Buku Layanan KPPN

Dalam hal informasi rekening yang baru telah terdaftar di KPPN lain dengan
rincian/isian data yang berbeda (diketahui setelah proses pendaftaran suplier) satker
membuat SPM dummy dengan detail sama pada data suplier yang telah terdaftar
pada KPPN lain.
Dalam hal terjadi perbedaan data suplier seperti dimaksud, namun meyakini
kebenaran data suplier yang baru, maka satker membuat Surat Permintaan
Perubahan Supplier.

Pengembalian Penerimaan Atas Penyetoran Dana Retur

SP2D

Kuasa PA/Satker dapat mengajukan permintaan pembayaran kembali dana Retur
SP2D ke KPPN mitra kerja atas dana Retur SP2D yang telah disetor ke Kas Negara :

1.per SP2D-Retur
2.secara kumulatif.
Permintaan pembayaran kembali atas dana Retur SP2D yang telah disetor ke Kas
Negara per SP2D-Retur sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara
mengajukan :
1. Surat Permintaan Pembayaran Kembali (SPPK) sesuai format dalam

Lampiran H pada PER-9/PB/2018
2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sesuai format dalam

Lampiran G pada PER-9/PB/2018
3. Fotokopi surat pemberitahuan penyetoran dana Retur SP2D ke Kas Negara;
4. Daftar Retur SP2D yang telah disetor ke Kas Negara yang disahkan oleh

Kepala Seksi Bank dan diketahui oleh Kepala KPPN yang berasal dari aplikasi
yang disediakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
5. Softcopy Data Supplier penerima pengembalian dana Retur SP2D dalam
format Excel;
6. Fotokopi buku tabungan dan/atau rekening koran penerima
pengembalian dana Retur SP2D yang akurat dan masih aktif;
7. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima.

101

Permintaan pembayaran kembali atas dana Retur SP2D yang telah disetor ke Kas
Negara secara kumulatif sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara
mengajukan :

1. Surat Permintaan Pembayaran Kembali (SPPK) sesuai format dalam
Lampiran H pada PER-9/PB/2018

2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sesuai format dalam
Lampiran G pada PER-9/PB/2018

3. Fotokopi SPM dan SP2D yang dananya diretur;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Retur SP2D;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penyetoran Dana Retur SP2D ke Kas Negara;
6. Daftar Retur SP2D yang telah disetor ke Kas Negara yang disahkan oleh

Kepala Seksi Bank dan diketahui oleh Kepala KPPN yang berasal dari aplikasi
yang disediakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Fotokopi mutasi buku tabungan dan/atau rekening koran terhitung sejak
tanggal diterbitkannya SP2D sampai dengan diterbitkannya SPPK;
8. Softcopy Data Supplier penerima pengembalian dana Retur SP2D dalam
format Excel;
9. Fotokopi buku tabungan dan/atau rekening koran penerima
pengembalian dana Retur SP2D yang akurat dan masih aktif;
10. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima.
Dalam hal pengujian dinyatakan lengkap dan benar, KPPN meneruskan Surat
Penerusan Permintaan Pembayaran Kembali (SPPK) beserta lampirannya kepada :

1. Dit. PKN c.q. Subdirektorat Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan
Kas untuk melakukan penelitian untuk memastikan setoran atas dana Retur
SP2D telah diterima dan dibukukan di RKUN

2. Dalam hal setoran atas dana Retur SP2D telah diterima dan dibukukan di
RKUN, Dit. PKN c.q. Subdirektorat Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan
Pengelolaan Kas :
▪ meneruskan ke Dit. PKN c.q. Subdirektorat Manajemen Rekening
Lainnya dan Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara untuk
diterbitkan SPM-PP dalam hal pengembalian penerimaan tahun
anggaran berjalan.

102

▪ menyampaikan ke Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP) c.q.
Subdirektorat Pembayaran Program Jaminan Sosial, PFK, dan
Kebijakan TGR untuk diterbitkan SPM-PP dalam hal pengembalian
penerimaan tahun anggaran yang lalu.

3. Berdasarkan SPM-PP sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 2 di atas,
KPPN Jakarta II/KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SP2D sesuai
dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Nama Blangko/Format Dasar Peraturan
Surat Permintaan Pembayaran kembali (SPPK) PER-9/PB/2018

103

C2. Pengajuan Konfirmasi Setoran

Untuk memastikan setoran penerimaan negara baik setoran Pajak, PNBP, dan Non
Anggaran diterima di Kas Negara serta untuk pengamanan atas penerimaan negara
sebagaimana diamanatkan dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-
5/PB/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan
Negara, maka setiap satuan kerja harus melakukan konfirmasi kebenaran setoran
penerimaan negara ke KPPN Makassar I, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Setoran penerimaan negara yang disetor pada Bank Persepsi atau Pos
Persepsi, dapat dikonfirmasi paling cepat pada H+1 setelah
penyetoran penerimaan negara pada Bank Persepsi

2. Rekam surat setoran penerimaan negara yang telah disetor ke Bank/Pos
persepsi dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Ditjen
Perbendaharaan, yaitu :
• Untuk satker yang memiliki DIPA, dapat menggunakan Aplikasi SAS
pada menu Data Konfirmasi di user PPK/SPP atau melalui
user SILABI Penerimaan
• Untuk pihak ketiga, satker non DIPA, dan masyarakat umum,
dapat menggunakan Aplikasi Konfirmasi Satker (K2PN) yang bisa
diperoleh di Customer Service KPPN Makassar I

3. Pastikan perekaman data yang meliputi :
• Kode NTPN
• Kode NTB/NTP
• Kode NPWP
• Kode Akun
• Nilai Setor

4. Setelah dilakukan perekaman maka satker mencetak daftar surat setoran
penerimaan negara yang akan di konfirmasi dan mentransfer ADK (Arsip
Data Komputer) ke dalam flashdisk;

5. Kemudian ADK, cetakan daftar surat setoran penerimaan negara,
dan fotocopy surat setoran atau struk pembayaran setoran secara

104

elektronik sesuai daftar diajukan ke petugas konfirmasi KPPN Makassar I
untuk mendapatkan daftar hasil konfirmasi setoran penerimaan negara;
Pentingnya pelaksanaan konfirmasi setoran penerimaan negara ini juga
diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf c PMK 190/PMK.05/2012
Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, bahwa setiap
lampiran SSP (Surat Setoran Pajak) untuk SPP-GU harus sudah dikonfirmasi terlebih
dahulu oleh KPPN.

Syarat dan kelengkapan pengajuan Konfirmasi Setoran ke
KPPN

1. Surat Permohonan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara (Lampiran A PER-
5/PB/2018)

2. Rekapitulasi daftar setoran penerimaan negara (Lampiran B PER-5/PB/2018)
dapat dicetak dari Aplikasi K2PN

3. ADK konfirmasi setoran penerimaan Negara (ADK dari aplikasi K2PN)
4. Fotokopi BPN atau dokumen lain yang dipersamakan.

Format ADK Konfirmasi Setoran

Format ADK konfirmasi setoran penerimaan negara dibuat dalam
file Text (ekstensi *.txt) dengan susunan elemen per data setoran sesuai contoh di
bawah ini :

Khusus untuk Non Satker/Satker tanpa DIPA, konfirmasi setoran menggunakan
aplikasi K2PN. Sedangkan untuk satker yang mempunyai DIPA di KPPN, konfirmasi
setoran dapat menggunakan Aplikasi SAS level PPK.

105

C4. Koreksi/Ralat Setoran

Prosedur mengenai Koreksi Data Transaksi Keuangan telah diatur dalam Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi
Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
Satuan kerja yang hendak melakukan perubahan atau Koreksi/Ralat atas SPM yang
telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN wajib berpedoman pada peraturan tersebut.

Koreksi Data adalah proses memperbaiki data transaksi tanpa mengubah data awal
dan hasil koreksi membentuk history. Data transaksi keuangan dapat dilakukan
koreksi oleh KPPN atau Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Data
transaksi keuangan dimaksud merupakan data transaksi keuangan yang diproses
melalui aplikasi SPAN, yang meliputi :

1. Data Transaksi Pengeluaran, antara lain berupa: SP2D, SP2B BLU, SPHL, SP3HL,
Persetujuan MPHL BJS, dan SP3.

2. Data Transaksi Penerimaan, antara lain berupa:

• Data setoran transaksi penerimaan Negara melalui bank/pos persepsi atau
Bank Indonesia;

• Data penerimaan kiriman uang antar rekening milik BUN;
• Data penerimaan yang berasal dari potongan SPM atau pengesahan

pendapatan dan belanja; dan
• Data penerimaan lainnya yang menurut undang-undang termasuk dalam

penerimaan Negara.

Ketentuan Koreksi Data Transaksi Penerimaan

1. Dapat dilakukan terhadap seluruh segmen BAS;
2. Tidak merubah total nilai penerimaan;
3. KPPN hanya dapat melakukan koreksi penerimaan yang menjadi penerimaan

Satker dalam wilayah kerja KPPN berkenaan;
4. Apabila terdapat permintaan koreksi atas setoran pada Satker dalam wilayah kerja

KPPN lain, KPPN akan meneruskan permintaan koreksi dimaksud kepada KPPN lain
tersebut dengan disertai informasi original BAS atas penerimaan Negara berkenaan;

106

5. Dalam hal KPPN lain tersebut di atas belum melaksanakan SPAN, maka permintaan
koreksi setoran akan diteruskan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan c.q.
Direktorat Tranformasi Perbendaharaan (Direktorat TP).

Mekanisme Koreksi Data Transaksi Penerimaan Negara

Satker mengajukan Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara ke KPPN sesuai
format Lampiran IV PER-16/PB/2014 dengan dilampiri:

1. Copy SSP/SSBP/SSPB/SSPCP beserta NTPN/BPN;
2. Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara sesuai PER-16/PB/2014;
3. Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara sesuai format Lampiran IV

PER-16/PB/2014;
4. ADK Koreksi Setoran hasil dari Aplikasi K2PN/Aplikasi Konfirmasi Setoran terbaru.

107

C5. Penyetoran ke Kas Negara

Setiap Transaksi Penerimaan Negara baik berupa penerimaan perpajakan maupun
Penerimaan Negara Bukan pajak harus mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara
(NTPN) sebagai tanda bahwa penerimaan tersebut telah masuk ke rekening Kas Negara atau
sah sebagai Penerimaan Negara.

1. Untuk mendapatkan NTPN Wajib Pajak penyetor agar mencantumkan data-data
dengan benar seperti kode Satker, Bagian Anggaran, NPWP. Kekeliruan data dapat
mengakibatkan penerimaan tersebut tidak mendapatkan NTPN atau sah sebagai
Penerimaan Negara.

2. Penerimaan negara yang disetorkan dengan menggunakan formulir SSP, SSPCP,
SSCP, SSPBB, SSPB dan STBS memerlukan NPWP, kecuali untuk setoran Penerimaan
dengan Mata Anggaran Penerimaan bukan Pajak yang disetor menggunakan
formulir SSBP tidak memerlukan NPWP, kecuali setoran yang dilakukan oleh
Bendahara Satuan Kerja.

3. Penerimaan Negara dapat disetorkan melalui Bank/Pos yang ditunjuk atau
terhubung dengan MPN (Modul Penerimaan Negara) atau melalui potongan SPM,
SP2D.

4. Pengembalian atas belanja TA yang berjalan disetor menggunakan SSPB dengan
mata Anggaran Kontra Pos belanja bersangkutan, sedangkan untuk belanja TA
yang lalu menggunakan formulir SSBP dengan kelompok Mata Anggaran
Pendapatan Lain-Lain. Penyetoran tersebut harus mencantumkan NPWP.

5. Sisa UP yang disetor sebelum berakhirnya TA berjalan menggunakan MA 815111
untuk Rupiah Murni, 815112 untuk Bantuan Luar Negeri, 815113 untuk PNBP,
sedangkan yang disetor setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan
menggunakan MA 815114 dengan menggunakan formulir SSBP.

6. Penyetoran dapat dilakukan melalui loket maupun elektronic banking (e-banking)

1. Pembayaran Melalui Loket/Teller bank/Pos atau MPN Generasi Pertama
(MPN-G1):

1. Mengisi formulir bukti setoran dengan data lengkap, benar dan
jelas dalam rangkap 4 (empat);

2. Menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank/Pos
dengan menyerahkan uang setoran sebesar nilai yang tersebut
dalam formulir yang bersangkutan;

108

3. Menerima kembali formulir bukti setoran lembar 1 dan lembar 3
yang telah diberi NTPN dan NTB/NTP serta dibubuhi tanda
tangan/paraf, nama pejabat bank/pas, cap bank/pos tanggal
dan waktu/jam setor sebagai bukti setor;

4. Menyampaikan bukti setoran kepada unit terkait.

5. Khusus untuk sistem Manual (MPN-G1) akan dihentikan
terhitung mulai Juni 2016.

2. Pembayaran melalui Elektronic Banking (e-banking)/MPN Generasi
Kedua (MPN-G2):

1. Melakukan pendaftaran pada system registrasi pembayaran

via internet di sse.pajak.go.id (untuk setoran perpajakan)

dan simponi.kemenkeu.go.id (untuk PNBP dan

Pengembalian Belanja);

2. Mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk

mendapatkan Nomor Register Pembayaran atau ID-Billing.

Masa berlaku ID-Billing sampai dengan jangka waktu yang

ditetapkan;

3. Untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah
pendaftaran dilakukan oleh instansi terkait dan NRP tercantum
pada surat tagihan dimaksud;

4. Melakukan pembayaran dengan menggunakan ID-Billing;

5. Menerima NTPN sebagai bukti pengesahan setelah
pembayaran dilakukan;

6. Mencetak BPN melalui system registrasi pembayaran atau di
Bank dengan menunjukan NTPN/NTB;

7. Menyampaikan BPN kepada unit terkait.

SYARAT PENGGUNAAN LAYANAN MPN-G2

1. Terhubung dengan internet
2. Mempunyai akun email yang valid dan aktif
3. Mempunyai NPWP

109

MANFAAT LAYANAN MPN-G2 :
1. Tidak perlu lagi membawa dan mengisi surat setoran (SSP, SSBP, SSPCP, dll), data
setoran digantikan dengan proses billing.
2. Proses billing (pembentukan data setoran) dapat dilakukan sendiri’
3. Banyak alternatif metode pembayaran (channel pembayaran) yang dilakukan
selain pada teller bank/pos persepsi (mis: ATM, Internet-Banking, Phone-Banking,
SMS-Banking, dll).
4. Pembayaran dapat dilakukan kapanpun (24 jam on-line) dan dimanapun sehingga
tidak perlu lagi mengantri di teller bank/pos persepsi.
5. Kerahasiaan data wajib pajak/wajib setor/wajib bayar lebih terjamin mengingat
bank/pos persepsi tidak lagi merekam data detail (hanya kode pembayaran/billing
saja) pada setiap setoran.

110

C6. Pengembalian Pajak & Bea Cukai

Dasar Hukum :

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.05/2017 tanggal 18 Juli 2017
tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan
Negara

Ketentuan khusus :

• Pengembalian Penerimaan Negara yang disetorkan pada tahun anggaran
berjalan dibukukan sebagai pengurang Penerimaan Negara bersangkutan
dan dibebankan pada akun pener1maan yang sama dengan akun yang
digunakan pada saat penyetorannya.

• Pengembalian Penerimaan Negara yang disetorkan pada tahun anggaran
yang lalu dibebankan pada SAL.

• Permintaan pengembalian Penerimaan Negara dilakukan berdasarkan
BPN yang sah.

• Pembayaran atas transaksi pengembalian Penerimaan Negara yang
disetorkan pada tahun anggaran yang lalu dilakukan oleh Direktorat Sistem
Perbendaharaan (DSP) selaku satuan kerja pengembalian Penerimaan
Negara atas beban SAL.

• Pembayaran atas transaksi pengembalian Penerimaan Negara melalui
RKUN pada tahun anggaran berjalan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan
Kas Negara (Dit PKN) selaku satuan kerja pembayaran atas transaksi
pengembalian Penerimaan Negara melalui RKUN.

Ketentuan khusus :

Pengembalian atas penerimaan pajak dan bea cukai melalui dapat dilakukan
dalam hal terjadi kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing setoran
penerimaan pajak dan bea cukai oleh Bank/ Pos Persepsi.

Urutan Pengembalian Penerimaan Pajak dan Bea Cukai yang Disetorkan pada Tahun
Anggaran Berjalan :

111

1. Kantor pusat Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan pengembalian
penerimaan pajak dan bea cukai kepada KPPN Khusus Penerimaan,
dengan dilampiri :
a. fotokopi BPN atas setoran yang dimintakan pengembaliannya;
b. fotokopi BPN atas Transaksi Pengganti;
c. fotokopi laporan harian penerimaan;
d. fotokopi nota debet pelimpahan;
e. fotokopi bukti kepemilikan rekening;
f. SPTJM yang dibuat sesuai dengan format Lampiran huruf C pada
PMK 96/PMK.05/2017
g. Surat pernyataan dari Wajib PajakjWajib Bayar/Wajib Setor yang
dibuat sesuai dengan format Lampiran huruf D pada PMK
96/PMK.05/2017

2. berdasarkan permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai
sebagaimana dimaksud, KPPN Khusus Penerimaan melakukan penelitian
untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan dibukukan pada
Kas Negara serta pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permintaan
pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai;

3. dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada Kas Negara, KPPN
Khusus Penerimaan menerbitkan SKTB

4. dalam hal permintaan pengembalian atas penerimaan sebagaimana
dimaksud sudah lengkap, KPPN Khusus Penerimaan melakukan koreksi
pembukuan setoran dimaksud;

5. berdasarkan SKTB, KPPN Khusus Penerimaan menerbitkan SKKSPN sesuai
dengan format Lampiran huruf B pada PMK 96/PMK.05/2017

6. KPPN Khusus Penerimaan meneruskan permintaan pengembalian
penerimaan pajak dan bea cukai beserta dokumen lampiran kepada KPPN
Jakarta II dilampiri dengan SKKSPN dan SKTB.

7. KPPN Jakarta II melakukan pengujian dan pemeriksaan atas kelengkapan
dokumen permintaan pengembalian penerimaan pajak dan bea cukai
sebagaimana dimaksud. Apabila sudah lengkap dan benar, KPPN Jakarta
II selaku satuan kerja Bagian Anggaran BUN menerbitkan SPMPP

112

8. Dalam hal SPMPP diterbitkan dalam mata uang asing, maka SPMPP
diajukan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Jika dalam rupiah,
maka diajukan ke KPPN Jakarta II sampai dengan akhirnya terbit SP2D.

9. KPPN Jakarta II/KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menyampaikan surat
pemberitahuan pengembalian atas penerimaan pajak dan bea cukai
kepada DJP/DJBC yang dibuat sesuai dengan format dalam Lampiran
huruf E pada PMK 96/PMK.05/2017 dan dilampiri fotokopi SPMPP dan
laporan monitoring SP2D.

10. Berdasarkan surat pemberitahuan pengembalian atas Penerimaan
Negara, DJP/DJBC melakukan koreksi pembukuan transaksi pada satuan
kerja kantor pelayanan pajakjkantor pengawasan dan pelayanan bea dan
cukai yang mencatat dan membukukan setoran.

Urutan Pengembalian Penerimaan Pajak dan Bea Cukai yang Disetorkan pada Tahun
Anggaran Yang Lalu :

1. kantor pusat Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan pengembalian
penerimaan pajak dan bea cukai kepada KPPN Khusus Penerimaan,
dengan dilampiri :

a. fotokopi BPN atas setoran yang dimintakan pengembaliannya;

b. fotokopi BPN atas Transaksi Pengganti;

c. fotokopi laporan harian penerimaan;

d. fotokopi nota debet pelimpahan;

e. fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;

f. SPTJM yang dibuat sesuai dengan format dalam Lampiran huruf C
pada PMK 96/PMK.05/2017

g. surat pernyataan dari Wajib Pajak/Wajib Bayar /Wajib Setor yang
dibuat sesuai format dalam Lampiran huruf D pada PMK
96/PMK.05/2017

2. KPPN Khusus Penerimaan melakukan penelitian untuk memastikan setoran
dimaksud telah diterima dan dibukukan pada Kas Negara dan pemeriksaan
atas kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan pajak
dan bea cukai;

3. dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada Kas Negara, KPPN
Khusus Penerimaan menerbitkan SKTB dengan menggunakan format dalam
Lampiran huruf A pada PMK 96/PMK.05/2017

113

4. berdasarkan SKTB, KPPN Khusus Penerimaan menerbitkan SKKSPN dengan
menggunakan format dalam Lampiran huruf B pada PMK 96/PMK.05/2017

5. KPPN Khusus Penerimaan meneruskan permintaan pengembalian
penerimaan pajak dan bea cukai beserta dokumen lampiran
sebagaimana dimaksud kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan
dilampiri dengan SKTB dan SKKSPN.

6. Direktorat Sistem Perbendaharaan melakukan pengujian dan pemeriksaan
atas kelengkapan dokumen pengembalian atas penerimaan pajak dan
bea cukai lalu menerbitkan SPMPP.

7. SPMPP dimaksud diajukan kepada KPPN Jakarta II atau jika SPMPP
diterbitkan dalam mata uang asing, SPMPP diajukan kepada KPPN Khusus
Pinjaman dan Hibah.

8. KPPN Jakarta II/KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menyampaikan surat
pemberitahuan pengembalian atas penerimaan pajak dan bea cukai
kepada DJP/DJBC yang dibuat sesuai dengan format dalam Lampiran
huruf E pada PMK 96/PMK.05/2017 dan dilampiri fotokopi SPMPP dan
laporan monitoring SP2D.

9. Berdasarkan surat pemberitahuan pengembalian atas Penerimaan
Negara, DJP/DJBC melakukan koreksi pembukuan transaksi pada satuan
kerja kantor pelayanan pajakjkantor pengawasan dan pelayanan bea dan
cukai yang mencatat dan membukukan setoran.

114

C7. Pengembalian PNBP

Dasar Hukum :

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.05/2017 tanggal 18 Juli 2017
tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan
Negara

Ketentuan khusus :

• Pengembalian Penerimaan Negara yang disetorkan pada tahun anggaran
berjalan dibukukan sebagai pengurang Penerimaan Negara bersangkutan
dan dibebankan pada akun pener1maan yang sama dengan akun yang
digunakan pada saat penyetorannya.

• Pengembalian Penerimaan Negara yang disetorkan pada tahun anggaran
yang lalu dibebankan pada SAL.

• Permintaan pengembalian Penerimaan Negara dilakukan berdasarkan
BPN yang sah.

• Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Tahun Anggaran
Berjalan :

a. Penerbitan SKTB atas Pengembalian PNBP yang Disetorkan pada
Tahun Anggaran Berjalan dilakukan oleh KPPN Mitra Kerja

b. Penerbitan SKTB atas Pembayaran atas transaksi pengembalian
Penerimaan Negara yang telah disetorkan ke RKUN pada tahun
anggaran berjalan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas
Negara (Dit PKN) selaku satuan kerja pembayaran atas transaksi
pengembalian Penerimaan Negara melalui RKUN.

c. Penerbitan SPM-PP dilakukan oleh Satuan Kerja

d. SPM-PP diajukan kepada KPPN Mitra Kerja selaku
pembayar/penerbit SP2D

e. Dalam hal SPM-PP diterbitkan dalam mata uang asing, SPM-PP
diajukan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah

• Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Tahun Anggaran Yang
Lalu :

115

a. Penerbitan SKTB oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit PKN)

b. Penerbitan SPM-PP atas Pembayaran atas transaksi pengembalian
Penerimaan Negara yang disetorkan pada tahun anggaran yang
lalu dilakukan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP) selaku
satuan kerja pengembalian Penerimaan Negara atas beban SAL.

c. SPM-PP diajukan kepada KPPN Jakarta II selaku
pembayar/penerbit SP2D

d. Dalam hal SPM-PP diterbitkan dalam mata uang asing, SPM-PP
diajukan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Pengembalian PNBP dapat dilakukan dalam hal terjadi :
• keterlanjuran setoran kelebihan penyetoran PNBP

• kelebihan pemotongan pada SPM atas transaksi PNBP

• kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing setoran PNBP oleh Bank/
Pos Persepsi.

Urutan Pengembalian PNBP yang Disetorkan pada Tahun Anggaran Berjalan :
1. Wajib Bayar atau Bank/Pos Persepsi menyampaikan permintaan
pengembalian PNBP kepada KPA dengan dilampiri BPN dan fotokopi bukti
kepemilikan rekening tujuan;

2. KPA melakukan pengujian atas keabsahan BPN dan kebenaran
perhitungan jumlah pengembalian yang diajukan oleh Wajib Bayar atau
Bank/ Pos Persepsi; dan

3. KPA menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN mitra kerja,
atas setoran PNBP yang dimintakan pengembalian.

4. Berdasarkan permintaan penerbitan SKTB dari KPA, KPPN mitra kerja
melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima
dan telah dibukukan oleh KPPN.

5. Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan, KPPN mitra
kerja menerbitkan SKTB untuk selanjutnya disampaikan kepada KPA.

6. Berdasarkan SKTB dari KPPN, KPA menerbitkan Surat Ketetapan
Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN) dengan
menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf B pada PMK No.
96/PMK.05/2017

7. Satker mengajukan SPM-PP ke KPPN Mitra Kerja dengan melampirkan :

116

a. Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara
(SKKSPN)

b. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)
c. Copy BPN atas setoran/potongan SPM
d. Copy rekening tujuan pengembalian PNBP
e. SPTJM yang dibuat sesuai dengan format Lampiran huruf C pada

PMK No. 96/PMK.05/2017
8. Berdasarkan SPM-PP, KPPN Mitra Kerja akan menerbitkan SP2D

Urutan pengembalian Penerimaan Negara yang disetor melalui
RKUN pada Tahun Agggaran Berjalan :

1. KPA mengajukan permintaan penerbitan SKTB kepada Direktorat
Pengelolaan Kas Negara dengan dilampiri fotokopi BPN

2. berdasarkan permintaan penerbitan SKTB, Direktorat Pengelolaan Kas
Negara melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah
diterima dan dibukukan pada RKUN;

3. dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada RKUN, Direktorat
Pengelolaan Kas Negara menerbitkan SKTB dan disampaikan kepada KPA;

4. Berdasarkan SKTB dari Dit PKN, KPA menerbitkan Surat Ketetapan
Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN) dengan
menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf B pada PMK No.
96/PMK.05/2017

5. Satker mengajukan SPM-PP ke KPPN Mitra Kerja dengan melampirkan :
a. Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara
(SKKSPN)
b. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)
c. Copy BPN atas setoran/potongan SPM
d. Copy rekening tujuan pengembalian PNBP
e. SPTJM yang dibuat sesuai dengan format Lampiran huruf C pada
PMK No. 96/PMK.05/2017

6. Berdasarkan SPM-PP, KPPN mitra kerja akan menerbitkan SP2D

117

Urutan Pengembalian PNBP yang Disetorkan pada Tahun Anggaran
Yang Lalu :

1. Wajib Bayar atau Bank/Pos Persepsi menyampaikan permintaan
pengembalian PNBP kepada KPA dengan dilampiri BPN dan fotokopi bukti
kepemilikan rekening tujuan;

2. KPA melakukan pengujian atas keabsahan BPN dan kebenaran
perhitungan jumlah pengembalian yang diajukan oleh Wajib Bayar atau
Bank/Pos Persepsi; dan

3. KPA menyampaikan permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN mitra kerja,
atas setoran PNBP yang dimintakan pengembalian.

4. Berdasarkan permintaan penerbitan SKTB dari KPA, KPPN mitra kerja
melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima
dan telah dibukukan oleh KPPN.

5. Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah telah dibukukan, KPPN
Mitra kerja menerbitkan SKTB untuk selanjutnya disampaikan kepada KPA.

6. Berdasarkan SKTB dari KPPN, KPA menerbitkan Surat Ketetapan
Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN) dengan
menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf B pada PMK No.
96/PMK.05/2017

7. KPA menyampaikan permintaan pengembalian PNBP kepada Direktorat
Sistem Perbendaharaan melalui KPPN mitra kerja, dilampiri dengan:

a. Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara
(SKKSPN)

b. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)

c. Copy BPN atas setoran/potongan SPM

d. Copy rekening tujuan pengembalian PNBP

e. SPTJM yang dibuat sesuai dengan format Lampiran huruf C pada
PMK No. 96/PMK.05/2017

8. KPPN mitra kerja meneruskan permintaan pengembalian PNBP kepada
Direktorat Sistem Perbendaharaan untuk diterbitkan SPM-PP.

9. SPM-PP sebagaimana dimaksud diajukan kepada KPPN Jakarta II.

10. Dalam hal SPM-PP diterbitkan dalam mata uang asing, SPMPP diajukan
kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

118

Urutan pengembalian Penerimaan Negara yang disetor melalui
RKUN pada Tahun Agggaran Yang Lalu

1. KPA mengajukan permintaan penerbitan SKTB kepada Direktorat
Pengelolaan Kas Negara dengan dilampiri fotokopi BPN

2. berdasarkan permintaan penerbitan SKTB, Direktorat Pengelolaan Kas
Negara melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah
diterima dan dibukukan pada RKUN;

3. dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada RKUN, Direktorat
Pengelolaan Kas Negara menerbitkan SKTB dan disampaikan kepada KPA;

4. Berdasarkan SKTB dari Dit PKN, KPA menerbitkan Surat Ketetapan
Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN) dengan
menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf B pada PMK No.
96/PMK.05/2017

5. KPA menyampaikan permintaan pengembalian atas penerimaan negara
kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui Direktorat Pengelolaan
Kas Negara, dengan melampirkan :
a. Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara
(SKKSPN)
b. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)
c. Copy BPN atas setoran/potongan SPM
d. Copy rekening tujuan pengembalian PNBP
e. SPTJM yang dibuat sesuai dengan format Lampiran huruf C pada
PMK No. 96/PMK.05/2017

6. Direktorat Pengelolaan Kas Negara meneruskan permintaan pengembalian
kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan

7. Direktorat Sistem Perbendaharaan melakukan pengujian dan pemeriksaan
atas kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan
negara dengan membandingkan kesesuaian antara jumlah permintaan
pengembalian dengan dokumen lampiran.

8. Dalam hal permintaan pengembalian penerimaan lengkap dan benar,
Direktorat Sistem Perbendaharaan menerbitkan SPM-PP

9. SPM-PP sebagaimana dimaksud diajukan kepada KPPN Jakarta II.

119

10. Dalam hal SPM-PP diterbitkan dalam mata uang asing, SPMPP diajukan
kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

120

C8. Pengembalian PFK

Atas kesalahan dan/atau kelebihan potongan SPM untuk penerimaan PFK oleh
satuan kerja dan kesalahan input setoran PFK oleh Bank dapat dimintakan
pembayaran pengembalian PFK.

Penerimaan Dana PFK dihimpun dari :

• iuran wajib pegawai,
• iuran pemda,
• iuran tabungan perumahan,
• iuran jaminan kesehatan PPNPN Pusat/ PPNPN Daerah,
• iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero),
• iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT ASABRI (Persero) dan
• iuran beras Bulog.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 15/KM.5/2015 terhitung 1
Nopember 2015, Direktur Sistem Perbendaharaan (DSP) telah ditunjuk sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran Satuan Kerja (440780) Pengembalian Penerimaan Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK) dengan tugas antara lain :

• menatausahakan/membukukan penerimaan Dana PFK,
• melakukan pembayaran Dana PFK,
• menyusun Laporan Keuangan berdasarkan transaksi penerimaan Dana PFK

dan transaksi pengeluaran Dana PFK.
Dasar Hukum : Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-
108/PB/2018 tentang Pengembalian Kelebihan Setoran/Potongan Penerimaan Dana
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pengembalian Dana PFK dapat diajukan oleh :

1. Satker Kementerian Negara/Lembaga
2. Bank/Pos Persepsi
3. Pemerintah Daerah
4. Pihak Lain selaku penyetor dana PFK

121

Pemerintah Daerah dan Pihak Lain selaku penyetor dana PFK mengajukan
permintaan pengembalian ke KPPN mitra kerja sesuai Lampiran I Perdirjen
Perbendaharaan Nomor : PER-33/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis dan
Konsolidasi Data Penerimaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga Pegawai Pada Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Satuan Kerja mengajukan permintaan pembayaran pengembalian
potongan dana PFK kepada KPPN mitra kerjanya dengan kelengkapan
sbb :

1. Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian PFK sesuai format Lampiran
A pada SE-108/PB/2018

2. Copy SPM dan SP2D yang memuat adanya kelebihan/kesalahan potongan
PFK

3. Copy rekening tujuan pengembalian PFK
4. Surat Ketetapan Pengembalian sesuai format Lampiran B pada SE-

108/PB/2018
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sesuai format Lampiran C

pada SE-108/PB/2018

2. Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan pembayaran
pengembalian potongan dana PFK kepada KPPN mitra kerjanya
dengan kelengkapan sbb :

1. Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian PFK sesuai format Lampiran
A pada SE-108/PB/2018

2. Copy bukti setor dan/atau Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang memuat
adanya kesalahan input penerimaan PFK

3. Laporan Harian Penerimaan (LHP)
4. Daftar Nominatif Penerimaan (DNP)
5. Copy Bukti Pelimpahan Penerimaan Negara
6. Surat Ketetapan Pengembalian sesuai format Lampiran B pada SE-

108/PB/2018
7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sesuai format Lampiran C

pada SE-108/PB/2018

122

8. Copy BPN atas Transaksi Pengganti, yakni transaksi dengan nilai nominal
yang benar sebagai pengganti atas transaksi penerimaan negara yang
salah

3. Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Lain selaku penyetor dana
PFK mengajukan permintaan pembayaran pengembalian potongan
dana PFK kepada KPPN mitra kerjanya dengan kelengkapan sbb :

1. Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian PFK sesuai format Lampiran
A pada SE-108/PB/2018

2. Copy SPM dan SP2D yang memuat adanya kelebihan/kesalahan potongan
PFK

3. Copy rekening tujuan pengembalian PFK
4. Surat Ketetapan Pengembalian sesuai format Lampiran B pada SE-

108/PB/2018
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) sesuai format Lampiran C

pada SE-108/PB/2018

Ketentuan lanjutan atas pengajuan permintaan pengembalian yang
telah diproses oleh KPPN :

1. Seluruh permintaan pengembalian yang telah diterima oleh KPPN akan
diteruskan ke Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP) karena wewenang
pengembalian ada di DSP c.q. Kepala Subdit Pembayaran Program
Jaminan Sosial, Perhitungan Fihak Ketiga, dan Kebijakan Tuntutan Ganti
Rugi.

2. SP2D atas SPM-PP tersebut diterbitkan oleh KPPN Jakarta II
3. Permintaan pengembalian PFK tidak terikat tahun anggaran
4. Permintaan pengembalian PFK mengurangi dana PFK periode tahun

berjalan

123

D1. LPJ Bendahara

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) adalah laporan yang
dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pegeluaran atas uang/surat berharga yang
dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.

Dasar Hukum : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-
03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuaan, dan
Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara.

Rekonsiliasi Data Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Bendahara :

1. Rekonsiliasi Data LPJ merupakan wewenang Seksi Verifikasi dan Akuntansi
(Seksi Vera)

2. Proses Rekonsiliasi Data LPJ dilaksanakan melalui Aplikasi SPRINT di

alamat http://sprint.kemenkeu.go.id/

3. Satker diwajibkan mengupload ADK LPJ yang dihasilkan dari aplikasi SAS ke
aplikasi SPRINT setiap awal bulan dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari
kerja setelah bulan bersangkutan berakhir atau pada hari kerja
sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur,

4. Selain mengupload ADK LPJ ke aplikasi SPRINT, satker juga wajib
menyampaikan hardcopy LPJ Bendahara ke KPPN Makassar I sebelum
batas sesuai poin di atas

5. Jika sampai batas waktu tersebut belum melaksanakan maka akan
dikenakan peringatan dengan batas waktu 5 (lima) hari sejak dikeluarkan
Surat Teguran Penyampaian LPJ,

6. Proses Rekonsiliasi di Aplikasi SPRINT antara lain sebagai berikut :

a. Membandingkan saldo UP dalam LPJ dengan Kartu Pengawasan
Kredit Anggaran

b. Membandingkan saldo Awal dalam LPJ dengan saldo akhir dalam
LPJ bulan sebelumnya

124

c. Menguji kebenaran nilai uang di Rekening Bank dengan Rekening
koran bendahara

d. Menguji kebenaran perhitungan(tambah/kurang) pada LPJ
e. Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran dan

penyampaian LPJ
f. Membandingkan data rekening Bendahara dengan data

Rekening yang telah diterbitkan persetujuan di SPRINT

Sanksi

Sanksi bagi yang belum menyampaikan LPJ sama dengan sanksi pada Rekonsiliasi
UAKPA yaitu Penundaan Penerbitan SP2D atas :

a. SPM-UP
b. SPM-TUP
c. SPM-GUP
d. SPM-LS ke Bendahara

Dasar Pengisian Format Laporan Pertanggungjawaban :

Sebelum mengisi LPJ yang akan disampaikan ke KPPN, Bendahara Satuan Kerja
mengisi Buku Kas Umum. Format Buku Kas Umum adalah sebagaimana yang tertuang
dalam PER-03/PB/2014 beserta lampirannya. Rangkuman dari Buku Kas Umum
tersebut yang diisikan dalam format LPJ (proses dilakukan melalui Aplikasi SAS).

Dokumen yang disyaratkan pada waktu penyampaian LPJ
yaitu :

1. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sesuai format PER-
03/PB/2014. LPJ Pengeluran dibuat oleh Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN
Makassar I. Pembukuan pengeluaran yang dilaporkan dalam LPJ
merupakan Realisasi Belanja atas beban APBN

2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sesuai format PER-
03/PB/2014. LPJ Penerimaan hanya dibuat oleh Satuan Kerja yang memiliki
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional

3. Laporan Saldo Rekening Bendahara (dapat dicetak di aplikasi SAS)

125

4. Copy Rekening Koran/Daftar Rekening Bendahara

Pengeluaran/Penerimaan/ Lainnya Satuan Kerja untuk setiap akhir

semester.

Tata cara pembukuan dan pengoperasian Aplikasi SAS
modul LPJ (SILABI) :

Untuk pengoperasian Aplikasi SAS modul LPJ (SILABI), silahkan pedomani Buku Manual
SAS halaman 80 s.d. 107 yang dapat didownload pada link di bawah ini :

Proses Rekonsiliasi di Aplikasi SPRINT :

Proses Rekonsiliasi LPJ dan Rekening di Aplikasi SPRINT agar mempedomani buku
manual berikut ini :

Peraturan-peraturan terkait LPJ Bendahara :

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk
Teknis Penatausahaan, Pembukuaan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dapat didownload pada link berikut :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 230/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013
tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat didownload pada link berikut :

Panduan Teknis Bendahara Penerimaan ini didesain sebagai salah satu solusi dalam
upaya peningkatan kapasitas pengelola keuangan pada satuan kerja pengelola
APBN khususnya Bendahara Penerimaan serta perbaikan dan peningkatan
pengelolaan keuangan yang lebih baik sesuai semangat menjaga kredibilitas APBN
yang berkesinambungan dapat didownload pada link berikut :

Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran ini didesain sebagai salah satu solusi dalam
upaya peningkatan kapasitas pengelola keuangan pada satuan kerja pengelola
APBN khususnya Bendahara Pengeluaran serta perbaikan dan peningkatan
pengelolaan keuangan yang lebih baik sesuai semangat menjaga kredibilitas APBN
yang berkesinambungan.

126

D2. Prosedur e-Rekon (Rekonsiliasi
Mandiri)

Gambaran Umum Aplikasi e-Rekon-LK

e-Rekon-LK adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses
rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga tahun 2016.
Dengan adanya e-Rekon-LK, diharapkan :

• Proses rekonsiliasi menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan oleh satker
secara mandiri dari lokasi mana saja, tidak perlu ke KPPN;

• Terbentuk single database yang berisi data seluruh satker di seluruh
kementerian lembaga sehingga sangat membantu KL dalam
menyusun/mengkompilasi laporan keuangan.;

• Data yang dikirim oleh satker/UAKPA ke KPPN sama dengan data yang
dikonsolidasi oleh UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA untuk menyusun laporan
keuangan;

• Menciptakan keseragaman laporan di tiap level unit akuntasi dan
mempercepat penyusunan Laporan Keuangan KL.

• Dengan adanya e-Rekon-LK tentunya mengakibatkan tidak diperlukannya
lagi rekonsiliasi tingkat atas dan Aplikasi Saiba tingkat atas.

• e-Rekon dijadwalkan untuk dilaksanakan pertama kali pada bulan Juni 2016
untuk transaksi bulan Januari s.d Mei 2016.

Proses Bisnis Rekonsiliasi Dengan e-Rekon

Dengan adanya Aplikasi e-Rekon-LK, satuan kerja dapat melakukan rekonsiliasi
secara mandiri.

127

1. Aplikasi e-Rekon-LK dapat diakses pada alamat http://e-rekon-
lk.djpbn.kemenkeu.go.id melalui jaringan internet;

2. Satker menggunggah data kiriman dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi e-Rekon-
LK menggunakan user e-Rekon-LK masing-masing;

3. Proses rekonsiliasi akan berjalan secara otomatis kemudian satker dapat
mengunduh laporan hasil rekonsiliasi => data sama atau tidak;

4. Dari hasil rekon, apabila menurut ketentuan bisa diterbitkan BAR, sistem
akan memberikan status bahwa BAR siap untuk ditandatangani oleh KPA.
Tanda tangan dimaksud disini adalah tanda tangan elektronik, dengan
mengisikan PIN;

5. Apabila diperlukan perbaikan, satker dapat melakukan perbaikan data
dan mengunggah ulang data SAIBA ke Aplikasi e-Rekon-LK. Setiap
perubahan data yang diunggah ke e-Rekon-LK memerlukan approval dari
KPPN;

6. Setelah BAR ditandatangani oleh KPA, sistem akan memberikan status
bahwa BAR siap untuk ditandatangani oleh KPPN (tanda tangan elektronik
dengan mengisikan PIN);

7. Rekon selesai. Apabila BAR dicetak, tanda tangan yang tertera pada BAR
untuk KPA maupun KPPN tersaji dalam bentuk barcode.

Prosedur Pengoperasian e-Rekon-LK Pada Satuan Kerja

1. Satuan Kerja login dengan username yang sudah ditentukan;
2. Satuan Kerja melakukan upload ADK dari Aplikasi Saiba pada menu Upload

ADK;
3. Bila hasil rekon menunjukkan :

o Warna Hijau => Status semua sama;
o Warna Merah => Status tidak semua sama dengan catatan.
4. Bila hasil rekon tidak semua sama, maka satker harus meneliti hasil
rekonsiliasi. Jika kesalahan data berada pada satker, maka satker
memperbaiki kesalahan tersebut kemudian melakukan peng-upload-an
ulang. Jika kesalahan terdapat pada data SiAP, satker memberikan
catatan alasan hal terjadinya status tidak sama dimaksud;

128

5. Satker dapat mencetak hasil rekonsiliasi sesuai periode pengiriman ADK
SAIBA;

6. Satker dapat mencetak BAR setelah mendapat persetujuan dari KPPN dan
mendapat pengesahan dari KPPN.

Saldo Awal e-Rekon :

1. Saldo awal LKKL tahun 2016 = saldo LKKL tahun 2015 audited

o DJPB melakukan upload ADK LKKL tahun 2015 audited yang telah
diterima dari KL ke dalam e-Rekon

o E-Rekon melakukan pendetailan (break down) saldo awal tahun
2016 hingga level satker

o Satker memastikan saldo awal 2016 sama dengan saldo akhir LK
2015 audited

2. Satker mengunduh saldo awal 2016 dari e-Rekon untuk dilakukan restore ke
Aplikasi SAIBA tingkat satker

3. Satker wajib menggunakan aplikasi SAIBA versi 3.2

4. Import saldo awal ke SAIBA melalui menu UITILITY >> PENERIMAAN SALDO
AWAL AUDITED

Urutan Status pada e-Rekon :

Status Penjelasan Yg harus dilakukan
ADK Tidak Standar
ADK yang diupload Upload ADK yang benar (tipe file

salah.Penyebabnya : WINZIP) hasil dari Pengiriman Kumulatif

1)ADK yang diupload bukan ADK per-Bulan dari SAIBA

kumulatif dan tidak berformat .zip;

2)Periode ADK tidak sama dengan
periode pilihan saat upload;

3)Kode satker pada ADK tidak sama
dengan kode satker User saat login
pada web e-Rekon-LK.

ADK Periode Jan-Apr ADK yang diupload adalah ADK Upload ADK Kumulatif mulai Mei 2016
Tidak Diperkenankan selain ADK kumulatif s.d Mei 2016 ke atas

129

Upload ADK yang diupload sudah benar. Menunggu dan sabar
=> Dalam tahap unggah ke
database e-Rekon-LK

Proses SAI (Bawah) ADK masuk pada antrian untuk Masih menunggu dan sabar
tahap proses rekonsiliasi

Cetak Excel Rekon ADK masuk pada antrian untuk Lebih menunggu dan sabar
tahap proses pencetakan excel
hasil rekonsiliasi. Jika sudah => status
akan menjadi “Menunggu
Persetujuan BAR”

Menunggu Persetujuan BAR dan Hasil Rekonsiliasi sudah Cek hasil rekon. Jika masih ada selisih
BAR terbentuk, namun masih menunggu maka agar diperbaiki di SAIBA dan
proses verifikasi oleh operator seksi upload ulang. Jika memang data
Vera di KPPN. KPPN tidak akan KPPN/SPAN salah, ajukan form
menyetujui sampai dengan ADK penjelasan selisih ke seksi Vera.
diperbaiki atau ada penjelasan
tertulis mengenai selisih tersebut.

Menunggu TTD KPA BAR sudah diverifikasi dan disetujui Login dengan user level KPA untuk

oleh operator seksi Vera di KPPN melakukan persetujuan BAR.

Selanjutnya status akan berubah

menjadi Menunggu TTD Kasi Vera

Menunggu TTD Kasi Vera Menunggu persetujuan dari Kepala Menunggu dan sabar lagi
Seksi Vera setelah diverifikasi
terlebih dahulu.

BAR Siap Didownload BAR sudah diverifikasi dan disetujui Cetak BAR, dll. Rekon sudah
oleh Kasi Vera, siap untuk di dinyatakan selesai.
download. BAR tidak perlu
ditandatangani karena sudah ada
tandatangan elektronik/QR CODE

130

D3. Rekonsiliasi UAKPA

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses
dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sember
yang sama. Rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN dilaksanakan setiap
bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan bersangkutan berakhir atau
pada hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur.
Jika sampai batas waktu tersebut belum melakukan rekonsiliasi maka akan
diterbitkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK). Dan jika
sampai 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan SP2Lk tersebut satker belum mengirimkan
laporan keuangan (rekon) bulanan maka akan diberikan sanksi berupa penundaan
penerbitan SP2D atas SPM UP/TUP dan SPM-LS ke Bendahara.
Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
Dokumen yang disampaikan untuk rekonsiliasi adalah :

1. Arsip Data Komputer (ADK)
2. Register Pengirimak ke KPPN
3. Copy register pengirimak ke UAPPA-W atau UAPPA-E1 bulan sebelumnya
4. Laporan Realisasi Anggaran (khusus Laporan Semester I/II)
5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
6. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja
7. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
8. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan
9. Neraca SAKPA
10. Neraca SIMAk-BMN
11. Catatan atas Laporan Keuangan-CaLK (khusus Laporan Semester I/II)
12. Rekening koran
13. Copy SSBP/SSPB

131

Ketentuan Lain :
• BAR Rekon UAKPA ditandatangani oleh:
a. Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi atas nama Kuasa Pengguna
Anggaran; dan
b. Kepala Seksi yang menangani Akuntansi pada KPPN atas nama Kuasa
BUN.
• Rekonsiliasi UAKPA sampai dengan penandatanganan BAR dilaksanakan
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan bersangkutan berakhir.
• Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, rekonsiliasi
dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
• BAR yang telah ditandatangani disampaikan oleh UAKPA dan UAKPA BUN
kepada UAPPA-W/UAPPA-E1.

SANKSI

1. Pengembalian SPM yang telah diajukan oleh UAKPA/satuan kerja.
2. Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan

terhadap SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS kepada pihak ketiga, dan SPM
Pengembalian.
3. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
membebaskan:
a. UAKPA dan UAKPA BUN untuk melakukan rekonsiliasi dengan UAKBUN
D/KPPN;
b. UAPPA-W untuk melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Kanwil;
c. UAKPA dan UAKPA BUN untuk melakukan rekonsiliasi dengan UAKBUN-
Pusat.
4. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menerbitkan SP2S.
5. SP2S sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada UAKPA
yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

132

D4. Pemulihan Pagu DIPA atas SSPB

Penyesuaian pagu DIPA atas setoran pengembalian belanja berpedoman pada

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2014 tentang Mekanisme Penyesuaian

Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Atas Setoran Pengembalian Belanja

Pada Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Dengan

terbitnya PER-21/PB/2014 ini, pagu DIPA satker yang telah

terealisasi/berkurang akibat kesalahan dalam proses pencairan dapat dikembalikan

lagi dengan cara menyetor pengembalian belanja ke Kas Negara dengan

menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).

Alur dari penyesuaian pagu DIPA atas setoran pengembalian belanja sebagaimana

diatur dalam PER-21/PB/2014 adalah sebagai berikut :

1. Satker menyetor pengembalian belanja dengan

menggunakan SSPB/Pengembalian Belanja melalui SIMPONI

2. Satker merekam data SSPB pada aplikasi SAS di menu Pagu >> RUH
SSPB (termasuk mengisi NTPN)

3. Satker melakukan konfirmasi/validasi setoran SSPB ke KPPN (ke seksi Bank)

4. Satker merekam Surat Pernyataan Pengurangan (koreksi) atas realisasi
anggaran belanja sesuai format pada lampiran II PER-21/PB/2014 pada
aplikasi SAS di menu Pagu >> RUH Surat Pernyataan Pengembalian Belanja

5. Satker menyampaikan surat pernyataan dan SSPB yang telah dikonfirmasi
beserta ADK konfirmasi/validasi setoran ke KPPN

6. KPPN melakukan :

a. Verifikasi atas surat pernyataan PPK dan SSPB

b. KPPN melakukan penyesuaian sisa pagu DIPA pada aplikasi SPAN

c. KPPN menyampaikan pemberitahuan kepada Satker atas
penyesuaian sisa pagu DIPA

7. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Satker melakukan Penyesuaian Sisa
Pagu DIPA pada aplikasi SAS di menu Pagu >> RUH Surat Pernyataan
Pengembalian Belanja dengan cara meng-klik tombol Penyesuaian Pagu

8. Masukkan Nomor & tanggal Surat Pemberitahuan dari KPPN, Kode Sub
Output, Kode Komponen dan Kode Sub Komponen sesuai letak pagu yang

133

akan dipulihkan (kode dapat dicek di cetakan POK atau menu Tayang
Pagu) lalu masukkan nilai rupiah yang akan dipulihkan dan klik Simpan

9. Pemulihan pagu DIPA ini tidak akan menambah pagu
DIPA, namun menambah sisa pagu yang ada di satker

10. Setelah di SAS selesai, login ke aplikasi SAIBA lalu rekam SSPB di
menu Transaksi >> Pengembalian Belanja >> Pemulihan Pagu dari SSPB

11. Pagu DIPA sudah bisa dicairkan kembali oleh satker

12. Blangko Pernyataan Penyesuaian Pagu DIPA dapat diperoleh di PER-

21/PB/2014.

134

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan
elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF