Modul Pedoman Dokumen Administratif BLUD Puskesmas

5) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola meliputi: a) Berslfat tetap berupa gaji; b) Bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi kerja; dan c) Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya serta pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil. 6) Indikator tambahan bagi remunerasi pemimpin BLUD mempeftimbangkan faktor: a) Ukuran dan jumlah aset yang dlkelola, tingkat pelayanan serta produktivitas; b) Pelayanan sejenis; c) Kemampuan pendapatan; dan d) Kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat. 7) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90o/o (sembllan puluh persen) dari remunerasi pemimpin. B) Remunerasi bagi Pegawai meliputi: a) Bersifat tetap berupa gaji; b) Bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi kerja; dan c) Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya serta pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil. 9) Remunerasi bagi Dewan Pengawas berupa honorarium sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan. Honorarium Dewan Pengawas sebagai berikut: a) Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40olo (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; b) Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 360lo (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjagan pemimpin; dan c) Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15o/o (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin. 10) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun bagi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. e. Suksesi Manajemenflenjang Karir Kepala Puskesmas mengusulkan persyaratan jabatan dan proses seleki untuk jabatan tertentu sesuai dengan kebutuhan Puskesmas dalam menjalankan strategi. Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas @

f. 1) Penetapan persyaratan jabatan dan proses seleksi untuk jabatan tersebut diatas harus dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui kepala dinas. 2) Kepala Puskesmas mengusulkan program pengembangan kemampuan pegawai Puskesmas baik fungsional maupun struktural secara transparan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Program pengembangan sumber daya manusia Puskesmas lima tahun ke depan diarahkan pada pemenuhan jumlah SDM agar berada pada rasio yang ideal. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga diarahkan agar memenuhi kualifikasi SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelayanan kesehatan kepada pasien/masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Program pengembangan SDM pada UPT Puskesmas ..... Kabupaten/Kota ... dijabarkan sebagai berikut : 1) Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terpercaya dalam rangka memenuhi tenaga medis dan paramedis sesuai dengan kebutuhan puskesmas. 2) Mengembangkan tenaga medis dan paramedis yang potensial ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. 3) Merintis kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pengembangan kemampuan SDM baik tenaga medis, paramedis maupun administrasi melalui kegiatan penelitian, kegiatan ilmiah, diskusi panel, seminar, simposium, lokakarya, pelatihan/diklat, penulisan buku, studi banding, dil. 4) Meningkatkan standar pendidikan tenaga administratif yang potensial, terutama ke jenjang Diploma III dan 51. Pemutusan Hubungan Kerja 1) Hubungan kerja antara Puskesmas dan Pegawai dapat berakhir karena satu atau lebih sebab-sebab berikut: a) Pegawai diberhentikan dengan hormat antara lain: 1. Meninggal dunia 2. Atas permintaan sendiri 3. Mencapai batas usia pensiun 4. Tidak cakap jasmani dan atau rohani 5. Adanya penyederhanaan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat: 1. Melakukan usaha dan atau kegiatan yang beftujuan mengubah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah. 2. Dipidana penjara atau kurungan berdasarkan ketentuan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas !!!

karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada maupun tidak ada hubungannya dengan jabatan. c) Batas Usia Pensiun sebagai berikut: 1. Batas usia pensiun bagi PNS termasuk yang memangku jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Bagi Pegawai yang memiliki keahlian teftentu yang dibutuhkan Puskesmas sebagaimana angka 1, dapat diperpanjang setiap tahun. 3. Keahlian pada angka 2 tersebut ditentukan oleh Kepala Puskesmas. 4. Apabila terjadi penyederhanaan organisasi, Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat setelah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas. 5. Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak mendapat hak hak kepegawaian. 6. Setiap proses pemutusan hubungan kerja akan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan kepegawaian yang berlaku. PENGELOLAAN KEUANGAN 1. Struktur Anggaran Struktur anggaran BLUD Puskesmas terdiri dari: a. Pendapatan BLUD Pendapatan BLUD terdiri dari: 1) Jasa Layanan Jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh langsung oleh puskesmas dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Jasa layanan puskesmas diperoleh dari jenis layanan yang diberikan kepada pasien yang berkunjung atau mendapatkan pelayanan kesehatan puskesmas meliputi: kunjungan loket, konsultasi, pemeriksaan, tindakan dan pemeriksaan penunjang. Komponen jasa layanan puskesmas meliputi: jasa sarana dan jasa pelayanan yang ditetapkan dalam tarif layanan. 2) Hibah Pendapatan hibah diperoleh puskesmas dari masyarakat atau badan lain yang bersifat terikat atau tidak terikat. Pendapatan dari hibah yang bersifat terikat, digunakan sesuai dengan tujuan pemberi hibah, sesuai dan selaras dengan tujuan puskesmas, sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah. 3) Hasil kerjasama dengan pihak lain Pendapatan hasil kerjasama diperoleh puskesmas dari hasil kerjasama dengan pihak lain. 4) APBD Pendapatan puskesmas dari APBD diperoleh dari alokasi DPA APBD untuk puskesmas sepeti anggaran operasional puskesmas serta honor subsidi dan non subsidi puskesmas. 5) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah

Pendapatan lain-lain yang sah meliputi: a) Jasa giro; b) Pendapatan bunga; c) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; d) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa BLUD; e) Investasi; f) Pengembangan usaha. Pengembangan usaha dilaksanakan dengan cara pembentukan unit usaha yang merupakan bagian dari puskesmas yang bertujuan untuk peningkatan dan pengembangan layanan. Pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD puskesmas dan dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran puskesmas sesuai RBA kecuali yang berasal dari hibah yang terikat. b. Belanja BLUD Belanja BLUD puskesmas terdiri dari: 1) Belanja Operasi Belanja operasi mencakup seluruh belanja untuk menjalankan tugas dan fungsi meliputi: a) Belanja pegawai; b) Belanja barang dan jasa; c) Belanja bunga dan belanja lainnya. 2) Belanja Modal Belanja modal mencakup seluruh belanja untuk perolehan aset tetapdan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan puskesmas. Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. c. Pembiayaan BLUD Pembiayaan BLUD Puskesmas adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Jenis pembiayaan meliputi: 1) Penerimaan pembiayaan Penerimaan pembiayaan puskesmas meliputi: a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; b) Divestasi; c) Penerimaan utang/pinjaman. 2) Pengeluaran pembiayaan Pengeluaran pembiayaan meliputi: a) Investasi; b) Pembayaran pokok utang/pinjaman. eour@

2. Perencanaan dan Penganggaran BLUD Puskesmas merencanakan anggaran dan belanja BLUD dengan menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang mengacu kepada Renstra puskesmas. RBA puskesmas disusun berdasarkan: a. Anggaran berbasis kinerja, yaitu analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan dana secara efisien. b. Standar satuan harga, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Pemerintah Daerah. c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya. Belanja dirinci menjadi belanja modal dan belanja operasi. Penyusunan RBA puskesmas meliputi: a. Ringkasan pendapatan dan belanja. b. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. c. Perkiraan harga, merupakan estimasi harga jual produk barang/jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dalam Tarif Layanan. d. Besaran persentase ambang batas, yaitu besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. e. Perkiraan majulforward estimate, yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. RBA Puskesmas menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas. RBA juga disedai Standar Pelayanan Minimal. Konsolidasi perencanaan anggaran BLUD puskesmas dalam APBD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dan pendapatan lain yang sah, dikonsolidasikan ke dalam RKA puskesmas pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD; b. Belanja BLUD yang sumber dananya berasal Pendapatan BLUD (jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dan pendapatan lain yang sah) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD dikonsolidasikan ke dalam RKA puskesmas pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirlnci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, I (satu) output dan jenis belanja. Belanja BLUD tersebut dialokasikan untuk membiayai program Pola Tata Kelola ALUO eriX"rr"-* @

peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan; Pembiayaan BLUD dikonsolidasikan ke dalam RKA Puskesmas yang selanjutnya dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah; BLUD Puskesmas dapat melakukan pergeseran rincian belanja sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD; Rincian belanja dicantumkan dalam RBA. 3. Ketentuan konsolidasi RBA dalam RKA sebagai berikut: RBA dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA puskesmas. RKA beserta RBA disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. c. PPKD menyampaikan RKA beserta RBA kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan. d. Hasil penelaahan antara lain digunakan sebagai dasar pedimbangan alokasi dana APBD untuk 8LUD. e. Tim anggaran menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD. f. Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah. 4. PelaksanaanAnggaran Tahapan pelaksanaan anggaran BLUD puskesmas meliputi ketentuan sebagai berikut: d. a. b. a. b. c. Puskesmas menyusun DPA BLUD berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD. DPA memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD. PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD. DPA yang telah disahkan PPKD menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber APBD yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan anggarannya dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA memperhitungkan: jumlah kas yang tersedia, proyeksi pendapatan dan proyeksi pengeluaran. Pelaksanaan anggaran dilengkapi dengan melampirkan RBA. DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota. Peflanjian kinerja memuat kesanggupan untuk: 1) meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat; 2) meningkatkan kinerja keuangan dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat. d. Pola Tata Kelola BIUD Puskesmas @

e. Pemimpin BLUD menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala dan dilaporkan kepada PPKD. Laporan dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggunjawab yang ditandatangani pemimpin BLUD. f. Berdasarkan laporan BLUD tersebut, Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD (SP3B). g. PPKD kemudian mengesahkan dan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2B). Penatausahaan keuangan BLUD dilaksanakan dengan ketentuan: a. Pemimpin BLUD membuka rekening kas BLUD untuk keperluan pengelolaan kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. b. Rekening kas BLUD digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD yaitu jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dan pendapatan lain yang sah. c. Penyelenggaraan pengelolaan kas BLUD meliputi: 1) Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas. 2) Pemungutan pendapatan atau tagihan. 3) Penyimpanan kas dan dan mengelola rekening BLUD. 4) Pembayaran. 5) Perolehan sumber dana untuk menutupi defisit jangka pendek. 6) Pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan. d. Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui Pejabat Keuangan. e. Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat: 1) Pendapatan dan belanja. 2) Penerimaan dan pengeluaran. 3) Utang dan piutang. 4) Persediaan, aset tetap dan investasi. 5) Ekuitas. 5. Pengelolaan Belanja Pengelolaan Belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas yang dimaksud adalah belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif. Fleksibilitas dilakanakan terhadap Belanja BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD yang meliputi: jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dan pendapatan lain yang sah serta hibah tidak terikat. Ambang batas RBA merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA dengan memperhatlkan ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas, terlebih dulu mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Pola Tata Kelola BLUD eusresmas @

b. Dalam hal tefladi kekurangan anggaranr Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD. c. Besaran persentase ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas. d. Besaran persentase ambang batas memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional meliputi: 1) Kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain ApBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya. 2) Kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan. 3) Besaran persentase ambang batas dicantumkan dalam RBA dan DpA berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas. 4) Persentase ambang batas merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan. e. Ambang batas digunakan apabila Pendapatan BLUD (iasa layanan, hibah, hasil kerjasama dan pendapatan lain yang sah) diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DpA tahun yang dianggarkan. 6. Pengelolaan Barang Pengadaan barang dan/atau jasa di puskesmas BLUD mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan mengenai barang/ jasa pemerintah. b. Pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari peraturan perundangan-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan puskesmas. d. Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat, dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan dari pemberi hibah atau Peraturan Bupatif&alikota sepanjang disetujui oleh pemberi hibah. Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dengan ketentuan: a. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan yaitu panitia atau unit yang dibentuk pemimpin untuk BLUD puskesmas untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD. b. Pelaksana pengadaan terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan. tot",u,u a",o," aaro r Eil

Ketentuan pengelolaan barang BLUD puskesmas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah. 7. Tarif Layanan Puskesmas mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat berupa besaran Tarif dan/atau Pola Tarif. Penyusunan Tarif Layanan sesuai ketentuan berikut: a. Tarif Layanan bisa disusun atas dasar: 1) Perhitungan biaya per unit layanan. Bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan puskesmas. Cara perhitungan dengan akuntansi biaya. 2) Hasil per investasi dana. Menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh puskesmas selama periode tertentu. 3) Jika Tarif Layanan tidak dapat ditentukan atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi, maka Tarif ditentukan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Besaran Tarif disusun dalam bentuk: 1) Nilai nominal uang; dan/atau 2) Persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih. c. Pola Tarif merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula. Proses penetapan Tarif Layanan sebagai berikut: a. Pemimpin BLUD puskesmas menyusun Tarif Layanan puskesmas dengan mempeftlmbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi sehat dalam penetapan Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif. b. Pemimpin BLUD puskesmas mengusulkan Tarif Layanan puskesmas kepala Bupati/Walikota berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan. c. Usulan Tarif Layanan dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan. d. Untuk penyusunan Tarif Layanan, pemimpin BLUD dapat membentuk tim yang terdiri dari: 1) Dinas Kesehatan 2) Pengelolaan Keuangan Daerah 3) Unsur Perguruan Tinggi 4) Lembaga profesi e. Tarif Layanan diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 8. Piutang dan Utang/Pinjaman Ketentuan pengelolaan piutang BLUD puskesmas sesuai ketentuan berikut: a. Piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD puskesmas. Pola Tata Kelola BLUD er.t"rr", !!

b. Penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi dengan asministrasi penagihan. c. Jika piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati/Walikota dengan melampirkan bukti yang sah. d. Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat. Tata caranya diatur melalui Peraturan Bupati/Walikota. Ketentuan pengelolaan utang BLUD puskesmas sebagai berikut: a. Utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. b. Utang/pinjaman dapat berupa: 1) Utang/pinjaman jangka pendek. Yaitu utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD puskesmas dan pemberi utang/pinjaman. 2) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan dan menjadi tanggung jawab Puskesmas. Pembayaran bunga dan pokok utang/pinjaman yang telah jatuh tempo menjadi kewajiban puskesmas. Pemimpin BLUD puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nila ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA. Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. 3) Utangipinjaman panjang. Yaitu utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Utang/pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran belanja modal. Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjmana, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan. Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Kerjasama BLUD Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial. Bentuk keflasama tersebut meliputi: Oo'u fu," f"tot" tarD turt"* Eil

a. Kerjasama operasional. Dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah. b. Pemanfaatan barang milik daerah. Dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Puskesmas. Pelaksanaan kerjasama dalam bentuk perjanjlan. Pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan puskesmas yang bersangkutan merupakan Pendapatan BLUD. Pemanfaatan barang milik daerah mengikuti peraturan perundang-undangan. Tata cara kerjasama dengan pihak lain mengikuti Peraturan Kepala Daerah. 10. Investasi BLUD BLUD puskesmas dapat melakukan investasl sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran. Investasi yang diperbolekan adalah investasi jangka pendek. Yaitu investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran. Investasi jangka pendek meliputi: a. Deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis b. Surat berharga negara jangka pendek Karakteristik investasi jangka pendek yaitu: a. Dapat segera diperjualbelikan b. Ditujukan untuk manajemen kas c. Instrumen keuangan dengan risiko rendah 11. S|LPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) BLUD Sisa lebih perhitugan anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran puskesmas selama 1 (satu) tahun anggaran. Dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 1 (satu) periode anggaran. Ketentuan mengenal SiLPA sebagai berikut: a. S|LPA dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempedimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran puskesmas. b. Pemanfaatan S|LPA dalam tahun anggaran berikutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. c. Pemanfaatan S|LPA dalam tahun anggaran berikutnya yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD. Pota Tata Ketota BLTJD eustesmas fll

Dalam kondisi mendesak, pemanfaatan S|LPA tahun anggaran berikutnya dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD. Kondisi mendesak yang dimaksudkan adalah: 1) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran bef alan. 2) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 12. Defisit Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari S|LPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman. 13. Laporan Keuangan Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan BLUD terdiri atas: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih Neraca Laporan Operasional (LO) Laporan arus kas Laporan perubahan ekuitas, dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD. Laporan keuangan diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan laporan keuangan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Pemimpin BLUD menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan b. Laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan review oleh bidang pengawasan di Pemerintah Daerah. c. Laporan keuangan diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. d. Hasil review merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD puskesmas. F. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH (contoh) Kepala Puskesmas yang menerapkan BLUD menetapkan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah baik limbah kimia, fisik dan biologik. Kebijakan e, c. d. e. f.

? pengelolaan lingkungan dan limbah yang diselenggarakan di UPT Puskesmas.... yaitu: 1. Pengelolaan limbah di UPT Puskesmas ..... dengan menggunakan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Llmbah). Alur pembuangan limbah di Puskesmas semua dialirkan menjadi satu saluran pipa pembuangan yang berakhir pada IPAL. IPAL ini terdiri dari 4 tahap di mulai dengan inlet masuk di tahap 1. pada sistem ini ada penambahan bakteri stafter, kemudian masuk tahap 2 disini dilakukan penyaringan dengan bio ball dan batu zeolit kemudian masuk tahap 3 disini ada proses aerasi, setelah itu masuk pada tahap 4 dilakukan penyaringan lagi, setelah itu baru air limbah keluar melalui outlet. Selama ini di UPT Puskesmas ..... sudah dilakukan uji baku mutu air limbah ke BTKL surabaya dengan hasil yang baik dan memenuhi standart kualitas baku mutu air limbah. Pengelolan sampah di UPT Puskesmas..... dibedakan menjadi 2 yaitu untuk pengelolaan sampah medis dan non medis. Untuk pembuangan sampah medis UPT Puskesmas ..... melakukan perjanjian dengan perusahaan pengolah limbah. Sedangkan Pembuangan sampah Non Medis UPT Puskesmas ..... melakukan kesepakatan dengan petugas pengambil sampah Dinas Kebersihan dan pertamanan tanpa perjanjian teftulis, Setiap 3 hari sekali sampah non medis diambil petugas untuk dibuang ke TPA. UPT Puskesmas ..... memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Hal ini diwujudkan dalam upaya pencegahan penyakit yang dapat ditimbulkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Tidak hanya itu UPT Puskesmas.....juga memiliki komitmen dalam masalah limbah dan sampah dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas ![

BAB IV PENUTUP Pola Tata Kelola yang diterapkan pada Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bertujuan untuk: A. Memaksimalkan nilai puskesmas dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar puskesmas memiliki daya saing yang kuat. B. Mendorong pengelolaan puskesmas secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ puskesmas. C. Mendorong agar organisasi puskesmas dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab soslal puskesmas terhadap stakeholder. D. Meningkatkan kontribusi puskesmas dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan. Untuk dapat terlaksananya aturan dalam Pola Tata Kelola perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh karyawan Puskesmas serta perhatian dan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota ... baik bersifat materiil, adminlstratif maupun politis. Pola Tata Kelola puskesmas ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pola tata kelola puskesmas sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsl, tanggung jawab, dan kewenangan organ puskesmas seta perubahan lingkungan. e@

RENCANA STRATEGIS tsLUD PUSKESMAS

BAB I PEl{DAHUIUAN A. I.ATAR BELAKANG Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dan ujung tombak pembangunan kesehatan. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 Puskesmas mempunyai fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama. Puskesmas dalam menjalankan fungsinya perlu memiliki arah dan rencana yang jelas sesuai dengan visi pembangunan kesehatan di daerah. Arah dan rencana tersebut dituangkan dalam indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu. Setiap tahun rencana tersebut akan dibuat target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi dan jika perlu dilakukan juga perubahan rencana sesuai dengan perubahan situasi dan keb'rjakan. Penyusunan rencana strategis puskesmas dalam rangka penerapan BLUD, dilaksanakan oleh tim perencanaan tingkat puskesmas yang ditunjuk oleh kepala puskesmas melalui SK Kepala Puskesmas. Sebagai unit pelaksana teknis, penyusunan rencana strategis puskesmas mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan menyesuaikan dengan sumber daya, lingkungan, kebutuhan masyarakat dan peran masyarakat di wilayah kerja Puskesmas. B. PENGERTIAN RENCAT{A STRATEGIS Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 tahun 2018, Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Rencana Strategis Puskesmas memuat antara lain: - Rencana pengembangan layanan - Strategi dan arah keb'rjakan - Rencana program dan kegiatan - Rencana keuangan C. TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Rencana Strategis diantaranya adalah: Rencana Strategis BLUD Puskesmas

1. Sebagai Road Map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumberdaya UPT Puskesmas untuk pencapaian Visi Organisasi. 2. Sebagai pedoman alat Pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran. 3. Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf Puskesmas, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan. D. DASAR HUKUM RENCANA STRATEGIS Dasar Hukum untuk menyusun Rencana Strategis Puskesmas adalah: a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. g. Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah. h. Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. i. Peraturan Kepala Daerah tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan. j. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Puskesmas Pembantu Menjadi Pusat Kesehatan Masyarakat. k. Peraturan Kepala Dinas Kesehatan tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan. l. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan. m. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan. n. PraKik-praktik terbaik (best pradices) penerapan etika bisnis dalam dunia usaha. Rencana Strategis BLUO eurf".."rlll

SISTEMATIKA PENULISAN Sitematika penyusunan dokumen Rencana Strategis sebagai berikut: Pengantar BAB 1 BAB 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Bab 6 PENDAHULUAN GAMBAMN PELAYANAN PUSKESMAS A. Gambaran Umum Puskesmas B. Gambaran Organisasi Puskesmas C. Kinerja Pelayanan Puskesmas PERMASALAHAN DAN ISU STMTEGIS PUSKESMAS A. Identifikasi Masalah Kesehatan Masyarakat B. Isu Strategis C. Rencana Pengembangan Layanan VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBI]AKAN A. VISI PUSKESMAS B. MISI PUSKESMAS C. TUIUAN (Rencanan pengembangan layanan) D. SASAMN (Sasaran pengembangan layanan) E. STMTEGI DAN ARAH KEBIJAMN RENCANA STMTEGIS PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PUSKESMAS A. GAMBARAN UMUM PUSKESMAS 1. Wilayah Kerja (contoh) UPT Puskesmas ... merupakan satu-satunya Puskesmas induk di Kecamatan... dan UPT Puskesmas... berada di wilayah desa.... UPT Puskesmas... awalnya dibangun sesuai standar puskesmas non rawat satu lantai pada tahun 2000 yang kemudian mengalami renovasi menjadi dua lantai dan ditambahkan rawat inap serta poned pada tahun 2007 UPT Puskesmas ... ditetapkan menjadi Puskesmas Rawat Inap yang berdasar Surat Keputusan Bupati ... Nomor ... tahun ... tentang penetapan puskesmas menjadi puskesmas perawatan dan puskesmas PONED berdasarkan Surat Keputusan Bupati .... Nomor ... tahun ...., dengan ijin operasional puskesmas Nomor ... Secara geografis wilayah kerja Puskesmas ... berada di Kecamatan ... Kabupaten/Kota ...., terletak di daerah pedesaan (koordinat ...... LS, ...........) Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat Adapun Luas Wilayah Sawah Tambak Tegal Tanah pekarangan Lain-lain 1. Desa......... 2. Desa ......... 3. Desa .... Km2, yang terdiri dari .... Ha .... Ha .... Ha .... Ha .... Ha 4. Desa ......... 5. Desa 6. Desa ......... 7. Desa......... 8. Desa......... 9. Dst...... Jarak tempuh dari Puskesmas ke desa : ... - ... km Jarak Puskesmas ke Kabupaten/Kota : ... km Rencana Strategis BLUO erst"rrn"iffl

Puskesmas ... merupakan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota .... yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas ... di Kecamatan .... Kabupaten/Kota ..... Berdasarkan karakterisistik wilayah, puskesmas ... merupakan Puskesmas kawasan pedesaan, sedangkan berdasarkan kemampuan penyelenggaraan termasuk dalam kategori puskesmas Rawat Inap. Puskesmas ... sesuai dengan Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2014 mempunyai fungsi sebagai: 1. Penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerja. 2. Penyelenggara Upaya Kesehatan Perorangan (UKp) tingkat pertama di wilayah kerja. UPT Puskesmas ... Kabupaten/Kota .... berlokasi di Jl. Raya .... No. .... , Desa ...., Kec. .... Kabupaten/Kota ...., dengan wilayah kerja sebanyak ... desa di wilayah kecamatan ..... UPT Puskesmas ... didukung jejaring dibawahnya sebanyak... Pustu,... Ponkesdes, dan... posyandu Balita serta ... Posyandu Lansia. Wilayah kerja Puskesmas merupakan wilayah pedesaan dengan jumlah penduduk yang padat. Hal tersebut karena banyak pembangunan perumahan yang hingga saat ini masih terus berkembang terutama di wilayah Desa ..... Selain padatnya pemukiman di wilayah kerja Puskesmas ..., terdapat juga beberapa industri rumah tangga di Kecamatan .... Tahun ... Puskesmas ... meraih sertifikat ISO 9001:2005 dilanjutkan dengan seftifikat akreditasi Puskesmas pada tahun .... 2. Pelayanan Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas ... meliputi: a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial a) Upaya Promosi Kesehatan b) Upaya Kesehatan Lingkungan c) Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana - Keluarga Berencana - Deteksi Dini Tumbuh Kembang - Kesehatan Reproduksi d) Upaya Gizi e) Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Pencegahan PenyakitTuberkulosis - Pencegahan Penyakit Kusta - Imunisasi - Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue nun."n.@

- Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular - Surveilans - Pencegahan dan Pengendalian ISPA/Diare - Kesehatan Jiwa F) Perawatan Kesehatan Masyarakat b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan a) Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis b) Kesehatan Usia Lanjut c) Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat d) Usaha Kesehatan Sekolah e) Deteksi Dini Kanker Leher Rahim f) Pengobatan Tradisional Komplementer g) Kesehatan Kerja dan Olah Raga h) Kesehatan Indera i) Kesehatan Matra/Haji j) Im Reaksi Cepat k) Pengawasan Obat & Makmin Sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas ... meliputi: a. Rawat Jalan: a) Pemeriksaan Umum b) Pemeriksaan Gigi c) Pemeriksaan Lansia d) Pemeriksaan Anak / MTBS e) Pemeriksaan Ibu dan Anak f) Pelayanan Keluarga Berencana g) Pelayanan Imunisasi Balita h) Konseling Gizi dan Sanitasi i) PemeriksaanPre-Eklampsia j) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa k) Pemeriksaan Deteksi Kanker Leher Rahim l) Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual dan Tes HIV m) Pelayanan Obat n) Pelayanan Laboratorium b. Pelayanan Gawat Darurat 24 jam c. Pelayanan PONED Pelayanan Rawat Inapselain itu jika diperlukan, UPT Puskesmas ... juga melaksanakan pelayanan rujukan rawat jalan dan rujukan Gawat Darurat. UKM dan UKP yang dilakanakan oleh Puskesmas ... telah dikembangkan melalui berbagai inovasi untuk menjangkau seluruh masyarakat di wilayah kerja. Beberapa inovasi UKM yang telah dikembangkan antara lain: Rencana Strategis aruD Puskesmas @

- Poli skrining pre eklampsia - Kelompok Pendukung ASI di desa Indrodelik dan Mojopuro Gede Sedangkan pada pelayanan kesehatan perorangan, terdapat pelayanan kesehatan dasar non rawat inap sepefti pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan kesehatan gigi, serta beraneka ragam layanan yang ditawarkan kepada pelanggan puskesmas antara lain: - Layanan kesehatan Lanjut Usia One Stop Service - Layanan kesehatan anak (MTBS) - Layanan kesehatan ibu dan anak (KIA) melalui inovasi skrining kewaspadaan terhadap Pre Eklampsia - Layanan kesehatan penyakit menular Tuberkulosis dan Kusta dengan mengakomodasi pelayanan terhadap pasien TB-MDR - Layanan kesehatan Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pelaksanaan pemeriksaan HIV - Layanan Klinik Sanitasi yang melayani konsultasi penanganan penyakit berbasis lingkungan - Layanan konsultasi gizi dan konseling ASI untuk tatalaksana gizi pada balita, ibu hamil, ibu menyusui, gangguan metabolik, dan lanjut usia Puskesmas ... juga melakukan pelayanan gawat darurat 24 jam, rawat inap tingkat pedama dan PONED. Selain itu pelayanan kesehatan di Puskesmas juga ditunjang dengan kelengkapan pelayanan penunjang seperti laboratorium yang dilengkapi pemeriksaan dengan alat canggih dan farmasi. B. GAMBARAN ORGANISASI PUSKESMAS 1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Struktur organisasi UPT Puskemas .... Kabupaten/Kota .... terdiri dari: a. Kepala Puskesmas b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggungjawab membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Pelaporan. Terdiri dari; 1) Pelaksana Keuangan: - Pelaksana Bendahara Pembantu JKN - Pelaksana Bendahara Pembantu Penerimaan - Pelaksana Bendahara Pembantu Pengeluaran 2) Pelaksana Umum dan Kepegawaian: - Pelaksana Sarana Prasarana Lingkungan/Bangunan - Pelaksana Pengelolaan Barang - Pelaksana Sarana Prasarana Kendaraan - Pelaksana Administrasi dan Kepegawaian 3) Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan c. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas). n"n-nu St.ut"Oi, Af-UO eurl.rr** ![

Penanggung lawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas dalam mengkoordinasikan kegiatan Pelaksana Upaya yang terbagi dalam: 1) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial a) Pelaksana Promosi Kesehatan b) Pelaksana Kesehatan Lingkungan c) Pelaksana Gizi d) Pelaksana Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana - Pelaksana Deteksi Dini Tumbuh Kembang - Pelaksana Keluarga Berencana - Pelaksana Kesehatan Reproduksi e) Pelaksana Pencegahan dan Pengendallan Penyakit - Pelaksana Pencegahan Penyakit Tuberkulosis - Pelakana Pencegahan Penyakit Kusta - Pelaksana Imunisasi - Pelaksana Surveilans - Pelaksana Pencegahan Penyakit Demam Berdaran Dengue (DBD) - Pelaksana Pencegahan Penyakit ISPA'/Diare - Pelaksana Pencegahan Penyakit HIV-AIDS - Pelaksana Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) - Pelaksana Kesehatan liwa f) Pelaksana Perawatan Kesehatan Masyarakat 2) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan a) Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah b) Pelaksana Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat c) Pelaksana Kesehatan Tradisional dan Komplementer d) Pelaksana Kesehatan Kerja dan Olah Raga e) Pelaksana Kesehatan Indera f) Pelaksana Kesehatan Usia Lanjut (Usila) g) Pelaksana Pencegahan Penyakit Hepatitis h) Pelaksana Deteki Dini Kanker Leher Rahim i) Pelaksana Kesehatan Matra/Haji j) Pelaksana l-im Reaksi Cepat (TRC) k) Pelaksana Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman d. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Kefarmasian dan Laboratorium 1) Penanggung Jawab Ruang Pendaftaran, Administrasi dan Rekam Medis 2) Penanggung lawab Ruang Pemeriksaan Umum 3) Penanggung Jawab Ruang Pemeriksaan Lanjut Usia 4) Konseling Gizi dan Sanitasi 5) Penanggung Jawab Ruang Pemeriksaan MTBS/Anak 6) Penanggung Jawab Ruang Pemeriksaan Gigi 7) Penanggung lawab Ruang Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana dan Imunisasi Rencana Strategis BLUD Puskesmas f[

B) Penannggung Jawab Ruang Pre-Eklampsia 9) Penanggung Jawab Ruang Pemeriksaan Penyakit Menular 10) Penanggung Jawab Ruang Pemeriksaan IVA, IMS-HIV 11) Penanggung Jawab Ruang Imunisasi 12) Penanggung Jawab Ruang Pelayanan Farmasi 13) Penanggung Jawab Ruang Laboratorium 14) Penanggung Jawab Ruang UGD 24 Jam 15) Penanggung Jawab Rawat Inap 16) Penanggung Jawab PONED e. Penanggung lawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 1) Puskesmas Pembantu - Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu ... - Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu ... - dst... 2) Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) - Penanggung Jawab Ponkesdes... - Penanggung Jawab Ponkesdes... - dst... 3) Penanggung Jawab Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Uraian tugas masing-masing struktur yang terdapat dalam bagan organisasi seperti diuraikan di atas adalah sebagai berikut: a. Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas: - Menyusun rencana kegiatan/rencana kerja UPT - Menyusun dan menetapkan keb'rjakan teknis UPT - Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional dan kinerja UPT - Menyusun dan menetapkan kebijakan mutu pelayanan UPT - Melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama - Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama - Melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat - Melaksanakan kegiatan manajemen Puskesmas - Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standart, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan masyarakat - Melakanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT b. Kepala Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas: - Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha - Menyiapkan bahan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat - Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat - Menyusun Pedoman Kerja, Pola Tata Kerja, Prosedur dan Indikator Kerja Puskesmas Rencana Strategis eluo eustesmaiffl

- Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat - Melaksanakan pelayanan administratif dan fungslonal di lingkungan UPT - Melaksanakan kegiatan mutu administrasi dan manajemen UPT - Menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan UPT - Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha c. Penanggung lawab UKM - Mengkoordinasikan kegiatan UKM UPT Puskesmas - Melakukan monitoring/pemantauan pelaksanaan kegiatan, kepatuhan prosedur dan analisis kegiatan UKM - Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu kegiatan UKM - Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas d. Penanggung Jawab UKP - Mengkoordinasikan kegiatan UKP UPT Puskesmas - Melakukan monitoring/pemantauan pelaksanaan pelayanan, kepatuhan prosedur dan analisis kegiatan pelayanan UKP - Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu pelayanan UKP - Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas e. Penanggung Jawab Jaringan dan Jejaring - Mengkoordinasikan kegiatan UKM dan UKP di jaringan pelayanan kesehatan - Melakukan monitoring/pemantauan pelaksanaan kegiatan UKM dan UKP, kepatuhan prosedur dan analisis kegiatan UKM dan UKP di jaringan pelayanan kesehatan - Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu UKM dan UKP di jaringan pelayanan kesehatan - Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan di jejaring pelayanan kesehatan - Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas f. Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan - Menyiapkan bahan, dokumen, kebijakan dan hasil kegiatan dalam penyusunan perencanaan kegiatan UPT Puskesmas/Perencanaan Tingkat Puskesmas - Menyusun Pedoman Kerja, Prosedur Kerja dan Kerangka Acuan Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan - Melakukan analisis bahan perencanaan kegiatan - Menyusun Rencana Usulan Kegiatan dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas - Menyusun evaluasi dan laporan hasil kegiatan - Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas g. Pelaksana Keuangan - Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan perencanaan keuangan Rencana Strategis BLUD Puskesmas f[

- Menyusun Pedoman Kerja, Prosdeur Kerja dan Kerangka Acuan Kegiatan pengelolaan keuangan - Menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan keuangan - Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengadministrasian keuangan - Menyusun evaluasi, analisis dan laporan keuangan - Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas h. Pelaksana Umum dan Kepegawaian - Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan perencanaan kepegawaian, sarana prasarana dan adminstrasi umum - Menyusun Pedoman Kerja, Prosedur Kerja dan Kerangka Acuan Kegiatan kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum - Menyusun perencanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum - Melaksanakan kegiatan pelayanan kepegawaian dan administrasi umum - Melakukan analisis kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum - Menyusun Rencana Usulan Kegiatan dan Rencana pelaksanaan Kegiatan kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum - Melakukan evaluasi dan laporan kepegawaian, sarana prasarana dan administrasi umum - Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas i. Pelaksana UKM - Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan perencanaan kegiatan UKM - Menyusun Pedoman Kerja dan Prosedur Kerja UKM - Menyusun perencanaan kegiatan UKM, Rencanan Usulan Kegiatan, Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Kerangka Acuan Kegiatan UKM - Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan j. Penanggung Jawab Ruang UKP - Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan di ruang pelayanan - Menyiapkan bahan, dokumen dna kebijakan perencanaan kegiatan pelayanan - Menyusun pedoman kerja ruang pelayanan dan prosedur kerja pelayanan - Menyusun rencana kebutuhan sarana kerja, alat kerja dan bahan kerja - Melaksanakan pemenuhan indikator mutu, kinerja dan evaluasi hasil kegiatan pelayanan k. Pelaksana Pelayanan UKP - Menyiapkan bahan dan alat kerja pelayanan - Melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku - Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan - Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggung Jawab pelayanan l. Penanggung Jawab Pustu dan Ponkesdes Rencana Strategis aLUO errkesmaslfl

- Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan perencanaan kegiatan pelayanan - Menyusun Pedoman Kerja dan Prosedur Kerja - Menyusun perencanaan kegiatan, Rencanan Usulan Kegiatan, Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Kerangka Acuan Kegiatan - Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan - Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan - Melaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas m. Pelaksana Pelayanan Pustu dan Ponkesdes - Menyiapkan bahan dan alat kerja kegiatan - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang berlaku - Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan - Melaporkan hasil kegiatan kepada Penanggung Jawab 2. Sumber Daya Puskesmas (contoh) a) Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia di Puskesmas ... meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Puskesmas ... sudah memenuhi tenaga doker, dokter gigi, apoteker, perekam medis, analis medis, asisten apoteker sanitarian dan nutrisonis. Tetapi masih ada kekurangan jumlah dokter, jumlah bidan, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan sopir. Sebagian besar tenaga masih berstatus non PNS. Rencana Strategis alUo ersfesraifll

Berikut ini profil ketenagaan di Puskesmas ... : I I Dokter 2 | DoKer gigi 3 I Apoteker 4 | Asisten Apoteker 5 lAdministrasi Kepegawaian 6 | Bendahara 7 | Pengadministarasi Umum 8 | Sistem Informasi Kesehatan 9 | Pengelola Barang Aset Negara 10 | Pengelola Program dan Pelaporan 11 | Kasir 12 i Perekam Medis 13 | Kebersihan 14 | Sopir Ambulan 15 | Penjaga keamanan 16 | Perawat Perawat desa (pustu /ponkesdes) 17 | Perawat gigi 18 I Bidan Bidan pustu/ponkesdes Nutrisionist 3PNS,1THL 1 PNS(kapusk).1 CPNS,l,THL lTHL honorer 1 PNS 0 2 PNS 1 Honorer 0 I Honorer 1 Honorer 0 2 honorer 1 Honorer 1 THL,1 Honorer 15 PNS,4 THL, 4 honorer 15 PTT,I THL PNS 6 PNS. 5 honorer 18PNS,2 PTT ,1 THL 1 PNS 4 3 1 0 1 1 0 2 I 2 23 16 1 11 6 2 2 2 1 I 2 4 2 3 23 2t 1 19 2t 1 6 2 2 2 1 2 2 I 1 2 4 2 3 11 16 I l9 2 Lebih 1 0 2 2 1 1 0 5 0 8 1 2 0 0 1 2L 2 ?t 1 Rencana Strategis BLUD Puskesmas @ 0 2

No Jenis Tenaga Jumlah Status Standar Kebutuhan Perhitungan Analisis Beban Keria Kekurangan 20 2t 22 23 Pranata Lab Sanitarian Promkes Epidemologi Kesehatan 2 1 0 0 IPNS, 1 THL 1 PNS 0 0 4 2 1 1 4 2 I L 2 1 I 1 JUMLAH 95 51PNS, 18 THL, t7 nr,9 honorer 117 101 16 b) Sumber Daya Keuangan Sumber daya keuangan Puskesmas ... berasal dari Kapitasi JKN Puskesmas, Operasional APBD dan Bantuan Operasional Kesehatan. Dana operasional yang didapatkan dari APBD masih tergolong kecil dan hanya mencukupi kebutuhan air dan listrik. Berikut ini realisasi keuangan Puskesmas ... dari berbagai sumber dana: c) Sumber Daya Sarana Prasarana Sarana dan prasarana Puskesmas ... cukup lengkap dengan kondisi gedung yang baru dibangun pada tahun 2014. Beberapa sarana masih perlu perhatian karena mengalami kerusakan sedang. Puskesmas ... belum memiliki mobil jenazah dan ambulans yang memadai meskipun memiliki pelayanan 24 jam dan melayani rujukan No Sumber Dana Realisasi Tahun 2015 Realisasi Tahun 2016 Realisasi Tahun 2017 Realisasi Tahun 2018 1 Op€rasional APBD 114.446.129 115.531.440 108.122.930 115.363.799 2 Bantuan Operasional Kesehatan 149.000.000 322.000.000 569.607.200 785.124.000 3 Kapitasi JKN 1.069.950.020 2.258.003.058,52 2.4s7.078.667 2.608.400.805 4 Non Kapitasi 302.117.000 389.647.500 4s8.983.060 258.854.020 5 Subsidi 30.871.7s0 35.871.750 32.190.500 0 5 Non Subsidi 5.175.500 66.631.750 34.523.500 24.877 .2s0 7 lumla h 1.671.560.399 3. 187.68 5. 498, 5 2 3.660.505.857 3.792.610.874 Rencana Strategis AIUO errtor"i@

kegawadarurata n. No Sarana Jumlah / Kecukupan Kondisi Baik Rusak Sedanq Rusak Berat 1 Gedung Puskesmas 1 1 2 Gedung Pustu 5 5 3 Gedeng Ponkesdes 16 7 9 4 Mobil Operasional 5 Pusling 1 1 6 Ambulans 2 1, 1 7 Mobil Jenazah 0 8 Motor Operasional 6 6 9 Alat kesehatan 614 o/ Puskesmas ... memiliki sarana pemeriksaan laboratorium canggih sepefti Fotometer, HematoAnalyzer dan Rotator untuk pemeriksaan infeksi menular seksual. KINERJA PELAYANAN PUSKESMAS (contoh) 1. Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat a) Upaya Promosi Kesehatan b) Upaya Gizi Masyarakat c) Upaya Kesehatan Lingkungan d) Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan KB e) Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Perorangan Penduduk di wilayah kerja Puskesmas ... Kecamatan .... cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selain karena adanya perkembangan perumahan/pemukiman baru juga karena banyak pendatang dari luar kecamatan hingga luar Kabupaten/Kota. Hal tersebut memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah kunjungan pasien di Puskesmas ... dan jaringannya. Tingkat kunjungan di Puskesmas ... makin meningkat setiap tahun. Pasien non gawat darurat juga banyak berkunjung pada sore hari. Hal ini karena Puskesmas ... berada di wilayah perkotaan dimana banyak penduduknya yang bekerja pada pagi hari. Berikut gambaran kenaikan kunjungan rawat jalan di Puskesmas ... setiap tahun: No Unit Pelayanan Jumlah 2013 20t4 2015 2016 20L7 2018 1 Puskesmas .., 31012 2700s 31055 42269 42040 5t464 Rencana Strategis alUD Puskesmas !!

No Unit Pelayanan lumlah 2013 20L4 2015 2016 20L7 2018 2 Pustu.. 4tr4 4156 4198 4240 4283 4326 3 Ponkesdes .. 4245 4288 4330 4374 44t8 4463 4 Ponkesdes ... 2925 2955 2985 3015 3045 3076 5 Pustu ... 6387 6452 6517 6583 6649 67t6 6 Ponkesdes... 2180 2202 2224 2246 2269 2292 7 Ponkesdes... 3656 3693 3730 3768 3806 3844 8 Ponkesdes... 1782 1800 1818 1836 185 5 1874 9 Ponkesdes... 3128 3160 3191 3223 3256 3289 10 Ponkesdes... 27t2 2739 2767 2795 2823 2852 11 Ponkesdes ... 6327 6390 6455 6520 6586 6653 t2 Ponkesdes... s323 5377 5431 5486 5541 5597 13 Pustu .. t597 1613 t629 1645 1662 t679 14 Pustu .. 7897 7977 8058 8139 822t 8304 15 Ponkesdes.. 5645 5702 s760 58i8 5877 5936 Lb Pomkesdes... 3015 3045 3076 3t07 3138 3170 t7 Ponkesdes.. 2806 2834 2863 2892 2921 295r 18 Ponkesdes .. 1619 1635 1652 1669 1686 1703 19 Ponkesdes ... 2961 2991, 3021 3052 3083 3414 20 Ponkesdes... 1690 !707 t724 1741, 1759 t777 2L Pustu ... 2380 2404 2428 2453 2478 2503 22 Ponkesdes... 2590 26t6 2642 2669 2696 2723 Jumlah 105991 10274r t07554 119540 120092 130606 Kunjungan tiap poli digambarkan pada grafik berikut ini: Graf ik kunjunBan poli lansia ,2()15 2014) -9 Poa i l.rnsi?) Gambar 1. Grafik Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan Lansia Puskesmas ... Tahun 2013-20t7 . 2d)o 1lOO Rencana Strategis BLUD Puskesmas p!

Graf ik Kunjungan Poli umum JOo(x) 2500 2COS 150m 16m 5mo o 201l 2014 2015 IAHUN 2014 2015 Irhun - 3 Poti MISS 2016 2071 Gambar 2. Graifk Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan Umum Puskesmas ... Tahun 2013-2017. Graf ik kunjungan Poli MTBS 4500 4mo 3500 3&0 23)o 2 2000 1500 1000 SM 0 lot l )a1t Gambar 3. Grafik Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan MTBS Puskesmas ... Tahun 2013-20L7. Rencana Strategis BLUD Puskesmas @

Grafik Kunjungan Poli Gigi lmo 2500 2@O l SOO 1@O 5S 0 2014 2015 2016 2017 Gambar 4. Grafik Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan Gigi Puskesmas ... Tahun 20t3-2017. Graf ik Kunjungan laboratorium 2013 2014 2015 Tahun -8 Laborato.ium )o17 Gambar 5. Grafik Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan Laboratorium Puskesmas ... Tahun 20t3-20L7. Rencana strategis BLUD Puskesmas @

- 2500 2mo 1500 1mo 5m 0 Grafik kunjungan Poli KIA/KB 2014 2015 Iehun -2 Poli XtA /K8 2013 201t Gambar 6. Grafik Kunjungan Pasien Ruang pelayanan KIA puskesmas ... Tahun 2013-20t7. 7m 6& 5m 4m 3m 2m lm 0 Grafik kunjungan Poli IVA 2014 2015 tahur - 6, Poli tvA 2017 Gambar 7. Grafik Kunjungan Pasien Ruang Pelayanan IVA dan IMS Puskesmas ... Tahun 2013-20L1.

Grafik kunjungan UGD, rawat inap & Poned 8000 7mo 5m0 smo 4mo 3m0 2mo 1@O 0 2013 2014 2015 2016 2017 tah!n -u6D -BavJat In.p -POattD Gambar 8' Grank -"'il'ril"'r3?iTJl?linap & Poned Puskesmas "' 3. Capaian Kinerja Administrasi dan Manajemen Puskesmas ... melakanakan Survey Kepuasan Masyarakat untuk melhat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas. Rata-rata tingkat kepuasan masyarakat di Puskesmas... cukup tinggi dengan nilai IKM mencapai lebih dari 80o/o. Hasil survei kepuasan masyarakat 4 ,,i tll lll ill lll tll lll ill fil lll Ul U2 U] U4 U5 U6 Ul U8 U9 . tahun 2016 . tahun 2017 r tahun 2018 Rencana Strategis BLUD Puskesmas @

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PUSKESMAS A. IDENTIFIKASI MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT Wilayah kerja Puskesmas ... yang berada di wilayah pedesaaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, memllki potensi berbagai masalah kesehatan. Selain itu terdapat juga peluang yang besar untuk penyelesaiannya. Berapa masalah kesehatan masyarakat berkaitan dengan kinerja Puskesmas ... pada tahun 2018 diantaranya sebagai berikut: Kesehatan lbu, Anak dan Keluarga Berencana Capaian beberapa kegiatan Kesehatan lbu, Anak dan Gizi Masyarakat masih mengalami beberapa masalah Yaitu: - Rendahnya capaian penanganan komplikasi kebidanan - llngginya penemuan bumil risiko tinggi - Rendahnya capaian penanganan komplikasi pada neonates - Rendahnya capaian KB Pasca salin FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG 1. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang tinggi 2. Banyakpendudukpendatang/urban dengan mobilisasi tin99i 3. Tingkat persaingan ekonomi yang tinqgi 4. Penduduk pendatang yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau jaminan kesehatan terdaftar di wilayah lain Tinqkat pendapatan Penduduk Kemudahan mengakses sarana pelayanan kesehatan dengan dukungan infrastruKur dan sarana transportasi 1. 2. Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan Beberapa masalah penyakit menular dan kesehatan lingkungan yang masih menjadi masalah di wilayah kerja Puskesmas... adalah: - Desa ODF kurang dari target - Tingginya penemuan kasus TBC - Tingginya penemuan kasus DBD FAKTOR PENGHAMBAT 1. Kepadatan p€nduduk yang tinggi 2. Saryankes swasta di wilayah kerja yang tidak melaksanakan program UKM 3. Populasi berisiko yang tersembunyi dan belum teriangkau 4. Linokunqan dan DaDaran pencemaran 1. Tingginya kunjungan rawat jalan puskesmas 2. Adanya laminan kesehatan JKN bagi masyarakat miskin Penyakit Tidak lt4enular Masalah penyakit tidak menular di wilayah kerja Puskesmas .'. diantaranya: n"n-n. StrutaOi. At-Uo er.X"rrn* EII FAKTOR PENDORONG

Masih rendahnya cakupan penemuan kasus Hipertensi dan Diabetes Mellitus Masih rendahnya cakupan pemeriksaan skrinlng kanker leher Rahim lingginya prevalensi obesitas dan risiko penyakit tidak menular lainnya. Kualitas Pelayanan dan Uoava Kesehatan Perorangan Puskesmas ... dengan jaringan ... (lima) Puskesmas Pembantu serta 16 (enam belas) Ponkesdes bersaing dengan beberapa klinik swasta, DoKer Praktek Mandiri dan Bidan Praktlk Swasta yang menjadi jejaring wilayah kerja Puskesmas. Selain itu terdapat juga beberapa Puskesmas yang berbatasan wilayah atau dekat dengan wilayah Puskesmas ... seperti: Puskesmas ..., Puskesmas ... dan Puskesmas ... . Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat persaingan pelayanan kesehatan sangat tinggi. Hal tersebut menjadikan Puskesmas ... bertekad untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan menangkap peluang potensi pengembangan layanan dan peningkatan kapasitas pelayanan dengan mempelajari perilaku pencarian pengobatan (health seeking behaviou) masyarakat. Masalah kualitas pelayanan kesehatan pada UKP di puskesmas sebagai berikut: - Ketersediaan obat, alkes dan BMHP masih belum mencukupi - Jumlah dokter belum sesuai Analisis Beban Kerja - Angka Kontak Komunikasi yang masih rendah - llngkat Kepuasan Masyarakat FAKTOR PENGHAMBAT 1. Tingkat persaingan dengan saryankes swasta tinggi 2. lumlah peserta JKN puskesmas yang masih rendah dibanding jumlah penduduk 3. Keterbatasan jumlah tenaga dokter, perawat dan bidan Tingkat kesejahteraan masyarakat Kemudahan akses terhadap saryankes B. ISU STRATEGIS 1. Penlngkatan Kesehatan lbu, Anak, Lansia dan Gizi Masyarakat 2. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Perbaikan Pencegahan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan 4. Perbaikan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Melalui Penerapan Standar Akreditasi Puskesmas dan Informasi Rencana Strategis BLUD Puskesmas FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG 1. Kesadaran skrining kesehatan fang masih rendah 2. Masyarakat masih berpola pemikiran paradigma sakit 3. Kesadaran gaya hidup sehat masih rendah 4- Keterhatasan nehroas 1. Tingkat kesejahteraan penduduk 2. Kemudahan akses saryankes

Budaya Organisasi Rangkaian manajemen perubahan yang dilakukan oleh UPT Puskesmas ... telah membentuk suatu budaya organisasi baru. Sinergisme kegiatan yang dipadukan dengan implementasi BLUD akan meningkatkan kualitas pelayanan melalui budaya menjunjung tinggi etika dan hukum kesehatan, menjunjung tinggi kejujuran serta meningkatkan kepuasan pelanggan, profesionalisme, kompetensi dan ke{asama. Sumber Daya Keuangan Persiapan penerapan BLUD di Puskesmas ... dilaksanakan melalui: persiapan SDM, persiapan pengelolaan keuangan, persiapan perubahan sistem akuntansi, persiapan data dan dokumen pendukung serta persiapan sarana dan prasarana. Sumber Daya Manusia Secara umum terjadi perubahan Puskesmas ... yang disebabkan pola pikir Sumber Daya Manusia di oleh peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia secara umum baik melalui pendidikan formal maupun non formal berupa pelatihan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan Propinsi dan Kementrian Kesehatan. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dilakukan melalui proses perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta perencanaan anggaran pendidikan dan pelatihan. d) Sumber Daya Informasi Implementasi Sistem Informasi Pasien (SIP) di Puskesmas sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 dan akan digantikan dengan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) pada tahun 2019 untuk seluruh Kabupaten/Kota Sedangkan pelayanan pasien JKN sudah menggunakan aplikasi P-Care dari BPJS Kesehatan. Dukungan perangkat hardware, sofrware dan jaringan di Puskesmas ... sudah terpenuhi melalui anggaran Dinas Kesehatan maupun anggaran Kapitasi JKN Puskesmas. Selain Sistem Informasi yang dikembangkan sendiri oleh Puskesmas, sistem pelaporan berbasis teknologi informasi sudah dilaksanakan oleh beberapa program seperti TB, Posbindu PTM, HIV, Pengelolaan barang daerah dan kepegawaian. e) Sumber Daya Teknologi Pemenuhan peralatan kedokteran canggih sudah sebagian besar dimiliki oleh Puskesmas ... sepefti unit Fotometer untuk pemeriksaan laboratorium kimia klinik, unit Hemato Analizer untuk pemeriksaan laboratorium darah lengkap, unit USG untuk pemeriksaan ibu hamil, unit ECG untuk pemeriksaan rekam jantung, unit diagnostik vital sign untuk pemeriksaan fisik pasien, unit nebulizer untuk tindakan gawat darurat sefta Autoclave untuk proses sterilisasi peralatan medis. Selain peralatan kedokteran canggih, Puskesmas ... telah memiliki perangkat penunjang berbasis teknologi seperti perangkat komunikasi internal dan perangkat pengawasan kamera CCTV. a) b) c)

Pengadaan peralatan kedokteran dan perangkat berbasis teknologi tersebut berasal dari anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota .... dan anggaran kapitasi JKN Puskesmas. f) Sumber Daya Fasilitas Fisik (Bangunan dan Peralatan) Sarana bangunan Puskesmas sejak tahun 2014 telah mengalami beberapa renovasi yang signifikan baik berupa perbaikan, penambahan ruangan, penambahan sarana bangunan, pengecatan maupun penambahan dan penggantian perabot dan peralatan kantor. Meskipun demikian, masih ada sarana bangunan yang belum terpenuhi yang telah masuk dalam perencanaan puskesmas yaitu penambahan ruang rekam medis dan pengadaan genset. Seluruh anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana berasal dari anggaran Dinas Kesehatan dan Kapitasi JKN Puskesmas. C. RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN Isu strategis berdasarkan analisis internal dan eksternal di Puskesmas... adalah sebagai berikut: L. Related Dive$ifiatbr, (keanekaragaman) Diversifikasi pada UPT Puskesmas ... dapat dilihat dari berbagai macam jenis layanan yang sudah dikembangkan. Setiap layanan didukung oleh tenaga kesehatan profesional dan kompeten di bidangnya seperti dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, perawat gigi, analis kesehatan, asisten apoteker, perekam medis, sanitarian, gizi dan bidan. Dengan demikian ada 11 (sebelas) jenis tenaga kesehatan yang dapat memberikan diversifikasi layanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan 24 jam. Diversifikasi layanan pada jam kerja pagi hari tergolong lengkap mulai pelayanan loket, pemeriksaan umum, pemeriksaan lansia, pemeriksaan gigi, pemeriksaan penyakit menular, pemeriksaan anak/MTBS, pemeriksaan ibu dan anak, pemeriksaan penyakit menular seksual, konsultasi gizi, konsultasi santasi, pemerikaan laboratorium dan pelayanan farmasi. Sedangkan diversifikasi layanan 24 jam yang ditunjang oleh tenaga perawat dan bidan profesional menyediakan layanan rawat jalan sore, gawat darurat, rujukan, persalinan dan rawat inap. Semua diversifikasi layanan di atas dimaksudkan untuk memenuhi keutuhan konsumen dan masyarakat akan layanan kesehatan yang lengkap. 2, Market Development (pengembangan pasar) Pengembangan pasar yang dilakukan oleh Puskesmas ... adalah dengan menjangkau konsumen atau masyarakat melalui pendekatan akses layanan kesehatan misalnya peningkatan ragam layanan di Puskesmas Pembantu, layanan Posyandu lansia, Posbindu di khusus di instansi dan sebagainya. Jangkauan konsumen lanjut usia dengan karakteristik yang mandiri, dikembangkan melalui Ruang Pelayanan Lansia yang mengambil konsep ore stop seNice dimana lansia dilayani secara terpadu dalam satu ruangan dengan antrian khusus tanpa harus melakukan mobilisasi berlebihan. Rencana Strategis BLUD Puskesmas f[

Selain itu dengan karakteristik masyarakat pedesaan yang banyak didominasi petani dan buruh pabrik maka Puskesmas... membuka layanan gawat darurat 24 jam meskipun belum lengkap seperti pelayanan pagi hari. Akses terhadap Puskesmas yang mudah karena berada di lokasi strategis, jalan raya yang dilewati sarana transpoftasi umum, dekat dengan pemukiman dan dekat dengan sarana tempat-tempat umum lainnya merupakan alasan tersendiri bagi konsumen untuk memilih puskesmas ... sebagai tempat mendapatkan layanan kesehatan. Keterjangkauan biaya pelayanan di Puskesmas menjadikan puskesmas ... memiliki rentang karakteristik konsumen dengan tingkat ekonomi kurang, menengah hingga tingkat ekonomi atas. Kelengkapan fasilitas, kenyamanan ruang pelayanan, profesionalitas petugas, kejelasan prosedur dan kelengkapan produk menjadi salah satu alasan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah atas memilih Puskesmas.... Perkembangan pemukiman dan kawasan industri yang masih terus berjalan di wilayah Puskesmas, masih menyimpan potensi besar bagi Puskesmas untuk meningkatkan pengembangan pasar. 3. Product Development (pengembangan produk) Pengembangan produk pelayanan yang dilaksanakan oleh puskesmas... dengan memperhatikan kebutuhan konsumen melalui hasil identiflkasi kebutuhan dan umpan balik masyarakat. Beberapa produk layanan yang menjadi unggulan antara lain: a. Layanan pemeriksaan infeksi menular seksual seperti gonore, sifilis dan pemeriksaan HIV. b. Layanan pemerlksaan laboratorium lengkap meliputi pemeriksaan Darah Lengkap menggunakan alat Hemato-Analizer, Urin Lengkap, kimia klinik menggunakan alat fotometer dan pengiriman spesimen pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk deteksi penyakit tuberkulosis. c. Layanan pemeriksaan IVA untuk deteksi dini kanker leher rahim. Selain mengembangkan produk khusus, puskesmas juga mengembangkan modelling dan special services seperti: Layanan lansia one stop service, layanan pemeriksaan ibu hamil terpadu (ANC Terpadu), layanan pemeriksaan anak dengan pendekatan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit), Kelas ibu hamil, program pengelolaan penyakit kronis (prolanis) dan Posbindu khusus di instansi (sekolah). 4. Verti@l fnbgration (integrasi vertika!) Pengembangan pelayanan melalui strategi integrasi veftikal dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota .... melalul koordinasi perencanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta integrasi kegiatan yang menjadi prioritas di Kabupaten/Kota.... Laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan pemukiman apabila diikuti dengan perilaku pencarian pengobatan yang baik maka Puskesmas akan menjadi salah satu Fasilitas Kesehatan llngkat pertama (FKTP) yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. n"n."n" St.ut"Oi. at-UO eurlarr.* f!

Lokasi Puskesmas yang strategis merupakan kondisi yang menguntungkan untuk mengembangkan keanekaragaman pelayanan kesehatan karena memiliki pangsa pasar yang juga beraneka ragam. Rencana pengembangan program pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas ... sampai dengan tahun ... yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan sehingga rencana pengembangan program pelayanan kesehatan. 5. Pengembangan Jenis Pelayanan Peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan Puskesmas ... setiap tahun mengharuskan Puskesmas ... untuk mencari inovasi agar lebih efisien dalam memberikan pelayanan pada pasien. Mengurangi waktu tunggu di unit pendaftaran maupun di poli merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sehingga kepuasan pasien lebih meningkat. Oleh karena itu, Puskesmas ... akan mengembangkan eledronic medical record (E' medical recordl. Selaln itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien, Puskesmas ... juga akan membuka layanan pemeriksaan USG oleh dokter umum dan pengobatan tradisonal. Berdasarkan latar belakang di atas, jenis pelayanan yang akan dikembangkan di Puskesmas ... yaitu: a. E-medical record b. Pemeriksaan USG Abdomen oleh dokter umum c. Pojok herbal 6. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kebutuhan sarana dan prasarana di Puskesmas meningkat seiring dengan pemenuhan standar akreditasi puskesmas dan peningkatan kunjungan puskesmas. Sistem antrian loket yang lebih mudah dan transparan akan dibutuhkan jika tingkat kunjungan makin meningkat. Ruang tunggu khusus pasien lansia diperlukan sebagai perwujudan puskesmas santun lansia. Sedangkan ruang tunggu pasien menular digunakan untuk tempat pasien TB MDR yang harus meminum obat di bawah pengawasan petugas. Tempat parkir roda 2 diperlukan karena lahan puskesmas yang terbatas dan tidak memiliki lahan parkir kendaraan. Tempat parkir di desain berada di lantai atas sehingga akan menghemat lahan. Beberapa rencana terkait penambahan sarana maupun pengembangan sarana meliputi: a. Sistem pendaftaran loket menggunakan sidik jari b. Ruang tunggu khusus pasien lansia c. Ruang tunggu ruang penyakit menular (IB) d. Tempat Parkir kendaraan roda 2 Rencana Strategis BLUD Puskesmas f!

7. Peningkatan Mutu SDM Pelayanan Seiring dengan meningkatnya kunjungan dan upaya antisipasi program UHC (Universal Health Coverage) yang akan meningkatkan jumlah peserta BPJS Kesehatan, maka Puskesmas perlu melakukan rencana pengembangan SDM pelayanan meliputi: a. Penambahan dokter umum b. Penambahan tenaga analis medis c. Pelatihan tenaga medis dan paramedis Rencana Strategis BLUD Puskesmas f[

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBUAKAN A. VISI PUSKESMAS (contoh) Visi puskesmas adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi puskesmas disusun berdasarkan visi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota .... pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan .... Tahun 20.... -2O.... Jika terjadi perubahan visi Pemerintah Kabupaten/Kota....yang dalam hal ini diterjemahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ...., maka visi Puskesmas juga akan dilakukan revisi sesuai dengan perubahan tesebut. Visi Puskesmas ... Tahun 20.... - 20.... : "Menuju masyarakat ,... mandiri untuk hidup sehat" Menuju masyarakat .... mandiri untuk hidup sehat yang dimaksud adalah dengan pelayanan puskesmas UKM dan UKP dapat memfasilitasi masyakat sehingga menyadari kebutuhan akan kesehatan, mau dan mampu mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatannya sendiri. Visi Puskesmas ... memillki keterkaitan dengan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yaltu: "TERWUIUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT". Puskesmas ... mendukung visi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota .... dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi lebih bermutu. Keterkaitan visi puskesmas dengan Visi Pemerintah Kabupaten/Kota .... yaitu: ..TERWUJUDNYA .... YAT{G AGAMIS, ADIL, SEJAHTERA DAN BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS". Visi tersebut akan diwujudkan dengan Misi ke-4 yaitu,' "Lreningkatkan kualibs sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjubn dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya". Visi Puskesmas... sejalan dengan cita-cita Pemerintah Kabupaten/Kota .... mewujudkan kehidupan berkualitas melalui pemerataan layanan kesehatan. Selain melalui pemerataan, layanan kesehatan harus lebih bermutu sehingga masyarakat menerima pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kehidupan masyarakat lebih baik dan terdorong untuk berperan aktif dan mandiri untuk menjadi lebih sehat. B. MISI PUSKESMAS (contoh) Misi Puskesmas adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkan visi Puskesmas. Adapun misi untuk mencapai visi Puskesmas adalah dengan: Rencana Strategis aLUO errksrrs@

1. Memberikan pelayanan prima yang berkualitas demi kepuasan pelanggan 2. Melayani pelanggan dengan 5 S (senyum, sapa, sopan, santun, sabar) 3. Menciptakan lingkungan sehat yang merupakan sumber kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat Agar dapat memberikan pelayanan prima yang berkualitas maka, Puskesmas ... membuat perencanaan peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melaluai perencanaan tingkat puskesmas. Monitoring dan evaluasi kegiatan puskesmas dilaksanakan melalaul penilaian kinerja puskesmas. Menciptakan lingkungan sehat yang merupakan sumber kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan mengoptimalkan kegiatan promkes dan kesling serta meningkatkan ke{asama lintas program dan lintas sektor. C. TUJUAN PUSKESMAS (contoh) Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna: - Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra. - Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi orgaisasi - Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah saran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan Puskesmas... adalah sebagai berlkut: "Meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, status gizi dan pengendalian dengan pelayanan kesehatan bermutu" D. SASARAN PUSKESMAS (contoh) Sasara merupakan penjabaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dilakukan secara operasional. Sasaran dan indikator sasaran Puskesmas ... berdasarkan tujuan sebagai berikut: dari tujuan organisasi dan melalui tindaka n-tindakan yang akan Meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, status gizi dan pengendalian dengan pelayanan kesehatan bermutu. Meningkatnya kesehatan keluarga, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kualitas pelayanan Angka Kematian Ibu (AKI) Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja Rencana strategis BLUD Puskesmas fll TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 1 2 Anqka Kematian Bayi (AKB) 3 Persentase balita qizi buruk 4

kesehatan 5 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut >60 tahun 6 Persentase desa siaga aktif Purnama Mandiri 7 Persentase desa STBI'4 dan PHBS 8 Persentase desa yang mencapai UCI 9 Persentase KLB yang ditanggulanqi < 24 jam 10 Persentase keberhasilan penqobatan TB 11 RFT penderita kusta 12 Case Fatality Rate DBD 13 Orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV 1,4 Cakupan temuan kasus pemasungan pada ODGJ berat 15 Persentase desa yang memiliki Posbindu PTM 16 Penyehatan makanan dan minuman t7 Fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan fasyankestrad memiliki iiin 18 lvlutu Pelayanan Puskesmas 19 Mutu Pelayanan Pustu dan Ponkesdes E. STMTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PUSKESMAS Strategi dan kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dirumuskan dengan menentukan langkah pilihan yang tepat melalui analisis metode SWOT. Adapun interaksi dan hasil interaksi dapat diikuti pada tabel berikut: Analisis SWOT untuk meningkatnya kesehatan keluarga, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pengendalian penyakat menular dan tidak menular serta kualitas pelayanan kesehatan 1. Adanya Sistem manajemen yang berlaku (akreditasi FKTP) 2. Adanya Komitmen pimpinan 3.Adanya AIat Kesehatan 1. Keterbatasan jumlah tenaga doKer, tenaga perawat,bidan, tenaga adminsitrasi umum dan pelaksana program dibanding Rencana Strategis BLUD Puskesmas ![ TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

yang mencukupi untuk beragam jenis layanan (alat pemeriksaan umum, pemeriksaan penunjang EKG, pemeriksaan penunjang usc, pemeriksaan laboratorium canggih) 4.Adanya sarana yang memadai (gedung, kendaraan pusling, sarana IPAL) 5.Adanya jenis ketenagaan yang mencukupi (dokter, apoteker, dokter gigi, perekam medis, perawat, bidan, ahli gizi, perawat gigi, sanitarian, analis medis, kesehatan masyarakat dan administrasi) 6.Adanya akses yang mudah terjangkau masyarakat T.Adanya tarif pelayanan yang teoangkau dengan subsidi dan non subsidi S.Adanya layanan program yang mendukung promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif (pencegahan HIV, kanker leher rahim, hepatitis, tuberkulosis, dll beban kerja pelayanan UKP dan proqram UKM 2. Kurangnya jenis peningkatan kapasitas (pelatihan) petugas yang sudah terpenuhi 3. Keterbatasan anggaran operasional (listrik, air, internet, kebersihan, dll) 4. Keterbatasan ang9aran pemeliharaan saElna (gedung, alat kesehatana, kendaraan, IPAI. dll) 5. Rendahnya gaji/jasa pelayanan pegawai NON PNS 6. Rendahnya kemampuan Puskesmas menjangkau peserta JKN di luar wilayah Puskesmas Faktor Eksternal Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kesehatan 1. Mengoptimalkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu yang baik dan peningkatan strata akreditasi puskesmas (S1,O1) 2. Mengoptimalkan ketersediaan alat kesehatan dan jenis layanan yang dapat dipenuhi (53,01) 3. Mengoptimalkan kondisi sarana pelayanan melalui pemeliharaan dan perawatan yang baik (s4, o1) 4. Menqootimalkan 1. Mengatasi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan melalui peluang peningkatan pendapatan puskesmas (W1,O1) 2. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional melalui peluang peninqkatan pendapatan puskesmas (W3,O1) 3. Mengatasi keterbata sa n Rencana Strategis BLUD Puskesmas f[ Faktor Internal Kekuatan ( S ) Kelemahan ( W )

Peluang ( O ) so wo pelayanan dengan panduan SOP Pelayanan (ss, o1) 5. Mengoptimalkan informasi tarif pelayanan yang terjangkau kepada masyarakat luas (S7, Ol) pemeliharaan sarana melalui peluang peningkatan pendapatan puskesmas (W4,Ol) 4. Mengatasi rendahnya gaji/jasa pelayanan pegawai Non PNS melalui p€luang peningkatan pendapatan ouskesmas (W5,Ol) 2. Adanya dukungan kebijakan daerah tentang pemenuhan sarana dan operasional puskesmas Mengoptimalkan adanya komitmen pimpinan dengan memanfaatkan adanya dukungan kebijakan daerah melalui perencanaan dan manajemen yang baik (s2,o2) 1. Mengatasi keterbatasa n anggaran operasional melalui perencanaan sesuai kebijakan daerah (W3,O2) 2. Mengatasi keterbata sa n an9garan pemeliharaan sarana melalui perencanaan sesuai kebijakan daerah (W4,02) 3. Adanya Kebijakan Universal Health Coverage (UHC) sistem laminan Kesehatan Nasional tahun 2020 1. Mengoptimalkan ketersediaan alat kesehatan dan jenis layanan yang dapat dipenuhi (S3, 03) 2. I'4engoptimalkan kondisi sarana pelayanan melalui pemeliharaan dan perawatan yang baik (S4, 03) 3.Mengoptimalkan tenaga pelayanan dengan panduan SOP Pelayanan (ss, 03) 4.Mengoptimalkan informasi keberadaan, layanan JKN dan keunggulan puskesmas melalui berbagai sarana informasi (s6, 03) 5. Mengoptimalkan informasi layanan program yang dapat diperoleh masyarakat di Puskesmas (s8, 03) Mengatasi keterbatasan jumlah tenaga melalui peluang peningkatan pendapatan kapitasi IKN (W1,03) Mengatasi keterbata sa n kapasitas petugas kesehatan melaui peluang peningkatan pendapatan kapitasi IKN (w2,03) Mengatasi keterbata sa n anggaran operasional melalui peluang peningkatan pendapatan kapitasi JKN (W3,O3) Mengatasi keterbata sa n an9garan pemeliharaan melalui peluang peningkatan pendapatan kapitasi JKN (W4,O3) 3. 4. Rencana Strategis aluo eusfesras !!l

1. Tingginya jumlah Fasilitas Kesehatan Tlnqkat Pertama (FKTP) kompetitor dan jarak yang terlalu dekat antar FKTP Mengoptimalkan adanya sistem manajemen mutu akreditasi puskesmas (s1,T1) Mengoptimalkan jenis layanan dan keunggulan puskesmas (56, T1) . Mengoptimalkan layanan program dan kegiatan luar gedung sebagai differensiasi layanan puskesmas (S8, T1) 1. Mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan untuk mengatasi Jarak Fasilitas Kesehatan Kompetitor yang terlalu dekat (W1, T1) 2. Mengatasi keterbatasan puskesmas menjangkau peserta JKN di luar wilayah dengan tekhnologi komunikasi untuk mengatasi kompetitor 2. Kesadaran masyarakat tentang hukum 1. Mengoptimalkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu, panduan SOP pelayanan dan pelaksanaan akreditasi puskesmas sebagai dasar hukum kinerya pelayanan puskesmas (S1, T2) 2. Mengoptimalkan komitmen pimpinan tentang masalah perlindungan hukum (s2,T2) Mengatasi rendahnya gaji/jasa pelayanan pegawai Non PNS untuk mengatasi kesadaran masyarakat tentang hukum (W5,T2) 3. Kebijakan pelayanan JKN yang berubah-ubah dan tidak menguntungkan 1. Mengoptimalkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu, panduan SOP pelayanan dan pelaksanaan akreditasi puskesmas sebagai kebuakan pelayanan JKN di puskesmas (S1, T3) 2. Mengoptimalkan komitmen pimpinan tentang kebijakan pelayanan .lKN di Puskesmas (S2,T3) Mengatasi rendahnya gaji/ jasa pelayanan pegawai non PNS untuk mengatasi kebijakan pelayanan yang berubahubah dan tidak menguntungkan (w2.T2) Rencana Strategis BLUD Puskesmas f[ Ancaman ( T ) ST WT

Strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan sebagai berikut: Meningkatkan i Meningkatnya deralat lkesehabn kesehatnn ibu I keluarga, dan anak, I perbaikan qizi, status gizi dan ] kesehatan pengendalian llingkungan, dengan I penqendalian pelayanan ] Oenyatit kesehatan I menular dan bermutu. tidak menular serta kualitas pelaya nan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia Penanganan masalah gizi kurang dan buruk pada bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pem berdayaa n masyarakat Peningkatan Pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan lingkungan Peningkatan pembinaan dan kelasama jejaring dan jaringan ouskesmas Menetapkan Lafdnan One Stop Service untuk lansia dan posfandu lansia dengan pemenuhan alkes dan Bahan Habis Pakai posyandu lansia Menetapkan layanan untuk ibu dan anak seperti ANC terpadu, persalinan 24 jam, konseling laktasi, konseling gizi, pemeriksaan MTBS, KB pasca salin, skrining risti pre eklampsia Menetapkan anggaran peningkatan kapasitas kader setiap tahun dan meningkatkan promoE kesehatan melalui media sosial Menetapkan layanan pemeriksaan infeksi menular seksual dan HIV, layanan M, Posbindu Membentuk jejaring kerjasama dengan BPM, klinik dan RS melalui supervisi dan pembinaan Peningkatan mutu pelayanan, kecukupan dan kualitas SDM, sarana prasarana dan perbekalan kesehatan. 1 Menganggarkanpelatihan SDM kesehatan, mencukupi kebutuhan jenis SDM sesuai standar akreditasi puskesmas dan pengadaan obat serta p€rbekalan kesehatan melalui kapitasi JKN TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBUAKAN

Pengembangan layanan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebijakan bidang kesehatan Menetapkan layanan klinik IMS-HIV dan UGD dan persalinan 24 jam Rencana Strategis BLUD Puskesmas !! TUJUAN SASARAN STMTEGI KEBI]AKAN