan Konstruksi pada proyek
konstruksi

 Menetapkan Sasaran Program Keselamatan Konstruksi

 Melaporkan Kinerja Penerapan SMKK kepada pengguna jasa

Pimpinan UKK  Mengkoordinir penerapan SMKK di tempat kegiatan konstruksi

19 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

 Menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam penerapan SMKK

 Memastikan kegiatan Keselamatan Konstruksi di tempat kerja terlaksana
dengan baik

 Melakukan inspeksi Keselamatan Konstruksi di tempat kerja

 Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait

Petugas Keselamatan  Melaksanakan induksi Keselamatan Konstruksi

Konstruksi (anggota  Melaksanakan konsultasi dan komunikasi Keselamatan Konstruksi di tempat
UKK) kerja

 Melakukan inspeksi Keselamatan Konstruksi di tempat kerja

 Melaporkan kejadian baik berupa insiden maupun accident kepada
Manajer/Koordinator Keselamatan Konstruksi

Petugas Tanggap  Melaporkan kejadian tanggap darurat kepada Manajer/Koordinator
Darurat Keselamatan Konstruksi

 Mengumumkan kondisi darurat di tempat kerja, kepada seluruh pekerja

Tenaga Kesehatan  Melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja

 Melakukan koordinasi dengan faskes untuk pemeriksaan kesehatan

 Melakukan koordinasi dengan faskes/klinik untuk kerjasama

Petugas Pengelola Lalu  Menyusun rencana manajemen lalu lintas
Lintas (anggota UKK)

 Berkoordinasi dengan instansi terkait

 Memastikan pelaksanaan manajemen lalu lintas

Petugas Pengelola  Menyusun rencana pengelolaan lingkungan
Lingkungan (anggota
UKK)  Melakukan inspeksi pengelolaan lingkungan di tempat kerja dan disekitar
lingkungan proyek

Personil Penjamin  Mengembangkan dan memantau pelaksanaan prosedur PMPM
Mutu (anggota UKK)
 Menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi dan mengintegrasikan dengan
Program Mutu Pengawasan/MK

 Berkoordinasi kepada tim proyek terkait rencana pemeriksaan dan pengujian
Ikut serta dalam pelaksanaan audit internal

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

20 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

3. Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Partisipasi Tenaga Kerja

Komitmen Keselamatan Konstruksi dan partisipasi a. Komitmen Keselamatan Konstruksi dan
tenaga kerja dilakukan dengan: partisipasi tenaga kerja dilakukan dengan:
d. pengesahan pakta komitmen oleh pimpinan
b. pengesahan pakta komitmen oleh pimpinan
Penyedia Jasa; Penyedia Jasa;
e. penandatanganan kebijakan Keselamatan
c. penandatanganan kebijakan Keselamatan
Konstruksi oleh pimpinan Pelaksana Pekerjaan Konstruksi oleh pimpinan Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi; Konstruksi;

a. Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi
Konstruksi Memuat Lembar Pakta Komitmen Keselamatan
Konstruksi yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi
badan usaha

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.22 Contoh Format Lembar Pakta
Komitmen Keselamatan Konstruksi Tanpa KSO

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.23 Contoh Format Lembar Pakta
Komitmen Keselamatan Konstruksi dengan KSO

21 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

b. Lembar Kebijakan Keselamatan Konstruksi

Lembar Kebijakan Keselamatan Konstruksi Memuat
Lembar Kebijakan Keselamatan Konstruksi yang
dibuat oleh Penyedia Jasa (tertulis, tertanggal dan
ditandatangani) dan disahkan oleh Pengguna jasa
Kebijakan keselamatan konstruksi harus:
1. dikomunikasikan kepada seluruh pemangku

kepentingan, baik para pemangku
kepentingan internal maupun pemangku
kepentingan eksternal; dan
2. tersedia sebagai informasi terdokumentasi.

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.24 Contoh Format Lembar Kebijakan
Keselamatan Konstruksi

22 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

c. Tinjauan Pelaksanaan Komitmen

Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi c. menegakkan kedisiplinan dengan melihat atas
dilakukan untuk melihat konsistensi penerapan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi;
kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan secara
berkesinambungan, dengan melakukan di antaranya: Tinjauan pelaksanaan komitmen dilakukan dengan
a. kegiatan berdiskusi dengan pekerja tentang menyusun jadwal komunikasi pimpinan
perusahaan atau 1 (satu) level di
masalah-masalah Keselamatan Konstruksi di bawah pimpinan perusahaan untuk melakukan
Lapangan; kunjungan ke proyek dalam rangka memastikan
b. memberikan solusi pemecahan terhadap masalah- RKK dilaksanakan dan meningkatkan partisipasi
masalah Keselamatan Konstruksi di Lapangan; dan pekerja.

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.25 Format Jadwal Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi*
*Format tabel dapat mengikuti contoh

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.26 Format Jadwal Kunjungan Pimpinan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi

23 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

d. Konsultasi dan Partisipasi Pekerja

e. Supervisi, training, akuntabilitas, sumber

daya dan dukungan

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.27 Contoh Format Program Komunikasi dan
Partisipasi Pekerja

24 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

B. Perencanaan Keselamatan Konstruksi
1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang
(IBPRP)

a. IBPRP dibuat oleh Penanggung Jawab b. Uraian pekerjaan diintegrasikan dengan
Keselamatan Konstruksi dan disetujui oleh jadwal dan tahapan pekerjaan sebagaimana
Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi. dalam dokumen RMPK.
Tahapan aktivitas dalam IBPRP sesuai dengan
pekerjaan rutin (sesuai dengan Work c. Identifikasi bahaya disusun berdasarkan
Breakdown Structure) dan pekerjaan non- analisis multi-risiko (multi-risk analysis) yang
rutin (pekerjaan yang tidak terdapat pada terdiri atas keselamatan pekerja dan/atau
Work Breakdown Structure). Uraian pekerjaan properti/aset/material dan/atau keselamatan
dalam IBPRP diintegrasikan dengan jadwal public dan/atau keselamatan lingkungan pada
dan tahapan pekerjaan sebagaimana dalam tiap tahapan pekerjaan disesuaikan dengan
dokumen RMPK. IBPRP memuat : metode pekerjaan.
5) deskripsi Risiko, meliputi uraian
pekerjaan, identifikasi bahaya, dan d. Pengendalian risiko dalam IBPRP harus
risiko; menerapkan analisis pengendalian risiko
terintegrasi atas hasil identifikasi bahaya yaitu
6) perundangan atau persyaratan; dengan pengendalian berdasarkan:

7) penilaian tingkat Risiko Keselamatan 1) aspek keteknikan (engineering control);
Konstruksi;
2) aspek manajemen (administrative
8) pengendalian risiko awal yaitu upaya control); dan/atau
yang dilakukan untuk menghilangkan
atau mengurangi risiko serta 3) aspek perilaku manusia.
memperbesar peluang yang telah
diidentifikasi dan dinilai berdasar hasil 4) Aspek perubahan dan dinamika
penilaian risiko keselamatan konstruksi; pekerjaan konstruksi

9) penilaian risiko sisa adalah penilaian 5) (menerapkan menejemen perubahan)
terhadap risiko yang terjadi setelah
memperhitungkan pengendalian yang e. Pengendalian disusun dengan berdasarkan
sudah ditetapkan untuk mengurangi tingkatan pengendalian sebagai berikut:
risiko keselamatan konstruksi; dan
1) eliminasi;
10) pengendalian risiko lanjutan yaitu upaya
2) substitusi;
tambahan yang dilakukan untuk
menghilangkan atau mengurangi risiko 3) rekayasa teknis;
yang telah diidentifikasi serta
memperbesar peluang dan dinilai 4) pengendalian administratif; dan
berdasar hasil penilaian risiko sisa dan
peluang. 5) penggunaan alat pelindung diri dan alat
pelindung kerja.

25 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.28 Contoh Jadwal Pekerjaan

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.29 Format Tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan
Peluang (IBPRP)

Uraian Kegiatan Keparahan
Tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai Tingkat keparahan / kerugian / dampak
kerusakan yang ditimbulkan oleh bahaya
dengan pekerjaan rutin dan non-rutin yang
tertuang dalam uraian pekerjaan di tabel jadwal Keselamatan Konstruksi (Skala 1 – 5)
Tingkat Risiko
Identifikasi Bahaya / Tipe Kecelakaan
Menetapkan karakteristik kondisi bahaya / Perpaduan Nilai Tingkat Kekerapan dan Nilai
tindakan bahaya sesuai dengan peraturan Tingkat Keparahan
Penilaian Risiko Sisa
terkait
Risiko Penilaian terhadap risiko yang terjadi setelah
Paparan /konsekuensi yang timbul akibat memperhitungkan pengendalian yang
kondisi bahaya dan tindakan bahaya
Perundangan atau Persyaratan Lain sudahditetapkan untuk mengurangi risiko
Acuan dalam melakukan pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi
Kekerapan/Kemungkinan
Tingkat frekuensi terjadinya peristiwa bahaya Perundangan atau Persyaratan Lain
Keselamatan Konstruksi (Skala 1 – 5) Acuan dalam melakukan pengendalian risiko

Pengendalian Risiko
Kegiatan yang dapat mengendalikan baik

mengurangi maupun menghilangkan
dampak bahaya yang timbul baik sebagai

pengendalian awal maupun upaya
tambahan

26 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.30 Contoh Pengisian Format Tabel IBPRP*
* Format tabel dapat mengikuti contoh.

Keterangan Tingkat Pengendalian: d. pengendalian administratif, yaitu dengan
a. eliminasi, yaitu meniadakan bahaya dan risiko dengan mengendalikan prosedur, izin kerja, analisis
keselamatan pekerjaan, dan peningkatan kompetensi
tidak mempekerjakan manusia pada aktivitas; tenaga kerja; dan
b. substitusi, yaitu penggantian proses, operasi, bahan,
e. penggunaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja
atau peralatan dengan yang tidak berbahaya atau yang memadai.
memiliki bahaya lebih kecil;
c. rekayasa teknis, yaitu pengendalian terhadap desain
peralatan, tempat kerja untuk memberikan
perlindungan Keselamatan Konstruksi;

27 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

2. Rencana Tindakan Keteknikan, Manajemen,
dan Tenaga Kerja (Sasaran dan Program)

Rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
tenaga kerja yang dituangkan dalam sasaran dan Umum Nomor 10 Tahun 2021
program memuat:
a. sasaran dan program umum untuk mencapai Gambar 5.32 Contoh Format Sasaran Umum dan
Program Umum*
kinerja keselamatan kerja, kesehatan kerja,
keamanan lingkungan kerja dan pengelolaan * Format tabel dapat mengikuti contoh.
lingkungan kerja;
b. sasaran dan program khusus untuk Sasaran Umum dan Program Umum Memuat
menguraikan sasaran dan program Tabel Sasaran Umum dan Program Umum
pengendalian berdasar identifikasi bahaya, berdasarkan Identifikasi Bahaya, Penilaian
penilaian risiko dan peluang yang memiliki Risiko Yang Bersifat Umum
skala prioritas sedang dan besar.

a. Sasaran Umum dan Program Umum

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum b. Sasaran Khusus dan Program Khusus
Nomor 10 Tahun 2021
Sasaran Khusus dan Program Khusus Memuat
Gambar 5.31 Contoh Format Sasaran Umum dan Program Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus
Umum* berdasarkan Identifikasi Bahaya, Penilaian
Risiko dan Peluang yang Bersifat Khusus yaitu
Memiliki Skala Prioritas Sedang Dan Besar

28 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.33 Contoh Pengisian Format Sasaran Khusus dan Program Khusus*

3. Standar dan Peraturan Perundang-undangan
Keselamatan Konstruksi

Identifikasi peraturan perundangan dan
persyaratan lainnya yang harus dijalankan
(hingga pasal atau klausul yang berhubungan
langsung dengan program) diuraikan menurut
identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluang

Pemenuhan standar dan peraturan

perundangan-undangan Keselamatan

Konstruksi, dilakukan dengan mengidentifikasi Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Umum Nomor 10 Tahun 2021
peraturan perundangan dan/atau pesyaratan
Gambar 5.34 Contoh Format Standar dan Peraturan
lainnya yang terkait dengan program Perundang-undangan*

pengendalian risiko *) Bentuk tabel mengikuti contoh, namun isi perlu
disesuaikan dengan identifikasi sebelumnya pada pada
tabel Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Peluang
(IBPRP)

29 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Pada bab ini, dilakukan integrasi dengan yang Daftar Peralatan Utama
tertuang dalam dokumen Rencana Mutu Memuat daftar peralatan utama yang akan
Pelaksanaan Pekerjaan (RMPK) Bab Metode digunakan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi
kerja di jadwal peralatan, material, dan bahan, sekurang-kurangya terdiri dari jenis peralatan, merk
serta tenaga kerja dan tipe peralatan, kapasitas peralatan, jumlah
peralatan, kondisi peralatan, lokasi peralatan, dan
1. Sumber Daya status kepemilikan peralatan yang dibuktikan
dengan surat kepemilikan maupun surat perjanjian.
Daftar peralatan utama ditandatangani oleh Kepala
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

Sumber daya harus ditetapkan dan disediakan b) Peralatan
untuk kebutuhan penerapan, pemeliharaan
dan peningkatan berkesinambungan dari Daftar Material Impor
SMKK yang paling sedikit meliputi: Memuat daftar material impor yang akan digunakan
pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi sekurang-
a. Sumber daya teknologi dan peralatan, yang kurangya terdiri dari jenis material, jumlah material,
memuat daftar teknologi dan peralatan, surat negara asal, dan jadwal pengiriman barang. Daftar
izin atau sertifikat kelaikan peralatan material impor ditandatangani oleh Kepala
konstruksi lain, termasuk lisensi operator Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
peralatan;

b. Sumber daya material, yang
menginformasikan daftar material impor dan
MSDS pengendalian bahan berbahaya dan
beracun (B3) terhadap material; dan

c. Perhitungan Biaya Penerapan SMKK yang
paling sedikit memuat 9 (sembilan)
komponen.

a) Peralatan

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum
Umum Nomor 10 Tahun 2021 Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.35 Contoh Format Daftar Peralatan Utama* Gambar 5.36 Contoh Daftar Material Impor*
*Format tabel dapat mengikuti contoh

30 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum
Memuat Informasi terkait dengan pengendalian Nomor 10 Tahun 2021
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan lampiran
berupa Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dari Gambar 5.37 Format Daftar Personil Pelaksana Pekerjaan
pemasok Konstruksi

c) Biaya Keterangan :
 Pemberi aba-aba (flagman) : Setiap melakukan
Perhitungan Biaya penerapan SMKK yang paling
sedikit memuat 9 (sembilan) komponen penerapan pekerjaan pengangkatan atau pekerjaan yang
biaya SMKK berhubungan dengan lalu lintas dibutuhkan 1 orang
personil pemberi aba-aba (flagman)
2. Kompetensi Tenaga Kerja  Petugas Keamanan (security): sesuai dengan
kebutuhan pengendalian risiko keamanan.
Kompetensi Tenaga Kerja Memuat daftar personil
keselamatan konstruksi yang ikut dalam 3. Kepedulian Organisasi
Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi berikut dengan
kompetensinya yang dibuktikan dengan SKA dan SKT
dan lama pengalaman kerja sejenis

Kompetensi tenaga kerja dilakukan dengan
menyusun daftar personil Keselamatan
Konstruksi berdasarkan kualifikasi Ahli
Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas
Keselamatan Konstruksi, serta jumlah anggota
UKK disesuaikan dengan ketentuan tingkat
risiko Keselamatan Konstruksi

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum
Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.38 Contoh Rencana Pelatihan Keselamatan
Konstruksi*

*) Pelatihan disesuaikan dengan tuntutan program kerja
pada table sasaran dan program

31 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

4. Manajemen Komunikasi
a. Prosedur dan/atau petunjuk kerja
induksi Keselamatan Konstruksi
(safety induction)

Kepedulian Organisasi merupakan tindak lanjut dari - Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Induksi
penerapan kebijakan pada elemen kepemimpinan dan Keselamatan Konstruksi (safety induction) yang
partisipasi tenaga kerja terkait konsultasi dan partisipasi ditandatangani oleh Penanggung Jawab
pekerja, serta pelaksanaan supervisi, training, Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana
akuntabilitas, sumber daya dan dukungan. Pekerjaan Konstruksi.
1. Prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan
- Induksi Keselamatan Konstruksi dilakukan untuk
kepedulian Keselamatan Konstruksi Memuat pekerja baru/pekerja yang dipindah tugaskan,
prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan tamu, pemasok, dan pihak-pihak terkait pada
kepedulian Keselamatan Konstruksi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan yang akan masuk ke dalam
tingkat risiko yang ditandatangani oleh Kepala area Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Ahli Teknik
Terkait. Prosedur dan/atau petunjuk kerja Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum
peningkatan kepedulian Keselamatan Konstruksi Nomor 10 Tahun 2021
sekurang-kurangnya berisi:
a) jadwal pelatihan dan sosialisasi SMKK kepada Gambar 5.39 Contoh Pengisian Prosedur dan/atau
petunjuk kerja induksi Keselamatan Konstruksi (safety
para pekerja yang ditandatangani oleh
Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan induction)
Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi;
b) komitmen untuk mencegah perilaku tidak
selamat dalam rangka pencegahan
kecelakaan; dan
c) program pembinaan budaya Keselamatan
Konstruksi yang ditandatangani oleh Kepala
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan
Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi
untuk seluruh tingkatan termasuk pekerja.
2. Analisis kebutuhan pelatihan dan sosialisasi SMKK
Memuat analisis kebutuhan pelatihan dan
sosialisasi SMKK.
3. Pelatihan memuat jenis pelatihan yang akan
dilaksanakan selama pelaksanaan pekerjaan
konstruksi.

32 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

b. Prosedur dan/atau petunjuk kerja
pertemuan pagi hari (safety
morning)

- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum
pertemuan pagi hari (safety morning) yang Nomor 10 Tahun 2021
ditandatangani oleh Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Gambar 5.41 Contoh Pengisian Prosedur/Petunjuk Kerja
Pekerjaan Konstruksi Pertemuan Kelompok Kerja (Toolbox Meeting)

- Pertemuan pagi hari (safety morning) diikuti d. Prosedur dan/atau petunjuk kerja Rapat
oleh seluruh pekerja setiap pagi sebelum Keselamatan Konstruksi (construction safety
pekerjaan dimulai meeting)

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Rapat
Umum Nomor 10 Tahun 2021 Keselamatan Konstruksi (construction safety
meeting) yang ditandatangani oleh Penanggung
Gambar 5.40 Contoh Pengisian Prosedur/Petunjuk Kerja Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana
Pertemuan Pagi Hari (Safety Morning) Pekerjaan Konstruksi. Rapat Keselamatan Konstruksi
(construction safety meeting) dipimpin oleh
c. Prosedur dan/atau petunjuk kerja Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi
pertemuan kelompok kerja dan/atau Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
(toolbox meeting) dan diikuti oleh seluruh Kepala Unit Kerja.

- Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja e. Prosedur dan/atau petunjuk kerja
pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting) penerapan informasi bahaya-bahaya
yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja
Pekerjaan Konstruksi. penerapan informasi bahaya-bahaya sesuai tingkat
risiko atas pekerjaan yang dilaksanakan yang
- Pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting) ditandatangani oleh Penanggung Jawab
diikuti oleh kelompok pekerja sebelum pekerjaan Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana
dimulai. Pekerjaan Konstruksi.

33 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

f. Jadwal Program Komunikasi a. Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi
Memuat jadwal program komunikasi sekurang-
kurangnya sesuai dengan ketentuan pada poin a – Memuat bagan struktur organisasi Pelaksana
poin e. Pekerjaan Konstruksi beserta tugas dan tanggung
jawabnya. Dalam struktur organisasi Pelaksana
Pekerjaan Konstruksi harus memiliki Unit
Keselamatan Konstruksi yang berada langsung di
bawah Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum
Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.42 Contoh Jadwal Program Komunikasi
5. Informasi Terdokumentasi

a. Seluruh pekerjaan harus memiliki informasi
terkait dengan pengendalian pekerjaan baik
berupa prosedur, petunjuk kerja, petunjuk teknis
operasi, dan lain-lain yang terdokumentasi.

b. Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja
pengendalian dokumen atas semua dokumen
yang dimiliki dan ditandatangani oleh Kepala
Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

D. Operasi Keselamatan Konstruksi Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum
1. Perencanaan Implementasi RKK Nomor 10 Tahun 2021

Perencanaan implementasi RKK diterapkan Gambar 5.43 Contoh Struktur Organisasi Pelaksana
dengan menyusun paling sedikit struktur Pekerjaan Konstruksi*
organisasi pelaksana pekerjaan termasuk
menjelaskan alur koordinasinya dengan unit * Contoh Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan
Keselamatan Konstruksi, beserta tugas dan Konstruksi dapat mengikuti contoh. Untuk pekerjaan
tanggung jawabnya dengan risiko keselamatan konstruksi tinggi dan sedang

34 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.44 Contoh Tugas dan Tanggung Jawab
Terhadap Keselamatan Konstruksi*
* Contoh Tugas dan Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan
Konstruksi dapat mengikuti contoh dengan penyesuaian lainnya.
b. Daftar Induk Prosedur dan/atau Instruksi Kerja

Memuat daftar induk prosedur dan/atau instruksi
kerja yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait
dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi/Wakil
Manajemen. Seluruh pekerjaan konstruksi dan
penerapan SMKK pada pelaksanaan pekerjaan
konstruksi harus memiliki prosedur dan/atau
petunjuk kerja yang telah ditandatangani

35 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.45 Contoh Daftar Induk Prosedur dan/atau Instruksi Kerja
2. Perencanaan Implementasi RKK

a. Analisis Keselamatan Konstruksi (Construction Safety Analysis)

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.46 Contoh Analisis Keselamatan Konstruksi (Construction Safety Analysis)

36 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Keterangan:

 Uraian langkah kerja tidak lebih dari 10  Metode pekerjaan konstruksi
Item
- Memuat prosedur dan/atau
 Dalam hal peninjauan kondisi dan petunjuk kerja sesuai dengan
tindakan harus melihat, tahapan pekerjaan konstruksi yang
mempertimbangkan unsur-unsur yang ditandatangani oleh Penanggung
terkait bahan/material, orang, Jawab Teknik.
cara/metode/prosedur, alat, lingkungan
- Memuat Analisis Keselamatan
*Untuk pekerjan yang memerlukan Konstruksi yang ditandatangani
perpanjangan waktu dengan kasus yang oleh Ahli Teknik terkait dan
sama dengan hasil identifikasi dan Penanggung Jawab Keselamatan
pengendalian yang sama, maka dapat Konstruksi.
diperpanjang satu kali perpanjangan.
 Izin kerja (Permit to Work/Request of
 Ahli Teknik terkait merupakan Ahli Work)
Teknik sesuai bidangnya/Penanggung
Jawab Proses. - Memuat prosedur dan/atau
petunjuk kerja sistem permohonan
 Pengendalian bersifat teknis, izin kerja/PTW berdasarkan
perlengkapan APK, APD, harus persyaratan Keselamatan
berdasarkan standar dan/atau Konstruksi sesuai dengan tahapan
Peraturan perundangan sesuai dengan Pekerjaan Konstruksi yang
tingkat risiko hasil identifikasi bahaya. ditandatangani oleh Penanggung
Jawab Keselamatan Konstruksi dan
Kepala Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi. Izin kerja harus
b. Analisis Keselamatan Konstruksi dilengkapi dengan dokumen

(Construction Safety Analysis) sebagai berikut:

i. Pengelolaan Keandalan 1. Analisis keselamatan konstruksi
Bangunan
Merupakan bagian dari PMPM (AKK)/Construction Safety
Analysis (CSA) yang
pekerjaan konstruksi dan harus ditandatangani oleh Ahli Teknik
diintegrasikan dengan spesifikasi teknis,
rencana pelaksanaan pekerjaan, dan ITP terkait dan Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi.
pada dokumen RMPK.

 Mutu bahan 2. Prosedur dan/atau petunjuk
kerja sistem keamanan bekerja
berdasarkan persyaratan
- Memuat prosedur dan/atau Keselamatan Konstruksi sesuai
petunjuk kerja persetujuan material,
pemeriksanaan material/bahan lingkup pekerjaan dalam
tahapan pekerjaan yang
dilapangan dan pemeriksaan ulang ditandatangani oleh
material di lapangan.
Penanggung Jawab Teknik.
- Memuat prosedur pelaksanaan
inspeksi yang dilakukan oleh Petugas 3. Lembar periksa yang telah
yang berwenang dan mendapat ditandatangani oleh petugas
persetujuan oleh Pengawas yang berwenang sesuai hasil
Pekerjaan. inspeksi yang telah dilakukan.

37 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

- Memuat formulir izin kerja yang dilakukan melebihi jam kerja
sekurang-kurangnya terdiri dari 3 normal;
lembar rangkap untuk
didokumentasikan oleh masing- 8. pekerjaan di ketinggian;

masing unit terkait. Lembar asli 9. pekerjaan menggunakan
(pertama) disimpan sebagai bagian perancah;
dari informasi terdokumentasi oleh
Pengguna Jasa, lembar kedua
disimpan oleh Penyedia Jasa, 10.pekerjaan dengan
menggunakan radiography (x-
lembar ketiga disimpan oleh ray);
Pengawas Pekerjaan. Formulir izin
kerja dibagi sesuai dengan lingkup 11.pekerjaan bertegangan listrik
pekerjaan dalam tahapan (electrical work); dan/atau

Pekerjaan Konstruksi yang 12.pekerjaan penggalian atau
ditandatangani oleh Unit kedalaman (excavation work).
Keselamatan Konstruksi
diantaranya adalah sebagai berikut:

1. pekerjaan panas (hot work)
yaitu seluruh pekerjaan yang
berpotensi menghasilkan
sumber api;

2. pekerjaan galian (excavation)
yaitu untuk pekerjaan galian
yang akan dilakukan;

3. pekerjaan pengangkatan
(lifting) yaitu untuk pekerjaan
yang menggunakan alat angkat;

4. pekerjaan di ruang terbatas
(confined space) yaitu untuk
pekerjaan di dalam ruangan Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
yang mungkin ventilasinya Umum Nomor 10 Tahun 2021
secara alami kurang,
mengandung gas mudah Gambar 5.47 Contoh Form Izin Kerja Pekerjaan Khusus
terbakar dan/atau mengandung
gas beracun; ii. Pengelolaan Keandalan Bangunan
 Pengamanan Lingkungan Kerja
5. pekerjaan menyelam (diving)
yaitu untuk pekerjaan di bawah - Prosedur dan/atau petunjuk kerja
permukaan air; pengamanan lingkungan Memuat prosedur
dan/atau petunjuk kerja pengamanan
6. pekerjaan dingin (cold work) lingkungan yang ditandatangani oleh Ahli
yaitu seluruh pekerjaan lain Teknik terkait dan Kepala Pelaksana
yang tidak tercakup pada Pekerjaan Konstruksi/Wakil Manajemen
pekerjaan di atas; yang sekurang-kurangnya mencakup:

7. pekerjaan di malam hari 1. petugas keamanan dengan jumlah
(working at night) yaitu jika sesuai dengan kebutuhan pada
terdapat pekerjaan yang pengendalian risiko keamanan;

38 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

2. CCTV yang dibutuhkan terutama - Memuat prosedur dan/atau petunjuk
dilokasi kerja untuk pekerjaan dengan kerja sistem permohonan izin
tingkat risiko besar dan berpotensi keluar/masuk barang yang
terhadap tindakan kriminal; ditandatangani oleh Ahli Teknik

3. pagar pengaman yang digunakan terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan
pada lokasi yang berbatasan Konstruksi/Wakil Manajemen.
langsung dengan masyarakat
sekitar dan berpotensi terjadinya - Memuat formulir izin keluar/masuk
kecelakaan; dan barang yang ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Keselamatan
4. tanda pengenal (ID Card) yang Konstruksi dan Kepala Pelaksana
digunakan untuk seluruh pekerja, Pekerjaan Konstruksi.
tamu, pemasok, dan pihak-pihak
terkait pada pelaksanaan pekerjaan ⮚ Penghentian Pekerjaan (Stop Working)
yang masuk ke dalam area
pekerjaan konstruksi. Apabila pada saat pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi ditemukan hal yang
 Manajemen keselamatan lalu lintas (Traffic membahayakan setiap personil dapat
Management) menyerukan untuk menghentikan pekerjaan.
- Memuat prosedur dan/atau petunjuk Pimpinan Tertinggi Penyedia Jasa
kerja dalam melakukan manajemen memberikan kewenangan kepada Pimpinan
keselamatan lalu lintas pada lokasi Unit Keselamatan Konstruksi dan/atau
pekerjaan yang berdampak pada Pimpinan Tertinggi Pekerjaan Konstruksi
kelancaran lalu lintas pengguna jalan dan/atau Ahli K3 Konstruksi dan/atau
yang ditandatangani oleh Penanggung Petugas Keselamatan Konstruksi untuk
Jawab Keselamatan Konstruksi dan melakukan verifikasi penghentian pekerjaan.
Kepala Pelaksana Pekerjaan Dalam melakukan verifikasi pihak berwenang
Konstruksi. mengisi lembar penghentian pekerjaan
- Memuat perambuan yang dipakai ditandatangani oleh pihak-pihak yang
pada zona kerja dalam manajemen lalu ditunjuk oleh Pimpinan Tertinggi Penyedia
lintas, di antaranya: Jasa.
1. Rambu tanda awal pekerjaan,
penyempitan ruas, pengarah lalu iii. Pengelolaan Keselamatan Kerja
lintas, kerucut lalu lintas atau Melakukan kegiatan untuk
reflektor, pagar pembatas zona menghilangkan/mengurangi bahaya atas risiko
kerja, rambu peringatan diawal dan pekerjaan melalui cara:
akhir pekerjaan, papan
2. informasi, papan pembatas zona a. Mutu Peralatan
kerja, alat bantu penerangan
(sesuai kebutuhan).  Prosedur/petunjuk kerja penggunaan
- Untuk pekerjaan dengan keselamatan peralatan
konstruksi sedang dan besar disusun
manajemen keselamatan lalu lintas Memuat prosedur/petunjuk kerja
dalam RMLLP. penggunaan pesawat angkat dan
angkut (alat berat) dan peralatan
 Izin Keluar/Masuk Barang konstruksi lainnya yang ditandatangani
oleh Penanggung Jawab Peralatan dan
Kepala Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi. Seluruh alat berat dan
perkakas yang akan digunakan di area
Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

39 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

harus lolos tahapan inspeksi yang
dilakukan oleh Penanggung Jawab
Keselamatan Konstruksi dan memiliki
stiker “Laik Operasi”.

b. Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem
keamanan bekerja

 Memuat prosedur dan/atau petunjuk
kerja sistem keamanan bekerja
berdasarkan program kerja yang
ditandatangani oleh Penanggung
Jawab Keselamatan Konstruksi.

 Memuat prosedur dan/atau petunjuk Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
kerja penggunaan Alat Pelindung Diri Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021
(APD) yang ditandatangani oleh
Penanggung Jawab Keselamatan Gambar 5.48 Contoh Instruksi Kerja
Konstruksi.
c. Pengendalian Subkontraktor dan
[Contoh Prosedur/Instruksi Kerja] Pemasok

Penyedia Jasa membuat prosedur dan Memuat uraian pengendalian
Instruksi Kerja, antara lain: subpenyedia jasa dan pemasok dalam

1. Prosedur induksi Keselamatan mendukung pelaksanaan kontrak sesuai
Konstruksi dengan kontrak yang telah disetujui dan
menjelaskan hubungan koordinasi antara
subpenyedia jasa/pemasok dengan
2. Prosedur identifikasi bahaya, penilaian penyedia jasa dalam rangka pengelolaan
risiko, dan peluang keselamatan kerja. Penyedia Jasa harus

3. Prosedur pengukuran kinerja memastikan bahwa di dalam kontrak
antara Penyedia Jasa dan Subkontraktor
Keselamatan Konstruksi serta Pemasok telah menganggarkan

4. Prosedur inspeksi Keselamatan Biaya Penerapan SMKK.
Konstruksi
* Pengendalian Subkontraktor dan
Pemasok terintegrasi dengan
5. Prosedur komunikasi komponen RMPK

6. Prosedur tinjauan manajemen d. Pengelolaan Kesehatan Kerja

7. Prosedur pemenuhan peraturan Melakukan kegiatan untuk memperoleh
perundangan Keselamatan Konstruksi derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi

8. Instruksi Kerja bekerja di ketinggian tenaga kerja konstruksi dan masyarakat di
sekitar lokasi penyelenggaraan jasa
konstruksi dengan melakukan
9. Instruksi Kerja pemasangan perancah pencegahan gangguan kesehatan dan

10.Instruksi Kerja Alat Pelindung Kerja penyakit akibat melalui cara:
(APK)

11.Instruksi Kerja Alat Pelindung Diri (APD)

40 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

a) Pemeriksaan Kesehatan kesehatan dengan melakukan
tindakan pencegahan di
 Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja antaranya:
pengelolaan Kesehatan kerja mencakup:
pemeriksaan kesehatan berkala, 1. demam berdarah dengan
pemeriksaan kesehatan khusus, melakukan kegiatan
pencegahan penyakit menular dan penyakit Fogging yang berkoordinasi
akibat kerja yang ditandatangani oleh Ahli dengan puskesmas
terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan terdekat;
Konstruksi/Wakil Manajemen.
2. HIV/AIDS dengan
 Prosedur dan/atau petunjuk kerja melakukan tindakan
pengelolaan kesehatan kerja sekurang- pencegahan melalui
kurangnya mencakup: sosialisasi sesuai peraturan
yang ada; dan
- pemeriksaan kesehatan bagi seluruh
pekerja dilakukan sebelum atau 3. penyakit epidemik lainnya.
beberapa saat setelah memasuki masa
kerja pertama kali dan secara berkala - Peningkatan kesegaran jasmani
sekurang-kurangnya sekali dalam untuk menjamin kebugaran
setahun. pekerja.

- terdapat klinik yang dilengkapi dengan - Perlindungan sosial tenaga kerja
sarana dan prasarana kesehatan yang
dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi - Seluruh pekerja memiliki BPJS
yang memiliki risiko besar dan akses Ketenagakerjaan dan
terbatas menuju fasilitas kesehatan. Kesehatan.

- data yang diperoleh dari pemeriksaane. Pengelolaan Lingkungan Kerja
kesehatan harus dicatat dan disimpan
untuk referensi. Pengelolaan Lingkungan Kerja dalam
dokumen ini terintegrasi dengan RKPPL

- Pertolongan Pertama pada Kecelakaan a) Pengukuran Kondisi Lingkungan
(P3K):
 Prosedur dan/atau petunjuk
1. terdapat peralatan P3K dengan kerja pengelolaan lingkungan
jumlah 1 kotak P3K untuk setiap 25 kerja Memuat prosedur
pekerja dan ditempatkan di area dan/atau petunjuk kerja
yang mudah dilihat dan dijangkau. pengelolaan lingkungan kerja

2. isi kotak P3K sekurang-kurangnya terkait pencegahan
sesuai dengan peraturan yang pencemaran (terhadap air,
berlaku. tanah, dan udara) yang
ditandatangani oleh
Penanggung Jawab
3. isi kotak P3K harus Keselamatan Konstruksi dan
diperiksa secara teratur Kepala Pelaksana Pekerjaan
dan harus dijaga supaya Konstruksi/Wakil Manajemen.
tetap berisi (tidak boleh Pengukuran kondisi lingkungan
kosong). sekurang-kurangnya terdiri atas

- Pemberantasan penyakit sebagai berikut:
menular dan berbahaya
Dilakukan identifikasi bahaya

41 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

c) Pengolahan Sampah dan Limbah

 Prosedur dan/atau petunjuk kerja
pengelolaan sampah/limbah

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja
Umum Nomor 10 Tahun 2021 pengelolaan sampah/limbah yang
ditandatangani oleh Penanggung Jawab
Gambar 5.49 Contoh Format Isian Pengukuran Keselamatan Konstruksi dan sekurang-
Kondisi Lingkungan kurangnya mencakup:

- Terdapat tempat sampah yang dipisahkan
berdasarkan jenis sampah yaitu sampah
organik, sampah anorganik, sampah B3
sekurang-kurangnya 1 tempat sampah di
setiap area pekerjaan.

- Terdapat tempat penampungan sampah
sementara berdasarkan jenis sampah yaitu
sampah organik, sampah anorganik dan
sampah B3.

c. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi

Darurat

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 1. Prosedur dan/atau petunjuk kerja
Umum Nomor 10 Tahun 2021 tanggap darurat Memuat prosedur
dan/atau petunjuk kerja tanggap
Gambar 5.50 Contoh Pengisian Pengukuran Ambang darurat sesuai dengan sifat dan
Batas K3 Lingkungan Kerja

Laporan pelaksanaan pengujian lingkungan dituangkan klasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan
dalam format Laporan Periksa Lingkungan pada Lampiran Konstruksi yang dikerjakan yang
Laporan Pelaksanaan RKK.
ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait

b) Tata Graha (Housekeeping) dan Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi.

 Prosedur dan/atau petunjuk kerja 2. Prosedur dan/atau petunjuk kerja
pengelolaan tata graha (housekeeping)
penyelidikan insiden memuat prosedur

Memuat prosedur dan/atau petunjuk dan/atau petunjuk kerja penyelidikan
kerja pengelolaan Tata Graha insiden (kecelakaan, kejadian
(Housekeeping) terkait Program 5R berbahaya, dan penyakit akibat kerja)
(Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin) yang ditandatangani oleh Penanggung
yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan dan Konstruksi
Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.
Kepala Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi/Wakil Manajemen.
Program tata graha (housekeeping)
yang dilakukan sekurang-kurangnya
satu kali sehari di akhir pelaksanaan
pekerjaan.

42 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

dilihat pada Lampiran Laporan

Pelaksanaan RKK

 Lembar Periksa
Memuat format lembar

periksa lingkup pekerjaan,

pesawat angkat & angkut (alat

berat), perkakas,

bahan/material, lingkungan,

kesehatan, keamanan, dan

lain-lain. Lembar periksa

ditandatangani pada satu

periode waktu tertentu

(harian, mingguan, bulanan).

Inspeksi terdiri dari berbagai

macam bentuk lembar periksa

sekurangkurangnya

mencakup:

- lingkup pekerjaan

ditandatangani oleh ahli

teknik terkait,

- Penanggung Jawab

Keselamatan Konstruksi;

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan - pesawat angkat & angkut
Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021
(alat berat)
Gambar 5.51 Contoh Bagan Alir Prosedur
Penanganan Keadaan Darurat ditandatangani oleh ahli

E. Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK teknik terkait,
1. Pemantauan atau Inspeksi
Kegiatan pemantauan adalah berupa Penanggung Jawab
inspeksi sebagai upaya menemukan
kondisi dan perilaku Keselamatan Konstruksi;
nonstandard/menemukan
ketidaksesuaian bersifat teknis untuk - perkakas ditandatangani
mengidentifikasi potensi bahaya.
Kegiatan ini mencakup: oleh ahli teknik terkait,
 Prosedur dan/atau petunjuk kerja
inspeksi Memuat prosedur Penanggung Jawab
dan/atau petunjuk kerja inspeksi
yang ditandatangani oleh ahli Keselamatan Konstruksi;
teknik terkait atau Penanggung
Jawab Keselamatan Konstruksi - bahan/material
dan Wakil Manajemen.
*Contoh Form dari inspeksi ditandatangani oleh ahli
keselamatan konstruksi dapat
teknik terkait,

Penanggung Jawab

Keselamatan Konstruksi

dan disetujui oleh

Pengawas Pekerjaan;

- lingkungan

(housekeeping,

pencemaran, hygiene)

ditandatangani oleh ahli

terkait, Penanggung

43 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Jawab Keselamatan Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi dan Wakil Manajemen.
Konstruksi;

- kesehatan

ditandatangani oleh ahli Audit internal dilakukan dan
ditetapkan secara berkala oleh
terkait, Penanggung Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
dengan melibatkan auditor
Jawab Keselamatan independen. Audit internal dilakukan
sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1
Konstruksi; dan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
dan/atau untuk pekerjaan konstruksi
- keamanan/security tahun jamak mengikuti peraturan
perundangan yang berlaku.
ditandatangani oleh ahli

terkait, Penanggung

Jawab Keselamatan

Konstruksi.

*Form lembar periksa terkait dapat dilihat

pada Lampiran Laporan Pelaksanaan RKK.

 Patroli Keselamatan ● Contoh Form Audit Internal dapat
Konstruksi dilihat pada Lampiran Komponen
Memuat prosedur dan/atau Kegiatan dan Format Audit Internal
Penerapan Sistem Manajemen
petunjuk kerja Patroli Keselamatan Konstruksi (SMKK)
dalam Peraturan Menteri ini.
Keselamatan Konstruksi yang

disusun oleh Penyedia Jasa

ditandatangani oleh ahli 3. Evaluasi

terkait atau Penanggung Evaluasi dilakukan dengan evaluasi

Jawab Keselamatan Konstruksi kepatuhan dibuktikan dengan

dan Wakil Manajemen. Patroli checklist dan dokumentasi hasil

Keselamatan Konstruksi kegiatan.

dilakukan oleh seluruh Pemenuhan Kepatuhan SMKK

Pimpinan Perusahaan berupa ceklist laporan

(Penyedia Jasa, Pengawas harian/mingguan/bulanan dalam

Pekerjaan, Sub Kontraktor) RKK sebagaimana dalam Lampiran

dan Pengguna Jasa. Laporan Penerapan RKK.

*Form patroli keselamatan Evaluasi pengujian dan kalibrasi

konstruksi dalam Lampiran dibuktikan dengan hasil pemantauan

Laporan Pelaksanaan RKK. dan pengukuran terlampir.

2. Audit Pemenuhan kepatuhan dalam

Audit merupakan upaya menemukan evaluasi juga termasuk hasil

ketidaksesuaian dalam sistem untuk perbaikan dan/atau peningkatan

mengukur efektifitas pelaksanaan setelah pelaksanaan inspeksi.

sistem manajemen, di antaranya

melalui audit internal.

Memuat prosedur dan/atau

petunjuk kerja audit internal yang

ditandatangani oleh ahli terkait atau

44 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Hasil tinjauan manajemen berupa pengisian
Umum Nomor 10 Tahun 2021 lembar indikator kunci kinerja keselamatan
konstruksi pada Lampiran Laporan Pelaksanaan
Gambar 5.52 Contoh Pengisian Matriks Hasil RKK.
Pemantauan dan Pengukuran
5. Peningkatan Kinerja Keselamatan
4. Tinjauan Manajemen Konstruksi
Memuat prosedur dan/atau petunjuk Memuat format tindakan perbaikan
kerja terkait pelaksanaan tinjauan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi
manajemen yang ditandatangani oleh pada kontrak tahun jamak. Penyedia
ahli teknik terkait atau Penanggung Jasa memastikan program peningkatan
Jawab Keselamatan Konstruksi dan kinerja keselamatan konstruksi
Wakil Manajemen. Prosedur dan/atau berdasarkan hasil Tinjauan Manajemen
petunjuk kerja terkait pelaksanaan ditindaklanjuti pada pekerjaan
tinjauan manajemen memuat program konstruksi yang akan datang.
yang bertujuan untuk meningkatkan
kinerja keselamatan konstruksi. Tinjauan
manajemen dilakukan sekurang-
kurangnya berdasarkan hasil audit atau
kecelakaan kerja pada pekerjaan
konstruksi yang menyebabkan fatality.

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.54 Contoh Pengisian Peningkatan
Kinerja Keselamatan Konstruksi

Keterangan:
1. Pemeriksa (auditor) memberikan penilaian
terhadap 4 (empat) uraian pada tabel di atas

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.53 Contoh Risalah Rapat Tinjauan Manajemen

45 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

F. Format RKK Sederhana Pelaksaaan
Pekerjaan Konstruksi

- Dalam hal pekerjaan konstruksi

dan/atau konsultansi konstruksi

dilaksanakan dengan

penunjukan langsung, penyedia

jasa menyusun RKK sesuai

dengan persyaratan dalam

SMKK

- Dalam hal pekerjaan konstruksi

dilaksanakan secara swakelola

atau tanpa penyedia jasa,

disusun RKK kegiatan yang Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021
memuat IBPRP, analisis
Gambar 5.55 Contoh Cover Dokumen
keselamatan konstruksi, jadwal

inspeksi dan pengadaan APD

dan APK.

- Dalam hal pekerjaan

pengawasan konstruksi

dilaksanakan secara swakelola,

disusun RKK kegiatan yang

memuat identifikasi bahaya,

serta sasaran dan program.

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.56 Contoh Kebijakan Keselamatan
Konstruksi

46 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.57 Contoh Format Pengadaan APD/APK

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.58 Contoh Format Format Rambu Keselamatan Sesuai Identifikasi Bahaya

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.59 Contoh Format Contoh Format Jadwal Inspeksi

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

Gambar 5.60 Contoh Format Pengisian IBPRP Sederhana

47 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

G. Format Penilaian Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

RKK yang telah dimasukkan pada tahap pemilihan penyedia jasa harus dinilai ulang
untuk memenuhi format RKK. Penilaian RKK dapat dilakukan menggunakan format ini

untuk dilengkapi dan disahkan pada saat PCM.

Tabel 5.2 Contoh Matriks Penilaian RKK Konsultansi Konstruksi Pengawasan

NO. KRITERIA PENILAIAN HASIL PENILAIAN PENJELASAN
1
1.1 ADA TIDAK ADA

1.1.1 KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM KESELAMATAN KONSTRUKSI

2 Lembar Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi
2.1
2.1.1 Terdapat Lembar Pakta Komitmen Pada Lembar Pakta
Keselamatan Konstruksi yang Komitmen KK harus diisi
2.1.2 ditandatangani oleh Kepala Pengawas nama badan usaha, paket
Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna pekerjaan, tanggal
2.1.3 Jasa. penandatanganan pakta
komitmen.
2.1.4
2.2 PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
2.2.1 Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

2.2.2 Terdapat tabel Identifikasi Bahaya Identifikasi bahaya dengan
dan Pengendalian Risiko multi-risiko tiap tahap
2,3 pekerjaan

Format tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian
Pengendalian Risiko minimal memuat risiko
uraian kegiatan, identifikasi bahaya, terintegrasi sesuai uraian
dampak / risiko, dan pengendalian kegiatan
risiko

Tabel Identifikasi Bahaya dan
Pengendalian Risiko dibuat oleh
Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi (Pengawas Konstruksi)

Tabel Identifikasi Bahaya dan
Pengendalian Risiko disetujui oleh
Pimpinan Pengawas Pekerjaan
Konstruksi

Peraturan Perundang-Undangan dan Standar

Terdapat tabel Peraturan Perundang-
Undangan dan Standar

Format tabel Peraturan
Perundang-Undangan dan
Standar minimal memuat metode Dapat berupa prosedur atau
pelaksanaan dan peraturan instruksi kerja yang menjadi
perundangan & persyaratan lainnya acuan

yang menjadi acuan

Sasaran dan Program Pengawasan

48 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021

NO. KRITERIA PENILAIAN HASIL PENILAIAN PENJELASAN

2.3.1 ADA TIDAK ADA Sasaran khusus merupakan
hasil penilaian identifikasi
2.3.2 Terdapat tabel Sasaran dan bahaya untuk sedang dan
3 Program Pengawasan besar
3,1 Format tabel Sasaran dan Program
3.1.1 Pengawasan minimal memuat uraian
3.1.1.1 kegiatan, sasaran, dan program
pengawasan.
3.1.1.2 DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Kompetensi
3.1.2 Daftar Personel
Terdapat tabel Daftar Personel
3,2 Pengawas Pelaksana Pekerjaan
4 Konstruksi
4,1 Format tabel Daftar Personel
4.1.1 Pengawas Pelaksana Pekerjaan
Konstruksi minimal memuat jabatan,
4.1.2 jumlah personel, dan nama personel
Sertifikat Personel
Memuat sertifikat personel yang ikut
dalam pengawasan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi pada tabel
Daftar Personel Pengawas Pelaksana
Pekerjaan Konstruksi pada angka
3.1.1.1
Biaya sesuai dengan ketentuan
lampiran Biaya Penerapan SMKK
OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI
Struktur Organisasi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi
Terdapat struktur organisasi
pengawas pekerjaan konstruksi
Jabatan pada struktur organisasi
pengawas pekerjaan konstruksi
terdapat Pimpinan Pengawas,
Penanggung Jawab Keselamatan
Konstruksi dan/atau Pengawas

4.1.3 Masing-masing jabatan pada struktur
organisasi pengawas pekerjaan
konstruksi dilengkapi dengan Tugas
dan Tanggung Jawab Terhadap
Keselamatan Konstruksi

4,2 Pengelolaan Keselamatan Konstruksi
4.2.1 Terdapat daftar prosedur dan/atau
4.2.2 instruksi kerja pengawasan pada
proses pelaksanaan konstruksi
Daftar prosedur dan/atau instruksi
kerja ditandatangani oleh Kepala

49 Buku Saku Pedoman SMKK berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Umum Nomor 10 Tahun 2021