Pedoman PPA1

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

c. Internal Report, menu ini digunakan untuk melakukan
pencetakan matriks usulan revisi dan melakukan pencetakan
laporan revisi satker;

d. Approval For Revision, menu ini digunakan untuk melakukan
approval/persetujuan terhadap data usulan revisi satker, mulai
dari Kepala Seksi di Bidang PPA I, Kepala Bidang PPA I, dan
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan;

e. Dashboard/Posting For Revision, menu ini digunakan untuk
proses posting terhadap data usulan revisi yang telah di-approve
oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Pada
tahapan ini juga merupakan proses pembentukan ADK Revisi
Baru setelah tahapan approval.

3. Aplikasi RKAKL DIPA Online

Aplikasi RKAKL DIPA Online adalah aplikasi berbasis Web yang dapat
diakses melalui jaringan intranet dan internet yang digunakan untuk
melakukan monitoring proses pengesahan revisi DIPA serta mengakses
hasil revisi DIPA berupa DIPA Petikan dan Arsip Data Komputer
(ADK) baik ditingkat DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran maupun
ditingkat Kanwil DJPb.

4. Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN)

Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN) adalah aplikasi
berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan intranet dan internet
yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi SPAN dan
menyajikan reporting sesuai kebutuhan. Aplikasi ini memindahkan
data dari Server SPAN sesuai kebutuhan dengan penarikan data bersifat
incremental yang dilakukan baik dengan menjalankan batch dalam
setiap jam maupun batch pada akhir hari. Selain itu, aplikasi ini juga
dapat dijalankan dengan smartphone berbasis android.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 89

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

5. Aplikasi MEBE (Monitoring and Evaluation of Budget Execution)

Aplikasi MEBE adalah sistem informasi terpadu satker dan kementerian/
lembaga yang berbasis elektronik. Aplikasi MEBE digunakan untuk
menginventarisasi data dan identifikasi permasalahan yang sering
dihadapi satker dan K/L dalam pelaksanaan anggaran serta tindakan
yang diambil KPPN/Kanwil DJPb terkait masalah tersebut. Dengan
adanya bank data permasalahan satker tersebut, diharapkan dapat
diketahui karakteristik dari suatu satker atau K/L secara cepat.
Pada aplikasi MEBE terdapat beberapa menu/fitur, antara lain sebagai
berikut:
a. Menu Dashboard, merupakan menu yang menampilkan informasi

ringkas dan update mengenai gambaran umum pagu dan realisasi
belanja yang disertai dengan analisis singkat kinerja belanja
negara sampai dengan periode tertentu (tertuang dalam bentuk
Budget Execution in brief). Data dalam dashboard diupdate secara
mingguan. Data yang ditampilkan antara lain: grafik dan tabel
pagu dan realisasi per jenis belanja pemerintah (K/L, Non K/L,
TKDD, dan Total); per jenis belanja, per jenis kategori output, per
Kementerian/Lembaga, per kelompok besaran pagu, dll;
b. Menu RPA (Review Pelaksanaan Anggaran, merupakan menu
yang menyajikan data/informasi mengenai kebijakan APBN serta
data/informasi yang diperlukan untuk melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran satker K/L. Pada
menu ini terdapat beberapa submenu, antara lain:

1) Sub Menu Overview APBN, digunakan untuk memperoleh
data/informasi mengenai APBN tahun berjalan dan tahun-
tahun sebelumnya;

2) Sub Menu Kebijakan PA, digunakan untuk mendapatkan
informasi terkait kebijakan pelaksanaan anggaran, yaitu,
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Nota Keuangan dan

9900 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Perpres APBN;

3) Sub Menu Profil K/L, digunakan untuk mendapatkan
informasi terkait profil masing-masing K/L;

4) Sub Menu Pagu dan Realisasi, digunakan untuk mendapatkan
informasi terkait pagu anggaran dan realisasi anggaran tingkat
nasional, nawacita, prioritas nasional, Query Belanja, Query
Penerimaan dan RKAKL Detil;

5) Sub Menu Monitoring, digunakan untuk mendapatkan
informasi terkait realisasi kontrak, realisasi program prioritas,
Hal III DIPA, Outstanding UP/TUP, Blokir Anggaran, Pagu
Minus, Revisi DIPA dan ADK DIPA,

6) Sub Menu Evaluasi (indikator kinerja), digunakan untuk
mendapatkan informasi dan data sumber penyusunan RPA,
terdiri dari: Pengelolaan UP/TUP, Penyelesaian Tagihan,
Pendaftaran Kontrak, Kesalahan SPM, Dispensasi SPM,
Retur SP2D, Hal III DIPA, Revisi DIPA, LPJ Bendahara dan
Query Data;

7) Sub Menu Monitoring akhir tahun, digunakan untuk
mendapatkan informasi terkait pelaksanaan monitoring
akhir tahun anggaran, yaitu, Jaminan Bank dan Addendum
Kontrak;

8) Sub Menu Daily Report, digunakan untuk mendapatkan
informasi mengenai laporan harian tentang realisasi belanja
K/L, realisasi BUN, dana transfer, I-account, realisasi kontrak,
data revisi, data UP/TUP untuk per tanggal 31 Desember
Tahun anggaran sebelumnya;

9) Sub Menu Weekly report; digunakan sebagai link ke menu
budget execution in brief;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 91

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

10) Sub Menu Pengendalian; digunakan sebagai tools untuk
monitoring pergerakan realisasi belanja pada periode tertentu
(dimanfaatkan saat terdapat kebijakan pembatasan anggaran).

c. Menu Transfer Daerah, merupakan menu yang menyajikan data/
informasi mengenai perkembangan realisasi DAK Fisik dan Dana
Desa;

d. Menu KFR (Kajian Fiskal Regional), merupakan menu yang
menyajikan data/informasi yang digunakan sebagai bahan
penyusunan KFR, yaitu: data APBN, Data APBD, PDRB
permintaan, PDRB penawaran, inflasi, tingkat pengangguran
terbuka, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan masyarakat,
serta gini ratio;

e. Menu Spending Review, menu ini digunakan untuk melakukan
perekaman dan penginputan hasil spending review yang dilakukan
ditingkat Kanwil DJPb. Menu Spending Review juga serta
menampilkan laporan progress penyelesaian dan rekapitulasi hasil
Spending review. Menu ini terdiri dari beberapa bagian sub menu,
yaitu:
1) Geser output, sub menu ini digunakan untuk melakukan
perekaman hasil review pergeseran alokasi anggaran satker
(streamlining output);

2) Reviu Alokasi, sub menu ini digunakan untuk melakukan
perekaman hasil reviu alokasi dan pencetakan rekapitulasi
hasil reviu alokasi;

3) Benchmarking, sub menu ini digunakan untuk melakukan
perekaman hasil reviu benchmarking dan upload kertas kerja
hasil reviu benchmarking;

4) Deviasi Kebutuhan, sub menu ini digunakan untuk informasi

9922 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

terkait kertas kerja hasil reviu deviasi kebutuhan satker
lingkup Kanwil DJPb dan rekapitulasi hasil reviu deviasi
kebutuhan per K/L;

5) Laporan, sub menu ini digunakan untuk mendapatkan
informasi data rekapitulasi spending review lingkup Kanwil
DJPb;

6) Belum SR; sub menu ini digunakan untuk menampilkan
daftar satker K/L yang RKAKL nya belum direview oleh
reviewer.

f. Menu Pembinaan, menu ini digunakan untuk mendapatkan data/
informasi yang direkam secara manual oleh KPPN di lingkup
wilayah kerja Kanwil dan dapat dijadikan bahan pelaksanaan
pembinaan atau bimbingan kepada satker. Menu pembinaan ini
terdiri dari beberapa sub menu, yaitu: Kartu kendali, dispensasi
SPM, hasil reviu rencana-realisasi belanja, penyelesaian tagihan,
pendaftaran kontrak, dan rencana TUP;

g. Menu Lain-Lain, berisi manual book dan video tutorial penggunaaan
aplikasi MEBE.

6. Aplikasi BLU Integrated Online System (BIOS)

Aplikasi BIOS merupakan aplikasi yang mendukung penyelenggaraan
proses bisnis mulai dari penganggaran sampai dengan
pertanggungjawaban dan penilaian kinerja satuan kerja Badan
Layanan Umum (BLU) yang dilakukan secara elektronik (aplikasi
berbasis web).

Aplikasi BIOS diperuntukkan penggunaannya untuk unit Internal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan satuan kerja Badan
Layanan Umum. Secara garis besar, pengguna Aplikasi BIOS dapat
menyampaikan data atau laporan kepada Direktorat PPKBLU melalui
3 (tiga) alternatif media penyampaian yaitu, webservice, upload data

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 93

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

dan input manual kedalam modul profil aplikasi BIOS.
Pada Aplikasi BIOS terdapat beberapa menu/fitur, antara lain sebagai
berikut :
a. Profil, menu ini digunakan untuk mendapatkan informasi terkait

profil satker BLU di wilayah Kanwil DJPb, yang meliputi Informasi
Umum dan Informasi Khusus;

b. Laporan Pembinaan, menu ini digunakan untuk mendapatkan
informasi terkait laporan hasil pembinaan, yaitu, Laporan Dewan
Pengawas BLU, Laporan Pembinaan Kanwil DJPb yang digunakan
untuk melakukan upload laporan hasil pembinaan tingkat Kanwil
DJPb, Laporan Pembinaan PPK BLU dan Catatan dari masing-
masing unit Pembina;

c. Analisis Data, menu ini digunakan oleh satuan kerja BLU untuk
melakukan penginputan data-data yang dibutuhkan terkait SDM,
Akreditasi, Pasien Per Kelas dan Layanan (sesuai dengan tipe dan
karakteristik layanan dari masing-masing satker BLU);

d. Data Keuangan, menu ini digunakan untuk mendapatkan
informasi terkait dengan Laporan Keuangan Manajerial dari
masing-masing satker BLU di wilayah kerja Kanwil DJPb;

e. Tarif, menu ini digunakan untuk mendapatkan informasi terkait
penetapan tarif layanan BLU;

f. Remunerasi, menu ini digunakan untuk mendapatkan informasi
terkait penetapan Remunerasi Pengelola Satker BLU;

g. Penetapan, menu ini digunakan untuk mendapatkan informasi
terkait proses/status usulan penetapan satker BLU oleh Direktorat
PPK BLU;

h. Rencana Bisnis Anggaran, menu ini digunakan untuk mendapatkan
informasi terkait satker BLU yang telah menyampaikan Rencana

9944 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Bisnis Anggaran (RBA);

i. Permohonan Izin, menu ini digunakan untuk mendapatkan
informasi terkait penyampaian dan pemberian izin atas penggunaan
Saldo Awal dan Belanja Ambang Batas oleh masing-masing satuan
kerja BLU.

7. Aplikasi Registrasi Hibah
Aplikasi berbasis web dengan alamat http://interface2.kemenkeu.go.id
ini digunakan untuk melakukan input data permohonan register hibah
dan upload seluruh softcopy dokumen. Selanjutnya, melalui aplikasi
tersebut, DJPPR menerbitkan nomor register hibah.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 95

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

9966 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan BLU;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang
Pengelolaan Pinjaman pada BLU;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang
Penghapusan Piutang BLU;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana
Bisnis Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara
Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 jo. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 yang mengatur tentang
Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya & Indeksasi dalam
Penyusunan RKA-KL;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 97

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
(BLU);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan
Pengawas BLU;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.5/2016 tentang Pedoman
Umum Penyusunan Tarif Layanan BLU;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang
Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
42/PMK.05/2017;

14. Peraturan Menteri KeuanganNomor 262/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata KerjaInstansiVertikalDirektoratJenderalPerbendahara
an;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang
Administrasi Pengelolaan Hibah;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2017 tentang
Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan
Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang
Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana
Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas;

9988 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum;

20. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksaan Anggaran;

21. Peraturan Menteri Keuangan terkait Tata Cara Revisi Anggaran yang
ditetapkan setiap tahun anggaran;

22. Peraturan Menteri Keuangan terkait Standar Biaya Masukan yang
ditetapkan setiap tahun anggaran;

23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KMK.01/2014 tentang
Pelaksanaan Tugas di Bidang Penganggaran dan Perimbangan Keuangan
pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan;

24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 811/
KM.1/2017 tentang Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural Instansi
Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharan;

25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011
tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja
Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2015;

26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 20/PB/2012 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Satuan Kerja
Badan Layanan Umum;

27. Peraturan Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Anggaran
NomorPER-26/PB/2013 dan PER-02/AG/2013 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaaan Tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
di Bidang Penganggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 99

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/2013
tentang Modul Kas di SPAN;

29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2014
tentang Penatausahaan Penerimaan Negara pada SPAN;

30. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2014
tentang Mekanisme Pengembalian Penerimaan Negara atas Kesalahan
Perekaman/Pelimpahan pada Tahun Anggaran Berjalan oleh KPPN yang
telah Melaksanakan SPAN;

31. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2014
tentang Penilaian Kinerja BLU Bidang Pendidikan;

32. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2014
tentang Penilaian Kinerja BLU Bidang Kesehatan;

33. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

34. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016
tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan PK BLU;

35. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016
tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum Integrated
Online System (BIOS);

36. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2017
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
NomorPER-33/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan
Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya;

101000 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

37. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang PetunjukTeknis Revisi
Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
yang ditetapkan setiap tahun anggaran;

38. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 126/PB/2017
tentang Kerangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;

39. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentangStandard Operating
Procedurespada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan;

40. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-28/PB/2015
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Reviu
Pelaksanaan Anggaran;

41. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-12/PB/2016
tentang Penyusunan Spending Review;

42. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8633/PB/2015 tanggal
13 Oktober 2015 hal Pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran Satker;

43. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pemberian Persetujuan
Uang Persediaan Melampaui Besaran UP;

44. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait pelaksanaan survei Standar
Biaya Masukan setiap tahun anggaran;

45. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan/Direktur Pelaksanaan Anggaran
mengenai Pelaksanaan Spending Review serta petunjuk teknis pelaksanaan
Spending Review setiap tahun anggaran;

46. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Direktur Pelaksanaan Anggaran
terkait tema khusus dalam reviu pelaksanaan anggaran;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 101

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

47. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PerbendaharaanNomor S-6774/
PB.1/2017 hal Tindak Lanjut PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang
Administrasi Pengelolaan Hibah terkait Hak Akses Aplikasi Registrasi
Hibah;

48. Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-10397/PB.2/2017 hal
Petunjuk Teknis Pemutakhiran/ Koreksi Data Register Hibah;

49. Surat Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Nomor S-4726/PB.5/2015 tanggal 5 Juni 2015 perihal Penyampaian
Laporan Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum oleh Kanwil DJPb.

101202 Direktorat Jenderal Perbendaharaan