131 b) SDM Ada beberapa isu strategis terkait SDM yaitu: i) Keterbatasan jumlah guru, bendahara, sistem informasi pendidikan, petugas kebersihan dan penjaga malam dibanding beban kerjanya ii) Kurangnya jenis peningkatan kapasitas (pelatihan) petugas yang sudah terpenuhi iii) Rendahnya gaji/insentif pegawai non PNS c) Aset Adanya keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana prasarana (gedung, peralatan bengkel, kendaraan operasional, IPAL, dan lain-lain) d) Operasional SMK Adanya keterbatasan anggaran operasional (listrik, air, internet, kebersihan, dan lain-lain) sehingga perlu tambahan pendapatan melalui layanan nyata SMK terhadap masyarakat yang bisa digunakan untuk operasional layanan SMK melalui penerapan BLUD 2) Isu-isu strategis yang berasal dari analisis eksternal Memasuki tahun anggaran 20XX secara nasional maupun lokal, kita masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan di bidang pendidikan, diantaranya: a) Pengajaran berdasarkan Teaching Factory (TeFa) Kebijakan pelayanan pendidikan kejuruan yang berubah-ubah dan tidak menguntungkan b) SDM Sulitnya mencari tenaga pendidik dan tenaga Pendidikan yang berkualitas untuk ditempatkan di SMK c) Kompetitor Tingginya jumlah SMK kompetitor baik negeri maupun swasta dan jarak yang terlalu dekat antar SMK tersebut d) Lingkungan sekitar SMK Kesadaran masyarakat tentang hukum, budaya dan agama yang bervariasi karena posisi dan lokasi SMK yang berada di kota besar dan padat penduduk dengan tingkat pertumbuhan ekonomi cukup pesat C. Rencana Pengembangan Layanan Isu strategis berdasarkan analisis internal dan eksternal di SMK ... adalah sebagai berikut: 1. Related Diversification (keanekaragaman) Diversifikasi pada SMK ... dapat dilihat dari berbagai macam jenis produk dan layanan yang sudah dikembangkan. Setiap layanan didukung oleh SDM mulai dari guru, montir, pegawai kafe dan resto, tenaga administrasi, bendahara, kasir, kebersihan, penjaga malam, sarana prasarana, dan kolaborasi dengan Dunia Kerja. Keanekaragaman layanan SMK berupa layanan otomotif berupa servis berkala (ringan) kendaraan roda empat dan roda dua, penjualan dan
132 penggantian suku cadang dan pemasangan asessoris kendaraan roda empat dan roda dua, cuci kendaraan roda empat dan roda dua selama 24 jam. Selain itu jugat terdapat layanan ATM, kafe dan resto beserta layanan WIFI. Semua keanekaragaman layanan di atas dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yaitu masyarakat akan layanan otomotif yang lengkap. 2. Market Development (pengembangan pasar) Pengembangan dan peningkatan konsumen serta pemasaran yang dilakukan oleh SMK ... dengan memperluas jangkauan konsumen tingkat lokal, nasional, dan internasional secara konvensional dan marketplace. Akses terhadap SMK yang mudah merupakan alasan tersendiri bagi masyarakat untuk memilih SMK ... sebagai tempat mendapatkan layanan dapat dijangkau melalui kemudahan transportasi dan jaringan komunikasi. Kelengkapan fasilitas, kelengkapan aset, kelengkapan alat praktek tefa, profesionalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kejelasan prosedur dan kelengkapan alat praktik menjadi salah satu alasan masyarakat memilih SMK .... Perkembangan bisnis dan kawasan industri yang masih terus berjalan disekitar lokasi SMK memberikan berpotensi besar bagi SMK untuk meningkatkan pengembangan pasar. 3. Product Development (pengembangan produk) Pengembangan produk layanan yang dilaksanakan oleh SMK ... dengan memperhatikan kebutuhan konsumen melalui hasil identifikasi kebutuhan dan umpan balik masyarakat. Beberapa produk layanan yang menjadi unggulan antara lain: a. Perbaikan bodi kendaraan roda empat dan roda dua; b. Pembuatan spare part (fast moving); c. Injector cleaner; d. Scan dan diagnose fuel injection; e. Engine Performance Setting (Dino Test); f. Dst. Selain mengembangkan produk unggulan yang sesuai dengan kompetensi keahlian, SMK …juga dapat mengembangkan produk-produk lainnya di luar kompetensi keahlian, misalnya pemanfaatan limbah, kapal penangkap ikan dikembangkan menjadi kapal wisata, layanan pom bensin mini. 4. Platform Collaboration (Kolaborasi) Pengembangan pelayanan melalui strategi kolaborasi dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi dengan Dunia Kerja, masyarakat, media, lembaga terkait melalui koordinasi perencanaan anggaran, pembinaan,
133 pengawasan, pemasaran, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik. 5. Vertical Integration (integrasi vertikal) Pengembangan pelayanan melalui strategi integrasi vertikal dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi... melalui koordinasi perencanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta integrasi kegiatan yang menjadi prioritas di Provinsi... Laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan pemukiman apabila diikuti dengan perilaku pencarian layanan perbaikan dan perawatan otomotif yang baik maka SMK …. akan menjadi salah satu pilihan yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Lokasi SMK …. yang strategis merupakan kondisi yang menguntungkan untuk mengembangkan keanekaragaman perbaikan dan perawatan otomotif karena memiliki pangsa pasar yang juga beraneka ragam. Rencana pengembangan program pelayanan pendidikan kejuruan di SMK ... sampai dengan tahun … yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pendidikan sehingga rencana pengembangan program pelayanan pendidikan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 6. Pengembangan Jenis Pelayanan Peningkatan jumlah siswa dan layanan bengkel otomotif SMK ... setiap tahun mengharuskan SMK ... untuk mencari inovasi agar lebih efisien dalam memberikan pelayanan pada siswa dan konsumen. Database prestasi siswa yang bagus dan pengurangan waktu tunggu di bengkel merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sehingga kepuasan konsumen lebih meningkat. Oleh karena itu, SMK... akan mengembangkan penerapan teknologi digital untuk database siswa dan pendaftaran konsumen. Berdasarkan latar belakang di atas, jenis pelayanan yang akan dikembangkan di SMK... yaitu: a. E-student record b. E-registration workshop c. E-non cash transaction 7. Peningkatan Sarana Prasarana Layanan Kebutuhan sarana dan prasarana TeFa dan aset di SMK perlu ditingkatkan sesuai dengan layanan prima terhadap masyarakat. Beberapa rencana terkait penambahan, revitalisasi, perawatan dan kalibrasi sarana dan prasarana antara lain: a. Pemutakhiran alat praktik b. Penerapan teknologi digital
134 c. Pembenahan laboratorium dan bengkel d. Penerapan 5S dan K3L serta ECP (Ergonomic Check Point) e. Dst 8. Peningkatan Mutu SDM Seiring dengan meningkatnya tuntutan kualitas layanan terhadap pelanggan, maka SMK ... perlu melakukan rencana pengembangan SDM meliputi: a. Pelatihan guru dan tenaga kependidikan b. Sertifikasi guru dan tenaga kependidikan c. Magang guru dan tenaga kependidikan d. Studi lanjut guru dan tenaga kependidikan e. Dst
135 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN A. Visi SMK (contoh) Visi SMK adalah visi sekolah yang sudah ada, jika belum sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah dapat disempurnakan dengan menyesuaikan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi SMK disusun berdasarkan visi Pemerintah Provinsi pada dokumen RPJMD .... Tahun 20…. -20….. Jika terjadi perubahan visi Pemerintah Provinsi maka visi SMK juga akan dilakukan revisi sesuai dengan perubahan tersebut. Visi Pemerintah Provinsi.... tahun 20…. -20….. adalah ”Terwujudnya Masyarakat ….. yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melaluiSemangat Gotong Royong”. Visi tersebut diturunkan pada beberapa misi dimana pada Misi ke-2 Pemerintah Provinsi....: Misi ke-2 berbunyi “Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan” dimana misi ini dapat digunakan untuk menentukan visi SMK …. Sebagai berikut: (contoh:) “Mewujudkan lulusan yang beriman, bertaqwa, mandiri, dan berdaya saing” Visi SMK ... sejalan dengan cita-cita Pemerintah Provinsi.... mewujudkan kehidupan berkualitas melalui pemerataan layanan pendidikan. Selain melalui pemerataan, layanan pendidikan harus lebih bermutu sehingga masyarakat (peserta didik) menerima pelayanan pendidikan yang berkualitas. Kehidupan masyarakat lebih baik dan terdorong untuk berperan aktif dan mandiri serta berdaya saing. Pemerintah Provinsi.... berupaya mewujudkan masyarakat yang aktif, mandiri serta berdaya saing tinggi melalui pelayanan SMK… yang dapat memfasilitasi masyarakat sehingga menyadari kebutuhan akan pendidikan, mau dan mampu serta terampil dalam kompetensinya. B. Misi SMK (contoh) Misi SMK adalah misi sekolah yang sudah ada, jika belum sesuai dengan misi Pemerintah Daerah dapat disempurnakan dengan menyesuaikan langkahlangkah dalam mencapai visi yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Contoh: Adapun misi untuk mencapai visi SMK … adalah dengan: a. Menumbuhkan pemahaman, pengamalan ajaran agama dan budaya serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari b. Mengembangkan potensi dan kreatifitas warga sekolah agar mampu berdaya saing baik di tingkat regional, nasional, dan internasional c. Membangun layanan prima secara internal dan eksternal yang berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri
136 d. Menjalin hubungan baik dengan mitra kerja yang saling menguntungkan di bidang perbengkelan otomotif dan bidang terkait lainnya e. Melaksanakan sistem manajemen berbasis informasi dan teknologi bertaraf internasional Agar dapat memberikan pelayanan prima yang berkualitas maka, SMK... membuat perencanaan peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melaluai perencanaan tingkat Puskesmas. Monitoring dan evaluasi kegiatan SMK dilaksanakan melalaui penilaian kinerja SMK. C. Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan (Kemendikbud) memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan amanat mengendalikan pembangunan SDM untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Kemendikbud kemudian menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah: “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.” Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut. Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Misi yang dituangkan dalam Nawacita kedua tersebut dilakukan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. 2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
137 3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) RTRW Provinsi.... tidak menjelaskan secara khusus peruntukan ruang untuk pendidikan. Pada dokumen RTRW tersebut, peruntukan ruang untuk kepentingan pendidikan menjadi bagian dari Kawasan Peruntukan Permukiman. Kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi permukiman penduduk diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi...., dengan kriteria sebagai berikut: 1. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana; 2. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat diluar kawasan; 3. Memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas pendukung. Rencana kawasan permukiman di Provinsi seluas lebih kurang ….. Ha tersebar di seluruh kabupaten/kota. Secara umum kawasan permukiman di Provinsi.... terdiri atas: 1. Kawasan Permukiman Perkotaan Tujuan dari pengembangan kawasan permukiman kota adalah mengembangkan kawasan permukiman kota sebagai tempat pemusatan penduduk yang ditunjang oleh pendidikan, perdagangan dan jasa, perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas sosial, Ruang Terbuka Hijau (RTH), instalasi militer, cagar budaya dan fasilitas penunjang perkotaan yang memadai sesuai dengan fungsi dan hirarkinya. 2. Kawasan Permukiman Pedesaan Tujuan dari pengembangan kawasan permukiman pedesaan adalah mengembangkan kawasan permukiman yang terkait dengan kegiatan budidaya pertanian yang terbesar sesuai dengan potensi pertanian. Kebijakan pengembangan permukiman pedesaan dilakukan dengan menciptakan sentra-sentra produksi yang prospektif dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan, pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan serta pengembangan permukiman transmigrasi. Berdasarkan RTRW Provinsi.... di atas, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan menghadapi permasalahan berkaitan dengan ketersediaan lahan untuk pengembangan sekolah khususnya di wilayah perkotaan, sehingga pembangunan sekolah pendidikan menengah dan sekolah luar biasa pada daerah perkotaan diarahkan pada pembangunan secara vertikal. E. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. Selaras dengan pengertian KLHS tersebut, maka tujuan penyelenggaraan pelaksanaan KLHS ini adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam proses penyusunan dan dokumen RPJMD Provinsi.... Tahun 20…. -20…...
138 Berdasarkan dokumen (KLHS) RPJMD Provinsi...., program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan semuanya tidak memiliki pengaruh dan dampak terhadap lingkungan. F. Telaah Renstra Dinas Pendidikan Mencermati hasil identifikasi masalah, telaah visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi.... Tahun 20…. -20…..., telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Tahun 20…. -20…..., telaah RTRW dan KLHS, serta perumusan isu-isu strategis dengan berpedoman pada Misi 2 Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi.... yakni “Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan“, maka dapat ditetapkan Tujuan Dinas Pendidikan adalah “Terwujudnya pemerataan akses yang berkualitas pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta peningkatan Profesionalisme SDM Bidang Pendidikan di Provinsi.... “. Dalam jangka menengah pencapaian tujuan tersebut, didasarkan pada indikator pengukuran capaiannya dapat ditabulasikan sebagai berikut: TUJUAN INDIKATOR FORMULASI TARGET TIAP TAHUN 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Terwujudnya pemerataan akses yang berkualitas pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus serta peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan di Provinsi… Indeks Pendidikan IHLS + IRLS 2 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, dirumuskan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Provinsi.... sebagai berikut: 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan; 2. Terwujudnya ketersediaan layanan pendidikan untuk penduduk usia 25 Tahun; 3. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan menengah; 4. Meningkatnya akses dan kualitas Layanan Pendidikan Khusus; 5. Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; 6. Meningkatnya kualitas Manajemen pelayanan pendidikan di Cabang Dinas Pendidikan. Enam butir sasaran yang dirumuskan guna mencapai tujuan jangka menengah, pencapaiannya dapat dijadikan tolok ukur kinerja Dinas Pendidikan pada umumnya dan khususnya masing-masing bidang maupun cabang dinas. Sasaran yang perlu diperhatikan SMK … adalah sasaran yang ketiga yang mana tanggung jawa utama ada di bidang pembinaan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan pembinaan pendidikan (SMK). Dalam jangka menengah
139 pencapaian sasaran tersebut, didasarkan pada indikator pengukuran capaiannya dapat ditabulasikan sebagai berikut: SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) FORMULASI TARGET TIAP TAHUN 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 20x6 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan menengah. APM Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA/Kejar paket C/ SMALB = ℎ 16 − 18 ℎ / ℎ 16 − 18 ℎ × 100 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 G. Tujuan SMK (contoh) Tujuan SMK merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan setiap misi SMK yang mengandung makna: 1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra. 2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi 3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah saran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra. 4. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan SMK ... adalah sebagai berikut: Contoh: Tujuan dari Misi 1: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan yang siap kerja dan berakhlak mulia 2. Meningkatkan kesesuaian lingkungan sekolah berlandaskan agama dan budaya dengan karakter industri Tujuan dari Misi 2: 1. Meningkatkan layanan kreativitas dan inovasi warga sekolah 2. Meningkatkan kepuasan pelanggan berkaitan dengan layanan sekolah 3. dst Tujuan dari Misi 3: dan seterusnya H. Sasaran SMK (contoh) Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran dan indikator sasaran SMK... berdasarkan tujuan sebagai berikut:
140 Tabel 35 Contoh Sasaran Pengembangan Layanan SMK No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan yang siap kerja dan berakhlak mulia Meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan yang siap kerja dan berakhlak mulia 1 Meningkatnya angka ketersediaan lulusan di DUDI 2 Meningkatkan kesesuaian lingkungan sekolah berlandaskan agama dan budaya dengan karakter industri Meningkatnya kesesuaian lingkungan sekolah berlandaskan agama dan budaya dengan karakter industri 1 Meningkatnya persentase kesesuaian lingkungan sekolah berlandaskan agama dan budaya dengan karakter industri 2 Meningkatnya persentase pemanfaatan lahan lingkungan sekolah 3 Meningkatkan layanan kreativitas dan inovasi warga sekolah Meningkatnya layanan kreativitas dan inovasi warga sekolah 1 Meningkatnya jumlah layanan kreatif dan inovatif 2 Meningkatnya persentase peserta dan guru kreatif dan inovatif 4 Dst I. Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dirumuskan dengan menentukan langkah pilihan yang tepat melalui analisis metode SWOT. Adapun interaksi dan hasil interaksi dapat diikuti pada tabel berikut: Analisis SWOT untuk mencapai sasaran Meningkatnya kuantitas lulusan yang siap kerja dan berakhlak mulia Faktor Internal Kekuatan ( S ) Kelemahan ( W ) 1.Adanya Sistem manajemen yang berlaku 2.Adanya Komitmen pimpinan 3.Adanya peralatan yang mencukupi untuk beragam jenis layanan bengkel, penjualan asesoris dan pendukung bengkel 4.Adanya sarana prasarana yang memadai (gedung, kendaraan operasional, sarana IPAL) 5.Adanya jenis ketenagaan yang mencukupi (administrasi kepegawaian, pengadministrasi umum, pengurus barang pembantu, pengelola program dan pelaporan, dan kasir ) 6.Lokasi yang strategis dan adanya akses yang mudah terjangkau masyarakat 1. Keterbatasan jumlah guru, bendahara, sistem informasi pendidikan, petugas kebersihan dan penjaga malam dibanding beban kerjanya 2. Kurangnya jenis peningkatan kapasitas (pelatihan) petugas yang sudah terpenuhi 3. Keterbatasan anggaran operasional (listrik, air, internet, kebersihan, dan lain-lain) 4. Keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana prasarana (gedung, peralatan bengkel, kendaraan operasional, IPAL, dan lain-lain) 5. Rendahnya gaji/insentif pegawai non PNS
141 Faktor Eksternal Peluang ( O ) SO WO 1. Meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan pendidikan SMK dan layanan bengkel SMK serta layanan pendukungnya 1. Mengoptimalkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu yang baik dan peningkatan strata akreditasi sekolah (S1,O1) 2. Mengoptimalkan ketersediaan peralatan dan jenis layanan yang dapat dipenuhi (S3,O1) 3. Mengoptimalkan kondisi sarana prasarana melalui pemeliharaan dan perawatan yang baik (S4, O1) 4. Mengoptimalkan tenaga pelayanan dengan panduan SOP Pelayanan (S5, O1) 1. Mengatasi keterbatasan jumlah personel SDM melalui peluang peningkatan pendapatan SMK (W1,O1) 2. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional melalui peluang peningkatan pendapatan SMK (W3,O1) 3. Mengatasi keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana prasarana melalui peluang peningkatan pendapatan SMK (W4,O1) 4. Mengatasi rendahnya gaji/insentif pegawai Non PNS melalui peluang peningkatan pendapatan SMK (W5,O1) 2. Adanya dukungan kebijakan daerah tentang pemenuhan sarana dan operasional SMK Mengoptimalkan adanya komitmen pimpinan dengan memanfaatkan adanya dukungan kebijakan daerah melalui perencanaan dan manajemen yang baik (S2,O2) 1. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional melalui perencanaan sesuai kebijakan daerah (W3,O2) 2. Mengatasi keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana prasarana melalui perencanaan sesuai kebijakan daerah (W4,O2) 3. Adanya Kebijakan Pemerintah dan Pemda terhadap peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan kejuruan 1.Mengoptimalkan ketersediaan peralatan dan jenis layanan yang dapat dipenuhi (S3, O3) 2.Mengoptimalkan kondisi sarana prasarana melalui pemeliharaan dan perawatan yang baik (S4, O3) 3.Mengoptimalkan tenaga pelayanan dengan panduan SOP Pelayanan (S5, O3) 4.Mengoptimalkan informasi keberadaan, layanan bengkel dan layanan pendukung SMK dan berbagai keunggulannya melalui berbagai sarana informasi (S6, O3) 1. Mengatasi keterbatasan jumlah tenaga melalui peluang peningkatan pendapatan SMK (W1,O3) 2. Mengatasi keterbatasan kapasitas personel SDM melaui peluang peningkatan SMK (W2,O3) 3. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional melalui peluang peningkatan pendapatan SMk (W3,O3) 4. Mengatasi keterbatasan anggaran pemeliharaan melalui peluang peningkatan pendapatan SMk (W4,O3)
142 Ancaman ( T ) ST WT 1. Tingginya jumlah SMK kompetitor baik negeri maupun swasta dan jarak yang terlalu dekat antar SMK tersebut 1. Mengoptimalkan adanya sistem manajemen mutu akreditasi SMK (S1,T1) 2. Mengoptimalkan jenis layanan dan keunggulan SMK (S6, T1) 1. Mengatasi keterbatasan personel SDM untuk mengatasi Jarak SMK Kompetitor yang terlalu dekat (W1, T1) 2. Meningkatkan jangkauan layanan warga sekolah terutama di luar wilayah dengan tekhnologi komunikasi untuk mengurangi beban kerja pegawai non PNS (W5, T1) 2. Kesadaran masyarakat tentang hukum, budaya dan agama 1.Mengoptimalkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu, panduan SOP pelayanan dan pelaksanaan akreditasi SMK sebagai dasar hukum kinerja pelayanan SMK (S1, T2) 2.Mengoptimalkan komitmen pimpinan tentang masalah perlindungan hukum, budaya dan agama (S2,T2) Mengatasi rendahnya gaji/insentif pegawai Non PNS untuk mengatasi masalah kesadaran masyarakat tentang hukum, budaya dan agama melalui tekhnologi komunikasi untuk mengurangi beban kerja pegawai non PNS (W5,T2) 3. Kebijakan pelayanan Pendidikan kejuruan yang berubah-ubah dan tidak menguntungkan 1.Mengoptimalkan mutu pelayanan pendidikan kejuruan melalui sistem manajemen mutu, panduan SOP pelayanan dan pelaksanaan akreditasi SMK sebagai kebijakan pelayanan pendidikan kejuruan di SMK (S1, T3) 2.Mengoptimalkan komitmen pimpinan tentang kebijakan pelayanan pendidikan kejuruan di SMK (S2,T3) Mengatasi rendahnya gaji/ insentif pegawai non PNS untuk mengatasi kebijakan pelayanan yang berubahubah dan tidak menguntungkan tekhnologi komunikasi untuk mengurangi beban kerja pegawai non PNS (W2.T2) Selanjutnya dibuat juga Analisis SWOT untuk mencapai sasaran berikutnya yaitu: 1. Meningkatkan kesesuaian lingkungan sekolah berlandaskan agama dan budaya dengan karakter industri 2. Meningkatkan layanan kreativitas dan inovasi warga sekolah 3. Meningkatkan kepuasan pelanggan berkaitan dengan layanan sekolah 4. Dan seterusnya Strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang dapat digunakan dari analisa SWOT sebelumnya beserta arah kebijakan dari setiap strategi adalah sebagai berikut:
143 Tabel 36 Strategi dan Arah Kebijakan TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan yang siap kerja dan berakhlak mulia Meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan yang siap kerja dan berakhlak mulia 1. Mengoptimalkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu yang baik dan peningkatan strata akreditasi sekolah Monitoring dan evaluasi yang ketat atas pelaksanaan sisem manajemen mutu yang baik 2. Mengoptimalkan ketersediaan peralatan dan jenis layanan yang dapat dipenuhi Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, guru, tenaga pendidik, dan pengurus barang pembantu 3. Mengoptimalkan kondisi sarana prasarana melalui pemeliharaan dan perawatan yang baik Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, guru, tenaga pendidik, dan pengurus barang pembantu 4. Mengoptimalkan tenaga pelayanan dengan panduan SOP Pelayanan Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, guru, tenaga pendidik, dan pengurus barang pembantu 5. Mengatasi keterbatasan jumlah personel SDM, keterbatasan anggaran operasional, keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana prasarana, dan rendahnya gaji/insentif pegawai Non PNS melalui perencanaan sesuai kebijakan daerah serta peluang peningkatan pendapatan SMK Menyusun strategi pemasaran layanan SMK yang baik 6. Mengoptimalkan adanya komitmen pimpinan dengan memanfaatkan adanya dukungan kebijakan daerah melalui perencanaan dan manajemen yang baik Identifikasi peluang programprogram pemerintah dan pemda yang dapat membantu pengembangan SMK 7. Mengoptimalkan informasi keberadaan, layanan bengkel, layanan pendukung SMK dan berbagai keunggulannya melalui berbagai sarana informasi Meningkatkan promosi layanan bengkel, layanan pendukung SMK dan berbagai keunggulannya melalui media sosial Meningkatkan layanan kreativitas dan inovasi Meningkatnya layanan kreativitas 1. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan 1. Meningkatkan kualifikasi pendidik dan tenaga
144 warga sekolah dan inovasi warga sekolah yang kreatif dan inovatif kependidikan 2. Magang pendidik dan tenaga kependidikan secara periodik 2. Penyediaan pembelajaran untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi peserta didik sesuai kebutuhan Dunia Kerja 1. Penerapan Merdeka belajar 2. Pembelajaran Berbasis Project 3. dst………. ……………
145 BAB V PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN Renstra yang lengkap juga meliputi Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Renstra tersebut dapat terealisasi jika ada pendanaannya yang berasal dari pendapatan SMK. Rencana pendapatan yang akan dicapai oleh SMK yang akan menerapkan BLUD pada tahun 20X1 sampai dengan 20x5 adalah sebagai berikut: NO JENIS PENDAPATAN TAHUN 20X1 TAHUN 20X2 TAHUN 20X3 TAHUN 20X4 TAHUN 20X5 1 Jasa Layanan Pendidikan - - - - - 2 Jasa Layanan Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa – Keahlian Teknik Otomotif 21,489,000.00 23,550,000.00 25,450,000.00 29,700,000.00 33,158,000.00 Jasa Layanan Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 9,550,000.00 10,800,000.00 11,000,000.00 12,250,000.00 12,800,000.00 Jasa Layanan Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 4,719,000.00 4,950,000.00 5,200,000.00 6,200,000.00 7,250,000.00 Jasa Layanan Keahlian Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif 3,100,000.00 3,450,000.00 4,000,000.00 5,750,000.00 6,358,000.00 Jasa Layanan Keahlian Otomotif Daya dan Konversi Energi 4,120,000.00 4,350,000.00 5,250,000.00 5,500,000.00 6,750,000.00 3 Pendapatan Hibah 306,550,000.00 313,250,000.00 349,600,000.00 400,000,000.00 480,000,000.00 Pendapatan Hibah Terikat 125,000,000.00 128,250,000.00 155,000,000.00 175,000,000.00 225,000,000.00 Pendapatan Hibah Tidak Terikat 181,550,000.00 185,000,000.00 194,600,000.00 225,000,000.00 255,000,000.00 4 Hasil Kerjasama 127,500,000.00 133,000,000.00 135,500,000.00 144,582,000.00 148,700,000.00 Kerjasama Pelatihan 25,000,000.00 28,750,000.00 29,000,000.00 35,000,000.00 36,700,000.00 Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa Peralatan dan Mesin 17,500,000.00 18,500,000.00 20,500,000.00 22,000,000.00 23,500,000.00 Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa Gedung dan Bangunan 85,000,000.00 85,750,000.00 86,000,000.00 87,582,000.00 88,500,000.00 5 Operasional APBD 1,230,750,000.00 1,300,250,000.00 1,345,800,000.00 1,385,000,000.00 1,411,525,000.00 6 Bantuan Operasional Sekolah 1,155,000,000.00 1,235,400,000.00 1,290,000,000.00 1,325,000,000.00 1,375,500,000.00 7 Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah 14,950,000.00 17,101,000.00 18,355,000.00 23,225,000.00 24,000,000.00 Jasa Giro/Bunga 2,450,000.00 2,627,000.00 2,850,000.00 2,975,000.00 3,000,000.00 Pengembangan Usaha Kafe 12,500,000.00 14,474,000.00 15,505,000.00 20,250,000.00 21,000,000.00 JUMLAH 2,856,239,000.00 3,022,551,000.00 3,164,705,000.00 3,307,507,000.00 3,472,883,000.00
146 Berdasarkan Rencana Pendapatan SMK dan berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah disusun sebelumnya maka selanjutnya dapat disusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada SMK …. Selama … tahun kedepan sesuai periode kepemimpinan Gubernur. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan meliputi berikut ini: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari dana BLUD meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1) Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/ atau BLUD 1) sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1) sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari dana APBD meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3) sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4) sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5) sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6) sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2) sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3) sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4) sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5) sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6) sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1) sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1) sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 2) sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1) sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2) sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3) sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
147 f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1) sub kegiatan Pengadaan Mebel 2) sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Program Pengelolaan Pendidikan yang dibiayai dari dana BLUD meliputi kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK 1) sub kegiatan Link and Match dengan DUNIA KERJA b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD 1) sub kegiatan Pelayanan TeFa Teknologi dan Rekayasa 4. Program Pengelolaan Pendidikan yang dibiayai dari dana APBD meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK 1) sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik 2) sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 3) sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 4) sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK Program, kegiatan dan subkegiatan pada SMK …. berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, secara rinci dapat dilihat dalam Lampiran dokumen Rencana Strategis BLUD SMK … ini
148 BAB VI PENUTUP Renstra Bisnis SMK … merupakan panduan bagi SMK … dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Renstra Bisnis SMK … ditujukan untuk menjabarkan Visi, Misi dan Strategi Pemerintah Provinsi… pada dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi… tahun … sampai dengan tahun …. yang disusun dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SMK … yang dalam pelaksanaannya disusun program, dan kegiatan, dan sub kegiatan. Visi SMK … adalah ”Menghasilkan tamatan yang berkualitas, berdedikasi, berkarakter dan ber-taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”, diharapkan menjadi arah pembangunan pendidikan di wilayah … selama lima tahun ke depan. b. SMK … memerlukan Penerapan BLUD yang memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan yang berbeda dengan pengelolaan keuangan daerah pada umummnya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. c. Penyusunan Renstra BLUD 20…-20… merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk menjadi sekolah yang dapat menerapkan BLUD. 6.1. Langkah-langkah Implementasi Langkah-langkah implementasi untuk pelaksanaan Renstra BLUD SMK … adalah sebagai berikut: a. Implementasi penerapan BLUD pada SMK … ini memerlukan masa transisi. Selama masa transisi akan dilaksanakan sosialisasi, penyesuaian terhadap sistem, pelatihan sumber daya manusia, desain akuntansi, analisis biaya dan tarif serta langkah-langkah lain yang diperlukan b. Situasi yang mempengaruhi SMK … akan selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, sekolah harus melakukan penyesuaian untuk menjamin konsisten strategi, kebijakan, program, kegiatan, anggaran dan prosedur pelaksanaan. 6.2. Penutup SMK sebagai pusat pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan pendidikan kejuruan akan lebih aktif mencari terobosan dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Tugas pimpinan baik di Dinas Pendidikan maupun SMK adalah menciptakan strategi pelayanan prima di SMK dalam rangka meningkatkan ’image’ masyarakat terhadap SMK, yang berorientasi pa da kepuasan masyarakat. Untuk itu, semua jajaran di Dinas Pendidikan dan SMK … memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pelayanan prima di sekolah dengan cara mengubah pola pengelolaan keuangannya dalam bentuk penerapan BLUD.
PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEG Tabel 37 Ilustrasi Program Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 20X0 20X1 Terea lisasi Rp. (000) Target Rp. (00 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatkan Pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan, Pelayanan Sarana dan Prasarana Peserta didik, pendidik, tendik/ pegawai PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (BLUD) Persentase Peningkatan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa 0% - 0,025% 140.00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian 0 doku men - 1 dokum en 20.00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pengadaaan pakaian dinas 0 paket - 1 paket 40.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/ atau BLUD Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa 0 lapor an - 12 lapor an 20.0
149 LAMPIRAN GIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN (contoh) m dan Kegiatan SMK secara Umum Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Sumber Dana 20X2 20X3 20X4 20X5 00) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 00 0,025% 170.000 0,025% 175.000 0,025% 178.606 0,025% 187.53 6 Kepala Sekolah BLUD 00 1 doku men 20.500 1 doku men 22.000 1 doku men 23.100 1 dokum en 24.255 Kasubag TU 00 1 paket 44.000 1 paket 46.200 1 paket 48.510 1 paket 50.936 Kasubag TU 00 12 lapor an 20.500 12 lapor an 22.000 12 lapor an 23.100 12 lapor an 24.255 Kasubag TU
Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 20X0 20X1 Terea lisasi Rp. (000) Target Rp. (00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket pengadaan 0 paket - 1 paket 20.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana 0 lapor an - 2 lapor an 100.0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya 0 paket - 1 paket 100.00 Meningkatkan pelayanan Pengelolaan SMK, pelayanan biaya operasi, pelayanan Sarana dan Prasarana, pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan Peserta didik, pendidik, tendik/pega wai, alumni, masyarakat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (APBD) Persentase Indikator Program yang Tercapai 85% 286.7 00 85% 529.19 Persentase realisasi anggaran 85% 85% Indeks profesionalitas ASN 80% 80%
150 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Sumber Dana 20X2 20X3 20X4 20X5 00) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) 00 1 paket 20.500 1 paket 22.000 1 paket 23.100 1 paket 24.255 Kasubag TU 000 2 lapor an 105.000 2 lapor an 106.800 2 lapor an 106.99 6 2 lapor an 112.3 46 Waka Sarpras 00 1 paket 105.000 1 paket 106.800 1 paket 106.996 1 paket 112.34 6 Waka Sarpras 90 85% 555.650 86% 583.432 86% 612.604 86% 643.23 4 Kepala Sekolah APBD 85% 86% 86% 86% 80% 81% 81% 81%
Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 20X0 20X1 Terea lisasi Rp. (000) Target Rp. (00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah 0 dok umen 2.200 4 dokum en 16.4 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah 0 doku men 7 doku men 4.50 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA 1 doku men 2.200 1 doku men 2.30 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA Perubahan 0 doku men 1 doku men 2.30 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA 0 doku men 1 doku men 2.50 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA Perubahan 0 doku men 1 doku men 2.50
151 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Sumber Dana 20X2 20X3 20X4 20X5 00) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) 00 4 doku men 17.220 4 doku men 18.081 4 doku men 18.985 4 dokum en 19.934 Kasubag TU APBD 00 7 doku men 4.725 11 doku men 4.961 11 doku men 5.209 11 doku men 5.470 Kasubag TU APBD 00 1 doku men 2.415 1 doku men 2.536 1 doku men 2.663 1 doku men 2.796 Kasubag TU APBD 00 1 doku men 2.415 1 doku men 2.536 1 doku men 2.663 1 doku men 2.796 Kasubag TU APBD 00 1 doku men 2.625 1 doku men 2.756 1 doku men 2.894 1 doku men 3.039 Kasubag TU APBD 00 1 doku men 2.625 1 doku men 2.756 1 doku men 2.894 1 doku men 3.039 Kasubag TU APBD
Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 20X0 20X1 Terea lisasi Rp. (000) Target Rp. (00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja 0 doku men 1 doku men 2.30 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan pertanggungja waban keuangan 0 laporan 0 12 lapor an 63.9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 laporan 12 lapor an 51.6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah laporan verifikasi penatausahaan 0 laporan 12 lapor an 1.12 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah 0 laporan 12 lapor an 3.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah dokumen keuangan SKPD 0 dokume n 2 doku men 2.46
152 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Sumber Dana 20X2 20X3 20X4 20X5 00) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) 00 1 doku men 2.415 1 doku men 2.536 1 doku men 2.663 1 doku men 2.796 Kasubag TU APBD 90 12 lapor an 67.190 12 lapor an 70.549 12 lapor an 74.076 12 lapor an 77.780 Kasubag TU APBD 20 12 lapor an 54.201 12 lapor an 56.911 12 lapor an 59.757 12 lapora n 62.744 Kasubag TU APBD 25 12 lapor an 1.181 12 lapor an 1.240 12 lapor an 1.302 12 lapora n 1.367 Kasubag TU APBD 00 12 lapor an 3.150 12 lapor an 3.308 12 lapor an 3.473 12 lapora n 3.647 Kasubag TU APBD 60 2 doku men 2.583 2 doku men 2.712 2 doku men 2.848 2 doku men 2.990 Kasubag TU APBD
Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 20X0 20X1 Terea lisasi Rp. (000) Target Rp. (00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Jumlah laporan keuangan 0 laporan 12 lapor an 2.00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah laporan prognosis 0 laporan 1 lapor an 3.78 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah 0 Lapor an 0 12 Lapo ran 4.00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Kegiatan dan Laporan 0 Lapor an 12 Lapor an 4.00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian 0 Lapor an 6.500 12 Lapo ran 6.50 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah laporan data pegawai 12 laporan 4.000 12 lapor an 4.00
153 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Sumber Dana 20X2 20X3 20X4 20X5 00) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) 00 12 lapor an 2.100 12 lapor an 2.205 12 lapor an 2.315 12 lapora n 2.431 Kasubag TU APBD 85 1 lapor an 3.974 1 lapor an 4.173 1 lapor an 4.382 1 lapora n 4.601 Kasubag TU APBD 00 12 Lapo ran 4.200 12 Lapo ran 4.410 12 Lapo ran 4.631 12 Lapor an 4.862 Waka Sarpras APBD 00 12 Lapo ran 4.200 12 Lapo ran 4.410 12 Lapo ran 4.631 12 Lapor an 4.862 Waka Sarpras APBD 00 12 Lapo ran 6.825 12 Lapo ran 7.166 12 Lapo ran 7.525 12 Lapor an 7.901 Kasubag TU APBD 00 12 lapor an 4.200 12 lapor an 4.410 12 lapor an 4.631 12 lapora n 4.862 Kasubag TU APBD
Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 20X0 20X1 Terea lisasi Rp. (000) Target Rp. (00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah laporan SKP yang tepat waktu 12 laporan 2.500 12 lapor an 2.50 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa 0 laporan 20.00 0 3 lapor an 162.10 Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah paket pengadaan 10 kali 20.00 0 10 kali 23.0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan 0 laporan 1 lapor an 136.00 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital 0 doku men 3 doku men 3.10 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 lapor an 140.0 00 2 lapor an 140.00
154 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Sumber Dana 20X2 20X3 20X4 20X5 00) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) 00 12 lapor an 2.625 12 lapor an 2.756 12 lapor an 2.894 12 lapora n 3.039 Kasubag TU APBD 00 3 lapor an 170.205 3 lapor an 178.715 3 lapor an 187.651 3 lapor an 197.034 Kasubag TU APBD 00 10 kali 24.150 10 kali 25.358 10 kali 26.625 10 kali 27.957 Kasubag TU APBD 00 1 lapor an 142.800 1 lapor an 149.940 1 lapor an 157.437 1 lapora n 165.309 Kasubag TU APBD 00 3 doku men 3.255 3 doku men 3.418 3 doku men 3.589 3 doku men 3.768 Kasubag TU APBD 00 2 lapor an 147.000 2 lapor an 154.350 2 lapor an 162.068 2 lapor an 170.171 Waka Sarpras APBD
Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 20X0 20X1 Terea lisasi Rp. (000) Target Rp. (00 Pengadaan Mebel Jumlah mebel 1 set 40.00 0 1 set 40.0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya 1 paket 100.0 00 1 paket 100.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 laporan 118.0 00 12 laporan 121.20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah penyediaan Jas a Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan 118.0 00 12 bulan 121.20 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 laporan 0 12 laporan 15.0
155 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Sumber Dana 20X2 20X3 20X4 20X5 00) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) 00 1 set 42.000 1 set 44.100 1 set 46.305 1 set 48.620 Waka Sarpras APBD 00 1 paket 105.000 1 paket 110.250 1 paket 115.763 1 paket 121.551 Waka Sarpras APBD 00 12 laporan 127.260 12 laporan 133.623 12 laporan 140.304 12 laporan 147.319 Waka Sarpras APBD 00 12 bulan 127.260 12 bulan 133.623 12 bulan 140.304 12 bulan 147.319 Waka Sarpras APBD 00 12 laporan 15.750 12 laporan 16.538 12 laporan 17.364 12 laporan 18.233 Waka Sarpras APBD
Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 20X0 20X1 Terea lisasi Rp. (000) Target Rp. (00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 0 paket 0 6 paket 15.00 Meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan, pelayanan pengembang an kurikulum satuan pendidikan, pelayanan capaian kompetensi lulusan, Pelayanan proses pembelajaran Peserta didik, pendidik, tendik/peg awai, alumni PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (BLUD) Persentase Kelulusan Peserta Didik 100% 30.00 0 100% 71.0 Pengelolaan Pendidikan SMK Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja dan berwirausaha 350 orang 10.00 0 385 orang 50.0 Link and Match dengan DUNIA KERJA Jumlah MOU dengan dunia kerja 1 paket 10.00 0 1 paket 50.0 Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja 350 o rang 385 orang Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Peningkatan Sales Growth 0% 20.000 5% 21.00
156 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Sumber Dana 20X2 20X3 20X4 20X5 00) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) 00 6 paket 15.750 6 paket 16.538 6 paket 17.364 6 paket 18.233 Waka Sarpras APBD 00 100% 74.550 100% 78.278 100% 82.191 100% 86.301 Kepala Sekolah BLUD 00 392 orang 52.500 399 orang 55.125 406 orang 57.881 413 orang 60.775 Kepala Sekolah BLUD 00 1 paket 52.500 1 paket 55.125 1 paket 57.881 1 paket 60.775 Waka Humas BLUD 392 orang 399 orang 406 orang 413 orang Waka Humas BLUD 00 5% 22.050 5% 23.153 5% 24.310 5% 25.526 Kepala Sekolah Fungsi onal BLUD
Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 20X0 20X1 Terea lisasi Rp. (000) Target Rp. (00 Pelayanan TEFA Teknologi dan Rekayasa Jumlah program keahlian yang melaksanakan TEFA 10% 20.00 0 20% 21.0 Meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan, pelayanan capaian kompetensi lulusan, Pelayanan proses pembelajaran dan penilaian pendidikan, Pelayanan Sarana dan Prasarana, Pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan Peserta didik, pendidik, tendik/pega wai, alumni PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (APBD) Persentase Kelulusan peserta didik 100% 195.4 50 100% 205.22 Pengelolaan Pendidikan SMK Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja dan berwirausaha 350 orang 195.450 385 orang 205.22 Jumlah peserta didik yang mengikuti Lomba 6 peserta didik 8 peserta didik Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan 2 guru 3 guru
157 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Sumber Dana 20X2 20X3 20X4 20X5 00) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) 00 30% 22.050 40% 23.153 50% 24.310 60% 25.526 Kepala Sekolah BLUD 23 100% 215.484 100% 226.258 100% 237.571 100% 249.449 Kepala Sekolah APBD 23 392 orang 215.484 399 orang 226.258 406 orang 237.571 413 orang 249.449 Kepala Sekolah APBD 10 peserta didik 12 peserta didik 14 peserta didik 16 peserta didik 4 guru 5 guru 6 guru 7 guru
Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 20X0 20X1 Terea lisasi Rp. (000) Target Rp. (00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik Jumlah kegiatan pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas peserta didik 10 kali 40.00 0 11 kali 42.0 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah peserta didik yg mengikuti proses belajar 2.380 peserta didik 70.45 0 2.381 peserta didik 73.9 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik 0 unit 35.00 0 1 unit 36.7 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir 2 orang 50.00 0 3 orang 52.5 JUMLAH TOTAL BELANJA 1.536, 45 2.856 9 Keterangan: Kolom 1: diisi dengan tujuan pelaksanaan program/kegiatan/ Kolom 2: diisi dengan sasaran (subyek maupun obyek) pelak Kolom 3: diisi dengan nama program/kegiatan/sub kegiatan
158 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Sumber Dana 20X2 20X3 20X4 20X5 00) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) 00 12 kali 44.100 13 kali 46.305 14 kali 48.620 15 kali 51.051 Waka Kesiswaan APBD 73 2.382 peserta didik 77.671 2.383 peserta didik 81.555 2.384 peserta didik 85.632 2.385 peserta didik 89.914 Waka Kurikulum APBD 50 2 unit 38.588 3 unit 40.517 4 unit 42.543 5 unit 44.670 Waka Sarpras APBD 00 4 orang 55.125 5 orang 57.881 6 orang 60.775 7 orang 63.814 Waka PSDM APBD 6,23 3.022,55 1 3.164,7 05 3.307,5 07 3.472,8 83 /sub kegiatan ksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan e-blud
Kolom 4: diisi dengan indikator ketercapaian program/kegiat Kolom 5: diisi dengan data capaian/realisasi pada tahun awa Kolom 6: diisi dengan data capaian/realisasi anggaran pada Kolom 7: diisi dengan target kinerja pada tahun+1 Kolom 8: diisi dengan target pendanaan program/kegiatan/su Kolom 9: diisi dengan target kinerja pada tahun n+2 Kolom 10: diisi dengan target pendanaan program/kegiatan/s Kolom 11: diisi dengan target kinerja pada tahun n+3 Kolom 12: diisi dengan target pendanaan program/kegiatan/s Kolom 13: diisi dengan target kinerja pada tahun n+4 Kolom 14: diisi dengan target pendanaan program/kegiatan/s Kolom 15: diisi dengan target kinerja pada tahun n+5 Kolom 16: diisi dengan target pendanaan program/kegiatan/s Kolom 17: diisi dengan pejabat penanggung jawab program/ Kolom 18: diisi dengan sumber dana program/kegiatan/sub k
159 tan/sub kegiatan al perencanaan (tahun pengajuan BLUD) tahun awal perencanaan (tahun pengajuan BLUD) ub kegiatan pada tahun n+1 sub kegiatan pada tahun n+2 sub kegiatan pada tahun n+3 sub kegiatan pada tahun n+4 sub kegiatan pada tahun n+5 /kegiatan/sub kegiatan kegiatan
160 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat umum selalu dihadapkan dengan norma, aturan, standar, dan ukuran yang harus dipenuhi agar dalam menjalankan pelayanan dapat diberikan secara akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi. Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyatakan bahwa “Selain UPTD Provinsi terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah provinsi”. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan mengenai pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Penjelasan pasal 15 Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan mandiri di bidang tertentu. Pasal 1 angka 4 Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK semakin memperjelas definisi sekolah untuk pendidikan kejuruan yaitu SMK, yang selanjutnya disingkat SMK adalah pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan program kejuruan. Dengan demikian dapat disimpulkan SMK adalah UPTD Provinsi yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan pendidikan yang merupakan sarana pelayanan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs. Pelayanan publik harus menjadi pelayanan yang berkualitas, disamping hal tersebut pelayanan publik juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman (safety), sehingga tidak terjadi sesuatu tindakan yang membahayakan maupun mencederai pelanggan, oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, yang meliputi: Identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring yang berkesinambungan, dan komunikasi. Untuk melakukan monitoring yang berkesinambungan diperlukan adanya indikator (tolak ukur) dan target (threshold) yang harus dicapai atau dipenuhi. Upaya untuk meningkatkan kepuasan bahkan kesetiaan pelanggan dan menjamin kualitas pendidikan kejuruan dapat dilakukan dengan standarisasi pelayanan. Bagaimana penerapan standar pelayanan tersebut apakah telah
161 dapat menjamin kepuasan pelanggan dan kualitas pendidikan kejuruan harus dapat ditunjukkan dengan fakta, oleh karena itu pengukuran (indikator) dan target pencapaian untuk tiap indikator perlu disusun, disepakati, dan ditetapkan sebagai acuan. Penjaminan kualitas pendidikan dan terlaksananya pelayanan pendidikan yang bermutu/dapat menjamin kepuasan pelanggan, maka dari itu SMK perlu mengembangkan SPM yang merupakan salah satu syarat administrasi SMK yang akan menerapkan BLUD dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM, Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/Madrasah Aliyah Kejuruan, Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. SPM seperti yang dijelaskan dalam peraturan-peraturan tersebut memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan BLUD. SPM diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. SMK mengemban dua tugas untuk memenuhi SPM tersebut, karena SMK sebagai bagian dari Pemerintah Daerah yang harus memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat, juga sebagai UPTD yang menerapkan BLUD. BLUD SMK melaksanakan Pelayanan Dasar SPM Pendidikan dan SPM Pendukung yang disesuaikan dengan kemampuan BLUD SMK tersebut. Penyusunan SPM BLUD SMK mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, sehingga penerima layanan memiliki pemahaman yang sama tentang ukuran kinerja. SPM Pendidikan dapat diuraikan secara sederhana ke dalam butir-butir sebagai berikut: 1. Merupakan kewajiban bagi semua Pemerintah Daerah; 2. Hak setiap warga Negara untuk memperoleh Jenis Pelayanan Dasar; 3. Sebagai bagian dari Alat ukur kinerja Kepala Daerah; 4. Semua Daerah melaksanakan Jenis Pelayanan Dasar yang sama; 5. SPM Pendidikan masing-masing SMK sesuai kemampuan SMK melayani Jenis Pelayanan Dasar; 6. Pelaksanaan SPM Pendidikan dievaluasi secara nasional dan dapat dilakukan perubahan jika dinilai perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah; 7. SPM setiap SMK dapat berbeda tergantung kondisi, karakteristik, cakupan layanan masing-masing SMK; 8. SPM BLUD SMK tidak terbatas pada layanan pendidikan tetapi dapat melakukan layanan lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen SMK sebagai
162 pendukung layanan utamanya, sehingga SPM BLUD SMK dapat disesuaikan setiap saat berdasarkan jenis pelayanan yang dibutuhkan konsumen; dan 9. SPM BLUD SMK ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. B. Tujuan Tujuan disusunnya SPM BLUD SMK adalah sebagai berikut: 1. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan. 2. Terjaminnya hak pengguna layanan dalam menerima suatu layanan. 3. Digunakan sebagai acuan untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan. 4. Terciptanya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan layanan. 5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan SMK. C. Pengertian SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM di SMK menjadi acuan SMK dalam mencapai standar kinerja, membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pelayanan Pengelolaan Pendidikan dan Pelayanan Penunjang Pendidikan. Ada 3 (tiga) Jenis SPM yaitu SPM Pendidikan, SPM BLUD dan SPM BLUD SMK sebagai berikut: 1. SPM Pendidikan SPM Pendidikan adalah: a. SPM, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. b. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. c. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. d. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. e. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 2. SPM BLUD SPM BLUD adalah SPM memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan BLUD, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan
163 peraturan perundang-undangan. SPM BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 3. SPM BLUD SMK SPM BLUD SMK adalah SPM memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan utama dan penunjang yang harus dipenuhi oleh SMK yang akan menerapkan BLUD, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh SMK yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPM BLUD SMK ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah D. Landasan Hukum Penjaminan kualitas pendidikan dan terlaksananya pelayanan pendidikan yang bermutu/dapat menjamin kepuasan pelanggan, maka SMK perlu mengembangkan SPM yang merupakan salah satu syarat administrasi BLUD SMK dengan mengacu pada: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/Madrasah Aliyah Kejuruan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ; dan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. E. Perubahan SPM SPM BLUD SMK ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPM SMK sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi SMK serta perubahan lingkungan. F. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Dokumen SPM BLUD SMK adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL A. Jenis Pelayanan B. Prosedur Pelayanan C. Standar Pelayanan Minimal SMK BAB III RENCANA PENCAPAIAN SPM A. Rencana Kegiatan Pencapaian Kinerja SPM B. Strategi Pencapaian SPM BAB IV SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
164 Memuat tentang rencana strategis dan penganggaran SPM, monitoring dan pengawasan pelaksanaan SPM serta Pengukuran capaian dan evaluasi kinerja BAB V PENUTUP LAMPIRAN G. Langkah Penyusunan Dokumen SPM BLUD SMK Langkah-langkah penyusunan dokumen SPM BLUD SMK adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi Jenis Pelayanan yang saat ini telah mampu disediakan oleh SMK untuk masyarakat. 2. Melakukan kajian Modul Penilaian dan Penetapan BLUD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka SPM BLUD SMK perlu memperhatikan: a. Penjelasan Standar Pelayanan Minimal di SMK BLUD: 1) Fokus, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD 2) Terukur, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 3) Dapat dicapai, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai dengan kemampuan dan tingkat pemanfaatannya; 4) Relevan, dan dapat diandalkan merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD; 5) Tepat waktu atau kerangka waktu, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan yang telah ditetapkan. b. Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPM BLUD SMK. c. Keterkaitan yang kuat antara SPM BLUD SMK dengan Renstra Dinas Pendidikan. d. Penyusunan SPM BLUD SMK oleh sekolah dan penetapan oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah. 3. Identifikasi Jenis Pelayanan yang akan dikembangkan untuk dapat disediakan bagi semua warga di SMK di masa mendatang. Jenis pelayanan ini yang akan dimasukkan ke dalam Renstra SMK sebagai Rencana Pengembangan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. 4. Pemilihan Jenis Pelayanan sesuai pada poin 1 dan 3 yang dipastikan dapat dilaksanakan dengan kualitas terbaik melalui pendampingan oleh Dinas Pendidikan setempat. Dokumen ini selanjutnya diserahkan kepada dinas Pendidikan untuk ditetapkan sebagai lampiran Perkada tentang BLUD SMK.
165 BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL A. Jenis Pelayanan Berdasarkan Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi terdiri atas: a. pendidikan menengah; dan b. pendidikan khusus Pendidikan menengah terdiri atas: a. Sekolah Menengah Atas; dan b. Sekolah Menengah Kejuruan. B. Cakupan Mutu Pelayanan Cakupan Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup: 1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan 3. tata cara pemenuhan standar. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi: 1. standar satuan pendidikan; dan 2. standar biaya pribadi Peserta Didik. Standar satuan pendidikan terdiri atas: 1. standar kompetensi lulusan; 2. standar isi; 3. standar proses; 4. standar sarana dan prasarana; 5. standar pengelolaan; 6. standar pembiayaan; dan 7. standar penilaian Pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk: a. pendidikan dasar; dan b. pendidikan menengah bagi daerah yang telah melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. 2. Dalam hal daerah yang belum melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka pembiayaan pendidikan menengah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Peserta Didik atau orangtua/wali.
166 3. Besaran nilai pembiayaan pendidikan yang dibebankan kepada Peserta Didik atau orangtua/wali untuk pendidikan menengah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan standar biaya yang berlaku di daerah setempat. 4. Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan besaran pembiayaan pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah. Standar untuk SMK terdiri atas Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada SMK terdiri atas: 1. Jenis pendidik dan tenaga kependidikan; Jenis pendidik yaitu guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas: a. kepala sekolah; b. tenaga laboratorium/bengkel/workshop; dan c. tenaga penunjang lainnya. 2. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; Kualitas pendidik sebagai berikut: a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan b. memiliki sertifikat pendidik. Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut: a. kepala sekolah: a) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); b) memiliki sertifikat pendidik; dan c) memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. b. tenaga laboratorium/bengkel/workshop paling rendah memiliki ijazah SMA/SMK/sederajat. c. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat. Kualitas tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMK relevan dengan kebutuhan laboratorium/bengkel/ workshop. 3. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan. C. Tata Cara Pemenuhan Standar Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada SMK didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut: a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan; b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
167 Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada SMK didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan tenaga kependidikan sebagai berikut: a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; b. 1(satu) tenaga laboratorium/bengkel/workshop per laboratorium/bengkel/ workshop; dan c. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan. D. Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan di SMK disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dituangkan dalam dokumen Tata kelola yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas. Tujuan penyusunan SOP di SMK adalah agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/seragam dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku. Manfaat SOP bagi SMK adalah memenuhi persyaratan standar pelayanan pendidikan, mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan dan memastikan staf SMK memahami bagaimana melakukan pekerjaannya. Alur pelayanan di SMK disusun untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di SMK. Terdapat beberapa alur pelayanan yang berlaku di SMK sebagai mana dijelaskan di dokumen Tata Kelola. E. Standar Pelayanan Minimal BLUD SMK SPM BLUD SMK mengacu kepada Permendikbud Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/Madrasah Aliyah Kejuruan. Adapun Jenis Layanan Dasar yang diberikan adalah Pelayanan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan di SMK dengan kriteria minimal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
Tabel 38 In NO JENIS LAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR 1 Pelayanan Capaian kompetensi lulusan Sesuai Standar Kelulusan Peserta didik Setia pelay sesu 2 Pelayanan pengembangan kurikulum satuan Pendidikan Sesuai standar isi Peserta didik Setia layan disel 3 Pelayanan proses pembelajaran Sesuai standar proses pembelajaran Peserta didik Setia layan deng 4 Pelayanan penilaian Pendidikan Sesuai standar penilaian Pendidikan Peserta didik Setia layan deng 5 Pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan Sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan Peserta didik Setia layan kepe 6 Pelayanan Sarana dan Prasarana Sesuai standar sarana dan prasarana Peserta didik Setia layan stand 7 Pelayanan Pengelolaan SMK Sesuai standar pengelolaan Peserta didik Setia layan BLU 8 Pelayanan Biaya operasi Sesuai standar pengelolaan Keuangan BLUD Peserta didik Setia layan stand
168 ndikator SPM SMK PERNYATAAN STANDAR TARGET CAPAIAN JKL 20XX CAPAIAN SMK ap peserta didik mendapatkan yanan untuk mencapai kompetensi uai SKL 100% …% …% ap peserta didik mendapatkan nan kurikulum yang telah araskan dengan kebutuhan DUDIKA 100% …% …% ap peserta didik mendapatkan nan penilaian/ asesmen sesuai gan standar 100% …% …% ap peserta didik mendapatkan nan penilaian/ asesmen sesuai gan standar 100% …% …% ap peserta didik mendapatkan nan pendidik dan tenaga endidikan sesuai dengan standar 100% …% …% ap peserta didik mendapatkan nan sarana dan prasarana sesuai dar 100% …% …% ap peserta didik mendapatkan nan pengelolaan sesuai standar D 100% …% …% ap peserta didik mendapatkan nan biaya operasi sesuai dengan dar 100% …% …%