PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 51 Konsolidasi Tanah Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Lokasi : Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Kegiatan : Perencanaan (Matek) TA 2022 dan Pelaksanaan (SKKT) TA 2023 Jenis KT : Non-Pertanian Luas : 5,905 Ha Jumlah Bidang : 85 bidang dari target 100 bidang Jumlah Peserta : 85 peserta TUP : Pembangunan berupa pembuatan drainase, revitalisasi sungai, pemeliharaan jalan lingkungan dan pembuatan lampu jalan Latar Belakang : Pemilihan lokasi kegiatan Matek Konsolidasi Tanah ditetapkan berdasarkan dukungan Pemda melalui program KOTAKU, di mana Kelurahan Klasabi termasuk ke dalam kategori Kawasan Kumuh Kategori Ringan dan menjadi salah satu kawasan prioritas penanganan kumuh. Dinamika : Masih ada masyarakat yang menolak menjadi peserta Konsolidasi Tanah, sehingga dilakukan penyelesaian terhadap masyarakat yang tidak setuju dengan cara tidak dimasukkan sebagai peserta Konsolidasi Tanah. Lampiran 1. SK Walikota Sorong No. 800.05/41/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I Kota Sorong Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022 2. SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat No. 86/SK-92.AT.01.01/ VI/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat No. 52.1/SK.92.AT.01.01/IV/2022 tentang Pembentukan Tim Perencana/Pelaksana KT Kota Sorong Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022 3. SK Walikota Sorong No. 590/115/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Konsolidasi Tanah di Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Tahun Anggaran 2022 4. SK Walikota Sorong No.100.3.3.3/42A/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Pemberntukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kota Sorong Tahun Anggaran 2023 Sosialisasi dengan Pemda Kota Sorong
52 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Peta Indikasi Potensi Lokasi Objek KT Kelurahan Klasabi Peta Desain Awal (Visioning) Kelurahan Klasabi Peta Hasil Pengukuran Bidang Tanah Awal (Rincikan) Kelurahan Klasabi
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 53 Monitoring Sosialisasi dengan Masyarakat Kunjungan Direktur Jenderal Direktorat PTPP Kunjungan Lokasi Ke Kota Sorong Lokasi KT Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Sosialisasi dengan Masyarakat Klasabi Sosialisasi di Kelurahan Klasabi
54 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH No Tanggal Rincian Kegiatan Agenda & Topik Pembahasan Warga/Tim yang Hadir 1 06 Juni 2022 Pertemuan tidak resmi di kediaman Ketua RT Pertemuan dengan beberapa perwakilan warga untuk menyampaikan rencana Sosialisasi Konsolidasi Tanah kepada masyarakat - Plt. Kasi 4 Kantah Kota Sorong - Pegawai seksi 4 Kantah Kota Sorong - Pak Mubianto(Ketua RT) - Tokoh masyarakat 2 17 Juni 2022 Sosialisasi tentang Konsolidasi Tanah kepada Masyarakat Penjelasan mengenai rencana Konsolidasi Tanah yang akan dilaksanakan - Plt. Kasi 4 Kantah Kota Sorong - Pegawai seksi 4 Kantah Kota Sorong - Kepala Lurah Klasabi - Sekretaris Kepala Distrik Sorong Manoi - Masyarakat Kelurahan Klasabi 3 20 Juni 2022 Mendatangi rumah warga Pengisian kuesioner untuk pemetaan sosial - Tim Lapangan 4 11 November 2022 Pertemuan tidak resmi di kediaman Ketua RT Pertemuan dengan beberapa perwakilan warga untuk menyampaikan agenda Sosialisasi Rencana Konsolidasi Tanah dan Penyepakatan - Plt. Kasi 4 Kantah Kota Sorong - Pegawai seksi 4 Kantah Kota Sorong - Pak Mubianto(Ketua RT) - Tokoh masyarakat 5 15 November 2022 Sosialisasi Rencana Konsolidasi Tanah kepada Masyarakat dan Penyepakatan Penjelasan mengenai rencana Konsolidasi Tanah yang akan dilakukan - Plt. Kasi 4 Kantah Kota Sorong - Pegawai seksi 4 Kantah Kota Sorong - Kepala Lurah Klasabi - Sekretaris Kepala Distrik Sorong Manoi - Masyarakat Kelurahan Klasabi Agenda Pertemuan dengan Masyarakat di Kelurahan Klasabi 2022
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 55 Hasil Penetapan Lokasi Sosialisasi Konsolidasi Tanah kepada masyarakat Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Konsolidasi Tanah Informasi mengenai sosial dan ekonomi masyarakat Kelurahan Klasabi Penetapan lokasi Sosialisasi Rencana Konsolidasi Tanah dan Penyepakatan Persetujuan dari Masyarakat Calon Peserta Konsolidasi Tanah John Wiclif Aufa, A.Ptnh. Kakanwil Provinsi Papua Barat Octovice Karet Lurah Klasabi Sosialisasi KT dengan Masyarakat Kelurahan Klasabi
56 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Konsolidasi Tanah Provinsi Sulawesi Barat Konsolidasi Tanah di Provinsi Sulawesi Barat diselenggarakan di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah. Di Kabupaten Mamuju, Perencanaan Konsolidasi Tanah dilakukan tahun 2021 dilanjutkan dengan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di tahun 2022. Sementara itu, di Kabupaten Mamuju Tengah, Perencanaan Konsolidasi Tanah diselenggarakan di tahun 2022 dilanjutkan dengan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di tahun 2023. Konsolidasi Tanah Dusun Sese Tengah Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Lokasi : Dusun Sese Tengah, Kelurahan Rangas ,Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju Kegiatan : Perencanaan (Matek) TA 2021 dan Pelaksanaan (SKKT) TA 2022 Jenis KT : Non-Pertanian Luas : 30,662 Ha Jumlah Bidang : 66 bidang dari target 100 bidang Jumlah Peserta : 66 peserta TUP : Pembangunan jalan dan pelebaran parit untuk kepentingan masyarakat terkait drainase. Peruntukan pemukiman seluas 22.502 meter, prasarana jalan 5.650 meter dan parit 2.510 meter Latar Belakang : - Dusun Sese Tengah dipilih menjadi lokasi penyelenggaraan Matek KT karena lokasinya yang strategis, yaitu daerah yang mulai berkembang karena pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat terletak di Kelurahan Rangas - Merupakan pusat pengembangan kawasan permukiman - Berbatasan dengan Ibu Kota Kabupaten Mamuju, yaitu Kecamatan Mamuju yang tingkat pertumbuhan ekonominya cukup tinggi - Antusiasme masyarakat dan partisipasi masyarakat serta aparat pemerintah sangat baik Dinamika : Meskipun pada awalnya terdapat kendala terkait kepastian pembangunan sarana dan prasarana di lokasi Konsolidasi Tanah, , namun tim terus berupaya untuk berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif dengan pemerintah daerah. Kolaborasi yang erat dengan Pemda membuka peluang untuk mencari solusi bersama, menciptakan momentum positif dalam memastikan rencana pembangunan dapat terlaksana dengan baik.
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 57 Lampiran 1. SK Bupati Mamuju No.188.45/380/KPTS/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Mamuju Tahun 2. Anggaran 2021 3. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju No.410/SK-76.02/IX/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Pembentukan Tim Perencana Konsolidasi Tanah 4. Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 5. SK Bupati Mamuju No.188.45/569/KPTS/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 6. tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah di Kelurahan Rangas Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 7. SK Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Mamuju No. 306/SK-76.02/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah 8. Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022
58 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Peta Indikasi Lokasi Potensi KT Dusun Sese Tengah Desa Rangas Peta Peninjauan Lapangan Dusun Sese Tengah Desa Rangas Peta Desain Awal (Visioning) Dusun Sese Tengah Desa Rangas Peta Hasil Pengukuran Bidang Tanah Awal (Rincikan) Dusun Sese Tengah Desa
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 59 Konsolidasi Tanah Desa Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Lampiran 1. SK Bupati Mamuju Tengah Nomor 188.4.45/275/IX/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaetn Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 2. SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat Nomor 559/SK-76.06.AT.02.01/ XI/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pembentukan Tim Perencana Konsolidasi Tanah Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 3. SK Bupati Kabupaten Mamuju Tengah No. 590/300/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 4. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 260/SK-76.06. At.02.02/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 Lokasi : Dusun Lomba Bou dan Lomba Beko, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Kegiatan : Perencanaan (Matek) TA 2022 dan Pelaksanaan (SKKT) TA 2023 Jenis KT : Non-Pertanian Luas : 7,386 Ha Jumlah Bidang : 138 bidang Jumlah Peserta : 77 peserta TUP : Fasilitas yang akan dibangun berupa jalan dan drainase Latar Belakang : Lokasi Desa Topoyo merupakan daerah transmigrasi yang membutuhkan penataan lahan. Dengan adanya penyelenggaraan Konsolidasi Tanah, masyarakat memperoleh manfaat salah satunya mendapatkan sertipikat tanah. Dinamika : Antusiasme masyarakat untuk menerima sertipikat tanah sangat tinggi. Untuk memastikan proses pembagian sertipikat berjalan lancar, tim terus berkoordinasi dengan pusat dan melakukan komunikasi intensif melalui Kepala Desa Topoyo. Setiap langkah dalam proses ini dijelaskan dengan transparan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memahami betapa pentingnya proses ini untuk kepastian kepemilikan tanah masyarakat.
60 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Peta Peninjauan Lapangan Desa Topoyo Peta Potensi Subjek KT Desa Topoyo Peta Desain Awal (Visioning) Desa Topoyo
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 61 Lokasi KT Kabupaten Mamuju Tengah Marlin Supardi Kepala DesaTopoyo Syarifudin Kepala Desa Rangas Lokasi KT Kabupaten Mamuju
62 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Konsolidasi Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat Konsolidasi Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Barat diselenggarakan di Kabupaten Lombok Barat di 2 (dua) Kecamatan, yaitu Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar dan Dusun Gunung Gundil, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar. Di lokasi Desa Saribaye telah diselenggarakan Perencanaan Konsolidasi Tanah pada tahun 2021 dan berlanjut dengan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di tahun 2022, sedangkan di Desa Jembatan Kembar, Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dilaksanakan tahun 2021 sebagai kelanjutan dari POKT yang telah dilakukan pada tahun 2019. Selain 2 (dua) lokasi tersebut, di tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Barat juga telah menyelenggarakan Perencanaan Konsolidasi Tanah di Desa Lembar dan saat ini juga sedang berjalan Perencanaan Konsolidasi Tanah di Kota Bima untuk penyelenggaraan tahun 2023. Konsolidasi Tanah Desa Saribaye Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Lokasi : Dusun Sandongan Timur, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Kegiatan : Perencanaan (Matek) TA 2021 dan Pelaksanaan (SKKT) TA 2022 Jenis KT : Pertanian Luas : 117,66 Ha Jumlah Bidang : 100 bidang Jumlah Peserta : 97 peserta TUP : Pemda berkomitmen untuk membangun sarana prasarana berupa jalan pertanian dan saluran irigasi untuk sawah para petani. Latar Belakang : Lokasi tersebut memiliki tempat wisata Kebun Irup. Dengan adanya konsolidasi tanah ini, diharapkan dapat mendukung perkembangan wisata tersebut dan menjadikan Desa Saribaye menjadi desa agrowisata dengan jalan usaha tani yang rapi dan tertata. Selain itu, para petani juga dapat tetap melakukan usaha taninya dan distribusi pupuk serta hasil tani menjadi lancar dengan adanya jalan usaha tani yang baik. Dinamika : Meskipun pembangunan fisik oleh Pemda belum dimulai karena masih menunggu ketersediaan anggaran, tim dengan penuh optimisme terus melakukan koordinasi intensif. Proses koordinasi ini tidak hanya sebagai langkah administratif, tetapi juga sebagai wujud komitmen bersama untuk mengupayakan pembangunan yang diharapkan.
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 63 Lampiran 1. SK Bupati Lombok Barat Nomor 482/28/BAPPEDA/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 2. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor 83/SK-52.01.NT/ VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Pembentukan Tim Perencana Konsolidasi Tanah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 3. SK Bupati Lomb0k Barat Nomor 188.45/31/BAPPEDA/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah di Desa Saribaye Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 4. SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 193/HM/BPN52.01/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Pemberian Hak Atas Tanah Konsolidasi Tanah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022 Peta Indikasi Potensi Lokasi Objek KT Desa Saribaye Peta Desain Awal (Visioning) Desa Saribaye Peta Hasil Pengukuran Bidang Awal (Rincikan) Desa Saribaye
64 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Agenda Pertemuan dengan Masyarakat di Desa Saribaye No Tanggal Rincian Kegiatan Agenda & Topik Pembahasan Warga/Tim yang Hadir 1 18 Juni 2021 Pertemuan antara Tim Koordinasi dengan Tim Perencana kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah Pemilihan lokasi Konsolidasi Tanah dan dukungan Pemda terhadap kegiatan Konsolidasi Tanah Tim Koordinasi dan Tim Perencana Konsolidasi Tanah 2 12 Agustus 2021 Sosialisasi kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah kepada masyarakat Penjelasan mengenai rencana Konsolidasi Tanah yang akan dilaksanakan di Desa Saribaye, Kec. Lingsar Perangkat desa, pemilik, dan penggarap bidang tanah 3 11 November 2021 Pertemuan resmi pihak Pemda Kab. Lombok Barat yang terlibat dalam kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah Dukungan Pemda terhadap kegiatan Konsolidasi Tanah yang akan dilakukan dan pengajuan Sk Penetapan Lokasi Pemerintah Daerah Kab. Lombok Barat 4 12 November 2021 Sosialisasi, musyawarah, dan penyepakatan desain Konsolidasi Tanah oleh masyarakat Pemaparan desain Konsolidasi Tanah kepada masyarakat Pemilik bidang tanah
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 65 Hasil Disepakati lokasi Konsolidasi Tanah di Desa Saribaye, Kec. Lingsar, dan Desa Jembatan Kembar Timur, Kec. Lembar Pemda bersedia mendukung kegiatan Konsolidasi Tanah yang akan dilakukan Dilakukan Pemetaan Sosial dan Potensi Kawasan sebagai tindak lanjut kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah yang sedang berjalan Seluruh Tim Koordinasi bersepakat untuk: - Menindaklanjuti lokasi Perencanaan Konsolidasi Tanah di Desa Saribaye ke Pelaksanaan Konsolidasi Tanah melalui SK Penetapan Lokasi - Ikut serta dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah - Melaksanakan dan membiayai pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas hasil kesepakatan peserta KT di Desa Saribaye oleh Pemkab Lombok Barat 60 orang (100%) setuju untuk mengikuti kegiatan Konsolidasi Tanah Para pemilik bidang tanah setuju untuk memberikan sebagian tanahnya untuk pembangunan (TP) sebesar 3% serta memberikan prasarana dan sarana berupa jalan dan saluran kepada Pemda Kab. Lombok Barat/Pemerintah Desa Saribaye Sosialisasi KT dengan Pemda Nusa Tenggara Barat Kepala Desa Saribaye
66 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Konsolidasi Tanah Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Lokasi : Dusun Gunung Gundil, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat Kegiatan : Pelaksanaan (SKKT) TA 2021 Jenis KT : Pertanian Luas : 88,275 Ha Jumlah Bidang : 34 bidang Jumlah Peserta : 34 peserta TUP : Pemda berkomitmen untuk membangun sarana prasarana berupa jalan untuk menghubungkan 2 (dua) dusun. Tanah yang digunakan untuk kepentingan umum seluas 2.810 m2 Latar Belakang : Masyarakat Desa Jembatan Kembar membutuhkan jalan usaha tani untuk memudahkan transportasi dan distribusi hasil pertanian bagi masyarakat petani. Lokasi Konsolidasi Tanah melanjutkan kegiatan Perencanaan atau POKT Tahun Anggran 2019. Dinamika : Meskipun menghadapi kendala anggaran pada penyelenggaraan konsolidasi tanah di tahun 2020, pelaksanaan kembali dilanjutkan pada tahun 2021. Dengan dukungan dari semua pihak terkait, tim meyakini bahwa tahun 2021 akan menjadi momentum yang lebih baik untuk melanjutkan pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Lampiran 1. SK Bupati Lombok Barat Nomor 188.45/506A/BAPPEDA/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang pembentukan tim koordinasi konsolidasi tanah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 2. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat No. 91/SK.52.01. KT/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pembentukan Tim Perencana Konsolidasi Tanah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 3. SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 161/SK-52. AT.01/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Penegasan Tanah Objek Konsolidai Tanah Tahun Anggaran 2021 4. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat No. 100/SK-52.01. AT/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberian Hak atas Tanah Objek Konsolidasi Tanah di Desa Jembatar Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2021
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 67 Peta Indikasi Potensi Objek Konsolidasi Tanah Desa Jembatan Kembar Peta Bidang dan Subjek Pemilik Potensi Objek Konsolidasi Tanah Desa Jembatan Kembar Dusun Gunung Gundil (34 bidang) Peta Potensi Objek Konsolidasi Tanah Desa Jembatan Kembar Dusun Gunung Gundil (34 Bidang)
68 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Peta Hasil Penguuran Bidang Awal/Rincikan dan Peta Desain Konsolidasi Tanah
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 69 Lokasi KT Kabupaten Lombok Barat Kepala Desa Jembatan Kembar Pengumpulan data persetujuan pemilik bidang tanah
70 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Konsolidasi Tanah Provinsi Jambi Konsolidasi Tanah di Jambi diselenggarakan di 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo. Di Dusun Ulu, Desa Sungai Baung, Kecamatan Sungai Bulian, Kabupaten Batang Hari, Perencanaan konsolidasi tanah telah selesai di tahun 2022 dan berlanjut dengan pelaksanaan konsolidasi tanah di tahun 2023. Sementara itu juga sedang berlangsung Perencanaan konsolidasi tanah di Desa Terusan, Kecamatan Maro Sebo Ilir di tahun 2023. Di Kabupaten Tebo, tepatnya di Desa Sungai Karang, Kecamatan VII Koto Ilir, pelaksanaan konsolidasi tanah telah selesai dilaksanakan pada tahun 2021 dan pembangunan direncanakan akan dilakukan di tahun Konsolidasi Tanah Desa Sungai Baung Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Lokasi : Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari Kegiatan : Perencanaan (Matek) TA 2022 dan Pelaksanaan (SKKT) TA 2023 Jenis KT : Pertanian Luas : 69 Ha Jumlah Bidang : 197 bidang Jumlah Peserta : 120 peserta TUP : Tanah yang dikonsolidasikan dibangun dengan peruntukan pembangunan jalan usaha tani, saluran irigasi tersier, kanal primer dan sekunder, saung tani, gudang alat mesin pertanian (Alsintan), balai pertemuan, embung dan Tanah Usaha Bersama (TUB). Latar Belakang : Desa Sungai Baung memiliki potensi lahan pertanian yang belum tergarap oleh masyarakat. Dengan adanya kegiatan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah diharapkan memberikan manfaat dari sisi peningkatan produktivitas dan aksesbilitas lahan pertanian, peningkatan kualitas lingkungan melalui program optimalisasi lahan dan program pembangunan lainnya dari dinas/ instansi terkait. Dinamika : Tim telah berhasil mengatasi masalah pada identifikasi lahan yang terkendala akibat kondisi lokasi banjir atau tergenang karena luapan air sungai dan curah hujan tinggi. Kendala lain yang juga sudah teratasi adalah adanya sebagian pemilik tanah yang tidak diketahui domisilinya.
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 71 Lampiran 1. SK Bupati Batang Hari Nomor 194 Tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kosolidasi Tanah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 2. SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi Nomor 149.I/SK-15.04/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Pembentukan Tim Perencana Konsolidasi Tanah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 3. SK Bupati Batang Hari No. 353 Tahun 2022 tanggal 28 November 2022 tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah di Desa Sungai Baung Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 4. SK Bupati Batang Hari Nomor 106 Tahun 2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023 5. SK Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Batang Hari No. 123/SK-15.04/ IV/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023 Peta Indikasi Potensi Lokasi Objek KT Desa Sungai Baung Peta Desain Awal (Visioning) Desa Sungai Baung
72 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Konsolidasi Tanah Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Lokasi : Desa Sungai Karang, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo Tahap 1 Kegiatan : Pelaksanaan (SKKT) TA 2021 Jenis KT : Non-Pertanian Luas : 54,3975 Ha Jumlah Bidang : 200 bidang (189 SHM + 1 SHP a.n. PSU Pemda + 1 SHP a.n. Pemdes) Jumlah Peserta : 200 peserta Tahap 2 Kegiatan : Pelaksanaan (SKKT) TA 2022 Jenis KT : Non-Pertanian Luas : 31,4864 Ha Jumlah Bidang : 88 bidang (80 SHM + 3 Wakaf + 2 SHP Pemda + 3 SHP Pemdes) Jumlah Peserta : 88 peserta TUP : Pembangunan jalan, saluran drainase, box culvert, lampu penerangan jalan, dan [engerasan jalan Latar Belakang : Lokasi di Desa Sungai Karang merupakan tanah ex-transmigrasi yang telah ditempati secara turun temurun. Kepemilikan tanah dan penggunaan lahan banyak yang sudah tidak sesuai jarena pertumbuhan penduduk dan berjalannya awaktu. Konsolidasi Tanah di lokasi ini diharapkan dapat memberi kejelasan status hukum kepemilikan tanah kepada masyarakat sehingga menghindari sengketa. Pelaksanaan SKKT ini merupakan tindak lanjut dari POKT di tahun 2019 Dinamika : Tim berhasil mengatasi tantangan koordinasi dengan Pemda yang menyebabkan pembangunan tertunda. Koordinasi intensif kembali dengan Pemda telah dimulai, dan tim sedang mengevaluasi fungsi pengawasan. Tim juga berkomitmen memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat melalui aparat desa terkait permasalahan pembangunan. Lampiran 1. SK Bupati Tebo No.660 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah di Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo 2. SK Bupati Tebo No. 461 Tahun 2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2021 3. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo No. 71/SK-15.09.AT.01.02/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2021 4. SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi No.203/SK-15.AT.01/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Penegasan Tanah Objek Konsolidasi Tanah Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 5. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo No. 6/HW/BPN-06.09/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberian Tanah Wakaf atas Tanah Objek Konsolidasi Tanah di Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 73 6. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo No. 114/HM/BPN-06.09/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Objek Konsolidasi Tanah atas nama Ilyas, dkk. (48 orang) di Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 7. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo No. 104/HP/BPN-06.09/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberian Hak Pakai atas Tanah Objek Konsolidasi Tanah atas nama Pemerintah Desa Sungai Karang di Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 8. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo No. 105/HP/BPN-06.09/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberian Hak Pakai atas Tanah Objek Konsolidasi Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo di Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 9. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo No. 113/HM/BPN-06.09/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Objek Konsolidasi Tanah atas nama Muhammad Toga Tanjung, dkk. (48 orang) di Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 10. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo No. 115/HM/BPN-06.09/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Objek Konsolidasi Tanah atas nama Enesthe Purba Tua, dkk. (47 orang) di Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 11. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo No. 116/HM/BPN-06.09/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Objek Konsolidasi Tanah atas nama Fachrudin, dkk. (46 orang) di Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 12. SK Kepala Kantor Wilayah BPN No.189/SK-15.AT.01/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penegasan Tanah Objek Konsolidasi Tanah di Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 13. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo No. 104/HM/BPN-06.09/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Objek Konsolidasi Tanah atas nama Lasiran, dkk. (80 orang) di Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 14. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo No. 42/HP/BPN-06.09/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Pemberian Hak Pakai atas Tanah Objek Konsolidasi Tanah atas nama Pemerintah Nazar Efendi, dkk. (2 orang) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo di Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 15. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo No. 41/HP/BPN-06.09/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Pemberian Hak Pakai atas Tanah Objek Konsolidasi Tanah atas nama Pemerintah Anton, dkk. (3 orang) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sungai Karang di Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 16. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo No. 14/HW/BPN-06.09/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Pemberian Tanah Wakaf atas Tanah Objek Konsolidasi Tanah atas nama Raja Ratnan Ritonga (Nadzir), dkk. (3 orang) di Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022
74 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Peta Hasil Pengukuran Bidang Tanah Awal (Rincikan) Desa Sungai Karang Peta Desain Konsolidasi Tanah Desa Sungai Karang
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 75
76 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Konsolidasi Tanah Provinsi Kalimantan Tengah Konsolidasi Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah diselenggarakan di Kabupaten Katingan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Desa Tewang Rangkang. Perencanaan Konsolidasi Tanah telah terselenggara pada tahun 2021 dan dilanjutkan dengan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (Sertipikasi KT) yang dilaksanakan pada tahun 2022. Tahap pembangunan sedang berlangsung di tahun 2023. Konsolidasi Tanah Desa Tewang Rangkang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Lokasi : Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan Kegiatan : Perencanaan (Matek) TA 2021 dan Pelaksanaan (SKKT) TA 2022 Jenis KT : Pertanian Luas : 60,54 Ha Jumlah Bidang : 46 bidang Jumlah Peserta : 29 peserta TUP : Jalan Usaha Tani sekitar + 2,8 Ha Latar Belakang : Masyarakat Desa Tewang Rangkang mengusulkan dan menyetujui pengembangan area perkebunan rakyat dengan menyumbangkan sebagian tanahnya untuk kepentingan Tanah Untuk Pembangunan (TUP). Meskipun antusias, banyak tanah masyarakat belum bersertipikat, menandakan bahwa penguasaannya belum didukung oleh dokumen hak milik atau surat apapun. Kegiatan konsolidasi tanah bertujuan untuk mengoptimalkan budidaya pertanian perkebunan, menyediakan tanah untuk kepentingan umum, dan meningkatkan nilai tanah serta produksi komoditas pertanian. Dinamika : Timberupaya mengatasi sejumlah kendala dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di Desa tewang Rangkang, yaitu: - Penentuan subjek & objek lokasi kegiatan yang memakan waktu cukup lama dalam hal koordinasi & komunikasi dengan warga calon peserta. - Tidak ada data IP4T pada lokasi kegiatan sehingga harus dilakukan inventarisasi awal bidang tanah calon peserta terlebih dahulu. - Calon peserta kegiatan cenderung pasif, sehingga pelaksanaan kegiatan kerap tertunda karena warga tidak menghadiri rapat. - Lokasi kegiatan sempat terkena banjir sehingga pelaksanaan kegiatan dihentikan sementara. - Tidak ada slot anggaran dalam rangka perjalanan dinas untuk kordinasi dengan stakeholders padahal kegiatan ini banyak membutuhkan kordinasi dan komunikasi dengan stakeholders. - Kurangnya ketersediaan anggaran untuk pembangunan. Sebagai tindak lanjut, tim melakukan sosialisasi dengan masyarakat secara informal dan non formal (di luar pertemuan formal yang diagendakan), serta berkoordinasi dengan stakeholder meskipun anggaran yang terbatas. Masyarakat membentuk kelompok tani, mengajukan proposal kepada stakeholder untuk pembangunan JUT.
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 77 Lampiran 1. SK Bupati Katingan 590/381 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021 2. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan Nomor 82/SK-62.06.AT/ VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Pembentukan Tim Perencana Konsolidasi Tanah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021 3. SK Bupati Katingan 590/590 tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah Desa Tewang Rangkang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021 4. SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah No. 186/SK-62. At.03/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penegasan Tanah Objek Konsolidasi Tanah di Desa Tewang Rangkang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022
78 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Lokasi KT Desa Tewang Rangkang
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 79 Sosialisasi KT dengan Pemda Desa Tewang Rangkang Sosialisasi KT dengan Masyarakat Desa Tewang Rangkang Monitoring KT ke Desa Tewang Rangkang
80 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 81 Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di Indonesia Tahun 2021 dan 2022 memberikan banyak pembelajaran terkait kunci keberhasilan dalam perencanaan dan pelaksanaan Konsolidasi Tanah di berbagai daerah Kunci Keberhasilan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah: 1. Fungsi kepemimpinan 2. Pemilihan potensi lokasi 3. Koordinasi dalam membangun sinergi 4. Pola Komunikasi dan kajian sosial budaya 5. Peran Key Person 6. Kesesuaian Tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah 6
82 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Fungsi Kepemimpinan 01 Fungsi utama kepemimpinan dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah adalah mengarahkan, memotivasi, dan mengambil keputusan terkait kebijakan. Temuan di lokasi survei Provinsi Papua Barat, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah memperlihatkan bahwa kebijakan di level Kanwil dan Kantah dapat mendorong keberhasilan Konsolidasi Tanah, baik dalam mengarahkan dan memotivasi tim dalam proses sosialisasi yang cukup berat dan pemilihan lokasi Konsolidasi Tanah Mengarahkan Memotivasi Membuat keputusan terkait kebijakan FUNGSI KEPEMIMPINAN No. Provinsi Fungsi Kepemimpinan 1 Papua Barat Kepala Kantor Wilayah membuat kebijakan menginisiasi KT dan mengarahkan dalam penyelenggaraan KT 2 Sulawesi Barat Kepala Kantor Wilayah menginisiasi melalui kebijakan, mengarahkan dan memotivasi 3 Nusa Tenggara Barat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Bagian mengarahkan dan memotivasi masyarakat Desa Saribaye dan Jembatan Kembar yang berinisiatif ikut serta dalam KT 4 Jambi Kepala Kantor Wilayah membuat kebijakan, memberikan pengarahan dan ikut turun melakukan koordinasi dengan Pemda 5 Kalimantan Tengah Kepa Kantor Wilayah memberikan pengarahan, menyambut inisiasi masyarakat di Desa Tewang Rangkang
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 83 Pemilihan Potensi Lokasi 02 Pemilihan lokasi menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah. Ketepatan dalam pengkajian juga menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi yang tidak tepat tak jarang berujung pada ketidakberhasilan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah. 1. Wilayah yang masih terbatas infrastruktur lingkungannya. 2. Wilayah permukiman yang akan tumbuh pesat dan diperkirakan akan berkembang secara alami, sehingga dikhawatirkan menjadi permukiman kumuh apabila tidak ditata sebelumnya melalui konsolidasi tanah. 3. Wilayah yang sudah mulai tumbuh dan direncanakan menjadi daerah permukiman. 4. Wilayah yang direncanakan menjadi kota baru, permukiman baru. 5. Wilayah permukiman kumuh. 6. Wilayah yang relatif kosong, sedikit bangunan di bagian pinggiran kota yang diperkirakan akan berkembang sebagai daerah permukiman. 7. Daerah bekas konflik. 8. Daerah yang direncanakan ada pembangunan/pembuatan jalan (jalan raya/jalan lingkar). 9. Wilayah pertanian yang akan dikembangkan menjadi sentra produksi pertanian. 10. Wilayah pertanian yang minim dengan infrastruktur pendukungnya. 11. Wilayah yang potensial dapat memperoleh pengairan tetapi belum tersedia jaringan irigasi. 12. Wilayah yang jaringan irigasinya telah tersedia tetapi pemanfaatannya belum merata. 13. Wilayah yang pengairan cukup baik namun masih perlu ditunjang oleh pengadaan jaringan jalan yang memadai. PRIORITAS POTENSI LOKASI KONSOLIDASI TANAH Faktor lain yang mempengaruhi pemilihan lokasi adalah inisiasi dalam penyelenggaraannya Konsolidasi Tanah, apakah top down atau bottom up. Top down berarti Konsolidasi Tanah merupakan inisiasi dari pemerintah, ditemukan di lokasi survei Provinsi Papua Barat, Jambi, dan Sulawesi Barat. Sedangkan bottom up adalah usulan Konsolidasi Tanah dari daerah, seperti yang dilakukan di Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat
84 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH NO. PROVINSI INISIASI PEMILIHAN LOKASI 1 Papua Barat Top down Lokasi SKKT di Kelurahan Kladufu pada 2021 memberikan pembelajaran dalam hal pemilihan lokasi di Melawei yang telah disurvei tetapi ditolak oleh masyarakat, sehingga dialihkan ke Kladufu Top down Kelurahan Klasabi dipilih sebagai lokasi KT berdasar pada program Kotaku 2 Sulawesi Barat Top down Desa Rangas menjadi lokasi penyelenggaraan KT karena posisinya yang strategis dan berpotensi untuk pengembangan wilayah Top down Desa Topoyo dipilih sebagai lokasi Matek melalui pencarian yang dilakukan oleh Kanwil karena daerah transmigrasi yang membutuhkan penataan 3 Nusa Tenggara Barat Bottom up Desa Saribaye memiliki potensi agrowisata yang bisa dikembangkan, sehingga dipilih menjadi lokasi KT Bottom up Desa Jembatan Kembar merupakan wilayah yang potensial memperoleh pengairan tetapi belum tersedia jaringan irigasi dan jalan usaha tani 4 Jambi Top down Desa Sungai Baung memiliki potensi lahan pertanian yang belum tergarap oleh masyarakat Top down Desa Sungai Karang merupakan lahan eks transmigrasi yang membutuhkan penataan ulang dan pembangunan sarana prasarana untuk fasilitas umum 5 Kalimantan Tengah Bottom Up Desa Tewang Rangkang berpotensi untuk pengembangan areal perkebunan rakyat dan banyak lahan yang belum bersertipikat Hal lain yang harus dipertimbangkan ketika melakukan pemilihan lokasi adalah sinkronisasi dengan dokumen pendukung (RPJM,RTRW, RDTR, LP2B, LSD, Kotaku dan sebagainya), sehingga dapat diketahui bahwa lokasi yang dipilih merupakan skala prioritas pembangunan daerah. Ini dapat menghindari ketidakberhasilan penyelenggaraan Konsolidasi tanah akibat pembangunan yang tertunda.
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 85 Koordinasi Dalam Membangun Sinergi 03 Konsolidasi Tanah adalah kerja bersama. Ada banyak pihak yang terlibat, baik pada saat perencanaan maupun pelaksanaan. Masyarakat sebagai penerima manfaat, Dinas dan Pemerintah Daerah, serta stakeholder lainnya saling terhubung sepanjang proses penyelenggaraan Konsolidasi tanah. Untuk itu dibutuhkan koordinasi melalui komunikasi yang intensif. Koordinasi dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah: • Koordinasi dan komunikasi intensif Tim dan upaya tiada henti untuk meyakinkan masyarakat yang merupakan kunci keberhasilan Konsolidasi Tanah • Koordinasi Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan secara internal • Kerja sama dan koordinasi dengan Pemda Kabupaten/ Kota, Pemerintah Kecamatan, hingga Kelurahan atau Desa, serta Dinas dan instansi terkait sebagai stakeholder • Koordinasi oleh key person dengan masyarakat, Tim, dan Pemda, serta stakeholder lainnya. LANGKAH KOORDINASI INTERNAL TIM 1. Kenali jaringan komunikasi dalam tim 2. Tetapkan tujuan komunikasi untuk bertukar informasi 3. Lakukan komunikasi secara intensif melalui pertemuan berkala (misal: weekly meeting), jika dibutuhkan dan memungkinkan, bisa dibuat Posko 4. Pesan dibuat informatif sehingga mudah dipahami 5. Buat log book untuk mencatat setiap pertemuan yang dilakukan oleh Tim, baik rapat internal, maupun sosialisasi dengan masyarakat (formal, non formal, dan informal)
86 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH LANGKAH KOORDINASI DENGAN PEMDA 1. Kenali karakteristik audiens (budaya organisasi di Pemda setempat) 2. Tetapkan tujuan komunikasi, informatif atau persuasive 3. Lakukan komunikasi secara intensif untuk membangun soliditas mengingat Pemda juga terlibat sebagai Tim KT nantinya 4. Pesan dibuat sesuai dengan tujuan komunikasi, apakah informatif atau persuasif 5. Pesan difokuskan pada manfaat KT bagi warga setempat dan Pemda, sehingga Pemda berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan KT LANGKAH SOSIALISASI DENGAN MASYARAKAT 1. Kenali pola komunikasi masyarakat setempat 2. Temukan key person dan opinion leader 3. Tentukan tujuan komunikasi untuk persuasi 4. Komunikasi intensif dengan opinion leader dan key person 5. Lakukan pertemuan dengan beragam pendekatan; 6. Informal (door to door) 7. non formal (pertemuan di balai warga, menggunakan undangan tidak resmi) 8. formal (rapat resmi yang diagendakan) 9. Gunakan teknik snow ball jika memang diperlukan 10. Pesan dikemas dengan ringkas dan jelas, menonjolkan aspek manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh masyarakat jika ikut serta dalam program KT Salah satu kendala di lapangan adalah sulitnya mengumpulkan pihak-pihak dengan kepentingan yang berbeda untuk membicarakan kepentingan salah satu pihak. Oleh karena itu, bicarakan kepentingan yang bisa dinegosiasikan untuvk selanjutnya dikoordinasikan, sehingga menjadi kepentingan bersama. Dalam perang, kita harus mengenal baik lawan; begitu pula dalam negosiasi, pema- haman mendalam tentang pihak lain adalah kunci untuk mencapai kesepakatan yang “ saling menguntungkan.
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 87 Hasil survei menunjukkan bahwa koordinasi memiliki peran yang sangat penting. Pembelajaran terkait koordinasi bisa diambil dari penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di Provnsi Nusa tenggara Barat, Sulawesi Barat, Jambi, dan Kalimantan Tengah yang berhasil membangun komunikasi untuk berkoordinasi di antara Kanwil, Kantah, dan Kepala Desa untuk terus-menerus melakukan sosialisasi kepada warga. Dari Provinsi Jambi dan Sulawesi Barat, pembelajaran yang didapat adalah koordinasi yang baik di antara para Kepala Desa dapat menjadi nilai tambah dalam promosi dan meningkatkan exposure Konsolidasi Tanah. Terbukti bahwa melalui ‘getok tular’ antar kepala desa, masyarakat tertarik untuk menjadi peserta Konsolidasi Tanah Sosialisasi merupakan bagian tersulit dan sangat penting dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah. Bentuk sosialisasi : 1. Non formal : Pertemuan door to door dalam rangka menjajaki/sosisalisasi awal pelaksanaan KT 2. Informal : Pertemuan/rembuk warga yang dihadiri oleh beberapa perwakilan masyarakat 3. Formal : Pertemuan/rembuk warga yang diagendakan resmi sesuai tahapan dalam Juknis KT Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sosialisasi adalah frekuensi, intensitas, dan isi pesan yang disampaikan kepada Berdasarkan analisis jaringan komunikasi, terdapat 4 (empat) bentuk komunikasi yang berperan dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah, yaitu: 1. Komunikasi Informatif: Penyampaian informasi dengan jelas dan objektif, bertujuan memberikan pemahaman atau pengetahuan tanpa niat untuk mempengaruhi 2. Komunikasi Persuasif: Komunikasi untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang dengan argumen kuat dan retorika untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Kounikasi Negosiasi: Proses komunikasi untuk menemukan jalan tengah dengan skema win-win solution. Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. 4. Komunikasi Kolaboratif: Interaksi yang mana semua pihak berpartisipasi aktif, saling mendengarkan, dan berkontribusi untuk mencapai pemahaman bersama atau tujuan bersama
88 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH No. Provinsi Koordinasi Sosialisasi 1 Papua Barat Koordinasi Kanwil dan Kantah belum optimal Tim melakukan sosialisasi dengan masyarakat Kelurahan Klasabi secara intensif 2 Sulawesi Barat Koordinasi internal belum optimal mengingat adanya pergantian pejabat di Kanwil dan petugas di Kantah. Koordinasi eksternal Kantah Mamuju berlangsung baik dengan Pemda, sementara di Mamuju Tengah masih perlu ditingkatkan Tim di Kanwil dan Kantah melakukan sosialisai kepada Pemda dan masyarakat secara intensif dengan jalur formal, informal, dan non formal 3 Nusa Tenggara Barat Koordinasi antara Kanwil dan Kantah berjalan baik. Sedangkan koordinasi eksternal dengan Pemda sedikit tersendat, khususnya dalam konteks pembangunan Tim ikut terjun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat secara informal, formal dan non formal 4 Jambi Koordinasi internal dan eksternal berjalan dengan baik. Tim bersama Kades/lurah dan Kaling turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat 5 Kalimantan Tengah Koordinasi internal tim berjalan sangat baik, demikian pula dengan koordinasi dengan Kantah dengan Pemda meskipun dananya terbatas Tim melakukan sosialisasi non formal dengan mendatangi rumah warga, selain juga informal dan formal
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 89 Pola Komunikasi dan Kajian Sosial Budaya 04 Partisipasi aktif masyarakat peserta Konsolidasi Tanah merupakan sebuah keniscayaan. Sosialisasi yang berhasil kepada masyarakat, bahkan pemerintah daerah setempat, menjadi titik awal yang menentukan apakah Konsolidasi Tanah dapat diselenggarakan. Berdasarkan kajian di lapangan, pola komunikasi yang efektif dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah adalah Two Step Flow of Communication atau Komunikasi Dua Tahap. Pada komunikasi ini, opinion leader memegang peranan penting sebagai perantara antara masyarakat calon peserta dengan tim yang bekerja di lapangan. Untuk itu, dibutuhkan kajian sosial budaya untuk menemukan dan memahami siapa yang menjadi opinion leader dalam masyarakat sasaran Opinion Leader adalah orang yang ucapan dan pemikirannya diterima oleh masyarakat, sehingga dianggap memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan tentang Konsolidasi Tanah kepada masyarakat calon peserta. Mereka bisa pemuka “ adat, tokoh agama, atau orang yang memiliki pengaruh di masyarakat. Pola Komunikasi Two Step Flow of Communication dalam Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah
90 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Di Provinsi Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Tengah peran kepala desa atau lurah sebagai opinion leader cukup kentara dan kuat. Masyarakat pada akhirnya mau menerima dan menjadi peserta Konsolidasi Tanah setelah dilakukan komunikasi intensif dalam sosialisasi, baik secara formal, informal, mapun non formal. Di Provinsi Sulawesi Barat, peran ini juga dilakukan oleh para ketua lingkungan yang menyambut antusias dan ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara di Provinsi Papua Barat, pemuka adat masih memegang peran sebagai opinion leader. No. Provinsi Lokasi Opinion Leader 1 Papua Barat Kelurahan Kladufu Tokoh masyarakat Kelurahan Klasabi Lurah 2 Sulawesi Barat Desa Rangas Kades dan Kaling Desa Topoyo Kades 3 Nusa Tenggara Barat Desa Saribaye Kades dan Ketua Gapoktan Desa Jembatan Kembar Ketua Gapoktan 4 Jambi Desa Sungai Baung Kades dan Ketua Gapoktan Desa Sungai Karang Kades dan tokoh masyarakat 5 Kalimantan Tengah Desa Tewang Rangkang Ketua Gapoktan
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 91 Key Person 05 Key Person adalah orang yang menjadi penggerak atau pembuka jalan dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah. Tidak jarang key person juga berperan ganda sebagai opinion leader, bedanya mereka juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, dan berperan sebagai ujung tombak yang terjun langsung ke lapangan. Seseorang menjadi key person biasanya karena faktor proximity atau kedekatan, baik secara geografis maupun psikologis, atau karena kedudukan dalam masyarakat, seperti; status sosial ekonomi, posisi sebagai lurah, kepala desa, camat, atau internal BPN yang menjadi penggerak dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah. No. Provinsi Lokasi Key Person Peran 1 Papua Barat Kota Sorong Kelurahan Klasabi Lurah Menghimpun masyarakat dan membantu melakukan sosialisasi dengan cara berperan sebagai opinion leader Kota Sorong Kelurahan Kladufu Ketua PPKT Menjadi opinion leader dan meyakinkan masyarakat untuk ikut menjadi peserta KT 2 Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju Desa Rangas Ketua Lingkungan Berkoordinasi secara aktif dengan Kades dan tim, melakukan persuasi kepada masyarakat dan mengajak Kaling lain untuk melakukan sosialisasi kepada lingkungan yang belum ikut KT Kabupaten Mamuju Tengah Desa Topoyo Kades Melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara, membantu melakukan door to door sosialisasi bersama tim 3 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Barat Desa Saribaye Camat, Kades,Tokoh Pemuda Menginisiasi (untuk kebutuhan akses dan pariwisata) dan melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat melalui door to door dan pertemuan di balai desa Kabupaten Lombok Barat Desa Jembatan Kembar Kades Tokoh Pemuda Menginisiasi (inisiatif mengamankan dari banjir) dan melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat melalui door to door dan pertemuan di balai desa 4 Jambi Kabupaten Batanghari Desa Sungai Baung Kades Menjadi opinion leader, menginisiasi KT karena melihat banyak lahan yang belum tergarap, mengajak Kades lain untuk membawa masyarakatnya mengikuti program KT Kabupaten Tebo Desa Sungai Karang Kades Mengumpulkan warga dan meakukan sosialisasi bersama dengan aparat desa kepada masyarakat, menyediakan tempat untuk koordinasi tim 5 Kalimantan Tengah Kabupaten Katingan Desa Tewang Rangkang Ketua Gapoktan Mengajak para petani anggotanya untuk mengikuti program KT untuk kebutuhan akses kegiatan pertaniannya
92 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Kesesuaian Tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah 06 Keberhasilan Konsolidasi Tanah ditentukan juga oleh kesesuaian antara praktik tahapan penyelenggaraan di lapangan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Perencanaan dan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Mekanisme penyelenggaraan konsolidasi tanah yang tertib secara administratif memudahkan proses pengawasan atau Monev, sehingga dapat dengan mudah diketahui apabila terdapat kendala yang menghambat keberhasilan atau sebaliknya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi penyelenggara Konsolidasi Tanah untuk melakukan inovasi atau terobosan di luar Juknis sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Ini memungkinkan sepanjang semua tahapan dijalankan dan dilengkapi dengan bukti fisik, baik di tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Temuan di lapangan menunjukkan adanya sejumlah ketidaksesuaian antara Juknis dan praktik di lapangan, seperti di Desa Tewang Rangkang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapatkan lokasi Konsolidasi Tanah melalui permintaan masyarakat dengan perntara Pemda yang muncul dalam Musrembang (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan). Namun hal ini diperbolehkan. Ketidaksesuaian tahapan yang tidak diperbolehkan dapat berupa Pelaksanaan Konsolidasi Tanah atau SKKT, tanpa Perencanaan Konsolidasi Tanah atau Matek; perencanaan dan pelaksanaan berada di lokasi yang berbeda tanpa adanya keterangan dan bukti fisik yang menjelaskan alasan perubahan; atau hilangnya satu atau lebih tahapan penting dalam Matek maupun SKKT karena memang tidak dilakukan. Hal ini terjadi di Provinsi Papua Barat karena adanya penolakan dari masyarakat di lokasi awal. TAHAPAN PERENCANAAN KT 1. Pembentukan Tim; 2. Kajian Tata Ruang dan Kebijakan Sektor; 3. Pemetaan Sosial dan Analisis Potensi Kawasan; 4. Pembuatan Desain Awal (Visioning) dan Penyepakatan; 5. Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah TAHAPAN PELAKSANAAN KT 1. Pembentukan Tim; 2. Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah; Identifikasi Subjek dan Objek Bidang KT 3. Penilaian Objek KT; 4. Penyususnan Desain dan Rencana Aksi KT; 5. Pelepasan Hak dan Penegasan tanah Objek KT; 6. Penerapan Desain KT (Staking Out); 7. Penerbitan Sertipikat dan Penyerahan Hasil; 8. Supervisi dan Koordinasi Rencana Tindak Lanjut
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 93 No. Provinsi Lokasi Perencanaan (1) (2) (3) (4) (5) 1 Papua Barat Kelurahan Kladufu - - - - - Kelurahan Klasabi ü ü ü ü ü 2 Sulawesi Barat Desa Rangas ü ü ü ü ü Desa Topoyo ü ü ü ü - 3 Nusa Tenggara Barat Desa Saribaye ü ü ü ü ü Desa Jembatan Kembar ü ü ü ü ü 4 Jambi Desa Sungai Baung ü ü ü ü ü Desa Sungai Karang ü ü ü ü ü 5 Kalimantan Tengah Desa Tewang Rangkang ü ü ü ü ü Kesesuaian Matek dengan Tahapan Perencanaan KT Kesesuaian SKKT dengan Tahapan Pelaksanaan KT No. Provinsi Lokasi Pelaksanaan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Papua Barat Kelurahan Kladufu - - - - - - - - Kelurahan Klasabi ü - - - - - - - 2 Sulawesi Barat Desa Rangas ü ü ü ü ü ü ü ü Desa Topoyo ü ü ü ü ü ü ü ü 3 Nusa Tenggara Barat Desa Saribaye ü ü ü ü ü ü ü ü Desa Jembatan Kembar ü ü ü ü ü ü ü ü 4 Jambi Desa Sungai Baung ü ü ü ü ü ü ü ü Desa Sungai Karang ü ü ü ü ü ü ü ü 5 Kalimantan Tengah Desa Tewang Rangkang ü ü ü ü ü ü ü ü
94 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 95 Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah memberikan temuan-temuan menarik dari hasil survei lapangan yang dilakukan di 5 (lima) Provinsi dengan total 9 (sembilan) lokasi. Temuan hasil observasi di Provinsi Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Jambi, dan Kalimantan Tengah, selanjutnya akan dianalisis berdasarkan sejumlah telaah, yakni: (1) Sudut Pandang Keberhasilan dan Ketidakberhasilan; (2) Awareness dan Exposure; (3) Mekanisme Pengawasan; dan (4) Evaluasi Kebijakan. Sudut Pandang Keberhasilan dan Ketidakberhasilan Keberhasilan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yakni menurut pemerintah (output) dan menurut masyarakat penerima manfaat (outcome). Output penyelenggaraan Konsolidasi Tanah adalah kesesuaian Perencanaan Konsolidasi Tanah dan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dengan Juknis Konsolidasi Tanah, serta selesainya pembangunan di lokasi yang dikonsolidasikan. Sementara outcome merujuk pada manfaat jangka panjang yang dirasakan oleh masyarakat, baik berupa peningkatan kualitas hidup secara finansial, lingkungan yang lebih tertata, peningkatan produktivitas hasil pertanian yang berujung pada swasembada pangan, dan manfaat lainnya KONSOLIDASI TANAH OUTPUT KT terselenggara sesuai dengan Juknis Perencanaan dan Pelaksanaan OUTCOME Masyarakat menerima manfaat penyelenggaraan KT Ketidakberhasilan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah ditinjau dari output dan outcome pun berbeda. Mungkin secara output tahapan dalam penyelenggaraaan Konsolidasi Tanah sudah sesuai semua dan pembangunan sudah dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan outcome manfaatnya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Hasil survei di 5 daerah penyelenggara Konsolidasi Tanah menunjukkan keberhasilan yang berbeda, baik dalam output maupun outcome.
96 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 97
98 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Awareness dan Exposure Saat ini kesadaran atau awareness terhadap program Konsolidasi Tanah dapat dikatakan sudah tinggi. Exposure atau paparan terkait Konsolidasi Tanah juga sudah cukup tinggi. Dengan adanya diseminasi yang dihadiri oleh Kanwil dan Kantah di seluruh Indonesia, maka Konsolidasi Tanah telah lebih dikenal oleh pihak-pihak penyelenggara yang ada di daerah. Bahkan, tak jarang Pemda turut menghadiri dan menjadi narasumber dalam acara diseminasi yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Dengan banyaknya sosialisasi KT yang dilakukan oleh Kanwil dan Kantah, exposure dan awaraness masyarakat terkait dengan kegiatan KT semakin menikat atau dapat dikatakan cukup tinggi. Pada gilirannya exposure ini telah membangkitkan awareness Kanwil dan Kantah di daerah untuk menyelenggarakan Konsolidasi Tanah. Di satu sisi hal ini merupakan indikator keberhasilan program diseminasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/ BPN. Di sisi lain, ketika exposure dan juga awareness makin meningkat, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran penyelenggaraan menjadi kendala terbesar. KENDALA SDM & ANGGARAN AWARENESS EXPOSURE Kendala SDM terkadang bukan hanya pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas. Petugas yang memahami dengan baik prosedur penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di daerah masih belum memadai Hasil survei: Gap antara exposure dan awareness yang tinggi dengan ketersediaan SDM dan anggaran yang rendah ditemukan di Provinsi Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Tengah Exposure, Awareness, dan Kendala dalam Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah
PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH | 99 Mekanisme Pengawasan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah selama ini dianggap berhasil apabila sudah dilakukan Perencanaan Konsolidasi Tanah (Matek) dan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (SKKT). Satu hal yang perlu menjadi catatan penting berdasarkan hasil survei dan kajian atas penyelenggaraan Konsolidasi Tanah tahun 2021 dan 2022 adalah terhambatnya atau tidak terwujudnya pembangunan dalam siklus penyelenggaraan Konsolidasi Tanah. Ketika pembangunan tidak berjalan sesuai apa yang telah dijanjikan, hal ini mendatangkan sejumlah masalah, di antaranya kekecewaan masyarakat yang memunculkan keinginan untuk meminta kembali tanah mereka yang telah dikonsolidasikan atau yang lebih buruk adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya Kanwil atau Kantah yang secara tidak langsung menjanjikan manfaat Konsolidasi Tanah kepada masyarakat. Fungsi pengawasan dalam siklus penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di antaranya memastikan bahwa pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan komitmen pada saat dilakukan perencanaan. Ketika Pemda tidak dapat menunaikan janjinya untuk melakukan pembangunan, maka penyelenggara Konsolidasi Tanah harus mengetahui dan menindaklanjuti masalah tersebut. Tahapan penyelenggaraan Konsolidasi Tanah memperlihatkan posisi pengawasan yang ada di semua tahap, baik di Perencanaan, Pelaksanaan, maupun Pembangunan. Tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah
100 | PROFIL PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH Dalam mekanisme pengawasan dibutuhkan sebuah tindakan evaluasi berupa audit yang bertujuan untuk menilai kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dengan Juknis dan standar lainnya. Penilaian ini bermula dari pelaporan Perencanaan Konsolidasi Tanah yang dibuat oleh Kanwil dan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang dibuat oleh Kantah. Laporan diperiksa secara administrasi dan dikonfirmasi fakta dan bukti fisiknya di lapangan. Selanjutnya, hal terpenting adalah mencari akar masalah dari ketidaksesuaian yang ditemukan. Bertolak dari akar masalah yang ditemukan, dibuat rencana tindak lanjut sebagai bentuk solusi agar tercapai kesesuaian. Tahap terakhir adalah peningkatan atau perbaikan, jika penyelenggaraan Konsolidasi Tanah tidak sesuai, maka diperbaiki tetapi jika sudah sesuai, maka bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Audit Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah