SOP Bidang KIHI Kanwil

46. Penyampaian Perencanaan, Pengelolaan
Dan/Atau Pemeliharaan Perangkat Jaringan
Dan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan
Komunikasi Kantor Wilayah

Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 598/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan
Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Norma Biaya
 Tidak ada

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 50

SOP

(STANDARD
OPERATING
PROCEDURES)

Pelayanan Lelang

KEP DIRJEN NOMOR 515/KN/2021

51 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

1. Penunjukan PIC TIK Kantor Wilayah

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menggambarkan proses penunjukan Person in
Charge Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Wilayah (PIC TIK Kantor Wilayah).
PIC TIK Kantor Wilayah adalah pegawai Kantor Wilayah yang ditunjuk dan ditetapkan
melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah untuk menjalankan tugas tambahan
dan wewenang pengelolaan TIK di Kantor Wilayah. SK penunjukan PIC TIK Kantor
Wilayah hanya disusun dan ditetapkan saat terjadi penggantian personel, sehingga masa
kerja PIC TIK Kantor Wilayah adalah sampai dengan ditunjuknya PIC TIK Kantor Wilayah
yang baru. Jumlah PIC TIK yang direkomendasikan pada setiap Kantor Wilayah adalah
minimal 2 orang dan maksimal sesuai dengan kebutuhan Kantor Wilayah.

Persyaratan dan Perlengkapan
Kriteria pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai PIC TIK Kantor Wilayah
adalah sebagai berikut :
a. Mempunyai minat dan pengetahuan dasar di bidang TIK;
b. Pendidikan minimal D1 semua jurusan;
c. Golongan Minimal II.a;
d. Tidak sedang menduduki jabatan struktural dan fungsional;
e. Diutamakan pegawai Seksi Hukum dan Informasi; dan
f. Diutamakan pegawai yang telah mengikuti pelatihan TIK.

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 52

2. Penyusunan Piagam Risiko UPR Eselon
II Kantor Wilayah

Merupakan proses pengelolaan risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR) Eselon II pada
Kantor Wilayah dengan tahapan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko,
evaluasi risiko, dan penetapan indikator risiko utama dengan lokasi kerja fleksibel pada
langkah kerja semiotomatis.

Persyaratan dan Perlengkapan
a. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Renstra
DJKN/Eselon II).
b. Peta Strategi DJKN/Cascading Mandatory IKU dari MKO.
c. Piagam Risiko UPR Eselon I.
d. Formulir Loss Event Database (LED) Tahun Sebelumnya.
e. Aplikasi persuratan elektronik Kementerian Keuangan.
f. E-mail kedinasan/faximile.
g. Sarana video conference.
h. Media elektronik lainnya..

Jangka Waktu Penyelesaian
 Disusun sejak 1 November tahun sebelumnya dan paling lambat ditetapkan tanggal
31 Januari tahun berjalan.

53 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

3. Penyusunan Laporan Pemantauan
Risiko UPR Eselon II pada Kantor Wilayah

Merupakan proses penyusunan Laporan Pemantauan Risiko (LPR) di level UPR Eselon II
pada Kantor Wilayah yang dilakukan pada akhir triwulan serta akhir tahun.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Profil Risiko UPR Eselon I.
b. Peta Strategi DJKN/Cascading Mandatory IKU dari MKO.
c. Profil Risiko UPR Eselon II.
d. Formulir Loss Event Database (LED).
e. Aplikasi persuratan elektronik Kementerian Keuangan.
f. E-mail kedinasan/faximile.
g. Sarana video conference.
h. Media elektronik lainnya.
Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 54

4. Penyusunan Laporan Pemantauan
Risiko Insidentil UPR Eselon II pada Kantor
Wilayah

Merupakan proses penyusunan Laporan Pemantauan Risiko (LPR) Insidentil di level UPR
Eselon II pada Kantor Wilayah DJKN yang disusun setelah terdapat arahan/perubahan.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Profil Risiko UPR Eselon I.
b. Laporan Pemantauan Risiko UPR Eselon I.
c. Peta Strategi DJKN/Cascading Mandatory IKU dari MKO.
d. Profil Risiko UPR Eselon II.
e. Formulir Loss Event Database (LED).
f. Aplikasi persuratan elektronik Kementerian Keuangan.
g. E-mail kedinasan/faximile.
h. Sarana video conference.
i. Media elektronik lainnya.
Jangka Waktu Penyelesaian
 3 (tiga) hari kerja.

55 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

5. Penyusunan Loss Event Database (LED)
UPR Eselon II pada Kantor Wilayah

Merupakan proses penyusunan Loss Event Database (LED) di level UPR Eselon II Kantor
Wilayah yang dilakukan setiap terjadi risiko yang perlu dilakukan penanganan mitigasinya.
Selanjutnya LED direkapitulasi dan dilaporkan bersamaan dengan LPR
Triwulanan/Tahunan.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Profil Risiko UPR Eselon I.
b. Laporan Pemantauan Risiko UPR Eselon I.
c. Peta Strategi DJKN/Cascading Mandatory IKU dari MKO.
d. Profil Risiko UPR Eselon II.
e. Laporan Pemantauan Risiko UPR Eselon II.
f. Aplikasi persuratan elektronik Kementerian Keuangan.
g. E-mail kedinasan/faximile.
h. Sarana video conference.
i. Media elektronik lainnya.
Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya risiko.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 56

6. Penyusunan Addendum Piagam Risiko
UPR Eselon II pada Kantor Wilayah

Merupakan proses penyusunan addendum terhadap beberapa dokumen risiko yang
disebabkan oleh adanya perubahan organisasi, sasaran strategis, peta risiko, dan hal lain
sebagainya yang mempengaruhi profil risiko terkini.

Persyaratan dan Perlengkapan
a. Profil Risiko UPR Eselon I.
b. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Renstra
DJKN/Eselon II).
c. Peta Strategi DJKN/Cascading Mandatory IKU dari MKO.
d. Profil Risiko UPR Eselon II.
e. Formulir Loss Event Database (LED).
f. Aplikasi persuratan elektronik Kementerian Keuangan.
g. E-mail kedinasan/faximile.
h. Sarana video conference.
i. Media elektronik lainnya.

Jangka Waktu Penyelesaian
 5 (lima) hari kerja.

57 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

7. Penyampaian Laporan Pemantauan
Risiko UPR Eselon II pada Kantor Wilayah

Merupakan proses penyampaian Laporan Pemantauan Risiko (LPR) di level UPR Eselon II
pada Kantor Wilayah yang dilakukan pada akhir triwulan serta akhir tahun.
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Profil Risiko UPR Eselon I.
b. Peta Strategi DJKN/Cascading Mandatory IKU dari MKO.
c. Profil Risiko UPR Eselon II.
d. Laporan Pemantauan Risiko UPR Eselon II.
e. Formulir Loss Event Database (LED).
f. Aplikasi persuratan elektronik Kementerian Keuangan.
g. E-mail kedinasan/faximile.
h. Sarana video conference.
i. Media elektronik lainnya.
Jangka Waktu Penyelesaian
 1 (satu) hari kerja.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 58

8. Penyusunan Masukan Profil Risiko
Tingkat Eselon I

Merupakan proses penyusunan masukan Profil Risiko dan dokumen pendukung lainnya di
tingkat Eselon I (Kemenkeu-One).
Persyaratan dan Perlengkapan

a. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Renstra DJKN/Eselon II).
b. Peta Strategi DJKN/Cascading Mandatory IKU dari MKO.
c. Profil Risiko UPR Eselon I.
d. Profil Risiko UPR Eselon II.
e. Formulir Loss Event Database (LED).
f. Aplikasi persuratan elektronik Kementerian Keuangan.
g. E-mail kedinasan/faximile.
h. Sarana video conference.
i. Media elektronik lainnya.
Jangka Waktu Penyelesaian
 Disusun sejak 1 November tahun sebelumnya dan paling lambat ditetapkan tanggal

31 Januari tahun berjalan.

59 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU

9. Persetujuan/Penolakan Addendum
Piagam Risiko UPR Eselon III

Merupakan proses penyusunan persetujuan addendum terhadap beberapa dokumen risiko
yang disebabkan oleh adanya perubahan organisasi, sasaran strategis, peta risiko, dan hal
lain sebagainya yang mempengaruhi risiko terkini pada UPR Eselon III.

Persyaratan dan Perlengkapan
a. Profil Risiko UPR Eselon I.
b. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Renstra DJKN/Eselon II).
c. Peta Strategi DJKN/Cascading Mandatory IKU dari MKO.
d. Profil Risiko UPR Eselon II.
e. Profil Risiko UPR Eselon III.
f. Addendum Profil Risiko Eselon III.
g. Formulir Loss Event Database (LED).
h. Aplikasi persuratan elektronik Kementerian Keuangan.
i. E-mail kedinasan/faximile.
j. Sarana video conference.
k. Media elektronik lainnya.

Jangka Waktu Penyelesaian
 2 (dua) hari kerja sejak diterima Permohonan Persetujuan Addendum.

KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU 60

Sumber
1. KEP-163/KN/2014
2. KEP-203/KN/2018
3. KEP-186/KN/2020
4. KEP-463/KN/2020
5. KEP-515/KN/2021

61 KEMENTERIAN KEUANGAN | KANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU