PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 101 Evaluasi Kebijakan Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang, serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum, dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sebagai sebuah kebijakan, Konsolidasi Tanah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Efektivitas sebuah kebijakan diukur dari ketercapaian dan kesesuaian semua target dan standar yang telah ditentukan. Pengukuran terhadap efektivitas kebijakan Konsolidasi Tanah diukur dari kinerja kebijakan yang ditinjau atau dievaluasi secara berkala untuk perbaikan yang berkelanjutan. Tinjauan atau evaluasi kebijakan merujuk pada proses penilaian sistematis terhadap kebijakan atau program tertentu untuk menentukan efektivitas, keberhasilan, dan dampaknya. Tujuan utama dari tinjauan atau evaluasi kebijakan adalah memberikan informasi yang objektif dan terperinci kepada para pengambil keputusan untuk Model Proses Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn Sumber : Firmansyah. (2023). Evaluasi dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Tata Ruang. Bandung: Indonesia Emas Group
102 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Implementasi kebijakan Konsolidasi Tanah dapat dikaji dengan Model Van Meter dan Van Horn disebut sebagai A Model of The Policy Implementation Process (1975). Model ini terdiri dari 6 (enam) variabel yang membentuk linkage antara kebijakan dan kinerja (performance). Bagaimana cara mengukur keberhasilan sebuah kebijakan? Sejumlah kriteria dapat menjadi indikator untuk mengevaluasi sebuah kebijakan, yaitu: efektivitas; efisiensi; kecukupan; kesamaan; responsivitas; dan ketepatan. No Kriteria Pertanyaan Keterangan 1 Efektivitas Apakah hasil Konsolidasi Tanah yang diinginkan telah tercapai? • Apakah kebijakan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari tindakan yang dilaksanakan (output dan outcome) • Efektivitas berhubungan dengan rasionalitas teknis, diukur dari layanan dan nilai anggaran dalam Konsolidasi Tanah. 2 Efisiensi Seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil Konsolidasi Tanah yang diinginkan? • Jumlah upaya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. • Efisiensi sinonim dari rasionalitas ekonomi, merupakan hubungan antara efektivitas dan upaya. 3 Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil Konsolidasi Tanah yang diinginkan bisa memecahkan masalah? • Seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. 4 Kesamaan Apakah biaya dan manfaat Konsolidasi Tanah didistribusikan secara merata kepada kelompok yang berbeda? • Rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. 5 Responsivita s Apakah hasil kebijakan Konsolidasi Tanah memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu? • Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok tertentu. 6 Ketepatan Apakah hasil (tujuan) Konsolidasi Tanah yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? • Rasionalitas substantif dan tidak berkenaan dengan satuan kriteria secara individual tetapi beberapa kriteria secara bersamaan. Indikator Evaluasi Kebijakan
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 103 Tinjauan atau evaluasi kebijakan dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau pihak ketiga independen. Hasil dari evaluasi tersebut memberikan wawasan berharga untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan Konsolidasi Tanah di masa mendatang.
104 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 105 Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah sepanjang tahun 2021 hingga 2022 memberikan pembelajaran yang telah dikaji secara mendalam. Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Kesimpulan Konsolidasi Tanah sebagai kebijakan penataan lahan perlu ditinjau secara berkala. Tinjauan atau evaluasi kebijakan merujuk pada proses penilaian sistematis terhadap kebijakan Konsolidasi Tanah untuk menentukan efektivitas, keberhasilan, dan dampaknya. Indikatornya mencakup efektivitas; efisiensi; kecukupan; kesamaan; responsivitas; dan ketepatan. Keberhasilan penyelenggaraan konsolidasi tanah dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, yaitu output berupa kesesuaian penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dengan Juknis Konsolidasi Tanahdan outcome berupa nilai manfaat bagi masyarakat. Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi keberhasilan, yaitu fungsi kepemimpinan, pemilihan potensi lokasi, sosialiasi dan koordinasi, key person, pola komunikasi dan kajian sosial budaya, dan kesesuaian tahapan. Peningkatan awareness dan exposure Konsolidasi Tanah harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan dukungan dana yang memadai. Kendala SDM berupa kekurangan dalam kuantitas dan kualitas, terutama di daerah. Kendala anggaran dapat diatasi salah satunya dengan integrasi atau KT Mandiri. Mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah perlu dilakukan dengan lebih intensif. Artinya, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui 1 kali pelaporan, tetapi dilakukan secara berkala sepanjang penyelenggaraan, misal setiap 3 bulan. Selain itu juga dilakukan pendampingan intensif oleh pusat kepada daerah. Data base penyelenggaraan Konsolidasi Tanah belum dikelola oleh satu bagian yang khusus menangani seluruh data. Selain itu, proses collecting data belum tersistematisasi, sehingga data yang masuk cenderung tidak seragam. Perbaikan pada sistem dokumentasi juga akan memberikan solusi pada permasalahan transfer pekerjaan ketika ada pergantian pejabat atau petugas KT di daerah.
106 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Rekomendasi: Breakthrough Concept Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di Indonesia secara umum menghadapi beberapa kendala yang membutuhkan terobosan baru sebagai bentuk solusi. KONSEP DESKRIPSI Pelaporan berbasis digital yang user friendly Pelaporan berbasis digital yang user-friendly bukan hanya menyederhanakan proses pelaporan, tetapi juga meningkatkan partisipasi, efektivitas dan efisiensi laporan. Ini dapat membantu dalam transfer pekerjaan ketika ada pergantian pejabat atau petugas KT di daerah. URAIAN - Antarmuka pengguna didesain secara intuitif dengan navigasi yang mudah dipahami dan ikon-ikon yang jelas. - Sistem dirancang responsif untuk berbagai perangkat, termasuk desktop, tablet, dan ponsel pintar. Ini memastikan bahwa pelaporan dapat dilakukan dengan mudah di berbagai platform. - Formulir pelaporan dirancang sedemikian rupa agar singkat dan jelas. Pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan ditempatkan dengan strategis, dan input data dapat dilakukan dengan mudah. - Memungkinkan pengguna untuk mengunggah lampiran seperti gambar, dokumen, atau file lainnya yang relevan dengan laporan. Sistem ini harus mendukung berbagai jenis format file. - Memberikan notifikasi kepada pengguna mengenai status pelaporan mereka, seperti penerimaan laporan, pemrosesan, atau permintaan tambahan informasi. Konfirmasi melalui email atau pesan instan juga dapat diaktifkan. - Memberikan akses mudah ke riwayat pelaporan sebelumnya bagi pengguna yang ingin melihat atau melacak laporan yang sudah dikirimkan REKOMENDASI - Membuat sebuah sistem pelaporan berbasis digital yang mudah dipahami oleh pengguna di daerah, sehingga data dapat terekam secara kronologis dan sistematis. - Hasil pelaporan disimpan dalam sistem yang selanjutnya menjadi data base dan dikelola oleh bagian tersendiri. Data tersebut harus dapat diakses jika dibutuhkan.
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 107 KONSEP DESKRIPSI Pemilihan lokasi di T-1 Pemilihan lokasi di T-1 adalah pemilihan lokasi yang dilakukan satu tahun sebelum perencanaan atau Matek dimulai. Tujuannya untuk mengantisipasi ketidakberhasilan penyelenggaraan konsolidasi tanah di tahap perencanaan karena hal teknis kesalahan pemilihan lokasi. URAIAN - Pemilihan lokasi merupakan faktor krusial yang dapat memengaruhi keberhasilan keseluruhan program konsolidasi tanah. Dengan memilih lokasi satu tahun sebelum perencanaan dimulai, pelaksana berusaha untuk memastikan bahwa lokasi yang dipilih memenuhi kriteria dan potensi konsolidasi tanah dengan baik. Hal ini dapat mencakup analisis terhadap keberlanjutan lahan, potensi konflik kepentingan, ketersediaan sumber daya, dan aspekaspek lain yang relevan. - Memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi penyelenggarandi Kanwil untuk melakukan kajian mendalam terhadap lokasi yang akan menjadi fokus program konsolidasi tanah. Dengan demikian, diharapkan dapat diminimalkan risiko dan hambatan yang mungkin timbul di tahap perencanaan, memastikan kelancaran dan keberhasilan program konsolidasi tanah secara keseluruhan. REKOMENDASI Melakukan pengkajian terhadap sejumlah lokasi potensial konsolidasi tanah setahun sebelum perencanaa, sehingga ketika masuk tahun anggaran perencanaan konsolidasi tanah atau Matek, Kanwil dan Kantah sudah memiliki data base sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi lokasi konsolidasi tanah. Untuk melakukan kajian lokasi disediakan modul pemilihan lokasi sebagai panduan.
108 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH KONSEP DESKRIPSI Pemahaman terhadap pola Two Step Flow of Communication Model Two-Step Flow of Communication memberikan pemahaman tentang bagaimana informasi disebarkan dalam masyarakat, dengan menekankan peran perantara atau opinion leaders dalam mengarahkan arus komunikasi. Model ini juga menyoroti pentingnya interaksi pribadi dalam membentuk opini dan sikap masyarakat, khususnya terkait KT. URAIAN - Dalam model ini, terdapat kelompok orang yang disebut sebagai "opinion leaders" atau pemimpin pendapat. Mereka adalah individu yang memiliki pengetahuan dan otoritas di bidang tertentu, dan orang-orang lain cenderung mengandalkan mereka sebagai sumber informasi. - Informasi pertama kali mencapai opinion leaders dari Tim KT di daerah. Opinion leaders ini kemudian memproses dan menafsirkan informasi tersebut sesuai dengan pengetahuan dan pandangan mereka. - Setelah menerima informasi dari Tim KT, opinion leaders menyampaikan pesan atau pandangan mereka kepada masyarakat. Masyarakat cenderung menerima informasi ini dengan lebih terbuka karena adanya kepercayaan pada opinion leaders. - Dalam Two-Step Flow of Communication, interaksi pribadi dengan opinion leaders menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi. Orang cenderung lebih menerima dan dipengaruhi oleh informasi yang disampaikan oleh seseorang yang mereka kenal atau hormati. - Two-Step Flow of Communication mempertimbangkan konteks sosial sebagai elemen penting dalam pemahaman dan penyebaran informasi. Hubungan antara opinion leaders dan anggota masyarakat terjadi dalam konteks jaringan sosial dan budaya yang lebih luas. REKOMENDASI - Pendampingan untuk penyelenggara Konsolidasi Tanah terkait pola Two Step Flow of Communication, bagaimana cara mengenali dan melakukan pendekatan kepada opinion leader di daerah, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kendala komunikasi atau permasalahan sosialisasi dan koordinasi.
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 109 KONSEP DESKRIPSI Model Pengawasan Trusted Advisor Model Pengawasan Trusted Advisor mencakup elemen kepercayaan, dan pendekatan kolaboratif ke dalam dinamika hubungan antara pengawas dan pihak yang dimonitor atau diawasi, yaitu penyelenggara KT di daerah. URAIAN - Model ini mengandalkan pentingnya kepercayaan dan keterbukaan antara pengawas dan penyelenggara KT di daerah. Pengawas berperan sebagai trusted advisor yang menciptakan lingkungan yang membuat orang merasa nyaman untuk berbagi ide, masalah, atau keprihatinan tanpa takut mendapat hukuman atau kritik. - Trusted advisor tidak hanya mencari kesalahan, tetapi menjadi penasihat yang memberikan pendampingan kepada penyelenggara KT di daerah - Pengawas bekerja bersama penyelenggara KT di daerah untuk mencapai tujuan bersama, mengambil masukan dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. - Pengawas memberikan dukungan dan pembinaan kepada penyelenggara KT di daerah. Mereka membantu dalam pengembangan keterampilan (capacity building), memberikan umpan balik konstruktif, dan bertindak sebagai sumber inspirasi dan motivasi. - Pengawas dan pihak yang diawasi bekerja sama dalam mengatasi masalah dan tantangan. Ini menciptakan budaya kerja dengan kolaborasi dan solusi yang ditemukan melalui diskusi terbuka. - Pengawas dalam Model Trusted Advisor memahami konteks pekerjaan penyelenggaraan KT, sehingga memungkinkan mereka memberikan panduan yang relevan dan strategis. REKOMENDASI - Memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan KT di daerah sebagai bagian dari proses monitoring atau pengawasan. Pendampingan dilakukan secara berkala oleh pusat dalam kurun waktu tertentu selama proses penyelenggaraan KT berjalan.
110 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH KONSEP DESKRIPSI 6 Kriteria Evaluasi Kebijakan Evaluasi kebijakan KT merupakan proses penting untuk menilai kinerja kebijakan dan menentukan apakah tujuan yang diinginkan telah tercapai. Proses evaluasi kebijakan KT yang baik dapat membantu penyusun kebijakan untuk memahami perbaikan yang mungkin diperlukan, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. URAIAN - Efektivitas mengukur sejauh mana kebijakan KT mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini melibatkan analisis terhadap apakah kebijakan KT mencapai hasil yang diinginkan, memberikan solusi terhadap masalah dan memberikan dampak yang positif. - Efisiensi menilai seberapa baik sumber daya, seperti waktu, uang, dan tenaga kerja, digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan KT. Evaluasi efisiensi mencari cara untuk meningkatkan kinerja dan hasil dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. - Kecukupan menilai sejauh mana kebijakan KT berhasil diimplementasikan. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap faktor-faktor seperti dukungan publik, sumber daya yang tersedia, dan kepatuhan dari pihak-pihak terkait. - Kesamaan menilai sejauh mana kebijakan KT memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua kelompok masyarakat yang terkena dampak. Hal ini melibatkan penilaian terhadap distribusi manfaat dan beban kebijakan KT di berbagai daerah. - Responsivitas menilai sejauh mana kebijakan KT konsisten dengan kebijakan dan tujuan lain yang ada di tingkat lokal, regional, atau nasional. Evaluasi ini mencari hubungan antara kebijakan KT dengan konteks kebijakan yang lebih luas. - Ketepatan menilai sejauh mana kebijakan KT tetap relevan dan sesuai dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi ini melibatkan analisis apakah kebijakan KT masih sesuai dengan tujuan awal dan kondisi aktual. REKOMENDASI - Melakukan tinjauan terhadap kebijakan KT dengan indikator 6 kriteria evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan.
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 111
112 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH