Buku Layanan KPPN

LAYANAN

KPPN MAKASSAR I

Tahun 2022

1

KATA
PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr.wb.

Para satker yang budiman,
Bagi KPPN Makassar I memberikan layanan terbaik dalam pengelolaan keuangan negara
merupakan satu kepastian. Salah satunya adalah dengan menyediakan booklet layanan
tahun 2022 yang sekarang Anda baca.
Buku ini berisi informasi dan detail persyaratan dalam layanan di KPPN Makassar I, dimana
dengan pemenuhan persyaratan dokumen tersebut akan terjamin pelaksanaan pencairan
anggaran dan pelaporan. Kami mengapresiasi segala upaya Bapak/Ibu satker dalam
memenuhi berbegai kelengkapan dokumen dalam layanan di KPPN Makassar I.
Semoga booklet memberikan manfaat dalam menyempurnakan layanan di KPPN
Makassar I.
Wassalamu’alaikum wr.wb.

Hormat kami,
Tiyok Subekti, Kepala KPPN Makassar I

2

daftar MANAJEMEN
layanan SATKER DAN
KEPATUHAN
PENCAIRAN DANA INTERNAL

1. Kode dalam Perekaman SPP & SPM 1. Syarat Awal Pencairan Dana
2. Pengajuan SPM LS 2. Pengajuan KIPS
3. Pengajuan SPM UP 3. Pengajuan PIN
4. Pengajuan SPM TUP
5. Pembayaran Penghasilan PPNPN Penandatangan SPM
6. Pengesahan Hibah Langsung bentuk Uang 4. Permintaan User OM SPAN
7. Pengesahan Hibah Barang/Jasa/Surat 5. Rencana Penarikan Dana

Berharga Harian (RPDH)
8. Koreksi/Ralat SPM 6. Dispensasi
9. Pengesahan SKPP 7. Konfirmasi Data Capaian
10. Pendaftaran Data Kontrak
11. Update/Perubahan Kontrak Output
12. Update/Perubahan Supplier
13. Syarat SPM-LS Uang Muka Kontrak Verifikasi dan
Akuntansi
Bank
1. LPJ Bendahara
1. Izin Rekening 2. Prosedur e-Rekon (Rekonsiliasi
2. Penyelesaian Retur SP2D
3. Rencana Penarikan Dana Bulanan (PPDH) Mandiri)
4. Pengajuan Konfirmasi Setoran 3. Rekonsiliasi UAKPA
5. Koreksi/Ralat Setoran 4. Pemulihan Pagu DIPA atas
6. Penyetoran ke Kas Negara
7. Pengembalian Pajak & Bea Cukai SSPB
8. Pengembalian PNBP
9. Pengembalian PFK 3

A1. KODE DALAM PEREKAMAN SPP & SPM

Kode-kode dalam perekaman SPP di Aplikasi SAS :

4

Pengisian Uraian SPM Hibah :

PENGESAHAN HIBAH UANG (SP2HL)
Pengesahan Hibah Langsung bentuk Uang untuk kegiatan ….. sesuai NPHD/NPLN
Nomor : ….. Tanggal ….
PENGESAHAN PENGEMBALIAN HIBAH UANG (SP4HL)
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung bentuk Uang untuk kegiatan ….. sesuai
NPHD/NPLN Nomor : ….. Tanggal …. dan SSPB NTPN : …… Tanggal ……..
PENGESAHAN HIBAH BARANG (MPHL-BJS)
Pengesahan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga *) sesuai BAST
Nomor : ….. Tanggal …. dan SP3HL-BJS Nomor : … Tanggal ……

5

A2. Pengajuan SPM LS

I. SPM untuk Pembayaran langsung (LS) Belanja
Pegawai

A. GAJI INDUK :
1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)nya;
2. Daftar Perubahan Data Pegawai beserta ADK Perubahan Data
Pegawai (.PRB);
3. ADK Gaji (.GPP);
4. Surat Setoran Pajak (SSP);
5. Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai);
6. Apabila pegawai baru (CPNS):
▪ ADK kirim pegawai baru (.krm) setelah SK,SPMT, data
keluarga direkam pada aplikasi GPP dengan lengkap
dan benar.
7. Bila Pegawai Baru Pindahan:
8. ADK kirim pegawai baru (.krm)

B. KEKURANGAN GAJI :
1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)nya;
2. Daftar Perubahan Data Pegawai beserta ADK Perubahan Data
Pegawai (.PRB);
3. ADK Gaji (.GPP);
4. Surat Setoran Pajak (SSP)
5. Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai);

6

C. GAJI SUSULAN:
o Gaji Susulan Pegawai Pindahan/Baru (Jika belum pernah masuk
Gaji Induk):
1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)nya;
2. Daftar Perubahan Data Pegawai beserta ADK
Perubahan Data Pegawai (.PRB);
3. ADK Gaji (.GPP);
4. Surat Setoran Pajak (SSP)
5. Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1
pegawai);
6. ADK kirim pegawai pindahan (.krm)
o Gaji Susulan Pegawai Pindahan/Baru (Jika belum sudah masuk
Gaji Induk):
1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)nya;
2. Daftar Perubahan Data Pegawai beserta ADK
Perubahan Data Pegawai (.PRB);
3. ADK Gaji (.GPP);
4. Surat Setoran Pajak (SSP)
5. Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1
pegawai);

D. GAJI BULAN KE-13:
1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)nya;
2. Daftar Perubahan Data Pegawai beserta ADK Perubahan Data Pegawai
(.PRB);
3. ADK Gaji (.GPP);
4. Surat Setoran Pajak (SSP)
5. Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai);

7

E. GAJI TERUSAN: 1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer
F. UANG MUKA GAJI : (ADK)nya dan Uraian dalam SPM mencantumkan gaji
G. UANG LEMBUR : terusan ke-berapa dan bulan gaji terusan dimaksud;

2. Daftar Perubahan Data Pegawai beserta ADK
Perubahan Data Pegawai (.PRB);

3. ADK Gaji (.GPP);
4. Surat Setoran Pajak (SSP)
5. Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1

pegawai);

1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)nya;
2. Daftar Perubahan Data Pegawai beserta ADK

Perubahan Data Pegawai (.PRB);
3. ADK Gaji (.GPP);
4. Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1

pegawai);

1. SPM-LS Belanja Pegawai Gaji dalam rangkap 2 (dua)
2. Uraian dalam SPM menyebutkan bulan pelaksanaan

lembur beserta nomor dan tanggal SPK Lembur
3. Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1

pegawai) dari Aplikasi SAS
4. ADK SPM dari Aplikasi SAS yang telah diinjeksi PIN oleh

PPSPM (*.spm)
5. Surat Setoran Pajak (SSP)
6. Daftar Rekapitulasi pembayaran Uang Lembur

8

H. UANG MAKAN :

1. SPM-LS Belanja Pegawai Gaji dalam rangkap 2
(dua)

2. Uraian dalam SPM menyebutkan bulan
pelaksanaan lembur beserta nomor dan tanggal
SPK Lembur

3. Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1
pegawai) dari Aplikasi SAS

4. ADK SPM dari Aplikasi SAS yang telah diinjeksi PIN oleh
PPSPM (*.spm)

5. Surat Setoran Pajak (SSP)

6. Daftar Rekapitulasi pembayaran Uang Makan

I. HONORARIUM TETAP (HONOR 51)/VAKASI/TUNJANGAN PROFESI/TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN NON SERTIFIKASI/UANG KEHORMATAN, DSB:

1. SPM-LS Belanja Pegawai Gaji dalam rangkap 2 (dua)
2. Uraian dalam SPM menyebutkan bulan pelaksanaan

lembur beserta nomor dan tanggal SPK Lembur
3. Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1

pegawai) dari Aplikasi SAS
4. ADK SPM dari Aplikasi SAS yang telah diinjeksi PIN oleh

PPSPM (*.spm)
5. Surat Setoran Pajak (SSP)
6. Daftar Rekapitulasi pembayaran Honorarium/Tunjangan

KETENTUAN LAIN-LAIN :
1. Pengangkatan dalam jabatan tidak boleh berlaku surut (terutama dalam
jabatan pertama)
2. Untuk pejabat struktural, bulan pertama tugas belajar tunjangan jabatan
hilang

9

3. Tanggal pertama SK pengangkatan menjadi PNS tidak boleh melebihi
tanggal TMT SK

4. Anak dinyatakan dewasa umur 21 tahun apabila tidak kuliah, dan 25 tahun
apabila sekolah dengan ketentuan harus melampirkan Surat Keterangan
Masih Kuliah setiap tahun.

5. Bila anak telah menyelesaikan sekolah/telah bekerja maka segera diubah
statusnya dari daftar tanggungan gaji menjadi tidak dapat walaupun tanpa
ijazah. Hal ini untuk menghindari kelebihan tunjangan anak beserta berasnya.

6. Anggota keluarga yang sudah tidak berhak mendapatkan tunjangan
keluarga agar segera dihapus

7. Uang Duka Wafat/Uang Duka Tewas dibayarkan melalui PT. Taspen/PT.
ASABRI

Jenis SPM Jenis Sifat Akun Uraian SPM

Pembayaran Pembayaran

01-04 1 4 sesuai “Pembayaran Belanja Pegawai

Khusus dengan Pengeluaran Pembayaran pembebanan berupa … (Gaji Induk/Gaji
GPP/BPP/DPP Anggaran
Langsung Susulan/Kekurangan Gaji/Gaji

Terusan/ Uang Makan/Uang

Lembur) Sesuai Daftar Gaji No

…. Tanggal …., Untuk Bulan ….

Tahun …. dan sesuai SPP No….

Tanggal ……”

04 1 4 sesuai “Pembayaran Belanja ….
Khusus Non GPP/BPP/DPP
Pengeluaran Pembayaran pembebanan (Pegawai/Barang/Modal/Lain-
Anggaran
Langsung lain) sesuai …. (SK/ST/SPD) No

…. Tanggal …. dan sesuai SPP

No…. Tanggal ……”

10

II. SPM LS Non-Belanja Pegawai

A. SPM Pembayaran Langsung (LS) NON Kontraktual :
1.SPM-LS dalam rangkap 2 (dua)
2.ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM
3.Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya

B. SPM Pembayaran Langsung (LS) Kontraktual :
Sesuai Pasal 36 PMK 190/PMK.05/2012, data perjanjian/kontrak disampaikan kepada
KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya
perjanjian/kontrak untuk dicatatkan ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN.

1.SPM-LS dalam rangkap 2 (dua)
2.ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM
3.ADK Kontrak
4.Karwas Kontrak (dicetak dari Aplikasi SAS modul PPK)
5.Karwas Realisasi Kontrak (dicetak dari Aplikasi SAS modul PPK)
6.Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya
7.Khusus untuk pembayaran yang barangnya belum diterima (misal : sewa

gedung) harus melampirkan copy Surat Pernyataan Kesanggupan
Penyedia Barang/Jasa (SPKPBJ) sesuai Lamp II PMK No. 145/PMK.05/2017
8.Untuk Jenis SPM-PNBP, SPM Pinjaman/Hibah Luar Negeri (P/HLN) diatur sesuai
dengan SE yang masih berlaku.

Catatan : Atas kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN, jika terjadi kesalahan data
maka untuk membenarkannya harus melalui perekaman addendum data dan
disampaikan ke KPPN BUKAN langsung dilakukan UBAH

C. SPM untuk Belanja yang bersumber PNBP, dilengkapi dengan :
1.Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang sudah dilegalisasi oleh KPPN. Khusus
satker yang penerimaannya terpusat tidak melampirkan SSBP
2.Perhitungan maksimum pencairan dana sesuai ketentuan yang berlaku.

11

D. SPM Pengembalian/Restitusi Pajak/Bea dan Cukai/PBB/ BPHTB/ Imbalan Bunga
(IB) dilengkapi dengan:
Surat Keputusan Pengembalian/ Restitusi Pajak/ Imbalan Bunga (IB) dari Kantor
Pelayanan Pajak/ Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPP/KPBC).

E. SPM Pengembalian PNBP dilengkapi dengan :
o Surat Keterangan telah dibukuan
o Surat Persetujuan Pembayaran Pengembalian.

Untuk Jenis SPM Jenis Sifat Uraian SPM
Pembayaran
SPM-LS ke Pembayaran
Bendahara
07 1 4 “Pembayaran Belanja ….
(Pegawai/Barang/Modal/Lain-lain)
Langsung Pengeluaran Pembayaran sesuai …. (SK/ST/SPD) No …. Tanggal ….
Anggaran Langsung dan sesuai SPP No…. Tanggal ……”

SPM-LS ke Pihak 07 1 4 “Pembayaran Belanja ….
Ketiga (Kuitansi) Langsung (Barang/Modal/Bansos/Lain-lain) Sesuai
Pengeluaran Pembayaran
(Sekaligus Lunas) Anggaran Langsung …. (Kuitansi/Nota Pesanan/Faktur)
Nomor …. Tanggal …., BAST Nomor ….

Tanggal …. dan sesuai SPP No….
Tanggal ……”

SPM-LS ke Pihak 07 1 4 “Pembayaran Belanja ….
Ketiga (Kontrak) Langsung (Barang/Modal/Bansos/Lain-lain) Sesuai
Pengeluaran Pembayaran
(Sekaligus Lunas) Anggaran Langsung …. (Kontrak/SPK) Nomor …. Tanggal
…., BAP Nomor …. Tanggal ….

, BAST Nomor …. Tanggal …. dan sesuai
SPP No…. Tanggal ……”

SPM-LS ke Pihak 07 1 4 “Pembayaran Belanja ….
Ketiga Langsung (Barang/Modal/Bansos/Lain-lain) sesuai
Pengeluaran Pembayaran
(Uang Muka) Anggaran Langsung …. (Kontrak/SPK) Nomor …. Tanggal
…., SPMK (Surat Perintah Mulai
Kerja) Nomor …. Tanggal

…., BAP Nomor …. Tanggal …., Jaminan

12

pencairan dana

Uang Muka Nomor …. Tanggal …. dan
sesuai SPP No…. Tanggal ……”

SPM-LS ke Pihak 07 1 4 “Pembayaran Belanja ….
Ketiga Langsung (Barang/Modal/Bansos/Lain-lain) Termin
Pengeluaran Pembayaran ke … (I/II/III/dst.) sesuai …. (Kontrak/SPK)
(Termin Berjalan) Anggaran Langsung
Nomor …. Tanggal …., BAP Nomor ….
Tanggal …. dan sesuai SPP No….
Tanggal ……”

SPM-LS ke Pihak 07 1 4 “Pembayaran Belanja ….
Ketiga (Barang/Modal/Bansos/Lain-lain) Termin
Langsung Pengeluaran Pembayaran ke … (I/II/III/dst.) sesuai …. (Kontrak/SPK)
(Termin Akhir) Anggaran Langsung
Nomor …. Tanggal …., BAP Nomor ….
Dengan/Tanpa Tanggal …., BAST Nomor …. Tanggal ….
Retensi
dan sesuai SPP No…. Tanggal ……”

SPM-LS ke Pihak 07 1 4 “Pembayaran Belanja ….
Ketiga (Barang/Modal/Bansos/Lain-lain) sesuai
Langsung Pengeluaran Pembayaran
(Retensi) Anggaran Langsung …. (Kontrak/SPK) Nomor …. Tanggal
…., BAP Nomor …. Tanggal
…., BAST Nomor …. Tanggal

…., Jaminan Pemeliharaan Nomor ….
Tanggal …. dan sesuai SPP No….
Tanggal ……”

13

pencairan dana

A3. Pengajuan SPM UP

Ketentuan Umum dalam Uang Persediaan (UP) :

1. Untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
2. Untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui

mekanisme Pembayaran LS.
3. KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional

Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP.
4. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:

a. Belanja Barang (akun 52);
b. Belanja Modal (akun 53);
c. Belanja Lain-lain (akun 58).
5. UP yang diajukan berupa :
a. UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai

kepada Bendahara Pengeluaran/BPP melalui rekening
Bendahara Pengeluaran/BPP yang sumber dananya berasal dari
rupiah murni.
b. UP Kartu Kredit Pemerintah adalah uang muka kerja yang
diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada
Bendahara Pengeluaran/BPP yang penggunaannya dilakukan
dengan kartu kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan
operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang
menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui
mekanisme Pembayaran LS yang sumber dananya berasal dari
rupiah murni.
6. Proporsi pengajuan UP ke KPPN adalah sebagai berikut :

14

a. Besaran UP tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran
UP.

b. Besaran UP kartu kredit pemerintah sebesar 40% (empat puluh
persen) dari besaran UP.

7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas
permintaan KPA, dapat memberikan persetujuan terhadap :

a. Perubahan UP melampaui besaran UP.

b. Perubahan proporsi besaran UP tunai yang lebih besar
sebagaimana dimaksud pada poin nomor 4 dengan dengan
mempertimbangkan :
▪ Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-
rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu)
tahun.
▪ kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan yang
melampaui besaran UP.

8. KPA dapat mengajukan UP dalam bentuk UP tunai sebesar 100% apabila
memiliki pagu jenis belanja Satker yang dapat dibayarkan melalui UP hanya
sampai dengan Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah).

9. Pembayaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling
banyak sebesar Rp.50.000.000,-.

10. Saldo kas tunai BP/BPP pd akhir hari kerja paling banyak Rp. 50.000.000,- .

11. Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah
dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12. Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam
pengajuan UP tunai ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang
menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP.

13. Terkait dengan teguran dalam pengelolaan Uang Persediaan, dirubah
menjadi sebagai berikut :

a. Dalam 1 (satu) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan, jika satker tidak
mengajukan penggantian UP maka Kepala KPPN menyampaikan
surat pemberitahuan kepada KPA (sesuai format dalam PMK-190).

b. Dalam 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat
pemberitahuan belum dilakukan pengajuan penggantian UP

15

(revolving UP), maka Kepala KPPN akan memotong UP sebesar
25%.

14. Sudah menyelesaikan kewajiban administrasi Tahun Anggaran
Sebelumnya, antara lain :

a. Sisa UP/TUP tahun anggaran sebelumnya sudah nihil;

b. Sudah melakukan rekonsiliasi UAKPA bulan Desember TA
sebelumnya;

c. Sudah menyampaikan LPJ Bendahara bulan Desember TA
sebelumnya;

d. Sudah menyampaikan syarat-syarat awal tahun anggaran (SK
Pejabat Pengelola Keuangan, Spesimen Tanda Tangan, PIN
PPSPM, dan Permohonan KIPS)

Surat Pernyataan UP PMK-190/PMK.05/2012
S-117/PB/2018
Surat Pernyataan akan Menyelesaikan
Rekonsiliasi

Pemberian UP diberikan paling banyak (dihitung dari pagu
akun 52, 53, dan 58) :

a. Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2.400.000.000;

b. Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000 sampai dengan
Rp6.000.000.000 ;

c. Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000 .

Syarat SPM-UP RUPIAH MURNI :

1. SPM 2 rangkap dan ADK SPM

2. Surat Pernyataan UP dari KPA

3. Surat Pernyataan akan Menyelesaikan Rekonsiliasi

16

Jenis SPM Jenis Sifat Akun Uraian SPM Kelengkapan

Pembayaran Pembayaran

10 4 1 825111 “Penyediaan Uang 1. Surat Pernyataan UP
2. (sesuai Lamp PMK
Dana Pengeluaran Dana Uang (RM) Persediaan Rupiah 190/2012)
UP(UYHD) Transito Persediaan Murni Satker

…………. TA 20…. Surat Pernyataan akan
Menyelesaikan
sesuai SPP No…. Rekonsiliasi

Tanggal ……”

3. Copy persetujuan

rekening dari KPPN (untuk

rekening bendahara

baru)

Ketentuan Khusus SPM-UP Dana PNBP

1. Dalam hal realisasi PNBP melampaui target dalam DIPA, penambahan
pagu dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri
Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran.

2. Pembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah dari
UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni.

3. Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen)
dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA
maksimum sebesar Rp500.000.000,-

4. Satker pengguna PNBP yang belum memperoleh Maksimum Pencairan
(MP) dana PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu
perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal
sebesar Rp200.000.000,-

5. Penggantian UP atas pemberian UP dilakukan setelah Satker pengguna
PNBP memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP paling sedikit
sebesar UP yang diberikan.

17

6. Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya
dari Satker pengguna, dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-
kegiatan tahun anggaran berjalan setelah DIPA disahkan dan berlaku
efektif.

Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal

sesuai formula sebagai berikut

MP = (PPP x JS) – JPS

MP : Maksimum Pencairan
PPP : proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan sesuai dengan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan
JS : jumlah setoran
JPS : jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang
diterbitkan

Syarat SPM-UP DANA PNBP

1.Surat Pernyataan UP dari KPA

2.Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN; dan

3.Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format
dalam Lampiran XVII PMK-190/PMK.02/2012.

Jenis SPM Jenis Sifat Akun Uraian SPM Kelengkapan

Pembayaran Pembayaran Surat Pernyataan
UP (sesuai Lamp
10 4 1 825113 “Penyediaan Uang 1. PMK-190/2012)
Copy persetujuan
Dana Pengeluaran Dana Uang (PNBP) Persediaan Rupiah PNBP rekening dari KPPN
UP(UYHD) Transito Persediaan Satker …………. TA 20…. (untuk rekening
bendahara baru)
sesuai SPP No…. Tanggal 2. Daftar Perhitungan
……” Jumlah MP (sesuai
Lamp XVII PMK-
3. 190/2012)

18

A4. Pengajuan SPM TUP

Ketentuan dalam TUP (Tambahan Uang Persediaan) :

1. TUP dapat diajukan dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak
cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak
dapat ditunda.

a. digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan

b. tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan
pembayaran LS.

2. Pengajukan Permohonan TUP kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN
disertai :

a. Surat Permohonan TUP dari KPA;

b. Surat Pernyataan TUP dari KPA;

c. Rincian Rencana Penggunaan TUP;

d. surat yang memuat syarat penggunaan TUP (sesuai format)

3. Dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya
dan/atau belum disetor ke kas negara KPPN dapat menyetujui permintaan
TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

4. Dalam hal selama 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan
pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, Kepala KPPN menyampaikan
surat teguran kepada KPA (sesuai format)

5. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu

6. Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan,
KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN

7. Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjangan

pertanggungjawaban TUP dengan pertimbangan:

19

a. KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah
dipergunakan

b. KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk
mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan
berikutnya (sesuai format)

Syarat SPM-TUP :

1.SPM 2 rangkap dan ADK SPM
2.Surat Persetujuan Pemberian TUP dari Kepala KPPN

3.Maksimum Pencairan Dana (MP) khusus untuk dana PNBP

Jenis SPM Jenis Sifat Akun Uraian SPM Kelengkapan
Pembayaran Pembayaran

10 4 2 825511 (RM) “Penyediaan Asli surat
Dana UP(UYHD) 825513 (PNBP) Tambahan Uang Persetujuan TUP
Pengeluaran Tambahan
Transito Uang Persediaan dari Kepala KPPN
(Rupiah
Persediaan
Murni/PNBP *)
Satker …………
sesuai SPP No….
Tanggal ……”

*) pilih salah satu

20

A5. Pembayaran Penghasilan PPNPN

Yang dimaksud dengan PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf
khusus, dan pegawai lain yang penghasilannya dibebankan pada APBN.
PPNPN dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, antara lain :
a. Wakil Menteri yang berasal dari Non Pegawai Negeri
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
c. Hakim Ad Hoc yang berasal dari Non Pegawai Negeri
d. Staf Khusus non pegawai negeri pada Kementerian Negara/
Lembaga;
e. Komisioner/pegawai non pegawai negeri pada lembaga
nonstructural;
f. Dokter/Bidan PTT;
g. Dosen/Guru Tidak Tetap;
h. PPNPN lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian dan penghasilannya bersumber dari APBN.

2. Diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
dalam rangka pengadaan barang/jasa.
a. Tenaga Ahli/Konsultan untuk memenuhi kebutuhan jasa
penelitian/konsultasi pada Kementerian Negara/ Lembaga;
b. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti pada
satker yang membuat perjanjian kerja/kontrak dengan KPA/PPK
untuk melaksanakan kegiatan operasional kantor;
c. PPNPN lainnya yang membuat perjanjian kerja/kontrak dengan
KPA/PPK dalam rangka pengadaan barang dan jasa, serta
penghasilannya bersumber dari APBN.

Perbedaan dari kedua jenis PPNPN tersebut adalah cara pembayarannya, yaitu
PPNPN yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian disetarakan dengan PNS

21

yaitu pada hari pertama bulan berkenaan dan penghasilan PPNPN yang diangkat
oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen mengikuti prinsip
pengadaan barang/jasa yaitu pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima.

Dalam hal ini, PPNPN tidak termasuk :

1.Pegawai pada BLU yang penghasilannya dibayarkan dari pendapatan BLU;
2.Pegawai tidak tetap/penerima honorarium yang ditugaskan terkait output

kegiatan.

Pembayaran Penghasilan PPNPN

• Pembayaran penghasilan PPNPN dilakukan setiap bulan dan paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

• Pembayaran penghasilan bagi PPNPN yang diatur dalam PER-31/PB/2016
adalah penghasilan PPNPN yang dibebankan pada APBN, tidak termasuk
pembayaran tunjangan kinerja PPNPN.

• Dalam hal terdapat penghasilan yang telah menjadi hak PPNPN bulan-
bulan sebelumnya yang belum dibayarkan, maka pembayarannya dapat
dirapel.

• Penghasilan PPNPN dibayarkan setiap bulan sesuai dengan surat keputusan
/ perjanjian kerja/ kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan.

• Prinsip umum pembayaran PPNPN :
1. Penghasilan PPNPN dibayarkan pada bulan berikutnya;
2. Penghasilan PPNPN dapat dibayaran pada bulan berkenaan
setelah mendapat persetujuan Dirjen Perbendaharaan.
3. Pembayaran penghasilan PPNPN yang dilakukan sebelum
penyelesaian pelaksanaan tugas harus disertai SPTJM.

22

Untuk Jenis SPM Jenis Sifat Akun Uraian SPM

Pembayaran Pembayaran Potongan

PPNPN 54 1 4 999.99.440780. “Pembayaran Belanja Barang
Induk
Penghasilan Pengeluaran Pembayaran 811141 berupa Penghasilan PPNPN bulan
PPNPN Induk Anggaran Langsung (BPJS) ………………… Tahun……. untuk
….… orang berdasarkan SK/SPK

Nomor… Tanggal… sesuai SPP

No…. Tanggal ……”

PPNPN 55 1 4 999.99.440780. “Pembayaran Belanja Barang
Susulan Penghasilan
Pengeluaran Pembayaran 811141 berupa Penghasilan PPNPN
PPNPN Anggaran Langsung (BPJS) Susulan bulan …………………
Susulan Tahun……. untuk ….… orang

berdasarkan SK/SPK Nomor…

Tanggal… sesuai SPP No….

Tanggal ……”

A. Pengajuan SPM sebelum bulan pembayaran
• SPM diajukan ke KPPN Kotabumi pada tanggal 21 s.d. 26 sebelum bulan
dilakukan pembayaran.

• Diharapkan agar dibayarkan langsung ke rekening PPNPN agar dapat
diterima langsung oleh PPNPN tanpa terkendala hari libur pada hari
pertama bulan berkenaan.

• Menggunakan kode Jenis SPM :
o Aplikasi SAS : 54 (Penghasilan PPNPN Induk)
o Aplikasi SAKTI : 217 (Penghasilan PPNPN Induk)

B. Pengajuan SPM pada bulan pembayaran
• SPM diajukan ke KPPN Kotabumi mulai awal hari kerja bulan berikutnya
sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya.

• Khusus untuk PPNPN yang telah mendapat persetujuan Dirjen
Perbendaharaan dapat dibayarkan pada bulan berkanaan, pengajuan
SPM paling lambat tanggal 10 bulan berkenaan.

• Menggunakan kode Jenis SPM :
o Aplikasi SAS : 55 (Penghasilan PPNPN Susulan)

o Aplikasi SAKTI : 227 (Penghasilan PPNPN Susulan)

23

A6. Pengesahan Hibah Langsung
Bentuk Uang

Mekanisme pengelolaan hibah langsung bentuk Uang diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Penerimaan negara yang dapat dikategorikan sebagai Hibah merupakan
penerimaan negara yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1.tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada Pemberi Hibah;
2.tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat

mengganggu stabilitas keamanan negara;
3.uang yang diterima dari Pemberi Hibah digunakan untuk mendukung

pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima Hibah, atau
digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.
Tujuan Penggunaan Hibah untuk :
a. mendukung program pembangunan nasional;
b. memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima Hibah guna mendukung
pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan
c. mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan
termasuk bencana non alam, antara lain :

o gagal teknologi,
o gagal modernisasi,
o epidemi, dan wabah penyakit,
o bencana sosial meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar

komunitas masyarakat,
o teror.
Hibah harus dituangkan dalam perjanjian Hibah & Salinan perjanjian Hibah
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Perjanjian Hibah paling sedikit
memuat:

24

1.identitas Pemberi Hibah dan penerima Hibah;
2.tanggal perJanJian Hibahjpenandatanganan perjanjian Hibah;
3.jumlah Hibah;
4.peruntukan Hibah; dan
5.ketentuan dan persyaratan.

Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang

1. Pengajuan Nomor Register Hibah

A. Untuk Hibah Luar Negeri (HLN) ke Ditjen PPR (Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko)
• Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan permohonan
nomor register atas hibah langsung bentuk uang kepada DJPPR c.q. Direktur
Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (EAS).

• Permohonan nomor register dilampiri :

o Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang
dipersamakan

o Ringkasan Hibah (Grant Summary) sesuai dengan Lampiran huruf
C dalam PMK No : 99/PMK.05/2017

• Jumlah yang diregister Sejumlah Perjanjian Hibah

• Dapat dengan sarana elektronik (fax/email), namun tetap diwajibkan
menyampaikan hardcopy (asli bertandatangan basah) ke alamat :

o Gedung Frans Seda Lantai 7, Jl. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710,

o Telp. 021-3505052/3865330 ekstensi 2726 (untuk Hibah
Langsung) atau ekstensi 2615 (untuk Hibah Terencana),

o Fax 021-3846635

o Email: [email protected] atau

[email protected]

o Website : http://www.djppr.kemenkeu.go.id/

25

B. Untuk Hibah Dalam Negeri (HDN) ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan :

• PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung
dalam bentuk uang dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

• Permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang
dibuat sesuai Lampiran B dalam PMK No : 99/PMK.05/2017

• Permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang
dilampiri dokumen :
1. perjanjian Hibah;
2. ringkasan Hibah (Lampiran huruf C dalam PMK No :
99/PMK.05/2017)
3. surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani
perjanjian Hibah

• Dalam hal penggunaan Hibah langsung untuk
mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan ,
permohonan nomor register untuk Hibah langsung dalam bentuk uang,
dilampiri dengan :
1. SPTMHL
2. rekening koran

• Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register
merupakan dokumen asli/salinan yang dilegalisir penerima Hibah.

2. Pengajuan Persetujuan Pembukaan Rekening Hibah

• Satu rekening hibah langsung untuk satu register
• Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara

Pengeluaran, dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
• K/L mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah

kepada BUN/Kuasa BUN (KPPN) dengan melampirkan paling sedikit :
1. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening pemerintah
sesuai format lampiran PMK No : 182/PMK.05/2017
2. Surat Kuasa KPA/Pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah
sesuai format lampiran PMK No : 182/PMK.05/2017

26

3. Salinan/copy surat penerbitan nomor register hibah.
• Dalam hal telah dibuka rekening untuk menampung dana

Hibah sebelum persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah
diterbitkan, K/L atau satuan kerja melakukan hal sebagai berikut :

1. mengajukan persetujuan pembukaan rekening pengelolaan
Hibah

2. membuka rekening pengelolaan Hibah berdasarkan persetujuan
yang telah diterbitkan

3. memindahkan saldo dana Hibah ke rekening yang telah
mendapat persetujuan

4. menutup rekening penampungan dana Hibah sebelumnya.
• Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldonya

disetor ke Rekening KUN kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau
dokumen yang dipersamakan.
• Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara
sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen
yang dipersamakan.

3. Revisi DIPA

• PA/KPA pada K/L melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber
dari hibah langsung dalam bentuk uang dalam DIPA K/L kepada Kepala
Kantor Wilayah (Kanwil) DJPB untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

• Jumlah yang direvisi adalah Jumlah yang direncanakan akan dilaksanakan
dalam 1 tahun, setinggi-tingginya sebesar Perjanjian Hibah

• Persyaratan revisi DIPA terdiri dari :
o Ringkasan Naskah Perjanjian,
o Nomor Register,
o Persetujuan Pembukaan Rekening Penampung
o Surat Pernyataan KPA bahwa perhitungan dan penggunaan
dana hibah sesuai standar biaya dan peruntukan

• Untuk Pendapatan Hibah Langsung yang bersifat tahun jamak (multiyears),
pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA dapat digabungkan dengan

27

revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan hibah langsung
tahun berikutnya.

4. Pengesahan Hibah Dalam Bentuk Uang ke KPPN (pengajuan SP2HL)

• Tahapan membuat SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung)
melalui Aplikasi SAS sebagai berikut :
a. Login ke level Admin :
▪ Menu Pagu >> Transfer Pagu dan Revisi Pagu : Transfer
revisi DIPA dari Kanwil DJPb yang di dalamnya sudah
tercantum dana hibah
▪ Menu Pagu >> Pembagian Pagu : lakukan pembagian
pagu ulang (isi kode PPK)
▪ Menu Referensi II >> Output : Pastikan kode output sudah
ada di referensi, jika belum ada dapat direkam sesuai
DIPA
▪ Menu Referensi II >> Register : Rekam kode register hibah
sesuai Surat Penerbitan Register Hibah
o Nomor & Tanggal NPLN diisi Nomor & Tanggal
Surat Perjanjian Hibah
o Kode Valas diisi IDR (jika merupakan dana
rupiah)
o Kode Donor & Kode Kreditor dapat
dikosongkan
o Nama Donor diisi nama pemberi hibah (misal :
Pemda Kabupaten xxxxx)
b. Login ke level PPSPM :
▪ Menu SPM >> RUH SPM Pengesahan Hibah >> SP2HL :
rekam SP2HL dengan mengikuti langkah sebagai berikut
:
o Fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output
diisi sesuai letak dana hibah pada DIPA
o Sumber dana diisi :

28

o HLD (10) untuk hibah langsung dari
dalam negeri

o HLN (11) untuk hibah langsung dari
luar negeri

o Dasar Pengeluaran : (27) PER-81/PB/2011
o Jenis Dokumen : (01) DIPA
o Jumlah Penerimaan diisi jumlah dana hibah

yang diterima
o Jumlah Pengeluaran diisi jumlah dana hibah

yang telah dibelanjakan
o MAK/MAP (Kode akun) untuk Belanja Hibah

(kolom sebelah kiri) diisi akun belanja hibah
sesuai di DIPA satker
o MAK/MAP (Kode akun) untuk Pendapatan
hibah (kolom sebelah kanan) diisi :

o 431131 Pendapatan Hibah Dalam
Negeri Langsung Bentuk Uang dari
Perorangan

o 431132 Pendapatan Hibah Dalam
Negeri Langsung Bentuk Uang dari
Lembaga Badan Usaha

o 431133 Pendapatan Hibah Dalam
Negeri Langsung Bentuk Uang dari
Pemerintah Daerah (Pemda)

o 431139 Pendapatan Hibah Dalam
Negeri Langsung Bentuk Uang dari
Lainnya

o 431231 Pendapatan Hibah Luar
Negeri Langsung Bentuk Uang –
Perorangan

o 431232 Pendapatan Hibah Luar
Negeri Langsung Bentuk Uang Bilateral

29

o 431233 Pendapatan Hibah Luar
Negeri Langsung Bentuk Uang
Multilateral

o 431239 Pendapatan Hibah Luar
Negeri Langsung Bentuk Uang –
Lainnya

o Uraian : “Pengesahan Hibah dalam bentuk
Uang Triwulan ke …. (realisasi sampai dengan
tanggal ……….) untuk kegiatan ………… sesuai
Surat Perjanjian Hibah (NPHD/NPHLN) Nomor :
……………… Tanggal ………………”

o Penandatangan SP2HL adalah PPSPM Satker
lalu klik simpan

▪ Untuk mencetak SP2HL melalui : menu SPM >> Cetak SPM
▪ Transfer ADK SP2HL melalui : menu Utility >> Transfer SPM

ke KPPN lalu isi pilihan :
o Tanggal SPM sesuai tanggal SP2HL
o Jenis ADK SPM : (01) Satker
o Pilih Non Kontraktual
o Pilih Non GUP

▪ Setelah ADK SP2HL ditransfer, jangan lupa diinject PIN
oleh PPSPM

• Pengajuan SP2HL disampaikan ke KPPN dengan dilampiri :
1. Hardcopy dan ADK SP2HL (sudah diinject PIN PPSPM)
2. SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung)
3. Copy rekening koran atas rekening hibah,
4. Copy surat penetapan nomor register Hibah untuk pengajuan
SP2HL pertama kali

5. Copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan
SP2HL pertama kali.

• Dalam hal penyampaian SP2HL tersebut tidak dapat melampirkan dokumen
Persetujuan Pembukaan Rekening maka dapat menggunakan Surat

30

Pernyataan Penggunaan Rekening Bendahara untuk Hibah sebagai
dokumen yang dipersamakan

5. Perlakuan Sisa Hibah Dalam Bentuk Uang (pengajuan SP4HL)

Sisa Hibah bisa langsung dikembalikan ke Pemberi Hibah, selanjutnya satker K/L harus
membuat dokumen SP4HL (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan
Hibah Langsung) melalui Aplikasi SAS level PPSPM di menu SPM >> RUH SPM
Pengesahan Hibah >> SP4HL
Perlakuan sisa hibah uang dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

1.Sisa Hibah dikembalikan kepada Donor;
2.Sisa Hibah disetor ke Kas Negara;
3.Sisa Hibah dipergunakan/ dibelanjakan di tahun berikutnya

(A) Pengembalian Hibah kepada Donor
• Sisa Uang yang bersumber dari hibah langsung dapat dikembalikan
kepada Pemberi Hibah sesuai PH/dokumen yang dipersamakan.
Syaratnya adalah Saldo Kas di Kementerian/Lembaga dari Hibah tidak
boleh bernilai negatif.
• Dokumen yang digunakan:
1. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah
Langsung (SP4HL)
2. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
(SP3HL)
• Lampiran SP4HL :
1. Copy Rekening atas Rekening Hibah;
2. Copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah
3. SPTJM.

31

Jika dana hibah belum pernah dilakukan pengesahan maka :

• Dalam Pengajuan pengesahan (SP2HL), pendapatan dicatat sebesar
nettonya (pendapatan hibah dicantumkan sama dengan jumlah belanja
yang bersumber dari hibah yang telah direalisasikan).

• Sisa dana kemudian disetorkan langsung kepada Pemberi Hibah. Transaksi
pengembalian dana kepada Pemberi Hibah cukup diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

• Contoh:
Terima Hibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, dikembalikan ke Donor Rp.20,-
maka SP2HL yang diajukan adalah Belanja Rp.80, Pendapatan Rp.80,-.
Kemudian yang Rp.20 dikembalikan ke donor tanpa melalui SP4HL. Cukup
diungkapkan dalam CaLK.

Jika dana hibah telah dilakukan pengesahan (telah diterbitkan SP2HL/SPHL) sebesar
yang diterima seluruhnya maka :

• Satker mengajukan SP4HL kepada KPPN sebesar jumlah yang dikembalikan
ke donor.

• Penerbitan SP4HL disesuaikan dengan tanggal dan tahun pengembalian ke
donor.

• Contoh:
Terima Hibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, dikembalikan ke Donor Rp.20,
telah diterbitkan SP2HL Belanja Rp.80, Pendapatan Rp.100, sisa dana Rp.20.
maka KL harus menerbitkan SP4HL sebesar Rp.20.

(B) Sisa Hibah disetor ke Kas Negara

Khusus Hibah Langsung bentuk Uang yang disetor ke Rekening Kas Negara, satker
tidak perlu membuat SP4HL untuk disahkan ke KPPN lagi.

Jika dana hibah belum pernah dilakukan pengesahan:

• Maka pengajuan pengesahan (SP2HL), pendapatan dicatat sebesar
nettonya.

• Kemudian Sisa dana hibah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi
dengan SSBP (via SIMPONI menu Billing Kementerian/Lembaga) dan Kode
Akun 425997 (Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan) dan
menggunakan Kode Kementerian, Kode Eselon I dan Kode Satker penerima

32

hibah berkenaan, sedangkan untuk keterangan dapat diisi “Penyetoran
sisa dana hibah langsung bentuk uang tahun 20XX nomor register zzzzzzzz”
• Salinan bukti setor SSBP agar disampaikan ke :

1. Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)
2. KPPN mitra kerjanya
3. Kementerian/Lembaga bersangkutan (sebagai arsip)
• Satker tidak perlu membuat SP4HL
• Contoh:
Terima Hibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, disetor ke Kas Negara Rp.20,-
maka SP2HL yang diajukan adalah Belanja Rp.80, Pendapatan Rp.80,-.
Kemudian yang Rp.20 disetor ke bank persepsi.
Hibah yang telah dilakukan pengesahan sebesar yang diterima seluruhnya maka:

• Sisa dana hibah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan
SSPB (via SIMPONI menu Billing Non Anggaran) dan Kode Akun 815131
(Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan) dan
menggunakan Kode Kementerian, Kode Eselon I dan Kode Satker penerima
hibah berkenaan, sedangkan untuk keterangan dapat diisi “Penyetoran
sisa dana hibah langsung bentuk uang tahun 20XX nomor register zzzzzzzz”

• Salinan bukti setor SSPB agar disampaikan ke :
1. Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)
2. KPPN mitra kerjanya
3. Kementerian/Lembaga bersangkutan (sebagai arsip)

• Satker tidak perlu membuat SP4HL
• Contoh:

Terima Hibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, disetor ke Kas Negara Rp.20, telah
diterbitkan SP2HL Belanja Rp.80, Pendapatan Rp.100, sisa dana Rp.20. maka
KL menyetor Rp.20 ke Bank Persepsi.

(C) Sisa Hibah digunakan di tahun berikutnya

• Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung
dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan pada DIPA K/L tahun
anggaran berjalan yang akan digunakan pada tahun anggaran

33

berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran
berikutnya.

• Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud setinggi-tingginya
sebesar sisa uang yang bersumber dari hibah pada akhir tahun berjalan.

• Kementerian/Lembaga harus mengajukan Revisi DIPA untuk tahun
berikutnya maksimal sebesar sisa hibah tahun anggaran sebelumnya yang
masih belum terpakai.

• Untuk pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang
bersifat tahun jamak (multi years), pelaksanaan revisi penambahan pagu
DIPA dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari
rencana penerimaan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN
tahun anggaran berikutnya

• SP4HL yang pengesahan pendapatan hibahnya dilakukan antara Tahun
Anggaran Yang Lalu (TAYL) dengan Tahun Anggaran Berjalan (TAB) harus
dibedakan dalam penggunaan akunnya.

Misal:

– Jika pengesahan pendapatan hibah dilakukan pada tahun 2018,

sedangkan sisa hibah pada tahun 2019 sebesar Rp750.000 dikembalikan ke

donor, maka SP4HL menggunakan akun 311911

– Jika pengesahan pendapatan hibah dilakukan pada tahun 2019,

sedangkan sisa hibah pada tahun 2019 sebesar Rp750.000 dikembalikan ke

donor, maka SP4HL menggunakan akun 43XXXX

Persetujuan Pembukaan Rekening PMK-182/PMK.05/2017
SPTMHL (Lamp. A) PMK-99/PMK.05/2017
Permintaan Register Hibah (Lamp. B) PMK-99/PMK.05/2017
Ringkasan Hibah (Lamp. C) PMK-99/PMK.05/2017
SP3HL-BJS (Lamp. D) PMK-99/PMK.05/2017

34

A7. Pengesahan Hibah
Barang/Jasa/Surat Berharga

Mekanisme pengelolaan hibah langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan
Hibah.

Penerimaan negara yang dapat dikategorikan sebagai Hibah merupakan penerimaan
negara yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada Pemberi Hibah;
b. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu

stabilitas keamanan negara;
c. barang/jasa/surat berharga yang diterima dari Pemberi Hibah digunakan untuk

mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima Hibah,
atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.
Tujuan Penggunaan Hibah untuk :
a. mendukung program pembangunan nasional;
b. memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima Hibah guna mendukung
pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan
c. mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan termasuk
bencana non alam, antara lain :

o gagal teknologi,
o gagal modernisasi,
o epidemi, dan wabah penyakit,
o bencana sosial meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas

masyarakat,
o teror.

35

Urutan Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga

1. Pengajuan Permohonan Nomor Register

A. Untuk Hibah Luar Negeri (HLN) ke Ditjen PPR (Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko) :
• Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor
register atas hibah langsung bentuk bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
kepada DJPPR c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (EAS).
• Permohonan nomor register dilampiri :
o Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang
dipersamakan
o Ringkasan Hibah (Grant Summary) sesuai dengan Lampiran huruf
C dalam PMK No : 99/PMK.05/2017
• Jumlah yang diregister Sejumlah Perjanjian Hibah
• Dapat dengan sarana elektronik (fax/email), namun tetap diwajibkan
menyampaikan hardcopy (asli bertandatangan basah) ke alamat :
o Gedung Frans Seda Lantai 7, Jl. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710,
o Telp. 021-3505052/3865330 ekstensi 2726 (untuk Hibah
Langsung) atau ekstensi 2615 (untuk Hibah Terencana),
o Fax 021-3846635
o Email: [email protected] atau [email protected]
o Website : http://www.djppr.kemenkeu.go.id/

B. Untuk Hibah Dalam Negeri (HDN) ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan :

• PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam
bentuk bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dari dalam negeri kepada Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan :
1. Permohonan nomor register atas Hibah Langsung (format Lampiran
B dalam PMK No : 99/PMK.05/2017)
2. Perjanjian Hibah;
3. Ringkasan Hibah (format Lampiran huruf C dalam PMK No :
99/PMK.05/2017)
4. Surat Kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani
perjanjian Hibah

36

• Dalam hal penggunaan Hibah langsung untuk mendukung penanggulangan
bencana alam dan bantuan kemanusiaan , permohonan nomor register untuk
Hibah langsung dalam bentuk uang, dilampiri dengan :
1. SPTMHL
2. Rekening koran

• Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register
merupakan dokumen asli/salinan yang dilegalisir penerima Hibah.

2. Penandatangan BAST
• Pimpinan K/L/Satker yang menerima hibah dalam bentuk B/J/S membuat dan
menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah.

• Format BAST disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing
pihak.

• BAST sekurang-kurangnya memuat :
a. Tanggal serah terima,
b. Pihak Pemberi dan Penerima,
c. Nilai nominal,
d. Bentuk hibah,
e. Tujuan BAST dan
f. Rincian harga per barang

3. Pengajuan Pengesahan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS ke KPPN

• Dalam rangka pengesahan pendapatan Hibah yang bersumber dari Hibah
langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, PA/KPA menerbitkan SP3HL-
BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga).

• Dalam rangka pencatatan beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah
langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, PA/KPA menerbitkan MPHL-
BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga).

• Kedua dokumen tersebut harus diajukan pengesahannya ke KPPN Makassar I
sebelum mencatat barang di dalam SIMAK-BMN dan mencatat transaksi
pengesahan hibah di SAIBA

• Tahapan perekaman MPHL-BJS melalui Aplikasi SAS yaitu :
a. Login ke level Admin :
▪ Menu Referensi I >> Pejabat : Pastikan KPA sudah direkam di
referensi dengan kode Keterangan 1

37

▪ Menu Referensi II >> Register : Rekam kode register hibah sesuai
Surat Penerbitan Register Hibah
o Nomor & Tanggal NPLN diisi Nomor & Tanggal Surat
Perjanjian Hibah
o Kode Valas diisi IDR (jika merupakan dana rupiah)
o Kode Donor & Kode Kreditor dapat dikosongkan
o Nama Donor diisi nama pemberi hibah (misal :
Pemda Kabupaten xxxxx)

b. Login ke level PPSPM :
▪ Menu SPM >> RUH SPM Pengesahan Hibah >> MPHL-BJS :
o Fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output diisi
sesuai DIPA
o Sumber dana diisi :
o HLBD (12) untuk hibah langsung Barang
dari dalam negeri
o HLBL (13) untuk hibah langsung Barang
dari luar negeri
o HLJD (14) untuk hibah langsung Jasa dari
dalam negeri
o HLJL (15) untuk hibah langsung Jasa dari
luar negeri
o HLSD (16) untuk hibah langsung Surat
Berharga dari dalam negeri
o HLSL (17) untuk hibah langsung Surat
Berharga dari luar negeri
o Dasar Pengeluaran : PP Nomor 10 Tahun 2011
o Jenis Dokumen : (01) DIPA
o Jumlah Penerimaan diisi jumlah dana hibah yang
diterima
o Jumlah Pengeluaran diisi jumlah dana hibah yang
telah dibelanjakan
o MAK/MAP (Kode akun) untuk Belanja Hibah (kolom
sebelah kiri) diisi akun belanja hibah sesuai kolom
MAK belanja di bawah halaman ini (Daftar Akun
Debet MPHL-BJS)

38

o MAK/MAP (Kode akun) untuk Pendapatan hibah
(kolom sebelah kanan) diisi :
o 431121 – Pendapatan Hibah Dalam Negeri
– Langsung Bentuk Barang
o 431221 – Pendapatan Hibah Luar Negeri –
Langsung Bentuk Barang
o 431122 – Pendapatan Hibah Dalam Negeri
– Langsung Bentuk Jasa
o 431222 – Pendapatan Hibah Luar Negeri –
Langsung Bentuk Jasa
o 431123 – Pendapatan Hibah Dalam Negeri
– Langsung Bentuk Surat Berharga
o 431223 – Pendapatan Hibah Luar Negeri –
Langsung Bentuk Surat Berharga

o Uraian : “Pengesahan Hibah dalam bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga Triwulan ke …. untuk
kegiatan ………… sesuai Surat Perjanjian Hibah
(NPHD/NPHLN) Nomor : ……………… Tanggal
………………”

o Penandatangan SP2HL adalah Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) lalu klik simpan

▪ Untuk mencetak MPHL-BJS melalui : menu SPM >> Cetak SPM
▪ Transfer ADK MPHL-BJS melalui : menu Utility >> Transfer SPM ke

KPPN lalu isi pilihan :
o Tanggal SPM sesuai tanggal MPHL-BJS
o Jenis ADK SPM : (01) Satker
o Pilih Non Kontraktual
o Pilih Non GUP

▪ ADK MPHL-BJS tidak perlu diinject PIN
▪ Sampaikan MPHL-BJS beserta lampirannya ke loket Front

Office Seksi Vera
▪ Perekaman Persetujuan MPHL-BJS di SAIBA dilakukan secara

Manual (tidak dapat impor dari SAS) karena nomor Persetujuan
MPHL-BJS berjumlah 16 digit, sedangkan pada SAS hanya
dapat diinput 15 digit nomor SP2D

39

▪ Perekaman Persetujuan MPHL-BJS di SAIBA melalui menu
Transaksi lalu sub menu Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan
MPHLBJS

• Pengesahan MPHL-BJS diajukan ke KPPN Makassar I (melalui seksi Vera) dengan
melampirkan :
a. Hardcopy dan ADK MPHL-BJS
b. Surat penetapan nomor register Hibah
c. BAST
d. SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung)
e. SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung
bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga)

Pengesahan Hibah Barang/Jasa/Surat berharga Tahun
Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Setiap Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang diterima K/L agar dilakukan
proses administrasi hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017
mengingat terdapat ketentuan sanksi sebagaimana tercantum pada Pasal 43 ayat (1) yang
berbunyi: “Apabila K/L tidak melaporkan Hibah yang diterimanya kepada Menteri
Keuangan sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan selama 2
(dua) tahun berturut- turut, K/L tersebut dikenakan sanksi tidak diperkenankan menerima
Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN pada tahun-tahun anggaran berikutnya“.

Menunjuk Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-6799/PB/2018,
Kementerian/Lembaga yang mempunyai Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat
Berharga yang diterima pada tahun 2017 dan/atau tahun-tahun sebelumnya namun belum
dilakukan pengajuan nomor register dan/atau proses pengesahan hibah agar melakukan
inventarisasi hibah dimaksud. Sedangkan untuk Hibah Langsung Bentuk Uang yang diterima
pada tahun 2017 dan/atau tahun-tahun sebelumnya namun belum dilakukan pengajuan
nomor register dan/atau proses pengesahan juga agar dilakukan inventarisasi dan
penatausahaan dokumen hibah uang berkenaan sambil menunggu pengaturan lebih lanjut.

Perekaman MPHL-BJS Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) :

Dalam hal Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga TAYL belum mempunyai nomor
register, Satker mengajukan permohonan nomor register kepada:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Hibah yang berasal dari
Dalam Negeri

40

2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) c.q. Direktorat
Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen untuk Hibah yang berasal dari Luar Negeri.

Format MPHL-BJS TAYL:

• Kode akun kolom Pendapatan (sebelah kanan) : 391133 (Pengesahan Hibah Tahun
Anggaran Yang Lalu)

• Kode akun kolom Aset/Beban Jasa (sebelah kiri) :

1. Diisi kode akun Aset Tetap/Aset Lainnya sesuai dengan jenis barang yang
diterima dari donor, untuk mencatat hibah bentuk barang
▪ Untuk pencantuman akun aset tetap agar menggunakan akun
yang sama dengan perolehan selain dari hibah. Misal : untuk
hibah langsung berupa tanah agar menggunakan akun 131111
(tanah), bukan menggunakan akun 131112 (Tanah dari Hibah).

2. Diisi kode akun Beban Jasa sesuai dengan jenis jasa yang diterima dari
donor, untuk mencatat hibah bentuk jasa

• Uraian untuk MPHL-BJS atas hibah langsung bentuk barang TAYL agar disebutkan
pada uraian MPHL-BJS: “Penerimaan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat
Berharga pada tahun 20xx)”

• Penerbitan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS agar diberi tanggal aktual.

Pengesahan MPHL-BJS TAYL diajukan ke KPPN dengan melampirkan :

a. Surat penetapan nomor register Hibah

b. BAST

c. SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung)

d. SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga)

SPTMHL (Lamp. A) PMK-99/PMK.05/2017
Permintaan Register Hibah (Lamp. B) PMK-99/PMK.05/2017
Ringkasan Hibah (Lamp. C) PMK-99/PMK.05/2017
SP3HL-BJS (Lamp. D) PMK-99/PMK.05/2017

41

Untuk membantu anda, kami menyediakan daftar akun khusus untuk MPHL-BJS sehingga anda
tidak mengalami kesulitan lagi. Berikut daftar Akunnya :

Daftar Akun Debet pada MPHL-BJS

(MAK BELANJA / KOLOM KIRI PADA MPHL-BJS)

Kode Akun URAIAN Jenis Hibah Posting Rule
Debet
117111 Barang Konsumsi Barang Debet
Debet
117112 Amunisi Barang Debet
Debet
117113 Bahan untuk Pemeliharaan Barang Debet

117114 Suku Cadang Barang Debet

117121 Pita Cukai, Materai dan Leges Barang Debet

117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Barang Debet
Masyarakat
Debet
117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan Barang Debet
kepada Masyarakat Debet

117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan Barang Debet
kepada Masyarakat
Debet
117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Barang Debet
Masyarakat Debet
Debet
117126 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat Barang

117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat Barang

117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Barang
Masyarakat

117129 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Barang
Masyarakat – Dalam Proses

117131 Bahan Baku Barang

117132 Barang dalam Proses Barang

117141 Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial Barang

117191 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Barang

42

117192 Persediaan Barang Hasil Sitaan Barang Debet
117199 Persediaan Lainnya Barang Debet
117211 Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan Barang Debet
117212 Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan Barang Debet
117213 Persediaan BLU penunjang Konstruksi Barang Debet
117214 Persediaan BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi Barang Debet
117219 Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya Barang Debet
117221 Persediaan BLU Pengelola Kawasan Otorita Barang Debet
117222 Persediaan BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu Barang Debet
117229 Persediaan BLU Pengelola Kawasan Lainnya Barang Debet
117231 Persediaan BLU Pengelola Dana Investasi Barang Debet
117232 Persediaan BLU Pengelola Dana Bergulir Barang Debet
117239 Persediaan BLU Pengelola Dana Lainnya Barang Debet
131111 Tanah Barang Debet
131311 Tanah – BLU Barang Debet
132111 Peralatan dan Mesin Barang Debet
132311 Peralatan dan Mesin – BLU Barang Debet
133111 Gedung dan Bangunan Barang Debet
133311 Gedung dan Bangunan – BLU Barang Debet
134111 Jalan dan Jembatan Barang Debet
134112 Irigasi Barang Debet
134113 Jaringan Barang Debet
134311 Jalan, Irigasi, dan Jaringan – BLU Barang Debet
135121 Aset Tetap Lainnya Barang Debet
135211 Aset Tetap Lainnya – BLU Barang Debet
162111 Goodwill Barang Debet

43

162121 Hak Cipta Barang Debet
162131 Royalti Barang Debet
162141 Paten Barang Debet
162151 Software Barang Debet
162161 Lisensi Barang Debet
162171 Hasil Kajian/Penelitian Barang Debet
162191 Aset Tak Berwujud Lainnya Barang Debet
162211 Software-Badan Layanan Umum Barang Debet
162221 Hak Cipta BLU Barang Debet
162231 Royalti BLU Barang Debet
162241 Paten BLU Barang Debet
162291 Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum Barang Debet
162311 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Barang Debet
162411 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan-BLU Barang Debet
522111 Beban Langganan Listrik Hibah Debet
522112 Beban Langganan Telepon Hibah Debet
522113 Beban Langganan Air Hibah Debet
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya Hibah Debet
522121 Beban Jasa Pos dan Giro Hibah Debet
522131 Beban Jasa Konsultan Hibah Debet
522141 Beban Sewa Hibah Debet
522151 Beban Jasa Profesi Hibah Debet
522191 Beban Jasa Lainnya Hibah Debet
525113 Beban Jasa- BLU Hibah Debet

44

A8. Koreksi/Ralat SPM

Koreksi Data Transaksi Pengeluaran

Prosedur mengenai Koreksi Data Transaksi Keuangan telah diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi
Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Satuan kerja yang hendak
melakukan perubahan atau Koreksi/Ralat atas SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN
wajib berpedoman pada peraturan tersebut. Koreksi Data adalah proses memperbaiki data
transaksi tanpa mengubah data awal dan hasil koreksi membentuk history. Data transaksi
keuangan dapat dilakukan koreksi oleh KPPN atau Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan. Data transaksi keuangan dimaksud merupakan data transaksi keuangan
yang diproses melalui aplikasi SPAN, yang meliputi :

1. Data Transaksi Pengeluaran, antara lain berupa: SP2D, SP2B BLU, SPHL, SP3HL,
Persetujuan MPHL BJS, dan SP3.

2. Data Transaksi Penerimaan, antara lain berupa:
o Data setoran transaksi penerimaan Negara melalui bank/pos persepsi
atau Bank Indonesia;
o Data penerimaan kiriman uang antar rekening milik BUN;
o Data penerimaan yang berasal dari potongan SPM atau pengesahan
pendapatan dan belanja; dan
o Data penerimaan lainnya yang menurut undang-undang termasuk
dalam penerimaan Negara.

Mekanisme Koreksi Data Transaksi Pengeluaran

Koreksi data transaksi pengeluaran dilakukan terhadap:

1. BAS;

Koreksi BAS dilakukan terhadap dokumen transaksi pengeluaran dengan ketentuan:

• Sepanjang tidak mengakibatkan perubahan jumlah uang dan sisa pagu anggaran
pada DIPA menjadi minus;

• Semua segmen BAS dapat diubah kecuali segmen 1 (Kode Satker) dan segmen 2
(Kode KPPN);

45

• Dalam hal terdapat koreksi potongan penerimaan, semua segmen BAS sisi
penerimaan dapat diubah sepanjang tidak merubah jumlah uang.

2. Pembebanan Rekening Khusus;

Dilakukan terhadap SP2D sebelum pembebanan pada Rekening Khusus Berkenaan.

3. Deskripsi/uraian pengeluaran.

Dilakukan terhadap semua uraian keperluan pembayaran sesuai jenis tagihan yang tercantum
dalam SPM.

Koreksi Transaksi Pengeluaran berupa SPM/SP2D

Syarat pengajuan koreksi SPM :

1. Surat Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014;
2. Detil Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014;
3. SPTJM sesuai format Lampiran II PER-16/PB/2014;
4. Hardcopy SPM dan Daftar SP2D sebelum koreksi;
5. Hardcopy SPM setelah koreksi;
6. ADK Koreksi SPM (sudah diinject PIN PPSPM).

Koreksi Transaksi Pengeluaran berupa SP2B BLU

Syarat pengajuan koreksi SP2D BLU :

1. Surat Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014;
2. Detil Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014;
3. SPTJM sesuai format Lampiran II PER-16/PB/2014;
4. Hardcopy SP3B-BLU dan SP2B-BLU sebelum koreksi;
5. Hardcopy SP3B-BLU setelah koreksi;
6. ADK Koreksi SP3B-BLU (sudah diinject PIN PPSPM).

Koreksi Transaksi Pengeluaran berupa SPHL

Syarat pengajuan koreksi SP2HL (Pengesahan Hibah Uang) :
1. Surat Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014;
2. Detil Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014;
3. SPTJM sesuai format Lampiran II PER-16/PB/2014;
4. Hardcopy SP2HL dan SPHL sebelum koreksi;

46

5. Hardcopy SP2HL setelah koreksi;
6. ADK koreksi SP2HL (sudah diinject PIN PPSPM).

Koreksi Transaksi Pengeluaran berupa SP3HL

Syarat pengajuan koreksi SP3HL (Pengembalian Hibah Uang) :
1. Surat Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014;
2. Detil Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014;
3. SPTJM sesuai format Lampiran II PER-16/PB/2014;
4. Hardcopy SP4HL dan SP3HL sebelum koreksi;
5. Hardcopy SP4HL setelah koreksi;
6. ADK koreksi SP4HL (sudah diinject PIN PPSPM).

Koreksi Transaksi Pengeluaran berupa Persetujuan MPHL-BJS

Syarat pengajuan koreksi MPHL-BJS (Pengesahan Hibah Barang) :
1. Surat Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014;
2. Detil Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-16/PB/2014;
3. SPTJM sesuai format Lampiran II PER-16/PB/2014;
4. Hardcopy MPHL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS sebelum koreksi;
5. Hardcopy MPHL-BJS setelah koreksi;
6. ADK koreksi MPHL-BJS.

Tata Cara Koreksi SPM-GUP

1. SAS level SILABI/LPJ :
a. Cek bulan pembuatan kuitansi & SPM/SP2D yang akan diperbaiki
b. Menu Berita Acara :
▪ Hapus Berita Acara sesuai bulan transaksi kuitansi & SPM/SP2D
tersebut
▪ Misal : kuitansi di bulan Feb & SPM GUP di bln Maret, maka BA
yang harus dihapus adalah BA bulan Feb & Maret

47

c. Masuk menu DRPP :
▪ Catat nomor & tanggal DRPP sesuai kuitansi & SPM/SP2D yang
akan dihapus
▪ Jika DRPP sudah ditemukan, hapus DRPP tersebut

d. Masuk menu RUH Transaksi :
▪ Cari lalu hapus transaksi SPM GUP (11) yang akan diperbaiki
▪ Cari lalu hapus Transaksi UP (08) yang akan diperbaiki (sesuai
kuitansi)

e. Masuk menu RUH Kuitansi :
▪ Cari kuitansi yang akan diperbaiki (jika di RUH Transaksi sudah
dihapus, maka data kuitansi akan berwarna putih)
▪ Hapus kuitansi tersebut
▪ Rekam ulang kuitansi sesuai dengan akun yang baru
▪ Jika sudah selesai, simpan lalu cetak ulang kuitansi

f. Masuk menu RUH Transaksi :
▪ Rekam ulang Transaksi UP (08) dari kuitansi baru yang sudah
diperbaiki

g. Masuk menu DRPP :
▪ Rekam ulang DRPP sesuai dengan nomor dan tanggal DRPP
awal yang sudah dicatat sebelumnya
▪ Cetak DRPP
▪ Transfer DRPP melalui tombol Kirim

2. SAS level PPSPM :

a. Menu SPM >> Load Master :
▪ Pindahkan pilihan di kanan ke Batal Load, lalu cari tanggal SPM
GUP
▪ Pilih centang lalu klik Batal Load

b. Menu SPM >> Catat Nomor SP2D :
▪ Pindahkan pilihan di atas ke Pembatalan Nomor SP2D
▪ Isi range tanggal SPM yang akan dibatalkan (tanggal awal
sampai tanggal akhir)
▪ Beri centang pada SPM yang akan dibatal, lalu klik Batal SP2D

c. Menu SPM >> Catat, Batal dan Hapus SPM :

48

▪ Klik tombol Batal SPM
▪ Pilih SPM yang akan dibatalkan, lalu klik Pilih

3. SAS level PPK/SPP :

a. Menu SPP >> RUH SPP :
▪ Klik tombol Ubah
▪ Isikan tanggal SPP yang akan diubah
▪ Impor/ambil ulang ADK DRPP yang sudah ditransfer/dikirim
sebelumnya (ADK DRPP yang baru)
▪ Lanjutkan sampai simpan

b. Menu SPP >> Cetak SPP :
▪ Cetak ulang SPP sesuai tanggal SPP

4. SAS level PPSPM :

a. Menu SPM >> Catat, Batal dan Hapus SPM :
▪ Klik tombol Catat SPM
▪ Isikan tanggal SPM yang akan dicatat lalu klik PIlih
▪ Masukkan tanggal SPM (harus sesuai dengan tanggal SPM
lama) lalu simpan

b. Menu SPM >> Cetak SPM :
▪ Cetak ulang SPM

c. Menu Utility >> Transfer SPM ke KPPN :
▪ Transfer ulang ADK SPM baru
▪ Injeksi dengan PIN PPSPM

d. Menu SPM >> Catat Nomor SP2D :
▪ Isi range tanggal SPM baru
▪ Isikan kolom nomor SP2D (nomor SP2D tidak berubah, harus
sama dengan nomor SP2D lama)
▪ Beri centang pada SPM yang sudah diisi nomor SP2D, lalu
klik Simpan

e. Menu SPM >> Load Master :
▪ Pilih centang pada tanggal SPM lalu klik Load Master

5. SAS level SILABI/LPJ :

a. Masuk menu RUH Transaksi :
▪ Rekam transaksi SPM GUP (11) yang baru

49

b. Masuk menu Posting :
▪ Pindahkan Periode ke Tanggal
▪ Isi tanggal awal dari awal tahun (mis : 01-01-2017) dan tanggal
akhir sampai dengan hari ini
▪ Klik Posting dan tunggu sampai selesai

c. Menu Berita Acara :
▪ Rekam ulang Berita Acara sesuai bulan-bulan yang telah
dihapus

d. Pengajuan koreksi ke KPPN :
▪ Ajukan koreksi SPM ke loket SPM dengan melampirkan :
1. Surat permintaan koreksi sesuai format Lampiran I
PER-16/PB/2014.
2. Detil Permintaan Koreksi sesuai format Lampiran I PER-
16/PB/2014.
3. SPTJM sesuai format Lampiran II PER-16/PB/2014.
4. Copy SPM dan Daftar SP2D sebelum koreksi.
5. Cetakan SPM baru.
6. ADK Koreksi SPM.

50