169 Profil Indikator SPM yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/Madrasah Aliyah Kejuruan sebagai berikut: 1. Pelayanan capaian kompetensi lulusan Tabel 39 Pelayanan Capaian Kompetensi Lulusan Judul Pencapaian kompetensi peserta didik SMK sesuai SKL Dimensi Mutu Kesinambungan Pelayanan Tujuan Tergambarnya kinerja UPT SMK dalam upaya pelayanan ketercapaian kompetensi lulusan Definisi Operasional Pelayanan yang diberikan kepada peserta didik SMK dilakukan sepanjang tahun untuk memastikan bahwa standar kompetensi lulusan dapat tercapai dengan baik, yaitu : a. beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur; b. memiliki sikap mental yang kuat untuk mengembangkan dirinya secara berkelanjutan; c. menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan; d. memiliki kemampuan produktif sesuai dengan bidang keahliannya baik untuk bekerja atau berwirausaha; dan berkontribusi dalam pengembangan industri Indonesia yang kompetitif menghadapi pasar global. Frekuensi Pengumpulan Data Setiap 1 semester Periode Analisis 1 tahun Numerator Jumlah peserta didik SMK… yang telah mencapai standar kompetensi lulusan selama periode waktu 1 tahun Denominator Jumlah seluruh peserta didik SMK … selama periode waktu 1 tahun yang sama Sumber Data Laporan hasil belajar peserta didik Standart 100% Penanggung Jawab Pengumpul Data Kepala Sekolah Langkah-langkah Kegiatan 1. Input (diisi seusai dengan yang telah dilaksanakan) 2. Proses (diisi seusai dengan yang telah dilaksanakan) 3. Output(diisi seusai dengan yang telah dilaksanakan) 4. Outcome (diisi seusai dengan yang telah dilaksanakan) 5. Impact (diisi seusai dengan yang telah dilaksanakan) Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Sekolah Sumber Daya Manusia Pendidik dan tenaga kependidikan 2. Pelayanan pengembangan kurikulum satuan pendidikan Tabel 40 Pelayanan Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan Judul Pelayanan pengembangan kurikulum satuan pendidikan di SMK Dimensi Mutu Kesinambungan Pelayanan Tujuan Tergambarnya kinerja UPT SMK dalam upaya pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industry, dan dunia kerja Definisi Operasional Pelayanan yang diberikan kepada peserta didik SMK… melalui pengembangan atau penyelarasan kurikulum satuan
170 pendidikan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, meliputi kompetensi dan budaya kerja industri. Pengembangan atau penyelarasan kurikulum dilaksanakan setiap tahun untuk menunjang proses pendidikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Frekuensi Pengumpulan Data Setiap 1 tahun Periode Analisis Setiap 1 tahun Numerator Jumlah kurikulum kompetensi keahlian/program keahlian di SMK …yang telah diselaraskan dalam periode satu tahun Denominator Jumlah kompetensi keahlian/program keahlian di SMK… Sumber Data Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)/Kurikulum Operasional Sekolah (KOS) Standar 100% Penanggung Jawab Pengumpul Data Penanggung Jawab Bidang kurikulum Langkah-langkah Kegiatan 1. MoU/kesepakatan dengan DUDIKA Mitra untuk pengembangan atau penyelarasan kurikulum 2. Pengembangan instrumen penyelarasan kurikulum 3. Melaksanakan penyelarasan kurikulum dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh DUDIKA mitra 4. Pengesahan KTSP/KOS oleh SMK…dan Dudika Mitra, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi…. 5. Monitoring dan evaluasi Monitoring dan Evaluasi Raport mutu sekolah SDM Pendidik, peserta didik dan stakeholder/tenaga ahli dari DUDIKA 3. Pelayanan proses pembelajaran Tabel 41 Pelayanan Proses Pembelajaran Judul Pelayanan proses pembelajaran Dimensi Mutu Kesinambungan Pelayanan Tujuan Tergambarnya kinerja UPT SMK dalam upaya pelananan proses pembelajaran terutama untuk pembelajaran berbasis Teaching Factory (TeFa), pembelajaran praktik, dan pembelajaran berbasis projek. Definisi Operasional Pelayanan yang diberikan kepada peserta didik dalam persiapan dan pelaksanaan pembelajaran (dilatih) dengan cara mengimitasi/mereplikasi lingkungan kerja semirip mungkin dengan yang terjadi di tempat pekerjaan yang sebenarnya. Frekuensi Pengumpulan Data Setiap 6 bulan Periode Analisis Setiap 3 bulan Numerator Jumlah peserta didik di SMK…yang telah diajar (dilatih) sesuai dengan proses kerja di DUDIKA selama periode waktu 1 semester Denominator Jumlah semua peserta didik di SMK… selama periode waktu 1 semester yang sama Sumber Data dokumen supervisi akademik oleh kepala sekolah dan pengawas, laporan hasil belajar Standart 100% Penanggung Jawab Penanggung Jawab Bidang Kurikulum
171 Pengumpul Data Langkah-langkah Kegiatan 1. Analisis kurikulum yang telah diselarasakan 2. Penyusunan silabus/ Analisis Capaian Pembelajaran 3. Penyusunan rencana pelaksananaan pembelajaran/ Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar 4. Pelaksanaan pembelajaran 5. Penilaian/ Asesmen proses pembelajaran Monitoring dan Evaluasi Pengawasan, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Sekolah/ Pengawas dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Pelayanan penilaian pendidikan Tabel 42 Pelayanan Penilaian Pendidikan Judul Pelayanan Penilaian Pendidikan di SMK Dimensi Mutu Kesinambungan Pelayanan Tujuan Tergambarnya kinerja UPT SMK dalam upaya pelayanan penilaian hasil pembelajaran di wilayah SMK Definisi Operasional Pelayanan penilaian kepada peserta didik melalui penilaian selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran (assessment for learning) dalam bentuk penilaian diagnostik, formatif, seperti tugas-tugas dikelas, presentasi, dan kuis. Penilaian juga digunakan sebagai proses pembelajaran (assessment as learning) yang memungkinkan peserta didik dilibatkan dalam proses penilaian dan memberi kesempatan pada peserta didik untuk meningkatkan capaian belajar yang lebih maksimal. Pada akhir pembelajaran dilakukan penilaian untuk mengukur capaian kompetensi (assessment of learning). Frekuensi Pengumpulan Data Setiap saat Periode Analisis Setiap 3 bulan sekali Numerator Jumlah peserta didik yang mendapat pelayanan penilaian sesuai standar di SMK.. selama periode waktu 1 semester Denominator Jumlah semua siswa di SMK… selama periode waktu 1 semester yang sama Sumber Data penilaian diagnostik, formatif, penilaian sumatif, uji kompetensi Standart 100% Penanggung Jawab Pengumpul Data Penanggung Jawab Bidang Kurikulum Langkah-langkah Kegiatan 1. Pendidik menetapkan lingkup penilaian meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Pendidik menyusun perencanaan penilaian dan melaksanakan penilaian. 3. Pendidik memanfaatkan hasil penilaian untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan peserta didik, perbaikan proses pembelajaran, membuat pelaporan, dan kegunaan lain yang sesuai. 4. Penilaian terkait RPL dilakukan oleh pendidik sesuai kompetensi yang dipelajari peserta didik melalui pengalaman kerja (tacit knowledge) dengan kriteria unjuk kerja atau indikator pencapaian kompetensi yang
172 tercantum dalam silabus. 5. Penilaian perkembangan karakter/ penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja peserta didik dilakukan oleh pendidik secara khusus melalui pengamatan sikap peserta didik. Monitoring dan Evaluasi Kepala sekolah SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan Tabel 43 Pelayanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Judul Pelayanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dimensi Mutu Kesinambungan Pelayanan Tujuan Tergambarnya kinerja UPT SMK dalam upaya pelayanan kepada peserta didik melalui ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar Definisi Operasional Pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi guru umum, guru kejuruan, instruktur kejuruan sesuai dengan standar. Frekuensi Pengumpulan Data Setiap 1 tahun Periode Analisa Setiap 1 tahun Numerator Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar SMK selama periode waktu 1 tahun Denominator Jumlah semua pendidik dan tenaga kependidikan di SMK selama periode waktu 1 tahun yang sama Sumber Data Sistem Informasi Manajemen Sekolah Standart 100% Penanggung Jawab Pengumpul Data Penanggung Jawab bidang SDM Langkah-langkah Kegiatan 1. Analisis kebutuhan dan beban kerja pendidik dan tenaga kependidikan 2. Analisis kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 3. Pengusulan/pengadaan kebutuhan pendidik dan ketenaga kependidikan 4. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Sekolah SDM Pendidik dan Tenaga Kependidik 6. Pelayanan Sarana dan Prasarana Tabel 44 Pelayanan Sarana dan Prasarana Judul Pelayanan sarana prasarana pendidikan sesuai standar di SMK Dimensi Mutu Kesinambungan Pelayanan Tujuan Tergambarnya kinerja UPT SMK dalam upaya pelayanan terpenuhinya sarana prasarana pembelajaran siswa sesuai standar di SMK Definisi Operasional Pelayanan sarana dan prasarana yang memenuhi standar meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lainnya. Prasarana terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, serta instalasi daya dan jasa
173 sesuai dengan standar. Frekuensi Pengumpulan Data Setiap saat Periode Analisis Setiap 1 tahun Numerator Jumlah sarana prasarana sesuai standar di SMK… selama periode waktu 1 tahun Denominator Jumlah sarana prasarana yang ada di SMK.. selama periode waktu 1 tahun yang sama Sumber Data Sistem Informasi Manajemen Sekolah Standart 100% Penanggung Jawab Pengumpul Data Penanggung Jawab Bidang Sarana Prasarana Langkah-langkah Kegiatan 1. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana 2. Pengusulan/pengadaan sarana prasarana 3. Peremajaan sarana dan prasarana 4. Perawatan dan perbaikan sarana prasarana 5. Pembaharuan data inventaris sarana prasarana Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Sekolah SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Pelayanan Pengelolaan SMK Tabel 45 Pelayanan Pengelolaan SMK Judul Pelayanan Pengelolaan SMK Dimensi Mutu Kesinambungan Pelayanan Tujuan Tergambarnya kinerja UPT SMK dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi peserta didik berbasis pada Good School Governance dan BLUD. Definisi Operasional Pelayanan pengelolaan SMK…berbasis pada Good School Governance dan BLUD untuk mendorong penyelenggaraan SMK dikelola secara efektif, efisien, dan fleksibel untuk mencapai kemandirian SMK dalam pengelolaan pendidikan agar sesuai dengan potensi lingkungan budaya, kearifan lokal, dukungan partisipasi masyarakat dan sumber-sumber pembelajaran yang tersedia berdasarkan keunggulan dan ciri khas SMK. Frekuensi Pengumpulan Data Setiap 1 bulan Periode Analisis Setiap 3 bulan sekali Numerator Jumlah semua kompetensi keahlian/program keahlian di SMK….yang telah dikelola sesuai dengan standar. Denominator Jumlah semua kompetensi keahlian/program keahlian di SMK… Sumber Data Renstra/Peta Jalan/ Raport mutu SMK Standart 100% Penanggung Jawab Pengumpul Data Kepala Sekolah/ penanggung jawab yang ditunjuk Langkah-langkah Kegiatan 1. Perencanaan, yaitu menyusun dan menetapkan visi, misi, dan tujuan SMK apa yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku. 2. Pengorganisasian, yaitu menetapkan program kerja SMK yang didalamnya mencakup kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, melalui pemanfaatan ketersediaan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien, dalam mencapai
174 tujuan yang telah ditetapkan. 3. Pelaksanaan, yaitu tindakan untuk menggerakan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di SMK, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga terwujud efisiensi proses dan efektifitas hasil kerja. 4. Penganggaran, yaitu proses menyusun rencana penggunaan dana keuangan yang meliputi pengalokasian dan pendistribusian secara akuntabel, transparan, mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 5. Pengendalian, yaitu proses pemberian balikan dan tindak lanjut pembandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. 6. Evaluasi, yaitu tindakan penyesuaian apabila terdapat penyimpangan aktivitas berdasarkan standar atau pedoman yang telah dibuat, sehingga rangkaian kegiatan yang telah direncanakan diorganisasikan dan diimplementasikan dapat diperbaiki atau ditingkatkan, supaya dapat berjalan sesuai dengan target/capaian yang ditetapkan. Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Sekolah SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8. Pelayanan Biaya Operasi Tabel 46 Pelayanan Biaya Operasi Judul Dimensi Mutu Kesinambungan Pelayanan Tujuan Tergambarnya kinerja UPT SMK dalam upaya pemenuhan biaya operasional sekolah sesuai standar pengelolaan keuangan BLUD Definisi Operasional Pelayanan Biaya Operasi di wilayah SMK meliputi: 1. Komponen Biaya Operasi personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. 2. Komponen Biaya Operasi Nonpersonalia Komponen Biaya Operasi nonpersonalia meliputi biaya pengadaan alat tulis, bahan dan alat habis pakai kegiatan belajar mengajar teori dan praktikum, daya, air, jasa telekomunikasi, konsumsi, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana, biaya lembur, biaya transportasi, pajak, biaya asuransi, biaya kegiatan pembinaan peserta didik/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi/sertifikasi kompetensi, biaya praktik kerja/magang industri, biaya bengkel kerja berbasis industri, serta biaya perencanaan dan pelaporan. Frekuensi Pengumpulan Data Setiap 1 bulan Periode Analisis Setiap 3 bulan sekali Numerator Biaya Operasi untuk menunjang seluruh biaya operasional yang dibutuhkan SMK… sesuai dengan standar. Denominator Biaya Operasi yang tersedia di SMK… Sumber Data Sistem Informasi Manajemen Sekolah Standart 100% Penanggung Jawab Pengumpul Data Penanggung Jawab Keuangan
175 Langkah-langkah Kegiatan 1. Analisis Renstra BLUD 2. Analisis RKAS 3. Penyusunan RBA 4. Penyusunan RKA 5. Penyusunan anggaran kas dan DBA 6. Penyusunan rincian DPA 7. Melaksanakan penatausahaan keuangan mulai dari penerimaan dan pengeluaran kas untuk biaya operasi, pembukuan dan pertanggungjawabannya Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Sekolah SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan
176 BAB III RENCANA PENCAPAIAN SPM A. Rencana Pencapaian Indikator SPM Jadwal rencana pencapaian indikator SPM dibuat berdasarkan dokumen Renstra Dinas Pendidikan tahun …………… untuk mencapai target sesuai dengan Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/Madrasah Aliyah Kejuruan. Tabel 47 Rencana Pencapaian Indikator SPM No Indikator Capaian SMK 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 1 2 3 4 5 6 7 1 Pelayanan Capaian kompetensi lulusan: Jumlah kegiatan pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa 2 Pelayanan pengembangan kurikulum satuan Pendidikan: 1. Jumlah MoU dengan dunia kerja 2. Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja 3 Pelayanan proses pembelajaran : 1. Jumlah peserta didik yg mengikuti proses belajar 2. Jumlah program keahlian yang melaksanakan TeFa 4 Pelayanan penilaian Pendidikan: Jumlah peserta didik yg mengikuti penilaian hasil belajar 5 Pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan : 1. Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian 2. Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Jumlah pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir 6 Pelayanan Sarana dan Prasarana: 1. Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa 2. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3. Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara 5. Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik 6. Jumlah Pembangunan Bengkel/Unit Produksi 7 Pelayanan Pengelolaan SMK: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah 8 Pelayanan Biaya operasi: Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan
177 Keterangan: Kolom 1: Nomor Indikator Kolom 2: Indikator disesuaikan dengan PMP Kolom 3-7: diisi target 5 tahun ke depan B. Strategi Pencapaian SPM Berdasarkan Rencana Strategis Strategi pencapaian SPM dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis SMK. Kesesuaian Rencana Strategis SMK dengan SPM sebagaimana dalam Lampiran.
C. Rencana Anggaran Biaya Tabel 48 Rencana Anggaran Bia NO JENIS LAYANAN DASAR PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 1 Pelayanan Capaian kompetensi lulusan Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMK: Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 2 Pelayanan pengembangan kurikulum satuan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMK: Link and Match dengan DUDIKA 3 Pelayanan proses pembelajaran Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMK: 1. Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 2. Pelayanan TEFA Pariwisata 3. Pelayanan TEFA …….. 4 Pelayanan penilaian pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMK: Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 5 Pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMK: 1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMK 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6 Pelayanan Sarana dan Prasarana Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMK: 1. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 2. Pembangunan Bengkel/Uni Produksi Program 1. Administrasi Umum
178 aya Berdasarkan Jenis Pelayanan Dasar TAHUN (Rp) 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 A a r t
NO JENIS LAYANAN DASAR PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Pelayanan Pengelolaan SMK Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Pelayanan Biaya operasi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
179 TAHUN (Rp) 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 t
180 Tabel 49 Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Belanja NO JENIS BELANJA TAHUN (Rp) 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa 3 Belanja Modal Tanah 4 Belanja Modal Peralatan dan mesin 5 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 7 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8 Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah
181 BAB V PENUTUP Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun untuk memberikan panduan arah kebijakan pelayanan Pendidikan di BLUD SMK. Terlaksananya kebijakan dalam SPM perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh pegawai serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis. SPM BLUD SMK ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPM BLUD SMK sebagiamana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi BLUD SMK serta perubahan lingkungan.
LAMPIRAN Tabel 50 PROGRAM PENUNJANG U URUSAN UMUM YANG DIBIAYAI DARI DARI DANA BLUD SPM INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATA 1 Pelayanan Pengelolaan SMK Peserta didik Pendidik Tendik/ pegawai 1. Prosentase Indikator Program yang tercapai 2. Prosentase realisasi anggaran 3. Persentase Peningkatan Pendapatan 4. Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa Perencanaan Penganggara Evaluasi Kine Perangkat Da
182 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BLUD AN INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN , an, dan erja aerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Penyusunan Dokumen Perencanaan BLUD Jumlah dokumen perencanaan BLUD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RBA BLUD Jumlah dokumen RBA BLUD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RBA BLUD Jumlah dokumen perubahan RBA BLUD Koordinasi dan Penyusunan DBA BLUD Jumlah dokumen DBA BLUD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DBA BLUD Jumlah dokumen perubahan DBA BLUD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BLUD Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BLUD Evaluasi Kinerja BLUD Jumlah laporan evaluasi kinerja BLUD
SPM INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATA 2 Pelayanan Biaya operasi Peserta didik Pendidik Tendik/ pegawai 1. Prosentase Indikator Program yang tercapai 2. Prosentase realisasi anggaran 3. Persentase Peningkatan Pendapatan 4. Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Da
183 AN INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN aerah Jumlah laporan pertanggungja waban keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN jumlah laporan Gaji dan Tunjangan Non ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Non ASN Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas Non ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD Jumlah laporan verifikasi penatausahaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi BLUD Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BLUD Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran BLUD Jumlah laporan keuangan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran BLUD Jumlah Laporan prognosis Penyediaan Jasa Asuransi Jumlah Laporan jasa Asuransi
SPM INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATA 3 Pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik Tendik/ pegawai 1. Prosentase Indikator Program yang tercapai 2. Prosentase realisasi anggaran 3. Persentase Peningkatan Pendapatan 4. Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa Administrasi Kepegawaian Perangkat Da 4 Pelayanan Sarana dan Prasarana Peserta didik Pendidik Tendik/ pegawai Administrasi U Perangkat Da dan/ atau BLU Peserta didik Pendidik Tendik/ pegawai Pengadaan B Milik Daerah Penunjang Ur Pemerintah D
184 AN INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN n aerah Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya jumlah pengadaaan pakaian dinas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Umum aerah UD Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah paket pengadaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah paket pengadaan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan/ atau BLUD Jumlah kegiatan rapat Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah paket pengadaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan/ atau BLUD Jumlah daftar arsip aktif, inaktif dan vital Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dan/atau BLUD Jumlah system pemerintahan berbasis elektronik yang diterapkan Penyediaan Jasa Konsultan Jumlah jasa konsultan yang digunakan Barang rusan Daerah Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan
SPM INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATA 5. Peserta didik Pendidik Tendik/ pegawai Penyediaan J Penunjang Ur Pemerintahan Daerah Peserta didik Pendidik Tendik/ pegawai Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penu Urusan Pemerintahan Daerah
185 AN INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN Pengadaan Mebel Jumlah mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya Jasa rusan n Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor n njang n jumlah laporan aset tetap yang terpelihara Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
Tabel 51 PROGRAM PENUNJANG U URUSAN UMUM YANG DIBIAYAI DARI DANA APBD SPM INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN 1 Pelayanan Pengelolaa n SMK Peserta didik Pendidik Tendik/ pegawai 1. Prosentase Indikator Program yang tercapai 2. Prosentase realisasi anggaran 3. Indeks profesional ASN Perencanaan, Penganggaran, da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Pelayanan Biaya operasi Peserta didik Pendidik Tendik/ pegawai 1. Prosentase Indikator Program yang tercapai 2. Prosentase realisasi anggaran 3. Indeks profesional ASN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
186 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH APBD INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN n Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA Perubahan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA Perubahan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja Jumlah laporan pertanggungjaw aban keuangan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah laporan verifikasi penatausahaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD
SPM INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN 3 Pelayanan pendidik dan tenaga kependidik an Pendidik Tendik/ pegawai 1. Prosentase Indikator Program yang tercapai 2. Prosentase realisasi anggaran 3. Indeks profesional ASN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 Pelayanan Sarana dan Prasarana Peserta didik Pendidik Tendik/ pegawai 1. Prosentase Indikator Program yang tercapai 2. Prosentase realisasi anggaran 3. Indeks profesional ASN Administrasi Umum Perangkat Daerah Peserta didik Pendidik Tendik/ pegawai Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
187 INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan prognosis Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya jumlah pengadaaan pakaian dinas Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah laporan data pegawai Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah laporan SKP yang tepat waktu m Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah paket pengadaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah paket pengadaan Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah paket pengadaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah daftar arsip aktif Jumlah daftar arsip inaktif Jumlah daftar arsip vital g h Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya
SPM INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN Peserta didik Pendidik Tendik/ pegawai Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peserta didik Pendidik Tendik/ pegawai Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
188 INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pengiriman dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik g jumlah laporan aset tetap yang terpelihara Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
Tabel 52 PROGRAM P BIDANG PENDIDIKAN YANG DIBIAYAI DARI DANA BLUD SPM INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN IN 1 Pelayanan Capaian kompetensi lulusan Peserta didik Pendidik Prosentase kelulusan peserta didik Pengelolaan Pendidikan SMK J t J J 2 Pelayanan pengembangan kurikulum satuan Pendidikan Peserta didik Pendidik Prosentase kelulusan peserta didik Pengelolaan Pendidikan SMK J t J J 3 Pelayanan Proses Pembelajaran Peserta didik Pendidik Prosentase kelulusan peserta didik Peningkatan Pelayanan BLUD Pers Sale 4 Pelayanan penilaian pendidikan Peserta didik Pendidik Prosentase kelulusan peserta didik Pengelolaan Pendidikan SMK J t J J 5 Pelayanan Sarana dan Prasarana Peserta didik Pendidik Prosentase kelulusan peserta didik Pengelolaan Pendidikan SMK J t
189 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha Jumlah peserta didik yang mengikuti Lomba Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah kegiatan pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa Kegiatan Perayaan Hari Besar SMK Jumlah Kegiatan Perayaan Hari Besar SMK Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha Jumlah peserta didik yang mengikuti Lomba Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan Pelaksanaan Link and Match dengan DUDIKA 1. Jumlah MOU dengan DUDIKA 2. Jumlah lulusan yang terserap di DUDIKA sentase Peningkatan es Growth 3. Pelayanan TeFa Pariwisata 2. Pelayanan TeFa …… Jumlah program keahlian yang melaksanakan TeFa Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha Jumlah peserta didik yang mengikuti Lomba Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah peserta didik yang melaksanakan ujian Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan Pembangunan Bengkel/Unit Produksi Jumlah Pembangunan Bengkel/Unit Produksi
SPM INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN IN J J 6 Pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan Peserta didik Pendidik Prosentase kelulusan peserta didik Pengelolaan Pendidikan SMK J t J J Tabel 53 PROGRAM P BIDANG PENDIDIKAN YANG DIBIAYAI DARI DANA APBD SPM INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN 1 Pelayanan Capaian kompetensi lulusan Peserta didik Pendidik Prosentase kelulusan peserta didik Pengelolaan Pendidikan SMK 2 Pelayanan Proses Pembelajaran
190 NDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN berwirausaha Jumlah peserta didik yang mengikuti Lomba Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha Jumlah peserta didik yang mengikuti Lomba Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMK Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir PENGELOLAAN PENDIDIKAN INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha Jumlah peserta Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah kegiatan pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah peserta didik yg mengikuti proses belajar
SPM INDIKATOR SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN 3 Pelayanan penilaian pendidikan 4 Pelayanan Sarana dan Prasarana 5 Pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan
191 INDIKATOR KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN didik yang mengikuti Lomba Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah peserta didik yang melaksanakan ujian Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir
192 KATA PENGANTAR Dirumuskan oleh sekolah yang akan menerapkan BLUD, kata pengantar disajikan secara jelas, ringkas yang berisi gambaran umum tentang Dokumen Laporan Keuangan SMK dan hal-hal lain yang dibutuhkan.
193 DAFTAR ISI A. Laporan Realisasi anggaran B. Laporan Operasional C. Laporan Perubahan Ekuitas D. Neraca E. Catatan atas Laporan Keuangan BAB I PENDAHULUAN A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan B. Dasar Hukum C. Sistematika BAB II PROFIL SMK … A. Gambaran Umum SMK … B. Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola SMK … BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI A. Entitas Akuntansi B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan D. Penerapan Kebijakan Akuntansi BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN A. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B. Penjelasan Pos-pos Neraca C. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional D. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas BAB V PENUTUP
194 Anggaran Realisasi Selisih Setelah Perubahan (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 PENDAPATAN - LRA 933,184,815 819,182,400 114,002,415 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA 933,184,815 819,182,400 114,002,415 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 0 0 0 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 0 0 0 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 0 0 0 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah - LRA 933,184,815 819,182,400 114,002,415 JUMLAH PENDAPATAN - LRA 933,184,815 819,182,400 114,002,415 BELANJA 1,074,676,695 999,479,061 75,197,634 BELANJA OPERASI 1,044,370,695 969,173,061 75,197,634 Belanja Pegawai 0 0 Belanja Barang dan Jasa 1,044,370,695 969,173,061 75,197,634 BELANJA MODAL 30,306,000 30,306,000 0 Belanja Tanah 0 0 Belanja Peralatan dan Mesin 30,306,000 30,306,000 0 Belanja Gedung dan Bangunan 0 0 0 Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan 0 0 0 Belanja Aset Tetap lainnya 0 0 Belanja Aset lainnya 0 JUMLAH BELANJA 1,074,676,695 999,479,061 75,197,634 SURPLUS/DEFISIT (141,491,880) (180,296,661) 38,804,781 *Nilai Rp hanya ilustrasi PROVINSI …........ DINAS PENDIDIKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 Uraian UPTD SMK …..............
195 20X1 20X0 (Rp) (Rp) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO Pendapatan Pajak Daerah - LO 0 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 0 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 0 Lain-lain PAD yang sah - LO 925,378,670 TOTAL PENDAPATAN - LO 925,378,670 BEBAN Beban Operasi Beban Pegawai-LO 0 Beban Barang dan Jasa 1,219,217,445 Beban Penyusutan dan Amortisasi 251,419,669 Beban Penyisihan Piutang 0 Beban Lain-lain 0 TOTAL BEBAN 1,470,637,114 SURPLUS (DEFISIT) - LO (545,258,444) *Nilai Rp hanya ilustrasi PROVINSI …........ DINAS PENDIDIKAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 URAIAN UPTD SMK ….............. LAPORAN OPERASIONAL 20X1 20X0 (Rp) (Rp) 1,492,996,429 (545,258,444) KOREKSI LEBIH (KURANG) EKUITAS RK PPKD 313,389,180 Koreksi Aset Tetap 300,008,162 Koreksi Lainnya - 1,561,135,327 1,492,996,429 *Nilai Rp hanya ilustrasi SURPLUS/DEFISIT LO EKUITAS AKHIR PROVINSI ….......... UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 URAIAN EKUITAS AWAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PENDIDIKAN UPTD SMK …................
196 20X1 20X0 (Rp) (Rp) Aset Lancar 513,287,764 630,239,629 Kas dan Setara Kas 161,443,775 28,351,256 Investasi Jangka Pendek 0 0 Piutang 0 0 Persediaan 351,843,989 601,888,373 Aset Lancar Lainnya 0 0 Jumlah Aset Lancar 513,287,764 630,239,629 Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen 0 0 Investasi Permanen 0 0 Jumlah Investasi Jangka Panjang 0 0 Aset Tetap Tanah 310,054,160 310,054,160 Peralatan dan Mesin 2,385,623,449 2,082,205,536 Gedung dan Bangunan 161,443,775 28,351,256 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0 0 Aset Tetap Lainnya 0 0 Konstruksi dalam Pengerjaan 0 0 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (1,813,073,822) (1,561,654,152) Jumlah Aset Tetap 1,044,047,563 858,956,800 Aset Lainnya Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0 0 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 0 0 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0 0 Aset Tetap Nonoperasional Aset Tak Berwujud 0 0 Aset lain-lain 3,800,000 3,800,000 Jumlah Aset Lainnya 3,800,000 3,800,000 TOTAL ASET 1,561,135,327 1,492,996,429 KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Hutang Perhitungan Fihak Ketiga 0 0 Hutang Biaya 0 0 Hutang Pajak 0 0 Pendapatan Diterima di Muka 0 0 Utang Jangka Pendek Lainnya 0 0 Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 0 0 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 0 0 Kewajiban Jangka Panjang Hutang Dalam Negeri 0 0 Hutang Luar Negeri 0 0 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0 0 TOTAL KEWAJIBAN 0 0 EKUITAS Ekuitas 1,561,135,327 1,492,996,429 TOTAL EKUITAS 1,561,135,327 1,492,996,429 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1,561,135,327 1,492,996,429 *Nilai Rp hanya ilustrasi ASET PROVINSI …............ DINAS PENDIDIKAN NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0 URAIAN UPTD SMK …..................
197 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi kinerja dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: 1. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 2. Manajemen Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerIntah daerah untuk kepentingan masyarakat. 3. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban entitas dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik di SMK ........ pada khususnya dan Pemerintah Provinsi ........ pada umumnya dengan: 1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
198 2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan di SMK ........ dalam kerangka Pemerintah Provinsi ........ serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SMK ........ di Pemerintah Provinsi ........ mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SMK ........ di Pemerintah Provinsi ........ berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya. 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SMK ........ di Pemerintah Provinsi ........, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 7. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SMK ........ di Pemerintah Provinsi ........ menyediakan informasi mengenal pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas. B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Landasan hukum penyusunan laporan keuangan di SMK ........ Pemerintah Provinsi ........ adalah: 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
199 14.Peraturan Daerah Provinsi ........ Nomor … Tahun … tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 15.Peraturan Gubernur ........ Nomor … Tahun … tentang Kebijakan Akuntansi. 16.Peraturan Gubernur ........ Nomor … Tahun …. tentang Sistem Akuntansi. C. Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I : PENDAHULUAN A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan B. Dasar Hukum C. Sistematika Bab II : PROFIL SMK ........ A. Gambaran Umum SMK ........ B. Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola SMK ........ Bab III : KEBIJAKAN AKUNTANSI A. Entitas Akuntansi B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Bab IV : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN A. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B. Penjelasan Pos-pos Neraca C. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional D. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas Bab V : PENUTUP Kesimpulan
200 BAB II PROFIL SMK ........ A. Gambaran Umum Sekolah 1. Latar Belakang Pemerintah memiliki komitmen untuk menjadi negara ekonomi terbesar ke-tujuh di dunia pada tahun 2030 dan membutuhkan tenaga kerja kompeten sebanyak 113 juta orang pada semua level, mulai level pelaksana, teknisi/analis maupun ahli dan untuk menyiapkan semua itu, peran SMK menjadi strategis. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait berupaya meningkatkan komitmen yang kuat dan bersinergi melakukan langkah-langkah nyata dalam penyiapan tenaga kerja yang kompeten. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran pekerjaan di masa mendatang. Piramida pekerjaan di masa datang menunjukkan bahwa jenis pekerjaan tertinggi adalah pekerjaan kreatif (creative work), sedangkan pekerjaan yang bersifat rutin akan diambil alih oleh teknologi robot dan otomasi. Pekerjaan kreatif membutuhkan intelegensi dan daya kreativitas manusia untuk menghasilkan produk-produk kreatif dan inovatif (Trilling dan Fadel, 2009). Revitalisasi SMK dalam abad ini menjadi sangat penting, bukan saja karakteristik dunia kerja yang berbeda, teknologi yang berubah, tetapi cara berpikir manusia (mindset) turut berubah pula. Pekerjaan di era pengetahuan ini membutuhkan keterampilan dengan kombinasi baru yaitu pemikiran tingkat tinggi dan komunikasi yang kompleks (Trilling dan Fadel, 2009), selanjutnya Trilling menyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan baru tersebut meliputi research, development, design, marketing and sales, and global supply chain management. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak lagi menjadi kekuatan utama dalam era disruption, karena banyak pekerjaan yang hilang digantikan oleh robot dan artificial inteligent (kecerdasan buatan). Keterampilanketerampilan yang dibutuhkan dalam abad ini, selain kreativitas, adalah kemampuan complex problem solving (Schawb, 2016). Menghadapi kondisi kerja seperti saat ini, motivasi saja tidak cukup, sebaliknya yang diperlukan adalah strategi untuk membaca ”where we are” dan ”where we are going to”. Disruption menjadi berat karena banyak orang tidak tahu apa yang tengah terjadi. Semua orang berpikir bahwa mereka telah melakukan cara-cara terbaik. Pilihannya hanya menyerang (disrupting) atau diserang (disrupted). Rhenald Kasali mengatakan, ”Lebih baik berdamai dan menciptakan cara-cara baru untuk menyambut era baru yang lebih inklusif pada abad ke-21 yang baru dimulai.” SMK ........ untuk mencapai keberhasilan Revitalisasi SMK tersebut telah menyiapkan berbagai program dan strategi implementasinya, dengan menyiapkan berbagai perangkat yang dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keberhasilan kinerja sekolah. salah satunya adalah penyiapan perangkat administrasi BLUD SMK ........ khususnya dokumen Laporan Keuangan BLUD SMK.
201 2. Sejarah SMK SMK ........ milik Pemerintah Daerah yang berada di wilayah…. dan merupakan tempat pelayanan pendidikan berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Keputusan … Nomor … tahun … tentang penetapan SMK dengan ijin operasional SMK Nomor …. SMK ........ didirikan oleh ….., berdasarkan kepada pertimbanganpertimbangan sebagai berikut: …… SMK ........ sejak berdiri sampai sekarang ini mengalami perubahanperubahan, baik nama maupun jumlah Bidang, Program, dan Kompetensi Keahlian. Pada tahun…., SMK ........ memiliki … Bidang Keahlian, ….Kompetensi Keahlian. Tahun …., terjadi penambahan Bidang Keahlian, ….Kompetensi Keahlian. Tahun ….,. Pada tahun …., dst. SMK ........ secara geografis berada di Provinsi Negeri ........ Kabupaten/Kota ........ Kecamatan ........, terletak di daerah (koordinat …… LS, ………..), dengan luas lahan … m2 . Jarak SMK ........ ke Ibu Kota Provinsi/Daerah …. dan Kabupaten/Kota ........ Kecamatan ........ … km. SMK ........ berlokasi di Jl. .... No. …., Kec. ........ Kabupaten/Kota ........, Provinsi ........ Tahun … SMK ........ meraih sertifikasi ….. dan sertifikat akreditasi SMK pada tahun …. dengan predikat …dan prestasi-prestasi lainnya sebagai berikut…. SMK ........ diharapkan ke depannya menjadi sekolah yang mampu berkontribusi secara maksimal pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, baik pada tingkat lokal maupun nasional, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, dirancang beberapa program pembaharuan untuk peningkatan kinerja sekolah, antara lain, yaitu sebagai berikut:… 3. Visi dan Misi Visi SMK … sesuai visi Pemerintah Provinsi ........ adalah: ………….. Misi Sekolah adalah: 1. ……….. 2. ………… 3. dst Motto SMK… “…………………………..……” Janji Layanan SMK… “…………………….…………..” Budaya Kerja/Tata Nilai … “………………..”
202 4. Jumlah Siswa 5. Jumlah Pegawai Tabel Perkembangan Jumlah SDM No Indikator 20X0 20X1 PNS Non PNS PNS Non PNS 1 Kepala Sekolah 2 Guru 3 Staff Administrasi 4 Wakil kepala 5 Tenaga Kebersihan dll Jumlah Tabel SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan No Indikator 20X0 20X1 PNS Non PNS PNS Non PNS 1 S2 2 S1/D4 3 Diploma 3 4 SMA/sederajat 5 SMP/sederajat 6 SD Jumlah 6. Alamat dan Letak Sekolah … SMK ........ terletak di Jl. … No. … Kelurahan …, Kecamatan …, kode pos …, telepon …, …., Provinsi … a. Jarak Sekolah … dengan 1) Dinas Pendidikan Provinsi …., km 2) Kelurahan ….., km 3) Kecamatan ……, km 4) SMK Terdekat, ….., km 5) Kantor Cabang Dinas Provinsi terdekat, ….. km b. Sarana Penunjang sekitar sekolah 1) Sarana Kesehatan: Puskesmas…, Rumah Sakit…, dst 2) Tempat umum: Terminal…, Pasar…, Supermarket…, Hotel…, Stasiun…, Perpustakaan Umum…, Museum…, dst 3) Sarana ibadah: Masjid…, Gereja…, Pura…, Wihara…, Klenteng… 4) Perkantoran: Perbankan…, Kantor Pos…, dst 5) dst No Kompetensi Keahlian Jumlah siswa 20x0 Total Jumlah siswa 20x1 Total Kelas X Kelas XI Kelas X Kelas X Kelas XI Kelas X 1 Multimedia Dll
203 7. Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI SMK ........ Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi SMK WALI KELAS…… WALI KELAS…… WALI KELAS…… WALI KELAS…… WALI KELAS…… PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KOORD.MAPEL ABC1 1. PEMBINA OSIS 2. PEMBINA ESKUL 1. KOORD.PKL 2. KOORD BKK 1. KOORD. PERPUSTAKAAN 2. KOORD. ADIWIYATA 3. KOORD.LAB/BENGKEL WAKA BID. AKADEMIK WAKA BID. KESISWAAN WAKA BID. HUMAS WAKA BID. SARPRAS WAKA BID. PSDM Dunia Kerja KEPALA SEKOLAH KOMITE SEKOLAH KEPALA TATA ADMINISTRASI SEKOLAH WMM LSP PPS UP KAKOMLI ………… KAKOMLI ………… KAKOMLI ………… KAKOMLI ………… KAKOMLI …………
204 BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI A. Entitas Akuntansi Kebijakan akuntansi yang terkait dengan entitas akuntansi meliputi beberapa asumsi yang mendasarinya. Asumsi-asumsi tersebut adalah: 1. Kemandirian Entitas Asumsi kemandirian entitas, yang berarti entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalampelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan yang diberikan kepada entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akiat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan. 2. Kesinambungan Entitas Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi. 3. Keterukuran dalam Satuan Uang Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah. B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau bendahara penerimaan termasuk bendahara penerimaan pembantu, serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah atau bendahara pengeluaran termasuk bendahara pengeluaran pembantu. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dengan pengeluaran belanja. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan entitas, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
205 C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan niai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP 1. Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah atau bendahara penerimaan termasuk bendahara penerimaan pembantu yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui saat diterimanya kas oleh bendahara penerimaan termasuk bendahara penerimaan pembantu atau pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatatkan jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 2. Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Bendahara Pengeluaran termasuk bendahara pengeluaran pembantu/Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran termasuk bendahara pengeluaran pembantu atau Rekening Kas Umum Daerah. 3. Kas Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan termasuk bendahara penerimaan pembantu/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran termasuk bendahara pengeluarna pembantu /Rekening Kas Umum Daerah. 4. Piutang Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda, dan Piutang Lainnya. Piutang diakui sebesar nilai nominal dari piutang. 5. Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud:
206 a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yag digunakan dalam proses produksi. c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan setiap akhir periode akuntansi. 6. Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut: a. Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. b. Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nialinya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. c. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. e. Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. f. Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangungan namun dalam tanggal laporan belum selesai seluruhnya. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: