Buku Layanan KPPN

A9. Pengesahan SKPP

SKPP adalah surat ketarangan tentang terhitung mulai dihentikannya pembayaran gaji yang
dibuat/dikeluarkan oleh Kuasa PA berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan pejabat
berwenang dan diketahui oleh KPPN setempat. SKPP berisi rincian pembayaran gaji bulan
terakhir PNS yang telah dicairkan dananya pada KPPN setempat. Rincian tersebut terdiri dari
penerimaan, potongan-potongan, utang, rincian keluarga dan keterangan lainnya. Setiap
PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dipindahkan ke Satuan Kerja
(Satker) lain baik yang mengakibatkan perubahan KPPN Pembayar maupun tetap pada KPPN
yang sama dan/atau PNS yang memasuki masa pensiun, berhenti/diberhentikan dengan
hormat ataupun tidak hormat, wajib diterbitkan SKPP oleh Satker tempat PNS tersebut bekerja
sebelumnya yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Jenis-jenis SKPP :
1. SKPP pindah, untuk:

• Pegawai yang pindah ke satker lain, baik yang mengakibatkan perubahan KPPN
pembayar maupun tetap dlm wilayah pembayaran KPPN yg sama;

• Pegawai yang pindah ke/dari luar negeri;
• Pegawai yang diperbantukan/pindah ke daerah otonom;
• Siswa ikatan dinas yang diangkat menjadi pegawai;
• Pegawai yang dipindah dari suatu kementerian/lembaga ke kementerian/lembaga

lain.
2. SKPP pensiun, untuk:

• Pegawai yang diberhentikan dengan hormat yang mendapat hak pensiun atau
menerima uang tunggu;

• Pegawai yang meninggal dunia;

51

SKPP Pegawai/PNS Pindah

Syarat :

1. Rincian data pegawai dan perhitungan gaji terakhir yang tercantum dalam SKPP
harus sama dengan data pembayaran gaji terakhir yang ada dalam database GPP
KPPN

2. Melampirkan 1 (satu) lembar copy SK Pindah yang telah dilegalisasi pejabat
berwenang

3. Surat Permintaan Penonaktifan Supplier Tipe Pegawai sesuai dengan format
Lampiran XI pada PER-58/PB/2013 agar status supplier pegawai atas nama tersebut
sudah berstatus nonaktif di database SPAN KPPN asal sehingga kecil kemungkinan
terjadinya kesalahan bayar ke rekening yang lama di KPPN asal.

4. SKPP sebanyak 4 (empat) rangkap dengan penjelasan :
• Lembar pertama untuk pegawai bersangkutan yang wajib dilampirkan saat
pengajuan gaji pertama kali oleh satker baru kepada KPPN setempat;
• Lembar kedua untuk satker yang baru dilampiri dosir kepegawaian dan ADK
pegawai pindah;
• Lembar ketiga untuk KPPN asal (yang mengesahkan) sebagai arsip/pertinggal;
• Lembar keempat untuk pertinggal Satker semula/penerbit SKPP.

KPPN mengesahkan SKPP yang benar dan telah memenuhi syarat dengan cara memberi
keterangan “Data Pegawai telah dinonaktivken dari database Satker tersebut pada KPPN
Asal” lalu ditandatangani Kepala Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya dibuatkan surat
pengantar yang ditandatangani oleh Kepala KPPN atau Pejabat yang ditunjuk (Kepala Sub
Bagian Umum). SKPP yang sudah disahkan diberikan kepada satker penerbit, kemudian Satker
penerbit mengirimkannya kepada pihak-pihak sesuai dengan peruntukannya.

SKPP Pegawai/PNS Pensiun/Berhenti

Syarat :

1. Rincian data pegawai dan perhitungan gaji terakhir yang tercantum dalam SKPP
harus sama dengan data pembayaran gaji terakhir yang ada dalam database GPP
KPPN

2. Melampirkan 1 (satu) lembar copy SK Pensiun atau SK Pemberhentian yang telah
dilegalisasi pejabat berwenang.

3. Surat Permintaan Penonaktifan Supplier Tipe Pegawai sesuai dengan format
Lampiran XI pada PER-58/PB/2013 agar nomor rekening supplier pegawai atas nama

52

tersebut sudah berstatus nonaktif di database SPAN KPPN sehingga kecil
kemungkinan terjadinya kesalahan bayar ke rekening yang lama di KPPN.
4. SKPP sebanyak 5 (lima) rangkap dengan penjelasan:

• Lembar pertama dan kedua untuk PT. Taspen (Persero);
• Lembar ketiga untuk pegawai/PNS bersangkutan;
• Lembar keempat untuk KPPN yang mengesahkan sebagai arsip/pertinggal;
• Lembar kelima untuk pertinggal Satker semula/penerbit SKPP.
KPPN mengesahkan SKPP yang benar dan telah memenuhi syarat dengan cara memberi
keterangan “Data Pegawai telah dinonaktivken dari database Satker tersebut pada KPPN
Asal” lalu ditandatangani Kepala Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya dibuatkan surat
pengantar yang ditandatangani oleh Kepala KPPN atau Pejabat yang ditunjuk (Kepala Sub
Bagian Umum). SKPP yang sudah disahkan diberikan kepada satker penerbit, kemudian Satker
penerbit mengirimkannya kepada pihak-pihak sesuai dengan peruntukannya.

53

A10. Pendaftaran Data Kontrak

Dasar Hukum

Perdirjen Perbendaharaan No. 58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan
Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Pendaftaran Data Kontrak

1. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran yang bersifat kontraktual, Satker
wajib mendaftarkan data kontrak dilakukan paling lambat 5 hari kerja
setelah kontrak/SPK ditandatangani untuk dicatat ke dalam database
SPAN.

2. Data kontrak dimaksud meliputi : Informasi Umum, Informasi Khusus, dan
Informasi Pembebanan.

Elemen Data Kontrak

a. Informasi Umum, meliputi :
1. Nomor kontrak,
2. mata uang,
3. tanggal kontrak,
4. nama pekerjaan,
5. penyedia barang/jasa, dan
6. data supplier (nama supplier, NPWP, tipe supplier, nama bank, dan
nomor rekening yang digunakan yang digunakan sebagai tujuan
pembayaran).

b. Informasi Khusus, meliputi :
1. cara penarikan,
2. rencana angsuran/pembayaran,
3. rencana potongan uang muka, dan
4. retensi (apabila ada).

54

c. Informasi Pembebanan : memuat data BAS yang menjadi dasar
pembebanan dan pencadangan Pagu DIPA.

Ketentuan

1. Pendaftaran data kontrak dilakukan mengacu pada 1 nomor kontrak
tertentu.

2. Dalam hal suatu data kontrak terdiri dari beberapa mata uang,
pendaftaran dilakukan untuk masing-masing jenis mata uang.

3. Dalam hal data kontrak dibayarkan melalui beberapa kantor bayar,
pendaftaran dilakukan untuk masing-masing kantor bayar.

Tipe Kontrak

1. Kontrak Tahunan (Annnual Contract) : Kontrak yang tanggal mulai dan
berakhirnya kontrak berada dalam periode /tahun anggaran yang sama.

2. Kontrak Tahun Jamak (Multy Year Contract) : Kontrak yang tanggal mulai
dan berakhirnya kontrak berada dalam periode/ tahun anggaran yang
berbeda.

3. Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak (Release Multi-year Contract) :
Pembuatan komitmen tahunan atas kontrak jangka panjang tertentu
dengan mengacu pada alokasi dalam DIPA untuk pekerjaan dalam
kontrak dimaksud.

Proses Pendaftaran Data Kontrak

a. Data kontrak direkam melalui Aplikasi SAS, menggunakan user PPK.

b. Penyampaian Data kontrak dapat dilakukan melalui
email [email protected] dengan melampirkan :
1. ADK Kontrak dari SAS

2. Karwas kontrak dari SAS

3. Karwas Realisasi Kontrak dari SAS

55

Format Nomor Kontrak (CAN) dari SPAN

Tipe Kontrak/Kode KPPN.Nomor PO/ Release/ Addendum

Tipe kontrak Contoh Format ADK

Tahunan (annual) A/054.4/0/0

Addendum Tahunan ke-1 A/054.4/0/1

Jamak (multiyears) M/054.4/0/0

Addendum Multiyears ke-3 M/054.4/0/3

Release Multi Year ke-1 A/054.4/1/0

Addendum release ke-1 A/054.4/1/1

A : Annual (tahunan)
M : Multiyears (jamak)
054 : Kode KPPN Makassar I
4 : Nomor Purchase Order (PO) didapatkan dari sistem SPAN

56

Kriteria Pendaftaran Kontrak Barang/Jasa Konstruksi/Jasa
Lainnya:

57

Kriteria Pendaftaran Kontrak Jasa Konsultasi :

go.id

58

A11. Update/Perubahan Kontrak

Perubahan Kontrak yang telah terdaftar pada KPPN, dapat dilakukan sebagai berikut :

A. Perubahan data kontrak

Perubahan data kontrak dapat dilakukan terkait hal sebagai berikut :

• Perubahan kontrak terkait adanya addendum kontrak sesuai ketentuan
perpres pengadaan barang/jasa

• Perubahan kontrak tidak terkait adanya addendum kontrak sesuai
ketentuan perpres pengadaan barang/jasa

• Pengajuan perubahan kontrak ke KPPN sebagai berikut :
o Apabila perubahan kontrak terkait merubah struktur data
kontrak (sumber dana dan jumlah termin), perubahan harus
menggunan surat permohonan sesuai format pada PER-58/PB/2013
(terlampir), apabila tidak terkait itu, perubahan semua elemen
kontrak menggunkan addendum aplikasi
o Addendum aplikasi merupakan urutan perubahan kontrak, misal
addendum 01, 02, 03 dst, apabila addendum kontrak merupakan
addendum yang dilaksanakan dengan pihak ke-3, maka yang
berlaku ada penomoran sesuai kesepakatan dengan pihak ke-3
tersebut
o Membuat surat permohonan perubahan kontrak sesuai format
terlampir
o Mencetak karwas kontrak yang telah dilakukan perubahan
o Melampirkan Nomor Register Kontrak (NRK) yang telah terdaftar

B. Pembatalan data Kontrak

Pembatalan kontrak dapat dilakukan atas hal sebagai berikut :

• Pemutusan kontrak oleh PPK )
• Karena Perubahan struktur kontrak
• Revisi DIPA

59

• Pengajuan pembatalan kontrak ke KPPN :
o Membuat surat permohoanan pembatalan kontrak
o Melampirkan karwas kontrak dan NRK yang telah terdaftar

C. Penutupan data Kontrak

Dilakukan oleh KPPN untuk tahun tunggal atau tahun jamak

60

A12. Update/Perubahan Supplier

Apabila terjadi kesalahan input data supplier yang telah terdaftar pada KPPN, dapat
dilakukan hal-hal sebagai berikut :

A. Update Supplier

Perubahan supplier dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

• Pendaftaran data supplier dengan elemen data supplier yang benar ke KPPN
(melalui SPM Dummy dan pendaftaran kontrak)
o SPM dummy bernilai Rp 1,-, dengan program,kegiatan,output dan
akun apapun, yang diperlukan hanya untuk pendaftaran supplier
o Membawa hardcopy SPM yang telah ditanda tangani PP SPM
o Membawa ADK SPM yang telah injek PIN PPSPM
o SPM diajukan ke FO pencairan dana

• Mekanisme perubahan data supplier menggunakan user khusus pada KPPN
(melalui permintaan surat ke Kepala KPPN, format sesuai PER-58/PB/2013)
o Membuat surat permohonan perubahan supplier (seperti format
dibawah)
o Melampirkan Nomor Register Supplier (NRS) yang sudah terdaftar
pada KPPN

B. Penonaktifan supplier

Penonaktifan supplier dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

• Surat permintaan penonaktifan supplier oleh Satker format sesuai PER-
58/PB/2013)

• Laporan audit sistem yang dihasilkan oleh aplikasi
• Melampirkan NRS yang telah terdaftar

C. Merge (penggabungan supplier)

• Penggabungan (merge) data supplier dilakukan apabila terdapat
duplikasi informasi pokok supplier yang telah dilakukan pembayaran.

61

• Penggabungan data supplier dilaksanakan oleh unit khusus pengelola
data supplier atas surat yang diajukan oleh satuan kerja.

• Membuat surat permohonan seperti pada format terlampir
• Melampirkan NRS yang telah terdaftar
Perubahan data supplier yang sudah terdaftar pada SPAN dapat dilakukan dengan
mengajukan Surat Permintaan Perubahan Data Supplier sesuai Format Lampiran VII
PER-58/PB/2013 dengan melampirkan :
1. Fotokopi/Scan Surat Keterangan Domisili Perusahaan / Akta Pendirian

Badan Usaha;
2. Fotokopi/Scan Rekening Koran Bank;
3. Fotokopi/Scan NPWP untuk perubahan NPWP

62

A13. Syarat SPM-LS Uang Muka
Kontrak

Dasar hukum pembayaran SPM Uang Muka Kontrak adalah Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 145/PMK.05/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Tata Cara
Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum
Barang/Jasa Diterima.

SPM uang muka diajukan ke KPPN setelah sebelumnya data kontrak disampaikan ke
KPPN, yaitu 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani.

SPM Uang muka diajukan ke KPPN dengan dilampiri :

1.Hardcopy SPM & ADK SPM.
2.Karwas Kontrak (cetak dari aplikasi SAS modul PPK).
3.Realisasi Kontrak (cetak dari aplikasi SAS modul PPK, sama seperti karwas

kontrak).
4.Fotokopi jaminan uang muka pekerjaan konstruksi dilegalisir PPSPM (Jaminan

UM harus sesuai dengan format jaminan uang muka).
Uraian SPM Uang Muka :

Pembayaran Belanja Modal berupa Uang Muka Kerja (…%) Pekerjaan … (diisi nama
pekerjaan) Sesuai SPK/Kontrak Nomor … Tanggal …., SPMK Nomor …. Tanggal …..,
BAP Nomor ….. Tanggal ….. , Jaminan Uang Muka Kerja PT. …. Nomor …… Tanggal
……. , SPP Nomor …… Tanggal ……….

SYARAT Jaminan antara lain :

a. Menggunakan bahasa Indonesia.
b. Diterbitkan oleh Penjamin yang berkedudukan atau memiliki perwakilan

operasional di Indonesia.
c. Masa berlaku surat jaminan paling singkat sampai dengan berakhirnya

pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak.

63

d. Masa pengajuan klaim oleh penerima surat jaminan paling singkat 30 hari
kalender setelah berakhirnya masa berlaku surat jaminan.

e. Masa pembayaran dari penjamin kepada Penerima jaminan paling lama
14 hari kerja tanpa syarat setelah diterimanya pengajuan klaim dari
penerima jaminan

f. Nilai surat jaminan paling sedikit sama dengan nilai pembayaran kepada
penyedia B/J

g. Dalam pembayaran klaim mengacu kepada pasal 1832 KUH Perdata
dengan mengesampingkan Pasal 1831 KUH Perdata.

h. Memuat klausula bahwa surat jaminan bersifat Mudah Dicairkan Dan Tidak
Bersyarat (Unconditional).

i. Surat Jaminan dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjaminan,
dan/atau Konsorsium telah dicatat produknya oleh dan mendapatkan izin
dari OJK

Dalam hal terdapat addendum kontrak/perjanjian berupa perpanjangan jangka
waktu penyelesaian pekerjaan yang pengembalian uang mukanya belum lunas,
dan/atau pekerjaan pemeliharaan, jaminan uang muka dan/atau jaminan
pemeliharaan harus diganti/diperpanjang masa berlakunya paling singkat sesuai
dengan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dan/atau pekerjaan
pemeliharaan tersebut setelah adendum kontrak/perjanjian.

Atas kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN, jika terjadi kesalahan data maka untuk
membenarkannya harus melalui perekaman addendum data dan disampaikan ke
KPPN BUKAN langsung dilakukan UBAH

Penatausahaan Jaminan Uang Muka :

1. Jaminan yang berupa surat Jaminan Uang Muka dan SPKPBJ menjadi
lampiran dalam pengajuan tagihan pembayaran dari penyedia barang/
jasa kepada PPK.

2. Jaminan sebagaimana dimaksud di atas menjadi lampiran dalam
pengajuan SPP oleh PPK kepada PPSPM.

3. PPSPM melakukan pengujian atas keaslian dan keabsahan Jaminan &
SPKPBJ dengan cara sebagai berikut :

a. bentuk jaminan berupa surat jaminan :
▪ konfirmasi secara tertulis kepada Penjamin; atau

64

▪ konfirmasi melalui laman resmi yang disediakan oleh
Penjamin; dan

b. bentuk jaminan berupa SPKPBJ, konfirmasi kepada penyedia
barang/ jasa.

4. Terhadap surat jaminan dan SPKPBJ yang telah dilakukan pengujian, PPSPM
melakukan :

a. Penyimpanan dan penatausahaan terhadap :
▪ asli Jaminan Uang Muka;
▪ asli Jaminan Pemeliharaan;
▪ asli SPKPBJ; danjatau
▪ fotokopi Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran;
dan

b. Penyampaian kepada KPPN sebagai lampiran SPM, terhadap:
▪ asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran;
▪ fotokopi Jaminan Uang Muka; dan/ atau
▪ fotokopi Jaminan Pemeliharaan.

Format-format dalam Pembayaran UANG MUKA KONTRAK

Surat Pernyataan dari Penerbit Jaminan Lamp A – PMK-145/PMK.05/2017

Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Lamp B – PMK-145/PMK.05/2017
Barang/Jasa (SPKPBJ)

Surat Penetapan Nilai Pengembalian Kepada Lamp C – PMK-145/PMK.05/2017
Negara (SPNP)

Surat Permintaan Pencairan/Klaim Surat Jaminan Lamp D – PMK-145/PMK.05/2017
(SPPKSJ)

Surat Perintah Penyetoran Pengembalian (SP3) Lamp E – PMK-145/PMK.05/2017

Untuk melihat daftar Perusahaan Asuransi Umum yang Dapat Memasarkan Produk
Asuransi Pada Lini Usaha Suretyship dan Perusahaan Penjaminan yang Telah
Memperoleh Izin dari Menteri Keuangan atau dari OJK.

65

B1. Syarat Awal Pencairan Dana

PROSEDUR PENCAIRAN DANA APBN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.PMK-190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember
2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, serta peraturan lainnya yang masih berlaku. Berikut langkah-langkah
yang harus dilakukan oleh satuan kerja setiap Awal Tahun Anggaran :

Langkah-Langkah Awal Tahun Anggaran (di satker):

1. Menetapkan Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, dst) pada
satker dengan menerbitkan SK

2. Meneliti DIPA untuk memastikan kebenaran baik jumlah dana atau akun yang
digunakan, jika ada yang salah dan tidak sesuai segera lakukan revisi DIPA

3. Menyusun POK beserta jadwal kegiatan
4. Menyusun rencana penarikan dana berdasarkan POK yang telah disusun
5. Mengajukan persetujuan pembukaan rekening untuk menampung APBN (khusus

satker baru)
6. Menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambilan SP2D
7. Menyampaikan dokumen syarat-syarat awal tahun anggaran ke KPPN Makassar I,

antara lain sebagai berikut :
a. Copy SK Pengelola Perbendaharaan pada satuan kerja
b. PPSPM melakukan registrasi pendaftaran PIN PPSPM (khusus satker
baru/jika terjadi perubahan PPSPM)
c. Menyampaikan Surat pernyataan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) akan segera menyelesaikan rekonsiliasi Laporan Keuangan tahun
sebelumnya
d. Menyampaikan Spesimen Tanda Tangan
e. Menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan KIPS
f. Menyampaikan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh KPA (dibuat
dalam 3 rangkap dengan kertas buffalo putih ukuran F4)

66

Langkah-Langkah Awal Pencairan Anggaran Negara (di

KPPN)

1. KPA menyampaikan surat keputusan penetapan pejabat perbendaharaan kepada
Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan dan cap/stempel
Satker, apabila belum ada penunjukkan dapat mempergunakan pejabat yang
lama dengan memberitahukan kepada KPPN; (PMK-190/PMK.05/2012)

2. KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pengeluaran
sebagai penampungan dana DIPA kepada KPPN sebagai Kuasa BUN (dalam hal
satker yang baru membuka rekening) sesuai PMK-182/PMK.05/2017

a. Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan
b. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening pemerintah sesuai

format lampiran PMK No : 182/PMK.05/2017
c. Surat Kuasa KPA/Pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah sesuai

format lampiran PMK No : 182/PMK.05/2017
3. KPA menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambilan SP2D (maksimal 3 orang).

Petugas yang ditunjuk adalah pejabat perbendaharaan atau PNS yang memahami
prosedur pencairan dana sesuai dengan PER-57/PB/2010 diubah dengan PER-
41/PB/2011 diubah dengan PER-88/PB/2011;
4. Menyampaikan surat penunjukan KIPS kepada KPPN (format Lampiran III PER-
57/PB/2010), dilampiri :

a. Surat penunjukkan Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D dari KPA
b. Foto copy SIM/KTP atau identitas lainnya.
c. Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6
5. PPSPM melakukan registrasi pendaftaran PIN PPSPM sesuai PER-19/PB/2012,
dilengkapi lampiran sebagai berikut :
a. Formulir Pendaftaran PIN PPSPM
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
c. Fotokopi dan asli SK penunjukan Pejabat Penanda tangan SPM
d. Materai Rp.6.000,- yang akan digunakan untuk membuat surat

pernyataan dalam Formulir Pendaftaran PIN PPSPM
6. Menyampaikan Pakta Integritas tahun anggaran berjalan (diperbaharui setiap awal

tahun) dengen ketentuan :
a. Sudah ditandatangani oleh KPA dan diberi stempel
b. Dibuat dalam 3 (tiga) rangkap

67

c. Dicetak menggunakan kertas Buffalo warna Putih
d. Ukuran kertas adalah F4 (US Folio)
7. Melakukan pencairan dana dengan menggunakan aplikasi yang disediakan,
antara lain :
a. Aplikasi GPP PNS (khusus satker KD yang ada pembayaran gaji);
b. Aplikasi BPP Polri (khusus satker POLRI);
c. Aplikasi DPP (khusus satker TNI);
d. Aplikasi SAS (dahulunya bernama Aplikasi SPM);
e. Aplikasi PIN PPSPM (untuk injeksi PIN pada ADK SPM).
8. Melaksanakan penyampaian Laporan Keuangan ke KPPN (LPJ Bendahara) dan
Rekonsiliasi dengan menggunakan :
a. Aplikasi SILABI (tergabung dalama aplikasi SAS);
b. Aplikasi SAIBA.

SYARAT-SYARAT AWAL TAHUN

Surat Pernyataan akan Menyelesaikan S-117/PB/2018
Rekonsiliasi

Permohonan Pengajuan KIPS Baru PER-57/PB/2010

Dispensasi KIPS untuk Honorer (diajukan ke PER-40/PB/2016
Kanwil DJPb)

Kartu Spesimen Tanda Tangan (1 DIPA) –

Kartu Spesimen Tanda Tangan (2 DIPA) –

Kartu Spesimen Tanda Tangan (Banyak DIPA) –

Pakta Integritas KPA dengan Kepala KPPN dan –
Kanwil DJPb

Surat Pernyataan UP PMK-
190/PMK.05/2012

Pendaftaran AWAL PIN PPSPM satker baru PER-19/PB/2012

Perubahan/Penggantian PPSPM karena mutasi, PER-19/PB/2012
dll

68

B2. Pengajuan KIPS

Syarat mengajukan:
1. Permohonan Pengajuan KIPS dari KPA sesuai PER-57/PB/2010
2. fotocoy Identitas Pribadi (KTP atau SIM)
3. Foto 4 x 6 berwarna dan terbaru (soft copy dikirim ke email KPPN)

Note :
DASAR HUKUM : PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
Dalam rangka penyampaian SPM dan pengambilan SP2D, Kuasa PA menunjuk petugas
pengantar SPM dan Pengambil SP2D. KIPS adalah Kartu Identitas Petugas Satker yang
fungsinya untuk penyampaian SPM dan Pengambilan SP2D serta keperluan lainnya (maksimal
3 orang). Pemegang KIPS adalah Seorang PNS yang memahami Proses pencairan dana di
KPPN
Ketentuan :

1. Petugas ditunjuk oleh KPA dengan Surat Keputusan (SK);
2. Petugas dimaksud adalah pejabat perbendaharaan atau pegawai negeri yang

memahami prosedur pencairan dana;
3. Petugas yang ditunjuk dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan, paling

banyak 3 orang;
4. Surat penunjukan dibuat sesuai format, dan disampaikan kepada Kepala KPPN

selaku Kuasa BUN dengan dilampiri :
• Fotocopy KTP/SIM/Identitas lainnya;
• Foto berwarna terbaru berukuran 4×6.

5. KPPN mencetak KIPS dan menyampaikan kepda KPA dengan menggunakan Berita
Acara Penyampaikan KIPS;

6. Dalam hal terjadi perubahan petugas, KPA penyampaikan kembali surat
penunjukan beserta lampirannya kepada Kepala KPPN untuk dibuatkan KIPS.

69

B3. Pengajuan PIN Penandatangan
SPM

Apakah PIN PPSPM itu?
Personal Identification Number (PIN) PPSPM adalah Tanda Tangan Elektronik Pejabat Penanda
Tangan SPM (PPSPM) yang berisi sederet angka yang diverifikasi autentikasinya (keasliannya)
oleh sistem pada KPPN. Tanda Tangan Elektronik digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
PIN PPSPM yang dapat diterima aplikasi SP2D KPPN merupakan bentuk pernyataan bahwa
SPM adalah benar telah diterbitkan dan ditandatangani oleh PPSPM satker bersangkutan.
Proses penandatanganan dengan tanda tangan elektronik ini dilakukan dengan
dengan “Aplikasi Inject PINPPSPM” .
Dasar Pelaksanaan PINPPSPM :

1. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal Pasal 58 (2) : “…
SPM yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM .. memuat Personal Identification

70

Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM dari penerbit
SPM yang sah.”
2. Perdirjen Perbendaharaan No : PER-19/PB/2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang JUKNIS
PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA ARSIP DATA KOMPUTER SURAT
PERINTAH MEMBAYAR

Siapa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan PIN PPSPM?

PPSPM bertanggung jawab secara pribadi maupun jabatan atas penggunaan PIN PPSPM. Hal
ini karena PIN PPSPM bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh PPSPM.

PPSPM melakukan registrasi dengan didampingi operator SPM dengan membawa laptop
untuk diinstall Aplikasi Injeksi PIN Satker. Dalam pelaksanaan registrasi ini PPSPM tidak boleh
diwakili.

Syarat registrasi awal PIN PPSPM yang harus disiapkan oleh
satuan kerja :

1. Formulir Pendaftaran PIN PPSPM
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
3. Fotokopi dan asli SK penunjukan Pejabat Penanda tangan SPM
4. Materai Rp.6.000,- yang akan digunakan untuk membuat surat pernyataan dalam

Formulir Pendaftaran PIN PPSPM
Prosedur registrasi PIN PP-SPM adalah sebagai berikut :

1. Menyerahkan persyaratan sebagaimana tersebut, kemudian Customer
Service KPPN Makassar I akan mengeceknya dan menuangkanya dalam check
list kelengkapan

2. Menandatangani surat pernyataan (disediakan di KPPN) yang telah dibubuhi
materai 6000

3. Sesuai dengan nomor yang didaftarkan, PPSPM akan menerima 2 (dua) SMS yang
berisi PIN Awal (5 angka – 1 huruf) dan Lisensi/Register Aplikasi PIN PPSPM (24 digit
kode).

4. Pengaktifan PIN PPSPM dilakukan langsung ke KPPN (petugas CSO) dengan cara
memasukkan PIN Awal (5 angka-1 huruf) dan menggantinya dengan PIN Baru (6
digit angkat).

5. SMS berhasil Aktivasi akan terkirim ke nomor HP PPSPM.
6. Meng-install aplikasi injeksi PIN PPSPM pada laptop yang telah dibawa

71

7. Memasukkan nama PPSPM, nomor HP yang didaftarkan, dan 24 digit kode
Lisensi/Register PIN PPSPM lalu klik Enter License

8. Inject ADK SPM sesuai dengan PIN Baru (6 digit angkat) yang tadi sudah dimasukkan
di petugas CSO

Bagaimana Jika terdapat Pergantian atau Perubahan
PPSPM?

Lakukan penonaktifan PIN PPSPM lama dan lakukan Pendaftaran PIN PPSPM baru dengan
membuat :

1. Formulir Penggantian PIN PPSPM karena Mutasi, dll.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
3. Fotokopi dan asli SK penunjukan Pejabat Penanda tangan SPM
4. Materai Rp.6.000,- yang akan digunakan untuk membuat surat pernyataan dalam

Formulir Pendaftaran PIN PPSPM
Prosedur selanjutnya sama dengan prosedur pendaftaran PIN PPSPM sebelumnya. Apabila
terjadi pergantian PPSPM atau perubahan data pribadi PPSPM (misal nomor handphone yang
didaftarkan), satker segera melaporkan perubahan tersebut ke KPPN. Dalam hal
perubahan/pergantian tidak dilaporkan maka KPPN tidak bertanggung jawab atas transaksi
keuangan negara terkait dengan penggunaan data PPSPM yang belum dimutakhirkan.

72

B4. Permintaan User OM SPAN

OM SPAN (online monitoring SPAN) adalah Aplikasi berbasis WEB yang dapat diakses melalui
jaringan Intranet dan Internet yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi SPAN dan
menyajikan reporting sesuai kebutuhan.

KONSEP APLIKASI

Memindahkan data dari SERVER SPAN sesuai kebutuhan, penarikan data bersifat incremental
baik dilakukan dengan menjalan batch dalam setiap jam maupun batch pada akhir hari.
Dengan Aplikasi ini user pada KPPN / Satker Tidak perlu melakukan akses langsung ke sistem
SPAN tapi dapat menggunakan komputer lain/mobile device. Aplikasi ini dikembangkan
secara inhouse oleh Tim pada Direktorat DTP, sehingga jika dibutuhkan pengembangan
kedepannya dapat dilakukan secara cepat.

Berkenalan dengan OM SPAN

Dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci dan terintegrasi

mengenai implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Ditjen

Perbendaharaan telah mengembangkan suatu aplikasi berbasis web yang dinamakan

Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN).

Aplikasi OM-SPAN dapat diakses dengan mengetikkan alamat

web http://spanint.kemenkeu.go.id pada browser di komputer/laptop/smartphone yang

tersambung dengan jaringan internet.

Untuk login ke dalam aplikasi tersebut, telah disediakan user dan password untuk seluruh satker

per-DIPA. User dan password dapat diperoleh dengan terlebih dahulu mengajukan

persyaratan dengan format dan lampiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen

Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2014 tentang Penggunaan Aplikasi Online Monitoring

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Melalui Aplikasi OM-SPAN, Satker dapat mengetahui status invoice/Surat Perintah Membayar
(SPM) apakah ditolak atau sudah diproses dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D)-nya oleh KPPN, termasuk informasi mengenai status penyaluran dana SP2D tersebut
apakah sukses ataukah terjadi Retur.

73

Adapun fungsi Aplikasi OM-SPAN berdasarkan tiap modul

yang tersedia antara lain:

1. Modul Penganggaran
Untuk mengetahui informasi revisi DIPA, realisasi dan sisa pagu, termasuk informasi mengenai
penolakan revisi DIPA karena menyebabkan pagu minus
2. Modul Komitmen
Untuk mengetahui iformasi tentang data supplier
3. Modul Pembayaran
Untuk mengetahui status Payment Management Resume Tagihan (PMRT), mencetak daftar
SP2D dan rekap penerbitan SP2D serta Karwas UP/TUP
4. Modul Penerimaan
Untuk monitoring potongan SPM, realisasi pendapatan per Akun, juga dapat digunakan untuk
mengetahui NTPN yang benar atas transaksi setoran yang telah dilakukan dan unduh ADK
konfirmasi/koreksi penerimaan negara
5. Modul Bank
Untuk monitoring status SP2D termasuk informasi mengenai Retur SP2D
6. Referensi
Selain fungsi monitoring tersebut Satker juga dapat mengetahui kode Satker, kode KPPN dan
kode Akun yang benar dengan memanfaatkan menu Referensi yang telah disediakan.
Mengingat betapa bergunanya tersebut diharapkan seluruh Satker yang telah menerima user
& password Aplikasi OM-SPAN dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi dimaksud demi
kelancaran pelaksanaan APBN dan penyusunan laporan keuangan.

Frekuensi Update Data :

• Dashboard 1 jam
• User 1 hari
• Penganggaran 1 & 2 jam
• Pembayaran 1 jam
• GR/Penerimaan 1 hari
• Bank 1 jam
• TV 1 jam

74

• Suplier 2 jam
• Pelaporan 1 hari
• Session 30 menit

75

B5. Rencana Penarikan Dana Bulanan

(PPDH)

Rencana Penarikan Dana Harian yang selanjutnya disingkat RPD
Harian atau APS adalah rencana penarikan kebutuhan dana harian yang memuat
tanggal penarikan dana, jenis belanja, dan jumlah nominal penarikan yang
ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan disampaikan ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam rangka pencairan dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang masuk dalam kategori transaksi besar.
Rencana Penarikan Dana Bulanan yang selanjutnya disingkat RPD
Bulanan atau PPDH adalah rencana penarikan kebutuhan dana bulanan yang
ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan
satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam DIPA.

Dasar Hukum:

• Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
APBN

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana
Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas

• Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-23/PB/2021 tentang
Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2021

• Nota Dinas Direktur Pengelolan Kas Negara Nomor ND-147/PB.3/2021
tentang Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2021

Ketentuan Umum:

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran tahun 2021 melalui proyeksi
kas yang lebih baik, Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 diterapkan kembali dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. Satuan Kerja (Satker) menyusun RPD bulanan sesuai dengan halaman III

76

2. Satker merinci RPD bulanan ke dalam rencana pencairan dana sesuai
tanggal jatuh tempo pembayaran.

3. Berdasarkan RPD tersebut, Satker menyusun rencana pencairan dana
berdasarkan nilai pembayaran serta menyampaikannya ke KPPN.

4. Satker dapat melakukan update/perubahan RPD sebelum pencairan.
5. Apabila terdapat kebutuhan yang penting dan mendesak, dapat diajukan

dispensasi RPD kepada Kepala KPPN.
Bentuk Pemutakhiran RPD atas PPDH:
RPD Harian dapat di-update atau diubah paling lambat 1 hari kerja sebelum tanggal
pencairan pada komponen:

1.Nilai : dapat bertambah atau berkurang;
2.Jenis Belanja : dapat diubah antar jenis belanja;
3.Jatuh tempo : dapat dipercepat atau dimundurkan; dan
4.Valuta : dapat berubah antar valuta IDR/USD/EUR/JPY.

PPDH pada Aplikasi SAS

RPD dan PPDH pada Aplikasi SAS
1. Pada saat pertama kali membuka menu PPDH, secara otomatis data
rencana penarikan dana (PPDH) terbentuk selama satu tahun (per bulan,
per tanggal dan per jenis belanja) sesuai formula yang telah ditentukan oleh
Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) berdasarkan data halaman 3
DIPA.
2. Data PPDH tersebut dapat disesuaikan oleh PPK sesuai kalender kegiatan
masing-masing PPK per bulan, pertanggal dan jenis belanjanya.
3. Total nilai akumulasi PPDH yang dibuat dari Januari /sd Desember
2021, tidak dapat melebihi total jumlah halaman 3 DIPA/Pagu dalam DIPA
kecuali akun belanja 51,
4. Sisa pagu per jenis belanja setelah dibuatkan PPDH per bulan, pertanggal
dan per jenis belanja pada bulan Desember harus bernilai 0 (nol).

77

5. Khusus PPDH bulan Januari s/d Maret, saat perekaman PPDH pertama kali
agar dilakukan penyesuaian Realisasi dengan catatan bahwa, data
SPP/SPM telah dilakukan pencatatan SP2Dnya.

6. Data PPDH menjadi dasar untuk perekaman RPD/Renkas dengan nilai
diatas Rp 5 milyar, jika dalam perhitungan PPDH tidak terdapat nilai Rp 5
milyar (kurang), maka dapat dilakukan edit kembali atas PPDH yang telah
dibuat.

7. Perekaman data RPD/Renkas, dibuat pada menu tersendiri (menu
RPD/Renkas >5 Milyar).

8. Setiap kali perekaman RPD/Renkas dengan nilai Rp 5 milyar atau lebih,
maka akan dilakukan cek terhadap PPDHnya per tanggal RPD tersebut. Jika
tidak ada/kurang, maka akan ditampilkan pesan ketersedian dana PPDH
tersebut.

9. Perubahan terhadap RPD/Renkas yang telah direkam, telah disesuaikan
dengan ketentuan dalam surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-
23/PB/2021.

10. Setiap perubahan PPDH dan RPD, harus dikirimkan hari itu juga ke aplikasi
SPRINT agar nilai PPDH dan RPD dapat terupdate pada sistem SPRINT yang
nantinya akan menjadi validasi saat pengajuan SPM ke KPPN.

Rekam PPDH pada Aplikasi SAS
Untuk melakukan perekaman PPDH, level PPK/SPP pada menu RPD Harian-> RUH
data PPDH seperti gambar dibawah ini :

78

Penjelasan menu diatas :
1. Pada baris tanggal dan kolom isian jenis belanja otomatis akan muncul saat
perekaman pertama kali (data tersebut sesuai perhitungan yang telah
ditentukan sebagimana penjelasan diatas), dapat dilakukan perubahan
sesuai kebutuhan dan kalender kegiatan PPK, jika sudah terisi semua (dapat
dikosongkan jika tidak ada rencana pencairan) dari tanggal satu sampai
dengan tanggal terakhir bulan berkenaan, klik tombol Simpan.
2. Jika pada bulan Desember, pada text baris Sisa Pagu harus berjumlah 0
(nol), kecuali belanja pegawai boleh lebih/minus. Seperti gambar dibawah
ini.

79

3. Isian pada poin 2 menunjukan total PPDH per Bulan dan per jenis Belanja,
PPDH s/d Bulan Lalu, Total DIPA dan Sisa Pagu (Total Pagu – Total PPDH
Perbulan – PPDH s/d Bulan Lalu).

4. Pengiriman PPDH/RPD pada pilihan tersebut akan muncul jika setting
database PPK dan PPSPM terpisah, kiriman tersebut di sampaikan ke PPK
Konsolidator oleh masing-masing PPK. Jika database gabung, tidak perlu
ada pengiriman, sudah otomatis terbaca oleh PPK Konsolidator. Data PPDH
per PPK, selama 12 bulan dapat dikirimkan ke PPK Konsolidator hanya jika
sisa pagu total dikurangi PPDH total sama dengan 0 (nol), kecuali akun
belanja Pegawai, boleh lebih, sebagaiman penjelasan pada poin 1 diatas.
Format file pengiriman PPDH oleh PPK adalah :
rpd_yyyy_xxxxxx_zz.ppk
yyyy= tahun
xxxxxx= kode satker
zz= kode PPK

5. Tombol Realisasi digunakan untuk melakukan penyesuaian PPDH yang telah
lalu, jika tidak ada realisasi, tehadap PPDH per baris tanggal dan kolom jenis
akan diisi dengan 0 (nol). Realisasi yang dibaca adalah realisasi yang telah
dilakukan pencatatan nomor SP2D per tanggal PPDH dan jenis belanja
sama.

Upload PPDH dan RPD melalui SPRINT

Pengiriman PPDH dan RPD ke KPPN (melalui SPRINT)
Untuk melakukan perekaman RPD/Renkas harian, pada level PPK menu RPD Harian-
> Kirim PPDH/RPD ke KPPN, sebagaimana pada gambar dibawah ini :

80

Penjelasan :
1. Pilih bulan Desember untuk pengiriman, hal ini untuk mengetahui Sisa Pagu
Total dikurangi PPDHL total sudah 0 (nol), kalau belum 0 (nol), maka tidak
bisa dilakukan pengiriman. Khusus akun 51 dikecualikan, meskipun pada
bulan Oktober atau Desember telah minus, maka tetap dapat mebuat
pengiriman PPDH.
2. Pada text Sisa Pagu, jika pengisian data PPDH dari masing-masing PPK
sudah benar, seharunya akan menjadi 0 (nol).
3. Pengirman dapat dilakukan ke media lain, misal ke flaskdisk. Saat ini sudah
terdefault ceklist bulan dari 1-12, maka file PPDH juga akan terbentuk
sebanyak 12 file.
4. Format file ADK bentukan hasil pengiriman tersebut dengan format :
o rpdh_mm_yyyy_xxxxxx.LLAT
o mm= bulan
o yyyy= tahun

81

o xxxxxx= kode satker
5. Tombol ini digunakan untuk menerima data PPDH/RPD dari PPK, extensi file

yang digunakan adalah .ppk, seperti gambar dibawah ini :

o Pilih file dan klik tombol buka.

82

6. Tombol Rekap PPK digunakan oleh PPK Konsolidator untuk membantu
melihat data-data PPK yang telah mengirimkan data PPDH nya. Jika di klik,
akan muncul data PPK sebagimana gambar dibawah ini

83

B6. Dispensasi

Penerbitan Dispensasi oleh Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI)
antara lain untuk dispensasi sebagai berikut :

1. Dispensasi Pendaftaran Data Kontrak diajukan jika satker terlambat
mengajukan Data Kontrak ke KPPN. Batas akhir pendaftaran kontrak ke
KPPN adalah 5 (lima) hari kerja setelah penandatanganan kontrak

2. Dispensasi Pembayaran Uang Makan ke rekening Bendahara
Pengeluaran jika satker ingin mengajukan dispensasi uang makan langsung
ke Rekening Bendahara Pengeluaran dengan alasan yang kuat (mis :
pegawai ybs sudah pensiun/diterbitkan SKPP)

3. Dispensasi Pembayaran Tunjangan Kinerja ke rekening Bendahara
Pengeluaran jika satker ingin mengajukan dispensasi tukin langsung ke
Rekening Bendahara Pengeluaran dengan alasan yang kuat (mis : pegawai
ybs sudah pensiun/diterbitkan SKPP)

4. Dispensasi pengajuan SPM tanpa RPD Harian/Renkas jika akan mengajukan
SPM ke KPPN tanpa RPD Harian (SPM dapat diterima namun SP2D otomatis
baru terbit 5 hari kerja setelah SPM diterima oleh petugas FO KPPN)

5. Dispensasi Perpanjangan TUP jika TUP yang telah diberikan oleh KPPN tidak
habis dipergunakan dalam 1 bulan sejak terbitnya SP2D TUP (perpanjangan
TUP diberikan maksimal 1 bulan saja)

84

B7. Konfirmasi Data Capaian Output

Pelaporan data capaian output merupakan bagian dari monev pelaksanaan
anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan
prinsip penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, data capaian output dipergunakan
dalam rangka penilaian kinerja anggaran. Batas akhir pelaporan bagi Satker
pengguna Aplikasi SAS paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring
Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian
Negara/Lembaga

2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk
Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja
Kementerian Negara/Lembaga

3. Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-1/PB/PB.2/2021
hal Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaporan Data Capaian Output
Tahun 2021 Bagi Satker Pengguna Aplikasi SAS

Ketentuan Pengisian Data Caput

1. Untuk tahun 2021, pelaporan data capaian output akan dilakukan dalam 2
tahap berikut:
a. Tahap I: pelaporan bagi Satker pengguna Aplikasi SAS adalah
untuk capaian output bulan Januari dan Februari 2021 yang
dimulai dari tanggal 8 s.d. 31 Maret 2021, serta paling lambat 10
hari kerja untuk bulan-bulan berikutnya; dan
b. Tahap II: pelaporan bagi Satker pengguna Aplikasi SAKTI akan
diatur kemudian.

2. Data capaian output tahun 2021 dilaporkan Satker pada level Rincian
Output (RO) melalui Aplikasi SAS dan proses unggah (upload) pada Aplikasi
OM-SPAN.

85

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian Caput pada TA 2021
antara lain :

a. Pengisian data Caput dilakukan menggunakan aplikasi SAS versi
21.0.6 ke atas;

b. Pengisian data Caput dilakukan secara non kumulatif, artinya
data yang diisi tiap bulannya adalah penambahan capaian
bulan tersebut saja;

c. Pelaporan capaian output hanya melalui OMSPAN, tidak lagi
melalui SAIBA dan e-Rekon&LK;

d. Apabila pada saat periode berjalan PPK/operator PPK
menemukan kekeliruan dalam pengisian data bulan-bulan yang
lalu, maka penyesuaiannya dilakukan cukup pada periode
pelaporan berikutnya;

e. Setiap Satker harus menunjuk seorang PPK sebagai konsolidator
yang bertugas untuk memonitor dan memverifikasi isian data
capaian output konsolidasian dari seluruh PPK sebelum data
tersebut dilaporkan ke OMSPAN;

f. Terdapat perubahan formulasi penilaian IKPA indikator Capaian
Output pada tahun 2021, yang semula berbobot 10% menjadi 17%
pada TA 2021 ini;

g. Perhitungan capaian RO pada prinsipnya merupakan
kewenangan Satker dalam hal ini PPK, dengan tetap
memperhatikan kewajaran data dan informasi yang memadai.

h. Batasan gap/selisih untuk output yang tidak dinilai sebagai
anomali adalah apabila gap antara Progres Capaian Rincian
Output (PCRO) dengan Persentase Penyerapan Anggaran (PPA)
kurang dari 20% (5% untuk RO strategis) atau lebih besar dari -20%
(-5% untuk RO strategis).

4. Periode unggah ADK Konsolidasi Data Capaian Output dilakukan pada
saat open period reguler dan open period tambahan, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Open period reguler, yaitu periode buka sistem secara nasional
yang ditetapkan secara terotomasi untuk 10 hari kerja bulan
berikutnya.

86

b. Open period tambahan, yaitu periode pelaporan tambahan yang
ditetapkan oleh KPPN di luar open period reguler. Open period
tambahan dapat diberikan oleh KPPN berdasarkan permohonan
dispensasi dari Satker (format terlampir).

5. Dalam hal Satker belum menyampaikan data capaian output sampai
dengan batas waktu yang ditentukan/pembukaan sistem OM-SPAN
reguler, Kepala KPPN akan menerbitkan Surat Teguran kepada Satker yang
akan ditembuskan ke Pejabat Eselon I Satker terkait, Kepala Biro
Perencanaan dan/atau Keuangan Kementerian/Lembaga Satker terkait
serta Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan.

Tahapan Perekaman Data Caput

LANGKAH-LANGKAH REKAM & UPLOAD CAPUT 2021 :
1. Login ke SAS user ADMIN, masuk menu Utility >> Setting PPK Konsolidator
2. Beri centang default PPK Konsolidator (1 PPK Kons. = 1 kode satker). Jika ada
≥1 DIPA, centang 1 PPK Konsolidator untuk 1 kode satker.
3. Login ke SAS user PPK
4. Masuk menu Pagu dan Kontrak >> Capaian Output
5. Di bagian kiri atas, pilih Bulan dan pilih Satker
6. Rekam caput masing-masing RO di tombol Ket paling kanan
7. Pengisian caput adalah capaian per-bulan, bukan kumulatif
o Kolom “Bulan Ini” bagian kiri adalah realisasi Volume (RVRO), harus
diisi angka Bulat (tidak boleh desimal)
o Kolom “Bulan Ini” bagian kanan adalah Progress (PCRO), isi sesuai
persentase progres tahapan dan boleh diisi desimal
o Jika Realisasi Anggaran & Progress (PCRO) masih 0%,
maka Volume (RVRO) juga harus 0%
o Untuk target 1 layanan, capaian Volume (RVRO) baru bisa diisi
1 apabila Realisasi Anggaran & Progress (PCRO) sudah > 1%
o Target Progress (PCRO) Triwulanan adalah 15% – 40% – 60% – 100%
o Kolom Keterangan wajib diisi dengan Keterangan yg Memadai
8. Setelah semua RO terisi, klik tombol Simpan di kanan bawah

87

9. Lalu klik tombol “Kirim ADK Rincian Output ke Konsolidator” di kanan
bawah, nanti akan terbentuk ADK *.out

10. Simpan ADK di folder tanpa spasi
11. Klik Keluar, lalu masuk ke Pagu dan Kontrak >> Konsolidasi Capaian Output
12. Di bagian kiri atas, pilih Bulan dan pilih Satker
13. Klik “Terima ADK Rincian Output dari PPK” lalu cari file ADK *.out tadi
14. Setelah semua ADK *.out diterima dan RO terisi, klik tombol Simpan di kanan

bawah
15. Lalu klik tombol “Kirim ADK Rincian Output ke OMSPAN” di kanan bawah,

nanti akan terbentuk ADK *.txt
16. Simpan ADK di folder tanpa spasi dan pastikan nama ADK tidak diubah-

ubah
17. Lakukan langkah ke 4 s.d. 19 untuk masing-masing bulan. 1 file ADK untuk 1

bulan.
18. Login ke OMSPAN lalu di bagian kiri atas pilih yang MONEVPA
19. Masuk menu “Konfirmasi Capaian Output” >> Upload ADK SAS
20. Klik tombol + Upload, pilih Periode (bulan), lalu cari ADK *.txt hasil SAS dan

upload
21. Pastikan kolom “Data Tidak Terkonfirmasi” isinya 0
22. Jika ada Data Tidak Terkonfimasi, informasikan ke petugas CSO KPPN

Makassar I.

88

Pengisian KETERANGAN YANG MEMADAI
Pengisian pada SAS

Jika Gap NORMAL

89

Jika Gap PPA & PCRO muncul Anomali

Kriteria KETERANGAN YANG MEMADAI
PENGISIAN KETERANGAN YANG MEMADAI CAPAIAN OUTPUT PADA SAS :

• Silahkan pilih sesuai satuan dalam target volume RO
• Untuk RO Non Strategis pada SAS, kolom Caput berwarna Abu-abu
• UNtuk RO Strategis pada SAS, kolom Caput berwarna Hijau

Untuk Gap/Selisih PPA dan PCRO yang NORMAL

RO Non Strategis : selisih PPA dan PCRO kurang dari 20% atau lebih besar dari -20%
RO Strategis : selisih PPA dan PCRO kurang dari 5% atau lebih besar dari -5%

Penyerapan Realisasi Persentase Isian Keterangan Memadai
Anggaran Volume Progress
(PPA) (RVRO) (PCRO) s.d. bulan ……….. 2021, PCRO Kumulatif : …….% dengan RVRO
kumulatif : …….
0% 0 0%
layanan/unit/dokumen/orang/desa/keluarga/dll*).

90

0% 0 0,01% Penyerapan anggaran masih 0%, dan Tahapan ……….…….. baru
s.d. akan akan dilaksanakan bulan ………….
≥ 0,01% 0
99,99% s.d. bulan ……….. 2021, PCRO Kumulatif : …….% dengan RVRO
≥ 0,01% ≥1 kumulatif : …….
0,01%
≥ 80% (RO sesuai s.d. layanan/unit/dokumen/orang/desa/keluarga/dll*).
Non target Penyerapan anggaran masih 0% dan tahapan ……………….
Volume 99,99%
Strategis) masih dalam progres sehingga belum ada
RO 0,01% layanan/unit/dokumen/orang/desa/keluarga/dll*) yang
≥ 95% (RO s.d.
Strategis) terealisasi.
99,99%
s.d. bulan ……….. 2021, PCRO Kumulatif : …….% dengan RVRO
100% kumulatif : …….

layanan/unit/dokumen/orang/desa/keluarga/dll*).
Tahapan ………………. masih dalam progres sehingga belum ada

layanan/unit/dokumen/orang/desa/keluarga/dll*) yang
terealisasi.

s.d. bulan ……….. 2021, PCRO Kumulatif : …….% dengan RVRO
kumulatif : …….

layanan/unit/dokumen/orang/desa/keluarga/dll*).
Tahapan yg sudah dilaksanakan dalam RO ini adalah

……………….

s.d. bulan ……….. 2021, PCRO Kumulatif : …….% dengan RVRO
kumulatif : …….

layanan/unit/dokumen/orang/desa/keluarga/dll*).
Seluruh tahapan kegiatan sudah dilaksanakan dan target sudah

tercapai seluruhnya.

≥ 80% (RO melebihi 100% s.d. bulan ……….. 2021, PCRO Kumulatif : …….% dengan RVRO
Non target kumulatif : …….

Strategis) (maks 3X) layanan/unit/dokumen/orang/desa/keluarga/dll*).
Seluruh tahapan kegiatan sudah dilaksanakan dan realisasi
≥ 95% (RO volume melebihi target yang ditetapkan dikarenakan …………..
Strategis)

Untuk Gap/Selisih PPA dan PCRO yang ANOMALI

RO Non Strategis : selisih PPA dan PCRO lebih dari 20% atau lebih kecil dari -20%
RO Strategis : selisih PPA dan PCRO lebih dari 5% atau lebih kecil dari -5%

91

Penyerapan Realisasi Persentase Isian Keterangan Memadai
Anggaran Volume Progress
(PPA) (RVRO) (PCRO)

0% 0 0,01% s.d. bulan ……….. 2021, PCRO Kumulatif : …….% dengan RVRO

s.d. kumulatif : …….

99,99% layanan/unit/dokumen/orang/desa/keluarga/dll*).

Tahapan yg sudah dilaksanakan : ……………….

Gap yang cukup tinggi antara PPA & PCRO disebabkan ………….

≥ 0,01% 0 0,01% s.d. bulan ……….. 2021, PCRO Kumulatif : …….% dengan RVRO

s.d. kumulatif : …….

99,99% layanan/unit/dokumen/orang/desa/keluarga/dll*).

Tahapan ………………. masih dalam progres sehingga belum ada

layanan/unit/dokumen/orang/desa/keluarga/dll*) yang

terealisasi.

Gap yang cukup tinggi antara PPA & PCRO disebabkan

………………..

≥ 0,01% ≥1 0,01% s.d. bulan ……….. 2021, PCRO Kumulatif : …….% dengan RVRO

s.d. kumulatif : …….

99,99% layanan/unit/dokumen/orang/desa/keluarga/dll*).

Tahapan yg sudah dilaksanakan : ……………….

Gap yang cukup tinggi antara PPA & PCRO disebabkan ………….

≤ 80% (RO sesuai 100% s.d. bulan ……….. 2021, PCRO Kumulatif : …….% dengan RVRO
Non target kumulatif : …….
Volume
Strategis) layanan/unit/dokumen/orang/desa/keluarga/dll*).
RO Seluruh tahapan kegiatan sudah dilaksanakan dan target sudah
≤ 95% (RO
Strategis) tercapai.
Gap yang cukup tinggi antara PPA & PCRO disebabkan ………….

≤ 80% (RO melebihi 100% s.d. bulan ……….. 2021, PCRO Kumulatif : …….% dengan RVRO
Non target kumulatif : …….

Strategis) (maks 3X) layanan/unit/dokumen/orang/desa/keluarga/dll*).
Seluruh tahapan kegiatan sudah dilaksanakan dan realisasi
≤ 95% (RO volume melebihi target yang ditetapkan dikarenakan …………..
Strategis) Gap yang cukup tinggi antara PPA & PCRO disebabkan ………….

92

C1. Izin Rekening

Dasar Hukum

PMK No : 182/PMK.05/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Pengelolaan
Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah, jenis Rekening yang dapat dibuka oleh
Kementerian Negara/ Lembaga adalah:

1. Rekening Penerimaan.
Rekening Penerimaan adalah Rekening g1ro pemerintah pada Bank Umum
yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan negara dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada
Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.

2. Rekening Pengeluaran
Rekening Pengeluaran adalah Rekening giro pemerintah pada Bank Umum
yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanj a negara
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara
pada Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja, termasuk didalamnya
Rekening Pengeluaran Pembantu.

3. Rekening Lainnya;
Rekening Lainnya adalah Rekening g1ro atau deposito pada Bank Umum
yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung
pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas
dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.

Kewenangan KPPN

KPPN mempunyai kewenangan untuk menerbitkan ijin pembukaan rekening sebagai
berikut:

• Rekening Bendahara Penerimaan
• Rekening Bendahara Pengeluaran

93

• Rekening Penampungan Hibah Langsung
• Rekening Milik Badan Layanan Umum (BLU)

Sebagai bagian dari upaya pengendalian Rekening milik Satuan Kerja lingkup
Kementerian Negara/ Lembaga, maka KPPN melakukan rekonsiliasi tingkat daerah
paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan Satuan Kerja dan Bank Umum
mitra kerja KPPN.

Persyaratan Persetujuan Izin Rekening

1. Pembukaan Rekening Satker pada Kementerian Negara/Lembaga
Pengajuan dan persyaratannya sebagai berikut :

1. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening pemerintah sesuai
format lampiran PMK No : 182/PMK.05/2017

2. Surat Kuasa KPA/Pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah sesuai
format lampiran PMK No : 182/PMK.05/2017

Surat persetujuan pembukaan Rekening yang diterbitkan oleh Kuasa BUN di Daerah
(KPPN) berlaku selama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan
2. Rekening Khusus untuk menampung dana Hibah Langsung

• Satu rekening hibah langsung untuk satu register
• Melampirkan paling sedikit :

1. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening pemerintah
sesuai format lampiran PMK No : 182/PMK.05/2017

2. Surat Kuasa KPA/Pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah
sesuai format lampiran PMK No : 182/PMK.05/2017

3. Salinan/copy surat penerbitan nomor register hibah.
3. Penamaan Rekening

• Nama kantor yang disebut pada nama rekening harus sama dengan nama
satker dalam DIPA yang dilampirkan dalam persyaratan.

• Apabila jumlah karakter nama satker melebihi jumlah karakter dalam sistem
bank/kantor pos, maka diperkenankan untuk menyingkat nama satker
dengan singkatan yang lazim.

94

• Jika kode untuk jenis rekening ( tiga huruf pertama) hanya bisa dilakukan
dengan huruf capital semua, maka pemberian nama rekening disesuaikan
dengan sistem pada bank/ kantor pos.

Rekening yang dibuka oleh satuan kerja harus diberi nama sesuai dengan format :

• Rekening Penerimaan dibuka dengan menggunakan nama: “BPN (kode
KPPN mitra kerja) (nama kantor)”

• Rekening Pengeluaran dibuka dengan menggunakan nama: “BPG (kode
KPPN mitra kerja) (nama kantor)”

• Rekening Pengeluaran Pembantu dibuka menggunakan nama: “BPP (kode
KPPN mitra kerja) (nama kantor)”

• Rekening Lainnya berupa Rekening Milik BLU dibuka dengan menggunakan
nama: “RPL (kode KPPN mitra kerja) BLU (nama Satuan Kerja) untuk (PKD /
PKE/ OPS / DK)”
o PKD : Rekening Pengelolaan Kas BLU dalam bentuk deposito
o PKE : Rekening Pengelolaan Kas BLU dalam bentuk giro
o OPS : Rekening Operasional BLU
o DK : Rekening Dana Kelolaan

• Rekening Lainnya berupa Rekening Milik Perwakilan RI dibuka dengan
menggunakan nama: “RPL (kode KPPN mitra kerja) PWK (nama Satuan
Kerja) untuk (RTN / KB / PNBP/ ANT/ DT)”
o RTN : Rekening Rutin;
o KB : Rekening Kas Besi;
o PNBP : Rekening Penerimaan Negara Bukan Paj ak;
o ANT : Rekening Antara; dan
o DT : Rekening Dana Titipan .

• Rekening Lainnya berupa Rekening Penyaluran Dana Bantuan dibuka
dengan menggunakan nama: “RPL (kode KPPN mitra kerja) DB (nama
Satuan Kerja) untuk . . . . “

• Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung
dibuka dengan menggunakan nama: “RPL (kode KPPN mitra kerja) PDHL
(nama Satuan Kerja) untuk (nomor register hibah)”

95

• Rekening Lainnya berupa Rekening Penyaluran Dana Hibah dibuka dengan
menggunakan nama: “RPL (kode KPPN mitra kerja) PDH (nama Satuan
Kerja) untuk (nomor register hibah)”

• Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana kerjasama/
Kemitraan dibuka dengan menggunakan nama: “RPL (kode KPPN mitra
kerja) KS (nama Satuan Kerja) untuk . . . .”

• Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Jaminan dibuka
dengan menggunakan nama: “RPL (kode KPPN mitra kerja) PDJ (nama
Satuan Kerja) untuk . . . . “

• Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Titipan dibuka
dengan menggunakan nama: “RPL (kode KPPN mitra kerja) PDT (nama
Satuan Kerja) untuk . . . .” .

• Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Sementara dibuka
dengan menggunakan nama: “RPL (kode KPPN mitra kerja) PS (nama
Satuan Kerja) untuk….”

4. Laporan setelah membuka rekening
KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU harus menyampaikan laporan pembukaan
Rekening kepada Kuasa BUN di Daerah paling lambat:

• 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan
Rekening; dan

• 10 (sepuluh) hari kerj a sej ak pembukaan rekening pengelolaan kas BLU
dalam bentuk deposito .

5. Pendebitan Rekening
Pendebitan Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negaraj Lembaga
dilakukan dengan menggunakan :

1. Layanan Perbankan Secara Elektronik, yaitu :
o Internet Banking
o Kartu Debit

2. Cek/bilyet giro.

96

Layanan Perbankan Secara Elektronik berupa Kartu Debit dikecualikan untuk
Rekening Penerimaan

Perubahan Nama Rekening

KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU dapat mengajukan permohonan
persetujuan perubahan nama Rekening kepada Kuasa BUN di Daerah (KPPN) dalam
hal terjadi perubahan nomenklatur nama Satuan Kerja tanpa mengubah tujuan
penggunaan Rekening dimaksud dan hal-hal lain. Atas permohonan persetujuan
perubahan Rekening dimaksud, Kuasa BUN di Daerah (KPPN) kemudian menerbitkan
Surat Perubahan Nama Rekening yang ditujukan kepada Bank Umum tempat
Rekening dibuka.

Perubahan Bank tempat rekening dibuka (pindah Bank)

KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU dapat mengajukan permohonan perubahan
bank tempat Rekening dibuka setelah mendapat persetujuan dari Kuasa BUN di
Daerah dengan tahapan sebagai berikut :

1. KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU mengajukan surat permohonan
persetujuan perubahan bank tempat pembukaan Rekening kepada
Kepala KPPN di Daerah;

2. KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU membuka Rekening pada Bank
Umum setelah mendapat surat persetujuan perubahan bank tempat
pembukaan Rekening dari Kepala KPPN;

3. KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU memindahkan saldo dari Rekening
lama ke Rekening baru;

4. KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU menutup Rekening lama;
5. KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU melaporkan pembukaan Rekening

baru dan melaporkan penutupan Rekening lama kepada Kepala KPPN
(ditembuskan ke Kanwil & eselon I masing-masing).

Pelaporan Saldo Rekening ke KPPN

• KPA/ Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU wajib melaporkan saldo seluruh
Rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada Kuasa BUN di
Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

97

• Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan
saldo Rekening dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

• Laporan Saldo Rekening harus dipisahkan antara Rekening yang dibuk
aatas permohonan dari :
o KPA/Pimpinan BLU; dan
o Kepala Satuan Kerja.

Rekonsiliasi Rekening

KPPN melakukan rekonsiliasi data Rekening tingkat daerah di wilayah kerjanya setiap
bulan dengan :

• Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negaraj Lembaga
• Kantor cabang Bank Umum di wilayah kerj anya setiap bulannya

Sanksi

• Kuasa BUN di Daerah (KPPN) dapat mengenakan sanksi blokir Rekening
dalam hal KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU tidak menyampaikan
laporan saldo Rekening

• Kuasa BUN di daerah berwenang menutup Rekening milik Satuan Kerja
lingkup Kementerian Negara/ Lembaga paling lambat 1 (satu) tahun sejak
Rekening dikategorikan sebagai Rekening pasif.

REKENING

Persetujuan Pembukaan Rekening PMK-182/PMK.05/2017
PMK-182/PMK.05/2017
Laporan Pembukaan Rekening PMK-182/PMK.05/2017
Permohonan Perubahan Nama
Rekening PMK-182/PMK.05/2017
Permohonan Perubahan Bank PMK-182/PMK.05/2017
Laporan Penutupan Rekening PMK-252/PMK.05/2014
Laporan Saldo Rekening

98

C2. Penyelesaian Retur SP2D

Dasar hukum penyelesaian retur SP2D adalah Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor : PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara
Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Atas dana Retur SP2D yang telah dibukukan di rekening retur dapat dilakukan
1. Pembayaran kembali ke rekening penerima sesuai dengan permintaan
Kuasa PA/Satker; atau
2. Penyetoran ke Kas Negara.

Mekanisme Penyelesaian Retur SP2D di KPPN

1. Berdasarkan pembukuan transaksi penerimaan dana retur SP2D, KPPN
menyampaikan Surat Pemberitahuan Retur SP2D ke Kuasa PA/Satker
dengan dilampiri Daftar Retur SP2D paling lambat 3 (tiga) hari kerja
berikutnya.

2. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Retur SP2D, Satker menyampaikan :
a. Surat Ralat/Perbaikan Rekening (SRPR) sesuai format dalam
Lampiran B pada PER-9/PB/2018 (paling lambat hari kerja terakhir
pada minggu ke-3 bulan berikutnya);
b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sesuai format
dalam Lampiran C pada PER-9/PB/2018 ;
c. ADK SPM Dummy untuk pendaftaran data supplier apabila
▪ Supplier belum pernah didaftarkan ke SPAN;
▪ Data Supplier yang telah didaftarkan memerlukan
perubahan pada nama bank, nama dan/atau nomor
rekening.
d. Surat Permintaan Perubahan Data Supplier dalam hal perubahan
Data Supplier bukan merupakan kesalahan/perubahan nama
bank, nama dan/atau nomor rekening yang dibuat sesuai format
Lampiran D pada PER-9/PB/2018

99

e. ADK perubahan Data Kontrak apabila perubahan data supplier
mengakibatkan perubahan data kontrak yang telah didaftarkan
di SPAN

3. Guna mengurangi kesalahan perekaman data supplier, satker dapat
memeriksa supplier yang sudah didaftar pada SPAN melalui aplikasi OM
SPAN. Masuk ke dalam aplikasi OM SPAN di alamat
: spanint.kemenkeu.go.id. Selanjutnya pilih Modul Komitmen > Cek Data
Supplier > dan masukkan nomor rekening supplier yang dikehendaki;

4. Dalam hal Kuasa PA/Satker tidak menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan
Rekening (SPPR) sampai dengan hari kerja terakhir minggu ke-3 bulan
berikutnya setelah adanya Surat Pemberitahuan Retur SP2D, KPPN
Makassar I akan :

a. melakukan penyetoran dana Retur SP2D dari Rekening RR
SPAN/Rekening RR Gaji/Rekening RR BI ke Rekening Kas Negara;
dan

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Penyetoran Dana Retur
SP2D kepada Kuasa PA/Satker

Cara membuat SPM Dummy :
1. Menggunakan aplikasi SAS update terbaru;

2. Pada saat pengisian data supplier, pastikan telah melihat data supplier yang
telah terdaftar pada SPAN untuk mengecek apakah supplier yang akan
direkam sudah terdaftar pada SPAN atau belum;

3. Nomor dan tanggal SPM sesuai dengan nomor dan tanggal perekaman;

4. Akun bebas (disarankan untuk tidak memakai akun 51 untuk menghindari
rekon gaji);

5. Nilai SPM Rp. 1,-;

6. SPM dibuat secara Non Kontraktual;

7. Uraian SPM “Penyelesaian retur SP2D nomor ….. tanggal …..”

8. ADK SPM tetap harus diinject PIN-PPSPM.

9. SPM harus dihapus setelah proses penyelesaian retur berhasil.

Nama Blangko/Format Dasar Peraturan

Surat Ralat/Perbaikan Rekening (SRPR) PER-9/PB/2018

100