PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 1
2 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 3
4 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 5
6 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Latar Belakang Definisi Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Konsolidasi Tanah merupakan kebijakan untuk merestrukturisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang, serta menyediakan tanah untuk kepentingan umum dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan konsolidasi tanah seringkali menghadapi kendala, seperti ketidaksesuaian dengan jadwal, kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur di lokasi konsolidasi tanah, dan ketidaktepatan pemilihan lokasi. Monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan yang terbatas menjadi salah satu faktor utama dalam hambatan penyelenggaraan konsolidasi tanah.
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 7 Tujuan dan Sasaran Mendapatkan gambaran/ profil secara menyeluruh mengenai Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah sehingga bermanfaat dalam mewujudkan penyelenggaraan konsolidasi tanah selanjutnya yang efektif dan efisien sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan konsolidasi tanah. Tujuan Sasaran 1. Tersusunnya gambaran/profil penyelenggaraan KT 2. Tersusunnya analisis keberhasilan dan ketidakberhasilan penyelenggaraan KT 3. Tersusunnya metode pengawasan/ monitoring, evaluasi dan alternatif solusi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan KT 4. Tersusunnya bahan sosialisasi dan promosi penyelenggaraan KT 5. Terlaksananya diseminasi penyelenggaraan KT 6. Tersusunnya hasil evaluasi kerjasama, pemetaan peluang dan metode kerjasama dengan Pemerintah Daerah atau stakeholder lainnya Manfaat Penyelengagaraan Konsolidasi Tanah memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga pemerintah (Pemda) PEMERINTAH (Pemda) 1. Mendukung RTRW dan Rencana Pembangunan Daerah 2. Menghemat pengeluaran/anggaran pemerintah untuk pembebasan tanah 3. Peningkatan PAD melalui PBB dan pajak daerah lainnya 4. Tersedianya tanah untuk PSU 5. Menyelesaikan konflik dan sengketa pertanahan MASYARAKAT 1. Kepastian hukum atas tanah 2. Peningkatan nilai tanah 3. Peningkatan kualitas lingkungan 4. Masyarakat tidak tergusur 5. Peningkatan produktivitas dan kesejahteraa
8 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 3. Undang-undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 4. Undang-undang No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian 5. Undang-undang Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; 7. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 9. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 16. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196); 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional; 19. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian dalam Peta; 20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria; 21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah; 22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 9
10 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Ruang Lingkup Konsolidasi Tanah melibatkan proses penyelenggaraan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pembangunan, hingga Monitoring dan Evaluasi 1. Pembentukan Tim Koordinasi dan Perencana/ Pelaksana 2. Kajian kesesuaian tata ruang dan kebijakan sektor 3. Pemetaan Sosial dan Analisis Potensi Kawasan 4. Pembuatan sketsa desain awal (visioning) dan penyepakatan KT 5. Penetapan Lokasi KT PERENCANAAN KT (MATEK) 1. Pengumpulan data fisik, yuridis, dan penilaian objek KT 2. Penyusunan desain dan rencana aksi KT 3. Pelepasan Hak atas Tanah (HAT) dan penegasan tanah objek KT 4. Penerapan desain KT (staking-out) 5. Penerbitan sertipikat Hak atas Tanah dan penyerahan hasil KT PELAKSANAAN KT (SKKT) 1. Persiapan pelaksanaan pembangunan 2. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas 3. Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah dan serah terima aset 4. Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni serta pemberdayaan masyarakat 5. Pengelolaan aset hasil KT PEMBANGUNAN HASIL KT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Pemantauan Kesesuaian Tahapan dan Dokumen KT 2. Pemantauan progress dan implementasi desain KT 3. Pemantauan dan Evaluasi Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan 4. Evaluasi kinerja karyawan dan pembangunan berkala setiap 5 tahun 5. Perencanaan dan pembangunan kembali kawasan (Jangka Panjang)
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 11 FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN KT NON-PERTANIAN Konsolidasi Tanah yang dilakukan pada tanah non-pertanian, termasuk penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan dan semi perkotaan. KT PERTANIAN Konsolidasi Tanah yang dilakukan pada tanah-tanah pertanian yang berada di kawasan perdesaan. DIMENSI PEMANFAATAN TANAH KT HORIZONTAL Konsolidasi Tanah untuk pembangunan kawasan menata kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada permukaan tanah/bumi KT VERTIKAL Konsolidasi Tanah untuk pembangunan kawasan menata kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada ruang atas dan ruang bawah tanah/bumi SKALA LUASAN KT SKALA KECIL Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan pada lokasi yang berada dalam lingkup Kabupaten/Kota Dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan KT SKALA BESAR/ STRATEGIS Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan pada lokasi lintas Kabupaten/Kota; dan lokasi yang memiliki nilai strategis nasional Dilaksanakan oleh Kantor Wilayah atau pada kondisi tertentu oleh Menteri KEPERLUAN KT SEDERHANA Pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang ditujukan untuk pelayanan Konsolidasi Tanah Swadaya dan penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum KT LENGKAP Konsolidasi Tanah untuk pembangunan kawasan menata kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada ruang atas dan ruang bawah tanah/bumi Konsolidasi Tanah Swadaya Konsolidasi Tanah yang merupakan prakarsa masyarakat atau pemangku kepentingan lain di luar Kementeriaan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang belum masuk dalam rencana kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
12 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Mekanisme Penyelenggaraan Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dijelaskan secara detail dan rinci dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Perencanaan KT Pelaksanaan KT = Tahapan = Kegiatan = Luaran Pembentukan Tim Kajian Tata Ruang dan Kebijakan Sektor Pemetaan Sosial dan Analisis Potensi Kawasan Pembuatan Desain Awal (Visioning) & Penyepakatan Penetapan Lokasi Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Perencana Penyiapan Data Awal Kajian Tata Ruang Kajian Kebijakan, Rencana dan Program Sektor Pemilihan Lokasi Sosialisasi KT kepada Masyarakat Pemetaan Sosial dan Analisis Potensi Kawasan Pengolahan Data Lapang Pembuatan Desain Awal (Visioning) Sosialisasi Rencana KT dan Penyepakatan ke Masyarakat Pemaparan ke Pusat Persetujuan dan Dukungan Pemda Pembuatan SK Penetapan Lokasi Penyusunan Laporan SK Tim Koordinasi SK Tim Perencana 1.BA Pemilihan Lokasi 2.Peta Peninjauan Lapang 1.Peta Indikasi Potensi Lokasi 2.Data Tata Ruang 3.Rencana Sektor 1.BA Hasil Sosialisasi 2.Data Potensi Dukungan Sektor 1.Peta 2.Data Tata Ruang 3.Rencana Sektor BA Hasil Sosialisasi KT 1. Peta Hasil Peninjauan Lapangan 2. Hasil Analisa Kuesioner 1. Pemetaan Stakeholder 2.Peta Potensi Subjek 3.Hasil Analisa SWOT Spasial Desain Awal BA Persetujuan dari Pemegang Hak dan/atau Penggarap Tanah atas rencana KT Resume Hasil Pemaparan BA Komitmen Pemda terhadap Rencana KT Pengajuan SK Penetapan Lokasi Dokumen Perencanaan KT
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 13
14 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Pelaksanaan KT Vertikal Tahapan Konsolidasi Tanah Vertikal pada dasarnya sama dengan tahapan Konsolidasi Tanah pada umumnya, tetapi terdapat beberapa poin perbedaan, yakni: Pengumpulan Data Fisik, Yuridis dan Penilaian Objek Konsolidasi Tanah Vertikal (Peraturan Menteri ATR/BPN No 12 Tahun 2019 pasal 34) ; 1. Pada tahapan pengumpulan data fisik terdapat tambahan pengukuran keliling guna menentukan tanah bersama. 2. Pada tahapan penilaian objek Konsolidasi Tanah, selain digunakan untuk menentukan ganti rugi, nilai objek Konsolidasi Tanah juga digunakan untuk menentukan Nilai objek Konsolidasi Tanah digunakan untuk menentukan nilai proporsional kepemilikan aset peserta pada tanah milik bersama Penyusunan Desain dan Rencana Aksi Konsolidasi Tanah Vertikal (Peraturan Menteri ATR/BPN No 12 Tahun 2019 pasal 35) ; 1. Pada desain Konsolidasi Tanah Vertikal selain desain tapak bangunan dan rencana PSU, yang sama pentingnya adalah desain rumah susun. 2. Desain rumah susun disertai dengan perhitungan Nilai Proporsional Kepemilikan Aset dan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP). 3. Nilai proporsional kepemilikan aset peserta digunakan untuk mengkonversi asset peserta menjadi unit hunian dan/atau non-hunian pada rumah susun. 4. Nilai proporsional kepemilikan aset peserta digunakan juga sebagai dasar penyertaan saham (profit sharing), apabila pembangunan Konsolidasi Tanah Vertikal dikerjasamakan dengan penyelenggara pembangunan. 5. Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) atau pertelaan yang menunjukkan dengan jelas mengenai gambar/batas-batas hak perorangan dan hak bersama yaitu pembagian atas masing-masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsionalnya. Penerapan Desain Konsolidasi Tanah Vertikal (Staking-Out) (Peraturan Menteri ATR/BPN No 12 Tahun 2019 pasal 37) ; Penerapan Desain Konsolidasi Tanah Vertikal sama dengan Konsolidasi Tanah yakni untuk tapak bangunan dan rencana PSU. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dan Penyerahan Sertipikat Tanah Bersama (Peraturan Menteri ATR/BPN No 12 Tahun 2019 pasal 38) ; Pada Konsolidasi Tanah Vertikal diterbitkan Sertipikat sesuai dengan Peraturan Perundangan.
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 15 Setelah selesai pelaksanaan Konsolidasi Tanah, dilanjutkan pembangunan Konsolidasi Tanah berupa pembangunan fisik bangunan rumah susun dan pembangunan fisik PSU. Dalam pembangunan Konsolidasi Tanah ini terdapat beberapa tahapan, yakni : 1. Persiapan Pelaksanaan Pembangunan 2. Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas 3. Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah dan Serah Terima Aset Pembangunan Hasil Konsolidasi Tanah Pengawasan Pemberian HAT
16 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Pelaporan Pelaporan penyelenggaraan KT sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan KT Format Laporan Perencanaan KT Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan dan Sasaran 1.3 Ruang Lingkup 1.4 Hasil Akhir Bab II Gambaran Umum Wilayah 2.1 Kondisi Geografis a. fisik b. demografi 2.2 Penggunaan Tanah 2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah 2.4 Penguasaan Tanah Bab III Penyusunan Potensi Subjek Konsolidasi Tanah 3.1 Pembentukan Tim (Persiapan) 3.2 Kajian Tata Ruang dan Kebijakan Sektor (Pembuatan Peta Kerja dan Penjajakan Kebijakan) 3.3 Pemetaan Sosial dan Analisis Potensi Kawasan (Peninjauan Lapang) 3.4 Pembuatan Peta Desain Awal/Visioning dan Penyepakatan (Pengolahan Data dan Penjajakan Kesepakatan) 3.5 Penetapan Lokasi Bab IV Kesimpulan dan Saran 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Diagram Daftar Gambar Daftar Lampiran Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Tujuan dan Sasaaran C. Ruang Lingkup Bab II Gambaran Umum Lokasi Konsolidasi Tanah A. Profil Kecamatan B. Profil Desa/Kelurahan C. Rencana Tata Ruang Wilayah D. Program Pembangunan Bab III Fakta Lokasi Konsolidasi Tanah A. Tahapan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah B. Kondisi Prasarana/Sarana dan Utilitas C. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat D. Tingkat Partisipasi Masyarakat Bab IV Pelaksanaan Konsolidasi Tanah A. Tahapan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah B. Hasil Pelaksanaan Konsolidasi C. Tindak Lanjut Bab V Kesimpulan dan Saran Format Laporan Akhir Pelaksanaan KT Lampiran 1) Laporan Rencana Umum Kegiatan Konsolidasi Tanah (Executive Summary)(FORM KT-109) 2) Surat Permohonan Konsolidasi Tanah (untuk KT Swadaya); 3) Surat Keputusan Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah(FORM KT-201); 4) Surat Keputusan Pembentukan Tim Koordinasi(FORM KT-202); 5) Surat Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana(FORM KT-203); 6) Berita Acara Pembentukan Perhimpunan Peserta Konsolidasi Tanah(FORM KT-204); 7) Formulir Identifikasi Subjek Dan Objek Konsolidasi Tanah (FORM KT-205)*); 8) Berita Acara Kesepakatan Hasil Identifikasi Subjek Dan Objek Konsolidasi Tanah (FORM KT-206); 9) Daftar Subjek dan Objek Konsolidasi Tanah (FORM KT-207); 10) Berita Acara Kesepakatan Desain Konsolidasi Tanah (FORM KT-208); 11) Daftar Subjek dan Objek Hasil Desain Konsolidasi Tanah(FORM KT-211); 12) Surat Pernyataan Persetujuan Desain Konsolidasi Tanah (FORM KT-212)*); 13) Berita Acara Kesepakatan Rencana Aksi Konsolidasi Tanah(FORM KT-213); 14) Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah/Garapan dalam rangka Konsolidasi Tanah (FORM KT-214); 15) Surat Usulan Penegasan Tanah Objek Konsolidasi Tanah (FORM KT-216); 16) Surat Keputusan Penegasan Tanah Objek Konsolidasi Tanah (FORM KT-217); 17) Berita Acara Penerapan Desain Konsolidasi Tanah ke Lapangan (FORM KT-218); 18) Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah (FORM KT-219); 19) Laporan Bulanan Konsolidasi Tanah(FORM KT-306); 20) Peta Administrasi Lokasi Konsolidasi Tanah**); 21) Peta P4T Lokasi Konsolidasi Tanah**); 22) Peta Hasil Pengukuran Bidang Awal (Rincikan)***); 23) Peta Desain Konsolidasi Tanah***); dan 24) Lain-lain yang dianggap perlu.
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 17 Hak dan Kewajiban Peserta (Peraturan Menteri ATR/BPN No 12 Tahun 2019 pasal 49) Integrasi KT
18 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Integrasi Konsolidasi Tanah dengan berbagai sektor dapat memetakan bentuk kerja sama dan pendanaan yang memungkinkan untuk pembangunan di lokasi Konsolidasi Tanah. Peningkatan Nilai Tanah Hasil KT
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 19 Objek dan Subjek Konsolidasi Tanah Peraturan Menteri ATR/BPN No 12 Tahun 2019 pasal 9 dan 10
20 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Penyelenggara
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 21 Pembiayaan dan Kerjasama Sumber: Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah KERJA SAMA KONSOLIDASI TANAH PEMERINTAH BADAN USAHA AKADEMISI PRAKTISI KELOMPOK MASYARAKAT Pendekatan Sosial Budaya Latar belakang budaya dan masyarakat yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya membutuhkan pendekatan sosial budaya untuk mendorong keberhasilan Konsolidasi Tanah. Keberadaan opinion leader atau orang yang pendapatnya didengar dan dipercaya oleh masyarakat setempat tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan Konsolidasi tanah.
22 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 23 Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di Indonesia Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan konsolidasi tanah. Sejak 2020 hingga 2023 telah terjadi peningkatan penyelenggaraan dan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Indonesia. Sepanjang 2020-2023 terdapat sejumlah provinsi yang belum menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan konsolidasi tanah yaitu Sumatera Selatan, Bengkulu, Maluku, Bali, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua. Berdasarkan hasil dari Rapat Tindak Lanjut Koordinasi Kegiatan Diseminasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dengan Kanwil dan Kantah (14-16 Agustus 2023 secara daring), secara umum beberapa daerah tersebut belum dapat menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan Konsolidasi Tanah dikarenakan belum membutuhkan kegiatan Konsolidasi Tanah tersebut, ketidaktepatan dalam mengidentifikasi calon lokasi dan adanya penolakan dari masyarakat, di antaranya karena kurang tepatnya dalam memilih metode sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat.
24 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 25
26 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 27
28 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Tidak Ada Kegiatan Tidak Ada Kegiatan Tidak Ada Kegiatan
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 29
30 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 31
32 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 33
34 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Tidak Ada Kegiatan Tidak Ada Kegiatan Tidak Ada Kegiatan Tidak Ada Kegiatan Tidak Ada Kegiatan
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 35
36 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Perencanaan Konsolidasi Tanah Tahun 2021-2023 per Kota/Kabupaten se Indonesia Data Tidak Tersedia Data Tidak Tersedia
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 37
38 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Perencanaan Konsolidasi Tanah Tahun 2021-2023 per Kota/Kabupaten se Indonesia
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 39
40 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Perencanaan Konsolidasi Tanah Tahun 2021-2023 per Kota/Kabupaten se Indonesia
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 41
42 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Tahun 2021-2023 per Kota/Kabupaten se Indonesia Data Tidak Tersedia Data Tidak Tersedia Data Tidak Tersedia
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 43
44 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Tahun 2021-2023 per Kota/Kabupaten se Indonesia Data Tidak Tersedia Data Tidak Tersedia
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 45
46 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Tahun 2021-2023 per Kota/Kabupaten se Indonesia Data Tidak Tersedia Data Tidak Tersedia Data Tidak Tersedia Data Tidak Tersedia Data Tidak Tersedia Data Tidak Tersedia
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 47
48 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 49 Konsolidasi Tanah Provinsi Papua Barat Konsolidasi Tanah di Provinsi Papua Barat diselenggarakan di Kota Sorong, tepatnya di 2 (dua) lokasi, yaitu Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi dan Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur. SKKT tahun 2021 di Kladufu merupakan peralihan dari lokasi sebelumnya di Malawei. Pada tahun 2022 di Kelurahan Klasabi dilakukan Matek yang berlanjut dengan SKKT di tahun 2023 Konsolidasi Tanah Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur Kota Sorong Lokasi : Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Kegiatan : Pelaksanaan (SKKT) TA 2021 Jenis KT : Non-Pertanian Luas : 1,256 Ha Jumlah Bidang : 63 bidang Jumlah Peserta : 63 peserta TUP : Pembangunan jalan dan drainase Latar Belakang : Kelurahan Kladufu membutuhkan penataan fisik lingkungan dan penataan administrasi pertanahan. Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah memberikan solusi dalam penataan yang dibutuhkan. Dinamika : Tim melakukan koordinasi dengan Pemda terkait pembangunan. Sejumlah warga membangun bangunan tetap tidak sesuai dengan rencana atau desain yang telah disepakati. 1. SK Walikota Sorong No.800.05/43/2021 tentang tanggal 2 Agustus 2021 Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kota Sorong Tahun Anggaran 2021 2. SK Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat No.36 KEP-92.71.AT.02.02/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Perencana Konsolidasi TanahKota Sorong Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021 3. SK Walikota Sorong No.590/52/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah di Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur Kota Sorong Tahun Anggaran 2021 4. SK Kepala Kanwil BPN Kota Sorong No. 173/SK.92.AT.01.02/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penegasan Tanah Objek Konsolidasi Tanah Tahun Anggaran 2021 Lampiran
50 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Peta Desain Awal (Visioning) Kelurahan Kladufu Peta Hasil Pengukuran Bidang Tanah Awal (Rincikan) Kelurahan Kladufu Peta Desain Konsolidasi Tanah Kelurahan Kladufu