Pedoman PPA1

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Tim Penyusun

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Pembina
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Pengarah
Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Ketua Tim
Syafriadi, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Editor
Sigid Mulyadi
Andhita Vidya Putri

Kontributor
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
Reviewer
Direktorat Pelaksanaan Angaran
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau

““Buku ini disusun berdasarkan
peraturan yang masih berlaku.
Apabila terdapat perubahan
peraturan atau dicabutnya
peraturan atau adanya peraturan
baru, maka agar berpedoman
pada peraturan terbaru
tersebut.



"Selengkap apapun sebuah
pedoman, tidak akan berguna jika

tidak dibaca"



Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPn

Sambutan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) dituntut
untuk menjadi agen perubahan, katalisator, motor penggerak dan pendorong
dalam mewujudkan program, tujuan, sasaran serta visi dan misi DJPb di daerah.
Sementara itu, perubahan yang dinamis mendorong Kanwil DJPb untuk terus
menerus mereposisi diri, mengikuti perkembangan yang terjadi. Pemanfaatan
teknologi informasi, perkembangan tata kelola Aparatur Sipil Negara dan sinergi
antar unit eselon I Kementerian Keuangan, telah membawa pengaruh dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb. Penguatan dan penajaman peran
Kanwil DJPb ini membutuhkan koordinasi yang baik pada semua lini organisasi
serta penyempurnaan perangkat peraturan yang menjadi payung hukum bagi
pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb.

Mengingat hal di atas dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
bagi pejabat dan atau pegawai yang baru ditempatkan atau promosi pada Kanwil
DJPb, maka diperlukan suatu “Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Kanwil DJPb”.
Buku ini dapat menjadi panduan bagi para pejabat/pegawai Kanwil DJPb dalam
merumuskan dan mengimplementasikan berbagai langkah strategis pelaksanaan
tugas dan wewenangnya.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia vii

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Saya memberikan apresiasi atas penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kanwil DJPb ini. Semoga buku ini tidak hanya bermanfaat bagi pegawai
Kanwil DJPb tetapi juga bisa menambah wawasan bagi seluruh pegawai DJPb.
Sehingga, diharapkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJPb akan semakin
meningkat dan akan bermuara pada pencapaian visi yaitu “Menjadi Pengelola
Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia”. Semoga Tuhan Yang
Maha Esa senantiasa memberikan rahmat-Nya dan mengiringi setiap langkah
kita.

Jakarta,
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Marwanto Harjowiryono

viviiii Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPn

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas
terbitnya Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan. Buku pedoman ini memberikan panduan bagi para pejabat/
pegawai yang baru dilantik maupun yang baru menempati suatu posisi pada
Kanwil DJPb dalam merumuskan berbagai langkah strategis pelaksanaan tugas
dan wewenangnya.

Dalam penyusunannya Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Kanwil DJPb
ini telah mengacu pada peraturan dan kebijakan yang berlaku. Materi yang
tercantum didalamnya juga telah disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Tak ada gading yang tak
retak, demikian pula dengan buku pedoman ini. Kami menerima segala masukan
yang membangun demi penyempurnaan buku pedoman ini ke depan.

Sejalan dengan semangat Perbendaharaan Go Green, khususnya untuk
mengurangi penggunaan kertas maka buku ini juga hadir dalam bentuk electronic
book (e-book). Diharapkan dengan bentuk e-book, para pembaca sekalian dapat
menyimpannya di gawai sehingga memudahkan untuk dibaca setiap saat.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia ix

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Selamat menikmati buku ini. Diharapkan buku pedoman ini dapat menjadi
salah satu rujukan bagi seluruh pejabat/pegawai Ditjen Perbendaharaan dalam
meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Jakarta
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
Haryana

xx Direktorat Jenderal Perbendaharaan

DAFTAR ISI

DISCLAIMER .....................................................................................iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN ..... vii
KATA PENGANTAR ......................................................................... ix
DAFTAR ISI........................................................................................ xi

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................1
A. Latar Belakang ......................................................................1

BAB II TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PEMBINAAN
PELAKSANAAN ANGGARAN I ..............................................3
A. Tugas dan Fungsi ..................................................................3
B. Uraian Jabatan ......................................................................5
C. Daftar SOP Pelaksanaan Tugas .............................................7

BAB III PELAKSANAAN TUGAS BIDANG PEMBINAAN
PELAKSANAAN ANGGARAN I ..............................................9
A. Pengesahan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) .................................................................................9
B. Persetujuan Pemberian UP yang Melampaui Besaran UP
dan Persetujuan Pemberian TUP atas TUP yang Belum
Dipertanggungjawabkan ....................................................12
C. Penyiapan Bahan Sumbangan Penyusunan Standar Biaya
Masukan (SBM) .................................................................14
D. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) ..............................................................................17
E. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Bidang Penganggaran ...22
F. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran
Belanja Pemerintah Pusat ...................................................28

Kementerian Keuangan Republik Indonesia xi

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

G. Pembinaan dan Bimbingan Teknis serta Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Kas ....................................................40

H. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan
BLU ...................................................................................43

I. Pelaksanaan Reviu Belanja Pemerintah (Spending Review) ..60
J. Penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) dan Analisis

Kinerja Anggaran Belanja Pemerintah Pusat .......................68
K. Penetapan Nomor Register Hibah Langsung Dalam Negeri 74
BAB IV LAPORAN BERKALA DAN APLIKASI PENDUKUNG 79
A. Laporan Berkala ..................................................................79
B. Aplikasi Pendukung ............................................................87
REFERENSI ......................................................................................97

xxiiii Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPn

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu unit core business pada Kanwil DJPb, Bidang Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran I (PPA I) memiliki peran strategis dalam upaya
mewujudkan peran Kanwil DJPb dalam mengawal pelaksanaan APBN di
daerah. Bidang PPA I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan
teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran pemerintah
pusat, penganggaran, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta melaksanakan
penyusunan reviu atas pelaksanaan dan analisis kinerja anggaran belanja
pemerintah pusat.Untuk itu, seluruh elemen pada Bidang PPA I dituntut untuk
memahami seluruh jenis pekerjaan dan dapat bekerja dengan baik serta mampu
menciptakan terobosan dalam mendorong kinerja pelaksanaan anggaran seluruh
satuan kerja pengelola APBN di daerah.

Sementara itu, dalam rangka tour of duty dan sebagai upaya agar setiap
pegawai memiliki kompetensi yang cukup beragam, DJPb menerapkan
kebijakan mutasi pegawai antar unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi
yang berbeda. Agar estafet pelaksanan tugas pada satu bagian/bidang tetap
berjalan dengan baik dan mampu mempertahankan kinerja yang sudah bagus,
maka setiap pegawai yang baru menduduki jabatannya didorong agar cepat
beradaptasi dengan lingkungan tugas yang baru dan dapat segera menguasai
seluruh detil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 1

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Sejatinya, setiap jabatan pada Kanwil DJPb telah memiliki tugas dan fungsi
serta uraian jabatan yang ditetapkan dalam peraturan dan keputusan Menteri
Keuangan. Selain itu, pada setiap jenis pekerjaan telah ditetapkan petunjuk
teknis atau petunjuk pelaksanaan serta SOP untuk menghasilkan suatu output
pekerjaan. Namun, selama ini ketentuan-ketentuan tersebut belum terkompilasi
dan terangkum secara spesifik pada satu bidang tugas sebagai sebuah pedoman
yang harus dipahami oleh pegawai. Pegawai yang ingin memahami lebih dalam
ruang lingkup pekerjaannya harus berusaha mandiri untuk mencari peraturan-
peraturan yang melandasi tugas yang diembannya.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk membantu para pegawai agar lebih
cepat beradaptasi dan memahami lingkup pekerjaannya, khususnya pada
pelaksanaan pekerjaan pada Bidang PPA I, maka disusunlah Buku Pedoman
Pelaksanaan Tugas Pada Bidang PPA I Kanwil DJPb. Diharapkan buku ini
dapat menjadi bekal dan panduan kerja bagi para pejabat atau pegawai yang
ditugaskan pada Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I.

22 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPn

BAB I
Tugas & Fungsi Bidang
Pembinaan Pelaksanaan
Anggaran I

A. Tugas dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran
I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring
dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran pemerintah pusat, penganggaran,
dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta melaksanakan penyusunan
reviu atas pelaksanaan dan analisis kinerja anggaran belanja pemerintah pusat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Pelaksanaan
Anggaran I menyelenggarakan fungsi, yaitu:
1. Penyiapan bahan pengesahan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA);
2. Penyiapan bahan sumbangan penyusunan standar biaya;
3. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis bidang penganggaran

dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
4. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran

pemerintah pusat;
5. Penyiapan bahan pembinaan, dan bimbingan teknis, serta monitoring dan

evaluasi pengelolaan kas;
6. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan

Badan Layanan Umum (BLU);

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 3

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

7. Pengoordinasian pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Badan Layanan
Umum (BLU);

8. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP);

9. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja
pemerintah pusat dalam rangka reviu belanja pemerintah (spending review);

10. Penyiapan bahan penyusunan reviu pelaksanaan anggaran dan analisis
kinerja anggaran belanja pemerintah pusat;

11. Pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury
Management Representative);

12. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Pembina
Pengelola Perbendaharaan (Treasury Management Representative).

Sebagai penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, setiap seksi di
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I (PPA I) yang terdiri dari Seksi
PPA IA, PPA IB, PPA IC dan PPA ID, mempunyai tugas melaksanakan
pengesahan revisi dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan pembinaan
dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran pemerintah pusat, penganggaran,
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melaksanakan koordinasi pelaksanaan
reviu laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), pengelolaan kas,
melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran, pelaksanaan
anggaran pemerintah pusat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan
pengelolaan kas, melaksanakan penyusunan reviu pelaksanaan anggaran
dan analisis kinerja pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat, serta
melaksanakan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury Management
Representative) yang pembagian tugasnya ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan.

44 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

B. Uraian Jabatan
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

811/KM.1/2017 tentang Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural Instansi
Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharan, uraian tugas dan
kegiatan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, yaitu:

1. Mengoordinasikan pengesahan Revisi DIPA Kementerian/Lembaga di
Daerah;

2. Mengoordinasikan persetujuan pemberian Uang Persediaan (UP) yang
melampaui besaran dalam peraturan pelaksanaan APBN;

3. Mengoordinasikan persetujuan pemberian Tambahan Uang Persediaan
(TUP) dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan
seluruhnya dan/atau belum disetor;

4. Mengoordinasikan penyiapan bahan sumbangan penyusunan standar
biaya;

5. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis
pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat;

6. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis, serta
monitoring dan evaluasi Rencana Penarikan Dana;

7. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

8. Mengoordinasikan pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan BLU;

9. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP);

10. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
anggaran belanja pemerintah pusat dalam rangka reviu pelaksanaan
anggaran (spending review);

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 5

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

11. Mengoordinasikan penyusunan reviu pelaksanaan anggaran dan analisis
kinerja anggaran belanja pemerintah pusat;

12. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan
(Treasury Management Representative);

13. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Pembina
Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative);

14. Mengoordinasikan pelaksanaan penetapan register hibah dalam negeri.

Sedangkan uraian tugas dan jabatan Kepala Seksi di Bidang PPA I, yaitu:
1. Melakukan pengesahan Revisi DIPA;
2. Memberikan persetujuan pemberian Uang Persediaan (UP) yang

melampaui besaran dalam peraturan pelaksanaan APBN;
3. Memberikan persetujuan pemberian TUP dalam hal TUP sebelumnya

belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor;
4. Menyiapkan bahan sumbangan penyusunan standar biaya;
5. Melakukan pembinaan dan monitoring evaluasi bidang penganggaran dan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
6. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran

belanja pemerintah pusat;
7. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis, serta monitoring dan

evaluasi Rencana Penarikan Dana (RPD);
8. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan

Badan Layanan Umum (BLU);
9. Mengoordinasikan pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan BLU;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja

pemerintah pusat dalam rangka reviu pelaksanaan anggaran (spending

66 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

review);
11. Menyusun reviu pelaksanaan anggaran dan analisis kinerja anggaran

belanja pemerintah pusat;
12. Melakukan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury

management representative);
13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan

(treasury management representative);
14. Melaksanakan proses penetapan register hibah dalam negeri.

C. Daftar SOP Pelaksanaan Tugas
Standard Operating Procedures (SOP) di Bidang PPA I, terdiri dari:

1. Pengesahan Revisi DIPA Kementerian/Lembaga di Daerah;
2. Persetujuan pemberian Uang Persediaan (UP) yang melampaui besaran

dalam peraturan pelaksanaan APBN;
3. Persetujuan pemberian Tambahan Uang Persediaan (TUP) dalam hal TUP

sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum
disetor;
4. Penyusunan rencana pembinaan dan bimbingan teknis penganggaran dan
pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat;
5. Penyusunan laporan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan
anggaran belanja pemerintah pusat;
6. Pembinaan pengelolaan keuangan BLU;
7. Penyelesaian Permasalahan Teknis Pelaksanaan Anggaran yang Diajukan
Satker;
8. Penyusunan Perkiraan Pencairan Dana (Bulanan) Anggaran Pemerintah
Pusat;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 7

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

9. Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Perencanaan Kas Anggaran
Pemerintah Pusat;

10. Penyusunan Spending Review;
11. Penyusunan RPA;
12. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan PNBP;
13. Penyusunan Laporan Sumbangan Standar Biaya Masukan (SBM);
14. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Bimbingan Teknis

Treasury Management Representative.

88 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPn

BAB III
Pelaksanaan Tugas Bidang
Pembinaan Pelaksanaan
Anggaran I

A. Pengesahan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksaan Anggaran;
b. Peraturan Menteri Keuangan terkait tata cara revisi anggaran yang
ditetapkan setiap tahun anggaran;
c. Peraturan Menteri Keuangan terkait Standar Biaya Masukan yang
ditetapkan setiap tahun anggaran;
d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk
Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan yang ditetapkan setiap tahun anggaran.

2. Prosedur/Alur Kegiatan

a. Petugas Front Office menerima, meneliti dan menguji kelengkapan
dan kebenaran ADK RKA-KL dan dokumen pendukungnya, serta
bahan usulan revisi DIPA Satker Kementerian Negara/Lembaga;

b. Petugas Front Office melakukan pengunggahan ADK usulan revisi
anggaran satker ke ftp revisi DIPA DJA melalui Aplikasi Custom
Web (CW) SPAN, mencetak matriks perubahan semula menjadi
dari aplikasi CW SPAN, dan mencetak konsep DIPA Petikan dari

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 9

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

aplikasi CW SPAN;
c. Petugas Middle Office menyusun nota pertimbangan usulan revisi

anggaran satker dilampiri dengan konsep/net surat pengesahan
revisi anggaran;
d. Kepala Seksi memeriksa, meneliti, dan memberikan paraf pada nota
pertimbangan dan konsep/net surat pengesahan revisi anggaran
serta melakukan approval atas usulan revisi anggaran pada aplikasi
CW SPAN;
e. Kepala Bidang memeriksa, meneliti, dan menandatangani
nota pertimbangan, memberikan paraf pada konsep/net surat
pengesahan revisi anggaran, dan melakukan approval atas usulan
revisi anggaran pada aplikasi CW SPAN;
f. Kepala Kanwil DJPb melakukan approval atas usulan revisi
anggaran pada aplikasi CW SPAN dan menandatangani konsep/
net surat pengesahan revisi anggaran dan meneruskannya kepada
Kepala Seksi;
g. Kepala Seksi menetapkan tanggal revisi DIPA sesuai surat
pengesahan yang ditandatangani oleh Kepala Kanwil dan
melakukan posting usulan revisi anggaran yang telah disetujui
Kepala Kanwil DJPb serta mencetak notifikasi;
h. Petugas Back Office melakukan pengiriman surat pengesahan revisi
anggaran
i. Melakukan proses pengarsipan dan scan dokumen.

3. Kegiatan Pendukung

a. Melakukan pemantauan proses penyelesaian revisi DIPA pada
aplikasi CW SPAN serta memantau pagu minus pada Aplikasi
OM SPAN;

b. Dalam rangka mempercepat penyampaian informasi dan
komunikasi dengan satker maka Bidang PPA I harus mempunyai

1100 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

data kontak setiap satker mitra kerja;
c. Melakukan pengecekan kesesuaian rencana penarikan dana pada

halaman III DIPA dengan data realisasi bulanan pada Aplikasi
MEBE (dilakukan setiap triwulan);
d. Melakukan pengecekan kode register pinjaman dan hibah pada
aplikasi OM SPAN untuk memastikan kebenaran penggunaan
register pinjaman dan hibah;
e. Melakukan pengecekan pada aplikasi RKAKL Online untuk
memastikan bahwa copy DIPA Petikan yang disampaikan
merupakan DIPA Petikan satker yang paling mutakhir;
f. Melakukan pengecekan ketersediaan dana untuk pergeseran akun
belanja minus pada aplikasi OM SPAN apabila satker mengajukan
revisi penyelesaian pagu minus belanja pegawai dan non belanja
pegawai;
g. Membuat routing slip untuk pengawasan proses penyelesaian revisi
DIPA.

4. Poin Penting

a. Memastikan ADK usulan revisi anggaran yang diterima dari satker
dihasilkan oleh aplikasi RKAKL versi paling mutakhir;

b. Memastikan Digital Stamp dalam matriks usulan revisi yang
disampaikan satker sesuai dengan Digital Stamp yang terdapat
dalam ADK;

c. Batasan revisi anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan
yang berlaku;

d. Dalam proses revisi, agar:
1) Memperhatikan batas kewenangan pengesahan revisi DIPA;
2) Memperhatikan ijin eselon I apabila dipersyaratkan;
3) Mematuhi batas akhir penerimaan usulan revisi DIPA sesuai
ketentuan revisi anggaran;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 11

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

e. Dalam hal usulan revisi DIPA berupa perubahan nomenklatur
satker, maka Kanwil DJPb terlebih dahulu menyampaikan surat
usulan perubahan nomenklatur kepada Tim Pengelolaan Data
Referensi (PDR) Direktorat SITP melalui email. Setelah mendapat
informasi perubahan referensi oleh Tim PDR Direktorat SITP
maka dilakukan prosedur penyelesaian usul revisi DIPA;

f. Penyelesaian usul revisi DIPA harus tetap memperhatikan waktu
penyelesaian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang
berlaku;

g. Output dari kegiatan pengesahan Revisi Anggaran:
1) Surat Pengesahan Revisi Anggaran;
2) DIPA Petikan Baru;
3) Cetakan Notifikasi.

5. Aplikasi
a. Aplikasi CW SPAN;
b. Aplikasi OM SPAN;
c. Aplikasi RKAKL;
d. Aplikasi MEBE (Monitoring and Evaluation of Budget Execution).

B. Persetujuan Pemberian UP yang Melampaui Besaran UP
dan Persetujuan Pemberian TUP atas TUP yang Belum
Dipertanggungjawabkan

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pemberian

1122 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Persetujuan Uang Persediaan Melampaui Besaran UP.
2. Prosedur/Alur Kegiatan

a. Persetujuan pemberian UP melampaui besaran UP yang ditetapkan,
yaitu:
1) Menerima dan meneliti surat permohonan persetujuan
pemberian UP melampaui besaran UP;
2) Melakukan analisis atas frekuensi penggantian UP tahun
yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
bulan selama 1 (satu) tahun dan/atau mempertimbangkan
kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui
besaran UP sesuai surat permohonan perubahan besaran UP
yang diajukan satker;
3) Membuat konsep/net surat persetujuan atau penolakan atas
pengajuan perubahan besaran UP melampaui besaran UP.

b. Pemberian izin TUP yang belum dipertanggungjawabkan
seluruhnya oleh satker:
1) Menerima dan meneliti surat pemberian izin TUP yang belum
dipertanggungjawabkan;
2) Melakukan analisis atas pengelolaan TUP dan urgensi/alasan
permintaan TUP;
3) Membuat konsep/net surat izin pemberian TUP atau
penolakan atas pengajuan TUP.

3. Poin Penting

a. Melakukan pengecekan tingkat kepatuhan satker pengusul
perubahan besaran UP dan TUP pada aplikasi MEBE;

b. Kanwil DJPb dapat memberikan persetujuan UP melampaui
besaran UP setelah satker menyampaikan surat pernyataan berisi
komitmen dan kesediaan menjadi satker pelaksana implementasi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 13

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

kartu kredit dalam rangka penggunaan UP;
c. Persetujuan pemberian UP melampaui besaran UP yang ditetapkan

yaitu dengan mempertimbangkan frekuensi penggantian UP tahun
yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
selama 1 (satu) tahun dan/atau mempertimbangkan kebutuhan
penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP
maksimal sesuai ketentuan serta besaran pagu yang dikelola satker;
d. Pemberian izin TUP yang belum dipertanggungjawabkan
seluruhnya oleh satker agar mempertimbangkan kebutuhan dana
yang diperlukan satker untuk melakukan kegiatan.

4. Aplikasi
a. Aplikasi MEBE;
b. Aplikasi OM SPAN.

C. Penyiapan Bahan Sumbangan Penyusunan Standar Biaya Masukan
(SBM)

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan terkait Standar Biaya Masukan yang
ditetapkan setiap tahun anggaran;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 jo.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 yang
mengatur tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya
& Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL;
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KMK.01/2014 tentang
Pelaksanaan Tugas di Bidang Penganggaran dan Perimbangan
Keuangan pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan;

1144 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

d. Peraturan Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Anggaran
Nomor PER-26/PB/2013 dan PER-02/AG/2013 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaaan Tugas Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan di Bidang Penganggaran dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak;

e. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait pelaksanaan survei
Standar Biaya Masukan setiap tahun anggaran.

2. Prosedur/Alur Kegiatan

a. Kepala Kanwil DJPb menetapkan Tim Penyusun Bahan
Sumbangan SBM melalui surat keputusan;

b. Sebelum pelaksanaan survei Standar Biaya Masukan (SBM)
dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan bimtek penyusunan
bahan sumbangan SBM oleh Kanwil DJPb yang diikuti oleh Tim
Penyusunan Bahan Sumbangan SBM dengan narasumber yang
berasal dari Direktorat Jenderal Anggaran;

c. Tim Penyusun Bahan Sumbangan SBM melakukan rapat persiapan
pelaksanaan penyusunan SBM untuk menentukan responden dan
periode pelaksanaan survei;

d. Penyusunan surat tugas pelaksanaan survei bahan sumbangan
SBM;

e. Pelaksanaan survei bahan sumbangan SBM;
f. Penyusunan laporan survei bahan sumbangan SBM.

3. Poin Penting

a. Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan SBM, terdapat
beberapa hal yang harus disiapkan yaitu:
1) Dokumen pendukung pelaksanaan survei berupa modul
pelaksanaan kegiatan pengumpulan bahan masukan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 15

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

penyusunan SBM yang diterbitkan oleh Ditjen Anggaran,
surat tugas Tim Pelaksana Survei, dan SBM tahun lalu;
2) Sumber daya manusia yaitu pejabat/pegawai yang kompeten
sebagai Tim Pelaksana Survei;
3) Koordinasi dengan Ditjen Anggaran dan Direktorat
Pelaksanaan Anggaran DJPb dalam rangka bimtek survei
SBM;
4) Sarana prasarana yaitu: sarana teknologi informasi (komputer/
laptop, proyektor/infocus, jaringan, printer);
5) Pendanaan kegiatan (ATK, perjalanan dinas, dll).
b. Untuk menjaga validitas dan disparitas harga yang dijadikan
acuan dalam penyusunan hasil survei SBM disarankan untuk
tetap menggunakan responden yang sama dengan tahun-tahun
sebelumnya.
c. Berdasarkan survei yang dilakukan pada responden, hasil survei
kemudian dilakukan analisis sebagai berikut:
1) Melakukan pengecekan kebenaran daftar harga barang/jasa di
wilayah provinsi yang telah dicantumkan dalam kertas kerja
dan membandingkan dengan hasil survei tahun yang lalu;
2) Menyusun analisis nilai terendah, nilai tertinggi dan nilai rata-
rata berdasarkan hasil survei;
3) Menyusun analisis perbandingan dengan harga survei tahun
lalu;
d. Dalam penyusunan sumbangan bahan SBM tersebut juga
dicantumkan brosur, selebaran, surat keputusan, dan data dukung
lainnya untuk disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan
Anggaran DJPb dan Direktur Sistem Penganggaran DJA;
e. Tindak lanjut terhadap data yang menyimpang (outlier):
1) Tim melakukan diskusi untuk mencari penyebab munculnya

1166 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

data outlier, antara lain teknis pengambilan data, responden
yang dimintakan data, lokasi pengambilan data;
2) Apabila data outlier tersebut diperoleh dengan metode
pengambilan data yang benar, maka hasil survei tetap
disampaikan ke dalam laporan sumbangan bahan masukan
standar biaya disertai dengan catatan;
3) Apabila data outlier tersebut terdapat kesalahan metode, maka
Tim mengusulkan untuk dilakukan survei ulang.

4. Laporan
Laporan Bahan Sumbangan Penyusunan Standar Biaya Masukan
(SBM).

5. Aplikasi
Aplikasi SBM (dari DJA).

D. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1. Dasar Hukum:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang
Tata Cara Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan;

c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KMK.01/2014 tentang
Pelaksanaan Tugas di Bidang Penganggaran dan Perimbangan
Keuangan pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan;

d. Peraturan Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Anggaran

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 17

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Nomor PER-26/PB/2013 dan PER-02/AG/2013 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaaan Tugas Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan di Bidang Penganggaran dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

2. Prosedur/Alur Kegiatan
a. Tahap Persiapan
1) Pembentukan tim monitoring dan evaluasi (monev) PNBP;
2) Tim melakukan proses identifikasi untuk memperoleh
informasi mengenai profil satker PNBP di lingkup Kanwil
DJPb, meliputi:
a) Identitas satker;
b) Karakteristik satker (fungsional atau umum; terpusat
atau tidak terpusat);
c) Target dan realisasi PNBP satker 3 tahun terakhir dan
tahun berjalan;
d) Daftar peraturan/ketentuan yang menjadi dasar
pengelolaan PNBP satker bersangkutan, misalnya PP
Tarif, KMK Penggunaan, SE Maksimum Pencairan.
Informasi mengenai profil satker PNBP dapat diperoleh dari
Laporan LPJ Bendahara Penerimaan Satker, Laporan PNBP
Satker, DIPA dan RKAKL Satker, Aplikasi MEBE, Aplikasi OM
SPAN, Dashboard MPN G2, dan lain-lain.
3) Penyusunan rencana pelaksanaan monev PNBP (TOR/RAB)
berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, sekurang-
kurangnya memuat:
a) Latar belakang
b) Penentuan sasaran;
c) Objek;

1188 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

d) Jadwal pelaksanaan;
e) Pembiayaan kegiatan;
f ) Bentuk kegiatan monev;
g) Output.
4) Menyiapkan kertas kerja yang dapat digunakan untuk menguji
ketertiban atau kepatuhan satker dalam mengelola PNBP,
sekurang-kurangnya meliputi:

Proses:

a) Pemungutan
• Dasar hukum
• Pengenaan tarif

b) Penyetoran
• Ketertiban waktu
• Dispensasi Kanwil

c) Penggunaan
• Dasar hukum
• Kesesuaian penggunaan/peruntukan
• Penggunaan langsung atau tidak langsung

d) Penatausahaan
• Kelengkapan laporan
• Kebenaran pengisian laporan
• Masalah dan Kendala
• Potensi peningkatan PNBP

b. Tahap pelaksanaan
1) Melakukan pengumpulan data dengan cara kunjungan on the
spot dan/atau on the desk;
2) Melakukan pengisian kertas kerja berdasarkan data yang
dikumpulkan;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 19

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

3) Melakukan tabulasi dan analisis data, yang sekurang-
kurangnya mencakup:
a) Ketepatan waktu dan ketepatan jumlah PNBP yang
dipungut dan disetorkan ke Kas Negara;
b) Ketertiban penggunaan, penatausahaan dan pelaporan
PNBP yang dipungut dan disetor;
c) Kesesuaian jenis dan tarif yang berlaku di masing-masing
satker dengan PNBP yang dipungut dan disetor;
d) Ketertiban satker untuk tidak menggunakan secara
langsung dana PNBP yang dikelolanya;
e) Kesesuaian penggunaan PNBP pada komponen kegiatan
sebagaimana diatur dalam PP Nomor 73 Tahun 1999
tentang Tata Cara Penggunaan PNBP yang bersumber dari
kegiatan tertentu, yaitu:
(1) Penelitian dan pengembangan teknologi;
(2) Pelayanan kesehatan;
(3) Pendidikan dan pelatihan;
(4) Penegakan hukum;
(5) Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual
tertentu;
(6) Pelestarian sumber daya alam, serta KMK izin
penggunaan yang berlaku pada masing-masing K/L;
f ) Masalah dan solusi dalam pengelolaan PNBP (permasalahan
yang bersifat teknis dan operasional);
g) Mengetahui potensi PNBP yang belum diatur dalam PP
tarif masing-masing K/L.

c. Tahap Pelaporan
1) Menyusun konsep laporan hasil monev PNBP;
2) Melaksanakan FGD atas hasil monev PNBP (apabila

2200 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

diperlukan) untuk memperkaya dan mempertajam analisis
hasil monev PNBP;
3) Menyusun laporan pelaksanaan monev PNBP dan
menyampaikannya kepada Kepala Kanwil DJPb;
4) Kepala Kanwil DJPb menyampaikan laporan pelaksanaan
monev PNBP kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

3. Kegiatan Pendukung
a. Memastikan pencantuman target penerimaan pada halaman III
DIPA khususnya bagi satker PNBP. Apabila belum tercantum
dalam halaman III DIPA, maka meminta satker melakukan revisi
DIPA;
b. Pembentukan forum PNBP satker dalam rangka mempermudah
proses koordinasi;
c. Meneliti Laporan PNBP yang disampaikan oleh satker pengguna
PNBP;
d. Memantau dan menganalisis data PNBP yang tersedia pada
Dashboard MPN G2;
e. Dalam hal diperlukan, Kanwil DJPb dapat menindaklanjuti hasil
monev dengan pembinaan dan bimbingan teknis PNBP kepada
satker-satker PNBP.

4. Laporan
Laporan monitoring dan evaluasi PNBP setiap triwulanan dan
semesteran disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 21

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

E. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Bidang Penganggaran

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KMK.01/2014 tentang
Pelaksanaan Tugas di Bidang Penganggaran dan Perimbangan
Keuangan pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan;
c. Peraturan Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Anggaran
Nomor PER-26/PB/2013 dan PER-02/AG/2013 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaaan Tugas Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan di Bidang Penganggaran dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

2. Prosedur/Alur Kegiatan
Dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan bimbingan teknis
bidang penganggaran, Kanwil DJPb melakukan langkah-langkah:
a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi terkait landasan hukum,
ketentuan, peraturan serta kebijakan terkini bidang penganggaran;
b. Menyusun rencana kegiatan tahunan pembinaan dan bimbingan
teknis bidang penganggaran pada awal tahun anggaran, meliputi
antara lain:
1) Satker dan pemangku kepentingan lainnya yang akan
dijadikan sasaran kegiatan.
2) Objek pembinaan dan bimbingan teknis bidang penganggaran
yang akan dilakukan, meliputi:
a) Gambaran umum sistem penganggaran dan pelaksanaan
anggaran;

222 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

b) Ruang lingkup dan azas umum pengelolaan keuangan
negara;

c) Penyusunan RKA-KL;
d) Penyelesaian revisi anggaran;
e) Penyusunan dan penggunaan standar biaya;
f ) Perumusan output dan indikator kinerja kegiatan;
g) Penyelesaian dan pengesahan DIPA;
h) Pengoperasian aplikasi terkait RKA-KL dan PNBP;
i) Kebijakan terkini bidang penganggaran.
3) Kerangka waktu atau jadwal pelaksanaan kegiatan.
4) Melakukan analisis/kajian yang diperlukan dalam rangka
penyiapan materi/bahan sesuai dengan sasaran serta objek
pembinaan dan bimbingan teknis yang ditetapkan;
5) Menyusun laporan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan
teknis bidang penganggaran.

Secara detail, alur kegiatan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan
teknis bidang penganggaran, sebagai berikut:
a. Melaksanakan persiapan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan

teknis bidang penganggaran, meliputi aktivitas:
1) Inisiasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis.

Sumber inisiatif kegiatan akan mempengaruhi bentuk/format
pembinaan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan. Inisiatif
pembinaan dan bimbingan teknis bidang penganggaran dapat
berupa:
a) Permintaan satker Kementerian/Lembaga;
b) Permintaan dan inisiatif DJA;
c) Permintaan Kantor Pusat DJPb;
d) Inisiatif Kanwil DJPb.
2) Koordinasi dan pembentukan tim kerja. Koordinasi dan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 23

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

pembentukan tim kerja dilakukan secara internal maupun
dengan melibatkan pihak eksternal Kanwil (dhi. Satker, Kantor
Pusat DJPb, dan/atau DJA). Koordinasi yang bersifat internal
diperlukan dalam rangka pembagian tugas pelaksanaan
kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis. Sementara itu,
koordinasi dengan pihak eksternal dilaksanakan terkait dengan
penyiapan materi dan narasumber kegiatan pembinaan dan
bimbingan teknis;
3) Inventarisasi kebutuhan pembinaan dan bimbingan teknis.
Inventarisasi kebutuhan baik dari sisi penyiapan bahan, materi,
maupun SDM harus disesuaikan dengan permasalahan dan
program bimbingan teknis yang akan dilaksanakan. Dalam
rangka menjamin konsistensi dengan kebijakan penganggaran
yang ditetapkan DJA, maka substansi kegiatan pembinaan
dan bimbingan teknis diharapkan fokus pada hal-hal berikut:
penyesuaian baseline, penyusunan inisitaif baru, penyusunan
RKA-KL, penyelesaian revisi anggaran, penyusunan TOR dan
RAB, penyusunan dan penggunaan standar biaya, perumusan
output dan indikator kinerja kegiatan, penyelesaian dan
pengesahan DIPA, tata cara pengisian Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah (KPJM), pengoperasian aplikasi terkait,
penetapan reward dan punishment, serta kebijakan-kebijakan
terbaru bidang penganggaran;
4) Penentuan jenis dan waktu pelaksanaan pembinaan dan
bimbingan teknis. Terdapat 3 (tiga) jenis/bentuk pembinaan
dan bimbingan teknis yang dapat dilaksanakan oleh Kanwil
DJPb, antara lain:
a) Konsultasi dan pendampingan; diberikan langsung kepada

satker oleh Kanwil DJPb dan dapat dilaksanakan kapan saja
apabila dibutuhkan oleh satker;

2244 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

b) Workshop/sosialisasi/diseminasi; diselenggarakan oleh
Kanwil DJPb dalam rangka memberikan pelatihan teknis
sesuai dengan kebutuhan satker. Bentuk kegiatan ini dapat
diselenggarakan secara berkala sesuai dengan rencana kerja
Kanwil DJPb yang dikoordinasikan dengan Kantor Pusat
DJPb serta DJA, atau dalam suatu waktu tertentu sesuai
dengan kebutuhan terkait dengan proses penyusunan
RKAKL;

c) Forum komunikasi antara Kanwil DJPb dengan satker;
diselenggarakan oleh Kanwil DJPb dalam rangka
mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan DJPb serta
menampung masukan-masukan dari satker.

b. Pelaksanaan Bimtek
Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis bidang
penganggaran dilaksanakan sesuai dengan bentuk/format kegiatan
yang telah dipilih/ditentukan sebelumnya dalam dokumen
rencana kerja Kanwil DJPb serta koordinasi dengan Kantor Pusat
DJPb, DJA, maupun satker, yaitu:
1) Konsultasi dan pendampingan; pelaksanaannya
dikoordinasikan oleh Kepala Bidang PPA I dengan
menunjuk Kepala Seksi dan/atau staf pelaksana pada
Bidang PPA I sesuai keperluan penugasan. Konsultasi dan
pendampingan dilaksanakan di front office Kanwil DJPb
pada jam kerja;
2) Workshop/Sosialisasi/Diseminasi; pelaksanaannya dilakukan
dengan menunjuk tim pembinaan dan bimbingan teknis
tertentu sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan;
3) Forum komunikasi antara Kanwil DJPb dengan satker;
pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pendekatan
konvensional (rapat/pertemuan/FGD/GKM) maupun

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 25

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

melalui pendekatan modern/kekinian (pemanfaatan milis,
chat grup, dll).
c. Pelaporan
1) Anggota tim menyampaikan hasil pembinaan dan bimtek
kepada ketua tim;
2) Ketua tim mengkompilasi laporan dari anggota tim dan
menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang PPA I;
3) Kepala Bidang PPA I menyampaikan konsep laporan
pelaksanaan pembinaan dan bimtek penganggaran kepada
Kepala Kanwil DJPb;
4) Kepala Kanwil DJPb menyampaikan laporan pelaksanaan
pembinaan dan bimbingan teknis penganggaran kepada
Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb dan Direktorat
Jenderal Anggaran.

3. Kegiatan Pendukung

a. Kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis khususnya di bidang
penganggaran dilaksanakan melalui pemberian edukasi kepada
satker ketika satker melakukan kunjungan dan memanfaatkan
layanan front office Kanwil DJPb, misalnya: konsultasi dengan
CSO, mengajukan usulan revisi anggaran, maupun layanan
pelaksanaan anggaran yang lain;

b. Kanwil DJPb dapat melakukan pembinaan dalam bentuk
konsultasi menanggapi berbagai pertanyaan yang disampaikan
satker melalui surat tertulis, telepon, email, maupun aplikasi HAI
DJPb;

c. Secara rutin, Bidang PPA I dapat mengagendakan dan
menyelenggarakan sosialisasi dan bimtek terkait tata cara
penyusunan anggaran, tata cara revisi anggaran, aplikasi di bidang
penganggaran, serta penyelesaian pagu minus setiap tahun, baik di

2266 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

awal dan/atau di akhir tahun anggaran;
d. Setiap kali satker mengajukan usulan revisi, petugas Kanwil

DJPb harus melakukan penelaahan kertas kerja RKAKL yang
disampaikan satker. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan
peraturan/ketentuan dalam perencanaan anggaran, seperti:
pencantuman volume output yang tidak sesuai, pergeseran
anggaran yang melebihi ketentuan, penggunaan standar biaya
yang tidak sesuai dengan ketentuan, ataupun pencantuman detil
alokasi penggunaan dana yang kurang sesuai, maka akan diberikan
edukasi oleh petugas front office.
e. Spending review yang dilaksanakan setiap awal tahun anggaran,
dapat dijadikan sebagai bahan untuk melaksanakan pembinaan
dan bimbingan teknis di bidang penganggaran kepada satker.

4. Poin Penting
a. Dalam setiap pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di
bidang penganggaran (baik dilaksanakan dalam format sosialisasi,
workshop, ataupun Gugus Kendali Mutu) dapat disisipkan
penyebaran kuesioner sesuai kebutuhan monev/kajian di bidang
penganggaran.
b. Sebagai bahan evaluasi kegiatan serta dalam rangka mengukur
efektivitas edukasi yang dilaksanakan bidang PPA I (dhi. terkait
dengan pengukuran capaian IKU), agar disiapkan juga kuesioner
efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pre-post test.

5. Laporan
Laporan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penganggaran
kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb dan Ditjen Anggaran.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 27

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

F. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat

1. Dasar Hukum

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8633/PB/2015
tanggal 13 Oktober 2015 hal Pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah
dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker.

2. Prosedur/Alur Kegiatan
Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dilaksanakan dalam
beberapa bentuk, yaitu:
a. Pendampingan dan konsultasi;
b. Sosialisasi/workshop/pelatihan;
c. Forum Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran – Rakorda
PA;
d. Forum Evaluasi Pelaksanaan Anggaran – EPA.

Bentuk kegiatan tersebut sangat bergantung pada sumber inisiatif
(permintaan Kantor Pusat DJPb, inisiatif Kanwil, serta inisiatif satker)
serta waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis yang
dilaksanakan. Pembinaan dan bimtek bertujuan untuk meningkatkan
kualitas pelaksanaan anggaran belanja K/L serta membantu satker
mengatasi berbagai kendala/masalah dalam pelaksanaan anggaran.
Ruang lingkup pembinaan dan bimtek pelaksanaan anggaran pusat
difokuskan pada:
a. Azas umum dan prinsip keuangan negara;
b. Siklus, prinsip dan tata cara pelaksanaan APBN;
c. Mekanisme pengadaan barang jasa;

2288 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

d. Tata cara dan mekanisme pembayaran dalam rangka pelaksanaan
APBN;

e. Pengelolaan rekening pemerintah;
f. Perencanaan kas;
g. Pengelolaan UP/TUP;
h. Pengelolaan administrasi belanja pegawai;
i. Tata kelola keuangan satker;
j. Aplikasi pendukung pelaksanaan anggaran seperti: GPP, SAS,

SAKTI, SPAN, OM SPAN;
k. Kebijakan langkah-langkah strategis dan peraturan/kebijakan lain

di bidang pelaksanaan anggaran.
Secara detail, bentuk pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis
pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat yang dilaksanakan
oleh Kanwil dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendampingan dan konsultasi/helpdesk terkait bidang pelaksanaan
anggaran belanja pusat:

1) Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Bidang PPA I
dengan meminta Kepala Seksi dan/atau staf pelaksana pada
Bidang PPA I melakukan pendampingan dan konsultasi kepada
satker tertentu sesuai kewenagannya berdasarkan pembagian
tugas pembinaan K/L yang telah ditetapkan sebelumnya;

2) Konsultasi dan pendampingan diberikan terhadap satker-satker
K/L yang memiliki permasalahan dalam pelaksanaan anggaran
yang diketahui melalui pengukuran indikator kinerja pelaksanaan
anggaran maupun penyampaian masalah secara langsung oleh
satker K/L melalui: layanan front office/CSO Kanwil, telepon,
kiriman surat/email konsultasi, serta layanan HAI DJPb;

3) Pendampingan dan konsultasi kepada satker dapat dilakukan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 29

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

menggunakan beberapa metode dan pendekatan, misalnya: on
site atau on desk, komunikasi langsung (lisan) dan tidak langsung
(tertulis), tergantung pada kebutuhan satker K/L;

4) Terhadap seluruh aktivitas konsultasi dan pendampingan yang
dilakukan, petugas/pegawai yang ditunjuk harus membuat
laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I.

b. Sosialisasi/workshop/pelatihan terkait bidang pelaksanaan anggaran
belanja pusat:

1) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/workshop/pelatihan di bidang
pelaksanaan anggaran belanja pusat dilakukan berdasarkan
permintaan satker, permintaan dari Kantor Pusat, serta inisiatif
Kanwil DJPb. Sosialisasi/workshop/pelatihan diarahkan untuk
meningkatkan kompetensi dan pemahaman pejabat/petugas
pengelola keuangan satker terkait berbagai kebijakan;

2) Pelaksanaannya dilakukan dengan membentuk tim
sosialisasi/workshop/pelatihan tertentu sebagai pelaksana dan
penanggungjawab kegiatan;

3) Tim pelaksana kegiatan mengidentifikasi kebutuhan,
menyiapkan dan mempelajari bahan/objek pembinaan dan
bimbingan teknis pelaksanaan anggaran belanja pemerintah
pusat yang akan disosialisasikan/workshop;

4) Tim pelaksana kegiatan membuat rencana penyelenggaraan dan
jadwal pelaksanaan Sosialisasi/workshop/pelatihan;

5) Tim pelaksana kegiatan melakukan koordinasi dengan pihak
terkait (dhi. satker yang menjadi target sasaran sosialisasi/
workshop/pelatihan) untuk menyampaikan rencana dan jadwal
pelaksanaan sosialisasi/workshop/pelatihan;

3300 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

6) Pada saat pelaksanaan kegiatan, anggota tim yang ditunjuk
sebagai narasumber maupun fasilitator menyampaikan materi
sosialisasi/workshop/pelatihan di bidang pelaksanaan anggaran;

7) Setelah pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana kegiatan harus
membuat laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi/workshop/
pelatihan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang PPA I.

c. Forum Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran (Rakorda
PA):

1) Dalam rangka pelaksanaan Rakorda, Kepala Kanwil menetapkan
tim pelaksana kegiatan dengan melibatkan pejabat/pegawai
Bidang PPA I Kanwil;

2) Sebelum pelaksanaan kegiatan rakorda, dilakukan persiapan
pelaksanaan kegiatan dengan melakukan hal-hal berikut:

a) Bidang PPA I Kanwil DJPb melakukan evaluasi dengan
melakukan pengukuran/menghitung indikator kinerja
pelaksanaan anggaran untuk seluruh satker K/L di lingkup
wilayah kerjanya guna menilai kinerja pelaksanaan anggaran
satker K/L serta mengidentifikasi adanya kendala/masalah
dalam pelaksanaan anggaran selama periode berjalan. Hasil
evaluasi kinerja pada semester I dan semester II tahun berjalan
digunakan sebagai bahan pelaksanaan Rakorda;

b) Menetapkan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan
Rakorda PA, yaitu satu bulan setelah berakhirnya semester
sebelumnya, yaitu: pada bulan Juli untuk Rakorda PA
semester I dan Januari tahun anggaran berikutnya untuk
Rakorda PA semester II;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 31

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

c) Menyiapkan materi dan bahan rakorda, meliputi: hasil
evaluasi pelaksanaan periode semester sebelumnya, kendala/
permasalahan pelaksanaan anggaran, langkah persiapan
pelaksanaan anggaran dan rekomendasi percepatan
penyerapan anggaran periode berikutnya, kebijakan/
peraturan terbaru pelaksanaan anggaran, serta isu terkini dan
strategis yang perlu mendapat perhatian satker K/L;

d) Melakukan koordinasi guna menyampaikan rencana dan
undangan pelaksanaan kegiatan kepada satker yang terpilih
mengikuti kegiatan, yaitu: perwakilan koordinator satker
di daerah (pejabat eselon II), pimpinan/kepala daerah
(Gubernur/Bupati/Walikota), pengelola keuangan satker
strategis (KPA atau penanggungjawab program/kegiatan
satker), dan pihak lainnya yang dianggap penting oleh
Kanwil DJPb.

3) Pada tahap pelaksanaan, Rakorda PA dilakukan dengan teknis:

a) Dilaksanakan selama satu atau setengah hari sesuai kebutuhan;

b) Agenda kegiatan Rakorda minimal meliputi: pembukaan,
pemaparan materi, diskusi, dan pemberian penghargaan
kepada satker yang berprestasi di bidang pelaksanaan
anggaran;

c) Sesi pemaparan dapat diisi oleh narasumber yang berasal
dari Kanwil DJPb, KPPN atau pihak lain sesuai kebutuhan
(misal BPK, BPKP, dll). Materi paparan Rakorda dapat
difokuskan pada hasil identifikasi permasalahan utama dalam
pelaksanaan anggaran K/L dan satker (Reviu Pelaksanaan
Anggaran) serta materi lainnya sesuai kebutuhan;

d) Sesi diskusi dilaksanakan dengan tujuan untuk:

3322 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

- Menggali informasi dan menemukan solusi mengenai
permasalahan pelaksanaan anggaran yang terjadi di
wilayah;

- Menyamakan dan menguatkan persepsi, pemahaman
dan komitmen seluruh stakeholder pelaksanaan anggaran
di tingkat wilayah.

e) Sesi pemberian penghargaan dilakukan untuk memberikan
apresiasi kepada satker yang berprestasi di bidang pelaksanaan
anggaran berdasarkan penilaian indikator kinerja pelaksanaan
anggaran. Selain itu, pemberian penghargaan juga dilakukan
untuk memotivasi seluruh satker agar berupaya meningkatkan
kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran.

4) Tindak Lanjut

a) Setelah pelaksanaan Rakorda PA, tim pelaksana
kegiatan menyusun Laporan Kegiatan Rakorda PA dan
menyampaikannya pada Kepala Kanwil untuk dilaprkan
kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan;

b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
K/L dan satuan kerja secara berkelanjutan terkait pelaksanaan
langkah-langkah strategis percepatan penyerapan anggaran
yang direkomendasikan.

d. Forum Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker (EPA)

1) Dalam rangka pelaksanaan EPA, Kepala Kanwil menetapkan
tim pelaksana kegiatan dengan melibatkan pejabat/pegawai
Bidang PPA I Kanwil. Pembagian tugas pelaksanaan EPA
untuk pejabat/pegawai pada Bidang PPA I tersebut disesuaikan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 33

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

dengan pembagian tugas/kewenangan pembinaan K/L pada
masing-masing seksi di Bidang PPA I.

2) Sebelum pelaksanaan kegiatan EPA, dilakukan persiapan
pelaksanaan kegiatan dengan melakukan hal-hal berikut:

a) Tim Pelaksana EPA mengidentifikasi K/L dan satuan kerja
berdasarkan komposisi (besaran) pagu, tingkat realisasi
dan permasalahan yang signifikan serta perlu segera
diselesaikan terkait pelaksanaan anggaran (tercermin dari
indikator pelaksanaan anggaran satker). Hasil identifikasi
ini untuk menentukan kriteria K/L dan satker yang akan
diundang dalam kegiatan EPA satker;

b) Tim Pelaksana EPA melakukan analisis terhadap laporan
atas reviu perencanaan kegiatan, penyerapan dan
capaian output satker, Laporan Monitoring Penyelesaian
Tagihan, Laporan Monitoring Penyampaian Data
Kontrak dan Laporan Pengendalian Pengelolaan Uang
Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)
yang disampaikan KPPN, serta monitoring kinerja
menggunakan indikator-indikator pelaksanaan anggaran;

c) Tim pelaksana kegiatan menyiapkan bahan paparan
kegiatan EPA dengan menggunakan data dan hasil
analisis monev pelaksanaan anggaran yang dilakukan
oleh Kanwil maupun disampaikan KPPN, termasuk
menyiapkan lembar konfirmasi /tanggapan permasalahan
dan berita acara pelaksanaan kegiatan EPA;

Tim pelaksana kegiatan menetapkan rencana dan jadwal
pelaksanaan kegiatan EPA, yaitu satu bulan setelah
berakhirnya triwulan sebelumnya, dengan penjelasan:

3344 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

(i) dilaksanakan di bulan April untuk EPA triwulan I;
(ii) dilaksanakan di bulan Juli untuk EPA triwulan II;
(iii) dilaksanakan di bulan Oktober untuk EPA triwulan

III; dan
(iv) dilaksanakan di Januari tahun anggaran berikutnya

untuk EPA triwulan IV;

d) Tim pelaksana kegiatan melakukan koordinasi untuk
mengundang satker-satker yang akan diikutsertakan
dalam kegiatan EPA. Perwakilan satker yang diharapkan
hadir adalah pejabat yang terlibat langsung dengan
aktivitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan/
program satker, seperti KPA, PPK, PPSPM, Bendahara,
serta staf pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan.

3) Pada tahap pelaksanaan, EPA dilakukan dengan teknis sbb:

a) Dilaksanakan dengan mengundang satker dan
menggunakan konsep one-on-one meeting;

b) Pemateri (reviewer) dari Kanwil DJPb memaparkan
materi yaitu overview pelaksanaan anggaran K/L dan
satker setiap triwulan berdasarkan monev pelaksanaan
anggaran yang telah dilakukan dengan pendekatan desk
research;

c) Koordinator K/L dan satker menyampaikan konfirmasi/
tanggapan terkait hasil evaluasi pelaksanaan anggaran
K/L yang telah disajikan reviewer;

d) Diskusi dalam rangka mengidentifikasi dan
menginventarisasi masalah-masalah spesifik pelaksanaan
anggaran K/L dan satker di daerah untuk menentukan
rekomendasi teknis lainnya;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 35

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

e) Merumuskan secara bersama antara Kanwil dengan
satker yang bersangkutan terkait rencana tindak lanjut
berdasarkan rekomendasi teknis yang telah dibahas
bersama.

4) Tindak Lanjut

a) Kanwil menyusun Laporan Kegiatan EPA satker dan
disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran
paling lambat minggu ke-3 bulan berikutnya setelah
berakhirnya triwulan periode EPA;

b) Kanwil menyampaikan hasil kegiatan EPA satker
termasuk rekomendasi serta rencana tindak lanjut yang
telah dirumuskan bersama kepada Koordinator K/L di
daerah dan satker yang bersangkutan;

c) Kanwil melakukan monitoring dan mengawasi
pelaksanaan rencana tindak lanjut yang telah dirumuskan
bersama.

Secara detail dan keseluruhan, alur kegiatan pembinaan dan bimbingan
teknis pelaksanaan anggaran pemerintah pusat (dalam berbagai bentuk/
format) yang dilakukan pada Bidang PPA I adalah sebagai berikut:

a. Mempelajari bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan
anggaran belanja pemerintah pusat;

b. Memberikan pengarahan dan menugaskan pelaksana untuk
menyiapkan bahan dan materi pembinaan dan bimbingan teknis
pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat;

c. Membahas penyelenggaraan dan jadwal pembinaan dan bimbingan
teknis pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat;

d. Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep usulan
penyelenggaraan dan jadwal pembinaan dan bimbingan teknis

3366 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

penganggaran dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat
sesuai hasil pembahasan;
e. Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan konsep usulan
penyelenggaraan dan jadwal pembinaan dan bimbingan teknis
pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat kepada Kepala
Kanwil DJPb;
f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan
anggaran belanja pemerintah pusat;
g. Menugaskan pelaksana untuk membuat laporan hasil
penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan
anggaran belanja pemerintah pusat.

3. Kegiatan rutin

a. Melakukan pemantauan indikator kinerja pelaksanaan anggaran
satker melalui aplikasi OM SPAN dan aplikasi MEBE;

b. Untuk menentukan objek pembinaan, data objek diperoleh
berdasarkan monitoring dan evaluasi secara triwulanan terhadap
kinerja pelaksanaan anggaran satker dengan memanfaatkan
aplikasi OM SPAN dan aplikasi MEBE;

c. Selain digunakan untuk menentukan objek monev, data hasil
monev kinerja pelaksanaan anggaran dapat juga dijadikan sebagai
bahan dalam seluruh bentuk pembinaan dan bimbingan teknis
yang dilaksanakan Kanwil, baik itu dalam format pendampingan,
konsultasi, helpdesk, sosialisasi/diseminasi/workshop/pelatihan,
Rakorda, maupun EPA.

d. Penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran yang dilakukan secara
periodik/berkala (yaitu semesteran) dan pelaksanaan kegiatan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 37

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

pembinaan/bimtek pelaksanaan anggaran (khususnya Rakorda
dan EPA) memiliki korelasi dan hubungan timbal balik. Di satu
sisi, hasil Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) dapat digunakan
sebagai bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan bimbingan
teknis, namun di sisi lainnya, hasil pembinaan dan bimbingan
teknis dapat digunakan sebagai bahan penyusunan RPA
bergantung pada periode pelaksanaan kegiatannya, mana yang
lebih dahulu dilakukan/dilaksanakan.

4. Poin-poin penting

a. Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran (Rakorda PA)
adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk membahas isu-isu
strategis terkini dan permasalahan terkait pelaksanaan anggaran
K/L serta membahas langkah-langkah yang diperlukan untuk
meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di setiap tahun
anggaran;

b. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker (EPA Satker) adalah
kegiatan yang dilaksanakan secara one-to-one antara Kanwil
DJPb dan satker dengan tujuan agar diskusi/pembahasan dapat
lebih intensif dan terbuka sehingga identifikasi permasalahan
dapat dilakukan secara lebih spesifik ke akar masalah. Dalam
hal tertentu, fokus kegiatan EPA dilakukan pada objek/satker
tertentu serta diarahkan untuk membahas permasalahan yang
bersifat spesifik atau tematik sesuai dengan arahan Direktorat
Pelaksanaan Anggaran. Sebagai contoh, dilakukan evaluasi
yang lebih spesifik dan tematik untuk mengetahui kendala
dan permasalahan khusus yang dialami oleh satker-satker yang
mempunyai program prioritas Nawa Cita ataupun mempunyai
sasaran strategis dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahunan;

3388 Direktorat Jenderal Perbendaharaan