207 1) berwujud; 2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; 6) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan 7) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:1 No. Uraian Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp) 1 Tanah Rpxxx 2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas: 2.1 Alat-alat Berat Rpxxx 2.2 Alat-alat Angkutan Rpxxx 2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur Rpxxx 2.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan Rpxxx 2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat-alat Kantor Rpxxx - Alat-alat Rumah Tangga Rpxxx 2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi Rpxxx 2.7 Alat-alat Kedokteran Rpxxx 2.8 Alat-alat Laboratorium Rpxxx 2.9 Alat Keamanan Rpxxx 3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas: 3.1 Bangunan Gedung Rpxxx 3.2 Bangunan Monumen Rpxxx 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas: 4.1 Jalan dan Jembatan Rpxxx 4.2 Bangunan Air/Irigasi Rpxxx 4.3 Instalasi Rpxxx 4.4 Jaringan Rpxxx 5 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas: 5.1 Buku dan Perpustakaan Rpxxx 5.2 Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga Rpxxx 5.3 Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias Rpxxx Rpxxx Rpxxx Rpxxx 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp xxx Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.2 Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 1 Tabel di atas adalah sekedar ilustrasi. 2 Pilih salah satu
208 Aset tetap dinilai dengan harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan. 7. Pengeluaran Setelah Perolehan Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kriteria seperti pada paragraf diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi dapat menggunakan tabel kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap. 8. Penyusutan Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method)/Metode saldo menurun ganda (double declining balance method)/Metode unit produksi (unit of production method). 3 Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:4 Kodifikasi Uraian Masa Manfaat (Tahun) 1 3 ASET TETAP 1 3 2 Peralatan dan Mesin 1 3 2 01 Alat-Alat Besar Darat 10 1 3 2 02 Alat-Alat Besar Apung 8 1 3 2 03 Alat-alat Bantu 7 1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 1 3 2 05 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 2 1 3 2 06 Alat Angkut Apung Bermotor 10 1 3 2 07 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3 1 3 2 08 Alat Angkut Bermotor Udara 20 1 3 2 09 Alat Bengkel Bermesin 10 1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 1 3 2 11 Alat Ukur 5 1 3 2 12 Alat Pengolahan Pertanian 4 1 3 2 13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian 4 1 3 2 14 Alat Kantor 5 3 Pilih salah satu. 4 Tabel perkiraan umur tersebut di atas adalah sekedar ilustrasi.
209 1 3 2 15 Alat Rumah Tangga 5 1 3 2 16 Peralatan Komputer 4 1 3 2 17 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 1 3 2 18 Alat Studio 5 1 3 2 19 Alat Komunikasi 5 1 3 2 20 Peralatan Pemancar 10 1 3 2 21 Alat Kedokteran 5 1 3 2 22 Alat Kesehatan 5 1 3 2 23 Unit-Unit Laboratorium 8 1 3 2 24 Alat Peraga/Praktek Sekolah 10 1 3 2 25 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 1 3 2 26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 15 1 3 2 27 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 10 1 3 2 28 Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) 10 1 3 2 29 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7 1 3 2 30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15 1 3 2 31 Senjata Api 10 1 3 2 32 Persenjataan Non Senjata Api 3 1 3 2 33 Alat Keamanan dan Perlindungan 5 1 3 3 Gedung dan Bangunan 1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 1 3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 1 3 3 03 Bangunan Menara 40 1 3 3 04 Bangunan Bersejarah 50 1 3 3 05 Tugu Peringatan 50 1 3 3 06 Candi 50 1 3 3 07 Monumen/Bangunan Bersejarah 50 1 3 3 08 Tugu Peringatan Lain 50 1 3 3 09 Tugu Titik Kontrol/Pasti 50 1 3 3 10 Rambu-Rambu 50 1 3 3 11 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50 1 3 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1 3 4 01 Jalan 10 1 3 4 02 Jembatan 50 1 3 4 03 Bangunan Air Irigasi 50 1 3 4 04 Bangunan Air Pasang Surut 50 1 3 4 05 Bangunan Air Rawa 25 1 3 4 06 Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam 10 1 3 4 07 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30 1 3 4 08 Bangunan Air Bersih/Baku 40 1 3 4 09 Bangunan Air Kotor 40 1 3 4 10 Bangunan Air 40 1 3 4 11 Instalasi Air Minum/Air Bersih 30 1 3 4 12 Instalasi Air Kotor 30 1 3 4 13 Instalasi Pengolahan Sampah 10
210 1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 1 3 4 15 Instalasi Pembangkit Listrik 40 1 3 4 16 Instalasi Gardu Listrik 40 1 3 4 17 Instalasi Pertahanan 30 1 3 4 18 Instalasi Gas 30 1 3 4 19 Instalasi Pengaman 20 1 3 4 20 Jaringan Air Minum 30 1 3 4 21 Jaringan Listrik 40 1 3 4 22 Jaringan Telepon 20 1 3 4 23 Jaringan Gas 30 Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. 9. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 10.Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
211 BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi 1. Pendapatan SMK ….. Pemerintah Provinsi … memiliki pendapatan senilai Rp819,182,400 Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah dengan rincian sebagai berikut: Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 20X1 Pendapatan Asli Daerah Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % Pendapatan Retribusi Daerah 0 0 0 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 933,184,815 819,182,400 87,78 JUMLAH 933,184,815 819,182,400 87,78 a. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan Pendapatan retribusi daerah SMK berasal dari retribusi pelayanan pendidikan berupa retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis merupakan pendapatan dari iuran siswa dan pendapatan dari pelayanan unit usaha yang menghasilkan berdasarkan kebijakan daerah masing-masing terkait retribusi pada SMK misal pendapatan usaha lain. Pada SMK ..... tidak ada pendapatan dari retribusi pelayanan pendidikan. b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah senilai Rp819.182.400,00 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa jasa pemanfaatan aset sekolah yang merupakan hasil sewa barang milik daerah, yaitu persewaan gedung serbaguna sekolah sebesar Rp699.182.400,00 dan persewaan kantin sekolah senilai Rp 120.000.000,00. 2. Belanja Sekolah memiliki belanja senilai Rp 999,479,061,00. Belanja di Sekolah diklasifikasikan menjadi belanja operasi dan belanja modal. Penjelasan belanja operasi dapat disajikan dalam tabel berikut: Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 20X1 No Belanja Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % 1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 2. Belanja Barang dan Jasa 1.044.370.695,00 969.173.061,00 Jumlah 1.044.370.695,00 969.173.061,00
212 Belanja operasi di SMK ....... hanya terdiri dari belanja barang dan jasa yang dapat dirinci sebagai berikut: a. Belanja bahan habis pakai dianggarkan sebesar Rp135.768.190,00 direalisasikan sebesar Rp125.992.497,00 atau 92,8%. b. Belanja bahan/material dianggarkan sebesar Rp156.655.604,00 dan direalisasikan sebesar Rp145.375.959,00 atau 92,8%. c. Belanja jasa kantor dianggarkan sebesar Rp104.437.069,00 dan direalisasikan sebesar Rp96.917.306,00 atau sebesar 92,8%. d. Belanja cetak dan penggandaan merupakan belanja untuk percetakan, penggandaan dan fotocopy dokumen keperluan kantor dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk belanja barang koasi/karcis dan lain-lain terealisasi sebesar Rp96.917.306,00 dari anggaran sebesar Rp104.437.069,00 atau 92,8%. e. Belanja makanan dan minuman dianggarkan sebesar Rp73.105.948,00 dan direalisasikan sebesar Rp67.842.114,00 atau sebesar 92,8%. f. Belanja perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, belanja perjalanan dinas direlisasikan sebesar 92,8%atau sebesar Rp155.067.689.00 dari anggaran sebesar Rp156.655.604.00. g. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan gedung dan bangunan kantor. rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Belanja pemeliharaan untuk pemeliharaan tanah. peralatan dan mesin. direalisasikan sebesar Rp16.756.895.252.00 dari anggaran sebesar Rp155.067.689.00 atau 92,8%. h. Belanja honorarium pegawai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan baik untuk belanja honorarium PNS dan honorarium non PNS, untuk belanja honorarium PNS. Belanja honorarium PNS dianggarkan sebesar Rp102.348.328,00 dan direalisasikan sebesar Rp 94.978.959,00 atau sebesar 92,8%. Sedangkan untuk honorarium non PNS sebagian besar diperuntukan dalam belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap dianggarkan sebesar Rp43.863.569,00 dan direalisasikan sebesar Rp40.705.268,00 atau 92,8%. Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengadaan barang daerah yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu Tahun Anggaran, yang terdiri dari tanah, peralatan, mesin, jalan, irigasi, jaringan, bangunan dan aset lainnya yang dikategorikan menambah aset daerah. Jumlah realisasi pengeluaran belanja modal tahun anggaran 20XX mencapai nilai total Rp 30.306.000,00. Penjelasan belanja operasi dapat disajikan dalam tabel berikut:
213 Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 20X1 No Belanja Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % 1. Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.306.000,00 30.306.000,00 100 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 0 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0 6. Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 0,00 0 Jumlah 30.306.000,00 30.306.000,00 100 Belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp30.306.000,00 tersebut terdiri dari belanja modal personal komputer senilai Rp25.000.000,00 dan belanja modal printer senilai Rp5.306.000,00 yang direalisasikan sesuai dengan anggarannya. B. Penjelasan Pos-Pos Neraca 1. Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas terdiri dari saldo uang tunai dan simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SMK. SMK .... Pemerintah Provinsi… tidak memiliki saldo kas per 31 Desember 20X1 baik yang terdiri dari saldo kas tunai maupun di saldo rekening bank. 2. Piutang Piutang merupakan tagihan SMK kepada pihak lain sehubungan dengan transaksi di masa yang lalu. SMK ....... Pemerintah Provinsi … tidak mempunyai piutang. 3. Persediaan Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegatan operasional pemerintah dan barang-barang untuk dijual ataupun diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan di SMK ........... Pemerintah Provinsi … adalah persediaan alat tulis kantor senilai Rp 151.843.989,00 dan persediaan material lab senilai 200.000.000,00 per 31 Desember 20X1. 4. Aset Tetap Aset tetap yang terdapat di SMK .............. Pemerintah Provinsi … senilai mempunyai nilai bersih sebesar Rp882.603.788,00 per 31 Desember 20X1. Aset tetap SMK .............. Pemerintah Provinsi ……… terdiri dari: a. Tanah Tanah yang dikuasai dan atau dimiliki adalah senilai Rp310.054.160,00 untuk aset tetap tanah tahun 20X1 SMK ........... Pemerintah Provinsi …. Tidak ada penambahan ataupun penghapusan.
214 b. Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin yang dimiliki adalah senilai Rp 2.385.623.449,00 terdiri dari: Tabel Daftar Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 20X1 No Uraian Saldo 20X0 (Rp.) Mutasi Saldo 20X1(Rp.) Selama Tahun 20X1 (Rp.) Penambahan Pengurangan A B C D E F=(C+D)-(E) 1 Alat-alat Besar 2 Alat-alat Angkutan 395.619.052,00 57.649.403,00 453.268.455,00 3 Alat Bengkel dan Alat Ukur 4 Alat Pertanian 5 Alat Kantor dan Rumah Tangga 520.551.384,00 75.854.478,00 596.405.862,00 6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 728.771.937,00 106.196.270,00 834.968.207,00 7 Alat-alat kedokteran 8 Alat Laboratorium 437.263.162,00 63.717.762,00 500.980.924,00 Peralatan dan mesin senilai Rp2.385.623.449,00 diperoleh dari penambahan aset senilai Rp303.417.913,00 yang berasal dari: 1) Penambahan alat-alat angkutan berupa 4 (empat) unit motor yang berasal dari penyerahan Pengguna Barang Dinas Pendidikan kepada Kuasa Pengguna Barang yaitu Kepala Sekolah SMK … berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. …. Tanggal ….. dan/atau laporan mutasi barang senilai Rp57.649.403,00. 2) Penambahan alat kantor dan rumah tangga senilai Rp75.854.478,00 berasal dari belanja modal personal komputer senilai Rp25.000.000,00 dan belanja modal printer senilai Rp5.306.000,00 serta penyerahan Pengguna Barang Dinas Pendidikan kepada Kuasa Pengguna Barang yaitu Kepala Sekolah SMK … berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. …. Tanggal ….. dan/atau laporan mutasi barang berupa peralatan meubilair senilai Rp45.548.478,00. 3) Penambahan alat studio dan alat komunikasi berupa sound system untuk aula dan lapangan upacara senilai Rp106.196.270,00 berasal dari hibah masyarakat dari orang tua murid kepada SMK … berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. …. Tanggal ….. 4) Penambahan alat laboratorium senilai Rp63.717.762,00 berasal dari penyerahan Pengguna Barang Dinas Pendidikan kepada Kuasa Pengguna Barang yaitu Kepala Sekolah SMK … berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. …. Tanggal ….. dan/atau laporan mutasi barang Rincian detail peralatan dan mesin seperti terlampir dalam lampiran Daftar Aset atau Barang Milik Daerah.
215 c. Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan adalah senilai Rp161.443.775,00 yang terdiri dari: Tabel Daftar Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 20X1 No Uraian Saldo 20X0 (Rp.) Mutasi Saldo 20X1(Rp.) Selama Tahun 20X1 (Rp.) Penambahan Pengurangan A B C D E F=(C+D)-(E) 1 Gedung dan Bangunan 28.351.256,00 133.092.519,00 161.443.775,00 Jumlah Selama Tahun Anggaran 20X1 belum terdapat penambahan aset Gedung dan Bangunan pada SMK … Pemerintah Provinsi ….senilai Rp133.092.519,00 yang berasal dari penyerahan dari Dinas Pendidikan kepada SMK … berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. …. Tanggal ….. dan/atau laporan mutasi barang. d. Jalan Irigasi Jaringan Nilai Jalan Irigasi Jaringan adalah senilai Rp0,00 karena tidak dimiliki oleh SMK … e. Konstruksi dalam Pengerjaan Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan adalah senilai Rp0,00 karena tidak dimiliki oleh SMK … f. Akumulasi Penyusutan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 20X1 adalah Rp1.813.073.822,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Rincian detail Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 20X1 terlampir dalam lampiran perhitungan penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 20X1. 5. Aset Lainnya Aset lain-lain adalah senilai Rp3.800.000,00 yang merupakan aset tetap rusak berupa motor yang diperoleh dari pengadaan tahun 2000 yang telah diajukan penghapusannya oleh Kepala Sekolah SMK ...... kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Barang dengan surat no. .... tanggal ..... 6. Kewajiban Kewajiban yang terdapat di SMK ......... Pemerintah Provinsi …. adalah senilai Rp0,00 karena SMK … tidak memiliki kewajiban utang.
216 7. Ekuitas Saldo Ekuitas per 31 Desember 20X1 sebesar Rp1.561.135.326,00 Ekuitas merupakan kekayaan bersih SMK ......... Pemerintah Provinsi ….. C. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) 1. Pendapatan Jumlah pendapatan - LO SMK … Dinas Pendidikan …. Per 31 Desember 20X1 sebesar Rp 819.182.400,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel Pendapatan LO SMK ……… Per 31 Desember 20X1 PENDAPATAN Jumlah (Rp.) Pendapatan Retribusi Daerah 0 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 925.378.670,00 Jumlah 925.378.670,00 a. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan Pendapatan retribusi daerah SMK berasal dari retribusi pelayanan pendidikan berupa retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang merupakan pendapatan dari iuran siswa dan pendapatan dari pelayanan unit usaha yang menghasilkan berdasarkan kebijakan daerah masing-masing terkait retribusi pada SMK misal pendapatan usaha lain. Pada SMK ..... tidak ada pendapatan dari retribusi pelayanan pendidikan.. b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah senilai Rp925.378.670,00 berupa jasa pemanfaatan aset sekolah yang merupakan hasil sewa barang milik daerah, yaitu persewaan gedung serbaguna sekolah sebesar Rp699.182.400,00 dan persewaan kantin sekolah senilai Rp 120.000.000,00 serta pendapatan hibah berupa alat studio dan alat komunikasi berupa sound system untuk aula dan lapangan upacara senilai Rp106.196.270,00 berasal dari hibah masyarakat dari orang tua murid kepada SMK … berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. …. Tanggal ….. c. Beban Jumlah beban SMK ..... sebesar Rp1.470.637.114,00 Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atas timbulnya kewajiban. Beban SMK … Pemerintah Provinsi …. Per 31 Desember 20X1 adalah sebagai berikut: 1) Beban Pegawai Beban Pegawai SMK ..... sebesar Rp 0,00 2) Beban Barang dan Jasa Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 1.219.217.445,00 setelah dikoreksi dengan Beban Persediaan SMK ..... sebesar Rp. 0,00
217 a) Beban bahan habis pakai sebesar Rp250.044.384,00. b) Beban bahan/material sebesar Rp145.375.959,00. c) Beban jasa kantor sebesar Rp96.917.306,00. d) Beban cetak dan penggandaan merupakan Beban untuk percetakan, penggandaan dan fotocopy dokumen keperluan kantor dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp96.917.306,00. e) Beban makanan dan minuman sebesar Rp67.842.114,00. f) Beban perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, sebesar Rp156.655.604.00. g) Beban Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan gedung dan bangunan kantor. rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp16.756.895.252.00. h) Beban honorarium pegawai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan baik untuk beban honorarium PNS dan honorarium non PNS, untuk beban honorarium PNS. Beban honorarium PNS sebesar Rp 94.978.959,00. Sedangkan untuk honorarium non PNS sebagian besar diperuntukan dalam beban honorarium pegawai honorer/tidak tetap sebesar Rp40.705.268,00. 3) Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi SMK .... sebesar Rp.251,419,669,00 4) Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi atas risiko kemungkinan piutang tidak tertagih yang ditentukan oleh kualitas piutang berdasarkan umur piutang dan upaya penagihan dalam suatu periode. Pada SMK .... tidak terdapat beban penyisihan. 5) Beban Lain-lain Beban lain-lain SMK ... sebesar Rp 0,00 D. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas akhir SMK …. adalah sebesar Rp1.561.135.327.00 Per 31 Desember 20X1 ini menunjukkan kenaikan ekuitas sebesar Rp. Perubahan tersebut dikarenakan adanya surplus/defisit - LO sebesar (Rp651.454.714,00) dan nilai RK PPKD sebesar Rp313,389,180,00 yang merupakan penerimaan kas SMK dari Rekening Kas Umum Daerah baik dari sumber dana Bantuan Operasional Sekolah maupun pendapatan APBD lainnya serta penyetoran kas SMK …. ke Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.
218 Selain itu terdapat juga koreksi nilai Aset Tetap sebesar Rp300.008.162,00 yang berasal dari penyerahan barang milik daerah dari Pengguna Barang Dinas Kesehatan kepada Kuasa Pengguna Barang di SMK ……. Rincian Perubahan Ekuitas SMK ….. Pemerintah Provinsi …. Per 31 Desember 20X1 terlihat pada tabel berikut: SMK ………. Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 20X0 dan 31 Desember 20X1 Uraian 20X0 (Rp) 20X1 (Rp) Ekuitas Awal Surplus/Defisit LO Koreksi Lebih (Kurang) Ekuitas RK PPKD Koreksi Aset Tetap Koreksi Persediaan Koreksi Lainnya Ekuitas Akhir 1.561.135.327,00 1.464.645.173,00 (654.454.714,00) 313.389.180,00 300.008.162,00 - - 1.492.996.429,00
219 BAB V PENUTUP Laporan Keuangan merupakan rangkaian Informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 20X1 yang penyusunannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah seperti tertuang di dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.
Tabel 54 PENILAIAN DOKUMEN ADMINISTRASI, INDIKA YANG M No Dokumen Administratif yang Dinilai Indikator Unsur yang di 1 Pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja Adanya pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja a. Kesesuaian de format yang ditetapkan dala Peraturan Men Dalam Negeri 79 tahun 2018 tentang BLUD b. Ditandatangan Kepala UPTD diketahui oleh SKPD 2 Pola tata kelola Adanya kebijakankebijakan mengenai organisasi dan tata laksana a. Kelembagaan b. Prosedur kerja (akuntabilitas b kinerja)
220 ATOR, DAN BOBOT PENILAIAN PENERAPAN BLUD BAGI SKPD MEMILIKI UPTD inilai Definisi Operasional Pedoman penilaian engan am nteri Nomor 8 Format yang sudah terisi lengkap dan ditandatangani oleh Kepala UPTD dan diketahui oleh Kepala SKPD Jika ditandatangani 10 ni oleh dan Kepala Jika tidak ditandatangani 0 Struktur organisasi menggambarkan posisi jabatan yang ada pada UPTD dan hubungan wewenang atau tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Ada struktur dan lengkap 10 Ada struktur, kurang lengkap 6 Tidak ada struktur 0 berbasis Prosedur kerja menggambarkan wewenang atau Ada prosedur yang lengkap 10
No Dokumen Administratif yang Dinilai Indikator Unsur yang di c. Pengelompoka fungsi (akuntab berbasis kinerja
221 inilai Definisi Operasional Pedoman penilaian tanggung jawab masingmasing jabatan dan prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya Ada wewenang dan tanggung jawab, namun prosedur pelaksanaan tugas tidak lengkap 6 Ada prosedur kerja, tetapi tidak ada wewenang dan tanggung jawab 4 tidak ada prosedur kerja 0 n bilitas a) Pengelompokan fungsi merupakan struktur organisasi yang logis dan sesuai dengan prinsip pengendalian intern Ada pengelompokan fungsi yang logis dan lengkap 10 Pengelompokan fungsifungsi pelayanan (services) dan pendukung (supporting) Ada pengelompokan fungsi yang logis tetapi penempatannya tidak sesuai 6
No Dokumen Administratif yang Dinilai Indikator Unsur yang di d. Pengelolaan SD (pengadaan,pe an, pengangka penempatan, b usia, masa kerj kewajiban, term sistem reward d punishment, se pemberhentian
222 inilai Definisi Operasional Pedoman penilaian Tidak ada pengelompokan fungsi yang logis 0 DM ersyarat atan, batas ja, hak, masuk dan erta n (PHK) Pengelolaan SDM (pengadaan,persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, termasuk sistem reward dan punishment, serta pemberhentian (PHK) Pengelolaan SDM yang lengkap 10 Pengelolaan SDM yang lengkap, kecuali kebijakan PHK 8 Pengelolaan SDM lengkap kecuali kebijakan mengenai PHK dan reward punishment 6 Pengelolaan SDM lengkap kecuali kebijakan PHK, reward punishment dan hak, kewajiban 4
No Dokumen Administratif yang Dinilai Indikator Unsur yang di Adanya Pengesahan oleh Kepala Daerah Peraturan Kepala Daerah 3 Rencana Strategis (Renstra) Adanya pernyataan visi dan misi Pernyataan visi da
223 inilai Definisi Operasional Pedoman penilaian Pengelolaan SDM hanya memiliki kebijakan pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja dan hak, kewajiban 2 Tidak sama sekali 0 Keabsahan dokumen tata kelola yang ditandai dengan adanya tanda tangan dan stempel kepala daerah Sudah/akan ditandatangani oleh kepala daerah 10 Belum ditandatangani oleh kepala daerah 0 an misi Adanya pernyataan mengenai visi, misi pada Rencana Strategis untuk periode 5 tahun mendatang. Visi: - gambaran mengenai masa depan yang seolah-olah terjadi saat ini, pernyataan yang menantang dan Ada pernyataan visi dan misi yang sesuai dengan definisi operasional 10
No Dokumen Administratif yang Dinilai Indikator Unsur yang di
224 inilai Definisi Operasional Pedoman penilaian menggerakkann semangat - harus realistis - bisa terukur (ada indikatornya) Misi adalah pernyataan mengenai apa yang akan dikerjakan, dan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yanng ditetapkan, siapa yang akan mengerjakan dan siapa yang dilayani sesuai dengan bidangnya Ada pernyataan visi dan misi tetapi visinya tidak menggambarkan masa depan 8 Ada pernyataan visi dan misi, tetapi visi tidak realistik dan tidak menggerakkan semangat 6
No Dokumen Administratif yang Dinilai Indikator Unsur yang di
225 inilai Definisi Operasional Pedoman penilaian Ada pernyataan visi lengkap tetapi misinya tidak menggambarkan mengenai apa yang akan dikerjakan 4 Ada pernyataan visi yang lengkap tetapi misi tidak menggambarkan mengenai apa yang akan dikerjakan, dan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, siapa yang akan mengerjakan dan siapa yang dilayani sesuai dengan bidangnya 2 Tidak ada pernyataan visi dan misi 0
No Dokumen Administratif yang Dinilai Indikator Unsur yang di Tergambarnya strategis dan arah kebijakan a. Kesesuaian de Renstra SKPD RPJMD b. Kesesuaian vis program deng pencapaian kin (kinerja layana kinerja keuang dan kinerja ma
226 inilai Definisi Operasional Pedoman penilaian ngan D dan Kesesuaian Renstra SKPD dan RPJMD adalah Renstra yang tidak menyimpang dari kebijakan strategis yang dijelaskan dalam Renstra SKPD dan RPJMD Renstra Bisnis sesuai dengan kebijakan strategis Renstra SKPD dan RPJMD 10 Renstra Bisnis tidak sesuai dengan kebijakan strategis Renstra SKPD dan RPJMD 0 si, misi, an nerja an, gan, anfaat) Kesesuaian visi, misi, program dengan pencapaian kinerja layanan, kinerja keuangan, dan kinerja manfaat Visi misi, program sesuai dengan pencapaian kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat 10 Visi, misi, program sesuai dengan pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan 8
No Dokumen Administratif yang Dinilai Indikator Unsur yang di Rencana program dan kegiatan a. Indikator kinerja
227 inilai Definisi Operasional Pedoman penilaian Visi, misi, program sesuai dengan pencapaian kinerja pelayanan saja atau keuangan saja 6 Visi, misi, program sesuai dengan pencapaian kinerja manfaat 4 Tidak ada kesesuaian antara visi, misi, dan program dengan pencapaian kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat 0 a Ukuran kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat untuk mengetahui adanya penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan (target strategis dan SPM) Ada ukuran kinerja lengkap dengan target kinerja dan SPM 10
No Dokumen Administratif yang Dinilai Indikator Unsur yang di b. Target kinerja Rencana keuangan dan pengembangan layanan a. Program kegiat pendanaan
228 inilai Definisi Operasional Pedoman penilaian Ada ukuran kinerja lengkap tetapi tidak memiliki target kinerja dan SPM 8 Ada ukuran kinerja lengkap tetapi tidak memiliki target strategis 6 Ada ukuran kinerja lengkap tanpa target strategis maupun SPM 4 Tidak ada ukuran kinerja, target strategis maupun SPM 0 Target kinerja adalah target strategis yang tercantum dalam Renstra Bisnis pada tahun yang bersangkutan Memiliki target kinerja strategis pada tahun berjalan dalam Renstra 10 Tidak ada target kinerja tahun berjalan 0 tan dan Program kegiatan dan pendanaan dalam pelaksanaan pengembangan layanan Memiliki program kegiatan dan pendanaan strategis dalam pelaksanaan 10
No Dokumen Administratif yang Dinilai Indikator Unsur yang di b. Penanggungjaw program c. Prosedur pelak program
229 inilai Definisi Operasional Pedoman penilaian pengembangan layanan Tidak ada program kegiatan dan pendanaan strategis dalam pelaksanaan pengembangan layanan 0 wab Penanggungjawab program adalah personil yang bertanggungjawab terhadap program strategis Ada penanggung jawab pada setiap program strategis 10 Tidak ada penanggung jawab pada setiap program strategis 0 ksanaan Prosedur pelaksanaan program adalah kebijakan tentang prosedur pelaksanaan program Ada kebijakan prosedur pelaksanaan program `0 Tidak ada kebijakan prosedur pelaksanaan program 0
No Dokumen Administratif yang Dinilai Indikator Unsur yang di Adanya Pengesahan oleh Kepala Daerah Peraturan Kepala Daerah 4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) SPM yang sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan a. Fokus
230 inilai Definisi Operasional Pedoman penilaian Keabsahan dokumen tata kelola yang ditandai dengan adanya tanda tangan dan stempel kepala daerah Sudah/akan ditandatangani oleh kepala daerah 10 Belum ditandatangani oleh kepala daerah 0 Adalah SPM yang kegiatan pelayanannya fokus pada jenis dan mutu pelayanan untuk menunjang tugas dan fungsi SPM fokus pada jenis dan mutu pelayanan untuk menunjang tugas dan fungsi 10 SPM fokus pada mutu pelayanan tetapi tidak fokus pada jenis pelayanan 8 SPM fokus pada jenis pelayanan tetapi tidak fokus pada mutu pelayanan 6 SPM tidak fokus pada jenis dan mutu pelayanan 4 Tidak ada SPM 0
No Dokumen Administratif yang Dinilai Indikator Unsur yang di b. Terukur c. Dapat dicapai
231 inilai Definisi Operasional Pedoman penilaian Kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Ada nominator dan denominator yang mampu memunculkan nilai sebagai tolok ukur pencapaian 10 Tidak Ada nominator dan denominator yang mampu memunculkan nilai sebagai tolok ukur pencapaian 0 Kegiatannya nyata, realistis, tingkat pencapaiannya dapat diukur Kegiatan bersifat nyata, realistis, dan tingkat pencapaiannya terukur 10 Kegiatan bersifat nyata, tingkat pencapaiannya dapat diukur, tetapi tidak realistis 6 Kegiatan tidak dapat diukur dan tidak realistis 0
No Dokumen Administratif yang Dinilai Indikator Unsur yang di d. Relevan dan da diandalkan e. Kerangka wakt Kelengkapan dan kesesuaian jenis dan target kinerja Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPM yang diberlakukan Keterkaitan antara Kaitan antara SPM
232 inilai Definisi Operasional Pedoman penilaian apat Relevan dan dapat diandalkan artinya kegiatan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan organisasi, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Relevan dan dapat diandalkan 10 Tidak relevan dan tidak dapat diandalkan 0 u Kerangka waktu artinya kejelasan dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan Ada kerangka waktu yang jelas dan tepat 10 Ada kerangka waktu tetapi tidak rinci 6 Tidak ada kerangka waktu 0 s g Jenis pelayanan yang diberikan oleh UPTD sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku Jenis pelayanan sesuai dengan SPM yang berlaku 10 Jenis pelayanan tidak sesuai dengan SPM yang berlaku 0 M Ada hubungan yang Ada hubungan yang 10
No Dokumen Administratif yang Dinilai Indikator Unsur yang di SPM dengan Renstra dan Anggaran dengan Renstra d anggaran tahunan Adanya Pengesahan oleh Kepala Daerah Peraturan Kepala Daerah 5 Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA sesuai denga Laporan Neraca Neraca sesuai de SAP Laporan Operasional (LO) LO sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) LPE sesuai denga Catatan Atas Laporan Keuangan CaLK sesuai deng SAP
233 inilai Definisi Operasional Pedoman penilaian dan n jelas antara SPM dengan Renstra Bisnis dan anggran tahunan SKPD/Unit Kerja jelas antara SPM dengan Renstra Bisnis dan Anggaran Tidak ada hubungan yang jelas antara SPM dengan Renstra Bisnis dan Anggaran 0 Keabsahan dokumen tata kelola yang ditandai dengan adanya tanda tangan dan stempel kepala daerah Sudah/akan ditandatangani oleh kepala daerah 10 Belum ditandatangani oleh kepala daerah 0 an SAP LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK sesuai dengan SAP Laporan keuangan sesuai dengan SAP 10 ngan Tidak ada laporan keuangan 0 n SAP an SAP gan
No Dokumen Administratif yang Dinilai Indikator Unsur yang di 6 Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemerika eksternal pemda sesuai dengan peraturan perundangundangan Adanya hasil audit Hasil audit tahun t oleh BPK sebelum mengajukan untuk menerapkan BLU Atau Adanya pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemda sesuai ketentuan perundangundangan a. Kesesuaian de format yang diteta dalam Permendag Nomor 79 tahun 2 tentang BLUD b. Ditandatangani Kepala UPTD dan diketahui oleh Kep SKPD
234 inilai Definisi Operasional Pedoman penilaian terakhir m k D Hasil audit tahun terakhir oleh BPK sebelum mengajukan untuk menerapkan PPK BLUD Ada hasil audit 10 Tidak ada hasil audit 0 ngan apkan gri 2018 Format pernyataan bersedia diaudit sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 79 Tahun 2018 Format sesuai 10 Format tidak sesuai 0 i oleh n pala Ditandatangani oleh Kepala UPTD dan diketahui oleh Kepala SKPD Jika ditanda tangani 10 Jika tidak ditandatangani 0
Tabel 55 PENILAIAN DOKUMEN ADMINISTRASI, INDIKA YANG BELU No Dokumen Administratif yang Dinilai Indikator Unsur yang dinilai 1 Pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja Adanya pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja a. Kesesuaian dengan format yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD b. Ditandatangani oleh Kepala UPTD dan diketahui oleh Kepala SKPD 2 Pola tata kelola Adanya kebijakankebijakan mengenai organisasi dan tata laksana a. Kelembagaan
235 ATOR, DAN BOBOT PENILAIAN PENERAPAN BLUD BAGI SKPD UM MEMILIKI UPTD Definisi Operasional Pedoman penilaian Format yang sudah terisi lengkap dan ditandatangani oleh Kepala UPTD dan diketahui oleh Kepala SKPD Jika ditandatangani 10 Jika tidak ditandatangani 0 Struktur organisasi menggambarkan posisi jabatan yang ada pada UPTD dan hubungan wewenang atau tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Ada struktur dan lengkap 10 Ada struktur, kurang lengkap 6 Tidak ada struktur 0
No Dokumen Administratif yang Dinilai Indikator Unsur yang dinilai b. Prosedur kerja (akuntabilitas berbasis kinerja) c. Pengelompokan fung (akuntabilitas berbasis kinerja)
236 Definisi Operasional Pedoman penilaian Prosedur kerja menggambarkan wewenang atau tanggung jawab masingmasing jabatan dan prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya Ada prosedur yang lengkap 10 Ada wewenang dan tanggung jawab, namun prosedur pelaksanaan tugas tidak lengkap 6 Ada prosedur kerja, tetapi tidak ada wewenang dan tanggung jawab 4 tidak ada prosedur kerja 0 gsi Pengelompokan fungsi merupakan struktur organisasi yang logis dan sesuai dengan prinsip pengendalian intern Ada pengelompokan fungsi yang logis dan lengkap 10
No Dokumen Administratif yang Dinilai Indikator Unsur yang dinilai d. Pengelolaan SDM (pengadaan,persyarata pengangkatan, penempatan, batas usia masa kerja, hak, kewajiban, termasuk sistem reward dan punishment, serta pemberhentian (PHK))
237 Definisi Operasional Pedoman penilaian Pengelompokan fungsi-fungsi pelayanan (services) dan pendukung (supporting) Ada pengelompokan fungsi yang logis tetapi penempatannya tidak sesuai 6 Tidak ada pengelompokan fungsi yang logis 0 n, a, Pengelolaan SDM (pengadaan,persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, termasuk sistem reward dan punishment, serta pemberhentian (PHK)) Pengelolaan SDM yang lengkap 10 Pengelolaan SDM yang lengkap, kecuali kebijakan PHK 8 Pengelolaan SDM lengkap kecuali kebijakan mengenai PHK dan reward punishment 6
No Dokumen Administratif yang Dinilai Indikator Unsur yang dinilai Adanya Pengesahan oleh Kepala Daerah Peraturan Kepala Daera