Pedoman PPA1

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

c. Setiap pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dalam
format sosialisasi/pelatihan/workshop, ataupun Gugus Kendali
Mutu agar disiapkan juga kuesioner efektivitas pelaksanaan
kegiatan dan pre-post test untuk mengukur efektivitas edukasi
yang dilaksanakan oleh Bidang PPA I;

d. Khusus terkait dengan salah satu proses dalam kegiatan EPA,
yaitu pelaksanaan reviu terhadap rencana penyerapan/penarikan
dana dan rencana capaian output satker, Bidang PPA I diminta
menindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Meminta satker agar segera menyampaikan usulan revisi
Halaman III DIPA paling lambat pada minggu pertama
bulan berikutnya setelah akhir triwulan periode reviu;
- Melakukan evaluasi terhadap data realisasi penyerapan dan
capaian output triwulan sebelumnya, dan analisis terhadap
rencana penyerapan/penarikan dana dan rencana capaian
output bulan berikutnya, yang meliputi: evaluasi terhadap
realisasi penyerapan menurut jenis belanja, evaluasi terhadap
realisasi anggaran menurut kategori output, analisis terhadap
rencana penyerapan triwulan-triwulan berikutnya menurut
jenis belanja, dan analisis terhadap rencana penyerapan
triwulan-triwulan berikutnya menurut kategori output;
- Menuangkan hasil evaluasi tersebut pada laporan EPA.

5. Laporan

a. Laporan Kegiatan Pembinaan dan Bimtek;

b. Laporan Kegiatan Rakorda PA;

c. Laporan EPA.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 39

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

6. Aplikasi
a. Aplikasi OM SPAN
b. Aplikasi MEBE.

G. Pembinaan dan Bimbingan Teknis serta Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Kas

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang
Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan
Perencanaan Kas;
b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/2013
tentang Modul Kas di SPAN;
c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-7/PB/2014 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara pada
SPAN;
d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-13/PB/2014 tentang Mekanisme Pengembalian Penerimaan
Negara atas Kesalahan Perekaman/Pelimpahan pada Tahun
Anggaran Berjalan oleh KPPN yang telah Melaksanakan SPAN.

2. Prosedur/Alur Kegiatan
a. Secara umum
1) Mempelajari bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta
monitoring dan evaluasi pengelolaan kas;
2) Memberikan pengarahan dan menugaskan pelaksana untuk

4400 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

menyiapkan bahan dan materi pembinaan dan bimbingan
teknis serta monitoring dan evaluasi pengelolaan kas;

3) Membahas penyelenggaraan dan jadwal pembinaan dan
bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi pengelolaan
kas;

4) Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep usulan
penyelenggaraan dan jadwal pembinaan dan bimbingan teknis
serta monitoring dan evaluasi pengelolaan kas sesuai hasil
pembahasan;

5) Meneliti, mengoreksi dan menyampaikan konsep usulan
penyelenggaraan dan jadwal pembinaan dan bimbingan teknis
serta monitoring dan evaluasi pengelolaan kas kepada Kepala
Kanwil DJPb;

6) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis serta
monitoring dan evaluasi pengelolaan kas;

7) Menugaskan pelaksana untuk membuat laporan hasil
penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis serta
monitoring dan evaluasi pengelolaan kas.

b. Secara teknis

1) Pelaksana memantau dan mengunduh data deviasi perencanaan
kas di Aplikasi OM SPAN pada modul renkas setiap awal bulan
berikutnya;

2) Pelaksana mengolah data deviasi perencanaan kas per KPPN
untuk mengetahui deviasi renkas mitra kerja KPPN dan
menyampaikan hasilnya kepada Kepala Seksi;

3) Kepala Seksi meneliti dan menganalisis data deviasi renkas dan
mencari penyebab deviasi tersebut melalui koordinasi dengan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 41

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

KPPN dan melaporkan ke Kepala Bidang;

4) Kepala Bidang menindaklanjuti hasil analisis sebagai bahan
evaluasi pelaksanaan anggaran satker dan pelaksanaan renkas
pada KPPN;

5) Terhadap KPPN yang mempunyai deviasi renkas besar (diatas
15%), Kepala Bidang mengingatkan KPPN untuk melakukan
pembinaan kepada satker yang menyebabkan deviasi yang besar.

3. Kegiatan Rutin
a. Melakukan monitoring Aplikasi OM SPAN pada modul renkas
dan mengingatkan KPPN agar melakukan pembinaan kepada
satker yang memiliki deviasi renkas tinggi;
b. Untuk menentukan objek pembinaan diperoleh berdasarkan
monitoring dan evaluasi setiap triwulan terhadap kinerja
pengelolaan kas satker khususnya akurasi perencanaan penarikan
dana harian satker di KPPN dan deviasi antara RPD pada
Halaman III DIPA dengan realisasi anggaran per bulan satker
melalui aplikasi OM SPAN dan aplikasi MEBE;
c. Berdasarkan monev tersebut diperoleh satker yang perlu
mendapatkan pembinaan dikarenakan rendahnya kepatuhan
dalam penyampaian perencanaan kas yang akurat serta adanya
deviasi yang tinggi pada RPD Halaman III DIPA;
d. Setelah mendapatkan objek pembinaan kemudian disusun nota
pertimbangan dari Kepala Bidang kepada Kanwil DJPb untuk
pelaksanaan focus group discussion pengelolaan dan perencanaan
kas;
e. Seluruh objek pembinaan diminta untuk mengisi kuesioner secara
lengkap (optional);
f. Hasil kuesioner dari pembinaan tersebut kemudian diolah secara

4422 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

statistik untuk merumuskan kendala/permasalahan yang paling
sering dihadapi oleh satker;
g. Hasil pelaksanaan FGD pengelolaan dan perencanaan kas tersebut
disampaikan ke Direktorat PKN dan dijadikan bahan sumbangan
dalam penyusunan laporan reviu pelaksanaan anggaran semesteran
tingkat wilayah.
4. Poin-poin penting

Terhadap dispensasi renkas oleh Kepala KPPN, deviasi dihitung secara
manual karena aplikasi OM SPAN belum mengakomodir hal tersebut.

5. Laporan

Laporan Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kas.

6. Aplikasi
a. Aplikasi OM SPAN;
b. Aplikasi MEBE.

H. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan BLU

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan BLU;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 43

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Pengelolaan Pinjaman pada BLU;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang
Penghapusan Piutang BLU;

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang
Rencana Bisnis Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Badan
Layanan Umum;

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor
13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
(BLU);

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang
Dewan Pengawas BLU;

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.5/2016 tentang
Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan BLU;

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang
Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum;

j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 42/PMK.05/2017;

k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2017 tentang
Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan
Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang
Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;

444 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum;

n. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan
dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-02/PB/2015;

o. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 20/PB/2012
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran
Satuan Kerja Badan Layanan Umum;

p. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-32/PB/2014 tentang Penilaian Kinerja BLU Bidang
Pendidikan;

q. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-34/PB/2014 tentang Penilaian Kinerja BLU Bidang
Kesehatan;

r. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-7/PB/2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016
tentang Pedoman Pembinaan Keuangan Badan Layanan Umum;

s. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-48/PB/2016 tentang perubahan atas Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang
Pedoman Pembinaan PK BLU;

t. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan
Layanan Umum Integrated Online System (BIOS);

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 45

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

u. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-18/PB/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2014
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang
Layanan Lainnya;

v. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
126/PB/2017 tentang Kerangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;

w. Surat Direktur PPK BLU nomor S-4726/PB.5/2015 tanggal 5
Juni 2015 perihal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembinaan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum oleh Kanwil DJPb.

2. Prosedur / Alur Kegiatan

a. Prosedur atau alur kegiatan secara umum:

1) Mempelajari peraturan dan pedoman pembinaan pengelolaan
keuangan BLU;

2) Memberikan pengarahan dan menugaskan pelaksana untuk
menyiapkan bahan dan materi pembinaan pengelolaan
keuangan BLU;

3) Membahas bahan dan materi pembinaan pengelolaan keuangan
BLU;

4) Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan BLU;

5) Menugaskan pelaksana untuk membuat laporan hasil
pembinaan pengelolaan keuangan BLU beserta nota dinasnya;

b. Prosedur atau alur kegiatan secara detail:

1) Tahap Persiapan

4466 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

a) Penyusunan rencana pembinaan

(1) Kepala Bidang mengajukan konsep rencana
pembinaan tahun berikutnya kepada Kepala
Kanwil DJPb untuk ditetapkan dengan mengacu
pada kerangka pembinaan yang ditetapkan oleh
Direktorat Pembinaan PK BLU.

Rencana kerja pembinaan paling sedikit memuat
mengenai informasi sebagai berikut:

• Input, yang terdiri dari sumber daya yang
dimiliki, termasuk kapasitas SDM dan alokasi
pendanaan (biaya) yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan pembinaan;

• Aktivitas, yang berisi aktivitas-aktivitas yang
akan dilakukan dalam rangka pembinaan,
termasuk sasaran dan objek pembinaan,
serta metode yang akan digunakan dalam
pelaksanaan pembinaan;

• Output, yaitu hasil dari pelaksanaan
pembinaan berupa laporan, hasil telaah.

(2) Kepala Kanwil DJPb menyampaikan rencana
pembinaan kepada Direktur Pembinaan PK BLU
paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun
anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat perubahan rencana pembinaan
yang diakibatkan adanya perubahan alokasi anggaran
dalam proses penganggaran, Kepala Kanwil DJPb
menyampaikan perubahan rencana pembinaan
paling lambat bulan September tahun anggaran
berjalan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 47

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

b) Persiapan pelaksanaan pembinaan

(1) Kepala Bidang mengusulkan Tim Pembinaan dan
Bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum kepada Kepala Kanwil DJPb untuk
ditetapkan;

(2) Kepala Bidang menunjuk salah satu dari Kepala Seksi
pada Bidang PPA I untuk menjadi Ketua Pelaksana
Tim Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

(3) Anggota tim dapat terdiri dari pegawai pada Bidang
PPA I, atau pegawai dari Bagian/Bidang pada Kanwil
DJPb.

(4) Tim menginventarisasi/mengumpulkan dokumen-
dokumen/ informasi pendukung yang diperlukan
berupa peraturan-peraturan terkait PK-BLU;

(5) Tim mengadakan sharing knowledge/Focus
GroupDiscussion (FGD), Bimtek yang pelaksanaanya
dapat melibatkan Direktorat Pembinaan PK-BLU
atau pihak-pihak lain yang terkait dengan tujuan:

• memahami pola PK BLU;

• memahami karakteristik objek pembinaan;

• meningkatkan kemampuan anggota Tim
Pembinaan.

2) Tahap pelaksanaan

a) Ketua tim menyusun persiapan pelaksanaan pembinaan
satker BLU berupa:

4488 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

(1) Penyusunan time frame pelaksanaan kegiatan;

(2) Pembentukan tim untuk masing-masing satker BLU
yang menjadi obyek pembinaan;

(3) Matriks yang berisi panduan pelaksanaan pembinaan
yang minimal mengandung unsur-unsur nama dan
kode satker, pagu DIPA, untuk menggali informasi
terkait:
(a) proses penetapan;
(b) pengelolaan keuangan,
(c) pengelolaan barang,
(d) pengelolaan kinerja, dan
(e) tata kelola.

b) Ketua tim berkoordinasi dengan satker BLU yang menjadi
obyek pembinaan sebelum pelaksanaan kegiatan.

c) Masing-masing tim melaksanakan pembinaan ke masing-
masing satker BLU yang menjadi obyek pembinaan (on
the spot) sesuai jadwal waktu yang ditentukan.

d) Ketua tim mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan
pembinaan oleh setiap kelompok kerja.

e) Setiap tim meneliti obyek pembinaan yang sesuai matriks
panduan pembinaan, meliputi:

• Proses penetapan terdiri dari:

i. Penetapan instansi pemerintah menjadi BLU;

Penelitian terhadap penetapan BLU antara
lain meneliti surat keputusan menjadi satker
BLU.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 49

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

ii. Peningkatan status BLU;

Penelitian terhadap peningkatan status BLU
antara lain meneliti surat keputusan terkait
peningkatan status BLU. Apabila satker
BLU tersebut ingin melakukan peningkatan
status BLU dari bertahap menjadi penuh,
maka penelitian yang dilaksanakan meliputi
adanya hasil penilaian dari menteri/pimpinan
lembaga mengenai pemenuhan persyaratan
administratif dan kelengkapan dokumen
administratif.

iii. Pencabutan status BLU;

Penelitian terhadap pencabutan status BLU
ditujukan untuk menjaga agar satker BLU
tersebut tidak digolongkan dalam predikat
BURUK yang disebabkan oleh tidak lagi
memenuhi persyaratan substantif, persyaratan
teknis, dan/atau persyaratan administratif.

iv. Penetapan tarif layanan BLU;

Penelitian terhadap penetapan tarif layanan
BLU antara lain meliputi ketepatan proses
penetapan tarif layanan pada satker BLU,
kesesuaian pelaksanaan tarif layanan oleh
satker BLU. Penetapan tarif layanan BLU
memperhatikan unsur-unsur kontinuitas dan
pengembangan layanan, daya beli masyarakat,
asas keadilan dan kepatutan, kompetisi yang
sehat, kesesuaian tarif yang dikenakan dengan

5500 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

kebijakan dan peraturan teknis K/L sesuai
dengan kewenangannya.

v. Penetapan remunerasi BLU;

Penelitian terhadap penetapan remunerasi
BLU meliputi surat keputusan penetapan
remunerasi oleh Menteri Keuangan,
kesesuaian terhadap pelaksanaan surat
keputusan yang mengatur remunerasi. Bagi
satker BLU yang akan mengajukan usulan
remunerasi agar memperhatikan faktor-faktor
proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, dan
kinerja operasional BLU serta mempedomani
PMK Nomor 10/PMK.02/2006 dan PMK
Nomor 73/PMK.05/2007 yang mengatur
tentang remunerasi satker BLU.

vi. Penetapan Dewan Pengawas BLU;

Penelitian terhadap penetapan Dewan
Pengawas BLU meliputi Surat Keputusan
Dewan Pengawas oleh Menteri/pimpinan
lembaga atas persetujuan Menteri Keuangan,
jumlah dan komposisi keanggotaan Dewan
Pengawas BLU, kepatuhan penyampaian
laporan Dewan Pengawas setiap semester
kepada Menteri/pimpinan lembaga dan
Menteri Keuangan. Terhadap Satker BLU
yang tidak memiliki Dewan Pengawas namun
telah memenuhi persyaratan untuk memiliki
Dewan Pengawas, maka disarankan untuk
memproses pembentukan Dewan Pengawas.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 51

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

• Pengelolaan keuangan yaitu:

i. Perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
anggaran;

Penelitian perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaan anggaran antara lain meliputi:
adanya dokumen Rencana Bisnis Anggaran
(RBA) definitif tahun berjalan sebagai dasar
penyusunan RKA-KL, kesesuaian antara
RBA definitif dengan RKA-KL/DIPA satker
BLU, ketepatan proses revisi RBA antara
lain penjenjangan kewenangan pengesahan
revisi RBAserta substansi revisi RBA misalnya
revisi program yang terdapat pada RBA dapat
dilakukan sepanjang tidak berpengaruh pada
program DIPA BLU.

ii. Pengelolaan pendapatan dan belanja;

Penelitian terhadap pengelolaan pendapatan
dan belanja antara lain meliputi: sumber
dan jenis PNBP, penggunaan PNBP,
pertanggungjawaban penggunaan PNBP,
penerbitan SP3B dan SP2B.

iii. Pengelolaan kas dan rekening;

Penelitian terhadap pengelolaan kas
dan rekening antara lain meliputi: surat
persetujuan pembukaan rekening oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala
KPPN (rekening pengelolaan kas BLU,
rekening operasional BLU, rekening dana

5522 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

kelolaan), pembukaan rekening BLU
dilakukan setelah mendapat persetujuan dari
Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala
KPPN, saldo rekening BLU, ketepatan
penggunaan rekening yang dimiliki Satker
BLU, ketaatan penyampaian laporan saldo
rekening ke Kepala KPPN paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

iv. Pengelolaan utang;

Penelitian terhadap pengelolaan utang antara
lain meliputi surat persetujuan melakukan
pinjaman oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan, naskah perjanjian
pinjaman, kriteria dan persyaratan dalam
melakukan pinjaman, monitoring pinjaman
oleh pimpinan BLU setiap bulan dan laporan
pelaksanaan pinjaman kepada pejabat yang
berwenang. BLU yang dapat melakukan
pinjaman adalah BLU yang berstatus BLU
penuh.

v. Pengelolaan piutang;

Penelitian terhadap pengelolaan piutang
antara lain meliputi surat piutang oleh pejabat
yang berwenang, kriteria dan persyaratan
dalam melakukan piutang, surat persetujuan
penghapusan piutang oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan nilai piutang,
laporan penghapusan piutang kepada pejabat
yang berwenang sesuai dengan nilai piutang.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 53

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

vi. Investasi;

Penelitian terhadap investasi antara lain
meliputi surat investasi jangka pendek
misalnya deposito berjangka maksimal
12 bulan. Apabila satker BLU melakukan
investasi jangka panjang harus memenuhi
kriteria dan persyaratan serta mendapat
persetujuan dari Menteri Keuangan.

vii. Akuntansi, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan;

Penelitian terhadap akuntansi, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan antara lain
meliputi sistem akuntansi yang digunakan
oleh satker BLU (harus sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah), mekanisme
pencatatan dan pelaporan sesuai dengan
standar akuntansi, laporan keuangan terdiri
dari Laporan realisasi anggaran dan/atau
Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus
Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan
dan dibuat sesuai periode pelaporan. Sistem
akuntansi keuangan satker BLU dirancang
agar paling sedikit menyajikan: informasi
tentang posisi keuangan secara akurat dan
tepat waktu; informasi tentang kemampuan
satker BLU untuk memperoleh sumber daya
ekonomi berikut beban yang terjadi selama
suatu periode; informasi mengenai sumber
dan penggunaan dana selama suatu periode;

5544 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

informasi tentang pelaksanaan anggaran
secara akurat dan tepat waktu; dan informasi
tentang ketaatan pada peraturan perundang-
undangan.

• Pengelolaan barang yaitu pengadaan barang dan/
atau jasa; dan pengelolaan aset BLU;

Penelitian terhadap pengadaan barang dan/atau
jasa antara lain mekanisme pengadaan barang dan/
atau jasa sesuai ketentuan yang berlaku, dan SOP
pengelolaan barang yang ada di satker BLU.

Penelitian terhadap pengelolaan aset BLU antara
lain meliputi SOP pengelolaan aset BLU, proses
pengadaan aset tetap dan aset lainnya telah sesuai
dengan ketentuan, kerja sama operasional (KSO)
dengan pihak lain, kerja sama sumber daya manusia
dan/atau manajemen (KSM) dengan pihak lain.

• Tata kelola yaitu:

i. Kelembagaan;

Penelitian terhadap kelembagaan antara
lain meliputi struktur organisasi satker
BLU yang mencerminkan fungsi masing-
masing unit secara logis dan kejelasan garis
komando, sistem pengendalian internal
yang dilaksanakan secara memadai serta
kemampuan untuk menyesuaikan diri
terhadap perubahan.

ii. Pejabat pengelola dan kepegawaian;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 55

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Penelitian terhadap pejabat pengelola dan
kepegawaian antara lain meliputi surat
keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga
mengenai organisasi dan tata kelola BLU,
surat keputusan Menteri Pimpinan Lembaga
mengenai tugas dan fungsi pejabat pengelola
yang mencerminkan pelaksanaan tugas dan
fungsi masing-masing pejabat (pemimpin,
pejabat keuangan, pejabat teknis), komposisi
dan jumlah pegawai BLU berstatus PNS dan
non PNS.

iii. Pembinaan dan pengawasan;

Penelitian terhadap pembinaan dan
pengawasan antara lain meliputi terdapat
pejabat satuan pemeriksaan internal (SPI),
pemenuhan terhadap pelaksanaan hasil
pemeriksaan SPI oleh satker BLU. Jika satker
BLU belum memiliki SPI, maka fungsi
pengawasan intern dapat diserahkan kepada
Inspektorat Jenderal pada K/L bersangkutan,
atau unit lain yang mendapat kewenangan
dari pemimpin BLU untuk melakukan fungsi
pengawasan.

3. Kegiatan Rutin

a. Memantau data satker BLU melalui Aplikasi BIOS (BLU
Integrated Online System);

b. Berdasarkan bahan dan materi pembinaan pengelolaan keuangan

5566 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

BLU kemudian disusun kuesioner terkait pengelolaan keuangan
BLU untuk memperoleh gambaran permasalahan pengelolaan
keuangan BLU pada saat pembinaan;

c. Untuk memudahkan pengukuran efektifitas pelaksanaan
pengelolan keuangan satker BLU diminta untuk mengisi kuesioner
secara lengkap;

d. Hasil kuesioner yang telah diisi oleh pengelola keuangan satker
BLU kemudian diolah secara statistik dan dianalisis untuk
memperoleh rumusan permasalahan sebagai bahan penyusunan
laporan pembinaan BLU di daerah;

e. Berdasarkan rumusan permasalahan yang diperoleh kemudian
disusun rekomendasi kepada Kantor Pusat dan satker BLU sebagai
tindak lanjut hasil pembinaan;

f. Melakukan monitoring kepada satker BLU atas pelaksanaan
rekomendasi pada periode pembinaan berikutnya.

4. Kegiatan Pendukung

a. Meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam
melaksanakan asistensi dan bimbingan teknis;
Memahami pola Pengelolaan Keuangan BLU dengan cara
menyelenggarakan Gugus Kendali Mutu/forum diskusi secara
periodik dan mempelajari peraturan-peraturan yang terkait
dengan pola pengelolaan keuangan BLU;

b. Mempelajari karakteristik objek pembinaan sehingga akan
mempermudah pelaksanaan asistensi dan bimbingan teknis;

c. Dalam pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan
keuangan BLU, perlu dilakukan kerja sama terlebih dahulu
dengan satker BLU.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 57

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

5. Poin Penting

a. Mengingat BLU dibentuk untuk meningkatkan kinerja baik
layanan maupun keuangan, sangat penting bagi Kanwil DJPb
untuk membuat laporan kinerja keuangan BLU;

b. Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap BLU dilakukan secara
sistematis dan terkoordinasi antara Direktorat PPKBLU dengan
Kanwil DJPb;

c. Dalam hal dibutuhkan Bidang lain pada Kanwil DJPb maupun
unit eselon II di Kantor Pusat, dapat diikutsertakan dalam
pembinaan dan bimbingan teknis terhadap BLU.

d. Bidang PPA I melakukan pengkoordinasian pelaksanaan review
atas laporan keuangan Badan Layanan Umum, dengan penjelasan
sebagai berikut:

1) Pengkoordinasian review laporan keuangan merupakan
bagian dari pembinaan Satker BLU oleh Bidang PPA I;

2) Review laporan keuangan BLU dilakukan oleh Bidang
Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK)
secara semesteran dan tahunan;

3) Membuat pengawasan penerimaan hasil review dari Bidang
PAPK dan Mmengkompilasi hasil review LK BLU oleh
Bidang PAPK;

4) Menyusun konsep/net surat pengantar penyampaian hasil
review LK BLU untuk ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJPB;

5) Menyampaikan hasil kompilasi hasil review laporan keuangan
kepada Direktorat PPKBLU;

6) Sebagai bagian dari pembinaan Satker BLU atas hasil review

5588 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

LK BLU, Bidang PPA I melakukan:

a) Penelaahan atas manajerial pengelolaan BLU terkait
kinerja layanan dan kinerja keuangan, serta kepatuhan
terhadap ketentuan yang berlaku, untuk selanjutnya
menjadi bagian dari laporan pembinaan BLU;

b) Apabila terdapat keperluan tertentu atau permasalahan
pada Satker BLU, Bidang PPA I dapat melakukan review
ulang laporan keuangan BLU;

c) Dalam hal hasil review tersebut perlu tindak lanjut,
maka Kanwil DJPb menyampaikan ke satker BLU yang
bersangkutan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan
yang berlaku.

6. Laporan

a. laporan periodik kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q.
Direktur Pembinaan PK BLU terdiri dari:

1) Laporan semester I paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
akhir semester berkenaan;

2) Laporan semester II (tahunan) paling lambat 15 (lima belas)
hari kerja setelah akhir tahun anggaran.

b. Laporan kegiatan untuk pelaksanaan oleh tim dan/atau individu
yang ditunjuk dan ditetapkan Kepala Kanwil DJPb disampaikan
kepada Kepala Kanwil DJPb paling lambat sepuluh hari kerja setelah
pelaksanaan Pembinaan dan ditembuskan kepada satker BLU yang
bersangkutan (apabila pembinaan mandiri oleh Kanwil).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 59

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

7. Aplikasi
Untuk memantau keadaan satker BLU serta meng-input laporan,
menggunakan aplikasi BIOS.

I. Pelaksanaan Reviu Belanja Pemerintah (Spending Review)

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan terkait Standar Biaya Masukan yang
ditetapkan setiap tahun anggaran;
b. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-12/
PB/2016 tentang Penyusunan Spending Review;
c. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan/Direktur Pelaksanaan
Anggaran mengenai Pelaksanaan Spending Review serta petunjuk
teknis pelaksanaan Spending Review setiap tahun anggaran.

2. Prosedur / Alur Kegiatan
a. Prosedur atau alur kegiatan secara umum, yaitu:
1) Kepala Bidang melakukan pembagian Kertas Kerja RKAKL
masing-masing satker kepada masing-masing tim penyusun
Spending Review;
2) Masing-masing tim penyusun melakukan reviu alokasi, analisis
benchmarking dan analisis deviasi kebutuhan sesuai dengan
surat edaran mengenai pedoman penyusunan Spending Review;
3) Selain itu, setiap tim penyusun Spending Review menyusun
analisis tambahan sesuai dengan petunjuk teknis yang
diterbitkan oleh Direktorat Pelaksanaan Angaran.

6600 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

b. Prosedur atau alur kegiatan secara detail, yaitu:

1) Tahap Penyusunan Tim Pelaksana

Kanwil membentuk Tim Pelaksana Spending Review yang
terdiri dari Penanggung Jawab (Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan), Ketua Tim (Kepala
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I), Wakil Ketua Tim
(Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil Direktorat
Jenderal Perbendaharaan) dan Tim Teknis (terdiri dari pegawai
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I dan dapat dibantu
oleh pegawai dari bidang atau unit lain berdasarkan kebijakan
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan).

2) Tahap Pelaksanaan

Tim Pelaksana Spending Review melakukan reviu atas belanja
pemerintah yang terdiri dari Reviu Alokasi dan Reviu Efisiensi

a) Reviu Alokasi

Reviu akan dimulai sejak diterimanya data RKA-K/L Tahun
Anggaran berjalan dari Direktorat Jenderal Anggaran dan
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

(1) Identifikasi inefisiensi belanja pemerintah, baik
ketidakwajaran belanja pemerintah (dari segi
nominal belanja dibandingkan SBM, ketidakwajaran
kebutuhan atas resources untuk melaksanakan kegiatan
dan ketidakwajaran lain), duplikasi kegiatan, dan dana
cadangan pada RA-K/L Tahun anggaran berjalan;

(2) Identifikasi inefisiensi item sesuai dengan petunjuk
teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Pelaksanaan
Anggaran;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 61

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

(3) Identifikasi program/kegiatan yang merupakan
einmalig;

(4) Menginput hasil temuan ke dalam aplikasi MEBE
sebagai kertas kerja Spending Review;

(5) Menyusun rekapitulasi total temuan inefisiensi belanja
pemerintah dan einmalig;

(6) Mendokumentasikan/mengarsip dan menyimpan
seluruh kertas kerja dengan cara mengunduh data dari
aplikasi MEBE sebagai bahan pertanggungjawaban
Reviu Alokasi.

b) Reviu Efisiensi yang terdiri dari dua reviu yaitu:

Reviu melalui analisis deviasi kebutuhan dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut:

(1) Mengunduh data hasil perhitungan deviasi kebutuhan
dari aplikasi MEBE;

(2) Melakukan analisis data hasil perhitungan deviasi
kebutuhan dari aplikasi MEBE;

(3) Memindahkan hasil temuan inefisiensi dalam kertas
kerja;

(4) Menyusun rekapitulasi total temuan inefisiensi;

(5) Mendokumentasikan/mengarsip dan menyimpan
seluruh kertas kerja dan bahan-bahan terkait sebagai
bahan pertanggungjawaban Reviu Inefisiensi.

Reviu melalui analisis Benchmarking menggunakan Data
Envelopment Analysis (DEA) dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:

6622 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

(1) Mengelompokkan (clustering) unit-unit/satker sejenis di
lingkup Kanwil DJPb;

(2) Mengidentifikasi output-output yang terukur pada satker
yang telah dikelompokkan;

(3) Melaksanakan survei untuk memperoleh data capaian
output unit-unit yang telah dikelompokkan;

(4) Menyiapkan data input berupa realisasi anggaran atas
output yang telah diperoleh data capaiannya;

(5) Memindahkan data input dan output yang telah
diperoleh ke dalam kertas kerja (worksheet) Excell atau
bentuk lain yang sesuai yang memungkinkan export
data ke Stata atau DEAP;

(6) Melaksanakan pengolahan data menggunakan software
statistik Stata atau Data Envelopment Analysis Program
(DEAP) dan membaca hasil olah datanya;

(7) Memindahkan hasil temuan inefisiensi tersebut dalam
kertas kerja;

(8) Menyusun rekapitulasi total temuan inefisiensi;
(9) Mendokumentasikan/mengarsip dan menyimpan

seluruh kertas kerja dan bahan-bahan terkait sebagai
bahan pertanggungjawaban Reviu Inefisiensi.
3) Konfimasi
a) Dalam rangka menjaga validitas dan keandalan hasil
Spending Review, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
melakukan konfirmasi kepada satuan kerja yang
bersangkutan;
b) Hasil konfirmasi dapat mengurangi atau menambah nilai
inefisiensi, duplikasi dan einmalig yang diperoleh dari
hasil reviu;
c) Pelaksanaan konfirmasi dituangkan dalam Berita Acara

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 63

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Konfirmasi Hasil Spending Review dengan format
sebagaimana terlampir pada Petunjuk Teknis Penyusunan
Spending Review.

3. Poin Penting

a. Jenis reviu pada Spending Review

1) Reviu Alokasi

Reviu alokasi adalah reviu atas belanja pemerintah dari sisi besaran
alokasi belanjanya dengan menelusuri komponen-komponen
RKA-K/L satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga.

a) Inefisiensi

Inefisiensi (pada tahap alokasi) adalah kelebihan alokasi
yang dapat menyebabkan anggaran diserap atau sumber
daya digunakan lebih dari yang sebenarnya dibutuhkan
untuk mencapai target keluaran. Inefisiensi terdiri dari
beberapa hal, yaitu:

(1) Ketidakwajaran, yaitu adanya alokasi yang melebihi
ukuran kelayakan normal;

(2) Duplikasi, yaitu adanya alokasi anggaran untuk
dua hal yang sama karena adanya perangkapan/
perulangan kegiatan atau komponen kegiatan;

(3) Lainnya, yaitu inefisiensi yang tidak dapat
dimasukkan dalam kelompok ketidakwajaran dan
duplikasi. Contohnya adalah dana cadangan yang
tidak dikhususkan peruntukannya.

b) Einmalig

6644 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Einmalig adalah program/kegiatan yang berdasarkan sifat/
tujuannya hanya perlu dilakukan satu kali (non-recurrent
spending) dan tidak perlu untuk diulang/dilanjutkan pada
tahun anggaran berikutnya.

(1) Identifikasi einmalig dilakukan sebagai early
warning agar program/kegiatan yang hanya perlu
dilaksanakan sekali atau tidak berulang kembali di
tahun-tahun selanjutnya;

(2) Hasil identifikasi einmalig pada tahun anggaran
berjalan disimpan dan menjadi catatan yang perlu
diperhatikan pada saat pelaksanaan reviu alokasi
pada tahun anggaran berikutnya. Apabila terdapat
program/kegiatan yang telah diidentifikasi sebagai
einmalig tetapi pada tahun berikutnya dialokasikan
kembali untuk program/kegiatan yang sama,
maka alokasi tersebut menjadi inefisiensi belanja
pemerintah;

(3) Beberapa contoh einmalig yaitu: penyusunan
masterplan, penyusunan renstra, pembuatan sistem
aplikasi, pembangunan gedung kantor yang bukan
multiyears, penyusunan Detail Enginering Design
(DED), dan pemasangan AC cetral.

2) Reviu Efisiensi

Reviu efisiensi adalah reviu dalam rangka pengukuran kinerja
unit-unit pemerintah dalam penggunaan belanjanya.

a) Reviu Analisis Deviasi Kebutuhan

Analisis Deviasi Kebutuhan adalah analisis penentuan
rata-rata optimal tingkat kebutuhan penggunaan belanja

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 65

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

barang operasional (5211) dalam tiap terminnya yang
dihitung berdasarkan penggunaan belanja tersebut dalam
periode optimalnya. Perbedaan (deviasi) antara kebutuhan
bulanan rata-rata optimal adalah nilai inefisiensi pada
unit yang bersangkutan.

b) Benchmarking

Benchmarking adalah pengelompokan (clustering) unit-
unit pemerintah dengan karakteristik sama untuk
kemudian diperbandingkan dengan prinsip Data
Envelopment Analysis (DEA). Unit-unit pemerintah
dikelompokkan (clustering) dan diperbandingkan
kinerjanya dalam rangka untuk menentukan unit
organisasi mana yang mempunyai kinerja terbaik (paling
efisien) yang kemudian akan dijadikan sebagai benchmark/
frontier bagi unit-unit lain. Perbedaan nilai antara satu
unit dengan unit yang menjadi benchmark akan menjadi
besaran inefisiensi.

b. Dalam rangka menyamakan pemahaman reviewer atas prosedur
spending review, dapat dilaksanakan kegiatan GKM, terutama
terkait beberapa hal berikut:

1) Penerapan standar/norma yang digunakan dalam review alokasi
(meliputi: standar biaya masukan/keluaran, tingkat relevansi
kegiatan dan kewajaran komponen kegiatan/belanja);

2) Metodologi pengumpulan dan pengolahan data input dan
output yang akan digunakan dalam analisis benchmarking;

3) Penggunaan aplikasi dan pengisian kertas kerja Spending Review.

c. Dalam proses pengumpulan data output dari satker-satker terpilih
untuk keperluan analisis benchmarking, Kanwil dapat melibatkan

666 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

KPPN yang berada di lingkup wilayah kerjanya.

d. Setelah para reviewer menyelesaikan seluruh tahapan reviu,
dilakukan kompilasi atas seluruh hasil review yang telah
dilaksanakan. Terhadap hasil review tersebut, dilakukan kembali
proses pemeriksaan/verifikasi/pengujian untuk memastikan bahwa
hasil temuan sudah sesuai dengan standar/norma sebagaimana
diatur dalam SE dan petunjuk teknis pelaksanaan Spending Review,
berkualitas dan kredibel sebelum dikonfirmasi kepada pihak satker.

e. Untuk menjaga validitas data dan memperoleh hasil analisis
Spending Review yang reliable, agar dipastikan pengelola keuangan
satker yang menjadi temuan reviu alokasi, duplikasi dan einmalig,
dapat hadir dalam kegiatan konfrmasi hasil temuan.

4. Laporan

a. Laporan Spending Review Wilayah disusun berpedoman dengan
Petunjuk Teknis Spending Review yang terdapat pada lampiran
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-12/PB/2016
tentang Penyusunan Spending Review;

b. Laporan Spending Review Wilayah disampaikan paling lambat
pada hari kerja terakhir minggu kedua bulan Februari tahun
anggaran berjalan;

c. Softcopy hasil Spending Review dilaporkan menggunakan aplikasi
MEBE;

d. Spending Review Wilayah dalam bentuk hardcopy disampaikan
kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran melalui pos atau surel ke
alamat [email protected] dan ditembuskan (cc) ke lo.ditpa@
gmail.com.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 67

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

e. Hardcopy Spending Review yang disampaikan oleh Kantor Wilayah
berupa rekapitulasi hasil Spending Review dapat dicetak melalui
Aplikasi Spending Review pada menu Laporan.

5. Aplikasi
a. Modul Spending Reviu pada Aplikasi MEBE;
b. Aplikasi STATA/DEAP.

J. Penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) dan Analisis Kinerja
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
SE-28/PB/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan
Penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran;
c. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Direktur Pelaksanaan
Anggaran terkait tema khusus dalam reviu pelaksanaan anggaran.

2. Prosedur / Alur Kegiatan
• Prosedur atau alur kegiatan secara umum, adalah sebagai berikut:
a. Bidang PPA I melakukan persiapan penyusunan RPA dengan:
pembentukan tim penyusun RPA, identifikasi permasalahan,
kajian pustaka serta kajian literatur;

6688 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

b. Tim penyusun RPA melakukan pengumpulan data/informasi
terkait pelaksanaan anggaran di wilayah kerja Kanwil DJPb,
baik yang bersifat primer maupun sekunder;

c. Tim penyusun RPA melakukan pengolahan dan analisis
terhadap data/informasi pelaksanaan anggaran yang berhasil
dikumpulkan;

d. Tim penyusun RPA membuat laporan RPA dan
menyampaikannya kepada Kepala Kanwil DJPb untuk diteliti
dan diperiksa, kemudian disampaikan kepada Direktorat
Pelaksanaan Anggaran.

• Prosedur atau alur kegiatan secara detail, adalah sebagai berikut:
a. Tahap Persiapan

1) Persiapan tim pelaksana

a) Penyusunan tim dapat dilakukan secara formal
maupun informal. Penyusunan tim secara formal
dengan pemberian surat tugas, penerbitan SK Tim
atau surat resmi lainnya;

b) Tim dapat dibentuk dalam lingkup bidang yang
menangani pelaksanaan anggaran di Kanwil atau bisa
melibatkan pegawai KPPN;

c) Selanjutnya setelah tim terbentuk, dilakukan
penyusunan rencana kerja berupa kerangka acuan
kerja yang memuat tujuan, metode, langkah-langkah
aktivitas, biaya dan kerangka waktu pelaksanaan.

2) Identifikasi permasalahan

Identifikasi masalah meliputi upaya dalam mendeteksi
dan mengenali permasalahan-permasalahan pelaksanaan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 69

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

anggaran yang dihadapi dan perlu dicarikan solusinya.
Cara untuk mengidentifikasi permasalahan antara lain
melakukan pengecekan data-data berdasarkan indikator
pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh Direktorat
Pelaksanaan Anggaran. Data-data tersebut dapat diperoleh
dari Aplikasi MEBE dan Aplikasi OM SPAN.

3) Kajian pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mengetahui pengetahuan
dan perkembangan dalam area pelaksanaan anggaran yang
akan dianalisis, sehingga analisis yang dilakukan dalam RPA
adalah analisis yang merupakan ekstensi dari analisis atas
informasi/pengetahuan yang telah ada.

b. Pengumpulan data/informasi

1) Pengumpulan dan validasi data pagu dan realisasi DIPA
tahun berjalan untuk periode berkenaan;

2) Pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan
anggaran yang termasuk dalam aspek khusus misalnya
Program Nawacita, belanja bantuan sosial, bantuan
pemerintah, belanja infrastruktur atau belanja aspek khusus
lainnya (sesuai dengan tema khusus RPA periode berkenaan);

3) Pengumpulan data sumber lain yang mendukung.

Sebelum pengumpulan data dilakukan, tim penyusun RPA
perlu menetapkan/menentukan terlebih dahulu kebutuhan dan
metode/teknik pengumpulan data. Metode/teknik pengumpulan
data tergantung pada beberapa hal yaitu: pendekatan yang
digunakan, data yang tersedia dan ketersediaan sumber daya.
Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan metode
survei dan wawancara langsung ke satuan kerja. Dalam rangka

7700 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

pengumpulan data, perlu juga dipertimbangkan pemilihan cut off
date pengumpulan data, terutama untuk data yang akan diunduh
melalui Aplikasi OM SPAN dan MEBE.

c. Pengolahan data dan Analisis

1) Metode/teknik pengumpulan data

Data-data yang telah dikumpulkan dapat diolah secara
manual ataupun dengan menggunakan software pengolahan
data yang tersedia seperti: MS Excel, SPSS, Stata, E-views,
atau software lainnya. Pengolahan data dilakukan sesuai
dengan kebutuhan analisis yang akan dilakukan.

2) Analisis

a) Untuk mengevaluasi seluruh aspek pelaksanaan
anggaran digunakan dua pendekatan yaitu:

(1) Pendekatan umum yang meliputi pendalaman
atau penelusuran dari indikasi pada pelaksanaan
anggaran secara umum;

(2) Pendekatan tematik yang merupakan pendalaman
atau penelusuran lebih jauh dari indikasi yang
ditemukan pada RPA umum, atau merupakan
penugasan khusus dari pimpinan yang dipicu dari
kebutuhan akan suatu kajian atau analisis terhadap
suatu aspek pelaksanaan anggaran.

b) Beberapa alat analisis yang dapat digunakan dalam RPA
yaitu: analisis data time series, analisis tren, tracking
analysis, regresi data panel, problem tree, fish bone,
analisis SWOT dan lainnya. Dalam hal alat analisis,
Kanwil diberikan kebebasan dalam pemilihan metode
dan/atau alat analisis ataupun pengembangan metode
dan/ alat analisis yang adakan digunakan dalam reviu.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 71

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

3. Kegiatan Pendukung

a. Melakukan pemantauan indikator kinerja pelaksanaan anggaran
satuan kerja melalui aplikasi OM SPAN dan Aplikasi MEBE
untuk memudahkan proses identifikasi masalah saat akan
melakukan penyusunan RPA;

b. Tim penyusun RPA dapat mengumpulkan data dan informasi
pada masing-masing satker yang telah diidentifikasi mempunyai
pengaruh signifikan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran di
suatu wilayah melalui penyebaran kuesioner survei ke satker
maupun melalui FGD, rakorda PA, dan EPA.

4. Poin Penting

a. Tujuan RPA antara lain adalah mengidentifikasi permasalahan
anggaran pada satker dan memberikan rekomendasi untuk
mengatasi masalah tersebut;

b. Dalam identifikasi permasalahanan dapat dilaksanakan
dengan mengukur kinerja satker di daerah dengan melakukan
pengelompokan satker dan pemeringkatan atas capaian kinerja
pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, validitas dan integritas
data sangat penting untuk menghasilkan RPA yang berkualitas;

c. Untuk menjaga validitas data dan memperoleh hasil analisis reviu
pelaksanaan anggaran yang handal, setiap pegawai yang ditugaskan
untuk menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan analisis
harus menggunakan database pelaksanaan anggaran yang sama;

d. Database tersebut disusun berdasarkan data yang diunduh dari
aplikasi MEBE dan OM SPAN sesuai dengan cut of date yang
telah ditetapkan dan disusun secara time series setiap tahun
anggaran sehingga benchmarking analisis kinerja pelaksanaan

7722 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

anggaran dapat dilakukan dengan mudah dan konsistensi data
yang disajikan tetap terjaga;

e. Metode analisis yang digunakan dapat diperoleh dari hasil
adaptasi ataupun adopsi penelitian-penelitian di bidang ekonomi
ataupun penelitian bisnis yang telah di-release dalam jurnal-jurnal
internasional.

f. Analisis berdasarkan permasalahan awal yang ditemukan.

5. Laporan

RPA Wilayah disusun dengan merujuk secara umum pada pedoman
penyusunan RPA yang diatur dalam Petunjuk Teknis pelaksanaaan dan
Penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Angggaran.

Laporan RPA dibuat secara komprehensif namun disajikan dengan
narasi yang ringkas dan disampaikan dalam bentuk softcopy dan
hardcopy kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran sesuai tenggat
waktu yang telah ditetapkan.

RPA dilaksanakan semesteran. RPA Semester I disampaikan paling
lambat tanggal 7 bulan Agustus tahun berjalan dan RPA Semester II
disampaikan paling lambat tanggal 28 bulan Februari tahun anggaran
berikutnya (atau sesuai dengan SE yang berlaku) kepada Direktorat
Pelaksanaan Anggaran dalam bentuk hardcopy dan softcopy melalui
email dengan alamat [email protected] dan ditembuskan kepada
[email protected].

6. Aplikasi
a. Aplikasi MEBE;
b. Aplikasi OM SPAN;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 73

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

c. Aplikasi lainnya (misalnya: Aplikasi SMART DJA, HAI DJPb,
dan lan-lain).

K. Penetapan Nomor Register Hibah Langsung Dalam Negeri

1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang
Administrasi Pengelolaan Hibah;
b. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-6774/PB.1/2017 hal Tindak Lanjut PMK Nomor
99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah terkait
Hak Akses Aplikasi Registrasi Hibah;
c. Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-10397/PB.2/2017
hal Petunjuk Teknis Pemutakhiran/ Koreksi Data Register Hibah.

2. Prosedur/Alur Kegiatan
a. Atas permohonan nomor register hibah langsung dalam negeri
dari satker pemohon, Kanwil DJPb menerbitkan surat penetapan
nomor register hibah;
b. Kanwil DJPb melakukan verifikasi permohonan nomor register.
Verifikasi dilaksanakan dengan cara:
1) Menguji kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan nomor
register;
2) Menguji kesesuaian permohonan nomor register dengan
dokumen persyaratan pengajuan nomor register.

c. Berdasarkan hasil verifikasi, Kanwil DJPb melakukan input data

7744 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

permohonan register hibah dan upload seluruh softcopy dokumen
melalui sistem aplikasi berbasis web dengan alamat http://interface2.
kemenkeu.go.id;

d. Berdasarkan permintaan nomor register oleh Kanwil DJPb, DJPPR
(melalui aplikasi) menerbitkan nomor register hibah;

e. Berdasarkan nomor register yang diterbitkan oleh DJPPR, Kanwil
DJPb menerbitkan surat penetapan nomor register. Surat penetapan
nomor register hibah, paling sedikit memuat informasi:

1) Nomor register hibah;

2) Pemberi dan penerima hibah;

3) Nilai perjanjian hibah;

4) Batas waktu penarikan hibah.

f. Surat penetapan nomor register hibah disampaikan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran dan tembusan surat penetapan nomor register
hibah disampaikan kepada:

1) Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Sistem Penganggaran;

2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Sistem
Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;

3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q.
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

g. Kanwil DJPb menggunggah surat penetapan nomor register hibah
yang diterbitkannya pada server pertukaran data Kementerian
Keuangan;

h. Dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai, Kanwil DJPb mengembalikan
surat permohonan secara tertulis dilampiri dengan dokumen
persyaratan pengajuan nomor register kepada KPA penerima hibah.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 75

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

3. Kegiatan Pendukung

Apabila terdapat pergantian petugas SPV dan CSO Aplikasi Register
Hibah agar menginformasikan perubahan tersebut kepada Bagian
OTL Setditjen Perbendaharaan.

4. Poin-poin penting

a. Hibah digunakan untuk:

1) Mendukung program pembangunan nasional;
2) Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan

kemanusiaan.

b. Nomor register hibah langsung dari dalam negeri ditetapkan oleh
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

c. PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas hibah
langsung dalam negeri kepada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan;

d. Permohonan nomor register atas hibah langsung dalam bentuk
uang/barang/jasa/surat berharga dari dalam negeri dilampiri
dokumen:

1) Perjanjian hibah;

2) Ringkasan hibah;

3) Surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk
menandatangani perjanjian hibah.

e. Dalam hal penggunaan hibah langsung untuk mendukung
penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan tidak
terdapat dokumen tersebut diatas, permohonan nomor register
untuk hibah langsung dalam bentuk uang, dilampiri dengan:

7766 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

1) SPTMHL;

2) Rekening koran.

f. Dalam hal penggunaan hibah langsung untuk mendukung
penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan
tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada poin d,
permintaan penetapan nomor register untuk hibah langsung
dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, dilampiri dengan
SPTMHL;

g. Dokumen persyaratan pada poin d dan e merupakan dokumen
asli/salinan yang dilegalisir penerima hibah;

h. PA/KPA yang mengajukan permohonan nomor register hibah
bertanggung jawab secara mutlak atas keabssahan dan kebenaran
dokumen sumber dan dokumen pendukung registrasi hibah.

5. Aplikasi

Aplikasi Register Hibah

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 77

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

7788 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bagian Umum Kanwil DJPn

BAB IV

Laporan Berkala &
Aplikasi Pendukung

A. Laporan Berkala
1. Laporan Penyelesaian Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Periode Bulanan

Laporan penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA)
periode bulanan merupakan laporan semua transaksi revisi harian
dalam jangka waktu satu bulan. Laporan disampaikan ke Direktur
Pelaksanaan Anggaran, Direktur Sistem Perbendaharaan, dan
ditembuskan ke para Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPb. Selain itu,
laporan ini merupakan salah satu sumbangan data untuk pengisian
laporan beban kerja.

2. Laporan Pembinaan BLU

a. Rencana Pembinaan Tahunan (RPT)

Berdasarkan kerangka pembinaan, Direktorat PPK BLU dan
Kanwil DJPb menyusun rencana pembinaan dengan mengacu pada
pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA. Rencana pembinaan
Kanwil DJPb selanjutnya disampaikan kepada Direktorat PPK
BLU paling lambat minggu kedua bulan Juli. Rencana kerja
pembinaan paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 79

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

1) Input

Memberikan gambaran mengenai sumber daya yang
dimiliki, termasuk kapasitas SDM dan alokasi pendanaan
(biaya) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan.

2) Aktivitas

Berisi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka
pembinaan, termasuk sasaran dan objek pembinaan,
serta metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan
pembinaan.

3) Output

Memberikan penjelasan mengenai hasil yang diharapkan
dari pembinaan yang direncanakan serta bentuk output
atas pelaksanaan pembinaan, antara lain berupa laporan
hasil pembinaan.

b. Laporan Periodik

Laporan periodik berisi seluruh aktivitas pembinaan yang
dilakukan Kanwil DJPb, baik yang dilakukan secara langsung
maupun tidak langsung. Laporan periodik terdiri dari laporan
semester dan laporan tahunan.

1) Laporan Semester

Laporan ini disusun oleh Kanwil DJPb dan dilaporkan
secara berkala tiap semester. Laporan semester Kanwil
DJPb disampaikan kepada Direktur PPKBLU paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak akhir semester
berkenaan. Materi yang dilaporkan adalah rekapitulasi
laporan kegiatan pembinaan yang disampaikan oleh tim/
individu serta pembinaan langsung dan pembinaan yang

8800 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

dilakukan secara tidak langsung yang dilakukan selama
kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.

2) Laporan Tahunan

Laporan Tahunan merupakan laporan pembinaan yang
memuat seluruh kegiatan pembinaan yang dilakukan
oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan selama 1
(satu) tahun anggaran, baik yang dilakukan secara langsung
maupun tidak langsung. Laporan Tahunan memuat antara
lain ringkasan laporan semester dan laporan semester
periode 6 (enam) bulan kedua bulan Juli sampai dengan
Desember tahun anggaran berkenaan. Laporan Tahunan
disampaikan kepada Direktur PPKBLU paling lambat 15
hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.

3. Laporan Spending Review - Tahunan

Laporan Spending Review disusun dengan tujuan:

a. Mengidentifikasi inefisiensi belanja pemerintah yang berpotensi
menambah ruang fiskal dan dapat digunakan untuk realokasi
belanja yang lebih signifikan;

b. Mengukur kinerja spending units dalam penggunaan belanjanya
baik dari aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas;

c. Mengidentifikasi program dan/kegiatan yang termasuk dalam
kelompok einmaligh sehingga dapat dijadikan sebagai early
warning agar program dan/kegiatan yang sama tidak boleh
diulang/dilanjutkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;

d. Memberikan masukan/rekomendasi untuk perumusan
kebijakan penganggaran (pada umumnya) dan kebijakan
pelaksanaan anggaran (pada khususnya) dalam rangka

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 81

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

peningkatan kualitas belanja pemerintah;

e. Memberikan bahan masukan bagi penyusunan rencana kerja
Kementerian/Lembaga (K/L) pada pertemuan tiga pihak
(trilateral meeting) antara Kementerian Keuangan, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan K/L.

Laporan Spending Review disampaikan paling lambat tanggal 27
bulan Januari tahun berjalan (atau sesuai surat Direktur Pelaksanaan
Anggaran) kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam bentuk
hardcopy dan softcopy yaitu file word atau pdf melalui e-mail dengan
alamat [email protected].

4. Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) - Semesteran

Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran disusun dengan tujuan:

a. Mengidentifikasi isu-isu pelaksanaan anggaran dari level satuan
kerja (satker) sampai dengan level kementerian/lembaga (K/L);

b. Menghasilkan rekomendasi kebijakan, strategi implementasi,
mekanisme pelaksanaan anggaran yang bersifat teknis dan
aplikatif;

c. Menilai kualitas pelaksanaan anggaran, terutama dari sisi
operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-
kendala pelaksanaan anggaran, pencapaian target keluaran dan
pemenuhan tujuan agar memberikan dampak seperti yang
diharapkan ataupun memenuhi indikator kinerja lainnya.

Laporan reviu pelaksanaan anggaran wilayah semester I
disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Agustus tahun berjalan,
dan reviu pelaksanaan anggaran wilayah semester II disampaikan
paling lambat tanggal 28 bulan Februari tahun berikutnya kepada
Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam bentuk hard copy dan soft

8822 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

copy yaitu file word atau pdf melalui e-mail dengan alamat ditpa@
depkeu.go.id dan cc ke [email protected].

5. Laporan Rakorda PA – Semesteran

Laporan Rakorda PA disusun sebagai laporan telah dilaksanakannya
kegiatan Rakorda PA oleh Kanwil DJPb. Laporan kegiatan disusun
sesuai dengan format laporan sebagaimana ditentukan dalam
Lampiran Surat Dirjen Perbendaharan Nomor S-08633/PB/2015
tanggal 13 Oktober 2015 hal Pelaksanaan Rapat Koordinasi
Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Satker. Sistematika laporan minimal meliputi:

a. Judul laporan kegiatan;

b. Isi laporan menerangkan waktu dan tempat pelaksanaan,
tujuan, perserta, pelaksanaan kegiatan, lain-lain;

c. Lampiran yang berisi notulensi dan dokumentasi kegiatan.
Laporan rakorda PA ini disampaikan kepada Direktorat
Pelaksanaan Anggaran, setiap semester bulan Juli (semester I),
dan bulan Januari (semester II).

6. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) - Triwulanan

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) disusun sebagai
laporan telah dilaksanakannya kegiatan EPA satker oleh
Kanwil DJPb. Laporan kegiatan disusun sesuai dengan format
laporan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Surat Dirjen
Perbendaharan Nomor S-08633/PB/2015 tanggal 13 Oktober
2015 hal Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran
dan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker. Sistematika
Laporan EPA minimal terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian I
(kelengkapan laporan), dan bagian II (isi laporan).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 83

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

a. Pada bagian I laporan terdapat: cover, executive summary
(ringkasan isi keseluruhan laporan EPA) , serta halaman
tambahan (daftar isi, daftar gambar, dan kelengkapan lainnya).

b. Pada bagian II laporan terdapat: Bab I- Pendahuluan (berisi
penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan,
waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, serta informasi lain
yang diperlukan); Bab II – Evaluasi pelaksanaan anggaran
satker triwulan tertentu (mendeskripsikan aspek-aspek
umum pelaksanaan anggaran beserta evaluasi pelaksanaan
anggaran secara umum dari satker tertentu seperti pagu,
realisasi anggaran, deviasi halaman III DIPA, revisi anggaran,
pengelolaan UP/TUP, data kontrak, penyelesaian tagihan, pagu
minus, dispensasi, penyampaiana LPJ, retur SP2D, dan data
indikator lainnya)

c. Pada Bagian III laporan disajikan: kesimpulan, rekomendasi,
dan tindak lanjut dari pelaksanaan EPA triwulan tertentu.

Laporan evaluasi pelaksanaan anggaran ini disampaikan kepada
Direktorat Pelaksanaan Anggaran setiap bulan April (triwulan I);
bulan Juli (triwulan II), bulan Oktober (triwulan III), dan bulan
Januari (triwulan IV).

7. Laporan Realisasi Anggaran Periode Bulanan

Laporan realisasi anggaran ini disusun dengan tujuan untuk melihat
tingkat penyerapan (realisasi) anggaran dari masing-masing satuan
kerja periode bulanan. Realisasi anggaran dari masing-masing
satuan kerja dimaksud dirinci berdasarkan kode kewenangan
(KP, KD, DK, TP, UB, dan DS). Data realisasi anggaran tersebut
dapat diakses setiap saat melalui Aplikasi OM SPAN. Laporan ini
disampaikan kepada stakeholders Kanwil DJPb, antara lain kepada:

8844 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

a. Kepala Biro Administrasi Tata Pemerintahan Setda Provinsi;

b. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi;

c. Kepala BAPPEDA Provinsi dan para Kepala KPPN lingkup
Kanwil DJPb;

d. Kepala/Pimpinan satker koordinator di tingkat wilayah; serta
pihak lain yang terkait.

8. Laporan Sumbangan Bahan Penyusunan Standar Biaya Masukan
Periode Tahunan (Laporan SBM) - Tahunan

Laporan SBM tahunan memuat informasi mengenai:

a. Kompilasi hasil survei dengan format yang telah ditentukan;

b. Lampiran data dukung survei antara lain brosur harga, surat
keputusan Pemerintah Daerah yang menjadi standar biaya
pada masing-masing daerah (bangunan, Upah Minimum
Regional);

c. Catatan khusus atas pelaksanaan survei yang berisi antara
lain keterangan mengenai metodologi pengumpulan bahan
masukan, data yang menyimpang (outlier)

Laporan hasil pengumpulan data terdiri dari :

a. Seluruh formulir daftar harga barang dan jasa dalam bentuk
file excel dan / atau aplikasi yang telah disiapkan oleh Ditjen
Anggaran yang telah dicek kebenaran datanya;

b. Daftar harga dalam bentuk brosur, selebaran, surat keputusan
dan data dukung lainnya;

c. Laporan hasil analisis pengumpulan data. Objek pengumpulan
data meliputi harga paket makanan, harga paket konsumsi
rapat (kudapan/snack), harga paket pertemuan/rapat di

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 85

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

hotel, tarif menginap di hotel, biaya pakaian kerja, biaya
pakaian dinas dokter, biaya pakaian satpam, biaya sewa mesin
fotokopi, biaya penerjemahan dan pengetikan, biaya sewa
kendaraan dalam kota, harga kendaraan, biaya sewa gedung
pertemuan, biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri, biaya
sewa komputer perkantoran, upah minimum provinsi, indeks
biaya pembangunan gedung, harga meja dan kursi, serta biaya
transportasi darat dari ibukota provinsi ke kota/kabupaten.

Laporan sumbangan bahan penyusunan standar biaya masukan
ini disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran dengan
tembusan ke Direktorat Jenderal Anggaran.

9. Laporan Monitoring dan Evaluasi PNBP

Laporan movev PNBP disusun dengan tujuan untuk memastikan
bahwa PNBP yang diterima telah disetorkan ke kas negara dengan
tepat waktu dan tepat jumlah sesuai ketentuan. Selain itu laporan ini
juga dimaksudkan untuk melihat kepatuhan satuan kerja pengguna
PNBP dalam menggunakan dana PNBP yang dikelolanya sesuai
ketentuan.

Laporan ini memuat beberapa informasi mengenai:

a. Satuan kerja yang mempunyai PNBP.

b. Karakteristik masing-masing satuan kerja PNBP.

c. Alokasi DIPA yang terdapat sumber dana PNBP.

d. Rencana penyetoran dan penarikan PNBP.

e. Realisasi penyetoran dan penarikan PNBP.

f. Maksimum pencairan per satuan kerja.

g. Permasalahan atas realisasi dan pemungutan PNBP

8866 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Laporan Monitoring Penyetoran Penggunaan PNBP disampaikan
ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya didistribusikan ke
Direktorat Jenderal Anggaran u.p. Direktorat Penerimaan Negara
Bukan Pajak.

B. Aplikasi Pendukung

1. Aplikasi RKAKL/DIPA

Para petugas (Front Office dan Middle Office) dan Pejabat pada
Bidang PPA I Kanwil DJPb dapat memanfaatkan Aplikasi RKAKL
untuk memeriksa ADK RKAKL dan DIPA satker terutama pada saat
menerima usulan revisi DIPA satker, dengan urutan sebagai berikut:

a. Mengecek kebenaran ADK usulan revisi DIPA satker, baik revisi
yang bersifat pergeseran maupun revisi yang bersifat administratif;

b. Memastikan ADK usulan revisi dari satker sudah divalidasi dan
valid, hal ini untuk menghindari penolakan pada saat proses
upload di Aplikasi SPAN/Custom Web Revisi Anggaran.

2. Aplikasi CW SPAN (Custom Web SPAN)

SPAN adalah sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kementerian
Keuangan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna
anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/Lembaga. SPAN
mengembangkan konsep database yang terintegrasi dengan otomatisasi
proses bisnis untuk meminimalisir kesalahan input manual. SPAN
terbagi menjadi enam modul, yaitu: Modul Manajemen DIPA
(Spending Authority), Modul Manajemen Komitmen (Budget
Commitment), Modul Pembayaran (Payment), Modul Penerimaan
(Government Receipt), Modul Manajemen Kas (Cash Management),
dan Modul Akuntansi dan Pelaporan (General Ledger & Accounting).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 87

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Aplikasi SPAN (Modul Manajemen DIPA) dipergunakan oleh Kanwil
DJPb untuk memproses pengesahan usulan revisi anggaran dari satker
di wilayah kerjanya, yaitu, mulai dari petugas Front Office (meng-
upload ADK usulan revisi), Middle Office/Back Office (mencetak konsep
pengesahan revisi dan approval dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan
Kepala Kanwil serta melakukan posting revisi DIPA).

Aplikasi SPAN yang diakses melalui Custom Web System

Aplikasi SPAN (Modul Manajemen DIPA) memiliki menu/fitur
sebagai berikut:
a. ADK Upload, menu ini digunakan untuk meng-upload ADK
usulan revisi satker dan monitor status ADK yang sudah ter-
upload;
b. DIPA Reports, menu ini digunakan untuk mencetak konsep
DIPA Petikan usulan revisi satker yang akan disahkan;

888 Direktorat Jenderal Perbendaharaan