SOP Bidang KIHI Kanwil

KANWIL DJKN LAMPUNG
DAN BENGKULU

2022

SOP

Bidang KIHI

0721-242107
0721-242669
[email protected] ; [email protected]
Jl. Raden Intan No 121, Kota Bandar Lampung

DAFTAR SOP KIHI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

SOP BERDASARKAN KEP DIRJEN NOMOR 163/KN/2014
1. Tindak Lanjut Atas Pengaduan Masyarakat Melalui Sekretaris Ditjen
2. Tindak Lanjut Atas Pengaduan Masyarakat Yang Disampaikan Langsung
3. Penyusunan Surat Rahasia Pengaduan Tidak Dapat Dibuktikan
4. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (Non
Belanja Modal) Aparat Pengawas Fungsiona
5. Penelitian Atas Pengaduan
6. Pemantauan Pengendalian Utama Kantor Wilayah
7. Penyusunan Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) Kanwil
8. Penyusunan Laporan Temuan Segera/Berindikasi Fraud
9. Penyusunan Laporan Akhir Triwulan I Kantor Wilayah
10. Penyusunan Laporan Akhir Triwulan I Tingkat Wilayah
11. Penyusunan Laporan Akhir Triwulan II Kantor Wilayah
12. Penyusunan Laporan Akhir Triwulan II Tingkat Wilayah
13. Penyusunan Laporan Akhir Triwulan III Kantor Wilayah
14. Penyusunan Laporan Akhir Triwulan III Tingkat Wilayah
15. Penyusunan Laporan Akhir Triwulan IV Kantor Wilayah
16. Penyusunan Laporan Akhir Triwulan IV Tingkat Wilayah
17. Jadwal Pemantauan dan Penggunaan Sumber Daya Pemantauan
Pengendalian Intern Unit Kepatuhan Internal Wilayah (UKI-W)
18. Penyusunan Rencana Strategis Kanwil
19. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kanwil
20. Pembuatan Jawaban Perkara Perdata/Tata Usaha Negara/Niaga/ Pengadilan
Hubungan Industrial
21. Pembuatan Duplik
22. Pengadaan Gelar Perkara
23. Pembuatan Kesimpulan
24. Pembuatan Kontra Memori Banding/Kontra Memori Kasasi/Kontra Memori
Peninjauan Kembali
25. Pembuatan Laporan Perkembangan Penanganan Perkara Triwulanan

1 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

26. Pembuatan Memori Banding/Memori Kasasi
27. Pembuatan Memori Peninjauan Kembali
28. Pembuatan Pembuktian
29. Pendampingan Saksi/Saksi Ahli/Tersangka
30. Penyampaian Pendapat Hukum (Internal)
31. Penyampaian Pendapat Hukum (Eksternal)
32. Permohonan Surat Kuasa Khusus (SKU) perkara Eks BPPN (TGR dan Non

TGR)
33. Permohonan Surat Kuasa Khusus (SKU) Perkara Non Tuntutan Ganti Rugi

(Non TGR)
34. Permohonan Surat Kuasa Khusus (SKU) Perkara Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
35. Pembuatan Surat Kuasa Khusus (SKU) Perkara Tata Usaha Negara (TUN)
36. Pemberian Bantuan Hukum Ke Kantor Operasional
37. Penyusunan Laporan Tahunan Kanwil
38. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kantor Wilayah (Kanwil)
39. Permintaan Bahan Rakerda/Rakernas/Rapim Kantor Wilayah (Kanwil)
40. Penyusunan Kompilasi Bahan Rakerda/Rakernas/Rapim
41. Pemantauan Pengolahan Data dan Penyajian Informasi
42. Pemberian Bimbingan Teknis Pengolahan Data dan Penyajian Informasi
43. Pemberian Bantuan Teknis Terhadap Permasalah TIK
44. Penyiapan Bahan Penyajian Informasi
45. Penyiapan Pengawasan Implementasi Sistem Aplikasi
46. Penyampaian Perencanaan, Pengelolaan dan/atau Pemeliharaan Perangkat

Jaringan dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor
Wilayah

SOP BERDASARKAN KEP DIRJEN NOMOR 515/KN/2021
1. Penunjukan Person in Charge Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor
Wilayah (PIC TIK Kantor Wilayah)
2. Penyusunan Piagam Risiko UPR Eselon II Kantor Wilayah
3. Penyusunan Laporan Pemantauan Risiko UPR Eselon II pada
Kantor Wilayah

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 2

4. Penyusunan Laporan Pemantauan Risiko Insidentil UPR Eselon II
pada Kantor Wilayah

5. Penyusunan Loss Event Database (LED) UPR Eselon II pada
Kantor Wilayah

6. Penyusunan Addendum Piagam Risiko UPR Eselon II pada Kantor
Wilayah

7. Penyampaian Laporan Pemantauan Risiko UPR Eselon II pada
Kantor Wilayah

8. Penyusunan Masukan Profil Risiko Tingkat Eselon I
9. Persetujuan/Penolakan Addendum Piagam Risiko UPR Eselon III

3 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

SOP

(STANDARD
OPERATING
PROCEDURES)

Bidang KIHI

KEP DIRJEN NOMOR 163/KN/2014

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 4

1. Tindak Lanjut Atas Pengaduan
Masyarakat Melalui Sekretaris Ditjen

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawai Negarai Sipil;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.6/2010 tentang Kode Etik Pegawai di
Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara
Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) serta Tata
Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran
(Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 paling lama 30 hari kerja

5 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

2. Tindak Lanjut Atas Pengaduan
Masyarakat Yang Disampaikan Langsung

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawai Negarai Sipil;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.6/2010 tentang Kode Etik Pegawai di
Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara
Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) serta Tata
Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran
(Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 paling lama 40 hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 6

3. Penyusunan Surat Rahasia Pengaduan
Tidak Dapat Dibuktikan

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin Pegawai Negarai Sipil;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.6/2010 tentang Kode Etik
Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara
Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing)
serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan
Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian
Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 paling lama 10 hari kerja

7 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

4. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan (Non Belanja
Modal) Aparat Pengawas Fungsional

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 paling lama 30 hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 8

5. Penelitian Atas Pengaduan

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawai Negarai Sipil;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.6/2010 tentang Kode Etik Pegawai di
Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara
Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) serta Tata
Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran
(Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara..

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 paling lama 8 hari kerja

9 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

6. Pemantauan Pengendalian Utama
Kantor Wilayah

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011 tentang Kebijakan
Pengawasan Intern Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan
Penerapan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
435/KMK.09/2012
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja
Penerapan Pengendalian Intern Dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian
Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
-

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 10

7. Penyusunan Laporan Hasil Pengujian
Pengendalian Utama (LHPPU) KANWIL

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011 tentang Kebijakan
Pengawasan Intern Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan
Penerapan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
435/KMK.09/2012;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja
Penerapan Pengendalian Intern Dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian
Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 2 hari kerja setelah akhir periode pelaporan (akhir dwiminggu I/akhir dwiminggu
II)

11 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

8. Penyusunan Laporan Temuan
Segera/Berindikasi Fraud

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011 tentang Kebijakan
Pengawasan Intern Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan
Penerapan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
435/KMK.09/2012;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja
Penerapan Pengendalian Intern Dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian
Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 1 hari kerja setelah ditemukan temuan segera/berindikasi fraud

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 12

9. Penyusunan Laporan Akhir Triwulan I
Kantor Wilayah

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011 tentang Kebijakan
Pengawasan Intern Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan
Penerapan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
435/KMK.09/2012;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja
Penerapan Pengendalian Intern Dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian
Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 paling lama 5 hari kerja setelah akhir Triwulan I

13 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

10. Penyusunan Laporan Akhir Triwulan I
Tingkat Wilayah

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011 tentang Kebijakan
Pengawasan Intern Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan
Penerapan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
435/KMK.09/2012;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja
Penerapan Pengendalian Intern Dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian
Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 paling lama 10 hari kerja setelah akhir Triwulan I

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 14

11. Penyusunan Laporan Akhir Triwulan II
Kantor Wilayah

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011 tentang Kebijakan
Pengawasan Intern Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan
Penerapan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
435/KMK.09/2012;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja
Penerapan Pengendalian Intern Dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian
Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara..

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 paling lama 5 hari kerja setelah akhir Triwulan II

15 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

12. Penyusunan Laporan Akhir Triwulan II
Tingkat Wilayah

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011 tentang Kebijakan
Pengawasan Intern Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan
Penerapan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
435/KMK.09/2012;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja
Penerapan Pengendalian Intern Dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian
Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 paling lama 10 hari kerja setelah akhir Triwulan II

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 16

13. Penyusunan Laporan Akhir Triwulan Iii
Kantor Wilayah

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011 tentang Kebijakan
Pengawasan Intern Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan
Penerapan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
435/KMK.09/2012;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja
Penerapan Pengendalian Intern Dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian
Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 paling lama 5 hari kerja setelah akhir Triwulan III

17 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

14. Penyusunan Laporan Akhir Triwulan III
Tingkat Wilayah

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011 tentang Kebijakan
Pengawasan Intern Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan
Penerapan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
435/KMK.09/2012;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja
Penerapan Pengendalian Intern Dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian
Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara..

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 paling lama 10 hari kerja setelah akhir Triwulan III

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 18

15. Penyusunan Laporan Akhir Triwulan IV
Kantor Wilayah

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011 tentang Kebijakan
Pengawasan Intern Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan
Penerapan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
435/KMK.09/2012;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja
Penerapan Pengendalian Intern Dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian
Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 paling lama 5 hari kerja setelah akhir Triwulan IV

19 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

16. Penyusunan Laporan Akhir Triwulan IV
Tingkat Wilayah

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011 tentang Kebijakan
Pengawasan Intern Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan
Penerapan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
435/KMK.09/2012;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja
Penerapan Pengendalian Intern Dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian
Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 paling lama 10 hari kerja setelah akhir Triwulan IV

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 20

17. Jadwal Pemantauan Dan Penggunaan
Sumber Daya Pemantauan Pengendalian
Intern Unit Kepatuhan Internal Wilayah
(UKI-W)

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.09/2011 tentang Kebijakan
Pengawasan Intern Kementerian Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan
Penerapan Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
435/KMK.09/2012;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja
Penerapan Pengendalian Intern Dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian
Intern Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 paling lama 13 hari kerja

21 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

18. Penyusunan Rencana Strategis KANWIL

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntasi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
5. Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 2 (dau) bulan

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 22

19. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
KANWIL

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntasi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
5. Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 2 (dau) bulan

23 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

20. Pembuatan Jawaban Perkara
Perdata/Tata Usaha Negara/Niaga/
Pengadilan Hubungan Industrial

Dasar Hukum :
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetbook stbl. 1847 nomor 237);
2. Reglemet Indonesia yang diperbaharui ( Het Herzeine Indosische Reglement (HIR)
sebagaimana diatur dalam stbl. 1941 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UU Nomor 3
Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo UU Nomor 8 Tahun 2004 jo UU Nomor
49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER- 03/KN/2011 tentang
Pembagian Tugas pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 14 (empat belas) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 24

21. Pembuatan Duplik

Dasar Hukum :
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetbook stbl. 1847 nomor 237);
2. Reglemet Indonesia yang diperbaharui ( Het Herzeine Indosische Reglement (HIR)
sebagaimana diatur dalam stbl. 1941 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UU Nomor 3
Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo UU Nomor 8 Tahun 2004 jo UU Nomor
49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER- 03/KN/2011 tentang
Pembagian Tugas pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 8 (delapan hari) kerja

25 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

22. Pengadaan Gelar Perkara

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri keuangan Nomor 158/PMK.01/2008 tentang Bantuan Hukum di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan
4. Negara; Peraturan-peraturan terkait.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 26

23. Pembuatan Kesimpulan

Dasar Hukum :
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetbook stbl. 1847 nomor 237);
2. Reglemet Indonesia yang diperbaharui ( Het Herzeine Indosische Reglement (HIR)
sebagaimana diatur dalam stbl. 1941 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UU Nomor 3
Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo UU Nomor 8 Tahun 2004 jo UU Nomor
49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan
12. Negara; Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER- 03/KN/2011
tentang Pembagian Tugas pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 8 (delapan) hari kerja

27 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

24. Pembuatan Kontra Memori
Banding/Kontra Memori Kasasi/Kontra
Memori Peninjauan Kembali

Dasar Hukum :
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetbook stbl. 1847 nomor 237);
2. Reglemet Indonesia yang diperbaharui ( Het Herzeine Indosische Reglement (HIR)
sebagaimana diatur dalam stbl. 1941 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UU Nomor 3
Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo UU Nomor 8 Tahun 2004 jo UU Nomor
49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER- 03/KN/2011 tentang
Pembagian Tugas pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara..

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 8 (delapan) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 28

25. Pembuatan Laporan Perkembangan
Penanganan Perkara Triwulanan

Dasar Hukum :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 139/KMK.08/2001 tentang Penunjukan
Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Departemen
Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Kuasa
Khusus Menteri Keuangan Guna Menghadap di Muka Peradilan Umum;
2. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (Lima) hari kerja

29 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

26. Pembuatan Memori Banding/Memori
Kasasi

Dasar Hukum :
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetbook stbl. 1847 nomor 237);
2. Reglemet Indonesia yang diperbaharui ( Het Herzeine Indosische Reglement (HIR)
sebagaimana diatur dalam stbl. 1941 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UU Nomor 3
Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo UU Nomor 8 Tahun 2004 jo UU Nomor
49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan
12. Negara; Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER- 03/KN/2011
tentang Pembagian Tugas pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 8 (delapan) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 30

27. Pembuatan Memori Peninjauan Kembal

Dasar Hukum :
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetbook stbl. 1847 nomor 237);
2. Reglemet Indonesia yang diperbaharui ( Het Herzeine Indosische Reglement (HIR)
sebagaimana diatur dalam stbl. 1941 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UU Nomor 3
Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo UU Nomor 8 Tahun 2004 jo UU Nomor
49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER- 03/KN/2011 tentang
Pembagian Tugas pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 90 (sembilan puluh) hari kerja

31 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

28. Pembuatan Pembuktian

Dasar Hukum :
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetbook stbl. 1847 nomor 237);
2. Reglemet Indonesia yang diperbaharui ( Het Herzeine Indosische Reglement (HIR)
sebagaimana diatur dalam stbl. 1941 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UU Nomor 3
Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo UU Nomor 8 Tahun 2004 jo UU Nomor
49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan
12. Negara; Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER- 03/KN/2011
tentang Pembagian Tugas pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 8 (delapan) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 32

29. Pendampingan Saksi/Saksi
Ahli/Tersangka

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2011 tentang
Pembagian Tugas pada Kantor Pusat DJKN;
5. Peraturan-peraturan terkait.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

33 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

30. Penyampaian Pendapat Hukum
(Internal)

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2011 tentang
Pembagian Tugas pada Kantor Pusat DJKN.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 10 (sepuluh) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 34

31. Penyampaian Pendapat Hukum
(Eksternal)

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2011 tentang
Pembagian Tugas pada Kantor Pusat DJKN.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 10 (sepuluh) hari kerja

35 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

32. Permohonan Surat Kuasa Khusus (SKU)
Perkara Eks BPPN (TGR Dan Non TGR)

Dasar Hukum :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 139/KMK.08/2001 tentang Penunjukan
Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Departemen
Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Kuasa
Khusus Menteri Keuangan Guna Menghadap di Muka Peradilan Umum;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KMK.01/2008 tentang Pengakhiran
Tugas dan Pembubaran Tim Koordinasi Penanganan Penyelesaian TugasTugas Tim
Pemberesan BPPN;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 1 (satu) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 36

33. Permohonan Surat Kuasa Khusus (SKU)
Perkara Non Tuntutan Ganti Rugi (Non
TGR)

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 139/KMK.08/2001 tentang Penunjukan
Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Departemen
Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Kuasa
Khusus Menteri Keuangan Guna Menghadap di Muka Peradilan Umum;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 1 (satu) hari kerja

37 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

34. Permohonan Surat Kuasa Khusus (SKU)
Perkara Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 139/KMK.08/2001 tentang Penunjukan
Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Departemen
Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Kuasa
Khusus Menteri Keuangan Guna Menghadap di Muka Peradilan Umum;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 1 (satu) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 38

35. Pembuatan Surat Kuasa Khusus (SKU)
Perkara Tata Usaha Negara (TUN)

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 139/KMK.08/2001 tentang Penunjukan
Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Departemen
Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Kuasa
Khusus Menteri Keuangan Guna Menghadap di Muka Peradilan Umum;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 2 (dua) hari kerja

39 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

36. Pemberian Bantuan Hukum Ke Kantor
Operasional

Dasar Hukum :
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetbook stbl. 1847 nomor 237);
2. Reglemet Indonesia yang diperbaharui ( Het Herzeine Indosische Reglement (HIR)
sebagaimana diatur dalam stbl. 1941 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004 jo UU Nomor 3
Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo UU Nomor 8 Tahun 2004 jo UU Nomor
49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1559/KM.1/2011 tentang Uraian Jabatan
Struktural di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN
12. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER- 03/KN/2011 tentang
Pembagian Tugas pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 90 (sembilan puluh) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 40

37. Penyusunan Laporan Tahunan KANWIL

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntasi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 2 (dua) bulan

41 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

38. Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kantor Wilayah (KANWIL)

Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntasi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
5. Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 2 (dua) bulan

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 42

39. Permintaan Bahan
Rakerda/Rakernas/Rapim Kantor Wilayah
(KANWIL)

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

43 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

40. Penyusunan Kompilasi Bahan
Rakerda/Rakernas/Rapim

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara..

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 44

41. Pemantauan Pengolahan Data Dan
Penyajian Informasi

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 7 (tujuh) hari kerja

45 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

42. Pemberian Bimbingan Teknis Dan
Pemantauan Pengolahan Data Dan
Penyajian Informasi

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 7 (tujuh) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 46

43. Pemberian Bantuan Teknis Terhadap
Permasalahan Teknologi Informasi Dan
Komunikasi (TIK)

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 7 (tujuh) hari kerja

47 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

44. Penyiapan Bahan Penyajian Informasi

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 7 (tujuh) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 48

45. Penyiapan Pengawasan Implementasi
Sistem Aplikasi

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 7 (tujuh) hari kerja

49 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU